BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Sejarah Singkat PEMDA DKI JAKARTA Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Kota tahun 1952 sementara Djakarta Raya Nomor 18/DK/tanggal 11 September 1952 di bentuk Suku Bagian Padjak, Selanjutnya pada tahun 1956 sebutan Suku Bagian Padjak berubah menjadi Bagian Padjak. Pada tahun 1966 berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta KDCI Djakarta Nomor B.6/6/52 tahun 1966 tanggal 22 Juni 1966 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Pemerintah DCI Djakarta mengalami perubahan dengan sebutan Urusan Pendapatan Padjak DCI Djakarta. Pada tahun 1968 berdasarkan Keputusan KDCI Djakarta Nomor 1B.3/2/1968 Tanggal 3 September 1968 tentang perubahan atau peningkatan status urusan pendapatan dan padjak daerah chusus DCI Djakarta. Tahun 1975 berdasarkan
Keputusan
Gubernur
KDCI
Jakarta
Nomor
B.VII/774/a/1/1975 Tanggal 20 Februari 1975 tentang perubahan dan sebutan susunan organisasi Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Kantor Pajak dan Pendapatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tahun 1976 berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor B.VI/585/a/1/1976 Tanggal 1 Juli 1976 tentang Perubahan Kembali Nama atau sebutan dan susunan organisasi serta tata kerja kantor pajak dan pendapatan daerah khusus ibukota Jakarta
48
menjadi Dinas Pajak daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tahun 1983 berdasarkan Peraturan Daerah; Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tahun 1995 berdasarkan Peraturan Pemerintah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak terjadi adanya perubahan nama atau sebutan dan tetap dengan sebutan Dinas Pendapatan daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam peraturan tersebut hanya menjelaskan pengembangan organisasi yang disesuaikan dengan kondisi. Dengan adanya otonomi daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 serta berdasarkan peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang bentuk organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan 55 sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi DKI Jakarta tidak terjadi adanya perubahan nama atau sebutan dan tetap dengan sebutan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengalami perubahan nama atau sebutan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
49
B. Struktur Organisasi Struktur Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerjasama yang mempunyai bentuk susunan secara jelas dan formal, merumuskan
bidang
tugasnya
masing-masing
untuk
menegaskan
hubungan yang satu dengan yang lain. Setiap perusahaan pada umumnya membuat struktur organisasi tertentu, karena struktur organisasi berfungsi untuk menspesifikan pembagian aktifitas kerja dan menunjukan tingkat spesialisasi aktivitas yang beraneka macam. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari : 1. Kepala Dinas ; 2. Sekretariat, membawahkan : a) Sub Bagian Umum Kepegawaian b) Sub Bagian Keuangan c) Sub Bagian Program Dan Anggaran d) Sub Bagian Umum 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah membawahkan: a) Seksi Perencanaan Pajak Daerah b) Seksi Perencanaan Pengembangan Potensi Pajak Daerah c) Seksi Pengembangan Metode Pajak Daerah 4. Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah , membawahkan : a) Seksi Infrastruktur Informasi Pajak Daerah b) Seksi Data Informasi Pajak Daerah
50
c) Seksi Sistem Aplikasi Pajak Daerah 5. Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah, membawahkan : a) Seksi Peraturan Pajak Daerah b) Seksi Keberatan dan Banding Pajak Daerah c) Seksi Penyuluhan Pajak Daerah 6. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, membawahkan : a) Seksi Pengendalian Pajak Daerah b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kinerja c) Seksi Kerjasama Pajak Daerah Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada Bagan 2.
