BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

53

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah salah satu negara anggota OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) dan merupakan negara penghasil minyak dan gas terbesar di Asia Tenggara. Saat ini industri ekspor minyak dan gas bumi dunia sedang berkembang pesat. Ada lebih dari 40 perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di Negara ini, dan angka itu terus bertambah tiap tahunnya. Dibawah regulasi pemerintah Indonesia yang membatasi pengolahan sektor minyak dan gas bumi, pembelian langsung dari supplier luar negari/asing sangat sulit dan kurang menguntungkan karena terlalu banyak birokrasi yang berbelit-belit. Prosedur yang biasa dilakukan oleh vendor dan perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas lainnya adalah menugaskan agen lokal untuk penagihan dan pembayaran terhadap klien. Cara ini lebih reliable, efektif dan terbukti lebih menghemat biaya yang dikeluarkan. Pada bab sebelumnya di sub bab metodologi penelitian, penulis telah menguraikan bahwa penyusunan skripsi ini berdasarkan pengumpulan data-data yang diperoleh penulis berkenaan dengan perencanaan dan penerapan pajak terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan PT.”X” sebagai perusahaan penyedia jasa management. Salah satu jasa management yang paling besar dalam menghasilkan penerimaan dalam bisnis PT “X” adalah management jasa dalam menyediakan tenaga

54

spesialis yang dibutuhkan perusahaan minyak dan gas bumi. Tenaga spesialis ini dapat berasal dari tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing. Dalam penyediaannya, jasa yang lebih dikenal istilah man power ini melibatkan banyak prosedur mulai dari proses tender, pengurusan surat-surat ketenaga kerjaan sampai dengan proses kualifikasi sampai diputuskan perusahaan mana yang menang atau layak digunakan jasanya berdasarkan besaran budget yang sudah ditentukan oleh perusahaan minyak dan gas bumi. Dikarenakan banyaknya perusahaan yang terlibat dalam proses ini, maka margin yang diharapkan juga tidak terlalu besar. Oleh sebab itu perencanaan budget dalam hal ini wajib dilaksanakan. Dan hal yang paling mungkin adalah menekan beban pajak yang terlibat langsung dalam jasa man power ini, yakni Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26. Dan dalam melakukan penelitian, penulis hanya memperbandingkan penghematan pajak pada pajak penghasilan pasal 21 ditanggung perusahaan dengan metode di net as gross dan gross up serta pajak penghasilan pasal 26 yang dalam penghematannya

dengan menggunakan Perjanjian Penggunaan Pajak Berganda

(P3B) kemudian menganalisa dampaknya ke Pajak Penghasilan Badan Pasal 29, serta memperbandingkan penerapan pola perhitungan pajak sesuai ketentuan perundangundangan

yang

berlaku

(PER-15/PJ./2006)

untuk

keakuratan

perhitungan

pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Data lainnya diperoleh berdasarkan izin dari Wajib Pajak dimana penulis bekerja diperusahaan tersebut, untuk mengutip data-data gaji, perhitungan Pajak

55

Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 dari Wajib Pajak, sedangkan data skunder penulis dapatkan dari study kepustakaan, Peraturan Perundangundangan, Keputusan Menteri keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini, yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

A. Perencanaan pajak terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Subjek Pajak dalam negeri. Setiap tenaga kerja yang akan ditempatkan di perusahaan minyak dan gas bumi (klien) wajib mempunyai NPWP, tanpa adanya ini perusahaan pemberi kerja, dalam hal ini PT. “X” akan kewalahan dalam membayarkan pajak atas penerimaan gaji sebulannya karena akan dikenakan 20% lebih besar jika tidak mempunyai NPWP. Dan oleh karena disetiap tender atau proses man power ini biasanya dibutuhkan dalam suatu project tertentu yang sedang berlangsung dan biasanya berlangsung lebih dari 12 bulan dan tetap ditagihkan setiap bulannya dengan menggunakan time sheet report. Adapun perhitungan yang kita berikan ke semua klien yakni : = sum jumlah daily rate + pajak PPh 21 + Handling Fee PT. “X” Perhitungan pajaknya menggunakan metode gross up yakni dengan memberikan kalkulasi perhitungan tertinggi. Perhitungan tersebut diatas diterima oleh klien dimana yang menjadi perhatian mereka adalah besar kecilnya Handling Fee.

