BAB IV PEMBAHASAN
IV.1 EVALUASI PERHITUNGAN PPh PASAL 21 KARYAWAN Sesuai dengan ketentuan UU PPh No. 17 tahun 2000, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak penghasilan karyawannya dan PT. pelangi elasindo menanggung semua PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada karyawannya.
PPh Pasal 21 pada akhir tahun harus dihitung kembali untuk mengetahui besarnya PPh dalam satu tahun walaupun PPh Pasal 21 telah dihitung, disetor dan dilaporkan setiap bulannya.
Berikut ini adalah perhitungan PPh Pasal 21 yang terhutang pada tahun 2005 yang dilakukan oleh PT.Pelangi Elasindo beserta evaluasi penghitungan pajak penghasilan terhutang dengan menganalisa SPT PPh Pasal 21, laporan keuangan,buku besar, slip gaji, surat kontrak atau pengangkatan karyawan tetap,kartu keluaraga dan KTP: a. Tarsono adalah karyawan tetap PT. Pelangi Elasindo yang tidak memiliki NPWP dengan status tidak menikah (TK/0). Setelah dilakukan wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, maka diketahui bahwa kenyataannya Tarsono telah menikah sesuai akad nikah pada tanggal 25 Maret 2004 dan tidak memiliki anak (K/0).
46
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, bagi wajib pajak yang sudah menikah terdapat penambahan PTKP atas wajib pajak kawin sebesar Rp. 1.200.000,-. Hal ini disebabkan karena bagian yang menghitung besarnya pajak kurang memperhatikan adanya perubahan status karyawannya. Akibatnya perusahaan membayar pajak yang terutang lebih besar dari yang sebenarnya. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah koreksi adalah: NO.
Keterangan
1
Gaji setahun
2
Sebelum
Sesudah
12,848,697
12,848,697
Tunjangan PPh
76,600
76,600
3
Premi Asuransi
104,365
104,365
4
Bonus / THR
1,399,600
1,399,600
14,429,262
14,429,262
(651,483)
(651,483)
(69,980)
(69,980)
(175,404)
(175,404)
Penghasilan Neto
13,532,395
13,532,395
Untuk Wajib Pajak Sendiri
12,000,000
12,000,000
Penghasilan Bruto 5
Biaya Jabatan
6
Iuran JHT / THT
7
Iuran Pensiun
8
PTKP:
Tambahan WP Kawin PKP 9
PPh Pasal 21 Terhutang
1,200,000 1,532,000
332,000
76,600
16,600
47
b. Kotib adalah karyawan tetap PT. Pelangi Elasindo yang tidak memiliki NPWP dengan status menikah dan memiliki 2 orang anak (K/2). Setelah dilakukan wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, maka diketahui bahwa kenyataanya ke satu orang anak Kotib telah bekerja sehingga hanya satu orang anak yang menjadi tanggungan (K/1). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, anak yang masih menjadi tanggungan adalah anak yang belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan. Hal ini disebabkan karena bagian yang menghitung besarnya pajak kurang memperhatikan adanya perubahan status karyawannya. Akibatnya perusahaan kurang membayar pajak terutang karyawan.. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah koreksi adalah: NO. 1 2 3 4 5 6 7 8
9
Keterangan
Sebelum 15,115,551 2,100 104,865 1,428,100
Sesudah 15,115,551 2,100 104,865 1,428,100
Penghasilan Bruto Biaya Jabatan Iuran JHT / THT Iuran Pensiun
16,650,616 (761,126) (71,405) (176,244)
16,650,616 (761,126) (71,405) (176,244)
Penghasilan Neto
15,641,841
15,641,841
PTKP: Untuk Wajib Pajak Sendiri Tambahan WP Kawin Tambahan 2 orang anak
12,000,000 1,200,000 2,400,000
12,000,000 1,200,000 1,200,000
42,000 2,100
1,241,000 62,050
Gaji setahun Tunjangan PPh Premi Asuransi Bonus / THR
PKP PPh Pasal 21 Terhutang
48
c. Hartini adalah karyawan tetap PT. Pelangi Elasindo yang tidak memiliki NPWP dengan status tidak menikah (TK/0). Setelah dilakukan wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, maka diketahui bahwa kenyataannya Hartini telah menikah sesuai akad nikah pada tanggal 08 Mei 2003 dan memiliki seorang anak (K/1). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, bagi wajib pajak yang sudah menikah terdapat penambahan PTKP atas wajib pajak kawin sebesar Rp. 1.200.000,- dan anak yang masih menjadi tanggungan adalah anak yang belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan. Hal ini disebabkan karena bagian yang menghitung besarnya pajak kurang memperhatikan adanya perubahan status karyawannya. Akibatnya perusahaan membayar pajak yang terutang lebih besar dari yang sebenarnya. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah koreksi adalah: NO.
