BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

40

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. KUALITATIF KINERJA MANAGERIAL Pada tahun anggaran 2008 Direktorat Jendral HAM mempunyai 4 program yang diurai menjadi 99 uraian kegiatan. Program, kegiatan dan dukungan anggaran telah dituangkan dalam DIPA Direktorat Jendral HAM 2008 sebesar Rp. 27.270.725.000,- setelah adanya revisi menjadi Rp. 24.879.789.000,- yang berlaku mulai 1 Januari sampai dengan Desember 2008. Untuk mengetahui kinerja organisasi dimana biaya yang dianggarkan sudah sesuai dengan standar sistem pengendalian manajemen atau belum, harus melakukan pengukuran baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang akhirnya dituangkan dalam laporan kinerja. Awal tahun 2008 telah diusulkan perubahan Orta, sehingga tidak mungkin dilakukan persiapan penilaian kinerja berbasis kompetensi. Usulan perubahan Orta tersebut baru terealisasi akhir bulan Februari yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengisian jabatan baru dan penyusunan uraian jabatan baru. Implementasi Orta baru memerlukan waktu yang relatif lama sehingga tidak mungkin untuk melakukan kegiatan penilaian kinerja berbasis kompetensi. Berkaitan dengan kinerja organisasi akan diukur, hal yang berkaitan yaitu input, output dan outcome. Adapun pengukuran input berkaitan dengan dukungan finansial, dengan mengikutinya efisien, program dana (%) sedangkan proses

41

outputnya akan mengikuti antara target yang telah dibentuk dengan rasio yang dituangkan dengan persentasi, sedangkan outcome akan mengikuti rasio output dan outcome. Namun kebanyakan kegiatan di Direktorat Jendral HAM, outcome belum dapat diukur secara langsung, sehingga perkiraan outcome kuantitatif dalam wujud persentasi. Penjabaran program dan kegiatan suatu dukungan anggaran yang ada dapat dianalisis sebagai berikut : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pada Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik terdiri dari 60 (enam puluh) kegiatan. Program ini bertujuan untuk memperkuat lembaga penegak hukum sebagai upaya mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Diharapkan terwujudnya lembaga penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. 2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Pada Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan. Program ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kadar kesadaran hukum dan HAM masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar mereka mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, juga mampu berperilaku sesuai kaidah hukum dan menghormati Hak Asasi Manusia.

42

3. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya Pada Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya terdiri dari 9 (sembilan) uraian kegiatan. Pada program ini bertujuan untuk Memperkuat lembaga penegakan hukum sebagai uapaya mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. 4. Program Penegakan Hukum dan HAM Pada Program Penegakan Hukum dan HAM terdiri dari 18 (delapan belas) uraian kegiatan. Pada program ini bertujuan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial dan pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan mengutamakan tiga agenda penegakan hukum dan

HAM

yaitu

pemberantasan

korupsi,

anti

terorisme,

pembasmian

penyalahgunaan narkoba. Standar sistem pengendalian manajemen yang dikeluarkan oleh Direktorat hukum dan HAM republik Indonesia merupakan standar yang digunakan untuk bidang yang menyangkut finansial, terutama penggunaan dana yang telah dianggarkan. Standar tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 1. Standar realisasi penggunaan dana 2. Standar Output yang dihasilkan 3. Standar Outcome yang dihasilkan

43

Standar realisasi, Output, dan Outcome dari penggunaan dana yang diterbitkan oleh Direktorat hukum dan HAM republik Indonesia adalah : a. Memuaskan jika realisasi diatas 81% dari anggaran b. Baik jika realisasi diantara 70%-80% dari anggaran c. Cukup jika realisasi diantara 60%-69% dari anggaran d. Kurang jika realisasi kurang dari 59% dari anggaran

Standar

akuntabilitas

kinerja

instansi

Pemerintah

melalui

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dikeluarkan oleh Direktorat hukum dan HAM republik Indonesia merupakan standar yang digunakan untuk bidang yang menyangkut laporan keuangan tiap departemen yang mengeluarkan laaporan.. Standar akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah tersebut, yaitu : 1. Baik tanpa syarat, artinya laporan keuangan yang dibuat telah sesuai dengan standar keuangan akuntansi pemerintah dan informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digmbarkan dan dijelaskan dengen cukup dalam laporan keuangan. 2. Baik dengan syarat, artinya laporan keuangan yang dibuat tidak disusun berdasarkan laporan keuangan standar akuntansi pemerintah dan ketidakkonsistenan

penerapan

standar

akuntansi

digunakan dalam menyusun laporan keuangan.

pemerintah

yang

44

3.

