32
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Analisis Atas Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Jumlah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen Program Sunset Policy diberlakukan pada awal Januari 2008 dan berakhir pada akhir tahun 2008, namun diperpanjang higga akhir Februari 2009. Perpanjangan
ini
dikarenakan
banyaknya
minat
masyarakat
untuk
mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dalam memperoleh NPWP, serta adanya permintaan wajib Pajak dikenakan terlalu singkatnya masa Sunset Policy yang diberikan sehingga wajib Pajak memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan data sebagai bahan perhitungan akhir Pajak Penghasilan (PPh) untuk setiap tahun pajak, sehingga DJP memutuskan untuk memperpanjang masa Sunset Policy. Oleh sebab itu, Sunset Policy dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut merupakan data Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Senen untuk melihat kontribusi Sunset Policy terhadap peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.
32
33
Table 4.1 JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR BADAN DAN ORANG PRIBADI PADA TAHUN 2007 – 2008 TAHUN
WAJIB PAJAK ORANG BADAN PRIBADI
TOTAL WP
2007
7965
14556
22521
2008
8454
22004
30458
2009
8839
30129
38968
KETERANGAN sebelum Sunset Policy saat Sunset Policy setelah Sunset Policy
(Data diolah tahun 2011) Dari tabel di atas dapat dilihat kenaikan yang cukup signifikan mulai dari awal 2007 hingga 2009 pada jumlah wajib pajak terdaftar baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Sesuai dengan SE-56/PJ/2008 berkaitan dengan pelaksanaan Sunset Policy, maka KPP melakukan beberapa hal, diantaranya adalah sosialisasi atau penyuluhan dan kampanye tentang Sunset Policy yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Senen kepada masyarakat sekitar dan Wajib Pajak yang telah terdaftar guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki NPWP, mengumpulkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan serta menjelaskan kepada WP hingga mereka memahaminya. Di samping itu, KPP Pratama Jakarta Senen juga menyebarkan pamflet dan leaflet Sunset Policy yang dibagikan secara bebas dalam sebuah seminar
34
maupun di tempat-tempat umum, memperbanyak selembaran bunga rampai yang disisipkan di media cetak, kemudian tersebar pada masyarakat luas. DJP juga menggunakan media internet dengan membuat Website yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan Sunset Policy, serta pelayanan komunikasi dengan Call centre (Hallo Pajak) dengan nomor 500200, di mana terdapat operator yang akan memberikan petunjuk tentang hal yang berkaitan dengan proses pembayaran pajak. Hal lain yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Senen khususnya adalah dengan menambah jam kerja karyawan pada hari sabtu, dengan tujuan memudahkan masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak baru untuk memperoleh NPWP dan bagi Wajib Pajak terdaftar yang ingin melaporkan SPT selama Sunset policy berlangsung. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Senen. Pada umumnya pelaksanaan Sunset Policy di lingkungan KPP Pratama Jakarta Senen sudah berjalan baik. Pemberian informasi dan penjelasan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaian besar dari masyarakat di sekitar sudah mengetahui dan memahami Sunset Policy. Namun, bagi yang belum memahami terhadap informasi yang ada, mereka datang ke KPP Pratama Jakarta Senen menemui Account Representative (AR) masing-masing untuk
35
meminta penjelasan dan keterangan. Kemudian masing AR akan menjelaskan hingga WP dapat benar-benar memahaminya. Berdasarkan jumlah peningkatan yang telah tersaji dalam table di atas, berikut data yang tersaji pula dalam bentuk grafik : GRAFIK 4.1 JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR BADAN DAN ORANG PRIBADI TAHUN 2007 - 2009 35000 30000 25000 20000