Keterangan
1
Gaji setahun
2 3
Tunjangan PPh Premi Asuransi
4
Bonus / THR
5
Penghasilan Bruto Biaya Jabatan
6
Iuran JHT / THT
7
Iuran Pensiun Penghasilan Neto
8
PTKP: Untuk Wajib Pajak Sendiri Tambahan WP Kawin Tambahan 1 orang anak PKP
9
PPh Pasal 21 Terhutang
Sebelum
Sesudah
15,271,189
15,271,189
217,250 107,000
217,250 107,000
1,799,200
1,799,200
17,394,639 (779,772)
17,394,639 (779,772)
(89,960)
(89,960)
(179,832)
(179,832)
16,345,075
16,345,075
12,000,000
12,000,000 1,200,000 1,200,000
4,345,000
1,945,000
217,250
97,250
49
d. Fely Muni adalah karyawan tetap PT. Pelangi Elasindo yang tidak memiliki NPWP dengan status tidak menikah (TK/0). Setelah dilakukan wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, maka diketahui bahwa kenyataannya Fely Muni telah menikah sesuai akad nikah pada tanggal 26 Juni 2004 dan tidak memiliki anak (K/0). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, bagi wajib pajak yang sudah menikah terdapat penambahan PTKP atas wajib pajak kawin sebesar Rp. 1.200.000,-. Hal ini disebabkan karena bagian yang menghitung besarnya pajak kurang memperhatikan adanya perubahan status karyawannya. Akibatnya perusahaan membayar pajak yang terutang lebih besar dari yang sebenarnya. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah koreksi adalah: NO.
Keterangan
1
Gaji setahun
2
Sebelum
Sesudah
14,830,011
14,830,011
Tunjangan PPh
162,850
162,850
3
Premi Asuransi
107,007
107,007
4
Bonus / THR
1,149,300
1,149,300
16,249,168
16,249,168
(754,993)
(754,993)
(57,465)
(57,465)
(179,844)
(179,844)
Penghasilan Neto
15,256,866
15,256,866
Untuk Wajib Pajak Sendiri
12,000,000
12,000,000
Penghasilan Bruto 5
Biaya Jabatan
6
Iuran JHT / THT
7
Iuran Pensiun
8
PTKP:
Tambahan WP Kawin PKP 9
PPh Pasal 21 Terhutang
1,200,000 3,257,000
2,056,000
162,850
102,800 50
e. Tuniaty adalah karyawan tetap PT. Pelangi Elasindo yang tidak memiliki NPWP dengan status tidak menikah (TK/0). Setelah dilakukan wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, maka diketahui bahwa kenyataannya Tuniaty telah menikah sesuai akad nikah pada tanggal 22 April 2003 dan memiliki seorang anak (K/1). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, bagi wajib pajak yang sudah menikah terdapat penambahan PTKP atas wajib pajak kawin sebesar Rp. 1.200.000,- dan anak yang belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan. Hal ini disebabkan karena bagian yang menghitung besarnya pajak kurang memperhatikan adanya perubahan status karyawannya. Akibatnya perusahaan membayar pajak yang terutang lebih besar dari yang sebenarnya. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah koreksi adalah: NO.
Keterangan
1
Gaji setahun
2
Sebelum
Sesudah
13,895,551
13,895,551
Tunjangan PPh
145,550
145,550
3
Premi Asuransi
108,499
108,499
4
Bonus / THR
1,737,800
1,737,800
15,887,400
15,887,400
(707,480)
(707,480)
(86,890)
(86,890)
Penghasilan Bruto 5
Biaya Jabatan
6
Iuran JHT / THT
7
Iuran Pensiun Penghasilan Neto PTKP:
(182,352) 14,910,678
(182,352) 14,910,678
Untuk Wajib Pajak Sendiri
12,000,000
12,000,000
8
9
Tambahan WP Kawin
1,200,000
Tambahan 1 orang anak
1,200,000
PKP PPh Pasal 21 Terhutang
2,911,000 145,550
510,000 33,900 51
f. Sukirno adalah karyawan tetap PT. Pelangi Elasindo yang tidak memiliki NPWP dengan status menikah dan memiliki dua orang anak (K/2). Setelah dilakukan wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, maka diketahui bahwa kenyataannya ke dua orang anak Sukirno telah bekerja sehingga tidak menjadi tanggungan lagi (K/0). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, anak yang masih menjadi tanggungan adalah anak yang belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan. Hal ini disebabkan karena bagian yang menghitung besarnya pajak kurang memperhatikan adanya perubahan status karyawannya. Akibatnya perusahaan kurang membayar pajak terutang karyawan.. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah koreksi adalah: NO.