Tidak baik, artinya laporan keuangan yang dibuat tidak disusun berdasarkan laporan keuangan standar akuntansi pemerintah dan laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

4. Ditolak, artinya adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan yang

dibuat. B. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN Dalam melakukan pengukuran ini, hanya dilakukan pada aspek finansial saja. Dimana aspek-aspek yang yang lain seperti kepuasan pelanggan, operasi bisnis internal, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas, waktu, dan lainnya, penulis abaikan. Jadi, pengukuran pencapaian sasaran ini hanya dikhususkan pada aspek finansial saja. Aspek finansial yang akan diukur yaitu, Indikator masukan (inputs) dimana anggaran yang disediakan yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan akan dapat terlihat dari segi realisasinya serta persentase penggunaan dana anggaran terhadap realisasinya. Indikator keluaran (outputs) dimana digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dan indikator hasil (Outcomes) dimana menggambarkan berfungsinya dari keluaran suatu kegiatan. Berikut pengukuran anggaran program-program yang dilakukan oleh Depertemen Hukum dan HAM tahun 2008.

45

1. Realisasi Dalam pengukuran yang menyankut hal finansial, maka pengukuran realisasi merupakan hal pertaman yang akan dievaluasi berdasarkan program-program yang telah dilaksanakan. Berikut merupakan pengukuran realisasi anggaran pada Depertemen Hukum dan HAM tahun 2008. a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pada Program Peningkatan Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Terdiri dari 60 (enam puluh) uraian kegiatan, diantaranya yaitu : adminstrasi kegiatan, pembinaan adminstrasi pelaksanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan anggaran, penyusunan lakip, penyusunan laporan sai, verifikasi pelaksanaan anggaran,

peningkatan

penyelesaian

tugas

sdm

mendesak,

bidang

pengelolaan

pembinaan

keuangan

adminstrasi

negara,

kepegawaian,

pelantikan dan sumpah jabatan, penilaian kinerja berbasis kompetensi, pemeliharaan sistem informasi kepegawaian, poliklinik/obat – obatan, pengadan toga/pakaian kerja, pengurusan visa/paspor, pembinaan & adminstrasi pengelolaan perlengkapan, pembinaan manajemen tata laksana & pelaporan, bintek pengelolaan perlengkapan, pembinaan penyusunan anggaran di lingkungan Ditjen Ham, updating dan uploading data informasi per – uu yang tidak bernuansa ham, penyusunan bahan rapat kerja dpr, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dan lainnya sesuai dengan lampiran satu. Dapat dilihat bahwa kegiatan untuk penerapan pemerintahan yang baik terdapat 60 (enam puluh) kegiatan, dimana masing-masing kegiatan telah

46

mempunyai dana/ anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Dimana Total anggaran untuk 60 (enam puluh) kegiatan yang dilakukan adalah sebesar Rp. 16.060.432.000,-. Untuk seluruh kegiatan penerapan pemerintahan yang baik terealisasi sebesar Rp. 12.975.535.292.- dimana persentase realisasi tersebut berbeda-beda antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Begitupun dengan output yang diharapkan dari pelaksanaan yang dilakukan berbeda-beda pula satu dengan yang lainnya serta outcome yang menggambarkan berfungsinya keluaran dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Adapun analisis dari kegiatan pemerintahan yang baik diambil dari tebel lampiran yaitu sebagai berikut : Persentase rata-rata realisasi penggunaan dana : Persentase Rata-rata Penggunaan dana