BADAN
15000
ORANG PRIBADI
10000 5000 0 2007
2008
2009
Analisis di atas masih bersifat global. Untuk mempermudah melihat perbedaan antara wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, berikut ini adalah perincian data berdasarkan jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi :
36
1) WAJIB PAJAK BADAN Tabel 4.1.1 DATA PENINGKATAN WP BADAN TAHUN 2007 – 2009 WP BADAN TERDAFTAR NAIK/ TAHUN THN THN TURUN SEBELUMNYA BERJALAN
% NAIK/ TURUN
2007
7569
7965
396
5,23%
2008
7965
8454
489
6,14%
2009
8454
8839
385
4,55%
KETERANGAN sebelum Sunset Policy saat Sunset Policy setelah Sunset Policy
(data diolah tahun 2011) Berdasarkan table di atas terlihat kenaikan jumlah WP Badan pada KPP Senen. Tahun 2007 jumlah WP Badan menjadi 7965 atau meningkat sebesar 5,23% dari jumlah WP Badan 2006. Kemudian di tahun 2008 kenaikan jumlah WP badan terlihat semakin meningkat sebesar 6,14 % atau naik menjadi 8454 Wajib Pajak. Persenatase peningkatan pada tahun 2008 terlihat lebih besar dibanding tahun 2007 dan 2009. Hal tersebut membuktikan bahwa program Sunset Policy terbilang cukup baik dalam meningkatkan jumlah pemilik NPWP seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Namun, untuk peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan belum terlihat signifikan dibanding dengan Wajib Pajak Oarng Pribadi.
37
Sunset Policy memberikan keringanan sanksi administrasi bagi WP yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan sebelum Tahun 2007 serta kemudahan bagi masyarakat yang mendaftarkan dirinya. Peningkatan tersebut juga dapat dilihat dengan grafik di bawah ini : GRAFIK 4.1.1 DATA PENINGKATAN WP BADAN TAHUN 2007 - 2009 9000 8800 8600 8400 8200
TAHUN BERJALAN
8000 7800 7600 7400 2007
2008
2009
38
2) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Tabel 4.1.2 DATA PENINGKATAN WP ORANG PRIBADI TAHUN 2007 – 2009
TAHUN
WP TERDAFTAR THN THN SEBELUMNYA BERJALAN
NAIK/ TURUN
% NAIK/ TURUN
2007
10901
14556
3655
33,53%
2008
14556
22004
7448
51,68%
2009
22004
30129
8125
36,93%
KETERANGAN sebelum Sunset Policy saat Sunset Policy setelah Sunset Policy
(data diolah tahun 2011) Peningkatan yang cukup signifikan dapat terlihat pada wajib pajak terdaftar orang pribadi. Tahun 2007 terjadi peningkatan menjadi 14.556 atau sekitar 33,53% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 WP Orang Pribadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 22.004 sehingga terjadi peningkatan sebesar 51,93%. Berbeda untuk tahun 2009 jumlah wajib pajak Orang pribadi pribadi naik menjadi 30.129, atau meningkat sebesar 36,93%. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar lebih banyak daripada Wajib Pajak Badan. Hal ini dikarenakan adanya system pemotongan pajak langsung oleh perusahaan bagi para Wajib Pajak yang bekerja sebagai karyawan, sehingga secara tidak langsung mereka menjadi WP terdaftar yang memiliki NPWP. Peningkatan WP Orang pribadi lebih terlihat signifikan dibanding WP badan, terutama saat pelaksanaan Sunset Policy. Dibawah ini dapat
39
dilihat grafik peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Senen : GRAFIK 4.1.2 DATA PENINGKATAN WP OP TAHUN 2007 - 2009 35000 30000 25000 20000 TAHUN BERJALAN
15000 10000 5000 0 2007
2008
2009
Bila dilihat dari hasil di atas menunjukan bahwa Sunset Policy memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Karena sesuai dengan ketentuan Sunset Policy hanya dapat dinikmati oleh setiap orang yang telah telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008 ataupun yang mendaftarkan NPWP secara sukarela. Dengan pemanfaatan Sunset Policy maka WP yang memiliki sanksi administrasi berupa bunga atas kurang atau terlambat melakukan perpajakannya akan mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi perpajakan berupa bunga.
