BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A.
Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Newboy Indonesia
Sebelum membicarakan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Newboy Indonesia, terlebih dahulu membicarakan tentang kegiatan usaha pada perusahaan yang bersangkutan. Seperti telah disebutkan diatas bahwa kegiatan usaha perusahaan adalah memasarkan mainan anak – anak (toys) ke seluruh wilayah indonesia, melalui beberapa toko toko besar mapun yang kecil. Adapun mainan tersebut merupakan barang import dari beberapa negara. Dalam pelaksanaan penyerahan barang dan jasa dari perusahaan kepada pelanggan atau toko didistribusikan melalui jasa cargo baik melalui darat ataupun laut, dan tidak lupa bahwa pengiriman barang tersebut telah disertai asuransi barang dengan melibatkan pihak asuransi untuk mengurangi resiko kerugian bila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan selama proses pengiriman barang dari gudang penjual sampai kepada gudang pembeli. Disamping Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang, perusahaan juga memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi - transaksi di luar kegiatan utama perusahaan seperti penjualan tunai, kredit dan konsinyasi. transaksi – transaksi tersebut sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Penyerahan Sewa Gudang. Pemberian Cuma – Cuma. Pemakaian sendiri. Penjualan aktiva tetap, yaitu penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semulaaktiva tersebut tidak untuk diperjuabelikan.
PT. Newboy Indonesia adalah Pengusaha Kena Pajak, oleh karena itu pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan di tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan perusahaan begitu juga dengan pembuatan faktur pajak atas penjualan mainan dan penyerahan jasa penyewaan gudang. Saat pembuatan faktur pajak atas transaksi penyerahan barang berbeda – beda, sesuai jenis penjualannya. Secara garis besar saat pembuatan Faktur Pajak adalah sebagai berikut : 1.
Saat terjadinya penjualan mainan (Toys) Untuk penjualan maianan saat pembuatan Faktur Pajak adalah sebagai berikut:
50
51
a. Saat menerima pembayaran uang muka. b. Saat menerima pembayaran dari pembeli, dalam hal pembayaran lebih dahulu dari barang untuk penjualan tunai. c. Akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang, untuk penjualan penjualan kredit. d. Awal bulan berikutnya, untuk penjualan konsinyasi.
B.
2.
Saat penyerahan jasa penyewaan gudang. Untuk penyerahan jasa penyewaan gudang, saat pembuatan faktur pajak-nya Adalah saat penyerahaan sewa gudang terjadi baik pembayaran secara bertahap maupun tunai.
3.
Pemakaian sendiri dan pemberian Cuma-Cuma. Dalam hal ini pembuatan faktur pajak dilakukan saat transaksi tersebut benarbenar terjadi, misalnya ketika ada undian berhadiah, maka saat peserta undian dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah, maka saat itu perusahaan wajib membuat faktur pajak atas undian berhadiah tersebut.
4.
Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilaiyang dibayar pada saat perolehannya dapat di kreditkan. Untuk transaksi penjualan ini pembuatan faktur pajak adalah saat dimana aktiva tetap tersebut telah terjual.
Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Keluaran di PT. Newboy Indonesia Setiap transaksi penjualan mengakibatkan adanya pemungutan, penghitungan dan
penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, atas penyerahan penjualan mainan anak – anak (toys), penyerahan jasa sewa gudang, pemberian cuma-cuma dilakukan ditempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan perusahaan. Pencatatan PPN keluaran setiap bulanya, selalu menghasilkan perbedaan antara jumlah yang dilaporkan dalam SPT PPN Masa 1107 dengan jumlah di laporan akuntansi, hal ini tentunya perlu dibuat sebuah akun di dalam buku besar (ledger) yang berfungsi untuk meyeimbangkan saldo antara jumlah debet dan kredit. Untuk mengatasi perbedaan pencatatan tersebut PT. Newboy Indonesia membuat suatu akun yaitu“PPN Rekonsiliasi”. Akun ini akan mencatat setiap perbedaan nilai antara PPN Keluaran yang ada di buku besar (ledger) dengan laporan SPT Masa PPN 1107. Sebagai contoh kasus kita bisa melihat pada lampiran 4.1 dan 4.2, disini penulis ingin menjelaskan bagaimana penjurnalan dilakukan oleh perusahaan atas transaksi PPN keluaran bulan Januari
52
2012, dimana terjadi perbedaan pencatatan. Menurut SPT Masa PPN 1107 PPN Keluaran yang dilaporkan sebesar Rp. 537.251.252 sedangkan menurut laporan akuntansi sebesar Rp. 538.731.167, hal ini menimbulkan selisih sebesar Rp. 1.480.000, untuk transaksi ini maka ayat jurnalnya adalah : Piutang Dagang
Rp. 5.926.048.890
Penjualan
Rp.
5.387.317.150
PPN Keluaran
Rp.
537.251.250
PPN Rekonsiliasi
Rp.
1.480.489
Pada pencatatan ini kita melihat akun PPN Rekonsiliasi sebesar Rp. 1.480.489,- dicatat pada posisi kredit, hal ini dikarenakan jumlah PPN Keluaran yang dilaporkan di SPT Masa PPN 1107 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah PPN di laporan akuntansi. Berbeda untuk pencatatan yang terjadi selama bulan maret 2012, dimana kita akan melihat akun PPN Rekonsiliasi berada posisi debit sebesar Rp. 468.031,-, hal ini karena jumlah PPN Keluaran yang dilaporkan di SPT Masa PPN 1107 lebih besar dibandingkan dengan jumlah PPN di laporan akuntansi. Ayat jurnal untuk transaksi ini sesuai dengan lampiran 4.1 dan 4.2 adalah : Piutang Dagang
Rp. 4.647.780.070
Penjualan
Rp.