= Total % Realisasi Jumlah Kegiatan = 4847.4__ 60

Persentase Rata-rata Penggunaan dana

= 80.79 %

Atau Persentase Rata-rata Penggunaan dana

= Total Realisasi Total Dana

= 12.975.535.292 16.060.432.000

47

Persentase Rata-rata Penggunaan dana Ini

berarti

penggunaan

dana

untuk

= 80.79 % kegiatan-kegiatan

program

kepemerintahan yang baik dapat terserap sebesar 80.79% dari anggaran yang dianggarkan. Hal ini juga mencerminkan bahwa pengajuan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, dapat terserap dengan baik dimana sebagian besar anggaran dapat terealisai sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. b. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Pada Program Peningkatan Hukum dan HAM terdiri dari 12 (dua belas) uraian kegiatan, yaitu : penyempurnaan bahan diseminasi, penyempurnaan metodologi diseminasi HAM, penyus. bahan ajar HAM untuk pendidikan kedinasan, penyus. bahan ajar dan kurikulum tot ham untuk fasilitator, penyus. buku pedoman pembelajaran ham bagi guru HAM, penyus. panduan HAM untuk aparatur HAM Depkumham, pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparatur negara, pendidikan dan pelatihan tindak lanjut mou, training HAM bagi fasilitator dan penyuluh, diseminasi HAM bagi aparat negara dan penasihat hukum, diseminasi HAM bagi LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, calon tki, buruh migran dan pembinaan terhadap tenaga penyuluh. Dapat dilihat bahwa kegiatan untuk peningkatan hukum dan HAM terdapat 12 (dua belas) kegiatan, dimana masing-masing kegiatan telah mempunyai dana/ anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Dimana Total anggaran untuk 12 (dua belas) kegiatan yang dilakukan adalah sebesar Rp. 2.699.594.000,-

48

Untuk seluruh kegiatan peningkatan hukum dan HAM terealisasi sebesar Rp. 2.052.909.800.- dimana persentase realisasi tersebut berbeda-beda antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Begitupun dengan output yang diharapkan dari pelaksanaan yang dilakukan berbeda-beda pula satu dengan yang lainnya serta outcome yang menggambarkan berfungsinya keluaran dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Adapun analisis dari kegiatan peningkatan hukum dan HAM diambil dari tebel diatas yaitu sebagai berikut : Persentase rata-rata realisasi penggunaan dana : Persentase Rata-rata Penggunaan dana



= 76.05 %


= Total Realisasi Total Dana = 2.052.909.800 2.699.594.000


= 76.05 %

Ini berarti penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan program peningkatan hukum dan HAM dapat terserap sebesar 76.05% dari anggaran yang dianggarkan. Hal ini juga mencerminkan bahwa pengajuan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, dapat terserap dengan cukup baik

49

dimana sebagian anggaran dapat terealisai sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. c. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Pada Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Hukum Lainnya terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan, yaitu : adminsitrasi kegiatan, capacity building , peningkatan mental spiritual dan nilai budaya HAM, peningkatan sdm pengelolaan persuratan, peningkatan sdm bidang pengendalian arsip, pelatihan penelaahan kasus, pelatihan harmonisasi perda, pengadaan perlengkapan sarana gedung dan pengadaan alat pengolah data. Dapat dilihat bahwa kegiatan untuk peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga hukum lainnya terdapat 9 (sembilan) kegiatan, dimana masingmasing kegiatan telah mempunyai dana/ anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Dimana Total anggaran untuk 9 (sembilan) kegiatan yang dilakukan adalah sebesar Rp. 1.079.746.000,Untuk seluruh kegiatan peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga hukum lainnya terealisasi sebesar Rp. 1.002.080.804,- dimana persentase realisasi tersebut berbeda-beda antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Begitupun dengan output yang diharapkan dari pelaksanaan yang dilakukan berbeda-beda pula satu dengan yang lainnya serta outcome yang menggambarkan berfungsinya keluaran dari suatu kegiatan yang dilaksanakan.

50

Adapun analisis dari kegiatan peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga hukum lainnya diambil dari tebel diatas yaitu sebagai berikut : Persentase rata-rata realisasi penggunaan dana : Persentase Rata-rata Penggunaan dana



= 92.81 %




= 92.81 %

Ini berarti penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga hukum lainnya dapat terserap sebesar 92.81% dari anggaran yang dianggarkan. Hal ini juga mencerminkan bahwa pengajuan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, dapat terserap dengan sangat baik sekali dimana sebagian besar anggaran dapat terealisai sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. d. Program Penegakan Hukum dan HAM Pada Program Penegakan Hukum dan HAM terdiri atas 18 (delapan belas) kegiatan, yaitu : Evaluasi Implementasi HAM dan RANHAM, Penyusunan Profil dan Laporan Implementasi HAM, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

