BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Analisis Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 1.
Isi Laporan Realisasi Anggaran Dalam Laporan Realisasi Anggaran KPPU pada tahun 2010 memuat: a.
Penerimaan Negara Bukan Pajak: 1. Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha 2. Denda Ikatan Dinas 3. Pendapatan Pelunasan Piutang 4. Pendapatan Lain-lain
b.
Belanja Pegawai
c.
Belanja Barang
d.
Belanja Modal Tabel 4.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 (DALAM RUPIAH)
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
% REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
53
TRANSAKSI KAS PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Negara Bukan Pajak
0
1,981,876,151
1,981,876,151
0
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
0
1,981,876,151
1,981,876,151
0
Belanja Pegawai
32,812,018,000
17,060,458,096
(15,751,559,904)
51.99
Belanja Barang
45,992,818,000
40,579,517,170
(5,413,300,830)
88.23
Belanja Modal
3,509,064,000
3,255,846,367
(253,217,633)
92.78
JUMLAH BELANJA
82,313,900,000
60,895,821,633
(21,418,078,367)
73.98
BELANJA NEGARA
Sebagaimana tertulis dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 bahwa Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup PendapatanLRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisit-LRA, Penerimaan pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan, Pembiayaan neto, dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). KPPU dalam hal lembaga Negara tidak mencantumkan pos transfer dikarenakan tidak adanya transaksi transfer atau transaksi penerimaan atau pengeluaran uang oleh KPPU dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. KPPU juga tidak mencantumkan pos surplus/defisit dikarenakan KPPU tidak menerima pendapatan yang dapat digunakan sendiri, semua
54
pengeluaran hanya berasal dari anggaran yang diajukan kepada pemerintah. Sedangkan pos Penerimaan pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan, Pembiayaan
neto, dan Sisa
lebih/kurang
pembiayaan anggaran
(SiLPA/SiKPA) tidak tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran KPPU pada tahun anggaran 2010. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2010, KPPU tidak menerima atau mengeluarkan biaya yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih KPPU yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali. Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran seperti penerimaan pinjaman dan hasil divestasi, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Selain itu, yang menjadi pokok utama alasan KPPU tidak menerima pembiayaan adalah KPPU tidak memiliki bendahara penerimaan dalam lembaganya. penerimaan
Hal
tersebut
pembiayaan
menyebabkan
seperti
lembaga
KPPU Negara
tidak
memiliki
lainnya
yang
mempunyai beberapa sumber pendapatan. Dalam SAP PP RI No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa periode pelaporan Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2010, KPPU melaporkan Laporan Realisasi Anggaran pada tanggal 28 Februari 2011.
55
2.
Akuntansi Pendapatan -LRA KPPU menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatanLRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pendapatan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran KPPU tahun 2010 adalah: 1.
Denda Persaingan Usaha
2.
Denda Ikatan Dinas,
3.
Pendapatan Pelunasan Piutang, dan
4.
Pendapatan Lain-lain, yaitu Setoran Tahun Anggaran yang Lalu, yang terdiri dari uang pengembalian belanja dan uang kas bendahara. Denda Persaingan Usaha dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran
pada saat para terlapor dalam suatu perkara menyetorkan sejumlah denda. Denda yang berasal dari sanksi yang diputuskan oleh Majelis Komisi yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) melalui lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Denda Ikatan Dinas dikenakan kepada pegawai yang tidak memenuhi perjanjian yang telah ditanda tangani pihak KPPU dan pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu ikatan dinas yang telah ditentukan KPPU. Perjanjian kerja yang telah disepakati bersama
56
menjelaskan bahwa pegawai tersebut tidak dapat meninggalkan KPPU sebelum jangka waktu yang telah disepakati selesai pada waktunya. Denda Ikatan Dinas dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran pada saat pegawai yang melanggar perjanjian menyetorkan sejumlah uang ke Rekening Kas Negara melalui SSBP yang dapat dibeli secara umum atau dapat diminta pada Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU. Denda yang diterima KPPU diakui pada saat KPPU menerima SSBP dari
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). SSBP
diterbitkan oleh KPPN jika terlapora sudah menyetorkan denda langsung ke Rekening Kas Negara. Denda-denda yang diterima KPPU langsung ke Rekening Kas Negara tanpa melalui KPPU sebagai lembaga Negara juga dikarenakan KPPU tidak memiliki bendahara penerimaan, sehingga denda sebagai pendapatan yang diterima tidak dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan
KPPU.
Sedangkan
Pendapatan
Lain-lain
merupakan
keterlambatan KPPU dalam menyetorkan uang pengembalian belanja tahun 2009, sehingga pada tahun 2010 dianggap sebagai pendapatan. Dari keterangan mengenai pendapatan yang dicatat oleh KPPU pada tahun 2010, dapat dikatakan bahwa KPPU mengakui pendapatan-LRA pada saat diterima pada Rekening Kas Negara sesuai dengan SAP PP RI No. 71 Tahun 2010. Dalam hal transfer masuk, sebagaimana dijelaskan dalam SAP PP No. 71 Tahun 2010, KPPU tidak pernah menerimanya, dikarenakan
57
KPPU tidak memiliki bendahara penerimaan. Hal tersebut menyebabkan tidak ada penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan-LRA KPPU dilaksanakan berdasarkan azas bruto sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya. Hal ini terjadi karena denda yang ada tidak dipungut pajak. Selain ketiga pendapatan yang dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran KPPU pada tahun 2010, KPPU menerima hibah dari JICA sebagai rekanan KPPU dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat berupa pelatihan-pelatihan, sehingga KPPU tidak mencatatnya dalam Laporan Realisasi Anggaran, melainkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3.
Akuntansi Belanja KPPU menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana diatur dalam SAP PP RI No. 71 Tahun 2010. Belanja yang dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran KPPU pada tahun anggaran 2010 terdiri dari: a.
Belanja Pegawai,
b. Belanja Barang, dan
58
c.
Belanja Modal Belanja diakui pada saat keluarnya Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) dari KPPN atas pengajuan dari KPPU mengenai kegiatan yang akan atau telah dilakukan. Apabila kegiatan belum dilakukan, maka prosesnya adalah sebagai berikut: 1.
Pegawai yang memiliki kegiatan, mengajukan kegiatannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Biro yang bersangkutan, apabila kegiatan tersebut disetujui maka PPK mengeluarkan Surat Perintah Pencairan (SPP),
2.
Apabila SSP sudah diterima, maka dilanjutkan pengajuan kegiatan tersebut kepada Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), maka keluarlah SPM,
3.
Apabila SPM sudah diterbitkan, maka staf SPM dari Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU menyerahkan SPM tersebut kepada KPPN agar dikeluarkannya SP2D.
4.
Apabila SP2D sudah diberikan oleh KPPN, maka dana kegiatan tersebut dapat dicairkandari Rekening Kas Negara dan dipakai untuk program atau kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan pengajuan awal kepada PPK. Dengan kata lain, KPPU mengakui belanja pada saat terjadinya
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan SAP PP RI no. 71 Tahun 2010.
59
Apabila kegiatan telah dilakukan, maka berlaku sistem reimburse sebagai pertanggungjawaban atas uang yang telah diberikan sebelum kegiatan. Bendahara pengeluaran memberikan uang muka dan keempat proses tadi dilakukan setelah kegiatan terlaksana atas biaya yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran pada Biro Perencanaan dan keuangan KPPU. Kas yang dikeluarkan oleh bendahara merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh Negara pada saat awal tahun untuk mempermudah berlangsungnya kegiatan secara efektif. UP tersebut akan diisi kembali oleh KPPN apabila proses pencairan dana telah dikeluarkan dari KPPN sesuai dengan keempat proses yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut seperti yang diatur oleh SAP PP RI No. 71 Tahun 2010, yaitu bahwa khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam SAP PP RI No. 71 Tahun 2010, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. KPPU mengklasifikasikan jenis belanja hanya ke dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sedangkan klasifikasi berdasarkan organisasi tidak terdapat dalam Laporan Realiasasi Anggaran pada tahun 2010. KPPU tidak mencantumkan biaya lain-lain/tak terduga di dalam pengklasifikasian jenis belanja karena tidak terdapat pengeluaran
60
anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada anggaran yang dapat direalisasikan berdasarkan kegiatan dalam belanja-belanja tersebut. Program pokok saja yang dapat dianggarkan yaitu yang berhubungan dengan persaingan usaha, dan tidak adanya sumber pendapatan lain yang dapat diterima oleh KPPU pada periode berjalan yang dapat dimungkinkan karena tidak adanya bendahara penerimaan di struktur Biro Perencanaan dan keuangan KPPU. KPPU memiliki 6 (enam) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang tersebar di Indonesia. Tetapi pada tahun 2010 KPPU belum mengklasifikasikan belanja menurut organisasi di lingkungannya seperti yang dijelaskan dalam SAP PP RI No. 71 Tahun 2010 bahwa klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini dicontohkan seperti Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian Negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya, dan klasifikasi belanja menurut organisasi pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretarias
Daerah
pemerintah
provinsi/kabupaten/kota,
dinas
61
pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Dalam merealisasikan anggaran belanja, KPPU melaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Dengan demikian, KPPU telah melaksanakan aturan yang ada dalam SAP PP RI No. 71 Tahun 2010. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Hal ini dapat dilihat bahwa KPPU melakukan koreksi atas kesalahan pengajuan lumpsum atau rincian awal yang tidak sesuai dengan dana yang telah digunakan dalam perjalanan dinas, dan KPPU membukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Dan apabila pertanggungjawaban atas perjalanan dinas atau kegiatan terlambat diberikan, dan baru dipertanggungjawabkan pada periode berikutnya, maka koreksi atas pengeluaran oleh bendahara pengeluaran dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal ini KPPU mencatatnya sebagai uang kas bendahara pada pendapatan lain-lain, maka KPPU telah memenuhi SAP PP RI No. 71 Tahun 2010. B. Evaluasi Kinerja dari Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana tertulis dalam SAP PP No. 71 Tahun 2010 bahwa salah satu peran pelaporan keuangan adalah evaluasi kinerja, yaitu mengevaluasi
62
kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, kinerja dapat diukur melalui analisis varians dan dapat terlihat dalam rasio. 1. Analisis Varians KPPU akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Analisis varian merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Pada tahun 2010, KPPU mempunyai anggaran belanja sebesar Rp. 82,313,900,000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 60,895,821,633. Dengan demikian, kinerja KPPU dapat dinilai baik karena realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang ada. 2. Analisis Efisiensi Belanja Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur
tingkat
penghematan
anggaran
yang
dilakukan
oleh
pemerintah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
Realisasi Belanja Rasio Efisiensi Belanja = X 100 % Anggaran Belanja
=
Rp. 60,895,821,633
x 100 %
Rp. 82,313,900,000 = 73.98%
63
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, secara umum terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Anggaran belanja terserap sebesar 73.98 %, penghematan anggaran belanja yang dilakukan dalam tahun 2010 sebesar Rp. 21,418,078,367. Jumlah nominal dari penghematan tersebut cukup signifikan. Tabel 4.2 REALISASI ANGGARAN BELANJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA s.d BULAN DESEMBER 2010
NO. ANGGARAN
REALISASI
SALDO
%
32.812.018.000
17.092.679.000
15.719.339.000
52,09
10.177.964.000
8.707.345.024
1.470.618.976
85,55
2.131.890.000
2.074.301.278
57.588.722
97,30
1.864.535.000
1.773.641.430
90.893.570
95,13
04.01.01 PROGRAM PERSAINGAN USAHA
0001
0002 0003 0024
Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pelayanan Publik Atau Birokrasi Pembangunan/Pengadaan/Peningkat an Sarana dan Prasarana
0027
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
624.087.000
569.299.157
54.787.843
91,22
0035
Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran
381.580.000
377.567.890
4.012.110
98,95
0051
Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian
5.075.075.000
4.583.916.765
491.158.235
90,32
0054
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
451.862.000
408.065.182
43.796.818
90,31
0084
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatus Negara (Internal)
508.760.000
499.631.600
9.128.400
98,21
0090
Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/Publik ASI
6.204.972.000
5.506.392.604
698.579.396
88,74
13.792.432.000
12.707.907.091
1.084.524.909
92,14
4.515.367.000
4.168.407.869
346.959.131
92,32
877.096.000
807.071.101
70.024.899
92,02
7452
7454 7455
Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pengembangan & Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha Kajian Implementasi UU No. 5/1999
64
7501
Penyusunan Rancangan Amandemen UU No. 5/1999
7502
Penyelenggaraan monitoring persaingan usaha terkait dugaan praktek
Ket: 0001 0002 0003 0024 0027 0035 0051 0054 0084 0090 7452 7454 7455 7501 7502
555.622.000
429.945.448
125.676.552
77,38
2.340.640.000
2.102.656.976
237.983.024
89,83
82.313.900.000
60.895.821.633
20.505.071.585
73,98
= Direktorat Administrasi (DA) = DA = Tata Usaha Pimpinan (TUP) = DA = DA = DA = DA = Direktorat Hubungan Masyarakat (Humas) = Pengendalian Internal = Humas = Direktorat Penegakan Hukum (DPH) = Direktorat Kebijakan Persaingan (DKP) = DKP = DPH = DKP
Dari Tabel 4.2 dapat dilihat dari presentasi realisasi anggaran belanja pada Direktorat Penegakan Hukum (DPH), Direktorat Kebijakan Persaingan (DKP), Direktorat Administrasi (DA), Direktorat Hubungan Masyarakat (Humas) dan Pengadalian Internal (PI) yang dapat mencerminkan kinerja KPPU sesuai dengan visi misi KPPU. DPH dapat merealisasikan anggaran belanjanya sebesar 90,98%, DKP 87,23%, DA sebesar 85,54%, Humas sebesar 89,52% dan PI sebesar 98,21%. Hal ini dapat dikatakan telah sesuai dengan visi KPPU untuk menjadi Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang Efektif dan Kredibel untuk Meningkatkan Kesejahteraan rakyat, melalui misi KPPU sebagai berikut: 1. Menegakan Hukum Persaingan 2. Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan 3. Membangun Kelembagaan yang Kredibel
65