40
B. Dampak Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT tahunan pada KPP Pratama Jakarta Senen Program Sunset Policy merupakan suatu cara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya untuk patuh pada peraturan perpajakan. Oleh karena itu akan terciptalah kepathan Wajib Pajak. Sunset Policy juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak pada KPP di seluruh wilayah Indonesia begitu pula pada KPP Pratama Jakarta Senen. Hal ini dapat diketahui dari aktifnya kembali para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terlihat pada jumlah penyampaian SPT Tahunan sebelum diadakan Sunset Policy hingga berakhirnya Sunset Policy. Sosialisasi Sunset Policy dan kegiatan jemput bola diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memiliki NPWP, patuh dan aktif menyampaikan SPT bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP yang bersangkutan, dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang akan berdampak pad perekonomian Negara Indonesia. Adapun cara perhitungan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang digunakan adalah dengan membandingkan jumlah SPT Tahunan dan Wajib Pajak Terdaftar dikali seratus persen. Berikut ini adalah data yang menunjukan jumlah penyampaian SPT tahunan dan Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Senen.
41
Perhitungan di bawah ini diperinci dengan memisahkan antara jenis Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang pribadi. 1) WAJIB PAJAK BADAN Table 4.2.1 DATA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN/ WP PATUH TAHUN 2007 – 2009
TAHUN
WP TERDAFTAR
SPT YANG DITERIMA
% PATUH
KETERANGAN
2007
7965
1772
22,25%
sebelum Sunset Policy
2008
8454
1770
20,94%
saat Sunset Policy
1668
18,87%
setelah Sunset Policy
2009 8839 (data diolah tahun 2011)
Dari data di atas, akan didapat hasil analisis atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jakarta Senen. Terlihat penurunan persentase kepatuhan Wajib Pajak Badan mulai tahun 2007 hingga 2009. Pada tahun 2007 persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib Pajak Badan sebesar 22,25%. Berbeda saat Sunset Policy mulai diberlakukan, pada tahun 2008 dari 8454 WP Terdaftar hanya 1770 atau sekitar 20,94 % yang menyampaikan SPT Tahunan. Berikutnya untuk tahun 2009 (setelah pemberlakuan Sunset Policy) persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan menjadi sebesar 18,87%. Banyaknya jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak sebanding dengan kepatuhan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT tahunannya. WP Badan tedaftar yang memperoleh NPWP meningkat hampir setiap tahun, namun
42
banyak dari WP Badan tersebut tidak secara aktif dan efektif menyampaikan SPT Tahunan. Meskipun masih tergolong patuh, namun tingkat kepatuhan WP Badan masih tergolong relative kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ada WP badan (perusahaan) yang tedaftar sebagai wajib pajak namun tidak aktif menyampaikan SPT. Factor lain yang mempengaruhi tingkat persentase di atas, misalnya kebangkrutan (pailit) sehingga WP tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan tidak terdapat WP yang melakukan pembetulan SPT karena jumlah utang pajaknya benar atau tidak kurang bayar. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Program Sunset Policy belum memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jakarta Senen. Jumlah penyampaian SPT Tahunan yang terus menurun, mulai pada tahun 2007 sejumlah 1772, di tahun 2008 yang menurun menjadi 1770, dan penyampaian SPT Tahunan yang terus mangalami penurunan menjadi 1668 pada tahun 2009. Hal tersebut dapat dilihat pula pada grafik di bawah ini :
43