Keterangan
1
Gaji setahun
2
Sebelum
Sesudah
16,999,060
16,999,060
Tunjangan PPh
225,600
225,600
3
Premi Asuransi
123,522
123,522
4
Bonus / THR
404,800
404,800
5
Penghasilan Bruto Biaya Jabatan
21,388,982 (867,400)
21,388,982 (867,400)
6
Iuran JHT / THT
(202,040)
(202,040)
7
Iuran Pensiun Penghasilan Neto PTKP:
(207,600) 20,111,933
(207,600) 20,111,933
Untuk Wajib Pajak Sendiri
12,000,000
12,000,000
Tambahan WP Kawin
1,200,000
1,200,000
Tambahan 2 orang anak
2,400,000
PKP
4,512,000
6,911,000
225,600
345,550
8
9
PPh Pasal 21 Terhutang
52
g. Purwanto adalah karyawan tetap PT. Pelangi Elasindo yang tidak memiliki NPWP dengan status menikah dan memiliki seorang anak (K/1). Setelah dilakukan wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, maka diketahui bahwa kenyataannya anak Purwanto telah bekerja sehingga tidak menjadi tanggungan lagi (K/0). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, anak yang masih menjadi tanggungan adalah anak yang belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan. Hal ini disebabkan karena bagian yang menghitung besarnya pajak kurang memperhatikan adanya perubahan status karyawannya. Akibatnya perusahaan kurang membayar pajak terutang karyawan.. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah koreksi adalah: NO.
Keterangan
1
Gaji setahun
2
Sebelum
Sesudah
13,706,451
13,706,451
Tunjangan PPh
17,350
17,350
3
Premi Asuransi
104,865
104,865
4
Bonus / THR
1,878,100
1,878,100
5
Penghasilan Bruto Biaya Jabatan
15,706,666 (691,428)
15,706,666 (691,428)
6
Iuran JHT / THT
(93,905)
(93,905)
7
Iuran Pensiun Penghasilan Neto PTKP:
(176,244) 14,745,089
(176,244) 14,745,089
Untuk Wajib Pajak Sendiri
12,000,000
12,000,000
Tambahan WP Kawin
1,200,000
1,200,000
Tambahan 1 orang anak
1,200,000
PKP PPh Pasal 21 Terhutang
345,000 17,250
8
9
1,545,000 77,250
53
h. Eni adalah karyawan tetap PT. Pelangi Elasindo yang tidak memiliki NPWP dengan status tidak menikah (TK/0). Setelah dilakukan wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, maka diketahui bahwa kenyataannya
Eni telah
menikah sesuai akad nikah pada tanggal 11 September 2003 dan memiliki satu orang anak (K/1). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, bagi wajib pajak yang sudah menikah terdapat penambahan PTKP atas wajib pajak kawin sebesar Rp. 1.200.000,- dan anak yang masih menjadi tanggungan adalah anak yang belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan. Hal ini disebabkan karena bagian yang menghitung besarnya pajak kurang memperhatikan adanya perubahan status karyawannya. Akibatnya perusahaan membayar pajak yang terutang lebih besar dari yang sebenarnya. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah koreksi adalah: NO.
Keterangan
1
Gaji setahun
2 3
Tunjangan PPh Premi Asuransi
4
Bonus / THR
5
Penghasilan Bruto Biaya Jabatan
6
Iuran JHT / THT
7 8
Sesudah
13,834,251
13,834,251
149,600 104,865
149,600 104,865
1,878,100
1,878,100
15,966,816 (704,436)
15,966,816 (704,436)
(93,905)
(93,905)
Iuran Pensiun Penghasilan Neto PTKP:
(176,244) 14,992,231
(176,244) 14,992,231
Untuk Wajib Pajak Sendiri
12,000,000
12,000,000
Tambahan WP Kawin
1,200,000
Tambahan 1 orang anak
1,200,000
PKP 9
Sebelum
PPh Pasal 21 Terhutang
2,992,000
592,000
149,600
29,600 54
i. Basir adalah karyawan tetap PT. Pelangi Elasindo yang tidak memiliki NPWP dengan status menikah dan memiliki dua orang anak (K/2). Setelah dilakukan wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, maka diketahui bahwa kenyataannya seorang anak Basir telah bekerja sehingga hanya seorang anak yang menjadi tanggungan (K/1). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, anak yang masih menjadi tanggungan adalah anak yang belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan. Hal ini disebabkan karena bagian yang menghitung besarnya pajak kurang memperhatikan adanya perubahan status karyawannya. Akibatnya perusahaan kurang membayar pajak terutang karyawan.. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah koreksi adalah: NO.
