BAB IV PEMBAHASAN. memiliki pengenaan pajak pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang penjelasaannya. telah diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

BAB IV PEMBAHASAN

Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada perusahaan ini memiliki pengenaan pajak pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang penjelasaannya telah diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai identifikasi dan evaluasi

penerapan

perpajakan PPh Pasal 23 perusahaan Perum Perumnas ini. Pembahasan di bab ini akan dimulai dari identifikasi atas jenis-jenis pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh perusahaan di subbab IV.I dan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi di subbab IV.2. Sebagaimana yang di sebutkan dalam ruang lingkup penelitian, identifikasi dan evaluasi ini dilakukan berdasarkan data dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

IV.1. Identifikasi Jenis-Jenis Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 23 Perum Perumnas Tahun 2009-2011 Dalam mengidentifikasi jenis pengenaan pajak yang ada dalam Perum Perumnas ini, penulis mengacu pada Surat Pembertitahuan (SPT) Masa , daftar bukti potong SPT Masa, dan bukti potong setiap perusahaan sebelum dijadikan dalam satu daftar bukti potong oleh Perum Perumnas setiap bulannya, jadi data yang disajikan dalam subbab ini masih merupakan data awal dari perusahaan dan belum mengalami evaluasi. Lalu akan dilihat juga Surat Setoran Pajak (SPP) nya atas kepatuhan penyetoran dan pelaporan perusahan

37

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengevaluasian penerapan perpajakan PPh Pasal 23 Perum Perumnas : 1. Membuat perincian atas jenis-jenis pengenaan PPh Pasal 23 di Perum Perumnas dari Surat Pemberitahuan (SPT) Masa nya; 2. Membandingkan daftar bukti potong yang tertera dengan bukti potong setiap perusahaan, dan kemudian membandingkannya dengan yang dilaporkan dalam SPT Masa dan yang dipotong pada SSP (Surat Pemberitahuan); 3. Menganalisis tarif pajak yang dikenakan setiap transaksinya, apakah sudah sesuai dengan UU pajak yang berlaku; 4. Menganalisis waktu penyetoran & pelaporan. Mulai dari tanggal, bulan dan tahun yang tertera pada SPT itu apakah juga sudah sesuai dengan UU pajak yang berlaku; 5. Mengevaluasi akibat atau dampak dari masalah yang terjadi. Dari data-data yang diterima oleh penulis, secara umum transaksi dari pada Perum Perumnas banyak yang berhubungan dengan jasa manajemen, jasa konsultan dan beberapa jasa lainnya. Berikut akan penulis jelaskan lebih lanjut mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Perum Perumnas.

IV.1.1. Pengidentifikasian Transaksi PPh Pasal 23 pada Perum Perumnas Tahun 2009 Ini adalah tahun pertama dari 3 (tiga) tahun identifikasi transaksi pemotongan PPh Pasal 23 Perum Perumnas untuk selanjutnya dilakukan 38

evaluasi. Daftar pemotongan akan di sajikan dalam bentuk tabel dan akan dibuat setiap bulannya hingga akhir tahun 2009. Berikut ini adalah jenis-jenis pemotongannya: a. Januari 2009 Tabel IV.1 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Januari 2009

NPWP

Tanggal Pemotongan

Jenis pemotongan

Jumlah Objek Pajak (Rp)

PPh Yang Tarif

Dipotong (Rp)

02.490.622.4.012.000

13/01/2009

Jasa

41.884.817

4,5%

1.884.817

06.998.472.2.022.000

20/01/2009

Jasa

17.500.000

4,5%

787.500

05.952.014.8.021.000

27/01/2009

Jasa

37.000.000

4,5%

1.665.000

01.336.752.9.054.000

27/01/2009

Jasa

316.323.000

2%

6.326.460

01.001.614.5.051.000

27/01/2009

Konstruksi

8.913.029.154

3%

267.390.875

b. Februari 2009 Tabel IV.2 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Februari 2009 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif

PPh Yang Dipotong (Rp)

01.955.903.8.086.000

10/02/2009

145.500.000

4,5%

6.547.000

06.998.472.2.022.000

10/02/2009

6.000.000

4,5%

270.000

02.489.180.6.008.000

19/02/2009

68.250.000

4,5%

3.071.250

39

c. Maret 2009 Tabel IV.3 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Maret 2009 Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

01.001.614.5.051.000

06/02/2009

Jasa Konstruksi

175.281.200

2%

3.5050.624

01.001.616.0.051.000

04/03/2009

Jasa Konstruksi

293.810.000

4%

11.752.400

00.000.000.7.000.000

06/03/2009

Jasa Manajemen

149.950.000

2%

2.999.000

NPWP

Tarif


Tabel IV.4. Pemotongan Pajak Atas Sewa Bulan Maret 2009 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.322.123.9.002.000

17/03/2009

3.000.000

1,5%

45.000

01.322.123.9.002.000

17/03/2009

93.818.182

1,5%

1.407.273

01.322.123.9.002.000

17/03/2009

45.600.000

1,5%

684.000

d. April 2009 Tabel IV.5 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan April 2009 Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

01.001.616.5.051.000

03/03/2009

Jasa konstruksi

01.322.123.9.002.000

22/04/2009

02.155.606.3.411.000 05.372.414.2.432.000

NPWP

PPh Yang Tarif

Dipotong (Rp)

13.864.712.018

3%

415.941.360

Jasa

187.636.364

1,5%

2.814.545

08/04/2009

Jasa

15.818.182

2%

316.364

08/04/2009

Jasa

10.000.000

5%

500.000

Pemotongan PPh pasal 23 Jasa atas Wajib Pajak dengan NPWP 05.372.414.2.432.000, sebesar 5%, dalam bukti pemotongan dikenakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 21. Dan jasa konstruksi dengan NPWP 40

01.001.616.5.051.000 yang dikenakan tarif sebesar 3% merupakan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atau Final. Tabel IV.6 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan April 2009 NPWP 01.336.752.9.054.000

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

07/04/2009

370.575.000

Tarif


15%

55.586.250

e. Mei 2009 Tabel IV.7 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Mei 2009 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


02.624.374.1.012.000

22/05/2009

132.900.000

2%

2.658.000

02.248.724.3.036.000

19/05/2009

25.000.000

2%

500.000

01.955.903.8.086.000

12/05/2009

194.000.000

2%

3.850.000

06.998.472.2.022.000

07/05/2009

10.000.000

2%

200.000

06.998.472.2.022.000

07/05/2009

4.500.000

2%

90.000

07/05/2009

3.337.500.000

15%

500.625.000

01.336.752.9.054.00

f. Juni 2009 Tabel IV.8 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Juni 2009 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


02.489.180.6.008.000

02/06/2009

120.000.000

2%

2.400.000

02.155.606.3.411.000

10/06/2009

7.909.091

2%

158.181

01.955.903.8.086.000

26/05/2009

145.500.000

2%

2.910.000

41

Tabel IV.9 Pemotongan Pajak Atas Sewa Bulan Juni 2009 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

PPh Yang

Tarif

Dipotong (Rp)

01.322.123.9.002.000

08/06/2009

10.933.334

2%

218.667

01.322.123.9.002.000

08/06/2009

7.425.000

2%

148.500

01.322.123.9.002.000

08/06/2009

187.636.364

2%

2.814.545

01.322.123.9.002.000

08/06/2009

140.727.273

2%

2.814.545

Juli 2009 Pada bulan ini, penulis tidak menemukan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, Daftar bukti pemotongan ataupun Surat Setoran Pajak (SSP). Tapi penulis menemukan adanya bukti pemotongan yang dilakukan perusahaan kepada Wajib Pajak barupa Badan sebanyak dua kali pada bulan Juli ini. g. Agustus 2009 Tabel IV.10 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Agustus 2009 PPh Yang

Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

02.876.601.2.404.000

27/07/2009

Jasa

3.150.000

2%

63.000

01.323.640.1.062.000

25/07/2009

Manajemen

65.175.000

2%

1.303.500

02.041.887.7.630.000

07/07/2009

Jasa

136.363.636

2%

2.727.272

NPWP

Tarif

Dipotong (Rp)

Tabel IV.11 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan Agustus 2009 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.336.752.9.054.000

11/08/2009

3.450.000.000

15%

517.500.000

01.336.752.9.054.000

24/09/2009

2.300.000.000

15%

345.000.000

01.336.752.9.054.000

01/07/2009

374.692.500

15%

56.203.875

42

Pada tanggal 1 Agustus 2009, bukti potong terhadap perusahaan dengan NPWP 01.336.752.9.054.000 tidak ditemukan. Namun tetap masuk ke dalam pelaporan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

h. September 2009 Tabel IV.12 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan September 2009 NPWP 01.001.614.5.051.000

Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

15/09/2009

Jasa

PPh Yang

Tarif

Dipotong (Rp)

12.874.375.445

3%

386.231.263

konstruksi 01.001.616.0.051.000

07/09/2009

Jasa

177.930.000

2%

3.558.600

02.155.606.3.411.000

02/09/2009

Jasa

7.909.091

2%

158.181

07.133.546.7.121.000

01/09/2009

Jasa

100.000.000

2%

2.000.000

Tabel IV.13 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan September 2009 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.336.752.9.054.000

14/09/2009

46.027.397

15%

6.904.109

01.336.752.9.054.000

17/09/2009

21.917.808

15%

3.287.671

01.336.752.9.054.000

07/09/2009

13.589.0441

15%

2.038.356

Tabel IV.14 Pemotongan Pajak Atas Sewa Bulan September 2009 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.322.123.9.002.000

01/09/2009

187.363.364

2%

3.752.727

01.322.123.9.002.000

01/09/2009

187.636.364

2%

3.752.727

43

i. Oktober 2009 Tabel IV.15 Pemotongan Pajak Atas Jasa Konsultan Bulan Oktober 2009

NPWP 06.998.472.2.022.000

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

30/09/2009

49.400.000

PPh Yang Dipotong

Tarif

(Rp)

2%

988.000

Tabel IV.16 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan Oktober 2009 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.336.752.9.054.000

05/10/2009

378.810.000

15%

56.821.500

01.366.752.9.054.000

23/09/2009

13.150.685

15%

1.972.602

01.336.752.9.054.000

23/10/2009

65.753.425

15%

9.863.013

Bukti potong transaksi atas bunga pada tanggal 5 oktober 2009 tidak ditemukan. Tetapi PPh yang telah dipotong tersebut tetap dilaporkan dalam SPT Masa bulan Oktober ini.

j. November 2009 Tabel IV.17 Pemotongan Pajak Atas Jasa Konsultan Bulan November 2009 NPWP 07.133.546.7.121.000

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

02/11/2009

137.500.000

Tarif 2%

PPh Yang Dipotong (Rp) 2.750.000

44

Tabel IV.18 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan November 2009 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


02.504.291.2.016.000

24/11/2009

67.945.205

15%

10.191.780

01.336.752.9.054.000

24/11/2009

13.589.041

15%

2.038.356

Pada transaksi pertama dalam pos bunga, transaksi dengan jumlah Rp.67.945.205. Dalam bukti potong perperusahaan, Perum Perumnas melakukan transaksi dengan perusahaan ber NPWP 01.336.752.9.054.000, bukan dengan perusahaan ber NPWP 02.504.291.2.016.000.

Tabel IV.19 Pemotongan Pajak Atas Sewa Bulan November 2009 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.322.123.9.002.000

31/07/2009

229.090.909

2%

4.581.818

01.322.123.9.002.000

31/07/2009

87.272.727

2%

1.745.454

01.322.123.9.002.000

31/07/2009

93.818.182

2%

1.876.363

01.322.123.9.002.000

06/11/2009

93.818.182

2%

1.876.363

k. Desember 2009 Tabel IV.20 Pemotongan Pajak Atas Jasa Manajemen Bulan Desember 2009 Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

NPWP

02.501.033.1-414.000

PPh Yang Tarif

28/12/2009

108.540.000

Dipotong (Rp) 2%

2.170.800

45

Tabel IV.21 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan Desember 2009 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.336.752.9-054.000

07/12/2009

1.074.305.556

15%

161.145.883

01.336.752.9-054.000

23/12/2009

18.630.137

15%

2.794.250

01.336.752.9-054.000

29/12/2009

2.275.000.000

15%

341.250.000

01.336.752.9-054.000

29/12/2009

39.452.055

15%

5.917.808

VI.1.2. Pengidentifikasian Transaksi PPh Pasal 23 pada Perum Perumnas Tahun 2010 Identifikasi transaksi PPh Pasal 23 Perum Perumnas masuk tahun ke 2 (dua) dari dari 3 (tiga) tahun yang akan di evaluasi. Pada tahun ini Jasa konstruksi tidak dimasukkan lagi di dalam PPh pasal 23. Jadi kemungkinan untuk terjadinya kebingungan dalam pelaporan dimana dalam tahun sebelumnya pemotongan yang semestinya masuk ke dalam PPh Pasal 4 ayat (2), namun dimasukkan ke dalam pelaporan untuk PPh Pasal 23 tidak terjadi lagi. Berikut ini adalah daftar transaksi pemotongan yang terjadi dalam Perum Perumnas setiap bulannya selama tahun 2010.

46

a. Januari 2010 Tabel IV.22 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Januari 2010

NPWP

Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

PPh Yang Tarif

Dipotong (Rp)

01.336.752.9-054.000

06/01/2010

Jasa

300.000.000

2%

6.000.000

01.001.616.0-051.000

12/01/2010

Jasa konsultan

59.310.000

2%

1.186.200

05.952.014.8-021.001

12/01.2010

Jasa konsultan

162.500.000

2%

3.250.000

02.617.791.5-421.000

01/01/2010

Jasa konsultan

65.454.545

2%

1.309.090

02.493.166.9-077.000

01/01/2010

Jasa konsultan

30.612.245

2%

612.244

02.504.291.2-016.000

01/01/2010

Jasa konsultan

61.090.909

2%

1.221.818

02.501.033.1-414.000

01/01/2010

Jasa manajemen

72.360.000

2%

1.447.200

06.998.472.2-022.000

01/01/2010

Jasa manajemen

10.000.000

2%

200.000

01.336.752.9-054.000

01/01/2010

Jasa manajemen

30.000.000

2%

600.000

01.336.752.9-054.000

06/01/2010

Jasa manajemen

1.700.000.000

2%

34.000.000

01.001.616.0-051.000

01/01/2010

Jasa manajemen

237.240.000

2%

4.744.800

Pada tanggal 6 Januari 2010, transaksi dengan NPWP 01.336.752.9054.000 tidak ditemukan bukti transaksi nya.

Tabel IV.23 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan Januari 2010 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.336.752.9-054.000

05/01/2010

378.810.000

15%

56.821.500

01.336.752.9-054.000

01/01/2010

29.342.466

15%

4.401.369

01.336.752.9-054.000

01/01/2010

9.780.822

15%

1.467.123

01.336.752.9-054.000

01/01/2010

9.780.822

15%

1.467.123

01.336.752.9-054.000

18/01/2010

1.216.444.444

15%

182.466.666

01.336.752.9-054.000

20/01/2010

40.767.123

15%

6.115.068 47

Tabel IV.24 Pemotongan Pajak Atas Sewa Bulan Januari 2010 NPWP 01.322.123.9-002.000

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

01/01/2010

Tarif

45.600.000


2%

912.000

b. Februari 2010 Tabel IV.25 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Februari 2010 Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

07.133.546.7-121.000

25/02/2010

Jasa

113.636.363

2%

2.272.727

01.802.519.7-064.000

25/02/2010

Jasa konsultan

129.577.273

2%

2.591.545

02.490.622.4-064.000

25/02/2010

Jasa konsultan

51.020.408

2%

1.020.408

06.998.472.2-022.000

11/02/2010

Jasa konsultan

3.500.000

2%

70.000

11/01/2010

Jasa konsultan

25.000.000

2%

500.000

01.336.752.9-054.000

12/01/2010

Jasa manajemen

240.000.000

2%

4.800.000

06.998.472.2-022.000

18/02/2010

Jasa manajemen

20.000.000

2%

400.000

NPWP

PPh Yang

Tarif

Dipotong (Rp)

Tabel IV.26 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan Februari 2010 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


02.741.988.6-012.000

12/02/2010

38.136.986

15%

5.720.547

01.585.723.8-062.000

18/02/2010

1.062.500.000

15%

159.375.000

Tabel IV.27 Pemotongan Pajak Atas Sewa Bulan Februari 2010 NPWP 01.322.123.9-002.000

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

25/02/2010

140.727.273

Tarif 2%


48

Bukti transaksi atas pemotongan sewa terhadap koperasi karyawan di Perum Perumnas ini tidak di temukan. c. Maret 2010 Tabel IV.28 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Maret 2010 NPWP

Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

Tarif


01.310.668.7-091.000

01/03/2010

Jasa lain

100.000.000

2%

2.000.000

01.310.668.7-091.000

03/03/2010

Jasa lain

1.800.000.000

2%

36.000.000

01.955.903.8-086.000

08/03/2010

Jasa manajemen

60.000.000

2%

1.200.000

01.802.952.0-054.000

08/03/2010

Jasa lain

24.166.666

2%

483.333

06.998.472.2-022.000

17/03/2010

Jasa lain

80.000.000

2%

1.600.000

01.955.903.8-086.000

22/03/2010

Jasa konsultan

144.000.000

2%

2.880.000

01.955.903.8-086.000

20/03/2010

Jasa konsultan

78.000.000

2%

1.560.000

01.810.381.2-015.000

10/03/2010

Jasa konsultan

179.850.000

2%

3.597.000

02.024.423.2-019.000

12/03/2010

Jasa konsultan

322.496.728

2%

6.449.934

02.490.622.4-064.000

02/03/2010

Jasa konsultan

51.020.408

2%

1.020.408

Tabel IV.29 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan Maret 2010 Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

01.585.723.8-062.000

04/03/2010

3.450.000.000

15%

517.500.000

01.585.723.8-062.000

17/03/2010

1.725.000.000

15%

258.750.000

NPWP

Tarif


Pada tanggal 4 maret 2010 di bagian bunga di daftar bukti potong, Perum Perumnas menyebutkan bertransaksi dengan perusahaan dengan NPWP 01.585.723.8-062.000. Namun di dalam bukti potong per perusahaan, Perum Perumnas bertransaksi dengan perusahaan ber NPWP 01.310.668.7091.000. 49

Tabel IV.30 Pemotongan Pajak Atas Sewa Bulan Maret 2010 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.322.123.9-002.000

09/03/2010

46.909.091

2%

938.181

01.322.123.9-002.000

09/03/2010

93.818.182

2%

1.876.363

d. April 2010 Tabel IV.31 Pemotongan Pajak Atas Jasa Konsultan Bulan April 2010 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


02.504.291.2-016.000

06/04/2010

370.575.000

2%

2.400.000

00.005.564.0-606.000

08/04/2010

15.825.000

2%

316.500

01.674.112.6-003.000

12/04/2010

66.000.000

2%

1.320.000

01.688.486.8-017.000

13/04/2010

26.150.000

2%

523.000

02.486.770.7-412.000

13/04/2010

30.100.000

2%

602.000

02.501.033.1-414.000

15/04/2010

72.360.000

2%

1.447.200

01.674.112.6-003.000

15/04/2010

25.000.000

2%

500.000

Tabel IV.32 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan April 2010 NPWP 01.336.752.9-054.000

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

05/04/2010

370.575.000

Tarif 15%


50

e. Mei 2010 Tabel IV.33 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Mei 2010

NPWP

Jumlah

Tanggal

Jenis

Pemotongan

Penghasilan

PPh Yang

Objek Pajak

Tarif

Dipotong

(Rp)

(Rp)

02.024.423.2-019.000

01/05/2010

Konsultan

396.458.455

2%

7.929.169

01.336.752.9-054.000

13/05/2010

Lainnya

900.000.000

2%

18.000.000

Tabel IV.34 Pemotongan Pajak Atas Sewa Bulan Mei 2010 NPWP 01.322.123.9-002.000

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

04/05/2010

229.090.909

Tarif


2%

4.581.818

Bukti potong yang dapat digunakan sebagai bukti atas pemotongan pajak ini tidak ditemukan oleh penulis. f. Juni 2010 Tabel IV.35 Pemotongan Pajak Atas Jasa Konsultan Bulan Juni 2010

NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.955.903.8-086.000

07/06/2010

336.000.000

2%

6.720.000

02.248.724.3-.086.000

07/06/2010

25.000.000

2%

500.000

Tabel IV.36 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan Juni 2010 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.336.752.9-054.000

01/06/2010

1.086.111.111

2%

162.916.666

01.585.723.8-062.000

15/06/2010

1.763.333.333

2%

264.499.999

51

g. Juli 2010 Tabel IV.37 Pemotongan Pajak Atas Jasa Konsultan Bulan Juli 2010 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

PPh Yang

Tarif

Dipotong (Rp)

02.024.423.2-019.000

01/07/2010

80.105.091

2%

1.602.101

02.489.180.6-008.000

08/07/2010

68.181.818

2%

1.363.636

02.155.606.3-411.000

08/07/2010

7.909.091

2%

158.181

02.501.033.1-414.000

13/07/2010

90.450.000

2%

1.809.000

Tabel IV.38 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan Juli 2010 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

PPh Yang

Tarif

Dipotong (Rp)

02.024.423.2-019.000

01/07/2010

80.105.091

15%

1.602.101

01.585.723.8-062.000

21/07/2010

1.203.222.222

15%

180.483.333

Tabel IV.39 Pemotongan Pajak Atas Sewa Bulan Juli 2010 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

PPh Yang

Tarif

Dipotong (Rp)

01.322.123.9-002.000

15/07/2010

87.272.727

2%

1.745.454

01.322.123.9-002.000

15/07/2010

93.818.182

2%

1.876.363

h. Agusutus 2010 Tabel IV.40 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Agustus 2010 Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

02.501.033.1-414.000

04/08/2010

Konsultan

18.090.000

2%

361.800

06.998.472.2.-022.000

02/08/2010

Konsultan

27.750.000

2%

555.000

24.014.385.9-017.000

10/08/2010

Aktuaris

37.500.000

2%

750.000

NPWP

Tarif


52

Tabel IV.41 Pemotongan Pajak Atas Sewa Bulan Agustus 2010 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.322.123.9-002.000

02/08/2010

187.636.364

2%

3.752.727

01.322.123.9-002.000

02/08/2010

247.636.364

2%

4.952.727

01.322.123.9-002.000

02/08/2010

93.818.182

2%

1.876.363

Pada bulan ini pemotongan sebesar Rp. 4.952.727 tidak ditemukan bukti pemotongannya sebagai bukti pendukung.

i. September 2010 Tabel IV.42 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan September 2010 NPWP

Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

Tarif


02.024.423.2-019.000

02/09/2010

Manajemen

156.143.182

2%

3.122.863

02.935.280.4-019.000

06/09/2010

Konsultan

30.000.000

2%

600.000

Tabel IV.43 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan September 2010 NPWP 01.585.723.8-062.000

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

01/09/2010

1.086.111.111

PPh Yang

Tarif

Dipotong (Rp)

15%

162.916.666

j. Oktober 2010 Tabel IV.44 Pemotongan Pajak Atas Jasa Manajemen Bulan Oktober 2010 NPWP 01.241.071.8-011.001

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

12/01/2010

48.900.000

Tarif 2%

PPh Yang Dipotong (Rp) 978.000

53

k. November 2010 Tabel IV.45 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan November 2010 Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

06.998.472.2-022.000

10/11/2010

Lain

02.024.423.2-019.000

11/11/2010

01.304.768.3-061.000

16/11/2010

NPWP

PPh Yang

Tarif

Dipotong (Rp)

75.000.000

2%

1.500.000

Konsultan

104.095.455

2%

2.081.909

Konsultan

27.244.899

2%

544.897

l. Desember 2010 IV.46 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Desember 2010 Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

02.490.622.4-063.000

10/12/2010

Manajemen

46.363.636

2%

927,272

01.955.903.8-086.000

10/12/2010

Manajemen

60.000.000

2%

1.200.000

01.000.520.5-051.000

01/12/2010

Manajemen

150.000.000

2%

3.000.000

01.336.752.9-054.000

01/12/2010

Manajemen

600.000.000

2%

120.000.000

01.565.217.5-054.000

08/12/2010

Manajemen

600.000.000

2%

120.000.000

01.565.217.5-054.000

30/12/2010

Manajemen

450.000.000

2%

9.000.000

06.998.472.2-022.000

14/12/2010

Konsultan

40.000.000

2%

800.000

02.312.454.8-054.000

30/12/2010

Lainnya

300.000.000

2%

6.000.000

NPWP

Tarif


Tabel IV.47 Pemotongan Pajak Atas Bunga Bulan Desember 2010 NPWP 01.585.723.8-062.000