56

Tiap bulan PT “X” mengeluarkan invoice untuk menagih akumulasi jumlah rate harian selama sebulan tersebut dan begitu pula PT. “X” membayarkan tenaga kerja tersebut sebesar jumlah akumulasi rate hariannya. Adanya

self

assessment

system

mengharuskan

Wajib

Pajak

menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya. Tetapi dalam pelaksanaannya seringkali Wajib Pajak melakukan kegiatan modifikasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal yang biasa dilakukan Wajib Pajak yaitu dengan cara perencanaan pajak (tax planning). Begitu pula yang dilakukan PT. “X” dalam pelaksanaan pembayaran pajaknya. Dan dibawah ini adalah satu per satu

Tax Planning

dengan

menggunakan 2 (dua) metode berbeda yang dilakukan PT “X” khususnya akunakun yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dimana pajak para tenaga kerja yang ditempatkan di klien semua ditanggung oleh PT. “X” serta mengambil korelasinya

ke Pajak Penghasilan (PPh) Badan sehingga dapat

diketahui seberapa besar perusahaan telah melakukan penghematan pajak. Adapun status tenaga kerja tersebut bagi PT. “X” adalah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.

a. Analisa Perencanaan Pajak Terhadap Tenaga Kerja A •

Rate Harian ke klien sebesar IDR 2.000.000

•

Pajak penghasilan atas rate harian (metode gross up) IDR 680.000

•

Pengenaan jasa sebesar 1.65% atas akumulasi rate harian selama sebulan.

57

1) Pembayaran ke Tenaga Kerja A serta Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh PT “X” dengan metode Net as Gross. Tabel 4.1 Tenaga Kerja A – PPh 21 – metode Net as Gross Tenaga Kerja A Date Rate/Day 2.000.000 K/1 Day (s) 26 Working Period : Apr 10 Salary JKK Allowance JK Allowance

I

0,68% 0,30%

Tax rate Basic Salary Tax Allowance JKK Allowance JK Allowance Other Benefit

IDR IDR IDR IDR

52.000.000,00 353.600,00 156.000,00 52.509.600,00

1,00 52.000.000 156.000 353.600 52.509.600

Total/Month II Deduction - Position Allowances - JHT Jamsostek (2% x BS) Total Net salary / month Net salary / year

-

12

III Penghasilan tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak IV Perhitungan Pajak Penghasilan Tariff Range 5% 50.000.000 2.500.000 15% 200.000.000 30.000.000 25% 250.000.000 62.500.000 30% 33.490.560 Income Tax / year Income Tax / month IDR

52.509.600 630.115.200 18.480.000 611.635.200

128.490.560 10.707.547 10.707.547

58

Sesuai dengan perjanjian antara tenaga kerja dan PT “X”, jumlah pajak sebesar IDR. 10.707.547 akan menjadi tanggung jawab perusahaan dan bukan menjadi beban atau tanggungan tenaga kerja atau karyawan yang bersangkutan. Secara akuntansi komersial jumlah ini dapat dikurangkan sebagai biaya tetapi secara fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Penyesuaian

dilakukan

dengan

melakukan

koreksi

positif

dengan

mengurangkan biaya pajak dari unsur pengurang pada Pajak Penghasilan Badan sehingga laba fiskal yang didapatkan akan naik dan pembayaran pajak akan bertambah karena koreksi positif tersebut. •

Analisis pada Pajak Penghasilan Badan Tabel 4.2 Tenaga Kerja A – PPh 29 – metode Net as Gross

