BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyajian dan Analisis Data Pada bagian ini penulis akan menguraikan penyajian dan analisis data mengenai pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008 dalam rangka meningkatkan opini audit BPK. 1.
Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementeria Dalam Negeri Tahun 2008. Reviu
Laporan
Keuangan
Kementerian
Dalam
Negeri
dilaksanakan dari tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2009, melalui Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 090/07/A.4/I/IJ tanggal 20 Januari 2009 dan Nomor 090/03/A.4/II/IJ tanggal 9 Pebruari 2009. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sasaran reviu
adalah laporan keuangan yang disajikan oleh
Departemen Dalam Negeri. Laporan keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan laporan keuangan, dan
54
55
kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2.
Hasil Reviu Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008. Berdasarkan
Laporan
Hasil
Reviu
Laporan
Keuangan
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008 yang dilaksankan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, diperoleh hasil mengenai kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidak sesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) antara lain sebagai berikut: a.
Penelaahan terhadap Keandalan Sistem Pengendalian Intern. Secara umum Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 telah berjalan dengan baik, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya: 1) Seluruh komponen terlambat menyajikan Laporan Keuangan, hal tersebut mengakibatkan keterlambatan penyusunan Laporan Keuangan Departemen Dalam Negeri. 2) Pelaporan Dana Dekonsentrasi dari Satuan Kerja penerima Dana Dekonsentrasi ke Unit Eselon I Departemen Dalam Negeri sebagai Pembina Dana Dekonsentrasi belum berjalan dengan baik,
sehingga
Realisasi
Keuangan
dan
Aset
belum
56
menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini terjadi pada 6 komponen, yaitu Inspektorat Jenderal, Ditjen Kesbangpol, Ditjen PUM, Ditjen PMD, Ditjen Otda, dan Ditjen Bina Bangda. 3) Aset Tetap yang berasal dari pengadaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum sepenuhnya terinventarisasi dan dicatat dalam Laporan BMN. Hal ini terjadi pada 6 komponen, yaitu Inspektorat Jenderal (belum terinventarisasi), Ditjen Kesbangpol sebesar Rp.4.904.825.600,00, Ditjen PUM sebesar Rp.45.083.314.055,00, Ditjen PMD (belum terinventarisasi), Ditjen Bina Bangda sebesar Rp.499.446.405.875,00, dan Ditjen Otda (belum terinventarisasi). 4) Pencatatan akuntansi untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum dicatat dalam Neraca, hal ini terjadi pada Ditjen Adminduk dan Badan Litbang. 5) Saldo kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca belum seluruhnya didukung dengan bukti setor sisa Uang Persediaan. Hal ini terjadi pada 7 Komponen, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Kesbangpol, Ditjen PUM, Ditjen PMD, Ditjen Bina Bangda, dan Badan Litbang. 6) Rekonsiliasi Internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan belum efektif. Hal ini terjadi pada 6 komponen, yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen PUM, Ditjen PMD, Ditjen Otda, Ditjen Adminduk, dan Badan Diklat.
57
b.
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam penyusunan Laporan Keuangan Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008, masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, diantaranya: 1) Aset Tetap yang kondisinya rusak berat belum direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya – Aset Lain-lain. Hal ini terjadi pada 5 komponen, yaitu Inspektorat Jenderal, Ditjen PMD, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Otda, dan Badan Diklat. 2) Terdapat perbedaan mutasi tambah Aset Tetap yang belum dapat ditelusuri antara Realisasi Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan BMN. Hal ini terjadi pada 5 komponen, yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen PMD, Ditjen Otda, Ditjen Adminduk, dan Badan Diklat. 3) Terdapat pencatatan aset yang berasal dari dana diluar APBN atas pengelolaan dana penunjang pendidikan dan program pasca sarjana
pada
Laporan
Keuangan
IPDN
sebesar
Rp.8.634.433.666,00.
3.
Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008. Berdasarkan
Buku
Laporan
Hasil
Pemeriksaan
Badan
Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
58
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008, Nomor 091/HP/XVIII/04/2009 Tanggal 30 April 2009, dijabarkan hal-hal sebagai berikut: a.
Dasar dan Tanggung Jawab (Paragraf 01). Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, Departemen Dalam Negeri melalui surat Sekretaris Jenderal Depdagri Nomor 900/189/BU/III/2009 tanggal 6 Maret 2009, telah menyampaikan Laporan Keuangan Departemen Dalam Negeri Tahun 2008 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Neraca per 31 Desember 2008 dan 2007, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Periode Tahun 2008 dan 2007 serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung jawab Menteri Dalam Negeri.
b.
Proses Penyusunan Laporan Keuangan (Paragraf 02). Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan A.3. atas Laporan Keuangan Departemen Dalam Negeri Tahun 2008, Laporan Keuangan Departemen Dalam Negeri disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan dari sebelas Eselon I yang terdiri dari 950 satuan kerja (satker), yaitu 11 satker di Kantor Pusat, delapan satker di Kantor Daerah, 372 satker Dana Dekonsentrasi, dan 559 satker Dana Tugas Pembantuan.
59
Dari antara 950 satker tersebut, terdapat 58 satker yang tidak melaksanakan kegiatan/mencairkan anggaran, dan terdapat 21 satker yang anggarannya direvisi menjadi nol. Anggaran Belanja Departemen Dalam Negeri TA 2008 sebesar Rp6.386,66 miliar yang terdiri atas anggaran satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah sebesar Rp1.839,93 miliar (28,81%) dan anggaran satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar Rp4.546,73 miliar (71,19%). Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp5.302,97 miliar, yang terdiri atas satker Kantor Pusat dan Daerah sebesar Rp1.231,78 miliar, dan satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar
Rp4.071,19
miliar.
Diantara
anggaran
dana
Tugas
Pembantuan, terdapat Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.519,33 miliar, yang direalisasikan sebesar Rp3.412,88 miliar (96,98%). Pengendalian intern atas penyusunan pelaporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan masih lemah, yaitu (1) terdapat 158 Satker Daerah Penerima Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), (2) konsolidasi berjenjang dalam penyusunan Laporan Keuangan Eselon-1 masih belum optimal, dimana Laporan Keuangan yang dikirimkan oleh satuan kerja daerah penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak selalu tepat waktu dan tidak selalu lengkap datanya, sehingga untuk menyusun Laporan Keuangan Eselon-1
60
digunakan data dari Sistem Akuntansi Umum (SAU), dengan memasukkan seluruh back up SAU ke SAI sebesar Rp3.412,88 miliar, dengan menambahkan data SAU ke back-up SAI dari daerah yang
belum
update
sebesar
Rp88,56
miliar,
dan
dengan
menyusun/membuat SAI untuk satker penerima Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan berdasarkan dokumen sumber dari Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan data SAU sebesar Rp21,78 miliar.
c.
Penerimaan dan Pengeluaran yang Dikelola Diluar Mekanisme APBN (Paragraf 03). Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor B.3. atas Laporan Keuangan Depdagri Tahun 2008, Depdagri mengelola empat jenis penerimaan dan dua jenis hibah yang dikelola di luar mekanisme APBN sebesar Rp129,97 miliar, yang terdiri atas penerimaan sebesar Rp121,27 miliar dan hibah sebesar Rp8,70 miliar. Penerimaan sebesar Rp121,27 miliar tersebut, meliputi penerimaan Dana Penunjang Pembinaan, Dana Pasca Sarjana di IPDN, Dana Pendidikan dan Pelatihan di Pusdiklat Regional Bukittinggi, dan Dana Poliklinik di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Malang. Penerimaan tersebut terdiri atas saldo awal Tahun 2008 sebesar Rp52,53 miliar, dan penerimaan Tahun 2008 sebesar Rp68,74 miliar. Pengeluaran Tahun 2008 sebesar Rp31,98
61
miliar, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp89,29 miliar. Sedangkan hibah sebesar Rp8,70 miliar berasal dari United Nation Development Programme (UNDP) diterima oleh empat Unit Eselon 1, dan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diterima oleh Pusdiklat Regional Bukittinggi.
d.
Aset Tetap (Paragraf 04). Sebagaimana diungkapkan jelaskan dalam Catatan C.2.2. atas Laporan Keuangan Departemen Dalam Negeri Tahun 2008, saldo Aset Tetap per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp1.821,05 miliar. Beberapa kelemahan mendasar dalam rancangan dan pelaksanaan SPI atas pengelolaan aset tetap di lingkungan Departemen Dalam Negeri yaitu: (1) inventarisasi dan penilaian kembali atas Aset Tetap yang dilaksanakan oleh Depdagri dan Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Depkeu belum selesai dilaksanakan, sehingga nilai aset tetap per 31 Desember 2008 belum menyajikan nilai yang wajar; (2) rekonsiliasi internal antara Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) di Bagian Keuangan dengan SIMAK BMN di Bagian Umum belum optimal dilaksanakan; (3) aset tetap sebesar Rp611,02 milyar yang bersumber dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum disajikan secara tepat dan akurat, yaitu : (a) belum lengkap dan belum sesuai dengan realiasasi belanja
62
modal Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (b) klasifikasi akun tidak sesuai dengan akun seharusnya, dimana aset yang seharusnya dicatat sebagai peralatan dan mesin masih disajikan sebagai Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); (c) belum semua aset tetap pengadaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dicatat di Neraca dan (4) kelemahan pengendalian atas pencatatan aset tetap sebagai akibat dari kelemahan proses penganggaran, dimana anggaran belanja barang untuk pengadaan aset tetap sebesar Rp5,30 milyar.
e.
Pendapat BPK (Paragraf 05) Karena permasalahan yang diuraikan dalam Paragraf 02 sampai dengan 04 di atas, dan BPK RI tidak dapat melakukan prosedur lain, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan menyatakan pendapat, maka BPK tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Departemen Dalam Negeri Tahun 2008.
Laporan Realisasi APBN dan Neraca Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008 ditunjukan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, sebagai berikut:
63
Tabel 4.1 Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2008 (dalam rupiah) TA. 2008 Uraian
1
Anggaran
Realisasi
Realisasi diatas (dibawah) Anggaran
2
3
4
Pendapatan 146.750.000
94.345.257.146
94.198.507.146
0
0
0
146.750.000
94.345.257.146
94.198.507.146
348.268.258.000
315.262.857.873
(33.005.400.127)
1.847.106.996.000
1.199.217.819.242
(647.889.176.758)
671.950.282.000
375.610.370.412
(296.339.911.588)
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
Belanja Subsidi
0
0
0
Belanja Hibah
0
0
0
3.519.329.955.000
3.412.881.961.942
(106.447.994.058)
Belanja lain-lain
0
0
0
Jumlah Belanja
6.386.655.492.000
5.302.973.009.469
(1.083.682.482.531)
Pendapatan Dalam Negeri Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Bantuan Sosial
Sumber : Laporan Keuangan Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008
64
Tabel 4.2 Neraca per 31 Desember 2008 (dalam rupiah) URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Uang Muka Dari KPPN Pendapatan Yang Ditangguhkan JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan JUMLAH EKUTAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvstasikan Dalam Aset Lainnya JUMLAH DANA INVESTASI JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
JUMLAH
3.310.509.343 88.896.745.771 350.857.795 67.500.000 1.086.789.374 93.712.402.283 95.515.673.512 622.208.751.988 850.661.304.292 63.236.192.847 8.335.365.048 181.088.596.924 1.821.045.884.611
0 44.440.968.344 4.707.524.058 49.148.492.402 1.963.906.779.296
0 3.310.509.343 88.896.745.771 92.207.255.114 92.207.255.114
418.357.795 1.086.789.374 1.505.147.169 1.821.045.884.611 49.148.492.402 1.870.194.377.013 1.871.699.524.182 1.963.906.779.296
Sumber : Laporan Keuangan Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008
65
4.
Analisis Hasil Reviu Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008. Berdasarkan
Laporan
Hasil
Reviu
Laporan
Keuangan
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008 yang telah disajikan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa hal-hal yang terungkap atas kelemahan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri terdapat pada aspek keandalan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kesesuai dalam pelaporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Di dalam Sistem Pengendalaian Intern, kelemahan yang diungkap yaitu:
(1)
keterlambatan
dalam
penyusunan
laporan
keuangan
kementerian; (2) pelaporan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Unit Eselon 1 yang belum berjalan dengan baik; (3) belum optimalnya inventarisasi dan pelaporan aset tetap dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (4) Pencatatan akuntansi untuk aset tetap gedung dan bangunan belum dicatat dalam neraca; (5) saldo kas di Bendahara Pengeluaran belum sepenuhnya didukung dengan bukti setor; dan (6) rekonseliasi internal antara laporan laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan laporan keuangan belum efektif. Sedangkan dalam hal kesesuai pelaporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kelemahan yang diungkap antara lain: (1) aset tetap yang kondisinya rusak berat belum di reklasifikasi ke
66
dalam aset lainnya; (2) perbedaan mutasi tambah aset tetap belum ditelusuri antara realisasi belanja
modal pada Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dengan laporan Barang Milik Negara (BMN); dan (3) terdapat pencatatan aset yang dananya bukan berasal dari APBN.
5.
Analisis Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008 yang telah disajikan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa hal-hal yang terungkap atas kelemahan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dijabarkan di dalam Paragraf 02 dan Paragraf 04, sedangkan pendapat BPK diungkapkan pada Paragraf 05. Pada Paragraf 02, disebutkan bahwa Pengendalian intern atas penyusunan pelaporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan masih lemah, yaitu: (1) terdapat 158 Satker Daerah Penerima Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan (2) konsolidasi berjenjang dalam penyusunan Laporan Keuangan Eselon1 masih belum optimal, dimana Laporan Keuangan yang dikirimkan oleh satuan kerja daerah penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak selalu tepat waktu dan tidak selalu lengkap datanya.
67
Pada Paragraf 04, disebutkan beberapa kelemahan mendasar dalam rancangan dan pelaksanaan SPI atas pengelolaan aset tetap di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yaitu: (1) inventarisasi dan penilaian kembali atas Aset Tetap yang dilaksanakan oleh Depdagri dan Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Depkeu belum selesai dilaksanakan, sehingga nilai aset tetap per 31 Desember 2008 belum menyajikan nilai yang wajar; (2) rekonsiliasi internal antara Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) di Bagian Keuangan dengan SIMAK BMN di Bagian Umum belum optimal dilaksanakan; dan (3) aset tetap sebesar Rp611,02 milyar yang bersumber dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum disajikan secara tepat dan akurat. Pada Paragraf 05, dinyatakan bahwa BPK tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Departemen Dalam Negeri Tahun 2008. Hal tersebut didasarkan pada permasalahan yang diuraikan dalam Paragraf 02 dan Paragraf 04 di atas, dan BPK RI tidak dapat melakukan prosedur lain, serta lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan menyatakan pendapat.
68
B. Pembahasan Perbandingan
Hasil
Reviu
dengan
Audit
Laporan
Keuangan
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008. Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Hasil Audit Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008 dapat dibandingkan sebagai berikut:
Tabel 4.3 Perbandingan Hasil Reviu dengan Hasil Audit No Hasil reviu 1 Seluruh komponen terlambat menyajikan Laporan Keuangan, hal tersebut mengakibatkan keterlambatan penyusunan Laporan Keuangan Departemen Dalam Negeri. 2
3
4
Pelaporan Dana Dekonsentrasi dari Satuan Kerja penerima Dana Dekonsentrasi ke Unit Eselon I Departemen Dalam Negeri sebagai Pembina Dana Dekonsentrasi belum berjalan dengan baik, sehingga Realisasi Keuangan dan Aset belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini terjadi pada 6 komponen, yaitu Inspektorat Jenderal, Ditjen Kesbangpol, Ditjen PUM, Ditjen PMD, Ditjen Otda, dan Ditjen Bina Bangda. Aset Tetap yang berasal dari pengadaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum sepenuhnya terinventarisasi dan dicatat dalam Laporan BMN.
Hasil audit Terdapat 158 Satker Daerah Penerima Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Konsolidasi berjenjang dalam penyusunan Laporan Keuangan Eselon-1 masih belum optimal, dimana Laporan Keuangan yang dikirimkan oleh satuan kerja daerah penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak selalu tepat waktu dan tidak selalu lengkap datanya.
Inventarisasi dan penilaian kembali atas Aset Tetap yang dilaksanakan oleh Depdagri dan Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Depkeu belum selesai dilaksanakan. Pencatatan akuntansi untuk Aset Tetap Rekonsiliasi internal antara Sistem Gedung dan Bangunan belum dicatat Akuntansi Keuangan (SAK) di dalam Neraca. Bagian Keuangan dengan SIMAK BMN di Bagian Umum belum optimal dilaksanakan.
69
No Hasil reviu Hasil audit 5 Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Aset tetap sebesar Rp611,02 milyar dalam Neraca belum seluruhnya didukung yang bersumber dari dana dengan bukti setor sisa Uang Persediaan. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum disajikan secara tepat dan akurat yaitu : (a) belum lengkap dan belum sesuai dengan realiasasi belanja modal Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (b) klasifikasi akun tidak sesuai dengan akun seharusnya, dimana aset yang seharusnya dicatat sebagai peralatan dan mesin masih disajikan sebagai Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); (c) belum semua aset tetap pengadaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dicatat di Neraca dan (4) kelemahan pengendalian atas pencatatan aset tetap sebagai akibat dari kelemahan proses penganggaran, dimana anggaran belanja barang untuk pengadaan aset tetap sebesar Rp5,30 milyar. 6 Rekonsiliasi Internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan belum efektif. 7 Aset Tetap yang kondisinya rusak berat belum direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya – Aset Lain-lain 8 Terdapat perbedaan mutasi tambah Aset Tetap yang belum dapat ditelusuri antara Realisasi Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan BMN. 9 Terdapat pencatatan aset yang berasal dari dana diluar APBN atas pengelolaan dana penunjang pendidikan dan program pasca sarjana pada Laporan Keuangan IPDN sebesar Rp.8.634.433.666,00.
Berdasarkan Tabel 4.3, dapat kita lihat Hasil Reviu dan Hasil Audit Atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008. Jika kita amati lebih jauh, maka kita bisa melihat ada beberapa hal yang
70
termuat pada hasil reviu laporan keuangan termuat kembali pada hasil audit BPK, antara lain dalam hal: a.
Pelaporan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang belum berjalan dengan baik.
b.
Inventarisasi dan pencatatan Aset Tetap atas dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang belum baik.
c.
Penyusunan laporan keuangan yang tidak tepat waktu.
d.
Rekonsiliasi antara laporan keuangan (SAI) dengan laporan barang (SIMAK BMN) belum optimal. Hal-hal yang disebutkan diatas merupakan temuan-temuan BPK
yang sifatnya sangat signifikan di dalam memberikan opini audit atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri. Apabila saran (rekomendasi) dari pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008 segera ditindaklanjuti sehingga laporan keuangan yang akan diaudit oleh BPK merupakan laporan keuangan yang telah direviu dan telah ditindaklanjuti semua saran (rekomendasi), maka opini disclaimer BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2008 akan dapat dihindari. Dengan demikian, kita bisa melihat dengan jelas bahwa betapa pentingnya pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan opini audit BPK.
