BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Perhitungan PPN Keluaran Dalam hal menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau PPN khusunya Pajak Keluaran yang diterbitkan dan dipungut oleh perusahaan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penjualan unit mobil dan spare part. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai diatur mengenai tarif PPN yaitu 10 %, Pajak Keluaran dibuat berdasarkan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan, dalam hal ini PT. Astra Daihatsu Motor selaku penjual menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi penjualan unit mobil dan spare partnya dengan dikenakan tarif PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dan faktur pajak ini lah yang akan di gunakan sebagai alat penagihan yang akan dilampirkan bersamaan dengan invoice, dan sebagai bukti pungut PPN terhadap konsumen. Pajak Keluaran yang diperoleh dari PT. Astra Daihatsu Motor yang didapat dari hasil penyerahan Barang Kena Pajak kepada konsumen yang dikenakan dari Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak nya. PT. Astra Daihatsu Motor memperoleh penjualan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 32.399.261.298.504.- dan PPN yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 2.922.821.506.885. Berikut jabaran rekapan Pajak Keluaran PT. Astra Daihatsu Motor Tahun 2011.
53
Tabel 4.1 PT. Astra Daihatsu Motor Rekap Pajak Keluaran dan Total Seluruh Penyerahan Periode Januari – Desember 2011
Sumber : SPT Masa PPN Pembetulan Normal (diolah lebih lanjut) Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penjualan yang dilakukan oleh PT. Astra Daihatsu Motor adalah sebesar Rp. 32.399.261.298.504,- yang terdiri dari penyerahan atas Ekspor Unit, Penjualan Lokal, dan Penjualan yang dilakukan dikawasan berikat daerah insdustri pulau batam.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai diatur mengenai tarif PPN untuk penyerahan Ekspor tarif PPN nya adalah 0%, sehingga tidak berdampak kepada perhitungan pajak keluaran secara keseluruhan karena nilai dari PPN nya adalah 0. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tantang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
54
Mewah dikawasan berikat Daerah Industri Pulau Batam untuk PPN nya tidak dipungut atau dibebaskan sehingga nilai dari PPN nya adalah 0. Dan Pajak Keluaran yang dapat diperhitungkan dan yang harus di pungut sendiri oleh PT. Astra Daihatsu Motor dari transaksi penjualan tersebut adalah sebesar Rp. 2.922.821.506.885,-.
B. Analisis Perhitungan PPN Masukan Perolehan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak diakui sebagai Pajak Masukan apabila Perusahaan melakukan transakasi pembelian Barang Kena Pajak yang terurtang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Masukan mulai diakui dan dihitung pada saat Faktur Pembelian atau Invioce dan Faktur Pajak yang dikirimkan oleh supplier diterima oleh Bagian Keuangan dan data tersebut diverifikasi dan cocokan dengan PO (Purchase Order) yang diajukan oleh Purchasing kepada supplier pada saat melakukan pembelian. Faktur pajak yang diterima tersebut akan berfungsi sebagai pajak masukan yang harus dikreditkan bagi perusahaan yang melakukan pernerimaan atau perolehan barang kena pajak dan akan dilaporkannya dalam SPT Masa PPN. Karena berfungsi sebagai kredit pajak, maka pencatatan PPN Masukan merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan agar pajak masukan yang telah dibayar benar-benar telah diterima dan diisi dengan lengkap sehingga dapat berfungsi sebagai kredit pajak bagi perusahaan.
55
Pajak Masukan yang diperoleh PT. Astra Daihatsu Motor yang didapat dari perolehan Barang Kena Pajak atas transaksi pembelian kepada supplier pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 28.110.466.000.587,- dan PPN yang dapat kreditkan sebesar Rp. 2.811.046.600.059,-. Berikut jabaran rekapan Pajak Masukan PT. Astra Daihatsu Motor Tahun 2011. Tabel 4.2 PT. Astra Daihatsu Motor Rekap Pajak Masukan dan Total Seluruh Perolehan Periode Januari – Desember 2011
Sumber : SPT Masa PPN Pembetulan Normal (diolah lebih lanjut) Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya Perolehan Barang Kena Pajak atau Pembelian yang dilakukan oleh PT. Astra Daihatsu Motor adalah sebesar Rp. 28.110.466.000.587,- yang terdiri dari Perolehan atas Impor, dan Pembelian Lokal. Dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT. Astra Daihatsu Motor dari transaksi pembelian tersebut adalah sebesar Rp.
56
2.811.046.600.059,-.
Berikut jabaran rekapan Pajak Masukan PT. Astra
Daihatsu Motor Tahun 2011 Pembetulan (1).
Tabel 4.3 PT. Astra Daihatsu Motor Rekap Pajak Masukan dan Total Seluruh Perolehan Pembetulan (1) Periode Januari – Desember 2011
Sumber : SPT Masa PPN Pembetulan (1) (diolah lebih lanjut) Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat pembetulan atas pelaporan SPT Masa PPN yang terjadi di bulan Ferbruari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, pembetulan itu terjadi karena adanya perubahan terhadap nominal dari Perolehan Barang Kena Pajak, sehingga harus mengkalkulasi atau menghitung ulang PPN yang sudah dilaporkan secara keseluruhan.
Perubahan nominal tersebut terjadi
karena terdapat faktur pajak masukan yang belum dikreditkan, kesalahan pada saat proses input nominal dan nomor faktur pajak, revisi harga yang
57
menyebabkan perubahan nominal yang ditagihkan, revisi atas faktur pajak yang cacat. Berikut jabaran rekapan Perolehan BKP/JKP. Tabel 4.4 PT. Astra Daihatsu Motor Rekap Perolehan BKP/JKP Periode Januari – Desember 2011
Sumber : SPT Masa PPN Pembetulan (1) (diolah lebih lanjut) Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembetulan yang terjadi di bulan Februari terjadi karena adanya penambahan terhadap jumlah Perolehan Barang Kena Pajak sebesar Rp. 1.883.904.378,- yang sebelumnya jumlah perolehannya sebesar Rp. 1.868.522.930.380,- dan setelah terjadi pembetulan menjadi Rp. 1.870.406.834.758,-. Dan pembetulan di bulan Maret terjadi karena penambahan terhadap jumlah perolehan barang kena pajak sebesar Rp. 58.614.640.347,- yang
58
sebelumnya jumlah perolehannya sebesar Rp. 2.221.146.340.843,- dan setelah terjadi pembetulan menjadi Rp. 2.279.760.981.190,-. Dan pembetulan di bulan April terjadi karena penambahan terhadap jumlah perolehan barang kena pajak sebesar Rp. 17.963.065.130,- yang sebelumnya jumlah perolehannya sebesar Rp. 1.568.978.674.461,- dan setelah terjadi pembetulan menjadi Rp. 1.586.941.739.591,-. Dan pembetulan di bulan Juni terjadi karena penambahan terhadap jumlah perolehan barang kena pajak sebesar Rp. 26.029.394.254,- yang sebelumnya jumlah perolehannya sebesar Rp. 2.029.655.736.022,- dan setelah terjadi pembetulan menjadi Rp. 2.055.685.130.276,-. Dan pembetulan di bulan Juli terjadi karena penambahan terhadap jumlah perolehan barang kena pajak sebesar Rp. 74.283.171.193,- yang sebelumnya jumlah perolehannya sebesar Rp. 2.162.754.692.744,- dan setelah terjadi pembetulan menjadi Rp. 2.237.037.863.937,-. Dan pembetulan di bulan Agustus terjadi karena pengurangan terhadap jumlah perolehan barang kena pajak sebesar Rp. (34.949.961.835),- yang sebelumnya jumlah perolehannya sebesar Rp. 1.861.911.941.610,- dan setelah terjadi pembetulan menjadi Rp. 1.826.961.979.775,-. Dan pembetulan di bulan September terjadi karena pengurangan terhadap jumlah perolehan barang kena pajak sebesar Rp. (829.635.274),- yang sebelumnya jumlah perolehannya sebesar Rp. 2.224.003.311.834,- dan setelah terjadi pembetulan menjadi Rp. 2.223.173.676.560,-.
59
Dan pembetulan di bulan Oktober terjadi karena penambahan terhadap jumlah perolehan barang kena pajak sebesar Rp. 33.066.678.306,- yang sebelumnya jumlah perolehannya sebesar Rp. 2.038.823.057.960,- dan setelah terjadi pembetulan menjadi Rp. 2.071.889.736.266,-. Dan pembetulan di bulan November terjadi karena penambahan terhadap jumlah perolehan barang kena pajak sebesar Rp. 305.580.553.111,- yang sebelumnya jumlah perolehannya sebesar Rp. 1.319.831.451.393,- dan setelah terjadi pembetulan menjadi Rp. 1.625.412.004.504,-. Dan pembetulan di bulan Desember terjadi karena penambahan terhadap jumlah perolehan barang kena pajak sebesar Rp. 570.979.128.549,- yang sebelumnya jumlah perolehannya sebesar Rp. 1.893.966.353.694,- dan setelah terjadi pembetulan menjadi Rp. 2.464.945.482.243,-.
C. Analisis Perhitungan PPN Terutang Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dihitung dan dianalisa dalam data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dapat dilihat Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar / lebih bayar. Dari analisa data diatas apabila perolehan Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh oleh perusahaan tersebut kurang bayar yang artinya perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayarkan kekurangan nilai pajak tersebut ke Kas Negara sesuai jangka waktu pembayaran dan pelaporannya sesuai dengan Undang-undang. Sedangkan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran nya maka perusahaan berkewajiban untuk
60
menentukan besaran pajak tersebut direstitusikan atau dikompensasikan ke Masa Pajak bulan berikutnya. Analisa Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang diperoleh oleh PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR dapat dilihat dari lampiran penjabaran dibawah ini. Berikut lampiran penjabaran Perhitungan PPN Terutang PPN PT. Astra Daihatsu Motor Tahun 2011. Tabel 4.5 PT. Astra Daihatsu Motor Perhitungan PPN Terutang Periode Januari – Desember 2011
Sumber : SPT Masa PPN Pembetulan Normal (diolah lebih lanjut) Dari tebel diatas dapat dilihat bahwa pada masa pajak Januari terdapat Kurang Bayar PPN terutang dan kekurangan tersebut sebesar Rp. 18.305.331.098 harus di bayarkan atau dilunasi sesuai jangka waktu pembayaran dan pelaporannya. Dan pada masa pajak Februari terdapat kelebihan pembayaran atau lebih bayar pajak PPN terutang sebesar Rp. 17.387.188.238, dan kelebihan
61
pembayaran ini di kompensasikan ke masa pajak Maret sebagai penambah bagi Pajak Masukan. Dan pada masa pajak Maret terdapat Kurang Bayar PPN terutang dan kekurangan tersebut sebesar Rp. 8.531.248.496 harus di bayarkan atau dilunasi sesuai jangka waktu pembayaran dan pelaporannya. Dan pada masa pajak April terdapat Kurang Bayar PPN terutang dan kekurangan tersebut sebesar Rp. 24.587.192.666 harus di bayarkan atau dilunasi sesuai jangka waktu pembayaran dan pelaporannya. Dan pada masa pajak Mei terdapat kelebihan pembayaran atau Lebih Bayar pajak PPN terutang sebesar Rp. 18.298.666.298, dan kelebihan pembayaran ini di kompensasikan ke masa pajak Juni sebagai penambah bagi Pajak Masukan. Dan pada masa pajak Juni terdapat Kurang Bayar PPN terutang dan kekurangan tersebut sebesar Rp. 10.469.894.395 harus di bayarkan atau dilunasi sesuai jangka waktu pembayaran dan pelaporannya. Dan pada masa pajak Juli terdapat Kurang Bayar PPN terutang dan kekurangan tersebut sebesar Rp. 46.664.481.784 harus di bayarkan atau dilunasi sesuai jangka waktu pembayaran dan pelaporannya. Dan pada masa pajak Agustus terdapat kelebihan pembayaran atau Lebih Bayar pajak PPN terutang sebesar Rp. 26.169.323.325, dan kelebihan pembayaran ini di kompensasikan ke masa pajak September sebagai penambah bagi Pajak Masukan.
62
Dan pada masa pajak September terdapat kelebihan pembayaran atau Lebih Bayar pajak PPN terutang sebesar Rp. 10.391.669.536, dan kelebihan pembayaran ini di kompensasikan ke masa pajak Oktober sebagai penambah bagi Pajak Masukan. Dan pada masa pajak Oktober terdapat Kurang Bayar PPN terutang dan kekurangan tersebut sebesar Rp. 13.834.676.416 harus di bayarkan atau dilunasi sesuai jangka waktu pembayaran dan pelaporannya. Dan pada masa pajak Nopember terdapat kelebihan pembayaran atau Lebih Bayar pajak PPN terutang sebesar Rp. 46.873.739.939, dan kelebihan pembayaran ini di kompensasikan ke masa pajak Desember sebagai penambah bagi Pajak Masukan. Dan pada masa pajak Desember terdapat kelebihan pembayaran atau Lebih Bayar pajak PPN terutang sebesar Rp. 28.299.196.395, dan kelebihan pembayaran ini di kompensasikan ke masa pajak Januari sebagai penambah bagi Pajak Masukan. Dan dapat disimpulkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran yang dilakukan PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR pada SPT Masa PPN nya pada akhirnya menghasilkan nilai PPN terutang, baik PPN Kurang Bayar atau PPN Lebih Bayar. Dan semua kelebihan bayar atau Lebih Bayar PPN terutang yang terjadi pada periode pajak tahun 2011 di kompensasikan ke masa pajak berikutnya, dan pembayaran kekurangan atas Kurang Bayar PPN Terutang sudah dilakukan sesuai Undang-undang.
63
Karena terjadi perubahan terhadap perolehan yang terjadi selama tahun 2011, maka perubahan itu berdampak terhadap jumlah Pajak Masukan yang sudah dikreditkan dan dilaporkan dalam bentuk SPT Masa PPN, sehingga mempengaruhi angka dari perhitungan Lebih / Kurang Bayar PPN Terutang maka PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR harus melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN nya yang sudah dilaporkan.
Berikut lampiran penjabaran
Perhitungan PPN Terutang PPN PT. Astra Daihatsu Motor Tahun 2011 Pembetulan (1).
Tabel 4.6 PT. Astra Daihatsu Motor Perhitungan PPN Terutang Pembetulan (1) Periode Januari – Desember 2011
Sumber : SPT Masa PPN Pembetulan (1) (diolah lebih lanjut) Dari tabel diatas dapat dilihat tejadi pembetulan sebanyak 11 kali, dari masa pajak Februari sampai dengan Desember. Dan pembetulan tersebut juga
64
menyebabkan terjadinya perubahan status yang tadinya kurang bayar menjadi lebih bayar yang terjadi pada masa pajak oktober, berkut penjabarannya Tabel 4.7 PT. Astra Daihatsu Motor PPN Kurang atau (Lebih) bayar Periode Januari – Desember 2011
Sumber : SPT Masa PPN (diolah lebih lanjut) Dari tabel diatas menunjukan perubahan angka lebih / kurang bayarnya PPN terutang, yang menyebabkan wajib pajak harus melakukan pembetulan terhadap laporan SPT Masa PPN nya.
Data diatas juga menunjukan tidak
adanya sanksi atau denda yang dikenakan kepada PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR sebagai wajib pajak atas kesalah perhitungan PPN terutangnya karena tidak adanya pembetulan yang mengaruskan wajib pajak membayar atas kekurangan atau kurang bayarnya PPN terutang karena salah perhitungan atau perubahan statu yang tadinya lebih bayar menjadi kurang bayar.
65
Dan pembetulan SPT Masa PPN selama tahun pajak 2011 terjadi karena adanya perubahan terhadap jumlah nominal dari Pajak masukan yang dapat dikreditkan. Berikut jabaran dari perubahan jumlah Pajak Masukan yang terjadi selama tahun 2011. Tabel 4.8 PT. Astra Daihatsu Motor Rekap Pajak Masukan Periode Januari – Desember 2011
Sumber : SPT Masa PPN (diolah lebih lanjut) Dari tabel diatas dapat dilihat terjadi penambahan terhadap Pajak Masukan di bulan Februari sebesar RP. 188.390.438,- yang semula Pajak Masukan pada SPT Masa PPN pembetulan normal sebesar Rp. 245.136.532.008,- menjadi Rp. 245.324.922.446,- pada SPT Masa PPN Pembetulan (1). Dan di bulan Maret tejadi penambahan sebesar RP. 5.861.464.035,- yang semula Pajak Masukan pada SPT Masa PPN pembetulan normal sebesar Rp. 240.596.289.103,- menjadi Rp. 246.457.753.138,- pada SPT Masa PPN Pembetulan (1).