Keterangan
1
Gaji setahun
2
Sebelum
Sesudah
14,124,080
14,124,080
Tunjangan PPh
16,900
16,900
3
Premi Asuransi
117,096
117,096
4
Bonus / THR
2,726,000
2,726,000
5
Penghasilan Bruto Biaya Jabatan
16,984,076 (712,904)
16,984,076 (712,904)
6
Iuran JHT / THT
(136,300)
(136,300)
7
Iuran Pensiun Penghasilan Neto PTKP:
(196,800) 15,938,072
(196,800) 15,938,072
Untuk Wajib Pajak Sendiri
12,000,000
12,000,000
Tambahan WP Kawin
1,200,000
1,200,000
Tambahan 2 orang anak
2,400,000
1,200,000
338,000
1,538,000
16,900
76,900
8
PKP 9
PPh Pasal 21 Terhutang
55
j. Miatun N adalah karyawan tetap PT. Pelangi Elasindo yang tidak memiliki NPWP dengan status tidak menikah (TK/0). Setelah dilakukan wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, maka diketahui bahwa kenyataannya Miatun telah menikah sesuai akad nikah pada tanggal 11 Juli 2003 dan memiliki seorang anak (K/1). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, bagi wajib pajak yang sudah menikah terdapat penambahan PTKP atas wajib pajak kawin sebesar Rp. 1.200.000,- dan anak yang masih menjadi tanggungan adalah anak yang belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan. Hal ini disebabkan karena bagian yang menghitung besarnya pajak kurang memperhatikan adanya perubahan status karyawannya. Akibatnya perusahaan membayar pajak yang terutang lebih besar dari yang sebenarnya. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah koreksi adalah: NO.
Keterangan
1
Gaji setahun
2 3
Tunjangan PPh Premi Asuransi
4
Bonus / THR
5
Penghasilan Bruto Biaya Jabatan
6
Iuran JHT / THT
7
Iuran Pensiun
8
Sesudah
14,224,751
14,224,751
152,900 104,865
152,900 104,865
1,553,700
1,553,700
16,036,216 (724,126)
16,036,216 (724,126)
(77,685)
(77,685)
(176,244)
(176,244)
Penghasilan Neto
15,058,161
15,058,161
Untuk Wajib Pajak Sendiri
12,000,000
12,000,000
PTKP: Tambahan WP Kawin
1,200,000
Tambahan 1 orang anak
1,200,000
PKP 9
Sebelum
PPh Pasal 21 Terhutang
3,058,000
658,000
152,900
32,900 56
k. Parto adalah karyawan tetap PT. Pelangi Elasindo yang tidak memiliki NPWP dengan status tidak menikah (TK/0). Setelah dilakukan wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, maka diketahui bahwa kenyataannya Miatun telah menikah sesuai akad nikah pada tanggal 22 Agustus 2004 dan tidak memiliki anak (K/0). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, bagi wajib pajak yang sudah menikah terdapat penambahan PTKP atas wajib pajak kawin sebesar Rp. 1.200.000,- . Hal ini disebabkan karena bagian yang menghitung besarnya pajak kurang memperhatikan adanya perubahan status karyawannya. Akibatnya perusahaan membayar pajak yang terutang lebih besar dari yang sebenarnya. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah koreksi adalah: NO.
Keterangan
1
Gaji setahun
2 3
Tunjangan PPh Premi Asuransi
4
Bonus / THR
5
Penghasilan Bruto Biaya Jabatan
6
Iuran JHT / THT
7
Iuran Pensiun
8
Sebelum 13,039,257
13,039,257
103,250 106,572
103,250 106,572
1,744,900
1,744,900
14,993,979 (662,454)
14,993,979 (662,454)
(87,245)
(87,245)
(179,112)
(179,112)
Penghasilan Neto
14,065,168
14,065,168
Untuk Wajib Pajak Sendiri
12,000,000
12,000,000
PTKP: Tambahan WP Kawin PKP
9
Sesudah
PPh Pasal 21 Terhutang
1,200,000 2,065,000
865,000
103,250
43,250
57
l. Yati adalah karyawan tetap PT. Pelangi Elasindo yang tidak memiliki NPWP dengan status tidak menikah (TK/0). Setelah dilakukan wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, maka diketahui bahwa kenyataannya Miatun telah menikah sesuai dengan akad nikah pada tanggal 26 Oktober 2004 serta tidak memiliki anak (K/0). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, bagi wajib pajak yang sudah menikah terdapat penambahan PTKP atas wajib pajak kawin sebesar Rp. 1.200.000,- . Hal ini disebabkan karena bagian yang menghitung besarnya pajak kurang memperhatikan adanya perubahan status karyawannya. Akibatnya perusahaan membayar pajak yang terutang lebih besar dari yang sebenarnya. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah koreksi adalah: NO.