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

20/12/2010

1.766.166.667

Tarif 15%


54

IV.1.3. Pengidentifikasian Transaksi PPh Pasal 23 pada Perum Perumnas Tahun 2011 Ini adalah tahun terakhir dari identifikasi tranasaksi pemotongan PPh pasal 23. Pada tahun ini, jenis pemotongan pajak perusahaan masih didominasi oleh Jasa. Berikut ini adalah adalah jenis pemotongan pajak yang diakukan oleh perusahaan sepanjang tahun 2011: a. Januari 2011 Tabel IV.48 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Januari 2011

NPWP

06.998.472.2-022.000

Jumlah

Tanggal

Jenis

Pemotongan

Penghasilan

13/01/2011

Objek Pajak

Keagenan

Tarif

(Rp)


45.000.000

2%

900.000

&/perantara 02.486.770.7-412.000

11/01/2011

Manajemen

20.200.000

2%

404.000

02.504.291.2-016.000

13/01/2011

Manajemen

8.886.383

2%

177.727

06.998.472.2-022.000

06/01/2011

Perantara

35.000.000

2%

700.000

&/keagenan

Tabel. IV.49 Pemotongan Pajak Atas Sewa Bulan Januari 2011 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.322.123.9-002.000

06/01/2011

46.909.091

2%

938.181

01.322.123.9-002.000

06/01/2011

10.363.636

2%

207.272

55

b. Februari 2011 Tabel IV.50 Pemotongan Pajak Atas Jasa Manajemen Bulan Februari 2011 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


02.504.291.2-016.000

01/02/2011

65.975.000

2%

1.319.500

00.000.000.0-051.000

07/02/2011

42.000.000

8%

3.360.000

c. Maret 2011 Tabel IV.51 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Maret 2011 Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

02.490.622.4-063.000

07/03/2011

Manajemen

46.363.636

2%

927.772

24.014.385.9-017.00

03/03/2011

Aktuaris

60.000.000

2%

1.200.000

02.312.454.8-054.000

11/03/2011

Perantara

1.155.000.000

2%

23.100.000

1.080.000.000

2%

21.600.000

NPWP

Tarif


&/keagenan 01.336.752.9-054.000

16/03/2011

Manajemen

Daftar Pemotongan pajak atas jasa ini merupakan data dari pembetulan ke 1 Surat Pemberitahuan (SPT) Perum Perumnas. Dalam SPT sebelumnya, transaksi atas WP dengan NPWP 01.336.752.9-054.000 dengan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 21.600.000

56

d. April 2011 Tabel IV.52 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan April 2011 Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

02.490.622.4-063.000

08/04/2011

Manajemen

46.363.636

2%

927.272

01.955.903.8-086.000

08/04/2011

Akuntansi,

135.000.000

2%

2.700.000

25.000.000

2%

500.000

50.000.000

2%

1.000.000

NPWP

Tarif


pembukuan & atestasi 24.014.385.9-017.000

08/04/2011

Perantara & keagenan

24.014.385.9-017.000

08/04/2011


e. Mei 2011 Tabel IV.53 Pemotongan Pajak Atas Jasa Lainnya (Jasa Perantara dan Keagenan) Bulan Mei 2011 NPWP 01.565.217.5-054.000

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

31/05/2011

Tarif

375.000.000

2%


Dalam bulan Mei ini ditemukan dua buah Surat Pemberitahuan (SPT) dan Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan dengan nominal yg berbeda namun sama-sama masih berhubungan dengan Jasa.

57

Tabel IV.54 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Mei 2011 Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

02.02224.423.2-019.000

20/05/2011

Konsultan

207.444.273

2%

4.148.885

01.322.123.9-002.000

24/05/2011

Manajemen

46.909.091

2%

938.181

02.248.724.3-086.000

27/05/2011

Manajemen

22.750.000

2%

455.000

NPWP

Tarif


f. Juni 2011 Tabel IV.55 Pemotongan Pajak Atas Jasa Manajemen Bulan Juni 2011

NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


02.935.280.4-019.000

01/06/2011

50.000.000

2%

1.000.000

01.955.903.8-086.000

07/06/2011

315.000.000

2%

6.300.000

02.490.622.4-063.000

01/06/2011

47.272.727

2%

945.454

Pada bulan ini ditemukan transaksi yang tidak masuk ke dalam SPT ataupun Daftar Bukti Potong dengan Wajib Pajak ber NPWP 01.061.173.9051.000 atas Jasa Lainnya dengan rincian: Jasa Lain: Perantara dan/ keagenan

Tarif 80.000.000

2%

PPh dipotong 1.600.000

Dan pada transaksi senilai Rp. 47.272.727, bukti potongnya tidak ditemukan.

58

g. Juli 2011 Tabel IV.56 Pemotongan Pajak Atas Jasa Manajemen Bulan Juli 2011 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


24.014.385.9-017.000

05/07/2011

78.000.000

2%

1560.000

24.014.385.9-017.000

13/07/2011

50.000.000

2%

1.000.000

01.336.752.9-052.000

15/07/2011

900.000.000

2%

18.000.000

02.490.622.4-063.000

15/07/2011

46.363.636

2%

927.272

02.155.606.3-411.000

01/07/2011

7.909.091

2%

158.181

Tabel IV.57 Pemotongan Pajak Atas Sewa Bulan Juli 2011 NPWP 01.322.123.9-002.000

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

11/07/2011

Tarif

144.000.000


2%

2.880.000

h. Agustus 2011 Tabel IV.58 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Agustus 2011

NPWP

Tanggal

Jenis

Pemotongan Penghasilan

Jumlah Objek Pajak

PPh Yang Tarif

(Rp)

Dipotong (Rp)

02.504.291.2-016.000

01/08/2011

Manajemen

141.950.000

2%

2.839.000

24.014.385.9-017.000

03/08/2011

Perantara &

15.000.000

2%

300.000

10.000.000

2%

200.000

keagenan 02.504.291.2-016.000

18/08/2011

Manajemen

59

i. September 2011 Surat Pemberitahuan (SPT), Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Surat Setoran Pajak (SSP) tidak ditemukan pada bulan September Tahun 2011 ini.

j. Oktober 2011 Tabel IV.I.59 Pemotongan Pajak Atas Jasa Manajemen Bulan Oktober 2011 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


00.000.000.0-051.000

06/10/2011

144.400.000

4%

5.776.000

31.299.828.9-412.00

06/10/2011

124.475.000

2%

2.509.000

01.304.768.3-061.000

24/10/2011

28.392.857

2%

567.857

k. November 2011 Tabel IV.60 Pemotongan Pajak Atas Jasa Manajemen Bulan November 2011 NPWP 02.504.291.2-016.000

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

15/11/2011

63.000.000

Tarif 2%


Tabel IV.61 Pemotongan Pajak Atas Sewa Bulan November 2011 NPWP

Tanggal

Jumlah Objek

Pemotongan

Pajak (Rp)

Tarif


01.322.123.9-002.000

14/11/2011

96.000.000

2%

1.920.000

01.322.123.9-002.000

14/11/2011

165.818.182

2%

3.316.363

01.322.123.9-002.000

16/11/2011

192.000.000

2%

3.840.000

60

l. Desember 2011 Tabel IV.62 Pemotongan Pajak Atas Jasa Bulan Desember 2011 NPWP

Tanggal

Jenis

Jumlah Objek

Pemotongan

Penghasilan

Pajak (Rp)

Tarif


02.490.622.4-063.000

05/12/2011

Konsultan

46.363.636

2%

927.272

02.490.622.4-063.000

05/12/2011

Konsultan

46.363.636

2%

09i\927.272

02.433.828.7-062.000

05/12/2011

Manajemen

90.000.000

2%

1.800.000

02.490.622.4-063.000

12/12/2011

Manajemen

43.363.636

2%

927.272

01.336.752.9-054.000

08/12/2011

Perantara &

900.000.000

2%

18.000.000

190.000.000

2%

3.800.000

340.000.000

2%

6.800.000

875.000.000

2%

17.500.000

1.275.510.205

2%

25.510.204

keagenan 24.014.385.9-017.000

08/12/2011


02.312.454.8-054.00

08/12/2011


01.336.752.9-054.000

14/12/2011


09.735.423.7-542.000

05/12/2011


IV.2. Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Perum Perumnas Tahun 2009 -2011 Dalam sub bab ini, penulis akan membahas mengenai evaluasi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dimulai dari tahun 2009 dan secara bertahap akan sampai pada tahun 2011. Dalam evaluasi ini penulis membahas sejauh mana penerapan Pajak Penghasilan 23 Perum Perumnas sudah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

61

Dan sebagaimana disebutkan dalam subbab IV.I, dalam evaluasi ini akan disebutkan juga dampak atau akibat dari kelalaian yang dilakukan perusahaaan, seperti jenis pengenaan sanksi yang akan didapat oleh perusahaan.