Rate to Client Invoice to Client OPAC Handling fee

2.680.000

WHT 29 Liabilities

69.680.000 1.149.720 22.994 70.806.726 63.217.147 7.589.579 10.707.547 18.297.126 4.574.281 22.994 4.551.287

Net Profit

3.038.292

WHT 23 Deduction from Handling fee

1,65% 2%

Nett Received

COGS Commercial Gross Profit

Fiscal Adjustment Profit before Tax Corporate Tax Rate

Less Prepaid Tax

25%

59

2) Pembayaran ke Tenaga Kerja A serta Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh PT “X” dengan metode Gross Up. Tabel 4.3 Tenaga Kerja A – PPh 21 – metode Gross Up Tenaga Kerja A Date Rate/Day 2.000.000 K/1 Day (s) 26 Working Period : Apr 10 Salary JKK Allowance JK Allowance

I

0,68% 0,30%


IDR IDR IDR IDR

52.000.000,00 353.600,00 156.000,00 52.509.600,00

1,00 52.000.000 15.296.495 156.000 353.600 67.806.095


-

12

III Penghasilan tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak IV Perhitungan Pajak Penghasilan Tariff Range 5% 50.000.000 2.500.000 15% 200.000.000 30.000.000 25% 250.000.000 62.500.000 30% 88.557.943 Income Tax / year Income Tax / month IDR

67.806.095 813.673.143 18.480.000 795.193.143

183.557.943 15.296.495 15.296.495

60

Pengertian dari Pajak Penghasilan Pasal 21 di

Gross Up

adalah

perhitungan sedemikian rupa sehingga jumlah pajak yang diterima sama dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Dalam tabel diatas terlihat bahwa tunjangan pajak sebesar IDR 15.296.495 adalah sama besar dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dan metode gross up

tidak menyebabkan koreksi fiskal dalam Pajak

Penghasilan Badan, seperti yang ditampilkan tabel dibawah ini : •

Analisis pada Pajak Penghasilan Badan Tabel 4.4 Tenaga Kerja A – PPh 29 – metode Gross Up


2.680.000

WHT 29 Liabilities

69.680.000 1.149.720 22.994 70.806.726 67.806.095 3.000.630 3.000.630 750.158 22.994 727.163

Net Profit

2.273.467


1,65% 2%

Nett Received



25%

Less Prepaid Tax

b. Analisa Perencanaan Pajak Terhadap Tenaga Kerja B •

Rate Harian ke klien sebesar USD 1.400

•

Pajak penghasilan atas rate harian (metode gross up) USD 616

•

Pengenaaan jasa sebesar 1.45% atas akumulasi rate harian selama sebulan.

61

1) Pembayaran ke Tenaga Kerja B serta Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh PT “X” dengan metode Net as Gross. Tabel 4.5 Tenaga Kerja B – PPh 21 – metode Net as Gross Tenaga Kerja B Date Rate/Day 1.400 K/2 Day (s) 21 Working Period : Apr 10 Salary JKK Allowance JK Allowance

I

0,68% 0,30%


USD USD USD USD

29.400,00 199,92 88,20 29.688,12

9.019,00 265.158.600 795.476 1.803.078 267.757.154


-

12

III Penghasilan tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak IV Perhitungan Pajak Penghasilan Tariff Range 5% 50.000.000 15% 200.000.000 25% 250.000.000 30% Income Tax / year Income Tax / month USD

267.757.154 3.213.085.851 19.800.000 3.193.285.851

2.500.000 30.000.000 62.500.000 807.985.755 902.985.755 75.248.813 8.343

62

Jumlah pajak sebesar IDR. 75.011.793 akan menjadi tanggung jawab perusahaan dan bukan menjadi beban atau tanggungan karyawan yang bersangkutan. Dan Angka sebesar itu pada nantinya akan mengalami koreksi positif dengan mengurangkan biaya pajak dari unsur pengurang pada Pajak Penghasilan Badan sehingga laba fiskal yang didapatkan akan naik •

