lebih pada konteks Pajak Penghasilan (PPh), karena dalam PPh ada Perampungan yang dilakukan setiap akhir tahun

1 November 2014

Jenis pajak yang memiliki sifat final, dimana si pembayar pajak tidak lagi dikenai kewajiban untuk memasukkan obyek pajak dan pajak yang bersangkutan kedalam perhitungan pajak akhir tahun, karena pajak dan obyek pajak tersebut sudah dianggap rampung, tuntas, atau pasti. lebih pada konteks Pajak Penghasilan (PPh), karena dalam PPh ada ‘Perampungan’ yang dilakukan setiap akhir tahun 1 November 2014

Kalau Sudah Kena Pajak Final ?? Tidak Dapat Dikreditkan

Terhadap Total PPh Terutang Pengeluaran dalam memperoleh penghasilan (obyek PPh Final) yang bersangkutan tidak boleh dibiayakan secara fiskal.

1 November 2014

Kenapa Harus Pajak Final ??  perlu adanya dorongan dalam rangka

perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;  kesederhanaan dalam pemungutan pajak;  berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;  pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan  memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, 1 November 2014

PPh Psl 4 (2) DIKENAKAN PPh FINAL :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 2. Penghasilan berupa hadiah undian; 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yg diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan 5. Penghasilan tertentu lainnya, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah 1 November 2014

PP 131 Th. 2000 MENGATUR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN

BERUPA BUNGA DEPOSITO DAN BUNGA TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Bunga Deposito, Bunga Tabungan, dan Diskonto Sertifikat BI TERMASUK BUNGA DARI DEPOSITO/TABUNGAN YANG DITEMPATKAN DI LUAR NEGERI MELALUI BANK YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA ATAU CABANG BANK LUAR NEGERI DI INDONESIA.

DIKENAKAN PPH FINAL 20% DARI JUMLAH BRUTO/ Tarif Sesuai TaxTreaty

Pengecualian a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto, sepanjang

jumlah deposito/tabungan/SBI tidak melebihi Rp. 7.500.000,- dan bukan jumlah yang dipecah-pecah b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri diIndonesia c. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam UU Dana Pensiun  SKB d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan RS dan RSS, kaveling siap bangun untuk RS dan RSS, atau rumah susun sederhana, untuk dihuni sendiri 1 November 2014

Pihak Yang Dipotong : a. WPDN b. BUT c. WPLN

Pemotong Pajak a. Bank dan Bank Indonesia b. Dana Pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Menkeu, atas penjualan SBI kepada pihak lain yang bukan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu dan bukan bank 1 November 2014

Tn. Ahmad memiliki simpanan di bank berupa deposito sebesar Rp 7 juta dengan bunga 12% per tahun. Berapa Bunga yang diterima Tn Ahmad setiap bulannya ??

Tn. Saddam memiliki simpanan di bank berupa deposito sebesar Rp 14 juta dengan bunga 12% per tahun. Berapa Bunga yang diterima Tn Saddam setiap bulannya ?? Soal 1 1 November 2014

Atas simpanan di bank tersebut Tn. Ahmad mendapat bunga setiap bulannya, sebesar : = Rp 7.000.000,- x 12% x 30/365 = Rp 69.041,Karena jumlah simpanan deposito Tn Ahmad kurang dari Rp 7.500.000,- maka atas bunga dari Deposito Tn Ahmad tersebut tidak dipotong pajak. 1 November 2014

Atas simpanan di bank tersebut Tn. Saddam mendapat bunga setiap bulannya, sebesar : = Rp 14.000.000,- x 12% x 30/365 = Rp 138.082,Karena jumlah simpanan deposito Tn Saddam melebihi Rp 7.500.000,- maka atas bunga dari Deposito Tn Saddam tersebut dipotong pajak sebesar 20%. = 20% x Rp 138.000,- (dibulatkan) = Rp 27.600,Sehingga total bunga deposito yang diterima Tn Saddam setiap bulannya adalah sebesar : = Rp 138.000,00 – Rp 27.600,00 = Rp 110.400,1 November 2014

Rp. 1 M = 1M/ 7,5 Jt. = …..Bank ?

1 November 2014

1 November 2014

1 November 2014

Obligasi adalah surat utang atau surat utang negara yang

berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan Bunga Obligasi adalah Imbalan yang diterima dan/atau

diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto

1 November 2014

Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga Obligasi

PP 16 tahun 2009

a. Bunga dari Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: 1) 15% (lima belas persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha

tetap (BUT); 2) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi (holding

Period)

b. Diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar: 1) 15% (lima belas persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha

tetap (BUT); 2) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi bagi Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest) 1 November 2014

Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga Obligasi

PP 16 tahun 2009

c. Diskonto dari obligasi tanpa bunga (non-interest bearing debt securities) sebesar: 1) 2)

15% (lima belas persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi

d. Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar : 1) 2) 3)

0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 5% (Lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

1 November 2014

1 November 2014

Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga Obligasi

PP 16 tahun 2009 Pemotongan Pajak oleh : a. Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang

ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan/atau b. Perusahaan Efek, dealer, atau bank selaku pedagang perantara

dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi.

1 November 2014

1 November 2014

Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga Obligasi PP 16 tahun 2009 TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN YANG DITERIMA OLEH :

1. Wajib Pajak Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh 2. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

1 November 2014

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI

1 November 2014

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI ( PP 15 Tahun 2009 )

Penghasilan berupa bunga simpanan yang

dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Koperasi

yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong Pajak Penghasilan yang bersifat final pada saat pembayaran

1 November 2014

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI ( PP 15 Tahun 2009 )

Besarnya Pajak Penghasilan adalah: 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

1 November 2014

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI ( PP 15 Tahun 2009 )

Contoh perhitungan PPh atas bunga simpanan:  Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp240.000,00 untuk masa

Januari, maka PPh terutang : ???  Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp245.000,00 untuk masa

Januari, maka PPh terutang : ???  Bunga dibayarkan pada bulan April sebesar Rp500.000,00 dengan

rincian:  Bulan Januari Rp. 250.000,00

 Bulan Februari Rp. 150.000,00  Bulan Maret Rp. l00.000,00

maka PPh terutang : ??? Soal 3 1 November 2014

1. Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp 240.000,00 untuk masa Januari, maka PPh terutang 0% x Rp 240.000,00 = Rp 0,00 2. Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp 245.000,00 untuk masa Januari, maka PPh terutang 10% x Rp 245.000,00 = Rp24.500,00 3. Maka yang dikenakan PPh 10% adalah bunga bulan Januari sebesar 10% x Rp 250.000,00 = Rp 25.000,00 dan untuk bulan Februari dan Maret RP 0,00

1 November 2014

PPh ATAS PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA PP No. 4 Tahun 1995

 Tarif 0,1%  Perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang

memenuhi syarat sebagai berikut : a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

1 November 2014

Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian PP No. 132 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 Objek pemotongan: hadiah undian, dengan nama dan dalam bentuk apapun Tarif pemotongan 25% dari jumlah bruto Sifat pemotongan Final

1 November 2014

HADIAH Lomba, Penghargaan, Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan

Undian

PPh Final = 25% Bruto

WP BADAN

PPh Psl 23 = 15% Bruto

WPLN

PPh Psl 26 = 20 % Bruto

WPOP

PPh Psl 21 = Psl 17 x Bruto

Bulan april 2008 ini merupakan bulan keberuntungan bagi Boni (Atlet Renang), karena hari jumat kemaren dia mendapatkan sebuah kijang innova undian dari Bank Miun, senilai Rp 200 juta, disamping itu beberapa hari sebelumnya dia memenangkan kejurda renang DKI dengan hadiah uang tunai sebesar 35 juta. Berapa Pajak yang terutang ?? Soal 4 1 November 2014

 Hadian Undian, kijang innova senilai Rp

200 juta : = 25% x Rp 200 juta = Rp 50 juta

 Hadian Lomba Renang senilai Rp 35

juta : = 5% x Rp 25 juta = Rp 1.250.000,= 10% x Rp 10 juta = Rp 1.000.000,-

 Boni akan dipotong PPh Final 4(2)

sebesar Rp 50 juta o/ Bank Miun, dan PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.250.000,o/penyelenggara 1 November 2014

PP 14 Th. 1997

KEPMENKEU NO. 282/KMK.04/1997 MENGATUR PENGENAAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA

PENGH. DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA DIPUNGUT PPH BERSIFAT FINAL 

BUKAN SAHAM PENDIRI : PPH FINAL : 0.1% X NILAI TRANSAKSI PENJUALAN



SAHAM PENDIRI : PPH FINAL : 0.1% DARI NILAI TRANSAKSI PENJUALAN DITAMBAH 0.5% X NILAI PASAR SAHAM PADA SAAT PENAWARAN UMUM PERDANA (IPO)

-> PPH FINAL 0,5% DISETOR SENDIRI

Pemotong pajak: Penyelenggara bursa efek

PP 48 Th. 1994 Diubah Terakhir Dg. PP 71 Th. 2008 PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PPH FINAL DIKENAKAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELIPUTI: •

PENJUALAN, TUKAR-MENUKAR, PERJANJIAN PEMINDAHAN HAK, PELEPASAN HAK, PENYERAHAN HAK, LELANG, HIBAH, ATAU CARA LAIN YANG DISEPAKATI DENGAN PIHAK LAIN SELAIN PEMERINTAH;

•

PENJUALAN, TUKAR-MENUKAR, PELEPASAN HAK, PENYERAHAN HAK, ATAU CARA LAIN YANG DISEPAKATI DENGAN PEMERINTAH GUNA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, TERMASUK PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG TIDAK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS;

YANG DILAKUKAN OLEH: • WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI atau BADAN -> FINAL

BESARNYA TARIF PPH ADALAH : • 5% DARI JUMLAH BRUTO ( NILAI YANG TERTINGGI ANTARA NILAI BERDASARKAN AKTA PENGALIHAN HAK DENGAN NJOP • 1% ATAS PENGALIHAN HAK ATAS RS DAN RSS YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PP 48 Th. 1994 Diubah Terakhir Dg. PP 71 Th. 2008 TIDAK DIKENAKAN PPH FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM HAL: •

WP ORANG PRIBADI YANG PENGHASILANNYA DIBAWAH PTKP DAN JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAHNYA KURANG DARI RP. 60.000.000

•

ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH GUNA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS.

•

SEHUBUNGAN DENGAN HIBAH YANG DIBERIKAN KEPADA KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT, DAN BADAN KEAGAMAAN, BADAN PENDIDIKAN, BADAN SOSIAL TERMASUK YAYASAN, KOPERASI ATAU OP USAHA MIKRO DAN KECIL YANG DITETAPKAN OLEH PERATURAN MENTERI KEUANGAN SEPANJANG TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN USAHA, PEKERJAAN, KEPEMILIKAN, ATAU PENGUASAAN PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN.*

•

SEHUBUNGAN DENGAN WARISAN

PMK Nomor 245/PMK.03/2008 Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh : a. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat; b. badan keagamaan; c. badan pendidikan; d. badan sosial termasuk yayasan dan koperasi; atau e. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.

1 November 2014

PMK Nomor 245/PMK.03/2008 (1)

Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah orang tua dan anak kandung.

(2)

Badan keagamaan adalah badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan.

(3) Badan pendidikan adalah badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan.

1 November 2014

PMK Nomor 245/PMK.03/2008 (4)

Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi adalah badan sosial yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan : a. b. c. d. e. f. g.

1 November 2014

pemeliharaan kesehatan; pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo); pemeliharaan anak yatim-piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat; santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya; pemberian beasiswa; pelestarian lingkungan hidup; dan/atau kegiatan sosial lainnya. yang tidak mencari keuntungan.

PMK Nomor 245/PMK.03/2008 (5)

a.

b.

1 November 2014

Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut : memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miyar lima ratus juta rupiah).

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI

DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008

BERLAKU SURUT PER 1 JANUARI 2008

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI

IMBALAN JASA KONSTRUKSI FINAL

JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN

JASA PELAKSANAAN YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL

2%

YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR

3%

YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

4%

YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

4%

DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN

YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

6%

 PT. Makmur sedang melakukan pekerjaan

renovasi pabrik di kawasan industri bekasi, nilai pengadaan sebesar 800 juta, proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Bangun Saja (perusahaan yang memenuhi kualifikasi usaha kecil), sementara perencanaan dan pengawasan dikerjakan oleh perusahaan lain. Berapa PPh terutang yang harus dipotong oleh PT. Makmur atas pembayaran kepada PT. Bangun Saja ? Soal 5 1 November 2014

PPh Sewa Tanah/Bangunan PP 29 Th. 1996 jo PP 05 Th. 2002 Dasar Hukum

Objek

• PP 29/1996 jo PP 5/2002 • 120/KMK.03/2002 • KEP-227/PJ/2002 Sewa tanah dan atau bangunan: tanah, rumah, rusun, apartemen, kondominium, Gd perkantoran, pertokoan, pertemuan dan bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri

Tarif DPP

10 % Final Jumlah Bruto: semua jumlah yang dibayar atau terutang dengan nama dan dalam bentuk apapun Dlm perjanjian terpisah atau disatukan

Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan PP No. 5 Tahun 2002 juncto Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-227/PJ./2002

Pemotong pajak: Penyewa, dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

1 November 2014

Pasal 1

KEP-50/PJ./1994 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang selanjutnya disebut sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, adalah : a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 2

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa. Pasal 3

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

SEWA HARTA TANAH-BANGUNAN KENDARAAN ANGK DARAT

PPh Final 10% x Bruto

PPh Psl 23 2% x Bruto

HARTA LAINNYA

PPh Psl 23 2% x Bruto

PT. Rental mempunyai beberapa rumah, ruko, dan gudang untuk disewakan, dibulan April ini dibuat kontrak baru perjanjian sewa menyewa antara PT. Rental dengan dua penyewa, yaitu PT. Adil Sejahtera yang menyewa gudang dengan nilai sewa Rp 95 juta dan Tn. Gendut yang menyewa salah satu rumah dengan nilai sewa sebesar Rp 30 juta. Bagaimana Aspek perpajakan atas transaksi diatas ?

Soal 6 1 November 2014

Atas transaksi sewa menyewa tersebut PT. Adil Sejahtera harus memotong PPh Final pasal 4(2) atas pembayaran sewa kepada PT. Rental sebesar 10% (Rp 9,5juta) dan membuat bukti potong atas nama PT. Rental dan menyetorkan pemotongan tersebut serta melaporkan dalam SPT Masa. Sementara itu, karena Tn Gendut bukan WP OP yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, maka PPh Pasal 4(2) yang terutang atas sewa rumah tersebut harus disetor sendiri oleh PT. Rental, sebesar 10% (Rp 3 juta). Tapi kalau, Tn Gendut telah ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, ia wajib memotong PPh Final pasal 4(2) sebesar Rp 3 jt, membuat bukti potong, menyetorkan pemotongan tersebut dan melaporkan dalam SPT Masa. 1 November 2014

PPh Final Pasal 17 2C Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

1 November 2014

PP No. 19 Tahun 2009 Tentang PPh atas Dividen Yang Diterima atau Diperoleh WP OP Dalam Negeri Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

1 November 2014

1 November 2014

1 November 2014

PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 15

1 November 2014

Merupakan PPh yang dihitung dengan norma penghitungan khusus untuk wajib pajak tertentu, dimana pajaknya dihitung dengan tarif efektif tertentu dari penghasilan bruto Tujuan : Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut

1 November 2014

Pemotongan PPh Pasal 15 PEMOTONGAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN KPD PERUSAHAAN PELAYARAN DAN PENERBANGAN PELAYARAN DLM NEGERI

Atas Pengangkutan Orang/ Barang PPh Final = 1,2% dari Ph Bruto

PENERBANGAN DLM NEGERI

Atas Pengangkutan Orang/ Barang dengan cara Charter PPh Tdk Final = 1,8% dari Ph Bruto

PELAYARAN DAN PENERBANGAN LUAR NEGERI YG PUNYA BUT

Atas Pengangkutan Orang/ Barang PPh Final = 2,64% dari Ph Bruto

Tarif Pelayaran Dalam Negeri Norma Penghasilan Neto Tarif PPh (maksimal) Jumlah PPh Pasal 15 : (4% X 30% )

= =

4% 30%

=

1,2%

FINAL

1 November 2014

Tarif Penerbangan Dalam Negeri Norma Penghasilan Neto Tarif PPh (maksimal) Jumlah PPh Pasal 15 : (6% X 30% )

= =

6% 30%

=

1,8%

TDK FINAL

1 November 2014

Tarif Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri Norma Penghasilan Neto Tarif PPh (maksimal) Jumlah PPh Pasal 15 : (6% X 30% ) Laba setelah PPh Pasal 15 : (6% - 1,8%) Tarif PPh Pasal 26(4) maksimal Jumlah PPh pasal 26(4): ( 4,2% X 20% ) Tarif efektif : ( 1,8% + 0,84%)

= =

6% 30% =

1,8% 4,2%

=

= 20%

=

0,84%

=

2,64% FINAL

1 November 2014

Penghasilan Bruto  Perusahaan Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri :

Semua nilai penggantian dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.  Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri :

Seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri berdasarkan

perjanjian charter.  Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri :

Seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari : - pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia - pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia - pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia - pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia. 1 November 2014

Perusahaan Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri : Semua nilai penggantian dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

LN Pelabuhan

Pelabuhan

√

√

DN Pelabuhan

1 November 2014

√ Pelabuhan

Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri : Seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri berdasarkan perjanjian charter.

LN Pelabuhan

Pelabuhan

√

√ DN Pelabuhan

1 November 2014

√ Pelabuhan

LN

Pelabuhan

Pelabuhan

√

√

√ DN Pelabuhan

√ Pelabuhan

Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri : Seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari : - pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia - pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia - pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia - pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia.

1 November 2014

Pelayaran/Penerbangan LN PT. Bekasi Raya mencarter pesawat US Airlines (maskapai internasional) untuk mengangkut barang – barang hasil produksinya ke Amerika, ongkos yang harus dibayar PT. Bekasi Raya sebesar Rp 150 juta

Soal 8 1 November 2014

Penerbangan DN PT. Bekasi Raya juga mencarter pesawat dari Emprit Airlines (maskapai dalam negeri) untuk mengangkut barang – barang ke daerah – daerah lain di Indonesia, dengan ongkos carter Rp 100 juta

Soal 9 1 November 2014

Pelayaran DN Untuk menghemat biaya tinggi PT. Bekasi Raya mencarter kapal dari Gabus Lines (maskapai pelayaran nasional), dengan ongkos carter yang harus dibayar sebesar Rp 50 juta

Soal 10

1 November 2014

PEMOTONGAN PAJAK bagi WP LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA  Penghasilan neto sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto.  Pelunasan Pajak Penghasilan adalah sebesar 0,44% (empat puluh

empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final.  nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

1 November 2014

TERIMA KASIH

1 November 2014