66
Dan di bulan April tejadi penambahan sebesar RP. 1.796.306.513,- yang semula Pajak Masukan pada SPT Masa PPN pembetulan normal sebesar Rp. 168.636.460.446,- menjadi Rp. 170.432.766.959,- pada SPT Masa PPN Pembetulan (1). Dan di bulan Juni tejadi penambahan sebesar RP. 2.602.939.425,- yang semula Pajak Masukan pada SPT Masa PPN pembetulan normal sebesar Rp. 222.828.328.841,- menjadi Rp. 225.431.268.267,- pada SPT Masa PPN Pembetulan (1). Dan di bulan Juli tejadi penambahan sebesar RP. 7.428.317.119,- yang semula Pajak Masukan pada SPT Masa PPN pembetulan normal sebesar Rp. 235.346.066.274,- menjadi Rp. 242.774.383.394,- pada SPT Masa PPN Pembetulan (1). Dan di bulan Agustus tejadi pengurangan sebesar RP. 3.494.996.184,yang semula Pajak Masukan pada SPT Masa PPN pembetulan normal sebesar Rp. 253.865.247.352,- menjadi Rp. 250.370.251.168,- pada SPT Masa PPN Pembetulan (1). Dan di bulan September tejadi pengurangan sebesar RP. 82.963.527,- yang semula Pajak Masukan pada SPT Masa PPN pembetulan normal sebesar Rp. 244.529.539.277,- menjadi Rp. 244.446.575.750,- pada SPT Masa PPN Pembetulan (1). Dan di bulan Oktober tejadi penambahan sebesar RP. 3.306.667.831,yang semula Pajak Masukan pada SPT Masa PPN pembetulan normal sebesar
67
Rp. 243.169.113.796,- menjadi Rp. 246.475.781.627,- pada SPT Masa PPN Pembetulan (1). Dan di bulan November tejadi penambahan sebesar RP. 30.558.055.311,yang semula Pajak Masukan pada SPT Masa PPN pembetulan normal sebesar Rp. 225.638.398.125,- menjadi Rp. 256.196.453.436,- pada SPT Masa PPN Pembetulan (1). Dan di bulan Desember tejadi penambahan sebesar RP. 57.097.912.855,yang semula Pajak Masukan pada SPT Masa PPN pembetulan normal sebesar Rp. 255.948.883.369,- menjadi Rp. 313.046.796.224,- pada SPT Masa PPN Pembetulan (1). Perubahan yang terjadi baik itu penambahan atau pengurangan terhadap Pajak Masukan ini terjadi karena adanya revisi harga, pembatalan invoice, revisi faktur pajak, kesalahan pencatatan pada saat proses input fakur pajak masukan, dan faktur pajak cacat.
D. Mekanisme Pelaksanna Pajak Pertamabahn Nilai Pada dasarnya PPN yang di terapkan PT. Astra Daihatsu Motor mengacu kepada Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dimana Pengusaha yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Kami selalu mensyaratkan adanya Faktur Pajak dalam melakukan semua transaksi baik Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan
68
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
Faktur Pajak yang
diterbitkan merupakan dokumen pendukung setelah Invoice yang berlaku untuk proses penagihan. Dan faktur pajak yang diterima dari supplier atau vendor merupakan dokumen pendukung setelah invoice yang berlaku sebagai tagihan untuk pembayaran atas pembelian yang dilakukan pada setiap transaksi terhadap pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan adanya faktur pajak maka PT ADM dapat mengetahui dan menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan mengkreditkan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh PT. ADM yang bergerak dibidang manufaktur atau perakitan kendaraan roda empat, segala transaksi penyerahan barang maupun jasa yang dilakukan oleh perusaahaan dikenakan perlakuan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT. ADM dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) 01.000.571.8-092.000 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.000.571.8-092.000. PT. ADM merupakan Subjek Pajak karena melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak Peertambahan Nilai (PPN) pada saat melakukan transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dan juga mengkompensasikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta melaporkan
69
perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. PT. ADM mengakui PPN sebagai Pajak Terhutang dimulai pada saat penyerahan Barang Kena Pajak. Dan wajib melaporkannya dalam bentuk SPT masa PPN yang akan dilaporkan ke kantor pajak dimana telah disesuaikan pada lokasi pelaporan dan penyetoran Pajak Terutang sesuai dengan dimana perusahaan tersebut terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua (LTO 2). Dalam pelaksanaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. ADM melaksanakan Hak dan Kewajiban yang terkait dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 yaitu: 1. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau pemberian Jasa Kena Pajak. 2. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak dan transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau pemberian Jasa Kena Pajak. 3. Menyetorkan Pajak Terutang ke Kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. 4. Menyampaikan Laporan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari setelah akhir Masa Pajak. 5. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dibuat.
70
6. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih dan teratur. 7. Membuat pembukuan dan pencatatan mengenai perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak.
E. Analisis Kendala - Kendala yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Kewajiban Pelaporan SPT Masa PPN Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak pasal 15 menerangkan penyebab terjadinya pembetulan SPT Masa PPN adalah : 1. Atas Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti yang tata caranya diatur dalam Lampiran VI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. 2. Atas Faktur Pajak yang hilang, baik PKP yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut dapat membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang tata caranya diatur dalam Lampiran VI huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
71
3. Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak yang tata caranya diatur dalam Lampiran VI huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. 4. Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi. 5. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan oleh PKP Penjual, harus melakukan Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.
72
Dan atas dasar di atas tersebut maka Wajib Pajak harus memebetulkan SPT Masa PPN nya. Di Indonesia system yang digunakan dalam pemungutan pajak adalah Self Assessment System, Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam system pemungutan ini memungkinkan adanya kesalahan dalam hal pengisian SPT Masa PPN, banyak faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan tersebut.
Hal tersebutlah yang menjadi kendala wajib pajak dalam hal
pemenuhan kewajiban perpajakannya. PT. Astra Daihatsu Motor selaku wajib pajak sering sekali salah menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, untuk itu perlu diadakan Pembetulan Masa Pajak Pertambahan Nilai agar perusahaan mengetahui berapa besar pajak yang sesungguhnya dibayar. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pembetulan tersebut diantaranya adalah.
1. Kesalahan Pencatatan Kesalahan pencatatan terjadi karena user salah input no faktur atau nominal dari faktur pajak. Dalam prosesnya memang sudah diperbantukan oleh system, system yang dibuat tujuannya untuk mempermudah proses rekap dengan cara menginput faktur pajak yang diterima atar transaksi perolehan dan penyerahan barang kena pajak. Disystem tersebut nantinya
73
faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran akan dikalkulasi secara otomatis sehingga langsung dapat diketahui jumlah nominal dari keseluruhan faktur pajak masukan yang diterima dalam masa pajak berjalan tersebut dan jumlah nominal dari faktur pajak keluaran yang dikeluarkan pada masa pajak tersebut. Dari system tersebut outpunya adalah rekapan dari pajak masukan dan keluaran berupa excel yang nantinya akan di upload ke E-SPT masa PPN. Namun dalam proses input tersebut tidak luput dari kesalahan input yang di akibatkan kelalaian. Kesalahan pencatatan atau input data terjadi akibat data yang terlalu banyak dan waktu pengerjaan yang terpaku dengan waktu pelaporan SPT masa PPN, dimana semua faktur pajak yang diterima di bulan itu dan sesuai dengan masa pajaknya harus di laporkan, sehingga harus dilakukan input data yang cepat, makan dari factor tersebutlah dapat terjadinya kesahan input terhadap faktur pajak, kesalah yang terjadi diantaranya adalah kesalahan input no faktur pajak, kesalahan input nominal PPN, kesalahan input nama Pengusaha Kena Pajak atau nama PT, kesalah input NPWP. Dari kesalahan tersebut makan Pengusaha Kena Pajak yang sudah melaporkan SPT masa PPN nya wajib melakukan pembetulan SPT masa PPN.
2. Pembatalan Invoice Perbedaan lain yang timbul adalah karena adanya pembatalan invoice yang diakukan setelah pelaporan SPT Masa PPN disampaikan ke Kantor
74
Pelayanan Pajak. Pebatalan invoice mengharuskan Pengusaha Kena Pajak manarik invoice dan merevisi invoice tersebut dan mewajibkan perusahaan melakukan pembetulan laporan SPT Masa PPN yang sudah disampaikan, pembatalan invoice terjadi karena adanya pembatalan terhadap tagihan yang telah ditagihkan, hal tersebut terjadi karena barang yang di kirimkan tidak sesuai keinginan produksi, dan pembatalan pebelian terhadap barang yang sudah di pesan.
3. Revisi Harga Perbedaan lain yang timbul adalah karena adanya revisi harga setelah pelaporan SPT Masa PPN disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Revisi harga terjadi karena adanya penawaran harga yang belum putus antara pihak purchasing PT. Astra Daihatsu Motor dengan pihak supplier atau vendor, sedangkan sesuai kebutuhan produksi barang harus secepatnya dikirim, dan invoice harus sudah terbit dan dikrim bersamaan barang dikirm, jadinya sering ada revisi harga terhadap komponen yang di beli dan revisi tersebut mempengaruhi besarnya nominal yang ditagihka. Kesalahan harga yang di tetapkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan atau penyerahan barang kena pajak, sehingga terdapat selisih harga atau nominal yang di tagihkan ke Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembelian atau perolehan barang kena pajak. Revisi harga tesebut mempengaruhi jumlah atau nominal yang ditagihkan, sehingga selisih tersebutlah yang menjadikan dasar perbedaan dalam
75
pelaporan SPT masa PPN antara kedua perushaan tersebut antara yang menyerahkan barang kena pajak dan yang meperoleh barang kena pajak. Dan atas dasar perbedaan tersebut maka kedua wajib pajak harus melakukan pembetulan terhadap SPT masa PPN nya.
4. Faktur Tidak Sah atau Faktur Pajak Cacat Kesalahan lain terjadi karena faktur pajak yang dibuat tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang tatacara pembuatan faktur pajak. Faktur pajak yang tidak sesuai dengan format yang di tetapkan undang-undang kami anggap cacat atau tidak sah sehingga tidak dapat kami kreditkan, biasanya kasus ini terjadi pada faktur pajak yang tidak mencantumkan stempel perusahaannya, salah dalam format penulisan nomor faktur pajak, salah menuliskan NPWP pembeli. Konfirmasi yang kami lakukan biasanya mendapatkan balasan yang lama dari pihak supplier, sehingga faktur pajak yang cacat tersebut sudah lewat dari masa pajaknya, dan tidak di kreditkan pada masa pajak seharusnya. Tetapi pada aktualnya pihak supplier sudah melaporkan di masa pajak yang benar, sehingga kami harus melakukan sesuai dengan masa pajak yang benar juga dan melakukan pembetulan dengan catatan kami sudah menerima faktur pajak yang sudah di revisi atau sudah benar. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Dalam pembuatan Faktur Penjualan yang
76
memuat keterangan dan pengisiannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu pasal 13 ayat (4) dan (5) UU PPN. Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP yang memuat: a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti dan potongan harga; d. Pajak pertambahan nilai yang dipungut; e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut; f. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak dan g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Apabila faktur pajak tidak memuat informasi diatas maka faktur pajak dapat dikategorikan faktur pajak cacat atau tidak sah dan tidak dapat di kreditkan sesuai dengan ketentuan SE-132/PJ/2010.
Dalam hal ini
kesalahan sering terjadi pada format penomoran faktur pajak, format penomoran faktur pajak tersebut sudah baku, tetapi masih saja banyak perusahaan yang melakukan kesalahan pada format penulisan nomor faktur pajak, sehingga terjadi ketidak cocokan dalam hal pengkreditan dan pelaporan faktur pajak.
77
Dari ke empat faktor diatas dapat di simpulkan bahwa pembetulan yang terjadi pada PT. Astra Daihatsu Motor disebabkan kesalahan pencatatan dan pembuatan faktur pajak, dan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak pasal 15, menerangkan atas kesalah tersebut PKP wajib membetulkan SPT Masa PPN nya yang telah dilaporkan.
78