Keterangan
1
Gaji setahun
2
Sebelum
Sesudah
13,752,684
13,752,684
Tunjangan PPh
120,750
120,750
3
Premi Asuransi
104,812
104,812
4
Bonus / THR
1,380,700
1,380,700
5
Penghasilan Bruto Biaya Jabatan
15,358,046 (698,912)
15,358,046 (698,912)
6
Iuran JHT / THT
(69,035)
(69,035)
7
Iuran Pensiun Penghasilan Neto PTKP:
(176,154) 14,414,845
(176,154) 14,414,845
Untuk Wajib Pajak Sendiri
12,000,000
12,000,000
8
Tambahan WP Kawin PKP 9
PPh Pasal 21 Terhutang
1,200,000 2,415,000
1.214,000
120,750
60,700
58
Setelah dilakukan analisis terhadap perhitungan PPh Pasal 21 terutang karyawan milik perusahaan PT. Pelangi Elasindo maka timbul selisih antara perhitungan sebelum dilakukan evaluasi dengan setelah dilakukan evaluasi sebagai berikut: Tabel 4.1 Sebelum dan Sesudah Evaluasi PPh pasal 21 terutang karyawan sebelum evaluasi
1,390,600
PPh pasal 21 terutang karyawan sesudah evaluasi
978,750
Selisih PPh pasal 21 terutang karyawan
411,850
Dari hasil perhitungan diatas terlihat bahwa PT. Pelangi Elasindo dapat menghemat pajak sebesar Rp 411,850 akibat dari perusahaan tidak meng-up date data karyawannya. Berikut ini adalah SPT Tahunan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi: SEBELUM EVALUASI
SESUDAH EVALUASI
GOLONGAN PEGAWAI JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN
1 Pegawai Tetap (1721-A) 2 Pegawai (1721-B)
Tidak
Tetap
3 JUMLAH
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
517
6,467,853,962
17
79,964,200
534
6547,818,162
PPH 21 TERUTANG
JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN
149,449,914
517
6,468,832,712
-
17
79,964,200
534
6,548,796,912
149,449,914
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
PPh 21 TERUTANG
149,861,764 -
149,861,764
4 PPh Pasal 21 yang harus disetor
149,449,914
149,861,764
5 PPh Pasal 21 yang telah disetor
148,988,969
148,988,969
6 PPh Pasal 21 yang kurang bayar
460,945
872,795
Selisih 7 (872,795 – 460,945)
411,850
59
Bila perusahaan meng-up date data setiap karyawannya setiap tahun maka perusahaan dapat membayar pajak lebih efisien.
Setelah menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan PT. Pelangi Elasindo dan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, maka terdapat beberapa masalah yaitu: 1. Dari SPT form 1721-A yang diperoleh diketahui bahwa perusahaan memiliki 120 orang karyawan tetap yang terhutang pajak PPH pasal 21 dimana dari 120 orang tersebut hanya 6 orang yang memiliki NPWP dan 114 orang karyawan lainnya tidak memiliki NPWP. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan maka diperoleh informasi bahwa perusahaan tersebut hanya memiliki 95 orang karyawan tetap dan 25 orang
karyawan tidak tetap.
Sehubungan dengan tidak diperolehnya data penghasilan karyawan maka saya tidak dapat menghitung besarnya pajak kurang bayar.
Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. 545/PJ/2000 hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan PPh pasal 21 terutang karyawan seefisien mungkin, namun menimbulkan kerugian terhadap Negara. Apabila hal tersebut diketahui oleh Dirjen Pajak maka perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi pajak berupa bunga atau denda karena perusahaan dianggap telah melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk tidak melakukan hal tersebut agar terhindar dari sanksi pajak.
60
Hal ini disebabkan bagian pajak yang menghitung besarnya pajak kurang memperhatikan perubahan jumlah karyawan tetap dan karyawan tidak tetap dan kurangnya pemahaman dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. . Akibatnya perhitungan pajak yang dilakukan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap karyawan tidak tetap.