51

Informasi dan Dokumentasi, Kesekretariatan Kerjasama Luar Negeri, Dialog Antarnegara/Bilateral, Kerjasama Pemajuan HAM dengan badan khusus PBB, Kerjasama Pemajuan HAM dengan O.I non PBB, Publisitas Media Cetak Elektronik & Tradisional, Help Desk HAM, Penyusunan Data Base HAM dan RANHAM, Pengembangan & Pemeliharaan Media Website HAM, Kerjasama dengan PANPEL RANHAM dalam rangka Persiapan Harmonisasi PERDA, Kerjasama dengan Institusi non Pemerintah dalam rangka Perlindungan dan Pemajuan HAM dan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara dalam rangka P2HAM. Dapat dilihat bahwa kegiatan untuk peningkatan penegakan hukum dan HAM terdapat 18 (delapan belas) kegiatan, dimana masing-masing kegiatan telah mempunyai dana/ anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Dimana Total anggaran untuk 18 (delapan belas) kegiatan yang dilakukan adalah sebesar Rp. 5.040.017.000,Untuk seluruh kegiatan peningkatan penegakan hukum dan HAM terealisasi sebesar Rp. 3.119.089.434,- dimana persentase realisasi tersebut berbeda-beda antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Begitupun dengan output yang diharapkan dari pelaksanaan yang dilakukan berbeda-beda pula satu dengan yang lainnya serta outcome yang menggambarkan berfungsinya keluaran dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Adapun analisis dari kegiatan peningkatan penegakan hukum dan HAM diambil dari tebel diatas yaitu sebagai berikut :

52

Persentase rata-rata realisasi penggunaan dana : Persentase Rata-rata Penggunaan dana



= 61.89%




= 61.89 %

Ini berarti penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan program peningkatan penegakan hukum dan HAM dapat terserap hanya sebesar 61.89% dari anggaran yang dianggarkan. Hal ini juga mencerminkan bahwa pengajuan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, dapat terserap dengan cukup baik dimana sebagian anggaran dapat terealisai sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. 2. Output Dalam pengukuran berikutnya yang menyankut hal finansial, Output merupakan hal yang akan dievaluasi berdasarkan program-program yang telah dilaksanakan.

Berikut

merupakan

pengukuran

Depertemen Hukum dan HAM tahun 2008.

outcome

anggaran

pada

53

a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Persentase rata-rata output : Persentase rata-rata output

= Total % output__ Jumlah Kegiatan = 5008 60

Persentase rata-rata output = 83.47 % Ini berarti output yang dihasilkan dari realisasi penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan program kepemerintahan yang baik menghasilkan persentase yang sangat baik sekali, yaitu sebesar 83.47%. Hal ini juga mencerminkan bahwa hasil yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka program kepemerintahan yang baik telah sesuai dengan apa yang diharapkan. b. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Persentase rata-rata output : Persentase rata-rata output

= Total % output__ Jumlah Kegiatan = 808.34 12

Persentase rata-rata output

= 67.36%

Ini berarti output yang dihasilkan dari realisasi penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan program peningkatan hukum dan HAM menghasilkan persentase yang cukup baik, yaitu sebesar 67.36%. Hal ini juga mencerminkan bahwa hasil yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka

54

program peningkatan hukum dan HAM telah sesuai dengan apa yang diharapkan dengan beberapa sektor yang perlu ditingkatkan. c. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Persentase rata-rata output : Persentase rata-rata output

= Total % output__ Jumlah Kegiatan = 900 9


= 100%

Ini berarti output yang dihasilkan dari realisasi penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan program kinerja lembaga peradilan dan lembaga hukum lainnya menghasilkan persentase yang sempurna, yaitu sebesar 100%. Hal ini juga mencerminkan bahwa hasil yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga hukum lainnya telah sesuai dengan apa yang diharapkan. d. Program Penegakan Hukum dan HAM Persentase rata-rata output : Persentase rata-rata output

= Total % output__ Jumlah Kegiatan = 1363.08 18


= 75.73%

55

Ini berarti output yang dihasilkan dari realisasi penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan penegakan hukum dan HAM menghasilkan persentase yang baik, yaitu sebesar 75.73%. Hal ini juga mencerminkan bahwa hasil yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga hukum lainnya telah sesuai dengan apa yang diharapkan. 3. Outcome Setelah Output diukur, maka selanjutnya adalah Outcome merupakan hal yang akan dievaluasi berdasarkan program-program yang telah dilaksanakan. Berikut merupakan pengukuran outcome anggaran pada Depertemen Hukum dan HAM tahun 2008. a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Persentase rata-rata outcome : Persentase rata-rata outcome

= Total % outcome__ Jumlah Kegiatan = 5033 60

Persentase rata-rata outcome

= 83.88 %

Ini berarti outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan program kepemerintahan yang baik menghasilkan persentase yang baik sekali, yaitu sebesar 83.88%. Hal ini juga mencerminkan bahwa keluaran yang diinginkan dari