GRAFIK 4.2.1 DATA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BADAN TAHUN 2007 - 2009
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
TERDAFTAR YANG SPT
2007
2008
2009
2) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Table 4.2.2 DATA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN/ WP PATUH TAHUN 2007 – 2009
TAHUN
WP TERDAFTAR
SPT YANG DITERIMA
% PATUH
KETERANGAN
2007
14556
5235
35,96%
sebelum Sunset Policy
2008
22004
10572
48,06%
saat Sunset Policy
2009 30129 12604 (data diolah tahun 2011)
41,83%
setelah Sunset Policy
Dari data di atas, akan didapat hasil analisis atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Senen. Pada tahun 2007
44
persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 35,96% atau sekitar 5235 pelepor SPT dari 14.556 jumlah WP terdaftar. Namun saat pemberlakuan Sunset Policy, pada tahun 2008 persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib pajak Orang pribadi meningkat sebesar 48,06% sekitar 10.572 WP yang menyampaikan SPT Tahunan dari 22.004 jumlah WP terdaftar. Berikutnya untuk tahun 2009 (setelah pemberlakuan Sunset Policy) persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sebesar 41,83% atau terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Pemberlakuan Sunset Policy mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah aktif untuk menyampaikan pembetulan SPT Tahunan yang telah disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan adanya pembetulan SPT berarti menambah jumlah WP yang aktif, sehingga penerimaan pajak pun akan meningkat. Kesadaran WP Orang Pribadi untuk menyampaikan SPT dengan baik dan benar sesuai ketentuan perpajakan mendorong tingkat kepatuhan yang signifikan. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Program Sunset Policy memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Senen. Hal tersebut dapat dilihat pula pada grafik di bawah ini :
45
GRAFIK 4.2.2 DATA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WP OP TAHUN 2007 - 2009 35000 30000 25000 20000
WP TERDAFTAR
15000
YANG SPT
10000 5000 0 2007
2008
2009
Berdasarkan data wajib pajak di atas, terlihat bahwa Sunset Policy ternyata mampu
meningkatkan
minat
masyarakat
dan
Wajib
Pajak
untuk
menyampaikan kewajiban perpajakan dengan benar. Selain itu, Sunset policy juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum memiliki NPWP untuk mendaftarkan diri mereka sebagai Wajib Pajak dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bila dilihat dari kedua jenis Wajib Pajak di atas, peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan baik WP Badan maupun WP Orang Pribadi, belum memberikan dampak yang sangat signifikan. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT seluruh WP masih di bawah angka 50%, artinya banyaknya WP yang terdaftar tidak berdampak pada jumlah peningkatan
46
penyampaian SPT Tahunan. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan Sunset Policy guna memperoleh NPWP, namun masih banyak dari WP yang telah terdaftar tidak memanfaatkan Sunset Policy untuk menyampaikan SPT tahunan dengan baik. C. Analisis Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Senen Sunset Policy mendorong setiap Wajib Pajak melakukan kawajiban perpajakannya dengan benar. Bila setiap Wajib Pajak dapat memberikan data kewajiban perpajakannya secara benar dan melunasi utang pajak yang seharusnya, hal ini merupakan factor pendorong meningkatnya jumlah penerimaan pajak. Dalam kebijakan sunset policy ada dua jenis pengampunan yang diberikan oleh UU KUP yang baru, yaitu: 1. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembettulan SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007. 2. Penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang bayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP. Penghapusan ini juga berlaku bagi Wajib Pajak Badan dan wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan pembetulan SPT tahunan sebelum tahun pajak
