BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Pada PT Prima Multi Mineral 1. Rekonsiliasi Laporan keuangan dan Laporan fiskal Pendapatan merupakan objek pajak penghasilan yang berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pad PT Prima Multi Mineral yang mempunyai penghasilan pada tahun 2012 sebesar Rp 3,166,767,500,- atas pendapatan ini perusahaan menerapkan perencanaan pajak dengan menggunakan accrual basis, yaitu pendapatan dibukukan ketika terjadi transaksi penjualan. Penerapan pajak yang dilakukan oleh PT Prima Multi Mineral tidak dapat dipisahkan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menyesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku. Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan pada dasarnya adalah dengan mempertimbangkan aspek perpajakan dan memilih alternatif yang menimbulkan beban pajak yang paling kecil. Berikut adalah laporan laba rugi PT Prima Multi Mineral tahun 2012 setelah menerapkan tax planning :
62
Tabel 4.1 PT Prima Multi Mineral Laporan Rekonsiliasi Laba Rugi Fiskal Tahun 2012 (Dalam Rupiah)
Sumber : Laporan keuangan PT Prima Multi Mineral
Adapun penjelasan dari laporan laba rugi PT Prima Multi Mineral setelah Tax Planing adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan
63
Berdasarkan Pasal 4 UU No 17 tahun 2000; Perubahan ketiga UU PPh 1984 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia. Terdapat dua jenis penghasilan yang diperoleh oleh PT Prima Multi Mineral, yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan berupa penjualan batubara (Coal Sales) dan pendapatan yang diperoleh dari luar kegiatan perusahaan. Atas pendapatan ini perusahaan memperoleh pendapatan sebesar Rp 3,166,767,500,-. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari luar usaha seperti bunga deposito dan keuntungan selisih kur yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 1,570,720,2. Beban usaha, beban ini merupakan biaya biaya yang digunakan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan biaya umum lainnya yang menurut ketentuan perpajakan yang belaku dapat dikurangkan dari penghasilan (deductible expense) yang memenuhi syarat sebagai biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Uraian lengkap atas perencanaan pajak pada beban usaha dapat dijelaskan sebagai berikut : a.
Beban gaji (diatur dalam undang undang PPh pasal 6 huruf a) Sebesar Rp 1,854,994,250,- merupakan akun yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat kepentingan pembayaran gaji karyawan peruahaan. Berdasarkan undang undang PPh pasal 6 huruf a, beban gaji termasuk beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih
64
dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak. Dalam hal ini perusahaan telah benar membiayakan seluruh beban yang berkaitan dengan gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan tanpa unsur PPh di dalamnya.
b. Beban Asuransi (diatur dalam undang-undang PPh pasal 9 ayat 1 huruf e) Beban asuransi sebesar Rp 51,000,000.00 merupakan asuransi yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk setiap bulannya. Maka perusahaan melakukan koreksi atas biaya ini di karenakan beban asuransi merupakan biaya yang di keluarkan oleh perusahaan dalam rangka pemberian natura dan kenikmatan sesuai dengan undang undang pasal 9 ayat (1) huruf e penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. c. Sewa ruangan kantor (diatur dalam pasal 9 ayat 1 undang undang PPh pasal 4 pp 138 tahun 2000) Sewa ruangan kantor sebesar Rp 75,000,000,- merupakan pengeluaran yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan dalam menjalankan kelangsungan
usahanya.
Sesuai
dengan
ketentuan
perpajakan,
pembebanan sewa ruangan kantor digunakan untuk kegiatan
65
operaional
kantor
dalam
rangka
mendapatkan
menagih
dan
memelihara penghasilan usaha. d. Biaya administrasi sebesar Rp 2,867,775,- merupakan biaya yang digunakan untuk keberluan pembukuan yang berkaitan dengan arsip perusahaan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku biaya administrasi di kategorikan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan usaha. e. Beban perlengkapan kantor (Diatur dalam pasal 28 UU KUP) sebesar Rp 88,433,750,- merupakan pos pengeluaran untuk pembelian perlengkapan kantor. Dalam hal ini perusahaan telah membebankan seluruh beban perlengkapan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal atas beban perlengkapan kantor. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan pembebanan beban perlengkapan kantor digunakan untuk operasional
kantor
dalam
rangka
mendapatan,
menagih
dan
memelihara penghasilan usaha. f. Pemeliharaan perlengkapan kantor (Diatur dalam pasal 28 UU KUP) sebesar Rp 42.462.500,- merupakan beban yang digunakan untuk perbaikan dan perawatan inventaris kantor. Sesuai dengan undang undang PPh No 36 Tahun 2008 perusahaan telah melakukan hal yang benar dan tidak melanggar peraturan perpaakan dengan membiayakan seluruh beban pemeliharaan peralatan kantor yang digunakan untuk kepentingan usaha.