51
BAGAN 4.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH DKI JAKARTA
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta
52
Struktur Organisasi Unit Pelayanan PKB dan BBNKB dapat dilihat pada Bagan 3. BAGAN 4.3 STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PKB & BBNKB DKI JAKARTA
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta
53
C. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 1. Visi dan Misi Visi dari Dispenda adalah memberikan pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Sedangkan Misi dari Dispenda adalah : a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif. b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan melaksanakan
penyuluhan
peraturan
pajak
daerah
serta
menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah. c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program dinas. e. Mengoptimalkan
pengendalian,
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan pelayanan pajak daerah. f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. D. Kegiatan Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Kegiatan pemungutan pajak daerah sudah menjadi wewenang Suku Dinas Pendapatan Daerah yang diselenggarakan oleh unit-unit melalui seksi-seksi yang ada. Secara berurutan sistem dan prosedur yang dilaksanakan oleh Suku Dinas dalam pemungutan pajak daerah terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berkut :
54
1. Pendataan dan Pemeriksaan (P2) Kegiatan pendataan dan pemerikasaan yang dimaksud untuk menjaring dan mengetahui wajib pajak dalam wilayah suku dinas yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendataan ini dilaksanakan oleh seksi pendataan dan pemeriksaan yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Mempersiapkan, mengatur dan menerbitkan surat tugas b. Melakukan pendataan dan pemeriksaan subjek dan objek pajak c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap subjek dan objek pajak daerah. d. Melakukan penertiban dan atau penyegelan terhadap pelanggaran aturan perundang-undangan pajak daerah. e. Menyusun program pemeriksaan dinas luar. f. Membuat laporan hasil pendataan, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban dan atau penyegelan terhadap pelanggaran peraturan perundangan pajak daerah. Dilihat dari uraian kegiatan diatas yang dilaksanakan oleh seksi pendataan dan pemeriksaan maka kegiatan seksi ini merupakan kegiatan awal penyelenggaraan pemungutan pajak. Output dari kegiataan pendataan dan pemeriksaan ini pada akhirnya akan dapat menjadi bahan untuk memprediksi besarnya potrensi pajak daerah pada tahun anggaran yang akan memberikan kontribusi terhadap APBD Dispenda DKI Jakarta sebagai salah satu sumber PAD.
55
2. Penetapan Kegiatan penetapan merupakan tindak lanjut dari hasil pendataan dan pemeriksaan. Sumber utama untuk menetapkan pajak daerah yang akan dikenakan terhadap wajib pajak ialah kartu data dimana kartu data merupakan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh sub seksi dokumen dan pengolahan data yang merupakan sub seksi dari seksi pendataan dan pemeriksaan. Langkah – langkah dalam penetapan ini meliputi : a. Membuat risalah perhitungan pajak terutang b. Membuat nota perhitungan pajak terutang untuk disahkan oleh Kasudinpenda c. Mengirim berkas dan nota perhitungan pajak terutang yang telah disahkan ke seksi P3D untuk penerbitan SKP. Dilihat dari uraian kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi penetapan
diatas
maka
kegiatan
dari
seksi
ini
memerlukan
pengetahuan dan ketrampilan khusus serta ketelitian. 3. Penatausahaan Pendapatan Daerah Kegiatan penatausahaan pajak parkir meliputi aktivitas berikut ini :
a. Membuat daftar subjek dan objek pajak, menatausahakan dan mendistribusikan berkas wajib pajak. b. Menertibkan dan mendistribusikan SKP c. Membuat perhitungan hasil bersih penetapan pajak daerah secara periodik.
56
Berdasarkan uraian kegiatan di atas, jelaslah bahwa tugas penatausahaan ini outputnya akan menunjukkan kinerja aparatur perpajakan terutama dalam mencapai target yang telah ditetapkan. 4. Penagihan Pelaksanaan penagihan penagihan merupakan upaya dalam menegakkan hukum agar wajib pajak daerah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kegiatan pelaksanaan penagihan ini meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Menyiapkan
dan
mendistribusikan
surat
menyurat
dan
dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan. b. Melaksanakan penagihan. E. Analisis Hasil dan Pembahasan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang
memiliki potensi yang besar dalam menaikan pendapatan asli
daerah DKI Jakarta. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pajak kendaraan bermotor menjadi pajak yang potensial, yaitu: 1. Tingginya tingkat jumlah Kendaraan Bermotor dan industri otomotif Produksi kendaraan bermotor yang terus meningkat dan Industri otomotif yang terus melakukan inovasi-inovasi dalam teknologi mesin membuat para konsumen ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut. Dengan begitu tingkat pembelian kendaraan bermotor juga ikut meningkat.