47
2007 dan melaporkannya kembali, sehingga menyebabkan hasil kurang bayar atau pajak terutang yang masih harus dibayar bertambah. Dalam hal ini, untuk mengetahui dampak Sunset Policy terhadap penerimaan pajak, data yang digunakan adalah data penerimaan pajak panghasilan pada KPP Pratama Jakarta Senen berdasarkan jumlah penerimaan pajak penghasilan yang termasuk dalam PPh Non Migas dan PPh Migas untuk tahun 2007 hingga tahun 2009. Table 4.3 DATA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2007 – 2009
TAHUN 2007 2008
PAJAK PENGHASILAN NON MIGAS MIGAS 410.964.987.261 414.381.299.819
2009 373.345.424.573 (data diolah tahun 2011)
76.574.434 42.519.511 1.801.340
TOTAL PPH
KETERANGAN
sebelum Sunset 411.041.561.695 Policy saat Sunset 414.423.819.330 Policy setelah Sunset 373.347.225.913 Policy
PPh Non Migas tersebut berkaitan dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 23, PPh pasal 25/ 29 OP, PPh pasal 25/ 29 badan, PPh pasal 26, PPh pasal 26, PPh final dan FLN. Sementara itu, PPh Migas berkaitan dengan PPh minyak bumi dan gas alam. Kegiatan usaha di bidang pengelolaan minyak dan gas bumi pada umunya melibatkan beberapa badan usaha yang terkait, di antaranya PERTAMINA, (KBH) Kontraktor Bagi Hasil, Kontraktor Kontrak karya (KK) yang melakukan
48
kontrak pengeboran dengan perusahaan pengeboran nasional (National Drilling Coorporation, NDC). Di atas terlihat data yang masih bersifat global, terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan tahun 2007 ke tahun 2008. Peningkatan penerimaan ini terjadi dikarenakan program-program yang telah dicanangkan KPP Pratama Jakarta Senen dapat dilaksanakan dengan baik, seperti pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perpajakan, serta peningkatan pelayanan kepada WP. Selain itu peningkatan jumlah penerimaan pajak di tahhun 2008 juga tidak terlepas dari adanya program Sunset Policy yang telah dijalankan oleh KPP tersebut. Sosialisasi Sunset policy di media cetak dan elektronoik mampu menumbuhkan minat masyarakat untuk memahami program tersebut sehingga banyak dari mereka yang memanfaatkannya untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, serta melakukan pembetulan SPT Kurang Bayar yang telah mereka sampaikan sebelumnya. Adapun tujuan membentulkan SPT tersebut adalah agar terbebas dari pengenaan sanksi berupa bunga 2% atas pajak yang kurang sebagaimana telah dijelaskan dalam program Sunset Policy. Namun untuk tahun 2009, penerimaan pajak penghasilan pada KPP Senen mengalami penurunan. Berikut ini perincian data realisasi dan target penerimaan pajak untuk masing- masing tahun.
49
Table 4.3.1 LAPORAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2007 (SEBELUM SUNSET POLICY)
NO A 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
JENIS PAJAK REALISASI 411,041,561,695 Pajak Penghasilan 410,964,987,261 PPh Non Migas PPh pasal 21 269,366,361,254 PPh pasal 22 16,017,743,063 PPh pasal 22 impor 12,943,516,464 PPh pasal 23 23,541,516,432 Pph pasal 25/29 OP 4,875,326,776 PPh pasal 25/29 1.6 badan 54,731,918,210 1.7 PPh pasal 26 2,575,217,033 1.8 PPh final dan FLN 26,913,039,022 PPh Non Migas 1.9 lainnya 349,007 76,574,434 2 PPh Migas 2.1 PPh minyak bumi 45,622,998 2.2 PPh gas alam 29,605,836 PPh lain minyak 2.3 bumi 240,000 Pph lainnya gas 2.4 alam 1,105,600 (data diolah tahun 2011)
% TARGET PENCAPAIAN 423,962,060,000 97.01 423,962,060,000 97.07 54,633,410,000 493.04 28,669,590,000 55.87 13,636,450,000 94.92 32,273,110,000 72.94 4,997,430,000 97.56 60,105,490,000 2,891,520,000 226,485,060,000
91.06 89.09 11.88
0 0 0 0
100 100 100 100
0
100
0
100
Data di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Senen mampu terealisasi sebesar 97.01% secara keseluruhan. Pencapaian target terbesar ada pada PPh pasal 21 dimana target yang direncanakan hanya sebesar Rp 54.633.410.000, sementara itu banyak WP yang menyampaikan pajak terutang untuk Pph pasal 21 hingga mencapai angka Rp 269.366.361.254, artinya lebih dari 493% target tersebut terpenuhi. Untuk PPh
50
Non Migas sendiri terealisasi sebesar 97.07% dari target yang telah ditentukan diawal tahun tersebut, sedangkan PPh Migas dapat mencapai angka sebesar 100% untuk tahun 2007. Persentase di atas menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berakibat pada besarnya penerimaan pajak pada tahun yang tersebut. Kepatuhan Wajib pajak pada tahun 2007 sudah cukup terlihat, walaupun belum memberikan dampak yang signifikan antara APBN dengan realisasi. Table 4.3.2 LAPORAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2008 (SAAT SUNSET POLICY)
NO A 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
JENIS PAJAK REALISASI 414,423,819,330 Pajak Penghasilan 414,381,299,819 PPh Non Migas PPh pasal 21 281,857,544,234 PPh pasal 22 10,276,445,137 PPh pasal 22 impor 11,476,097,259 PPh pasal 23 16,380,150,020 Pph pasal 25/29 OP 9,631,141,759 PPh pasal 25/29 1.6 badan 63,045,724,036 1.7 PPh pasal 26 1,539,987,005 1.8 PPh final dan FLN 20,165,011,581 PPh Non Migas 1.9 lainnya 9,198,788 42,519,511 2 PPh Migas 2.1 PPh minyak bumi 30,691,334 2.2 PPh gas alam 11,828,177 PPh lain minyak 2.3 bumi 0 Pph lainnya gas 2.4 alam 0 (data diolah tahun 2011)
% TARGET PENCAPAIAN 396,031,180,000 104.64 396,031,180,000 104.63 280,612,490,000 100.44 8,372,770,000 122.74 6,841,480,000 167.74 9,672,090,000 169.35 7,993,630,000 120.48 60,912,550,000 829,970,000 20,795,860,000
103.5 185.55 96.37
340,000 0 0 0
27.06 100 100 100
0 0
51
Persentase pencapaian target penerimaan pajak penghasilan yang cukup baik terlihat disaat Sunset Policy mulai diberlakukan (Tahun 2008). KPP Pratama Jakarta Senen mampu memperoleh penerimaan pajak penghasilan sebesar 104,64%. Dimana terdapat peningkatan penerimaan pajak yang sebesar 104,63% yang berasal dar PPh Non Migas dan 100% dari PPh Migas. Sunset Policy memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Kurang Bayar yang telah mereka sampaikan sebelumnya. Adapun tujuan membentulkan SPT tersebut adalah agar terbebas dari pengenaan sanksi berupa bunga 2% atas pajak yang kurang sebagaimana telah dijelaskan dalam program Sunset Policy. Dari pembetulan tersebut diketahui bahwa jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Senen meningkat dan sebagian besar melampaui jumlah APBN atau target penerimaan pajak. Terbukti dengan jumlah 100,44% pada PPh pasal 21. Untuk PPh pasal 21 target pajak pada masa sunset policy justru dinaikkan lebih dari 400 kali lipat sebagi stimulus untuk mmemperoleh keseimbangan jumlah penerimaan pajak. Kenaikan jumlah penerimaan pajak pun terlihat pada sebagian besar jenis pajak penghasilan. sekitar 122,74% pada PPh pasal 22; dan pajak penghasilan lainnya. Usaha menstabilkan target dan penerimaan pajak pada sebagian besar pajak penghasilan saat sunset Policy ini berlangsung, setidaknya membawa dampak yang cukup signifikan bagi APBN Indonesia. Pencapaian penerimaan pajak yang melebihi target pada tahun 2008 atau saat berlangsungnya Sunset Policy, menggambarkan bahwa program ini
52
