BAB IV. KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS CHAPTER IV. STRATEGIC POLICY FRAMEWORK

ANALISIS INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN TAPIN 2009 / ECONOMIC INDICATORS OF TAPIN REGENCY 2009

BAB IV. KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS CHAPTER IV. STRATEGIC POLICY FRAMEWORK 1.

Kondisi dan Permasalahan Ekonomi Ke Depan

1. The Future of Economic Condition and Problems

Dengan berbagai indikator yang telah diuraikan dan diproyeksikan pada bab-bab terdahulu maka kondisi dan permasalahan ekonomi Tapin ke depan khususnya pada tahun 2010 dapat perkirakan. Segala kecendrungan yang dapat diprediksi akan menjadi landasan bagi diambilnya langkah-langkah antisipatif baik berupa kebijakan ataupun arahan agar gerak pembangunan dapat dijaga konsisten dan berkesinambungan menuju kemajuan. Kesimpulan kinerja Ekonomi Tapin dapat dilihat pada tabel berikut:

From various indicators having been analized and projected in the previous chapters come estimated conditions and problems facing Tapin Economy in the future, especially in 2010. The predictable trend, at least become the ground for anticipative government policies in maintaining a cosnsistent and sustainable development.

The summary of Tapin economic performance is displayed on the next table.

BAB IV. KERANGKA STRATEGIS KEBIJAKAN/ CHAPTER IV. STRATEGIC POLICY FRAMEWORK

KESIMPULAN KONDISI DAN PERMASALAHAN EKONOMI KUALITATIF THE SUMMARY OF QUALITATIVE ECONOMIC CONDITION AND PROBLEMS No 1 2 3

Indikator / Keterangan / Note indicators Pertumbuhan Ekonomi Dibawah rata-rata Kalimantan Selatan / / economic growth Below South Kalimantan in Average Struktur Ekonomi economic structure

/ Cenderung Terpusat Pada Sektor Primer / Too much Primary Sector Centered Daya Serap Tenaga Daya serap Sektor ekonomi Elastis / Kerja / labor absorption Elastic Economic Absorption

4

Ketenagakerjaan / employment

5

Volume Keuangan Pemerintah / government budget Kemandirian Keuangan / financial independence

6

Indikasi / value

Pengangguran rendah namun Cenderung Naik / Low but rising unemployment Memadai dan tumbuh tinggi / sufficient and highly growing

7

Pendapatan Asli Daerah / Local Revenues

8

Pendapatan Perkapita / income per capita

Ketergantungan yang besar pada Dana Perimbangan / highly dependant on balance fund Peranan Pajak dan Retribusi masih rendah / Low Tax and retribution contribution Tinggi di Kalsel / high in South Kalimantan

9

Kondisi Moneter / monetary conditions

Petumbuhan Simpanan dan Kredit Positif / Positive savin and loan growth

10

Kesejahteraan Sosial / sosial welfare

Kemiskinan cenderung Naik IPM stagnan / poverty tends to hike, IPM stagnant Sumber / source: Hasil Analisis / analysis result

Analisis Inikator Ekonomi Kabupaten Tapin 2009 / Economic Indikators of Tapin Regency 2009

81


Dari hasil penilaian, secara deskriptif kinerja ekonomi Kabupaten Tapin tidak semuanya menunjukkan indikasi positif. Bahkan dari 10 indikator utama diatas hanya 4 (empat) macam yang diprediksi positif. Meski demikian ini hanya merupakan ukuran relatif yang bisa dipandang dengan cara berbeda. Seperti halnya dari segi pertumbuhan ekonomi, meskipun rendah namun bukan berarti perkembangan ekonomi Tapin memburuk. Malahan jika dilihat kecendrungannya, perekonomian Tapin sangat potensial untuk berkembang lebih cepat dikemudian hari. Dalam hal indikator kesejateraan sosial, ternyata tingkat kemiskinan dan IPM cenderung kurang menggembirakan dan stagnan. Perkembangan ekonomi yang dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB tidak mampu membawa tingkat kesejahteraan ini untuk bergerak maju secara bersamaan. Sekilas kemajuan ekonomi tidak berhubungan dengan tingkat kemiskinan dan IPM.

From the assessment, not all Tapin’s economy indicators do show positive sign. Even, only 4 (four) out of the 10 (ten) indicators do get positive quality. The quality of each indicator is a relative summary from a certain viewpoint so that it can be interpretated otherwise from other perspective. As an example, although indicated low, the growth level for current Tapin economy tends to grow rapidly in the future.

In sosial welfare perspective, poverty and human development index tend to be stagnant and below expectation. Economic progress, indicated by GRDP growth, has not been bringing social welfare up altogether. It seems that a relationship between economic progress and poverty as well as IPM is unlikely.


82


2. Kerangka Kebijakan Strategis 2. Development Strategic Policy Pembangunan Framework Berdasarkan hasil proyeksi dan penilaian terhadap berbagai kriteria tersebut diatas maka dapat dirumuskan beberapa kerangka strategis kebijakan untuk pembangunan Tapin pada 2010, sebagai berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong untuk tumbuh lebih tinggi. Sektor pertanian masih dapat diandalkan karena memiliki basis point yang tinggi (karena sharenya dominan) melalui pengembangan sektor perkebunan. Sektor pertambangan juga memiliki bobot pertumbuhan yang tinggi namun tantangannya adalah permasalahan lingkungan dan sosial. Untuk menciptakan keseimbangan maka pertumbuhan sektor yang lainnya menjadi sangat penting. Hal ini dapat didorong dengan menciptakan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk dapat berusaha dengan memanfaatkan

Taking all projection and assessment on various aboved criteria into consideration, we can formulate a strategic framework for development policy in 2010, as follows: 1. There is a need to push economy to grow higher. It is possible to place agricultural sector as leading sector, paritcularly through plantation subsector, since its share-base is dominant. Other sector, namely mining & quarrying clearly has a significant weight of growth rate as well, nevertheles it faces social and ecological constraint. To build a suitable growth pattern, each of other sectors must have significant role. This could happen if job creation for people grows faster as bussiness opportunity and access are widely open, especially in doing businesses in natural resource


83


potensi SDA yang sudah ada dan sumber pendanaan pada sektor perbankan yang telah berkembang cukup baik. Dorongan dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk struktur, infrasrtuktur, dan suprastruktur dasar dan ekonomi. 2.

based industry. The existing growing banking sector is capable of funding the enterprises. In public sector, the incentive could come from policies in building and providing basic, economic infrastructure.

Sejalan dengan pengembangan 2. Along with the advanchement in tingkat ekonomi, struktur size, the pattern of economic ekonomi perlu pula diarahkan stucture should be managed to be agar lebih seimbang. more ballanced. The efforts to Pertumbuhan sektor sekunder push secondary sectors, like seperti industri, dan konstruksi manufacture and construction, perlu didorong secara lebih should be more intensive. This intensif. Sektor ini mampu sector is supposed to create menciptakan nilai tambah yang higher added value as well as to lebih tinggi sekaligus lengthen production chains. The memperpanjang rantai produksi. process, better known as Proses yang dikenal dengan “multiplier effect” makes it “multiplier effect” ini memungpossible for new enterprises to kinkan bagi berkembangnya flourished and for more people to unit-unit produksi baru dan get jobs. As a result, the terserapnya tenaga kerja lebih development gives real benefit to banyak sehingga pembangunan people as they notice. lebih dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat.


84


3.

4.

Untuk memastikan terus 3. To secure labor absorption in berkembangnya daya serap productive sectors growing tenaga kerja yang baik kedalam properly, there should be sektor-sektor produksi diperlureorganization internally and kan pembenahan kedalam dan externally. From internal side, keluar dari unit kegiatan usaha. the ventures should perform Secara internal perusahaan more innovations and organized didorong untuk melakukan training for business’s continuity inovasi-inovasi dan pelatihan and productivity. On external terstruktur untuk pekerja bagi side, educational institution keberlangsungan usahanya. Di should prepare ready-to-use lain pihak, secara eksternal lemoutput for labor market. baga pendidikan didorong untuk mampu menyiapkan output yang siap untuk masuk dunia kerja. Dari aspek ketenagakerjaan, 4. In employment aspect, tingkat pengangguran cendrung unemployement tends to hike. meningkat. Untuk itu, Consequently, not only is disamping pengendalian kepenpopulation to controll, but also dudukan, dalam jangka pendek has job opportunity to expand. maupun menengah diperlukan As a “contra-unemployment” perluasan kesempatan kerja. policy, there should be a scheme Sebagai langkah “kontra to mount investment at a certain pengangguran” diperlukan adaamount to enable growth at a nya Investasi pada tingkat tercertain rate possible to create tentu untuk menciptakan sufficient jobs that in turn works pertumbuhan dan penciptaan to controll unemployment. lapangan kerja yang memadai dalam mengerem laju pengangguran.


85


5.

6.

7.

Volume keuangan pemerintah 5. Government financial capacity menunjukkan pertumbuhan tends to keep increasing. yang terus meningkat. Meski However, local revenues (PAD), demikian perlu langkah lebih especially from tax and intensif untuk mendorong retribution, should be optimized. penerimaan PAD khususnya Currently, a dominant source of dari sumber Pajak dan Retribusi. PAD comes from other earnings, Selama ini sumber PAD paling that is relatively uncertain. dominan adalah dari pendapatan lain-lain dimana sumber ini relatif kurang terjamin keberlangsungannya. Penigkatan PAD dan sumber- 6. In order to alleviate regional sumber lokal lainnya adalah financial otonomy, PAD and juga diperlukan dalam kerangka other local financial resources meningkatkan kemandirian keshoud be grown. Once highly uangan daerah. Dengan keterdepends on central government, gantungan yang tinggi kepada regional authority is limited .to pusat saat ini menyebabkan expand and direct development. daerah kurang leluasa mengembangkan daerah dan menentukan arahnya. Selain langkah-langkah pro 7. Besides pro growth and pro job growth dan pro job, Tapin juga policies, Tapin also needs pro membutuhkan langkah kebijapoor policies. It is important kan yang pro poor. Hal ini especially when indicators, such penting karena terbukti tingkat as poverty seems getting worse. kemiskinan nampak makin tidak There shoul be policies to ensure menggembirakan. Perlu diambil that social and economic justice kebijakan yang memungkinkan iss fulfilled. Government


86


semakin terjaminnya keadilan ekonomi dan sosial dimana memerlukan intervensi pemerintah yang signifikan. Keterpaduan berbagai pihak, yakni pemerintah, swasta, dan lembaga independen diperlukan untuk memungkinkan efektifnya langkah-langkah yang mendorong kemandirian rakyat dalam kegiatan produktif skala kecil dan menengah.

intervention is needed, along with various entities, such as private sectors, NGO, and others, in collaboration to get effetive policy implementation. The orientation of policies is to enable people to get self sufficient in their small and medium productive activities.


87

BAB IV. KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS CHAPTER IV. STRATEGIC POLICY FRAMEWORK

Recommend Documents