IV.2.1. Evaluasi Penerapan Pajak Penghassilan (PPh) Pasal 23 Perum Perumnas Tahun 2009 Evaluasi

dimulai

dari

tahun

2009

ini,

dengan

memeriksa

atau

membandingkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. 1. Tarif pemotongan dan pencatatan Terhitung sejak 1 Januari 2009, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 mengalami perubahan tarif. Dasar hukum perubahan tarif itu diatur dalam peraturan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan 244/PMK.03/2008. Pada tahun ini penulis menemukan beberapa transaksi dalam daftar bukti potong yang masih menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang lama dan kesalahan penghitungan. Hal ini dapat dilihat pada: a. Januari 2009 Dalam bulan ini ditemukan beberapa kekeliruan: 1) Terdapat jenis pemotongan pajak terhadap jasa. Namun tarif yang digunakan tidak menggunkan tarif baru sebagaimana telah ditetapkan

dalam

UU

Nomor

36

Tahun

2008

dan

244/PMK.03/2008 yang mulai digunakan mulai 1 Januari 2009

62

sebesar 2% (dua persen) bukan 4,5% (empat koma lima persen) yang merupakan tarif pajak yang lama. Sebelum Evaluasi Jasa

41.884.817

4,5%

1.888.817

Jasa

17.500.000

4,5%

787.500

Jasa

37.000.000

4,5%

1.665.000

Jasa

316.323.000

2%

6.326.460

Total Pemotongan

10.663.777

Setelah Evaluasi Jasa

41.884.817

2%

837.696

Jasa

17.500.000

2%

350.000

Jasa

37.000.000

2%

740.000

Jasa

316.323.000

2%

6.326.460

Total Pemotongan Selisih

8.254.156 2.409.621

Karena kesalahan dalam menggunakan tarif dan pengelompokan objek Pajak Penghasilan, Perum Perumnas mengalami kelebihan potong sebesar Rp. 2.409.621. Seharusnya sejak 1 Januari 2009 perusahaan sudah menggunakan tarif terbaru yang diatur UU Nomor 36 Tahun 2008 dan 244/PMK.03/2008, jadi tidak mengalami lebih potong. 2) Dalam bulan Januari ini juga ditemukan pemotongan atas Jasa konstruksi, jika Perum Perumnas menggunakan tarif lama, maka 63

seharusnya 4,5% (empat koma lima persen). Namun dalam pemotongan ini dikenakan tarif sebesar 3% (tiga persen). Pengenaan tarif

3% (tiga persen) terhadapa jasa konstruksi

merupakan tarif dari PPh Pasal 4 ayat (2) atau final. Jadi, kesalahan pada bulan ini tidak hanya pada penggunaan tarifnya saja, tetapi juga pada pelaporannya. Seperti yang disebutkan diatas bahwa ada penggunaan tarif dari PPh Pasal 4 ayat (2) atau final, sebaiknya perusahaan melaporkan jasa kontstruksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Hal ini terjadi karena Perum Perumnas masih mengalami kebingunan dalam pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi ini karena masa transisi karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2009 yang merupakan Penyempurnaan dari PP nomor 51 Tahun 2008. Karena itu Perum Perumnas mengalami lebih potong sebesar Rp. 267.390.875

b. Februari 2009 Pada bulan ini kembali ditemukan kekeliruan dalam penggunaan tarif. Perusahaan kembali menggunakan tarif lama atas pemotongan jasa sebesar 4,5% (empat koma lima persen). Seharusnya perusahaan sudah menggunakan tarif baru yaitu 2% (dua persen). Yang dilaporkan perusahaan (sebelum evaluasi) Jasa

145.500.000

4,5%

6.547.000 64

Jasa

6.000.000

4,5%

270.000

Jasa

68.250.000

4,5%

3.071.250

Total PPh di potong

9.888.750

Setelah Evaluasi: Jasa

145.500.000

2%

2.910.000

Jasa

6.000.000

2%

120.000

Jasa

68.250.000

2%

1.365.000

Total PPh di potong

4.395.000

Selisih

5.493.750

Dalam evaluasi tersebut diketahui bahwa perusahaan mengalami lebih potong sebesar Rp. 5.493.750, hal ini terjadi dikarenakan kesalahan penggunaan tarif, karena seharusnya sejak 1 juanuari 2009 sudah menggunakan tarif terbaru yang diatur UU Nomor 36 Tahun 2008 dan 244/PMK.03/2008.

c. Maret 2009 Dalam bulan ini juga ditemukan beberapa kekeliruan dalam penerapan tarif di Perum Perumnas: 1) Tarif yang digunakan sebagai pemotong pada transaksi sewa sebesar 1,5% (satu koma lima persen), sedangkan dalam tarif yang baru, tarif pemotongan atas sewa adalah 2% (dua persen). Sebelum Evaluasi Sewa

3.000.000

1,5%

45.000 65

Sewa 93.818.182

1,5% 1.407.273

Sewa 45.600.000

1,5%

684.000

Total PPh yang dipotong

2.136.273

Setelah Evaluasi Sewa

3.000.000

2%

60.000

Sewa 93.818.182

2%

1.876.363

Sewa 45.600.000

2%

912.000

Total PPh yang dipotong

2.848.363

Selisih

(712.090)

Karena kesalah penggunaan tarif, maka Perum Perumnas terkena kurang potong sebesar Rp. 712.090, karena kurang potong inilah perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa: •

UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (2a)

•

UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (3)

•


•

UU KUP No. 28 tahun 2007 Pasal 9 ayat (2a)

•

UU KUP No. 28Tahun 2007 Pasal 13 Ayat (3) huruf b

•

UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 13A

•

UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 14

•


•

UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 39 Huruf (i)

66

Tabel IV.63 Pengenaan Sanksi Pajak Bulan Maret 2009 Kurang Potong

Tarif Sanksi

Sanksi

PPh Kurang Potong + Sanksi

2%

Rp14.242

Rp726.332

50%

Rp356.045

Rp1.068.135

100%

Rp712.090

Rp1.424.180

150%

Rp1.068.135

Rp1.780.225

200%

Rp1.424.180

Rp2.136.270

1 x kurang potong

Rp712.090

Rp1.424.180

2 x kurang potong

Rp1.424.180

Rp2.136.270

3 x kurang potong

Rp2.136.270

Rp2.848.360

4 x kurang potong

Rp2.848.360

Rp3.560.450

Rp712.090

2) Pada saat melakukan pemotongan kepada perusahaan ber NPWP 01.001.614.5.051.000 atas jasa konstruksi, Perum Perumnas menggunakan tarif yang sesuai dengan tarif pajak baru sebesar 2% (dua persen). Dan saat melakukan pemotongan atas jasa konstruksi

pada

01.001.616.0.051.000,

perusahaan Perum

yang Perumnas

memiliki mengenakan

NPWP tarif

pemotongan sebesar 4% (empat persen).

d. April 2009 Berikut ini adalah beberapa kekeliruan yang ditemukan pada bulan april:

67

1) Jasa konstruksi menggunakan tarif 3% (tiga persen) yang merupakan tarif dari Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) tapi dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23. Jasa konstruksi dengan nilai objek pajak Rp. 13.864.712.018, Tarif 3%, dan PPh yang dipotong

Rp. 415.941.360 bukan

merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23. 2) Dalam daftar bukti pemotongan ada Wajib Pajak dengan NPWP 05.372.414.2.432.000

dikenakan

tarif

5%,

dalam

bukti

pemotongannya ditemukan bahwa Wajib Pajak tersebut dikenai PPh Pasal 21. Jadi jasa dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 10.000.000, tarif 5%, dan PPh yang dipotong sebesar Rp. 500.000 bukan merupakan objek pajak PPh 23. 3) Tarif jasa atas pemotongan terhadap Wajib Pajak ber NPWP 01.322.123.9.002.000 adalah 1,5% (satu koma lima persen) seharusnya sudah menggunakan tarif baru sebesar 2% (dua persen).