Analisis pada Pajak Penghasilan Badan Tabel 4.6 Tenaga Kerja B – PPh 29 – metode Net as Gross


2.016

WHT 29 Liabilities

42.336 614 12 42.938 38.031 4.906 8.343 13.249 3.312 12 3.300

Net Profit

1.606


1,45% 2%

Nett Received



Less Prepaid Tax

25%

63

2) Pembayaran ke Tenaga Kerja B serta Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh PT “X” dengan metode Gross Up. Tabel 4.7 Tenaga Kerja B – PPh 21 – metode Gross Up Tenaga Kerja B Date Rate/Day 1.400 K/2 Day (s) 21 Working Period : Apr 10 Salary JKK Allowance JK Allowance

I

0,68% 0,30%


USD USD USD USD

29.400,00 199,92 88,20 29.688,12

9.019,00 265.158.600 107.498.304 795.476 1.803.078 375.255.458


-

12

III Penghasilan tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak IV Perhitungan Pajak Penghasilan Tariff Range 5% 50.000.000 15% 200.000.000 25% 250.000.000 30% Income Tax / year Income Tax / month USD

375.255.458 4.503.065.502 19.800.000 4.483.265.502

2.500.000 30.000.000 62.500.000 1.194.979.651

1.289.979.651 107.498.304 11.919

64

Dalam

tabel

diatas

terlihat

bahwa

tunjangan

pajak

sebesar

IDR

107.498.304 adalah sama besar dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan menyebabkan jumlah pajak yang harus dipotong adalah nihil karena jumlah pajak yang harus dipotong sama dengan pemberian tunjangan pajak. •

Analisis pada Pajak Penghasilan Badan Tabel 4.8 Tenaga Kerja B – PPh 29 – metode Gross Up


2.016

WHT 29 Liabilities

42.336 614 12 42.938 41.607 1.330 1.330 333 12 320

Net Profit

1.010


1,45% 2%

Nett Received



25%

Less Prepaid Tax

Dan terakhir sebagai pembanding dari tabel-tabel diatas akan disandingkan consultant yang mempunya Rate Harian yang lebih kecil agar dapat dilihat perbandingan besar kecilnya dampak terhadap Pajak Penghasilan Badan pada akhir tahun. c. Analisa Perencanaan Pajak Terhadap Tenaga Kerja C •

Rate Harian ke klien sebesar IDR 450.000

•

Pajak penghasilan atas rate harian (metode gross up) IDR 40.000

•

Pengenaaan jasa sebesar IDR 33.500 per bulannya

65

1) Pembayaran ke Tenaga Kerja C serta Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh PT “X” dengan metode Net as Gross. Tabel 4.9 Tenaga Kerja C – PPh 21 – metode Net as Gross Tenaga Kerja C Date Rate/Day 450.000 K/2 Day (s) 19 Working Period : Sep 10 Salary JKK Allowance JK Allowance

I

0,68% 0,30%


IDR IDR IDR IDR

8.550.000,00 8.550.000,00

1,00 8.550.000 8.550.000


-

12

III Penghasilan tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak IV Perhitungan Pajak Penghasilan Tariff Range 5% 50.000.000 15% 25% 30% Income Tax / year Income Tax / month IDR

8.550.000 102.600.000 19.800.000 82.800.000

2.500.000 4.920.000

7.420.000 618.333 618.333

66

•

Analisis pada Pajak Penghasilan Badan Tabel 4.10 TenagaKerja C – PPh 29 – metode Net as Gross Rate to Client Invoice to Client OPAC Handling fee WHT 23 Deduction from Handling fee Nett Received COGS Commercial Gross Profit Fiscal Adjustment Profit before Tax Corporate Tax Rate Less Prepaid Tax WHT 29 Liabilities Net Profit

490.000 33.500 2%

25%

9.310.000 636.500 12.730 9.933.770 9.168.333 765.437 618.333 1.383.770 345.943 12.730 333.213 432.224

67

2) Pembayaran ke Tenaga Kerja C serta Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh PT “X” dengan metode Gross Up. Tabel 4.11 Tenaga Kerja C – PPh 21 – metode Gross Up Tenaga Kerja C Date Rate/Day 450.000 K/2 Day (s) 19 Working Period : Apr 10 Salary JKK Allowance JK Allowance

I

0,68% 0,30%


IDR IDR IDR IDR

8.550.000,00 8.550.000,00

1,00 8.550.000 727.451 9.277.451


-

12

III Penghasilan tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak IV Perhitungan Pajak Penghasilan Tariff Range 5% 50.000.000 15% 25% 30% Income Tax / year Income Tax / month IDR

9.277.451 111.329.412 19.800.000 91.529.412

2.500.000 6.229.412

8.729.412 727.451 727.451

68

•

Analisis pada Pajak Penghasilan Badan Tabel 4.12 Tenaga Kerja C – PPh 29 – metode Gross Up


490.000

WHT 29 Liabilities

9.310.000 636.500 12.730 9.933.770 9.277.451 656.319 656.319 164.080 12.730 151.350

Net Profit

504.969


33.500 2%

Nett Received



Less Prepaid Tax

25%

Dari tabel-tabel yang sudah disajikan diatas, PT. “X” mengambil kesimpulan untuk menggunakan metode net as gross untuk para tenaga kerjanya yang berpenghasilan lebih dari IDR 250.000.000 jika disetahunkan, sedangkan metode gross up digunakan PT. “X” untuk para tenaga kerja yang berpenghasilan kurang dari IDR 250.000.000 jika disetahunkan. Dari hasil summary setahun pembayaran ke tenaga kerja atau karyawan ini dapat dilihat seberapa besar penghematan untuk masing-masing diatas dalam kurun satu tahun buku (menggunakan tiap-tiap metode) dan table summary ini dapat dilihat dilampiran (Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3)

69

B. Perencanaan pajak terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 terhadap Subjek Pajak Luar Negeri. Seperti juga telah di bahas dalam pada bab sebelumnya di sub bab metodologi penelitian, beberapa hal untuk menghindari beban pajak yang besar terhadap Subjek Pajak Luar Negeri adalah menggunakan salah satu Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang telah disetujui dan dibuat Pemerintah dalam hal menghindari konflik Pajak International. PT “X” dalam menjalankan usahanya terkadang juga membutuhkan partner-partner luar negeri untuk men-supply tenaga kerja professional yang dibutuhkan klien-kliennya. Tenaga kerja tersebut sangat spesifik dan sulit ditemukan kandidatnya didalam negeri, sehingga memerlukan tenaga kerja asing dalam pengerjaannya walaupun tidak sedikit ada pula yang tenaga kerja lokal yang mempunyai kemampuan tersebut. Partner-partner luar negeri ini merupakan Wajib Pajak di dalam negerinya masing-masing, oleh karena itu pemotongan pajak atas penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak yang berlaku di Indonesia atau tidak dikenakan pajak sama sekali dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan pajak berwenang dari partner luar negeri tersebut. Dalam

analisis

ini

penulis

akan

memberikan

contoh-contoh

penggunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara PT. “X” dengan berbagai partner-partner luar negerinya. Dimana yang menjadi fokus

70

penelitian adalah perlakuan pajak penghasilan terhadap dependent personal services yakni pemberian jasa yang dilakukan oleh orang asing dilakukan di suatu Negara atas adanya ikatan kerja dengan perusahaan asalnya berada di Negara lain. a. Jika Indonesia dan negara domisili Wajib Pajak Luar Negeri memiliki perjanjian tax treaty, maka pembayaran penghasilan atas jasa ke luar negeri bebas dari PPh pasal 26, apabila: 1) Seluruh pekerjaan dilakukan di luar negeri 2) Pekerjaan dilakukan di Indonesia tetapi tidak melebihi batas waktu (time test) sesuai perjanjian tax treaty. b. Jika Indonesia dan negara domisili WPLN tidak memiliki perjanjian tax treaty, maka pembayaran penghasilan atas jasa ke luar negeri dipungut pajak sesuai tarif PPh pasal 26.

1. Analisa Perencanaan Pajak Terhadap Subyek Pajak Luar Negeri – Australia. Contoh pertama partner luar negeri dari PT “X” adalah Advance Geomechanics Pty. Ltd. yang berasal dari negara Australia. Salah satu klien PT “X” membutuhkan tenaga spesialis untuk Study Geomechanical di salah satu area pertambangannya. Ada 2 pilihan yang dimiliki PT. “X” dalam menentukan pilihan dalam memilih tenaga kerja dalam pengerjaan proyek tersebut. Yakni menggunakan tenaga kerja lokal dengan rate lebih murah dan atau menggunakan jasa partner dari luar negeri yang rate nya lebih tinggi.

71

a) Penggunaan tenaga kerja lokal Dalam penggunaan tenaga kerja lokal, maka perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan dalam menghitung pajak penghasilannya. Tabel 4.13 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tenaga Kerja Lokal Rate Invoice to Client Payment to Consultant Tax PPh 21 (Net as Gross method )

354 200

Hour (s) 56 56

Amount 19.824 11.200 2.804

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, PT “X” mengambil metode pajak net as gross pajak dari penghasilan yang akan diterima tenaga kerja (lampiran 4). Dan angka sebesar USD 2.804 merupakan beban PT “X” dalam melaksanakan salah satu kewajiban pembayaran pajaknya. •

Analisis pada Pajak Penghasilan Badan Tabel 4.14 Perhitungan PPh 29 Menggunakan Tenaga Kerja Lokal


354

WHT 29 Liabilities

19.824 396 19.428 14.004 5.424 2.804 8.228 2.057 396 1.660

Net Profit

3.763

WHT 23 Deduction from Services

2%

Nett Received



Less Prepaid Tax

25%

72

b) Penggunaan jasa partner luar negeri Tabel 4.15 Perhitungan PPh 26 Menggunakan Jasa Partner Luar Negeri Rate Invoice to Client Invoice From Partner Tax PPh 26

354 256

Hour (s) 56,00 56,00

Amount 19.824 14.358 -

Dari tabel diatas dapat dilihat pekerjaan yang dikerjakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri tidak dikenakan pajak sama sekali selama pekerjaan tersebut masih dibawah time test yang berlaku (Australia adalah 120 hari) dan negara tersebut mempunyai Perjanjian Perpajakan (P3B) dengan Negara Indonesia dan dalam pelaksanaannya menyediakan serta melengkapi data-data administrasi perpajakan yang diperlukan (DGT Form dan SKD).

•

Analisis pada Pajak Penghasilan Badan Tabel 4.16 Perhitungan PPh 29 Menggunakan Jasa Partner Luar Negeri


354

WHT 29 Liabilities

19.824 396 19.428 14.358 5.070 5.070 1.267 396 871

Net Profit

4.199


2%

Nett Received



Less Prepaid Tax

25%

73

Dapat dilihat dari perhitungan tabel-tabel diatas menunjukkan, PT. “X” memilih penggunaan jasa tenaga asing melalui partner luar negerinya yang ternyata lebih profitabel dikarenakan penghematan pajak dengan adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau tax treaty antara Indonesia dan Australia.