memberikan pengaruh kepada kepatuhan WP untuk menyampaikan SPT pembetulannya, dan mengakibatkan jumlah peningkatan pajak yang meningkat. Di samping itu, peningkatan impor menyebabkan penerimaan PPh pasal 22 juga meningkat dan PPh pasal 23 yang meningkat juga akibat nilai pasar saham yang stabil serta PPh pasal 23 yang berkaitan dengan jasa dan sewa. Table 4.3.3 LAPORAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2009 (SETELAH SUNSET POLICY)
NO A 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
JENIS PAJAK REALISASI 373,347,225,913 Pajak Penghasilan 373,345,424,573 PPh Non Migas PPh pasal 21 263,844,719,361 PPh pasal 22 13,482,272,309 PPh pasal 22 impor 16,668,224,639 PPh pasal 23 11,215,848,575 Pph pasal 25/29 OP 8,550,321,495 PPh pasal 25/29 1.6 badan 34,988,485,565 1.7 PPh pasal 26 184,173,804 1.8 PPh final dan FLN 24,409,657,575 PPh Non Migas 1.9 lainnya 1,721,250 1,801,340 2 PPh Migas 2.1 PPh minyak bumi 741,097 2.2 PPh gas alam 1,060,243 PPh lain minyak 2.3 bumi 0 Pph lainnya gas 2.4 alam 0 (data diolah tahun 2011)
% TARGET PENCAPAIAN 407,150,485,932 91.7 407,150,485,932 91.7 244,382,899,953 108 22,765,105,067 59.27 25,422,658,943 65.56 36,930,524,324 30.37 8,108,121,024 105.45 21,427,397,818 3,411,487,679 44,681,913,320
163.39 5.4 54.63
20,377,803 0
8.45 100 100 100
53
Tahun 2009 setelah pemberlakuan Sunset Policy, jumlah penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Senen tidak menunjukkan hasil yang cukup baik. Persentase pencapaian pajak penghasilan pada tahun ini hanya sebesar 91,7% yang berasal dari jenis PPh Non Migas dan PPh Migas. Kenaikan persentase hanya terlihat pada PPh pasal 21 sebesar 108%, nilai ini masih tergolong cukup stabil setelah pelaksanaan Sunset policy berakhir dan PPh pasal 25/ 29 sebesar 163,39%, dimana masih terdapat tingkat kepatuhan penyampaian SPT pada WP Orang Pribadi dan WP Badan. Hampir pada sebagian besar jenis pajak pengahasilan ditahun 2009 mengalami penurunan, jauh dari pencapaian target yang telah ditetapkan. Peningkatan target yang diharapkan mampu menjadi stimulus bagi penerimaan pajak, khususnya setelah program Sunset policy berlangsung, ternyata tidak mampu memberikan dampak yang sebanding pada realisasi penerimaan pajak tersebut. Namun bila dilihat lebih mandalam penurunan persentase pencapaian terhadap target penerimaan pajak terlihat cukup jelas. Tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan kepatuhan wajib pajak yang kurang dalam menyampaikan SPT Tahunan, banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak diikuti dengan besarnya jumlah penyampaian SPT Tahunan, sehingga KPP tersebut tidak dapat memaksimalkan target yang ingin dicapainya. Tingginya peningkatan target penerimaan pajak juga mempengaruhi jumlah realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Senen. Selain itu,
54
penurunan impor barang dan jasa menyebabkan realisasi pencapaian PPh pasal 22 hanya sebesar 65,56% jauh dari jumlah saat Sunset Policy sedang dilaksanakan (pada tahun 2008). Penurunan drastic lainnya yang dapat terlihat antara lain pada PPh pasal 23, akibat krisis global yang menyebabkan nilai pasar saham melemah dan berdampak kurang baik pada persentase pencapaian target penerimaan pajak penghasilan pasal 23 yang hanya sebesar 30,37%. Secara garis besar Sunset Policy, cukup memberikan damapak yang baik pada jumlah penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Senen. Sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak sebelum Sunset Policy (tahun 2007) hingga Sunset Policy berakhir (tahun 2009), KPP Pratama Jakarta Senen telah cukup berhasil menjaga kestabilan jumlah penerimaan pajaknya. Realisasi penerimaan pajak yang terlihat dari tahun ke tahun terlihat cukup baik, meski terdapat kenaikan atau penurunan target yang berdapak pada tingkat persentase pencapaian target yang telah direncanakan.