Sehingga
dengan
banyaknya
pengguna
kendaraan
57
bermotor maka dapat dikatakan pajak kendaraan bermotor akan ikut terkena dampak yang positif. 2. Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk Dengan
meningkatnya
pendapatan
per
kapita
penduduk,
menyebabkan timbulnya dorongan dalam dinamika masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Sehingga dinamika ini ikut mendorong meningkatnya potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor. 3. Fasilitas kredit kepemilikan kendaraan yang mudah DKI Jakarta adalah kota dengan jumlah kendaraan yang banyak. Hal ini disebabkan pengkreditan kendaraan bermotor yang mudah. Dengan tingkat uang muka yang terjangkau, tingkat bunga yang rendah, dan angsuran kredit yang tidak terlalu besar membuat para pengguna kendaraan bermotor banyak melakukan kredit kendaraan bermotor. Dengan kemudahan kredit kendaraan bermotor maka jumlah subjek pajak kendaraan bermotor akan bertambah. Dengan begitu potensi penerimaan pajak kendaraan bermotorpun akan meningkat. 4. Sarana transportasi umum yang kurang memadai. Dengan tingkat aktivitas yang tinggi yang terjadi di kota jakarta, maka dibutuhkan pula transportasi yang seharusnya memadai. Akan tetapi, DKI Jakarta sepertinya belum mampu untuk mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman. Sehingga membuat para warga DKI Jakarta lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum.
58
Dari faktor-faktor diatas dapat dilihat bahwa pajak kendaraan merupakan pajak yang potensial dalam penerimaan pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor sangat berperan penting dalam pendapatan asli daerah maupun pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dari semua hal tersebut, pajak daerah memberikan kontribusi yang paling besar bagi pendapatan asli daerah. Dalam pajak daerah terdapat salah satu pajak yang juga ikut memberikan peran atas meningkatnya pendapatan asli daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak daerah yang menjadi primadona diantara pajak daerah yang lain. Dikarenakan pajak ini termasuk pajak yang bernilai besar. Untuk itu kita dapat melihat kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor kepada pendapatan asli daerah seperti yang akan ditunjukan pada tabel dibawah ini. 1. Target dan Realisasi APBD DKI Jakarta Pelaksanaan administrasi Pajak Kendaraan Bermotot (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Parkir meliputi berbagai aktivitas yang dapat disederhanakan menjadi pendataan dan pemeriksaan, penetapan, penatausahaan dan penagihan. Aktivitas yang berjalan dengan baik akan mempengaruhi penerimaan pajak parkir yang secara tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
59
(APBD). Untuk mengetahui peran penerimaan pajak parkir terhadap penerimaan daerah, maka terlebih dahulu lihat target dan realisasi APBD DKI Jakarta. TABEL 4.2 TARGET DAN REALISASI APBD DKI JAKARTA 2009-2013 (Dalam Juta Rp) No
Tahun
Target
Realisasi
%
1
2009
23.968,21
23.709,05
99
2
2010
26.711,86
27.744,50
104
3
2011
31.756,89
33.223,44
105
4
2012
41.353,23
41.854,73
101
5 2013 50.263,59 48.970,93 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta
97
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi APBD Kota DKI pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 99 % pada tahun 2009, 104 % pada tahun 2010, dan yang terakhir 105% pada tahun 2011, Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami penurunan yang semula menargetkan Rp 41.353.230.000,- tetapi hanya terealisasi sebesar Rp 41.854.730.000,- Dan yang terakhir pada tahun 2013 jumlah realisasi APBD
tidak
mampu
mencapai
target
yang
sebesar
Rp
50.263.590.000,-. Untuk pencapaian Realisasi penerimaan APBD setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 2. Target dan Realisasi PAD DKI Jakarta Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu
60
(UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), dengan adanya pendapatan daerah memberikan manfaat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan
urusan
pemerintahan
dalam
melindungi
dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pendapatan Asli Daerah ini pun memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah. Untuk mengetahui peran penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, maka terlebih dahulu lihat target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. TABEL 4.3 TARGET DAN REALISASI PAD DKI JAKARTA TAHUN 2009-2013 (Dalam Juta Rp) No 1
Tahun 2009
Target 10.363,44
Realisasi 10.601,06
% 102
2
2010
12.315,40
12.891,99
105
3
2011
16.280,13
17.825,99
109
4
2012
20.523,43
22.040,80
107
5
2013
26.304,10
26.849,34
102
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi PAD DKI Jakarta pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami
61
peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 102 % pada tahun 2009, 105 % pada tahun 2010, dan yang terakhir 109 % pada tahun 2011, Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami penurunan yang semula menargetkan Rp 20.523.430.000,- tetapi hanya terealisasi sebesar Rp 22.040.800.000,-. Dan yang terakhir pada tahun 2013 jumlah realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 102%. Sedangkan dalam Realisasi penerimaan PAD dari tahun 2009 sampai dengan 2013 selalu mengalami peningkatan. 3. Target dan Realisasi Pajak Daerah Dalam kegiatan penerimaan pajak, pajak daerah pun memberikan suatu kontribusi tersendiri dalam memenuhi dan mendukung penyelenggaraan
otonomi
daerah.