4.225.254.600
PPN Keluaran
Rp.
422.993.500
PPN Rekonsiliasi
Rp.
468.030
Dari kedua contoh diatas kita dapat melihat bahwa akun PPN Rekonsiliasi itu benar – benar mencatat setiap perbedaan / selisih antar jumlah PPN Keluaran yang ada di laporan akuntansi dengan laporan pajak di SPT Masa PPN 1107. Dengan pencatatan ini maka perusahaan telah melakukan Akuntansi Perpajakan yang benar, karena setiap perbedaan Jumah PPN Keluaran dilakukan pencatatannya di dalam buku besar (ledger). C.
Prinsip Keseragaman dan Komparibilitas Namun dalam prakteknya perusahaan tidak mengikuti pencatatan akuntansi seperti
yang tertulis dalam teori dimana setiap pecatatan/penjurnalan bebeda-beda mengikuti jenis penjualannya. Hal ini dikarenakan perusahaan telah menggunakan prinsip – prinsip akuntansi
53
yang tertulis dalam Ilmu Teori Akuntansi salah satunya adalah Prinsip Keseragaman dan Komparibilitas. Prinsip ini mengacu pada penggunaan prosedur yang sama untuk item – item yang terkait dengan perusahaan tertentu antar waktu. Prinsip keseragaman merujuk kepada penggunaan prosedur yang sama oleh perusahaan yang berbeda. Tujuan yang diinginkan adalah mencapai komparibilitas laporan keuangan dengan mengurangi keanekaragaman yang tercipta karena penggunaan prosedur akuntansi yang berbeda oleh perusahaan yang berbeda.Pada prinsip ini semua penjualan di catat dengan mengunakan jurnal penjualan kredit. Ada 3 (tiga) jenis macam penjualan yang diterapakan oleh perusahaan, yaitu : 1) Penjualan Tunai 2) Penjualan Kredit 3) Penjualan Konsinyasi (Titip Barang) Atas jenis penjualan tersebut diatas maka perusahaan melakukan pencatan yang sama atau diseragamkan dengan tujuan untuk mempermudah penjurnalan. Contoh pada tanggal 5 Juni 2012 terjadi penjualan tunai sebesar Rp 25.000.000,- belum termasuk PPN maka jurnal untuk transaksi ini adalah Kas / Bank
Rp. 27.500.000
Penjualan
Rp.
25.000.000,-
PPN Keluaran
Rp.
2.500.000,-
Namun karena perusahaan mengiktui prinsip keseragaman dan komparibilitas dalam Teori Akuntansi, maka perusahaan melakukan penjurnalan yang seragam adalah : Piutang Dagang
Rp. 27.500.000
Penjualan
Rp.
25.000.000,-
PPN Keluaran
Rp.
2.500.000,-
Setelah itu baru di lakukan penjurnalan seolah-olah menerima pembayaran dari konsumen : Kas / Bank
Rp. 27.500.000 Piutang Dagang
Rp.
27.500.000,-
Contoh pada tanggal 20 Juni 2012 terjadi penjualan kredit sebesar Rp. 5.500.000,- termasuk PPN maka jurnal untuk transaksi ini tidak perlu mengikuti prinsip keseragaman dan komparibilitas, karena tanpa prinsip tersebut penjurnalan sudah seperti ini : Piutang Dagang
Rp. 5.500.000
Penjualan
Rp.
5.000.000,-
PPN
Rp.
500.000,-
54
D.
Analisa Perbedaan Faktur Pajak Penjualan antara laporan Akuntansi dengan Laporan Pajak di SPT Masa PPN 1107 Aturan pencatatan PPN dan penjualan di Laporan Akuntansi dan Laporan Pajak
adalah berbeda, laporan akuntansi mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan laporan pajak mengacu pada peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk perbedaan jumlah PPN yang dilaporkan sudah dapat diatasi dengan membuat sebuah akun di dalam buku besar (ledger) yaitu “PPN Rekonsiliasi”, sehingga setiap perbedaan antara kedua laporan tersebut dapat dilihat melalui akun ini. Untuk perbedaan nilai PPN Keluaran di SPT PPN Masa 1107 dengan di laporan akuntansi hal tersebut disebabkan oleh : 1.
Adanya faktur pajak keluaran dalam bulan berjalan yang tidak dilaporkan karena akan di batalkan dengan Kredit Memo / Credit Memo (CM) pada bulan berikutnya.
2.
Adanya PPN Keluaran pada akhir tahun lalu yang tidak dilaporkan dalam bulan berjalan dikarenakan dibatalkan pada awal tahun berikutnya dengan membuat Kredit Memo / Credit Memo (CM).
3.
Adanya PPN Keluaran lebih besar dari faktur penjualannya (invoice), dalam hal ini PPN tersebut tetap dilaporkan, namun kekurangan faktur penjualan (invoice) baru akan di buat pada bulan berikutnya.
4.
Adanya PPN keluaran yang pada bulan berjalan tidak dilaporkan, tetapi baru akan dilaporkan pada bulan berikutnya. Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan penjualan yang terjadi di kedua laporan
tersebut harus dibuat suatu daftar rekonsiliasi, yang berisi penjumlahan dan pengurangan. Dari hasil rekonsiliasi ini akan diketahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan jumlah PPN Keluaran antara Laporan Akuntansi dengan Laporan Pajak. Untuk melihat perbedaan jumlah PPN Keluaran yang dicatat dalam laporan Akuntansi dengan Laporan Pajak SPT Masa PPN 1107 pada PT. Newboy Indonesia. dapat dilihat pada lampiran 4.3 sampai dengan 4.16