2. Perusahaan tidak melakukan pendataan ulang untuk memperoleh data terbaru karyawan seperti jumlah tanggungan yang dimiliki karyawan dan status karyawan tersebut. Jika selama tahun pajak perusahaan tidak meminta data terbaru (meng-up date) dari karyawan maka PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang dilaporkan dalam SPT tahunan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP/545/PJ/2000 tgl 29 Desember tahun 2000 pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) atas PPh pasal 21 terutang adalah bahwa penghasilan pegawai tetap yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan dikurangi biaya jabatan dan biaya pensiun yang besarnya ditetapkan Menteri Keuangan dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Berdasarkan UU no. 16 tahun 2000 pasal 3 ayat (2), jika terjadi kurang bayar maka perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan yang dihitung dari tanggal sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian atau tahun pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya SKPKB (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar). 61
Hal ini disebabkan karena bagian personalia tidak melakukan pendataan ulang terhadap status karyawannya dan bagian perpajakan menggunakan data yang lama dalam menghitung PPh pasal21 dan belum melakukan up-dating atas perubahan data tersebut. Akibatya perusahaan membayar pajak lebih besar dan beban pajak karyawan terlampau kecil atau lebih besar dari yang seharusnya.
3. Dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan maka diperoleh informasi bahwa perusahaan tersebut menggunakan jasa akuntan, namun perusahaan tidak melakukan pemotongan terhadap jasa akuntan tersebut. Didalam pelaporan SPT PPh 21 form 1721B tidak disebutkan penghasilan bruto atas jasa akuntan yang dibayar perusahaan belum dipotong pajak. Besarnya pajak terutang adalah 7,5% dikali penghasilan neto. Apabila hal ini diketahui oleh Dirjen pajak maka perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan sejak tanggal terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau bagian pajak sampai diterbitkannya SKPKB (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar). Perusahaan sebagai wajib pungut maka atas pembayaran kepada akuntan publik sudah seharusnya dipungut PPh pasal 21. Karena besarnya penghasilan bruto tidak diketahui maka koreksi atas kekurang bayaran PPh pasal 21 tidak dapat ditetapkan. Berdasarkan UU No. 7 tahun 2000 ayat (1) huruf d dan keputusan Dirjen Pajak No. KEP.545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 pasal 9 ayat (7), bahwa atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang 62
melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, dokter, notaris, penilai, konsultan, arsitek, dan aktuaris dikenakan pemotongan berdasarkan perkiraan penghasilan neto. Hal ini disebabkan karena bagian pajak yang melakukan perhitungan pajak tidak memahami pemotongan atas pembayaran jasa akuntan dan tidak memahami penerapan PPh pasal21. Akibatnya perusahaan kurang mengenakan pajak sehingga terjadi kurang bayar dan dalam laporan keuangan perusahaan membayar tanpa memotong PPh pasal 21..
4. Dari hasil analisis SSP (Surat Setoran Pajak) tahunan perusahaan, ruang validasi Kantor Penerima Pembayaran tidak diisi sehingga dapat menimbulkan keraguan terhadap SPT tahunan tersebut apakah perusahaan benar-benar telah menyetor pajaknya. Sesuai dengan sistim pengendalian yang baik setiap pembayaran yang dilakukan dibank harus diisi varidasi. Berdasarkan modul penerimaan Negara bahwa setiap pembayaran pajak harus memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) sementara dalam SPP tidak terdapat adanya NTPN. Perusahaan diharapkan untuk mengisi setiap kolom-kolom yang ada dalam form SSP (Surat Setoran Pajak) tahunan dengan selengkap-lengkapnya. Hal ini disebabkan bank tempat melakukan pembayaran pajak masih belum melaksanakan ketentuan Modul Penerimaan Pajak Negara (MPPN). Akibatnya keabsahan pada pembayaran diragukan.
63
IV.2 Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Pelangi Elasindo. Dari evaluasi yang dilakukan terhadap SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 dan laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum melakukan perencanaan pajak dengan baik.
PT. Pelangi elasindo menanggung semua PPh pasal 21 setiap karyawannya. Dalam hal ini perusahaan sangat dirugikan karena PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai beban fiskal. Dalam hal ini perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak PPh pasal 21 dengan menggunakan metode gross up. Dengan metode gross up perusahaan dapat membiayakan beban PPh pasal 21 dalam bentuk tunjangan PPh pasal 21 dan menjadi bagian penghasilan bruto dari para karyawannya. Metode ini sangat menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan karena jumlah take home pay dan tunjangan untuk karyawan semakin besar dan tidak dipotong pajak.
Besarnya tunjangan pajak dalam metode gross up dihitung dengan: PKP x 5% / 0.95 (PKP x 10%) - 1,250,000 / 0.90 (PKP x 15%) - 3,750,000 / 0.8 (PKP x 25%) - 13,750,000 / 0.75 (PKP x 35%) – 33,750,000 / 0.65
64
Selain itu perusahaan juga harus melakukan pendataan ulang terhadap data karyawan setiap tahunnya. Sehingga perusahaan dapat mengetahui jika ada penambahan tanggungan yang dimiliki karyawan karena tunjangan yang dimiliki karyawan atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setiap karyawan dapat mengurangi atau memperkecil PPh Pasal 21 yang harus ditanggung oleh perusahaan.
Berikut ini adalah contoh perhitungan sebelum dan sesudah menggunakan metode gross up: Fely Muni adalah karyawan tetap PT. pelangi elasindo yang tidak memiliki NPWP dengan status tidak menikah (TK/0). Setelah dilakukan wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, maka diketahui bahwa kenyataanya Fely Muni telah menikah dan tidak memiliki anak (K/0). Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah koreksi adalah: NO. 1 2 3 4 5 6 7
Keterangan Gaji setahun Tunjangan PPh Tunjangan Kesehatan Premi Asuransi Bonus / THR Penghasilan Bruto Biaya Jabatan Biaya Pensiun Pindahan Penghasilan Netto
9
10
PTKP: Untuk Wajib Pajak Sendiri Tambahan WP Kawin PKP PPh Pasal 21 Terhutang (dipindahkan)
Sebelum 14,830,011 162,850 107,007 1,149,300
Sesudah 14,830,011 162,850 283,500 107,007 1,149,300
16,249,168 (754,993) (57,465) 16,249,168 15,256,866
16,532,668 (769,168) (57,465) 16,532,668 15,526,191
12,000,000
12,000,000 1,200,000
3,257,000 162,850
2,326,000 116,300
65
11
12 13
Pindahan Perkiraan Penghematan PPH Badan Dari Tunjangan PPh x 30% Dari Tunjangan Kesehatan x 30% PPh Pasal 25 yang dihemat Selisih Lebih Pembayaran PPh pasal 21 (Rp 162,850 - Rp 116,300) Penghematan Beban Pajak
162,850
116,300 48,855 85,050 133,905 46,550 180,455
Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa perusahaan PT. Pelangi Elasindo dapat melakukan perencanaan PPh pasal 21 yang optimal dengan mengunakan metode gross up. Dengan menggunakan metode gross up atas PPh 21 tidak akan merugikan perusahaan karena tunjangan yang diberikan kepada karyawan dapat menjadi biaya fiskal. Berikut ini adalah contoh perhitungan penghematan pajak terhadap tunjangan PPh 21 karyawan PT. Pelangi Elasindo sebelum gross up (tabel 4.2) dan sesudah gross up (tabel 4.2).
66
Tabel 4.2 PPh 21 sebelum di gross up
N0.
NAMA
STATUS
MASA (2005)
GAJI
TUNJANGAN PREMI PPH ASURANSI
BONUS
PENGHASILAN BRUTO
1
TARSONO
TK/0
JAN - DES
12,848,697
76,600
104,365
1,399,600
14,429,262
2
KOTIB
K/2
JAN - DES
15,115,551
2,100
104,865
1,428,100
16,650,616
3
HARTINI
TK/0
JAN - DES
15,271,189
217,250
107,000
1,799,200
17,394,639
4
FELY MUNI
TK/0
JAN - DES
14,830,011
162,850
107,007
1,149,300
16,249,168
5
TUNIATY
TK/0
JAN - DES
13,895,551
145,550
108,499
1,737,800
15,887,400
6
SUKIRNO
K/2
JAN - DES
16,999,060
225,600
123,522
4,040,800
21,388,982
7
PURWANTO
K/1
JAN - DES
13,706,451
17,250
104,865
1,878,100
15,706,666
8
ENI
TK/0
JAN - DES
13,834,251
149,600
104,865
1,878,100
15,966,816
9
BASIR
K/2
JAN - DES
14,124,080
16,900
117,096
2,726,000
16,984,076
10
MIATUN
TK/0
JAN - DES
14,224,751
152,900
104,865
1,553,700
16,036,216
11
PARTO
TK/0
JAN - DES
13,039,257
103,250
106,572
1,744,900
14,993,979
12
YATI
TK/0
JAN - DES
13,752,684
120,750
104,812
1,380,700
15,358,946
171,641,533
1,390,600
1,298,333
22,716,300
197,046,766
TOTAL :
67
Lanjutan Tabel 4.2
BIAYA JABATAN
68
BIAYA PENSIUN
IURAN PENSIUN
PENGHASILAN NETTO
PTKP
PKP
PPh 21 TERUTANG
651,483
69,980
175,404
13,532,395
12,000,000
1,532,000
76,600
761,126
71,405
176,244
15,641,841
15,600,000
42,000
2,100
779,772
89,960
179,832
16,345,075
12,000,000
4,345,000
217,250
754,993
57,465
179,844
15,256,866
12,000,000
3,257,000
162,850
707,480
86,890
182,352
14,910,678
12,000,000
2,911,000
145,550
867,400
202,040
207,600
20,111,933
15,600,000
4,512,000
225,600
691,428
93,905
176,244
14,745,089
14,400,000
345,000
17,250
704,436
93,905
176,244
14,992,231
12,000,000
2,992,000
149,600
712,904
136,300
196,800
15,938,072
15,600,000
338,000
16,900
724,126
77,685
176,244
15,058,161
12,000,000
3,058,000
152,900
662,454
87,245
179,122
14,065,168
12,000,000
2,065,000
103,250
698,912
69,035
176,154
14,414,845
12,000,000
2,415,000
120,750
8,716,514
1,135,815
2,182,084
185,012,354
157,200,000
27,812,000
1,390,600
Tabel 4.3 PPh 21 setelah di gross up
N0.
NAMA
STATUS
MASA (2005)
GAJI
TUNJANGAN TUNJANGAN PREMI PPH KESEHATAN ASURANSI
BONUS
1
TARSONO
K/0
JAN - DES
12,848,697
76,600
283,500
104,365
1,399,600
2
KOTIB
K/1
JAN - DES
15,115,551
2,100
283,500
104,865
1,428,100
3
HARTINI
K/1
JAN - DES
15,271,189
217,250
283,500
107,000
1,799,200
4
FELY MUNI
K/0
JAN - DES
14,830,011
162,850
283,500
107,007
1,149,300
5
TUNIATY
K/1
JAN - DES
13,895,551
145,550
283,500
108,499
1,737,800
6
SUKIRNO
K/0
JAN - DES
16,999,060
225,600
283,500
123,522
4,040,800
7
PURWANTO K/0
JAN - DES
13,706,451
17,250
283,500
104,865
1,878,100
8
ENI
K/1
JAN - DES
13,834,251
149,600
283,500
104,865
1,878,100
9
BASIR
K/1
JAN - DES
14,124,080
16,900
283,500
117,096
2,726,000
10
MIATUN
K/1
JAN - DES
14,224,751
152,900
283,500
104,865
1,553,700
11
PARTO
K/0
JAN - DES
13,039,257
103,250
283,500
106,572
1,744,900
12
YATI
K/0
JAN - DES
13,752,684
120,750
283,500
104,812
1,380,700
171,641,533
1,390,600
3,402,000
1,298,333
22,716,300
TOTAL
69
Lanjutan 4.3
PENGHASILAN BIAYA BRUTO JABATAN
70
BIAYA PENSIUN
IURAN PENSIUN
PENGHASILAN NETTO
PTKP
PKP
PPh 21 TERUTANG
14,712,762
665,658
69,980
175,404
13,801,720
13,200,000
602,000
30,100
16,934,116
775,301
71,405
176,244
15,911,166
14,400,000
1,512,000
75,600
17,678,139
793,947
89,960
179,832
16,614,400
14,400,000
2,215,000
110,750
16,532,668
769,168
57,465
179,844
15,526,191
13,200,000
2,327,000
116,350
16,170,900
721,655
86,890
182,352
15,180,003
14,400,000
780,000
39,000
21,672,482
881,584
202,040
207,600
20,381,258
13,200,000
7,182,000
359,100
15,990,166
705,603
93,905
176,244
15,014,414
13,200,000
1,815,000
90,750
16,250,316
718,611
93,905
176,244
15,261,556
14,400,000
862,000
43,100
17,267,576
727,079
136,300
196,800
16,207,397
14,400,000
1,808,000
90,400
16,319,716
738,301
77,685
176,244
15,327,486
14,400,000
928,000
46,400
15,277,479
676,629
87,245
179,122
14,334,483
13,200,000
1,135,000
56,750
15,642,446
713,087
69,035
176,154
14,684,170
13,200,000
1,485,000
74,250
200,448,766
8,886,623
1,135,815
2,182,084
188,244,244 165,600,000 22,651,000
1,132,550