66
g. Perjalanan Dinas Karyawan ( Diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang PPh) sebesar Rp
445.943.375,- merupakan untuk perjalanan dinas
karyawan ke jobsite, ataupun perjalanan ke luar negri yang terdiri dari biaya tiket dan akomodasi. Namun agar biaya tersebut dapat dibebankan, diperlukan bukti-bukti dan dokumen yang lengkap dan syah. Dari data yang diperoleh semua data dan dokumen lengkap sehingga tdak ada koresi untuk perjalanan dinas tersebut. h. Biaya opname karyawan (diatur dalam undang undang PPh Pasal 6 huruf e) Biaya opname karyawan yang di kategorikan sebagai pemberian natura sebesar Rp 14,500,500,- penerapannya sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu dikoreksi. i. Telepon, Listrik dan Air (diatur dalam undang undang PPh pasal 6) sebesar Rp 78.700.000,00 tidak di koreksi karena merupakan beban sesungguhnya perusahaan. j. Sumbangan bencana Nasional, sebesar Rp 20,000,000. Merupakan biaya yang secara peraturan perundang undangan di koreksi sepenuhnya karena bukan bencana nasional dimana perusahaan mendapatkan surat langsung dari pemerintah untuk membantu bencana tersebut, jadi harus di koreksi. Di karenakan sumbangan disini di kategorikan sebagi bukan objek pajak maka di atur dalam undang PPh pasal 4 ayat 3.
67
k. Depresisasi peralatan kantor (Diatur dalam Undan Undang PPh pasal 6 ayat 1 huruf b) sebesar Rp 33,875,000,- tidak perlu dikoreksi karena merupakan biaya yang digunakan untuk penyusutan inventris kantor dan kendaraan kantor.
3. Pendapatan Lain-Lain a. Pendapatan bunga (PP No 138 Tahun 2000 jo SE-46/PJ.4/1995) sebesar Rp
172.255,00 merupakan bunga deposito yang harus
dikoreksi negatif karena merupakan PPh yang besifat final sesuai dengan UU PPh No 36 tahun 2008. b. Keuntungan selisih kurs (Pasal 6 ayat (1) huruf e) sebesar Rp 1,398,455,00 merupakan keuntungan yang diperoleh dari transaksi forex bank. Tidak di koreksi dan di laporkan di laporan keuangan fiskal sebesar nilai actual nya.
4. Beban Lain Lain a. Rugi selisih kurs (Pasal 6 ayat (1) huruf e) sebesar Rp 36,711,260,00 oleh perusahaan di laporkan dalam laporan keuangan fiskal sebagai pengurang penghasilan dan tidak dikoreksi. b. Pajak bunga sebesar Rp 34,450,00 merupakan pajak yng dikenakan atas penerimaan bunga deposito, atas beban ini harus di koreksi positif.
68
B. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT Prima Multi Mineral Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan stratgis perusahaan oleh karena itu perlu di lakukan suatu analisis untuk untuk melihat sejauh mana penerapan perencanaan pajak tersebut. Berikut adalah laporan laba rugi PT Prima Multi Mineral hasil analisis penulis setelah perenanaan pajak. Tabel 4.2 PT Prima Multi Mineral Laporan LabaRugi Fiskal Perencanaan Pajak Menurut Perusahaan dan Penulis
Sumber : data hasil olahan penulis
Berikut adalah hasil analisa penulis terhadap perencanaan pajak PT Prima Multi Mineral :
69
1. Perencanaan Pajak atas pendapatan atau penghasilan Menurut penulis setelah dilakukan analisis perencanaan penerapan pajak maka pendapatan usaha atau penghasilan telah melakukan pencatatan yang sesuai dengan UU pasal 28 ayat 5 yaitu menggunakan metode accrual basis tidak ada perubahan dan tetap sejumlah Rp 3,166,767,500 terdapat dalam laporan laporan keuangan komersial atau fiskal perusahaan. Apa yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan undang undang perpajakan.
2. Perencanaan Pajak atas Beban Asuransi (diatur dalam undang undang pasal 9 ayat 1) Beban asuransi sebesar Rp 51,000,000.00 merupakan asuransi yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk setiap bulannya. Maka perusahaan melakukan koreksi atas biaya ini di karenakan beban asuransi merupakan biaya yang di keluarkan oleh perusahaan dalam rangka pemberian natura dan kenikmatan sesuai dengan undang undang pasal 9 ayat (1) huruf e penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Padahal menurut penulis beban asuransi tersebut bisa dirubah menjadi tunjangan asuransi sehingga bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Karena tunjangan bukan merupakan biaya sehingga tidak perlu dikurangkan dari penghasilan, justru tunjangan adalah akun yang bisa 6menambah penghasilan.
70
3. Perencanaan Pajak atas Biaya Opname karyawan (diatur dalam undang undang PPh Pasal 6 huruf e), biaya yang muncul untuk opname karyawan sebesar Rp 14,500,000.00 bersasarkan undang undang perpajakan sudah benar di koreksi, karena merupakan pemberian natura dan kenikmatan, namun menurut penulis setelah melakukan analisis pada laporan keuangan tersebut maka biaya tersebut bisa di jadikan tunjangan kesehatan sehingga bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Tnjangan kesehatan di atur dalam kep-545/PJ/2000
4. Perencanaan Pajak atas Beban Gaji Pasal 6 huruf a Undang Undang PPh menjelaskan bahwa beban gaji adalah beban yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Menurut penulis perencanaan pajak pada pos beban gaji ini adalah dengan memasukan biaya asuransi dan biaya opname karyawan dan menggantinya sebagai tunjangan asuransi dan tunjangan kesehatan sehingga perencanaan pajak atas beban gaji menurut penulis adalah sebagai berikut : Beban Gaji
Rp 1.854.994.250,00
Tunjangan asuransi
Rp
51.000.000,00
Tunjangan Kesehatan
Rp
14.500.000,00
Beban gaji setelah perencanaan pajak
Rp 1.920.494.250,00
Setelah dilakukan perencanaan pajak maka beban gaji naik menjadi Rp 1,920,494,250.00, sehingga beban menjadi lebih besar sebagai pengurang penghasilan bruto.
71
5. Perjalanan dinas karyawan Untuk biaya yang timbul atas biaya perjalanan dinas karyawan yang didukung oleh bukti normatif yang sah di atur dalam undang undang PPh pasal 6 ayat 1 huruf
a. Perjalanan Dinas Karyawan sebesar Rp
445.943.375,- merupakan untuk perjalanan dinas karyawan ke jobsite, ataupun perjalanan ke luar negri
yang terdiri dari biaya tiket dan
akomodasi. Namun agar biaya tersebut dapat dibebankan, diperlukan bukti-bukti dan dokumen yang lengkap dan syah. Dari data yang diperoleh semua data dan dokumen lengkap sehingga tdak ada koresi untuk perjalanan dinas tersebut. Namun setelah dilakukan analisis atas pos biaya perjalanan dinas sebesar Rp 445.943.375,00 dalam akun ini di temukan adanya biaya entertainment klien sebesar Rp 22,500,000.00 yang belum di gabungkan dengan akun tersebut. Biaya ini didukung dengan daftar normatif dan bukti yang syah, maka penulis berpendapat atas biaya tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sehingga menambah total biaya perjalanan dinas.
Perubahan nominal perjalanan dinas karyawan
Rp 468.443.375,00
Perjalanan dinas karyawan sebelumnya
Rp 445.943.375,00
Perencanaan pajak perjalanan dinas
Rp 22.500.000,00
(didukung bukti normatif) Total Perjalanan dinas menurut penulis
Rp 468.443.375,00
72
Berdasarkan entertainment,
peraturan representasi,
perpajakan jamuan
SE-27/PJ.22/1986.
tamu
dan
sejenisnya
Biaya untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPH dan harus melampirkan daftar normatif nya. Berdasarkan penerapan perencanaan pajak yang penulis bandingkan antara perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dan analisis perencanaan pajak oleh penulis maka dapat di ketahui bahwa perencanaan pajak yang diterapkaan oleh PT Prima Multi Mineral masih belum efisien. Hal inidapat
dilihat dari adanya perbedaan PPh terutang menurut
Perusahaan dan menurut penulis. Dapat dilihat dari perhitungan di atas hal ini timbul karena adanya biaya entertainment yang tidak di kurangkan oleh perusahaan sehingga PPh terutang nya menjadi sedikit lebih besar. Perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dan PPh badan terutang setelah dilakukan perencanaan pajak pada PT Prima Multi Mineral dengan hasil analisa penulis dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 4.3 Perbandingan Besarnya PKP dan PPh Badan Terutang PT Prima Multi Mineral Tahun 2012
Sumber : data hasil olahan penulis
73
Perhitungan PPH Terutang Menurut Perusahaan Tarif PPh Badan 25% x PKP = 25 % x 484.178.045 = Rp 121.044.512 Perhitungan PPH Terutang Menurut Penulis Tarif PPh Badan 25% x PKP = 25 % x 396.178.045 = Rp 99.044.512 Dari hasil analisis penulis diatas dengan ditambahkannya biaya entertainment yang mempunyai dokumen yang syah dan daftar normatif yang sebelumnya belum di perhitunkan pada akun perjalanan dinas karyawan, perubahan beban asuransi menjadi tunjangan asuransi serta biaya opname karyawan dirubah menjadi tunjangan kesehatan akan memperbesar beban dan memperkecil penghasilan perusahaan sehingga pajak yang terutang pada PT Prima Multi Mineral pada tahun 2012 menjadi lebih kecil.
74