2. Analisa Perencanaan Pajak Terhadap

Subjek Pajak Luar Negeri -

Perancis. Lain halnya dengan kasus diatas, untuk partner PT. ”X” ini yakni GeoMicrobial Technologies International merupakan salah satu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penelitian serta penganalisaan untuk kandungan minyak bumi di dalam tanah. Dikarenakan jasanya yang sangat spesifik dan hasil yang dihasilkan akan sangat penting bagi klien maka dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam hal pelaksanaannya. Tercatat ada 2 project yang dengan 2 klien yang berbeda selama tahun pajak 2010, bahkan akan melebihi time test yang berlaku (Perancis, 183 hari). Mulai pekerjaan survey, analisa tanah sampai dengan penggunaan service jasa insinyur tenaga asing. Untuk satu klien, project minimal akan memakan waktu sampai selesai adalah 4 bulan. Dimana untuk survey lapangan dan pengambilan sample tanah memakan waktu 2 bulan dan analisa awal 1- 2 bulan dan analisa serta laporan akhir selama 1 bulan, dan kesemuanya menggunakan tenaga kerja asing.

74

Harga yang dikenakan cukup tinggi apalagi jika dikenakan pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20%, sehingga PT. “X” dan partnernya melakukan dengan pendekatan lain untuk menghindari beban pajak yang besar sehingga harga yang didapat diterima atau sesuai dengan budget yang ditawarkan klien. Adapun pendekatan lain itu dengan memanfaatkan perjanjian pajak (P3B) dan menghindari time test yang akan terjadi. Tabel 4.17 Summary Harga Harian dan Waktu Pelaksanaan Dalam Satu Project Rate Invoice to Client International MOB/DEMOB 8 person @USD 5.000 Supervisor on Board Field Days 1.250 Supervisor on Board Standby Days 500 Field Geologist 750 Analytical Geophysicist 1.000 Analytical Test (Lump Sum) Pre Analytical report (Lump Sum) Final Report (Lump Sum) Total

Day (s)

Invoice From Partner/GMT Rate International MOB/DEMOB 8 person @USD 5.000 Supervisor on Board Field Days 1.200 Supervisor on Board Standby Days 450 Field Geologist 700 Analytical Geophysicist 900 Analytical Test (Lump Sum) Pre Analytical report (Lump Sum) Final Report (Lump Sum) Total

Day (s)

45,00 15,00 30,00 20,00 20,00 30,00

45,00 15,00 30,00 20,00 20,00 30,00

Amount 40.000 56.250 7.500 22.500 20.000 8.760 15.000 25.000 195.010 Amount 40.000 54.000 6.750 21.000 18.000 8.500 10.000 20.000 178.250

Dari tabel diatas dapat dilihat time test atau waktu untuk satu project. Hal ini tidak akan cukup untuk melaksanakan lebih dari satu project, karena akan melebihi dari time test yang sudah ditentukan Perjanjian Pajak (P3B) antara Indonesia dan Perancis, akan tetapi PT “X” bekerja sama menyiasati

75

dengan membagi proses tahapan-tahapan project menjadi sebagian dilakukan di Indonesia dan melakukan tahapan-tahapan lainnya yang dapat dilakukan di markas besar mereka di Perancis, seperti tahapan dari Analytical Geophisicist, test dan reporting. Hal ini memungkinkan berkurangnya daily time test dari pekerjaan tersebut sehingga tidak ada kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% dan menghemat beban pajak yang besar, serta yang terpenting adalah harga tersebut dapat diterima oleh klien.

•

Analisis pada Pajak Penghasilan Badan Tabel 4.18 Analisis Project PT. “X” dan GMT di PPh Badan

Invoice to Client OPAC Handling fee


2%

Nett Received



25%

Less Prepaid Tax WHT 28 Liabilities Net Profit

195.010 3.900 191.110 178.250 12.860 12.860 3.215 3.900 (685) 13.545

Tabel diatas menunjukkan keuntungan yang signifikan sebesar USD 12.860 dikarenakan menggunakan Perjanjian Pajak (P3B) antara Indonesia dan Perancis serta keuntungan tambahan lainnya atas kelebihan dari prepaid tax pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong Klien sebesar USD 685.

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents