BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Penyampaian Laporan Keuangan Perwakilan ke Pusat Sebelum membahas mengenai penyebab keterlambatan, penulis akan menjabarkan mengenai sistem penyampaian Laporan Keuangan oleh Perwakilan ke pusat mulai awal transaksi hingga penyusunan Laporan Keuangan. Pada mulanya transaksi pengeluaran yang ada segera diinput kedalam SIMKeu (Sistem Informasi Manajemen Keuangan) realtime. Dan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya SPP (Surat Perintah Pembayaran) dapat diterbitkan dari SIMKeu tesebut. SPP dan SPJK (Surat Pertanggungjawaban Keuangan) segera dikirim ke pusat khususnya Bagian Pengendalian Biro Keuangan. Kemudian bagian pengendalian segera menguji SPP dan selanjutnya menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar). SPM tersebut kemudian dikirim ke KPPN. Di KPPN, SPM kembali di uji dan jika disetujui maka akan segera diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Kemudian SP2D tersebut kembali dikirim ke bagian pengendalian dan dari bagian pengendalian segera diteruskan ke bagian perhitungan anggaran. Bagian perhitungan anggaran biasanya merekap kembali SP2D yang telah diterima untuk membuat Laporan Keuangan Kemlu dan mengirimkannya kembali ke Perwakilan. Perwakilan yang telah menerima SP2D dari pusat segera menginput kedalam SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran). Yang diinput ke dalam SAKPA adalah belanja pegawai (51) dan belanja barang (52). Untuk
belanja modal (53) diinput kedalam SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). Namun pada akhir bulan akan dilakukan rekonsiliasi antara SAKPA dan SIMAK-BMN. Sehingga didalam SAKPA sudah mencakup belanja pegawai, belanja barang serta belanja modal. Untuk kemudian disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Perwakilan. Terkait dengan peraturan yang menyatakan bahwa tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya satker harus datang langsung ke KPPN untuk melakukan rekonsiliasi, jika satker Perwakilan harus melakukan hal tersebut dirasa sangat sulit karena kendala jarak dan waktu, sehingga untuk mengatasinya bagian perhitungan anggaran yang telah menginput SP2D ke dalam SAKPA Perwakilan yang akan mewakili satker Perwakilan untuk melakukan rekonsiliasi. Berkaitan dengan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) yang juga merupakan dokumen sumber untuk menyusun Laporan Keuangan merupakan produk akhir dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang telah disetorkan ke kas negara. PNBP Perwakilan dikirimkan oleh Perwakilan ke bendahara penerima di Jakarta. Bendahara penerima merumuskan setoran tersebut dengan membuat SSBP yang selanjutnya disetorkan ke kas negara. Selanjutnya SSBP tersebut dikirim ke Perwakilan sebagai bahan pembuatan Laporan Keuangan Perwakilan. SSBP juga ditembuskan ke Bagian Perhitungan Anggaran di Biro Keuangan sebagai unit pembuat Laporan Keuangan Kemlu.
Bagan 4.1. Alur Dokumen Sumber Perwakilan RI dalam Menyusun Laporan Keuangan
PERWAKILAN KIRIM (SPP)
KIRIM
(setelah dok sumber lengkap, disusun lap keu) KEMBALIKAN
KIRIM
KIRIM
KPPN Menerbitkan SP2D REKON
PERWAKILAN SETOR : A. PNBP FUNGSIONAL : - 423231 (pemb. Srt perj RI) - 423232 (Jasa Pengu dok kons) - 423239 (pend Lain-lain dr LN) B. SISA UP : - Sisa UP Perwakilan - Sisa UP ABT - Sisa UP Pers. Resmi - Cicilan Persekot resmi
PENGENDALIAN ANGGARAN DIAJUKAN (SPM) & Penolakan
SETOR
KIRIM
PELAKSANAAN ANGGARAN MENERIMA SETORAN PNBP & SISA UP (DIBUAT SSBP)
Sumber: Modul diklat Bendaharawan Keuangan
KIRIM
PERHITUNGAN ANGGARAN Menyusun Laporan Keuangan (SPM/SP2D & SSBP) Diproses dalam Aplikasi SAKPA Perwakilan untuk Direkonsiliasi dg KPPN
Bagan 4.2. Proses Penginputan Dokumen Sumber terhadap Laporan Keuangan Satker Perwakilan
DOKUMEN SUMBER LRA/LRAB
•
PROSES LRA/LRAB & LRA PENDAPATAN
DIPA/POK
•
REVISI DIPA/POK
•
SPM/SP2D UP
•
SPM/SP2D PENGELUARAN BELANJA
DOKUMEN SUMBER NERACA JURNAL NERACA
•
SALDO KAS BESI
•
PNBP/MENKEU (DRK)
•
BPPR MINUS (-)
REKAM
NERACA
(DOKUMEN SUMBER)
VERIFIKASI
CETAK RTH
(DG DOKUMEN SUMBER-NYA) SETIAP BULAN
DOKUMEN SUMBER LRA PEND
•
ESTIMASI PENDAPATAN
•
SSBP FUNGSIONAL (423….)
•
SSBP NON
DOKUMEN SUMBER LAPORAN BMN
•
POSTING
SETIAP ADA PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN DOKUMEN/DATA
CaLK
REKONSILIASI
- DG KPPN (SETIAP BULAN) - REAL BEL. MODAL ( DG PENCATATAN SIMAK BMN (SETIAP BULAN)
KIRIM ADK
KE KPPN
JURNAL NERACA
- KAS BESI (ASET LAIN-LAIN) - BPPR (PIUTANG BKN PAJAK LAINNYA - PENERIMAAN MENKEU/PNBP
PERSEDIAAN
•
KDP
•
TANAH, PERALATAN DAN MESIN
•
DLL
Sumber: Modul diklat Bendaharawan Keuangan B. Penyebab Keterlambatan Secara Umum Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, beberapa satker Perwakilan RI di luar negeri yang merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) terlambat menyampaikan Laporan Keuangan tahun anggaran 2009 ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemlu di Jakarta sebagai UAKPA tingkat
Eselon 1 (UAKPA-E1) sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 20 Januari 2010. Bahkan terlebih lagi menurut temuan BPK sampai dengan tanggal 9 April 2010 masih terdapat sebanyak 32 Perwakilan yang belum mengirimkan Laporan Keuangannya. Banyak hal yang menyebabkan hal tersebut sampai terjadi, secara umum diantaranya : 1. Liburan perayaan natal di beberapa negara yang lebih cepat dari tanggal 25 Desember dan berakhir pada bulan Januari yang menyebabkan BPKRT kesulitan untuk melakukan cut off untuk tutup buku pada akhir tahun. Hal ini juga menyebabkan Laporan Keuangan mengalami kendala dalam penyusunan, karena bisa saja selama periode libur natal tersebut banyak terjadi transaksi uang masuk ke bank yang memaksa BPKRT untuk belum melakukan tutup buku ditambah dengan permasalahan dimana bank biasanya tutup sehingga BPKRT harus mencari tahu apakah benar ada transaksi masuk. Hal ini cukup menyulitkan kapan BPKRT harus melakukan tutup buku. 2. Letak geografis beberapa Perwakilan yang cukup jauh menimbulkan hambatan waktu dan jarak yang mengakibatkan kesuliatan untuk mengirimkan Laporan Keuangan ke Pusat. Kendala yang dihadapi adalah lamanya perjalanan dokumen. Selain itu ada beberapa Perwakilan yang kondisinya memang jauh bahkan dari pusat kota Negara setempat, hal ini juga menjadi kendala dalam pengiriman dokumen. Pusat pun mengalami hal yang sama karena bisa saja pusat telah mengirimkan dokumen tepat waktu namun karena lamanya perjalanan mengakibatkan dokumen terlambat sampai ke pusat.
3. Data-data (dokumen sumber) yang belum lengkap dikirim oleh pusat mengakibatkan BPKRT kesulitan untuk membuat Laporan Keuangan. Untuk menyusun suatu Laporan Keuangan Perwakilan adalah SPM/SP2d serta SSBP, namun seringkali pusat terlambat menyampaikan sehingga Perwakilan kesulitan untuk menyusun Laporan Keuangan. Terkait masalah ini sebenarnya ada hubungannya dengan letak geografis Perwakilan yang jauh sehingga semakin jauh jarak Perwakilan maka semakin memakan waktu dalam pengiriman dokumen. 4. Kurangnya SDM dalam menyelesaikan Laporan Keuangan. Biasanya dalam satu Perwakilan hanya terdapat seorang BPKRT (hanya Perwakilan besar yang memiliki dua orang BPKRT) yang harus membuat semua laporan termasuk Laporan Keuangan, barang dsb. Hal tersebut menyebabkan BPKRT kesulitan untuk menyelesaikan Laporan Keuangan. Selain itu besarnya volume pekerjaan yang ada di Perwakilan sangat mempengaruhi dalam penyelesaian Laporan Keuangan. 5. Alasan terakhir adalah lambannya kinerja BPKRT di Perwakilan karena tidak memahami kewajibannya sebagai BPKRT, seperti menunda pekerjaan sehingga pekerjaan bertumpuk dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sebenarnya ini merupakan hal yang krusial dimana permasalahanpermasalahan diatas dapat dicegah jika pekerjaan yang ada diselesaikan dengan baik.
C. Penyebab Keterlambatan pada Beberapa Satker Perwakilan Penyebab keterlambatan yang telah disebutkan diatas tidak sepenuhnya diakui oleh satker Perwakilan di luar negeri maupun oleh biro keuangan. Karena tiap Perwakilan memiliki alasannya masing-masing yang menyebabkan keterlambatan terjadi. 1. Perwakilan KBRI Riyadh Kasus yang terjadi di Perwakilan Riyadh yang mengirim berita faksimili dengan isi berita mengalami kendala dalam membuat Laporan Keuangan tahun anggaran 2009 dikarenakan data-data yang diinput belum sepenuhnya didapatkan. Data-data tersebut adalah SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pengiriman remise/UP triwulan I s/d IV TA 2009 serta SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) periode Januari s/d Desember 2009. Namun pusat (biro keuangan) pun telah membalas kawat tersebut dengan isi berita bahwa data-data bulan Januari s/d Juli 2009 telah disampaikan langsung kepada BPKRT Perwakilan tersebut (tanda terima ada di biro keuangan) pada saat bimbingan teknis (bimtek) sakpa tanggal 30 Agustus s/d 4 September 2009 berupa hard copy SPM/SP2D, SSBP, Register Transaksi Harian (RTH), SPM/SP2D UP (remise) dan CD yang berisi hasil rekaman data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Perwakilan bersangkutan. Sedangkan data-data bulan Agustus s/d Desember 2009 telah dikirimkan via email pada tanggal 20 Januari dan 24 Februari 2010. Untuk kasus ini perwakalian mengakui apa yang diungkapkan itjen mengenai dokumen sumber yang belum lengkap dikirim oleh pusat, namun pusat membantahnya. Tetapi jika dilihat tanggal pengiriman dokumen tahap kedua,
yaitu tanggal 20 Januari dan 24 Februari 2010 bisa dikatakan pusat memang terlambat mengirimkannya, sehingga tidak mengherankan jika Perwakilan Riyadh terlambat menyampaikan Laporan Keuangan yang harus dikirim ke pusat sebelum tanggal 20 Januari 2010. 2. Perwakilan di Kanada Untuk kasus Perwakilan yang ada di Kanada sedikit berbeda. Di Kanada terdapat tiga satker Perwakilan, yaitu Ottawa, Toronto dan Vancouver. Dari ketiganya hanya Ottawa yang memiliki Pusat Komunikasi (Puskom) di kantor Perwakilan sehingga ketika SP2D dan SPM telah dikirim oleh pusat ke Perwakilan berupa kawat hanya Ottawa yang menerima dan dua satker lainnya harus mengambil sendiri ke Ottawa. Dan karena hal tersebut hanya Perwakilan Ottawa yang tidak terlambat menyampaikan Laporan Keuangan. Seringkali Perwakilan Vancouver dan Toronto terlambat mengetahui bahwa SP2D dan SPM sudah dikirim oleh pusat ke Perwakilan dan mengatakan bahwa pusat terlambat mengirim. Di sini terjadi kesalahpahaman antara Perwakilan dengan pusat. Jika hal yang seperti ini terjadi tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Perwakilan ataupun pusat. 3. Perwakilan KBRI Bangkok Senada dengan Perwakilan Riyadh, KBRI bangkok mengungkapkan bahwa peyebab keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan adalah karena dokumen sumber terlambat dikirimkan oleh Pusat. Namun Perwakilan Bangkok tidak menjelaskan lebih dalam apa penyebab keterlambatan pengiriman dokumen sumber tersebut. Secara umum bisa dikatakan penyebab keterlambatan pada kasus
Perwakilan Bangkok ada di pusat. Terkait dengan lambannya kinerja BPKRT, diungkapkan bahwa BPKRT telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga memang hanya masalah keterlambatan penyampaian dokumen sumber oleh pusatlah yang mengakibatkan Laporan Keuangan menjadi telat. 4. Perwakilan KBRI Kuala Lumpur Untuk Perwakilan di Kuala Lumpur pun memiliki kasus yang berbeda. Faktor geografis diungkapkan sebagai penyebab keterlambatan. Keterlambatan disebakan karena seringkali adanya kemungkinan pesawat terbang dua minggu sekali sehingga pengiriman dokumen menjadi terlambat. Namun Kuala Lumpur mengungkapkan pihak pusat tidak pernah terlambat menyampaikan dokumen sumber berupa SPM/SP2D dan SSBP, hanya saja dokumen tersebut sampai di Perwakilan terlambat dikarenakan masalah geografis tersebut. Selain itu masalah SIMkeu juga menjadi penyebab keterlambatan. Setiap adanya transaksi yang terjadi segera diinput kedalam SIMKeu, sehingga awal bulan berikutnya SPP sudah bisa dikirm ke pusat. Namun seringkali terjadi kesalahan dalam penginputan kedalam SIMKeu yang pada akhirnya memperlambat penerbitan SPP. Kesalahan disebabkan bukan karena sistem dari SIMKeu itu sendiri, namun lebih karena human error. Terkait dengan kurangnya SDM dirasa bukan penyebab keterlambatan. Diungkapkan bahwa terkait jumlah BPKRT yang ada di Perwakilan hanya satu maka volume transaksi tidak sebesar Perwakilan yang memiliki BPKRT dua orang. Selain itu jumlah pegawai setempat yang cukup banyak. BPKRT memiliki lima
orang pegawai setempat yang memiliki peranan masing, antara lain kasir, kasir cek, operator simkeu dan umum. Jika dihubungkan dengan perayaan natal yang mengakibatkan BPKRT sulit untuk melakukan cut off tutup buku juga bukan merupakan penyebab keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan. Pengaruh hanya pada pengiriman SIAR (Sisa Anggaran) yang terlambat karena bank tutup lebih awal sebelum natal. Secara umum bisa dikatakan, penyebab keterlambatan memang berasal dari Perwakilan sendiri bukan dari pusat. Penyebabnya secara umum karena faktor geografis serta permasalahan human error. Jika dihubungkan dengan kinerja BPKRT, Perwakilan mengungkapkan kinerja sudah baik dan tidak ada masalah. 5. Perwakilan KBRI Tokyo KBRI Tokyo mengungkapkan penyebab keterlambatan sudah bisa terlihat dari alur pembuatan SPP hingga penerbitan SP2D oleh KPPN. Di Tokyo, BPKRT melakukan tutup buku pada tanggal 31 Desember 2010 karena adanya kasus yang akan dijelaskan selanjutnya, dan baru mengirimkan SPP tersebut melalui kawat. Karena akhir tahun biasanya pusat, yaitu bagian pengendalian baru akan menerima pada pada awal tahun. Untuk kemudian bagian pengendalian tersebut membuat SPM dan mengirimkannya ke KPPN. Dan selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D untuk kemudian baru dikirim ke Perwakilan setelah diterima oleh bagian pengendalian. Hal tersebut cukup memakan waktu karena prosesnya tidak sebentar. Terkait hal ini pernah terjadi kasus pada tahun 2009, yaitu adanya selisih antara saldo menurut Perwakilan dan saldo yang ada di pusat. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya SPP yang hilang, entah kelalaian pusat atau Perwakilan yang merupakan human error.
Sehingga Perwakilan yang merasa sudah membelanjakan, namun menurut pusat belum. Hal seperti ini juga membuat Laporan Keuangan terlambat disusun. Kasus lainnya terkait dengan liburan perayaan natal sebelum tanggal 25 desember. Kasus yang terjadi adalah adanya rekening yang baru masuk tanggal 31 desember, sedangkan bank sudah tutup sejak tanggal 24 desember. Sedikit keberuntungan karena kepala Bank BNI di Tokyo bisa membantu dengan memberi tahu bahwa ada uang yang masuk pada tanggal 31 desember tersebut. Karena hal ini, kegiatan tutup buku menjadi tertunda karena ada tambahan uang masuk. Kejadian seperti ini yang juga menyebabkan keterlambatan pembuatan Laporan Keuangan karena Laporan Keuangan yang sudah dibuat dari tanggal 24 Desember harus diubah lagi karena adanya uang masuk tanggal 31 Desember. Jika diliat dari kasus yang pertama bisa dikatakan pengaruh geografis juga menjadi kendala. Faktor jarak antara pusat dengan Perwakilan sangat mempengaruhi di dalam penyusunan Laporan Keuangan karena dokumendokumen yang harus dikirim bukti fisiknya, sehingga semakin jauh jarak antara Perwakilan dengan pusat maka semakin memakan waktu. Terkait dengan rekonsiliasi antara SAKPA dan SIMAK diakhir tahun juga menjadi penyebab karena cukup susah untuk menggabungkan item-item yang sangat banyak. Hal terakhir adalah berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia yang ada di KBRI Tokyo. Volume pekerjaan yang sangat besar ditambah dengan personel yang kurang maka dirasa sangat mempengaruhi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu. Bisa dikatakan Perwakilan memang membutuhkan
tambahan personel yang terkait dengan pengelola keuangan atau administrasi. 6. Perwakilan KBRI Beijing Untuk kasus yang ada di Beijing, penyebab keterlambatan salah satunya dikarenakan adanya serah terima jabatan yang dilakukan oleh BPKRT lama kepada BPKRT yang baru. Membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanaakan proses penyerahan pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh BPKRT yang lama kepada yang baru. Selain itu diakui bahwa pengiriman SP2D dari pusat datangnya selalu terlambat sehingga menghabat penginputan pada SAKPA dan SIMAK. Selama ini SP2D selalu dikirim melalui DHL, dalam bentuk rekapan dan telah diketik ulang oleh biro keuangan sehingga besar kemungkinan terjadinya salah ketik dan fotokopian tidak terbaca dan juga terjadi keterlambatan sampainya dokumen di Perwakilan. Hal tersebut membuat pusat harus mengirim ulang yang tentu saja memakan waktu yang tidak sebentar. Terjadinya kesalahan pengetikan biasanya karena human error. Hal lain yang menghambat penyusunan Laporan Keuangan adalah masalah revisi anggaran dan ABT (Anggaran Biaya Tambahan) dana ex PNBP yang sudah diajukan namun tidak selalu bisa ditangani oleh pusat. Biasanya Perwakilan telah mengirimkan berkas pengajuan revisi anggaran dan ABT pada awal tahun, tetapi pusat mengirim surat balasan dengan menuliskan ’terkait dengan keterlambatan..’ yang baru datang bulan oktober. Dan hal ini akan menyulitkan Perwakilan karena batas waktu untuk revisi anggaran adalah bulan oktober. Hal tersebut menunjukkan tidak semua penyebab keterlambatan
penyampaian Laporan Keuangan berasal dari Perwakilan saja karena banyak proses ataupun prosedur terkait keuangan yang terhambat di pusat. Di KBRI Beijing, tugas yang dilaksanakan oleh dua BPKRT sangat banyak. Bahkan BPKRT perlengkapan sangat jarang berada di tempat dikarenakan banyaknya permintaan perbaikan ataupun permintaan kebutuhan barang yang harus ditangani. Untuk idealnya jam kerja di Beijing adalah jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Tapi pada prakteknya sebagian besar staf administrasi yang terdiri dari BPKRT dan pegawai setempat yang membantu, pulang paling cepat jam setengah 7 malam. Hal ini karena besarnya volume pekerjaan setiap harinya. Namun pegawai setempat yang membantu bekerja dengan cekatan, sehingga masalah kurangnya sumber daya manusia tidak menjadi kendala dalam pembuatan Laporan Keuangan. Jika dihubungkan dengan libur perayaan natal dan tahun baru, banyak bank maupun kantor pos yang tutup selama satu minggu penuh, sehingga mengakibatkan keterlambatan penyetoran SIAR, namun hal tersebut tidak berpengaruh dalam penyusunan Laporan Keuangan.
D. Analisis Penyebab Keterlambatan Setelah mengetahui penyebab keterlambatan di beberapa Perwakilan RI, yaitu KBRI Riyadh, Perwakilan di Kanda, KBRI Bangkok, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Tokyo serta KBRI Beijing akan penulis lakukan analisa yang lebih mendalam mengenai penyebab-penyebab kunci keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan satker Perwakilan ke pusat.
1.
Keterlambatan Penyampaian Dokumen Sumber Dari hasil pembahasan diatas terlihat bahwa kendala yang dirasakan oleh
sebagian besar satker Perwakilan dalam menyusun Laporan Keuangan adalah terlambatnya dokumen sumber yang dikirimkan oleh Perwakilan. Hal tersebut terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya karena masalah jarak antara pusat dan Perwakilan yang jauh sehingga memakan waktu yang lama hingga dokumen sumber sampai di Perwakilan. Seperti yang terjadi di Perwakilan Kuala Lumpur yang menyatakan bahwa jaraklah yang menjadi masalah, sedangkan pusat sudah tepat waktu mengirimkannya. Senada dengan yang dipaparkan oleh Perwakilan Tokyo yang mentakan semakin jauh jarak antara Perwakilan dengan pusat makan akan semakin memakan waktu yang lama dalam pengiriman dokumen. Selain itu jika dokumen sumber dikirim melalui kawat, bagi Perwakilan yang tidak memiliki pusat komunikasi maka hal ini pun akan menjadi masalah. Hal ini yang terjadi di Kanada. Kuarangnya koordinasi dengan pusat akan menyebabkan kesalahpahaman antara pusat dengan Perwakilan. Pusat merasa telah mengirim namun Perwakilan merasa belum menerima. Namun jika melihat dari kasus Perwakilan di Riyadh, bisa dikatakan memang pusat terlambat menyampaikan dokumen sumber karena baru tanggal 20 Januari dokumen sumber tahap dua dikirimkan melalui email, padahal tanggal tersebut adalah batas maksimal Perwakilan menyampaikan Laporan Keuangan ke pusat. Seperti halnya Perwakilan Bangkok yang mengungkapkan bahwa penyebab keterlambatan pengiriman dokumen sumber memang ada di pusat.
Terkait dokumen sumber ini akan menjadi masalah sebab memang karakteristik satker Perwakilan RI di luar negeri berbeda dengan satker-satker yang ada di Indonesia. Idealnya di Indonesia mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan dan pelaporan keuangan di lakukan oleh satker itu sendiri. Begitupun dalam membuat SPP hingga SP2D diterbitkan oleh KPPN semuanya dilakukan oleh satker. Tetapi dikarenakan di luar negeri tidak terdapat KPPN maka pembuatan SPM dilakukan oleh pusat serta penerbitan SP2D juga dilakukan di KPPN di Indonesia. Berikut alur pembuatan SPP sampai dengan SP2D : 1. HOC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat SPP untuk di kirim ke pusat yang dapat dicetak dari SIMKeu. 2. SPP yang telah diterima oleh pusat diuji dahulu untuk kemudian dibuatkan SPM dan dikirim ke KPPN. Hal tersebut dilakukan oleh Bagian Pengendalian Anggaran pada Biro Keuangan yang memang khusus menangani Perwakilan. 3. KPPN menerima SPM yang telah dikirim tadi dan menuji apakah terdapat kesalahan. Jika tidak terdapat kesalahan maka SP2D dapat diterbitkan untuk kemudian dikirim kembali ke Bagian Pengendalian Anggaran. 4. Bagian Pengendalian Anggaran yang telah menerima SP2D dari KPPN meneruskan kepada bagian perhitungan anggaran untuk segera mengirimkan SP2D tersebut ke Perwakilan dalam bentuk kawat yang berkoordinasi dengan Puskom di pusat ataupun melalui jasa pengiriman seperti DHL. Jika melihat alur tersebut maka potensi keterlambatan akan selalu ada jika tidak diantisipasi sebelumnya. Hal tersebut terjadi pada Perwakilan Tokyo yang mengungkapkan
alur
tersebut
bisa
menyebabkan
keterlambatan
karena
tahapannya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang lama serta ditambah dengan masalah jarak yang telah dijelaskan sebelumnya. Dokumen sumber lainnya adalah SSBP. SSBP merupakan rumusan dari penyetoran PNBP yang dilakukan oleh Perwakilan. Dalam penerbitan SSBP sering mengalami kendala dikarenakan Perwakilan mengirimkan PNBP dalam ”gelondongan”, yaitu PNBP tidak dirinci sehingga tidak jelas PNBP dari mana saja dan apakah termasuk fungsional atau non fungsional. Hal tersebut menyulitkan pusat membuat SSBP dan menyetorkannya ke kas negara. Namun pada tahun anggaran 2009 tidak ada permasalahan dengan PNBP yang dikirim ”gelondongan”. Tetapi hal ini tetap menjadi perhatian agar ke depannya memang tidak ada masalah dalam pengiriman PNBP dan juga dalam menerbitkan SSBP. Jadi bisa disimpulkan bahwa terkait masalah keterlambatan penyampaian dokumen sumber oleh pusat tidak sepenuhnya salah Perwakilan dan juga pusat. Namun tidak memungkiri pusat pun memiliki andil dalam permasalahan ini. Sehingga jika masalah dokumen menjadi penyebab sebaiknya dilakukan koordiansi yang lebih baik antara pusat dengan Perwakilan, maupun di pusat sendiri, yaitu antar bagian dalam biro keuangan untuk meminimalisir waktu yang terbuang. 2.
Masalah Geografis Perwakilan Masalah geografis Perwakilan tidak dapat dipisahkan dengan masalah
pengiriman dokumen, baik dokumen yang dikirim dari pusat maupun dari Perwakilan. Hal tersebut sebenarnya bukan menjadi masalah yang berat jika bisa memanfaatkan tekhnologi yang ada. Kemlu sendiri memiliki Pusat Komunikasi
(Puskom) baik di Perwakilan maupun pusat. Jika Perwakilan merasa dengan mengirimkan dokumen melaui jasa pengiriman akan memakan waktu yang lama, sebaiknya dikirim melalui brafaks yang bisa dirahasiakan baru kemudian dokumen asli menyusul. Begitupun sebaliknya dari pusat ke Perwakilan. 3.
Human Error atau Kelalaian Manusia Dibeberapa Perwakilan yang telah dibahas sebelumnya, masalah human
error juga menjadi penyebab keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan. Ijten Kemlu tidak menyebutkan hal ini sebagai penyebab keterlambatan, namun menurut hasil wawancara penulis dengan pihak Perwakilan, diwakili oleh BPKRT selaku pengelola keuangan mengatakan hal ini menjadi masalah. Seperti halnya di KBRI Kuala Lumpur. BPKRT menyatakan bahwa kesalahan dalam menginput transaksi sering terjadi. Hal ini semata dikarenakan kelalaian pegawai setempat. Jika hal ini terjadi maka akan memperlambat Perwakilan untuk menerbitkan SPP yang pada akhirnya akan memperlambat KPPN untuk menerbitkan SP2D berdasarkan alur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terkait dengan kelalaian manusia, KBRI Tokyo pun merasakan hal yang sama. Salah satu kasus yang terjadi adanya selisih saldo antara pusat dengan Perwakilan yang disebabkan adanya SPP yang hilang. Hilangnya dokumen tersebut tidak ada yang tahu apakah hilang di pusat ataupun di Perwakilan. Namun yang jelas, Perwakilan merasa telah membelanjakan anggaran tetapi menurut pusat belum. Hal seperti ini pada akhirnya memerlambat penyusunan Laporan Keuangan.
Perwakilan Beijing pun mengungkapkan bahwa human error juga menjadi penyebab keterlambatan, namun yang melakukan adalah pihak pusat. Dokumen sumber berupa SP2D yang dikirimkan oleh bagian perhitungan anggaran biasanya diketik ulang dalam bentuk rekapan. Angka yang diketik terkadang salah sehingga memaksa pusat untuk memperabikinya dan mengirimkan kembali ke Perwakilan. Hal ini berpengaruh besar bagi Perwakilan untuk membuat Laporan Keuangan. Dilihat dari pnyebab human error ini, baik pusat maupun Perwakilan sama-sama melakukan. Hal ini dapat dikurangi dengan pengawasan dan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh atasan. 4.
Permasalahan Sumber Daya Manusia Sebagian besar Perwakilan yang diteliti mengatakan bahwa kurangnya
sumber daya manusia bukanlah masalah walaupun volume pekerjaan yang ada sangat besar. Seperti yang diungkapkan oleh KBRI Beijing yang mengatakan bahwa memang volume pekerjaan sangat besar namun pegawai setempat yang ada telah bekerja dengan baik sehingga tidak dirasa menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan. Sedikit berbeda dengan KBRI Kuala Lumpur yang mengungkapkan bahwa volume pekerjaan yang ada disana tidak terlalu besar ditambah dengan pegawai setempat yang cukup untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini bertolak belakang dengan KBRI Tokyo yang menyatakan bahwa Perwakilan memang kekurangan personel dan sebaiknya ditambah dikarenakan volume pekerjaan yang sangat besar. Hal ini cukup mempengaruhi dalam pembuatan Laporan Keuangan.
Jika dilihat dari kasus yang ada bahwa memang bagi sebagian besar Perwakilan, namun bukan berarti masalah kurang sumber daya manusia tidak menjadi penyebab lambatnya penyusunan keuangan, sehingga sebaiknya bagi Perwakilan yang merasa kekurangan personel ditamah jumlah personelnya agar hal ini tidak menjadi hambatan lagi. 5.
Keterkaitan dengan Masalah Libur Natal yang Panjang Senada
dengan
permasalahan
kurangnya
sumber
daya
manusia,
permasalahan terkait libur natal yang panjang juga tidak menjadi masalah dalam penyusunan Laporan Keuangan. Baru menjadi masalah jika dikaitkan dengan pengiriman SIAR dari Perwakilan ke pusat karena bank ataupun kantor pos tutup. Jika dihubungkan dengan cut off tutup buku, hanya Perwakilan Tokyo saja yang merasa ini menjadi kendala, karena adanya transaksi uang masuk saat libur natal dan hal tersebut mempengaruhi penyusunan Laporan Keuangan yang telah dibuat harus diubah lagi. Bisa dikatakan sebagian besar Perwakilan telah melakukan tutup buku sebelum libur natal atau sebelum tanggal 25 Desember, sehingga Laporan Keuangan sudah bisa disusun. 6.
Lambannya Kinerja BPKRT Dari semua Perwakilan yang diteliti tidak ada satupun yang mengakui
bahwa kinerja mereka kurang baik. Namun suatu kejanggalan jika sampai dengan tanggal 9 April 2010 masih terdapat sebanyak 32 satker Perwakilan, termasuk 6 (enam) satker yang menjadi objek penelitian belum menyampaikan Laporan Keuangan ke pusat. Hal ini menjadi temuan BPK saat melakukan audit atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri. Biro keuangan bagian perhitungan
anggaran sebenarnya sudah mengingatkan Perwakilan mengenai batas waktu penyampaian Laporan Keuangan ke pusat bahkan memberi toleransi sampai masuknya BPK untuk mengaudit, namun tetap saja ke 32 Perwakilan belum mengirimkan Laporan Keuangan. Jika ditilik dari kasus ini, maka penyebabpenyebab sebelumnya yang telah dijabarkan bukanlah penyebab utama. Tidak dipungkiri memang terlmbatnya dokumen sumber juga merupakan penyebab, namun jika dokumen sumber yang sudah dikirim pusat walaupun terlambat sudah sampai di Perwakilan maka tidak ada alasan untuk tidak segera menginput kedalam SAKPA dan segera merekonsiliasi dengan SIMAK dan pada akhirnya Laporan Keuangan dapat disusun dengan cepat dan tidak perlu menunggu sampai BPK melakukan audit. Disinilah BPKRT harus menjalankan kewajibannya dengan baik dengan memberikan kinerja yang baik pula. Hal ini sebenarnya cukup sensitif, tapi jika tidak diperbaiki maka kedepannya hal yang sama akan terus berulang dimana penyampaian Laporan Keuangan akan selalu terlambat. Inti dari permasalahan ini adalah mengenai pemahaman pengelola keuangan Perwakilan tentang arti penting dari Laporan Keuangan, yaitu untuk memberikan informasi penting bagi pengguna Laporan Keuangan. Dalam hal Laporan Keuangan pemerintah salah satu penggunanya adalah masyarakat karena merekalah yang memeberikan dana bagi kinerja pemerintahan, salah satunya satker Perwakilan dalam bentuk pembayaran pajak. Jadi
bisa
disimpulkan
bahwa
Laporan
pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Keuangan
adalah
bentuk
E. Dampak Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Perwakilan Dampak keterlambatan dari penyampaian Laporan Keuangan Perwakilan ke pusat akan mempengaruhi dari kualitas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan. Laporan Keuangan Perwakilan seharusnya sudah sampai ke pusat tanggal 23 Januari 2010, namun sampai dengan tanggal 9 April 2010 masih terdapat 32 Perwakilan yang belum mengirim sehingga Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan tidak dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kualitas penyajian Laporan Keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu : 1. Relevan Laporan Keuangan dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan adanya keterlambatan Laporan Keuangan Perwakilan, menyebabkan Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri secara utuh tidak memuat peristiwa masa kini, yaitu transaksi-transaksi maupun kejadian pada tahun anggaran bersangkutan. Didalam Laporan Keuangan yang relevan harus memiliki umpan balik, dimana informasi harus memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Dengan ketidaklengkapan Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri maka para pengguna tidak bisa mengoreksi
ekspektasi mereka dimasa yang lalu karena Laporan Keuangan belum menggambarkan kondisi seutuhnya atas ekspektasi para pengguna. Selain itu laporan yang relevan harus memiliki manfaat prediktif yang berarti informasi harus dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Hal tersebut juga tidak dapat dilakukan pada Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri dikarenakan kejadian masa kini, yaitu tahun anggaran 2009 tidak bisa dijadikan patokan untuk memprediksi masa yang akan datang karena angka yang tertera belum memuat semua Laporan Keuangan satker. Selanjutnya Laporan Keuangan yang relevan haruslah tepat waktu dimana informasi yang disajikan haruslah tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Hal ini sudah sangat jelas tidak dilakukan karena sebanyak 32 Perwakilan RI terlambat menyampaikan Laporan Keuangan bahkan sampai dengan BPK masuk untuk mengaudit. Hal terakhir berkaitan dengan relevansi Laporan Keuangan adalah lengkap, maksudnya adalah informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakupi semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam Laporan Keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Hal ini juga tidak berlaku dalam Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri karena didalamnya tidak termuat unsur Laporan Keuangan 32 Perwakilan. Namun unsur Laporan Keuangan Kemlu telah disampai secara
lengkap yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan. Bisa dikatakan secara umum Laporan Keuangan Kemenetrian Luar Negeri secara keseluruhan tidak relevan sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perwakilan ke pusat. 2. Andal Sebuah Laporan Keuangan dikatakan andal jika informasi dalam Laporan Keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Penyajian secara jujur maksudnya adalah informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Sebenarnya Laporan Keuangan Kemlu telah disajikan dengan jujur karena memang tidak ada transaksi yang tidak benar hanya saja dengan tidak dikirimkannya Laporan Keuangan Perwakilan menyebabkan Laporan Keuangan Kemlu tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya Laporan Keuangan harus dapat diverifikasi maksudnya adalah informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Laporan Keuangan Kemlu tidak dapat diverifikasi dikarenakan masih belum terdapatnya unsur Laporan Keuangan Perwakilan yang jika telah dimasukkan maka pengujian yang dilakukan
bisa mendapat hasil yang berbeda dengan sebelum Laporan Keuangan Perwakilan dimasukkan. Selain penyajian jujur dan dapat diverifikasi, Laporan Keuangan dikatakan andal apabila memiliki karakteristik netralitas, yaitu informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain. Terkait dengan netralitas, Laporan Keuangan Kemlu sudah cukup netral dan tidak bias yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Karena memang tidak ada pihak yang perlu diuntungkan dari penyusunan Laporan Keuangan Kemlu yang memang ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Secara umum bisa dikatakan Laporan Kemlu tidak cukup andal dikarenakan keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perwailan. 3. Dapat Dibandingkan Selanjutnya penyajian Laporan Keuangan yang baik adalah dapat dibandingkan yang berarti bahwa Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan entitas pemerintah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan
akuntasi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Hal ini tidak dipenuhi oleh Laporan Keuangan Kemlu. Laporan Keuangan Kemlu tahun anggaran 2009 tidak dapat dibandingkan dengan tahun anggaran 2008 maupun dengan Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga lainnya untuk tahun anggaran yang sama karena pada tahun anggaran 2009 Laporan Keuangan Kemlu masih belum menggambarkan kondisi yang sebenernya. Hal tersebut disebabkan masih terdapat 32 satker Perwakilan belum menyampaikan Laporan Keuangannya ke pusat. 4. Dapat dipahami Penyajian Laporan Keuangan yang berkualitas harus dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Jika dikaitkan dengan hal tersebut, Laporan Keuangan Kemlu sudah memenuhinya. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemlu sudah disajikan dengan baik dan dapat dipahami oleh para pengguna, hanya saja belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Tapi bisa disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Kemlu dapat dipenuhi. Jika ditarik kesimpulan terkait dengan teori yang ada mengenai kualitas penyajian Laporan Keuangan secara umum bahwa kualitas penyajian Laporan
Keuangan Kemlu belumlah baik karena beberapa karakteristik kualitatif belum semuanya dipenuhi dikarenakan keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh satker Perwakilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyampaian Laporan Keuangan satker Perwakilan sangatlah penting karena dapat mempengaruhi Laporan Keuangan Kemlu secara keseluruhan.
F. Upaya Mengatasi Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Agar Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri dapat menyajikan Laporan Keuangan dengan baik maka satker Perwakilan harus menyampaikan Laporan Keungan tepat waktu dan agar hal tersebut dapat terwujud diperlukan beberapa upaya, diantaranya : 1. Memahami arti penting Laporan Keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Ini menjadi hal terpenting yang harus dipahami, sebab jika semua unsur pengelola keuangan sudah paham tentang arti penting sebuah Laporan Keuangan maka tidak akan ada lagi permasalahan karena semua akan dikerjakan dengan cepat dan tepat. 2. Memahami kewajiban sebagai amanah yang diemban oleh BPKRT yang harus dijalankan dengan baik dan melakukan semua pekerjaan yang ada dengan tidak menunda-nunda. Hal ini terkait dengan kinerja BPKRT yang kemungkinan cukup lambat sehingga sampai dengan tanggal 9 April 2010 masih belum menyampaikan Laporan Keuangan ke pusat, sedangkan pusat sudah mengingatkan berkali-kali.
3. Selalu meningkatkan kompetensi dan pengetahun terkait dengan tugas BPKRT yang salah satunya adalah membuat Laporan Keuangan dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pusat dan benar-benar memahami apa yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut. Jika dirasa sosialisasi kurang maka sebaiknya dilakukan sosialisasi lebih lanjut. 4. Menerapkan sistem reward and punishment bagi BPKRT. Jika BPKRT masih lambat dalam menyusun Laporan Keuangan maka sebaiknya ditarik ke pusat. Begitupun sebaliknya, jika BPKRT dapat menyelesaikan Laporan Keuangan tepat waktu dan laporan yang ada sesuai dengan kenyataan maka sebaiknya diberikan penghargaan. 5. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pusat mengenai permasalahan yang ada di Perwakilan agar dapat dilakukan pemecahan secepatnya. Jika dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di Kanada dimana terjadinya kesalahpahaman dengan pusat. Perwakilan Vancouver dan Toronto merasa belum menerima dokumen sumber, namun pusat menyatakan sudah mengirimkannya melalui kawat yang dikirimkan ke Puskom yang ada di Perwakilan Ottawa. Hanya karena tidak ada koordinasi hal ini bisa terjadi. 6. Menggunakan tekhnologi informasi yang ada berupa kawat sandi atau fax rahasia/brafaks jika pusat yang ingin mengirimkan dokumen sumber ataupun Perwakilan mengalami kesulitan untuk mengirim Laporan Keuangan dikarenakan kondisi geografis dan jarak. Memang pada akhirnya dokumen asli harus dikirimkan, namun paling tidak dengan mengirim salinannya terlebih Perwakilan bisa menginput dokumen sumber kedalam SAKPA sehingga
Laporan Keuangan bisa dihasilkan, begitupun dengan pusat dapat menyusun Laporan Keuangan Kemlu ketika telah menerima Laporan Keuangan Perwakilan. 7. Sebaiknya jika Perwakilan mengirimkan PNBP harus terinci agar pusat, terutama biro keuangan tidak mengalami kesulitan dalam memilah mana PNBP fungsional dan non fungsional dan dapat sesegera mungkin membuat SSBP dan menyetorkannya ke kas negara. Dan SSBP sebagai salah satu dokumen sumber dalam pembuatan Laporan Keuangan dapat dikirim kembali ke Perwakilan dan Perwakilan dapat segera menyusun Laporan Keuangan. 8. Jika ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sebaiknya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh libur perayaan natal dibeberapa negara yang lebih cepat dari tanggal 25 Desember, sehingga cut off Laporan Keuangan bukan tanggal 31 Desember. Hal tersebut berlaku di Tokyo dan mungkin di negara lainnya yang tidak menjadi objek penelitian, jika memang telah melakukan tutup buku sebelum tanggal 25, untuk transaksi yang terjadi setelah tutup buku biar dijelaskan dalam CaLK sehingga tidak perlu mengubah Laporan Keuangan yang cukup memakan waktu. 9. Dalam kaitan dengan pusat yang sudah terbukti terlambat menyampaikan dokumen sumber agar lebih mempercepat kinerjanya agar dalam menerbitkan SPM dan mengirimkannya ke KPPN untuk mendapat SP2D bisa lebih cepat. KPPN sendiri sudah lebih baik sekarang dengan slogan dua hari selesai hal tersebut menunjukkan bahwa pembuatan SP2D tidak memakan waktu lama.
10. Perlunya pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang sebaiknya dilakukan oleh atasan agar terjadinya human error bisa berkurang. Hal ini mungkin terlihat sepele namun cukup mempengaruhi dalam penyusunan Laporan Keuangan. 11. Dalam masalah kurangnya SDM, memang sebaiknya Perwakilan-Perwakilan dengan volume pekerjaan yang besar dan kekurangan personel untuk dikirim tambahan personel agar pekerjaan apapun dapat cepat selesai.