Dalam

evaluasi,

dengan

mengganti

jasa

yang

menggunakan tarif 1,5% (satu koma lima) menjadi 2% (dua persen), kemudian setelah Jasa konstruksi dihilangkan dan jasa yang merupakan PPh 21 tersebut juga dihilangkan maka perhitungan jasa pada bulan april: Sebelum Evaluasi Jasa konstruksi 13.864.712.018

3%

Jasa

1,5%

187.636.364

415.941.360 2.814.545 68

Jasa

15.818.182

2%

316.364

Jasa

10.000.000

5%

500.000

Total Pemotongan

419.572.269

Setelah Evaluasi: Jasa

187.636.364

2%

3.752.727

Jasa

15.818.182

2%

316.364

Total Pemotongan

4.069.091

Selisih

415.503.178

Setelah dilakukan evaluasi pada bulan ini, ditemukan bahwa Perum

Perumnas

mengalami

lebih

potong

sebesar

Rp.

415.503.178. Namun mengalami kurang potong atas jasa karena kesalahn penggunaan tarif. Dari nilai objek potong sebesar Rp. 187.636.364, tarif

1,5%,

dan

pemotongan

PPh

sebesar

2.814.545 menjadi nilai objek pajak sebesar 187.636.364, tarif 2%, dan PPh yang dipotong 3.752.727. sehingga ada selisih kurang potong sebesar Rp. 938.182. 2.814.545 - 3.752.727 = (938.182) Atas kurang potong tersebut Perum Perumnas bisa dikenakan sanksi sebagai berikut: •


•


•


•

UU KUP No. 28 tahun 2007 Pasal 9 ayat (2a) 69

•


•


•


•


•


Tabel IV.64 Pengenaan Sanksi Pajak Bulan April 2009 Kurang potong

Rp938.182

Tarif sanksi

Sanksi

PPh kurang potong + sanksi

2%

Rp18.764

Rp956.946

50%

Rp469.091

Rp1.407.273

100%

Rp938.182

Rp1.876.364

150%

Rp1.407.273

Rp2.345.455

200%

Rp1.876.364

Rp2.814.546

1 x kurang potong

Rp938.182

Rp1.876.364

2 x kurang potong

Rp1.876.364

Rp2.814.546

3 x kurang potong

Rp2.814.546

Rp3.752.728

4 x kurang potong

Rp3.752.728

Rp4.690.910

4) Adanya perbedaan jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong pada Lembar Surat Pemberitahuan Masa dengan Daftar Bukti Pemotongan: Jumlah PPh yang dipotong dalam SPT

475.659.019

Jumlah PPh yang dipotong dalam daftar bukti

475.158.519

Selisih

500.500

70

Dalam hal ini walaupun ada selisih Rp. 500.500, namun yang dibayarkan oleh Perum Perumnas yang tertera dalam Surat Setoran Pajak adalah yang disebutkan dalam SPT sebesar Rp. 475.659.019.

e. Mei 2009 Pada bulan mei ini terdapat kekeliruan dalam tarif, ada pemotongan yang diakui sebagai jasa oleh Perum Perumnas dengan nilai objek pajak Rp. 3.337.500.000 dengan PPh yang dipotong sebesar Rp. 500.625.000. Setelah dilakukan perhitungan ternyata tarif yang digunakan adalah 15% (lima belas persen). Dalam Perum Perumnas ini biasanya tarif 15% biasanya dikenakan dari atas cicilan hutang.

pembayaran

bunga

Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada

kesalahan dalam pencatatan, bahwa transaksi itu merupakan memang atas pembayaran

cicilan hutang. Tetapi karena kurang ketelitian

sehingga terjadi kekeliruan dalam pencatatannya. Untuk itu akan dilakukan evaluasi atas kesalahan tersebut Sebelum evaluasi Jasa

3.337.500.000

15%

500.625.000

15%

500.625.000

Setelah Evaluasi Bunga

3.337.500.000

Kesalahan yang dilakukan mengakibatkan lebih potong pada pemotongan atas jasa sebesar Rp. 500.625.000 dan kurang potong 71

pada pemotongan atas bunga sebesar Rp. 500.625.000. Karena kurang potong ini perusahaan bisa dikenakan sanksi berupa: •


•


•


•


•


•


•


•


•


Tabel IV.65 Pengenaan Sanksi Pajak Bulan Mei 2009 Kurang potong

Rp500.625.000

Tarif sanksi

Sanksi


2%

Rp10.012.500

Rp510.637.500

50%

Rp250.312.500

Rp750.937.500

100%

Rp500.625.000

Rp1.001.250.000

150%

Rp750.937.500

Rp1.251.562.500

200%

Rp1.001.250.000

Rp1.501.875.000

1 x kurang potong

Rp500.625.000

Rp1.001.250.000

2 x kurang potong

Rp1.001.250.000

Rp1.501.875.000

3 x kurang potong

Rp1.501.875.000

Rp2.002.500.000

4 x kurang potong

Rp2.002.500.000

Rp2.503.125.000

72

f. Juni 2009 Kesalahan yang terjadi pada bulan ini adalah salah perhitungan di dalam daftar bukti pemotongan. Objek pajak sebesar Rp. 187.636.364 di kenakan pemotongan atas sewa dengan tarif sebesar 2% seharusnya PPh yang dipotong adalah sebesar Rp. 3.752.727, namun yang tertera dalam daftar bukti potong adalah sebesar Rp. 2.814.545. Dalam hal ini, penulis belum ditemukan adanya pembetulan yang dilakukan perusahaan. Sebelum evaluasi Jasa

187.636.364

2%

2.814.545

187.636.364

2%

3.752.727

Evaluasi Jasa Selisih

(938.182)

Dalam SPT pun ditemukan kesalahan penempatan antara jasa dan sewa yang posisinya terbalik. Kekeliruan ini bisa terjadi karena kurang teliti dalam pengisian SPT nya. Hal ini menyebabkan perusahaan terkena kurang potong sebesar Rp.938.182 dan bisa dikenakan sanksi: •


•


•


•


•

UU KUP No. 28Tahun 2007 Pasal 13 Ayat (3) huruf b 73

•


•


•


•


Tabel IV.66 Pengenaan Sanksi Pajak Bulan Juni 2009 Kurang potong

Tarif sanksi

Sanksi


2%

Rp18.764

Rp956.946

50%

Rp469.091

Rp1.407.273

100%

Rp938.182

Rp1.876.364

150%

Rp1.407.273

Rp2.345.455

200%

Rp1.876.364

Rp2.814.546

1 x kurang potong

Rp938.182

Rp1.876.364

2 x kurang potong

Rp1.876.364

Rp2.814.546

3 x kurang potong

Rp2.814.546

Rp3.752.728

4 x kurang potong

Rp3.752.728

Rp4.690.910

Rp938.182

g. September 2009 Pada bulan ini terdapat kesalahan penggolongan pemotongan Pajak Penghasilan. Jasa konstruksi yang menggunakan tarif pemotongan PPh nya sebesar 3% (tiga persen) yang digunakan untuk pemotongan pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Jasa konstruksi dengan nilai objek pajak Rp. 12.874.375.445 dan PPh yang di potong sebesar Rp. 386.231.263. Karena kesalahan penggolongan tersebut, Perum Perumnas mengalami lebih potong sebesar Rp. 386.231.263. 74

Penulis kembali menggunakan daftar bukti potong dan bukti potong perperusahaan atau Wajib Pajak untuk mencocokkan apakah ada kesalahan dalam pencatatannya. Dalam tahun 2009 ini juga ditemukan kesalahan dalam pencatatan, nama perusahaan dan NPWP yang tertera dalam bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan yang tertera dalam daftar bukti potongnya tidak sama, hal itu terjadi saat bulan november. Dalam daftar bukti potong, perusahaan dengan NPWP 02.504.291.2.016.000 disebutkan melakukan transakasi dengan jumlah objek pajak sebesar Rp. 67.945.205 dan PPh yang di potong sebesar Rp. 10.191.780. Tetapi dalam bukti potong berbeda dengan yang tertulis dalam daftar bukti potong, dalam bukti potong itu perusahaan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan perusahaan ber NPWP 01.336.752.9-054.000.

2. Kelengkapan Data Dalam evaluasi ini, penulis juga menemukan beberapa masalah lagi selain dari penggunaan

tarif pemotongan ataupun pencatatan. Hal itu adalah

mengenai ketersediaan data atau administratif perusahaan. a. Pada bulan Juli tidak ditemukan Surat Pemberitahuan (SPT), Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan, dan Surat Setoran Pajak (SSP) meskipun di dalam arsip ada transaksi pemotongan Pajak Penghasilan Pada bulan Juli ini. b. Dalam bulan Agustus, pada daftar bukti Transaksi Pemotongan Pajak Penghasilan disebutkan ada pemotongan yang dilakukan perusahaan pada 75

tanggal 1 Juli 2009 yang dilaporkan pada bulan Agustus dengan NPWP 01.336.752.9.054.000. Tetapi bukti transaksi pemotongan itu tidak dapat ditemukan. c. Pada bulan Desember dalam Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan ada transaksi pemotongan dengan perusahaan ber NPWP 01.336.752.9054.000. Namun bukti transaksi pemotongan tidak ditemukan.