56

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka program kepemerintahan yang baik telah berfungsi dengan apa yang diharapkan. b. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Persentase rata-rata outcome : Persentase rata-rata outcome



= 66.50 %

Ini berarti outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan program peningkatan hukum dan HAM menghasilkan persentase yang cukup baik, yaitu sebesar 66.50%. Hal ini juga mencerminkan bahwa keluaran yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka program peningkatan hukum dan HAM telah berfungsi sebagian dengan apa yang diharapkan. c. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Persentase rata-rata outcome : Persentase rata-rata outcome



= 100%

57

Ini berarti outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga hukum lainnya menghasilkan persentase yang sempurna, yaitu sebesar 100%. Hal ini juga mencerminkan bahwa keluaran yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga hukum lainnya telah berfungsi semuanya dengan apa yang diharapkan. d. Program Penegakan Hukum dan HAM Persentase rata-rata outcome : Persentase rata-rata outcome

= Total % outcome__ Jumlah Kegiatan = 1302.78 18


= 72.38%

Ini berarti outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan program peningkatan penegakan hukum dan HAM menghasilkan persentase yang baik, yaitu sebesar 72.38%. Hal ini juga mencerminkan bahwa keluaran yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka program peningkatan penegakan hukum dan HAM telah berfungsi dengan apa yang diharapkan. 4. Persentase Capaian Sasaran Setelah semua diukur, maka rangkuman dari semua pengukuran adalah persentase pencapaian sasaran. Berikut merupakan persentase pencapaian sasaran anggaran pada Depertemen Hukum dan HAM tahun 2008.

58

a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Persentase capaian sasaran : Persentase capaian sasaran

= Total % pengukuran kinerja__ Jumlah Pengukuran = 80.79% + 83.47% + 83.88% 3

Persentase capaian sasaran

= 82.71 %

Ini berarti seluruh rangkaian kegiatan untuk mendukung program kepemerintahan yang baik mulai dari penentuan anggaran, pelaksanaan programprogram, output yang dihasilkan, serta berfungsinya keluaran (output) sesuai dengan yang diharapkan (outcome). Hal ini ditandai dengan nilai persentase pencapaian sasaran sebesar 82.71%, dimana seluruh rangkaian program kepemerintahan yang diharapkan telah terrealisasi dan berfungsi dengan sangat baik. b. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Persentase capaian sasaran : Persentase capaian sasaran

= Total % pengukuran kinerja__ Jumlah Pengukuran = 76.05% + 67.36% + 66.50% 3


= 69.97 %

59

Ini berarti seluruh rangkaian kegiatan untuk mendukung program peningkatan hukum dan HAM mulai dari penentuan anggaran, pelaksanaan program-program, output yang dihasilkan, serta berfungsinya keluaran (output) cukup sesuai dengan apa yang diharapkan (outcome). Hal ini ditandai dengan nilai persentase pencapaian sasaran sebesar 69.97%, dimana seluruh rangkaian program kepemerintahan yang diharapkan telah terrealisasi dan berfungsi dengan cukup baik. c. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Persentase capaian sasaran : Persentase capaian sasaran

= Total % pengukuran kinerja__ Jumlah Pengukuran = 92.81% + 100% + 100% 3


= 97.60 %

Ini berarti seluruh rangkaian kegiatan untuk mendukung program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga hukum lainnya mulai dari penentuan anggaran, pelaksanaan program-program, output yang dihasilkan, serta berfungsinya keluaran (output) telah sesuai dengan apa yang diharapkan (outcome). Hal ini ditandai dengan nilai persentase pencapaian sasaran sebesar 97.60%, dimana seluruh rangkaian program kepemerintahan yang diharapkan telah terrealisasi dan berfungsi dengan sangat baik sekali.

60

d. Program Penegakan Hukum dan HAM Persentase capaian sasaran : Persentase capaian sasaran

= Total % pengukuran kinerja__ Jumlah Pengukuran = 61.89% + 75.73% + 72.38%


= 70 %

Ini berarti seluruh rangkaian kegiatan untuk mendukung program peningkatan penegakan hukum dan HAM mulai dari penentuan anggaran, pelaksanaan program-program, output yang dihasilkan, serta berfungsinya keluaran (output) telah sesuai dengan apa yang diharapkan (outcome). Hal ini ditandai dengan nilai persentase pencapaian sasaran sebesar 70%, dimana seluruh rangkaian program penegakan hukum dan HAM yang diharapkan telah terrealisasi dan berfungsi dengan baik sekali.

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents