42
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sistem Bagi Hasil Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha diantara pemilik dana (shahibul maal) yang menyimpan uangnya di bank, bank selaku pengelola dana (mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang dapat berstatus sebagai peminjam dana maupun pengelola usaha. Pada sisi penyerahan dana masyarakat, shahibul maal berhak atas bagi hasil dari usaha bank. Namun bagi hasil yang dibagikan tersebut bukanlah bunga, sehingga tidak boleh dijanjikan atau ditentukan di muka oleh pihak bank. Dana yang terhimpun tersebut, disalurkan oleh Bank Muamalat kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan. Pembiayaan yang disediakan oleh Bank Muamalat Indonesia antara lain
pembiayaan jual beli, pembiyaan bagi hasil, dan pembiyaan sewa.
Pembiayaan tersebut diberikan
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara Bank Muamalat Indonesia dan nasabah, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
43
Pembiayaan yang disediakan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada nasabah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Pembiyaan produktif Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi,
perdagangan
maupun
investasi.
Menurut
keperluannya,
pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut: a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. 2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan bagi hasil yang disediakan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada nasabah dapat berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah, yaitu: 1. Mudharabah Adalah kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak (Bank) bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal), dan pihak lain (nasabah)
44
bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam hal ini, Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola. Pembiayaan mudharabah banyak digunakan untuk pembiayaan proyek atau usaha-usaha yang memiliki proyeksi dan pencatatan pendapatan dan biaya usaha yang definitif, konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. Dari pengertian tersebut menunjukan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 4 tentang pengertian mudharabah dan paragraf 5 tentang entitas sebagai pemilik dana. 2. Musyarakah Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. Dari pengertian tersebut menunjukan bahwa pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia telah telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 4.
Baik pembiayaan mudharabah maupun musyarakah, saat ini Bank Muamalat hanya menyediakan pembiayaan usaha terhadap perusahaan atau Usaha Kecil Menengah (UKM) yang telah menjalankan usaha cukup lama, dengan bukti laporan keuangan perusahaan selama dua tahun terakhir. Sedangkan untuk pembiayaan perorangan Bank Muamalat Indonesia hanya menyediakan untuk kepemilikan mobil atau rumah dengan akad musyarakah.
45
Berdasarkan kepercayaan dari pemilik dana (shahibul maal), Bank Muamalat Indonesia harus dapat mengelola dana yang dipercayakan dengan hatihati, dan memperoleh penghasilan yang maksimal. Dengan cara melakukan beberapa tahapan sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, antara lain: 1. Pengumpulan data. Account Manager akan melakukan pengumpulan data nasabah, setelah nasabah tersebut mengajukan surat permohonan pembiayaan yang dilengkapi dengan syarat-syarat dokumen antara lain: a. Gambaran umum usaha, lokasi tujuan penggunaan pembiayaan, dll; b. Rencana atau prospek usaha; c. Perincian penggunaan jumlah dana dan jangka waktu; d. Penggunaan dana; e. Legalitas seperti akte pendirian, NPWP, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili usaha, dan identitas lainnya; f. Laporan keuangan dan data jaminan; g. Syarat lainnya, misalnya foto kopi kwitansi.
Pengumpulan data nasabah dilakukan melalui tahapan inisiasi dan solisitasi, yaitu sebagai berikut: a. Tahapan Inisiasi 1) Penetapan target market, Dalam menetapkan target market Bank Muamalat Indonesia perlu memperhatikan sektor ekonomi yang memiliki prospek bisnis yang baik
46
sehingga posisi bank tergolong aman dan menguntungkan dalam membiayai sektor tersebut. Dimana kriteria bisnis yang aman dan menguntungkan adalah bisnis yang sedang tumbuh (sunrise industry), bisnis yang tidak terkena resesi, bisnis yang didukung oleh regulasi pemerintah, dan bisnis yang mempunyai pasar yang jelas. Adapun sektor ekonomi yang dapat dibiayai yaitu pertanian, perburuan, sarana pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sektor ekonomi yang terkait listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan, restoran, usaha hotel, pengangkutan, pergudangan, komunikasi, jasa-jasa dunia usaha, jasa-jasa sosial/ masyarakat, dan lain-lainnya. 2) Penghimpunan Informasi Penghimpunan informasi dapat dilakukan dengan ta’aruf dan wawancara. Ta’aruf adalah proses awal perkenalan antara A/M dengan nasabah melalui proses wawancara. Dalam wawancara tersebut A/M akan memperoleh data-data sementara tentang kondisi nasabah pemohon pembiayaan dan A/M memeriksa ulang kembali kelengkapan dan kebenaran data-data tadi. Dalam proses wawancara tersebut akan terlihat juga sikap atau komitmen serta konsistensi keabsahan data yang disampaikan secara tertulis oleh nasabah. Data tertulis tersebut sebagai acuan bagi A/M, sebab banyak terjadi perbedaan akurasi data atau pemalsuan antara data tertulis dengan data hasil wawancara.
47
Selanjutnya masih dalam proses ta’aruf, diperlukan adanya data standar nasabah bagi setiap A/M yang ingin melakukan wawancara. Dari data standar itu pula para A/M bisa mengambil kesimpulan secara tepat apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan atau ditolak. Secara garis besar dalam wawancara tersebut harus mencakup kelengkapan data pemohon, penjelasan data-data pendukung, pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon. b. Solisitasi Solisitasi adalah kegiatan dalam rangka memperoleh nasabah melalui proses mengunjungi dan mendapatkan informasi data calon nasabah. Hasil solisitasi disajikan dalam bentuk laporan kunjungan (call report). Dalam menjalankan solisitasi, A/M harus mempunyai nilai standar tentang informasi yang akan diperoleh, sehingga diperoleh data yang objektif, tidak bersifat relatif dan tidak spekulatif. Standar informasi tersebut antara lain: 1) Informasi Umum Informasi yang diperoleh adalah tentang eksistensi perusahaan itu sendiri, bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang operasi bisnis secara keseluruhan termasuk filosofi bisnis perusahaan, sasaran yang ingin dicapai, rencana kerja, sejarah perusahaan, para pendiri dan pemegang saham, serta prospek masa depan perusahaan. Serta jumlah staf atau karyawan, tingkat pendidikan rata-rata, sistem penggajian, dan jaminan sosial lain.
48
2) Informasi Kebutuhan Nasabah Bidang usaha yang dijalankan, rekan bisnis perusahaan, teknologi yang digunakan, franchising management assistances (waralaba) atau perjanjian bisnis dengan pihak ketiga yang lain (bila ada), prospek masa depan bidang usaha. 3) Informasi Kemampuan Pembayaran Kembali. Informasi kemampuan pembayaran yaitu informasi mengenai kemampuan membayar kewajiban (repayment) umumnya tergantung dari kondisi dan hasil produksi itu sendiri, seperti cara pemasaran, perusahaan pesaing, kekuatan dan kelemahan perusahaan calon nasabah dibandingkan dengan perusahaan pesaing, distribusi produk, strategi penjualan yang diterapkan, hasil penjualan tertinggi yang pernah dicapai, piutang dagang. Serta bagaimana sumber pengadaan bahan baku atau bahan dagangan, cara pengadaan bahan baku, ciri khusus bahan baku. Termasuk juga sistem pelaporan kegiatan usaha, dan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan atau sesuai dengan ketentuan Bank Muamalat Indonesia. Serta adanya alternatif sumber pengembalian yang lain. 4) Informasi Jaminan Disetiap pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat kepada nasabah harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, didalam persyaratan itu ada jaminan yang diminta oleh Bank. Pada dasarnya pembiayaan yang diberikan tidak boleh ada jaminan dari nasabah, karena bertentangan
49
dengan prinsip untung bersama resiko (al ghunmu bi al grurmi). Namun demikian untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 105 paragraf 8 dan PSAK 106 paragraf 7. Kesalahan yang disengaja misalnya pelanggaran terhadap akad yaitu penyalahgunaan dana investasi, memanipulasi biaya dan pendapatan operasional, serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dan
jaminan
baru
dapat
dicairkan
apabila
terbukti
melakukan
penyimpangan. Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengatur kegiatan moneter baik itu bank swasta maupun BUMN telah menegeluarkan ketetapan jaminan minimal yang diharuskan dalam kegiatan pembiayaan (kredit). Bank Muamalat sebagai bank swasta syariah juga menerapkan ketetapan tersebut dalam proses pembiayaan. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah untuk bisnis, jaminan yang diminta adalah 70% dari total pembiayaan. Sedangkan untuk kepemilikan barang seperti ruko, rumah maupun kendaraan jaminan yang diminta adalah 90% dari total pembiayaan. Dalam pembiayaan kepemilikan barang, yang perlu diperhatikan adalah jumlah pembiayaan yang disetujui oleh bank sebagai mitra. Jumlah dana yang dapat diberikan bank sebesar 90% dari total dana yang dibutuhkan/ harga objek pembiayaan yang sebenarnya. Sedangkan untuk
50
sisa dan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan permohonan disetujui ditanggung oleh nasabah. Dalam menghimpun informasi jaminan Unit Support Pembiayaan (USP) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Jenis jaminan yang diajukan, nilai pasar jaminan, pemilik jaminan dan marketable; b) Kemudahan memonitor jaminan, termasuk lokasi jaminan itu berada serta jenis dan sifat fisika kimianya; c) Status hukum jaminan tersebut termasuk asuransi; 5) Informasi Hubungan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya Dalam menghimpun informasi hubungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Hubungan dengan bank lain yang pernah memberikan pembiayaan (kredit) sebelumnya dan tujuan penggunaan pembiayaan serta term dan kondisi fasilitas; b) Dari informasi di atas akan terlihat struktur pendanaan operasi perusahaan. Bila nasabah telah berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan maka dapat dilengkapi dengan persyaratan kredit, jangka waktu kredit, agunan kredit dan kondite calon nasabah pada lembaga keuangan perbankan yang lama; c) Hasil informasi dibandingkan dengan posisi di Neraca dan Rugi Laba serta agar diketahui mengapa nasabah tersebut ingin berhubungan dengan Bank Muamalat.
51
2. Verifikasi Data Account Manager (AM) melakukan verifikasi data/ informasi serta laporan kunjungan (Call Report/ On The Spot-OTS). Laporan kunjungan merupakan laporan kunjungan ke lokasi usaha nasabah yang dibuat oleh AM dan diketahui atasannya, sebagai dasar untuk proses pembiayaan selanjutnya.
Dimana laporan OTS sekurang-kurangnya harus berisikan: a. Hari dan tanggal kunjungan; b. Nama kru pengelola pembiayaan yang melakukan kunjungan; c. Tempat/ lokasi kunjungan; d. Nama orang berikut jabatannya yang dimintakan informasi; e. Tujuan kunjungan; f. Hasil dan kesimpulan kunjungan; g. Tanda tangan pejabat/ pengelola yang melakukan kunjungan. Kemudian support melakukan bank checking, verifikasi data/ informasi kembali, analisa yuridis dan memberikan opini legal. 3. Pengajuan MUP Sebelum dibuat Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP), AM melakukan analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan ditentukan oleh kelayakan usaha nasabah sebagai sumber utama pelunasan pembiayaan (first way out), dan kelayakan agunan sebagai sumber pelunasan kedua (second way out) apabila sumber pelunasan yang utama tidak berjalan.
52
Proses analisa kelayakan usaha dilakukan dengan menggunakan beberapa tata cara analisa, meliputi: a. Analisa aspek-aspek perusahaan; b. Analisa laporan keuangan; c. Evaluasi kebutuhan dana/ pembiayaan; d. Analisa kesesuaian aspek syariah; e. Stuktur fasilitas pembiayaan. Setelah dilakukan analisa pembiayaan, AM membuat MUP. MUP diserahkan kepada Komite Pembiayaan melalui review oleh Support dan pemberian keputusan di cabang oleh Business Manager. 4. Keputusan Pembiayaan Pemberian
pembiayaan
diputusakan
didalam
Rapat
Komite
Pembiayaan, yang kemudian diterbitkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) oleh AM. SPP tersebut direview oleh Support dan ditandatangani oleh Business Manager. SPP yang telah ditandatangani tersebut diberikan kepada nasabah,
dengan
dilakukan
dokumentasi
dan
administrasi,
serta
penandatanganan akad pembiayaan dan jaminan. Setelah pemberian pembiayaan kepada nasabah, Bank Muamalat Indonesia juga melakukan pemantauan pembiayaan, melalui pemantauan usaha nasabah, pemantauan jaminan, pembinaan nasabah, dan pemantauan pembayaran nasabah. Dan pembiayaan dinyatakan lunas setelah ada bukti pelunasan, kemudian dilakukan pelepasan jaminan.
53
Gambar 4.1 Tahapan Proses Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Calon Nasabah
Account Manager
Surat Permohonan
• Inisiasi • Solisitasi
Kelengkapan data
• Verifikasi data/ informasi • Kunjungan setempat (OTS)
Suport
Business Manager
Komite Pembiayaan
• Bank checking • Verifikasi data/ informasi • Analisa yuridis • Opini legal
Analisa kelayakan pembiayaan Pembuatan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Penerbitan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Penerimaan SPP
Review MUP
Review SPP
• Review MUP • Pemberian Keputusan di cabang
• Review MUP • Pemberian Keputusan
Penandatanga nan SPP
Penyampaian SPP
Sumber: Bank Muamalat Indonesia yang telah diolah penulis
54
B. Cara Perhitungan Bagi Hasil Pada umumnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan sistem accrual basis maupun cash basis dalam administrasi keuangan. Dari segi kemaslahatan, pencatatan dilakukan dengan sistem accrual basis, sedangkan dalam distribusi hasil usaha ditentukan atas dasar cash basis (penerimaan yang benar-benar terjadi) dan penetapan sistem yang dipilih harus disepakati pada waktu akad. Bank Muamalat Indonesia mengakui pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya baik yang diklasifikasikan sebagai performing dan non performing pada saat diterima (cash basis). Metode pencatatan ini berprinsip bahwa pendapatan baru benarbenar diakui apabila telah diterima secara fisik/ tunai maupun pendapatan yang belum diterima. Dengan catatan dalam kurun waktu setahun kedepan, sekaligus mengantisipasi pencatatan dana tidak riil. Sedangkan margin bagi hasil kepada nasabah penyimpan kecuali giro diakui berdasarkan metode accrual basis. 1. Pembiayaan Mudharabah Dalam mudharabah istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (profit), tidak termasuk kerugiannya (loss). Sehingga lebih tepat digunakan istilah bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, karena apabila usaha tersebut gagal kerugian tidak dibagi diantara pemilik
55
dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana, selama kerugian bukan disebabkan karena kelalaian pengelola dana. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah, yang dalam praktiknya dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangi dari pendapatan. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah, sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah. Contohnya adalah sebagai berikut: Penjualan
Rp. 10.000.000
HPP
(Rp. 6.500.000)
Laba Kotor
Rp. 3.500.000
Biaya-biaya
(Rp. 2.500.000)
Laba (rugi) bersih
Rp. 1.000.000
Berdasarkan prinsip bagi laba (profit sharing) dengan nisbah bank: pengelola dana = 30:70. Dimana dasar pembagian hasil usaha adalah neto/
56
laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Bank Muamalat
: 30% x Rp. 1.000.000 = Rp. 300.000
Nasabah
: 70% x Rp. 1.000.000 = Rp. 700.000
Sedangkan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi pendapatan (revenue sharing), dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/ laba kotor bukan pendapatan usaha dengan nisbah bank : mitra = 10:90. Dimana akad mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Bank Muamalat
: 10% x Rp. 3.500.000 = Rp.
350.000
Pengelola
: 90% x Rp. 3.500.000 = Rp. 3.150.000
Bank Muamalat sendiri menggunakan perhitungan bagi hasil atas revenue sharing untuk kegiatan investasi dan menggunakan metode profit sharing untuk kegiatan pembiayaan. Hal ini menunjukan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah melakukan prinsip pembagian hasil usaha sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11, dimana pembagian hasil usaha dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. 2. Pembiayaan Musyarakah Menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dimana bank bersama dengan beberapa pihak secara bersama mengumpulkan dana
57
guna membiayai suatu usaha atau kegiatan lainnya dengan keuntungan atau kerugian ditanggung berdasarkan porsi kepemilikan. Hal ini meunjukan bahwa perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah, pada Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 9. Pembiayaan musyarakah dapat disalurkan untuk berbagai kegiatan seperti koperasi, usaha dan individu (berupa kredit kepemilikan barang baik rumah, ruko maupun kendaraan). Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara: a. Pembagian keuntungan roporsional sesuai modal Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi diantar para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. b. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. C. Penerapan Akuntansi Syariah 1. Pembiayaan Mudharabah Dana mudharabah yang disalurkan sebagai pembiayaan oleh Bank Muamalat diakui sebagai pembiayaan pada saat pembayaran kas atau
58
penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Dan pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: a. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan kepada pengelola dana untuk pembiayaan; b. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Dan nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas harus disetujui oleh bank dan mitra pada saat kontak. Hal tersebut diatas sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 tentang pengakuan investasi mudharah, dan PSAK 105 paragraf 13 tentang pengukuran investasi mudharabah. Ada 2 alasan tidak digunakannnya dasar historical cost untuk mengukur asset non kas: a. Penggunaan nilai yang disetujui diantara bank dan mitra yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan; b. Penggunaan nilai yang disetujui (agreed value) antara bank dan mitra yang melakukan kontrak, untuk nilai asset nonkas menuju aplikasi konsep representational faithfulness dalam pelaporan.
Pencatatan akuntansi yang dibuat oleh bank adalah: a. Pada saat penyerahan pembiayaan Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Bank Muamalat dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 huruf b.
59
Jurnal saat disetujui pembiayaan mudharabah kepada nasabah: Dr. Kontra Komitmen Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah
xxx
Saat diserahkan dana kepada nasabah: Dr. Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Kas/ Rekening nasabah
xxx
Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Kontra Komitmen Investasi Mudharabah
xxx
(Pencatatan oleh Bank Muamalat Indonesia ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 tentang pengakuan investasi mudharabah) Investasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan kemungkinan ada 2: 1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya
diakui
sebagai
keuntungan
tangguhan
dan
diamortisasikan sesuai jangka waktu akad mudharabah. Dr. Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Keuntungan Tangguhan
xxx
Kr. Aset Nonkas
xxx
Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan: Dr. keuntungan tangguhan
xxx
Kr. Kerugian
xxx
(Pencatatan oleh Bank Muamalat Indonesia ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 huruf b, poin i).
60
2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisinya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan asset nonkas Dr. Ivestasi mudharabah
xxx
Dr. kerugian
xxx
Kr. Asset Nonkas Mudharabah
xxx
(Pencatatan oleh Bank Muamalat Indonesia ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 huruf b, poin ii) b. Penurunan nilai jika inevestasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas: 1) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui oleh Bank Muamalat Indonesia sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jurnal: Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Kr. Investasi Mudharabah
xxx xxx
(Pencatatan oleh Bank Muamalat Indonesia ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 14) 2) Penurunan nilai setelah usaha dimulai Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimualinya usaha, tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana. Maka
61
kerugian tersebut oleh Bank Muamalat Indonesia tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Jurnal untuk mencatat kerugian yang terjadi: Dr. Kerugian Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Penyisihan Investasi Mudharabah
xxx
Jurnal saat penerimaan bagi hasil: Dr. Kas
xxx
Dr. Penyisihan Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Pendapan bagi hasil Mudharabah
xxx
(Pencatatan oleh Bank Muamalat Indonesia ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 15) c. Kerugian Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode, sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian investasi. Jurnal: Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Kr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah
xxx xxx
(Pencatatan oleh Bank Muamalat Indonesia ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 21).
62
d. Hasil usaha Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana, oleh Bank Muamalat Indonesia diakui sebagai piutang dengan jurnal sebagai berikut: Dr. Piutang pendapatan bagi hasil
xxx
Kr. Pedapatan bagi hasil mudharabah
xxx
Jurnal pada saat pembayaran bagi hasil oleh pengelola dana: Dr. Kas
xxx
Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil
xxx
(Pencatatan oleh Bank Muamalat Indonesia ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 24) e. Akad mudharabah berakhir Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharaah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi mudharabah. Jurnal: Dr. Kas/Piutang/Aset nonkas
xxx
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah xxx Kr. Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Keuntungan Investasi Mudharabah
xxx
63
atau Dr. Kas/Piutang/Aset nonkas
xxx
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah
xxx
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Investasi Mudharabah
xxx
f. Penyajian Bank Muamalt Indonesia menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada). Hal ini menunjukan bahwa Bank Muamalat Indonesia, telah melakukan penyajian mudharabah sesuai PSAK 105 paragraf 34. Akun yang dimasukkan dalam laporan posisi keuangan (neraca), adalah: 1) Investasi Mudharabah; 2) Piutang pendapatan bagi hasil; 3) Piutang kepada mudharib; 4) Cadangan penyisihan kerugian investasi; 5) Keuntungan mudharabah tangguhan; 6) Akumulasi penurunan nilai (penyusutan) aset mudharabah Dan akun yang dimasukan dalam Laporan Laba Rugi, adalah: 1) Pendapatan bagi hasil mudharabah; 2) Beban kerugian investasi mudharabah; 3) Keuntungan penyerahan aset mudharabah; 4) Kerugian penyerahan aset mudharabah;
64
5) Biaya penurunan nilai (penyusutan) aset mudharabah; 6) Keuntungan pengembalian aset mudharabah (modal non kas); 7) Kerugian pengembalian aset mudharabah (modal non kas). g. Pengungkapan Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah sesuai PSAK 105 paragraf 36, yang tidak hanya terbatas pada: 1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; 2) Untuk Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; 3) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selam periode berjalan; 4) Pengungkapan tentang penyajian laporan keuangan syariah.
Contoh kasus: Pada tanggal 1 januari 2008, Bank Muamalat menyetujui pembiayaan yang diberikan kepada CV. Makmur untuk penambahan modal sebesar Rp. 100.000.000,- periode akad 2 tahun. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh bank : CV. Makmur = 60:40 Jurnal: a. Saat disetujui pembiayaan mudharabah kepada CV. Makmur: Dr. Kontra Komitmen Investasi Mudharabah
Rp. 100.000.000,-
Kr. Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah Rp. 100.000.000,-
65
Saat diserahkan dana kepada CV. Makmur: Dr. Investasi musyarakah
Rp. 100.000.000,-
Kr. Kas/ Rekening nasabah
Rp. 100.000.000,-
Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Musyarakah Rp. 100.000.000,Kr. Kontra Komitmen Investasi Musyarakah
Rp. 100.000.000,-
b. Pada tanggal 31 Desember 2008, CV. Makmur mendapatkan hasil pendapatan usaha dari percetakannya sebesar Rp. 10.000.000,- dengan beban sebesar Rp. 8.000.000,- Maka pembagian laba sesuai nisbah adalah: CV. Makmur
: 40% x Rp. 2.000.000,-
= Rp. 800.000,-
Bank
: 60% x Rp. 2.000.000,-
= Rp 1.200.000,-
Jurnal: Dr. Kas
Rp. 1.200.000,-
Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
Rp. 1.200.000,-
Jika tidak dibagi langsung maka jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat adalah: Dr. Piutang bagi hasil Kr. Pendapatan bagi hasil
Rp. 1.200.000,Rp. 1.200.000,-
Saat penerimaan uang: Dr. Kas Kr. Piutang bagi hasil
Rp. 1.200.000,Rp. 1.200.000,-
66
Penyajian laporan keuangan pada Neraca: Aset: Investasi Mudharabah
Rp. 100.000.000,-
Penyisihan Kerugian
0 Rp. 100.000.000,-
c. 31 Desember 2009, CV. Makmur melaporkan hasil pengolahan dana selama tahun 2006 sebesar Rp. 8.000.000,- dan menanggung beban sebesar Rp. 10.000.000,Jurnal: Dr. Kerugian Mudharabah
Rp. 2.000.000,-
Kr. Penyisihan Kerugian Mudharabah
Rp. 2.000.000,-
Penyajian Laporan Keuangan Neraca (31/12/2009) Aset: Investasi Mudharabah
Rp. 100.000.000,-
Penyisishan Kerugian
Rp.
2.000.000,-
Rp. 98.000.000,d. Pada tanggal 1 Januari 2010 CV. Makmur melakukan pengembalian investasi mudharabah pada akhir akad dan menerima Rp. 98.000.000,Jurnal: Dr. Kas
Rp. 98.000.000,-
Dr. Penyisihan kerugian Mudharabah
Rp. 2.000.000,-
Kr. Investasi Mudharabah
Rp. 100.000.000,-
67
2. Pembiayaan Musyarakah a. Pada saat penyerahan pembiayaan musyarakah Bank Muamalat Indonesia mengakui pembiayaan musyarakah pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha, sesuai dengan PSAK 106 paragraf 14. 1) Pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam bentuk kas, dinilai sebesar jumlah yang diserahkan sesuai dengan PSAK 106 paragraf 15 huruf a. Jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia adalah: Saat disetujui pembiayaan musyarakah kepada nasabah: Dr. Kontra Komitmen Investasi Musyarakah
xxx
Kr. Kewajiban Komitmen Investasi Musyarakah
xxx
Saat diserahkan dana kepada nasabah: Dr. Investasi musyarakah
xxx
Kr. Kas/ Rekening nasabah Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Musyarakah Kr. Kontra Komitmen Investasi Musyarakah
xxx xxx xxx
2) Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk aset non kas, maka dinilai sebesar nilai wajar. Jika nilai wajar aset non kas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah (dilaporkan dalam bagian ekuitas).
68
Jurnal: Dr. Investasi Musy-Aset Nonkas
xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan
xxx
Kr. Selisih Penilaian Aset Musy (sebagai bagian ekuitas)
xxx
Kr. Aset Nonkas
xxx
Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah menjadi keuntungan, jurnalnya adalah sebagai berikut: Dr. Selisih Penilaian Aset Musyarakah xxx Kr. Keuntungan Tangguhan
xxx
(Pencatatan oleh Bank Muamalat Indonesia ini telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 15 huruf b) Dan jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas. Jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia, yaitu: Dr. Investasi Musyarakah-Aset Nonkas xxx Dr. Akumulasi Penyusutan
xxx
Dr. Kerugian Penurunan Nilai
xxx
Kr. Aset Nonkas
xxx
Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas dan diakhir akad akan diterima kembali atas aset nonkas musyarakah disusutkan berdasarkan
69
nilai wajar, dengan masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomis aset. Jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia, yaitu: Dr. Beban Depresiasi Kr. Akumulasi Depresiasi b. Biaya pra-akad Biaya pra-akad yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya: biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari nasabah, jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia adalah: Dr. Investasi Musyarakah
xxx
Kr. Uang Muka Akad
xxx
Dan apabila nasabah bersedia untuk menanggungnya, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia adalah: Dr. Rekening nasabah Kr. Pendapatan administrasi musyarakah
xxx xxx
(Pengakuan biaya pra-akad oleh Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 18) c. Penyerahan Bagi Hasil Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan, maka pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.
70
Jurnal: Dr. Kas/Piutang
xxx
Kr. Pendapatan Bagi Hasil
xxx
Apabila dari investasi yang dilakukan mendapatkan rugi, maka kerugian diakui sesuai dengan porsi dana yang diinvestasikan oleh Bank Muamalat Indonesia. Jurnal: Dr. Kerugian
xxx
Kr. Penyisihan Kerugian
xxx
d. Pada pembiayaan musyarakah menurun. Pada pembiayaan musyarakah menurun, pembayaran angsuran bagi hasil yang dibayarkan nasabah akan dicatat jurnalnya sebagai berikut: Db. Rekening nasabah
xxx
Kr. Pendapatan bagi hasil musyarakah
xxx
Untuk pembayaran pokok angsuran, jurnalnya adalah: Db. Rekening nasabah Kr. Investasi musyarakah
xxx xxx
e. Pelunasan oleh nasabah 1) Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan diakhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Maka ketika akad musyarakah berakhir, aset nonkas akan dilikuidasi/ dijual terlebih
71
dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada Bank Muamalat dan nasabah sesuai nisbah. Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian, dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat, yaitu: Dr. Kas
xxx
Kr. Investasi Musyarakah
xxx
Kr. Keuntungan
xxx
Ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnal yang dibuat adalah: Dr. Kas
xxx
Dr. Penyisihan Kerugian
xxx
Kr. Investasi Musyarakah
xxx
Kr. Keuntungan
xxx
(Pencatatan oleh Bank Muamalat Indonesia ini telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 25) 2) Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikan dalam bentuk aset nonkas yang sama pada akhir akad: Jika tidak ada kerugian, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat: Dr. Aset Nonkas Kr. Investasi Musyarakah
xxx xxx
72
Jika ada kerugian, nasabah yang menyerahkan aset nonkas harus menyetorkan uang sebesar nisbah yang telah disepakati. Dan jurnal yang dibuat oleh Bank Mauamalat, adalah: Dr. Penyisihan Kerugian
xxx
Kr. Kas Dr. Aset Nonkas
xxx xxx
Kr. Investasi Musyarakah
xxx
(Pencatatan oleh Bank Muamalat Indonesia ini telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 20 huruf b) 3) Apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas, dan tidak ada kerugian. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat, yaitu: Dr. Kas
xxx
Kr. Investasi Musyarakah
xxx
Jika ada kerugian, maka jurnal yang diabuat oleh Bank Muamalat adalah: Dr. Kas
xxx
Dr. Penyisihan Kerugian
xxx
Kr. Investasi Musyarakah
xxx
(Pencatatan oleh Bank Muamalat Indonesia ini telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 20 huruf a).
73
f. Penyajian Bank Muamalat Indonesia sebagai mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan investasi musyarakah dalam laporan keuangan, sesuai dengan PSAK 106 paragraf 35 yaitu: 1) Kas atau aset non kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai investasi musyarakah; 2) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah.
Akun yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca), adalah: 1) Investasi Musyarakah; 2) Keuntungan Musyarakah Tangguhan; 3) Cadangan penyisihan kerugian investasi; 4) Piutang Jatuh Tempo Pengelola Dana (Piutang Mitra Aktif); 5) Piutang Pendapatan Bagi Hasil; 6) Akumulasi Penurunan Nilai (Penyusutan) Aset Musyarakah. Sedangkan akun yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi, antara lain: 1) Kerugian penyerahan aset musyarakah; 2) Keuntungan penyerahan aset musyarakah; 3) Pendapatan Bagi Hasil Investasi Musyarakah; 4) Beban akad musyarakah; 5) Kerugian Musyarakah;
74
6) Beban Penyusutan (penurunan) Aset Musyarakah; 7) Keuntungan Pengembalian Aset Musyarakah (modal non kas); 8) Kerugian Pengembalian Aset Musyarakah (modal non kas).
Contoh kasus: Pada tanggal 1 Januari 2008, Bank Muamalat Indonesia menyetujui untuk memberikan bantuan dana kepada CV. Mitra untuk usaha tekstil sebesar Rp. 500.000.000,- dengan jangka waktu 2 tahun. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp. 1.000.000.000,- dipenuhi 50% dari nasabah dan 50% dari Bank Muamalat. Pembagian hasil usaha (nisbah) untuk Bank Muamalat sebesar 50 dan CV. Mitra sebesar 50. Dan CV. Mitra menyetujui mengeluarkan biaya pra akad sebesar Rp. 10.000.000,-
Jurnal: a. Tanggal 1 Januari 2008 disetujui pembiayaan musyarakah kepada CV. Mitra sebesar Rp. 500.000.000,Dr. Kontra komitmen Investasi Musyarakah Kr. Kewajiban Komitmen Investasi Musyarakah
Rp. 500.000.000,Rp. 500.000.000,-
b. Tanggal 10 Januari 2008 diserahkan modal dalam bentuk uang tunai kepada CV. Mitra sebagai pengelola dana sebesar Rp. 500.000.000,Dr. Investasi Musyarakah Kr. Kas/ Rekening Nasabah Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Musyarakah Kr. Kontra komitmen Investasi Musyarakah
Rp. 500.000.000,Rp. 500.000.000,Rp. 500.000.000,Rp. 500.000.000,-
75
c. Pada akhir tahun I, nasabah melaporkan penghasilan dari usaha dagang sebsar Rp. 1.000.000.000,- dengan beban Rp. 800.000.000,-. Dan melakukan pembayaran bagi hasil sebesar Rp. 100.000.000,Dr. Kas
Rp. 100.000.000,-
Kr. Pendapatan Bagi Hasil Musy
Rp. 100.000.000,-
Jika tidak langsung dibagikan: Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Musy
Rp. 100.000.000,-
Kr. Pendapatan Bagi Hasil Musy
Rp. 100.000.000,-
Saat Dibagikan: Dr. Kas
Rp.100.000.000,-
Kr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Musy
Rp. 100.000.000
d. Penyajian Laporan Keuangan Neraca: Aset: Investasi Musyarakah Penyisishan Kerugian Investasi Musyarakah (net)
Rp. 500.000.000,0 Rp. 500.000.000,-
e. Pada tanggal 31 Desember 2009 CV. Mitra melaporkan penghasilan sebesar Rp. 700.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 800.000.000,-. Dan pembagian rugi sesuai nisbah modal 50:50 untuk Bank Muamalat dan CV.Mitra. Dr. Kerugian Kr. Penyisihan Kerugian
Rp. 50.000.000,Rp. 50.000.000,-
76
f. Penyajian Laporan Keuangan Neraca Aset: Investasi Musyarakah
Rp. 500.000.000,-
Penyisihan Kerugian
( Rp. 50.000.000,-)
Investasi Musyarakah (net)
Rp. 450.000.000,-