3. Penyetoran dan Pelaporan Jatuh tempo penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan sudah diatur dalam, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.03/2007 yang berlaku mulai 1 Januari 2008 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak dan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6) yang menjelaskan bahwa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dan mengenai pelaporan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjelasakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak tersendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh atau Pemungut PPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (15) wajib menyampaikan Surat

76

Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2008. Penyetoran dan pelaporan PT. PP diperiksa berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Surat Setoran Pajak (SSP). Berikut ini adalah tabel perincian Penyetoran dan Pelaporan yang dilakukan oleh PT.PP selama tahun 2009:

Tabel IV.67 Daftar Penyetoran dan Pelaporan Perum Perumnas Tahun 2009 Bulan

PPh dipotong

Penyetoran

Pelaporan

Keterangan

Januari

278.054.652

3/2/2009

9/2/2009

Tepat Waktu

Februari

9.888.750

3/3/2009

4/3/2009

Tepat Waktu

Maret

20.393.297

3/4/2009

7/4/2009

Tepat Waktu

April

475.659.019

4/5/2009

11/5/2009

Tepat Waktu

Mei

507.953.000

4/6/2009

10/6/2009

Tepat Waktu

Juni

11.464.438

6/7/2009

10/7/2009

Tepat Waktu

Juli

-

-

-

-

Agustus

922.797.647

1/9/2009

8/9/2009

Tepat Waktu

September

411.683.634

1/10/2009

8/10/2009

Tepat Waktu

Oktober

69.645.115

2/11/2009

6/11/2009

Tepat Waktu

November

25.060.134

2/12/2009

8/12/2009

Tepat Waktu

Desember

513.278.961

4/1/2010

8/1/2010

Tepat Waktu

Dalam hal pemotongan dan pelaporan, Perum Perumnas sudah mematuhi peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 184/PMK.03/2007 pada Pasal 2 ayat(6) dan Pasal 7 ayat (1). Mereka tidak melakukan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan

Surat Pemberitahuan, baik yang disengaja maupun tidak 77

disengaja. Dengan tidak adanya keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ini maka Perum Perumnas akan terhindar dari sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah)

berdasarkan dari Ketentuan Umum

Perpajakan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1). Tapi sangat disayangkan bahwa data untuk bulan Juli tidak ditemukan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ataupun Surat Setoran Pajak (SSP) nya.

IV.2.2 Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Perum Perumnas Tahun 2010 Evaluasi masuk ke tahun 2010, penulis kembali membahas mengenai penerapan yang dilakukan Perum Perumnas apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum sesuai. 1. Tarif Pemotongan dan Pencatatan Pada tahun 2010 ini penulis tidak menemukan adanya kesalahan dalam penggunaan tarif pemotongan yang dilakukan Perum Perumnas. Tahun ini Perum Perumnas melakukan pemotongan pajak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan 244/PMK.03/2008. Hal ini menunjukkan bahwa Perum Perumnas sudah memahami dan menjalankan

peraturan pengenaan tarif

dengan baik. Tapi masih ada kesalahan dalam penggolongan objek pajak PPh pasal 23 seperti pada:

78

a. Februari 2010 Perusahaan melakuan jasa konsultan dengan nilai obyek pajak sebesar 51.020.408 dan PPh yang dipotong sebesar Rp. 1.020.408. Pemotongan ini ternyata dilakukan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang seharusnya merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Jasa Konsultan Jasa konsultan

51.020.408

2%

1.020.408

Atas Kesalahan ini, perusahaan mengalami lebih potong sebesar Rp. 1.020.408

b. Maret 2010 Pada bukan ini juga ditemukan kesalahan penggolongan objek pemotongan PPh pasal 23 atas jasa konsultan, seharusnya pemotongan tersebut masuk kedalam objek pemotongan PPh pasal 21, karena transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jasa konsultan

51.020.408

2%

1.020.408

c. Agustus 2010 Bulan ini kembali ditemukan kesalahan penggolongan objek pemotongan

PPh Pasal 23. Perusahaan melakukan transaksi

dengan Jasa Aktuaris yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Seharusnya transaksi ini masuk ke dalam Pemotongan PPh Pasal 21. 79

Jasa Aktuaris

37.500.000

2%

750.000

Karena kesalahan ini, perusahaan mengalami lebh potong pada bulan ini sebesar Rp. 750.000. Dalam pencatatan, masih ada kesalahan dalam nama dan NPWP dari Wajib Pajak. Seperti yang terjadi pada bulan maret, perusahaan dalam Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan 23 mencantumkan Wajib Pajak dengan NPWP 01.585.723.8-086.000 suatu Yayasan kesejahteraan karyawan pada tanggal 4 Maret 2010 sebagai pihak yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Bunga dengan tarif sebesar 15%. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dengan membandingkan bukti potong yang ada, Perum Perumnas melakukan kesalahan pencatatan dalam daftar bukti pemotongan pajaknya. Seharusnya yang dicatat adalah Wajib Pajak dengan NPWP 01.310.668.7-091.000, yaitu suatu Bank.

2. Kelengkapan Data Dari segi kelengkapan data seperti bukti-bukti pemotongan yang terjadi pada tahun 2011 pada Perum Perumnas ini tidak lengkap seluruhnya. Hal ini terlihat dibawah ini: a. Februari 2010 Pada bulan ini, terdapat pemotongan yang tercantum pada Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan WP ber NPWP 01.322.123.9-002.000 pada tanggal 25 februari 2010 atas sewa dengan tarif 2% dan PPh yang dipotong sebsear Rp. 2.814.545. Tapi bukti 80

transaksi pemotongannya tidak dapat ditemukan. Walau begitu penulis bisa mengatakan sebagai pemotongan pajak atas sewa karena ini adalah satu-satunya pemotongan atas sewa pada buan februari ini. Jadi mudah untuk mencocokannya.

b. Maret 2010 Pada bulan ini ada dua pemotongan atas sewa pada tanggal yang sama yaitu 9 Maret 2010 dengan Wajib Pajak ber NPWP 01.322.123.9-002.000 dengan tarif 2% dan PPh yang dipotong Rp. 938.181. dan Rp. 1.876.363. Namun bukti transaksi pemotongan tidak ditemukan.

c. Mei 2010 Bulan ini ditemukan kembali pemotongan dalam Daftar Bukti Pemotongan

Pajak

Penghasilan

yang

tidak

ditemukan

Bukti

Pemotongannya. Yaitu pada tanggal 4 Mei 2010 dengan NPWP 01.322.123.9-002.000 atas sewa dengan tarif 2% dan PPh yang dipotong 4.581.818.

d. Juli 2010 Pada bulan ini ada pemotongan atas sewa yang tercantum dalam Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yang tidak ditemukan Bukti pemotongannya pada tanggal yang sama. Wajib Pajak dengan NPWP 01.322.123.9-002.000 yang terjadi pada tanggal yang sama 15 Juli 2010 81

terkena pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa dengan tarif 2% dan Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong sebesar Rp. 1.745.454 dan Rp. 1.876.363.

e. Agustus 2010 Bulan ini kembali ditemukan Bukti Pemotongan atas sewa dengan Wajib Pajak ber NPWP 01.322.123.9-002.000 dengan tarif sebesar 2% dan Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong sebesar 4.952.727 pada tanggal 2 Agustus 2010.

3. Penyetoran dan Pelaporan Penentuan tanggal jatuh tempo Penyetoran Surat Pemberitahuan (SPT) yang diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 yang berlaku mulai 1 Januari 2008, kini telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 yang berlaku tanggal 1 April 2010. Dalam peraturan baru ini, pasal 2 ayat (6) tidak mengalami perubahan jatuh tempo Penyetoran, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan untuk pelaporan tetap diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 82

ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), dan ayat (12) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Berikut ini penulis sampaikan tanggal Penyetoran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Perum Perumnas dalam 1 tahun.


PPh dipotong

Penyetoran

Pelaporan

Keterangan

Januari

308.222.201

1/2/2010

15/2/2010

Tepat Waktu

Februari

179.564.772

1/3/2010

5/3/2010

Tepat Waktu

Maret

835.855.219

6/4/2010

8/4/2010

Tepat Waktu

April

62.694.950

3/5/2010

6/5/2010

Tepat Waktu

Mei

30.510.987

1/6/2010

10/6/2010

Tepat Waktu

Juni

434.636.665

1/7/2010

7/7/2010

Tepat Waktu

Juli

245.241.868

1/8/2010

9/8/2010

Tepat Waktu

Agustus

12.248.617

1/9/2010

6/9/2010

Tepat Waktu

September

166.639.529

7/10/2010

11/10/2010

Tepat Waktu

Oktober

978.000

3/11/2010

5/11/2010

Tepat Waktu

November

4.126.806

1/12/2010

6/12/2010

Tepat Waktu

Desember

306.552.272

3/1/2011

11/1/2011

Tepat Waktu

Dalam tahun ini Perum Perumnas terhindar dari dari sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berdasarkan dari Ketentuan Umum

Perpajakan Undang-Undang No. 28

Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1). Berdasarkan tabel ini Perum Perumnas mentaati dan mematuhi peraturan peraturan yang ada dalam Penyetoran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) nya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83

184/PMK.03/2007 yang berlaku mulai 1 Januari 2008 dan peraturan terbaru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 yang berlaku tanggal 1 April 2010.

IV.2.3 Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Perum Perumnas Tahun 2011 Ini adalah tahun ke 3 (tiga) dan merupakan tahun terakhir dari evaluasi atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam tahun ini penulis kembali melakukan evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Perum Perumnas apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum sesuai. 1. Tarif Pemotongan dan Pencatatan Tahun ini ditemukan adanya kekeliruan-kekeliruan pada bulan: a. Maret 2011 Pada bulam ini terdapat kekeliruan dalam penggolongan objek pemotongan PPh Pasal 23. Perusahaan melakukan pemotongan pajak jasa aktuaris, namun pemotongan pajak tersebut dilakukan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Karena itu seharusnya masuk kedalam pemotongan objek Pajak Penghasilan pasal 21. Rinciannya adalah sebagai berikut, Jasa aktuaris

60.000.000

2%

1.200.000

Karena kesalahan penggolongan ini perusahaan mengalami lebih potong sebesar Rp. 1.200.000. 84

b. April 2011 Pada bulan ini perusahaan juga mengalami kesalahan dalam penggolongan objek pemotongan PPh Pasal 23, transaksi atas jasa perantara dan atau keagenan dilakukan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka seharusnya transaksi tersebut masuk ke dalam Objek Pemotongan PPh Pasal 21. Rinciannya sebagai berikut, Jasa keagenan dan/ perantara

25.000.000

2%

500.000

Jasa keagenan dan/ perantara

50.000.000

2%

1.000.000 1.500.000

Karena kekeliruan dalam penggolongan objek pemotongan PPh Pasal 23, maka perusahaan mengalami lebih potong sebesar Rp.1.500.000.

c. Juni 2011 Dalam bulan Juni ini penulis menemukan Bukti Pemotongan yang menyatakan bahwa perusahaan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas suatu transaksi dengan Bank ber NPWP 01.061.173.9-051.000 namun tidak dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) maupun dalam Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Jenis Pemotongan Pajak tersebut adalah Jasa Lain berupa Perantara dan/atau keagenan dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 80.000.000 tarif 2% (dua persen) dan PPh yang dipotong sebesar Rp. 1.600.000. Berikut adalah perhitungan selisih yang harus dibayar oleh perusahaan 85

Sebelum Evaluasi Jasa Manajemen

50.000.000

2%

1.000.000

Jasa Manajemen

315.000.000

2%

6.300.000

Jasa Manajemen

47.272.727

2%

945.454

Total Pemotongan

8.245.454

Setelah Dilakukan Evaluasi Jasa Manajemen

50.000.000

2%

1.000.000

Jasa Manajemen

315.000.000

2%

6.300.000

Jasa Manajemen

47.272.727

2%

945.454

Jasa Lain

80.000.000

2%

1.600.000

Total Pemotongan Selisih

9.845.454 (1.600.000)

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa Perum Perumnas melakukan kurang potong sebesar Rp. 1.600.000. Oleh sebab itu perusahaan bisa dikenakan sanksi berupa: • UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (2a) • UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (3) • UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (5) • UU KUP No. 28 tahun 2007 Pasal 9 ayat (2a) • UU KUP No. 28Tahun 2007 Pasal 13 Ayat (3) huruf b • UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 13A • UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 14 86

• UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 38 • UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 39 Huruf (i)

Tabel IV.69 Pengenaan Sanksi Pajak Bulan Juni 2011 Kurang potong

Rp1.600.000

Dari

segi

pencatatan,

Tarif sanksi

Sanksi


2%

Rp32.000

Rp1.632.000

50%

Rp800.000

Rp2.400.000

100%

Rp1.600.000

Rp3.200.000

150%

Rp2.400.000

Rp4.000.000

200%

Rp3.200.000

Rp4.800.000

1 x kurang potong

Rp1.600.000

Rp3.200.000

2 x kurang potong

Rp3.200.000

Rp4.800.000

3 x kurang potong

Rp4.800.000

Rp6.400.000

4 x kurang potong

Rp6.400.000

Rp8.000.000

penulis

menemukan

kekeliruan

pada

Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa bulan Mei. Pada bulan Mei ini penulis menemukan 2 (dua) buah SPT yang berjenis SPT Normal dan memiliki nominal Jumlah pemotongannya berbeda Rp. 5.542.066 dan Rp. 7.500.000. Sebaiknya perusahaan melakukan perbaikan atau pembetulan terhadap SPTnya dan menjelaskan bahwa salah satu SPT tersebut merupakan SPT Pembetulan.

87

2. Kelengkapan Data Terkait dengan kelengkapan ketersediaan data dalam menunjang pemeriksaan, penulis tidak menemukan beberapa data yang terkait. Data yang tidak ditemukan itu sebagai berikut: a. Juni 2011 Bukti pemotongan atas Wajib Pajak ber NPWP 02.490.622.4-063.000 dengan nilai objek pajak sebesar RP. 47.272.727 dengan tarif 2% (dua persen) dan dengan PPh yang dipotong sebesar Rp. 945.454 tidak ditemukan. b. September 2011 Pada

bulan

ini

juga

penulis

tidak

menemukan

adanya

Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa, Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pendukung bahwa ada transaksi pemotongan, penyetoran dan pelaporan pada bulan ini.

3. Penyetoran dan Pelaporan Dalam tahun 2011 ini, perusahaan tidak melakukan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan. Namun pada bulan September penulis tidak dapat menemukan bukti pendukung berupa Surat Pemberitahuan (SPT) ataupun Surat Setoran Pajak (SSP) yang menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan penyetoran dan pelaporan pada bulan ini.

88


PPh dipotong

Penyetoran

Pelaporan

Keterangan

Januari

3.327.180

1/2/2011

14/2/2011

Tepat Waktu

Februari

4.679.500

1/3/2011

10/3/2011

Tepat Waktu

Maret

46.827.272

1/4/2011

18/4/2011

Tepat Waktu

April

5.127.272

3/5/2011

5/5/2011

Tepat Waktu

Mei

7.500.000

9/6/2011

13/6/2011

Tepat Waktu

Juni

8.245.454

1/7/2011

14/7/2011

Tepat Waktu

Juli

24.525.453

1/8/2011

9/8/2011

Tepat Waktu

Agustus

3.339.000

1/9/2011

13/9/2011

Tepat Waktu

September

-

-

-

-

Oktober

8.853.357

3/11/2011

5/11/2011

Tepat Waktu

November

10.336.363

1/12/2011

12/12/2011

Tepat Waktu

Desember

76.192.000

3/1/2012

11/1/2012

Tepat Waktu

Dapat dilihat bahwa perusahaan mentaati peraturan yang ada, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 yang berlaku tanggal 1 April 2010. Dalam peraturan baru ini, pasal 2 ayat (6) tidak mengalami perubahan

jatuh tempo Penyetoran, yaitu Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan untuk pelaporan tetap diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7),

89

ayat (11), dan ayat (12) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Tapi sangat disayangkan bahwa pada bulan September tidak dapat ditemukan bukti-bukti pendukung perusahaan melakukan penyetoran dan pelaporan, seperti Surat Pemberitahuan (SPT), dan Surat Setoran Pajak (SSP).

90

BAB IV PEMBAHASAN. memiliki pengenaan pajak pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang penjelasaannya. telah diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

Recommend Documents