Untuk
mengetahui
peran
penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah, maka terlebih dahulu lihat target dan realisasi pajak daerah DKI Jakarta. TABEL 4.4 TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH DKI JAKARTA TAHUN 2009-2013 (Dalam Juta Rp)
No 1
Tahun 2009
Target 8.615,00
Realisasi 8.560,13
% 99
2
2010
10.083,00
10.751,75
107
3
2011
13.965,00
15.221,25
109
4
2012
16.525,00
17.721,49
107
5
2013
22,618,00
23.367,02
103
62
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi PAD DKI Jakarta pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 99 % pada tahun 2009, 107 % pada tahun 2010, Selanjutnya 109 % pada tahun 2011, Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami penurunan yang semula menargetkan Rp 22.618.000.000,- tetapi hanya terealisasi sebesar Rp 23.367.002.000,- yaitu hanya sebesar 107 %. Dan yang terakhir pada tahun 2013 jumlah realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 103%. 4. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan Peraturan daerah Propinsi Jakarta no. 8 Tahun 2010. Dalam hal ini Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus lebih menekankan tentang peraturan-peraturan Pajak
kendaraan
Bermotor.
Semakin
berkembangnya
jumlah
kendaraan bermotor seharusnya mampu meningkatkan jumlah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang selalu meningkat. Perkembangan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini. TABEL 4.5 TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DKI JAKARTA TAHUN 2009-2013 (Dalam Juta Rp) No 1 2 3 4
Tahun 2009 2010 2011 2012
Target 2.687,00 3.100,00 3.500,00 4.150,00
Realisasi 2.766,96 3.107,74 3.664,40 4.106,97
% 102,98 100,25 104,70 98,96
63
5 2013 4.400,00 4.605,21 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta
104,68
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Pajak Parkir DKI Jakarta pada tahun 2009 sampai dengan 2011 selalu mencapai target, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup drastis. Tetapi pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi penerimaan dari tahun 2009 sampai dengan 2013 selalu mengalami peningkatan tetapi tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang signifikan di DKI Jakarta. 5. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mampu memberikan kontribusi yang baik pada penerimaan Pendapatan Asli daerah DKI Jakarta. Perkembangan target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini. TABEL 4.6 TARGET DAN REALISASI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DKI JAKARTA TAHUN 2009-2013 (Dalam Juta Rp) No Tahun Target Realisasi 1 2009 2.450,00 2.542,93 2 2010 3.600,00 3.997,47 3 2011 4.200,00 4.582,08 4 2012 4.660,00 5.507,71 5 2013 5.825,00 6.143,97 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta
% 103,78 111,04 109,10 118,19 105,46
64
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Pajak Parkir DKI Jakarta pada tahun 2009 sampai dengan 2011 selalu mencapai target, namun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 109,10 %.. Tetapi pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 118,19 % dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2013. Realisasi penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari tahun 2009 sampai dengan 2013 selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan 6. Target dan Realisasi Pajak Parkir Pajak Parkir merupakan salah satu dari jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Dalam hal ini Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus lebih menekankan tentang peraturan tentang Pajak Parkir yang menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir di DKI Jakarta. Perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Parkir DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini. TABEL 4.7 TARGET DAN REALISASI PAJAK PARKIR DKI JAKARTA TAHUN 2009-2013 (Dalam Juta Rp) No Tahun Target Realisasi 1 2009 140.00 138.67 2 2010 150.00 129.40 3 2011 185.00 158.25 4 2012 210.00 220.90 5 2013 260.00 314.64 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta
% 99,05 86,27 85,54 105,19 121,02
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Pajak Parkir DKI Jakarta pada tahun 2009 sampai dengan 2011 tidak
65
ada satupun yang mencapai target, hal tersebut dapat terjadi karena jumlah target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga berdampak pada realisasi penerimaan pajak parkir. Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang dapat melewati target penerimaan, yaitu
tingkat realisasi tahun 2012
mencapai 105,19 % dan tahun 2013 mencapai tingkat realisasi sebesar 121,02 %. 7. Rata-rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah. Perkembangan rata-rata kontribusi Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini. TABEL 4.8 RATA-RATA KONTRIBUSI PAJAK KENDARAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PAJAK DAERAH DKI JAKARTA TAHUN 2009-2013 PKB (%)
BBNKB PARKIR (%) (%% No Tahun 32,32 29,70 1,62 1 2009 28,90 37,18 1,20 2 2010 24,07 30,10 1,04 3 2011 23,18 31,08 1,25 4 2012 19,71 26,29 1,35 5 2013 27,32 31,34 1,31 Rata-rata Sumber : Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta pada tahun 2009 rata-rata mencapai
27,32 % per tahunnya. Selanjutnya pada penerimaan Bea Balik Nama
66
Kendaraan Bermotor mencapai 31,34 %, yang rata-rata penerimaannya lebih tinggi dibanding penerimaan dari Pajak Kendaraan bermotor. Sedangkan pada Pajak Parkir hanya mencapai 1,31 % saja dari total penerimaan pajak Daerah DKI Jakarta. 8. Kontribusi Pajak Kendaaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan dan pajak parkir merupakan pajak daerah yang potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah DKI Jakarta oleh karena itu peran Aparatur Pajak Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta sangat berarti karena aparatur pajak harus melakukan perhitungan perencanaan penerimaan yang matang. Jumlah Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat di tabel 9 dibawah ini. TABEL 4.9 PERAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PAD DKI JAKARTA 2009-2013 No 1 2 3 4
Tahun 2009 2010 2011 2012
PKB 2.766,96 3.107,74 3.664,40 4.106,97
PAD 10.601,06 12.891,99 17.825,99 22.040,80
% 26,10 24,10 20,55 18,63
5
2013
4.605,21
26.849,34
17,15
No 1 2 3 4 5
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
BBNKB 2.542,93 3.997,47 4.582,08 5.507,71 6.143,97
PAD 10.601,06 12.891,99 17.825,99 22.040,80 26.849,34
% 23,98 31,01 25,70 24,98 22,88 67
No 1 2 3 4 5
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
Pajak Parkir 138,68 129,41 158,26 220,90 319.32
PAD 10.601,06 12.891,99 17.825,99 22.040,80 26.849,34
% 1.300 1,003 0,880 1,002 1,189
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Peran Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta pada tahun 2009 mencapai 26,10 %, dan
mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2010 menjadi 24,10 %, tahun 2011 menjadi 20,55 %, tahun 2012 menjadi 18,63 % dan yang terakhir tahun 2013 menjadi 17,15 %. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyak penerimaan yang tidak tertagih karena beberapa faktor. Pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2009 mencapai 23,98 % yang meningkat pada tahun 2010 menjadi 31,01 %, setelah itu selalu mengalami penurunan menjadi 25,70 %, 24,98 % dan 22,88 %. Selanjutnya pada Pajak parkir pada tahun 2009 kontribusi yang diberikan mencapai 1,30%, yang menurun menjadi 1,003 % pada tahun 2010. Pada tahun 2011 menurun kembali menjadi 0,880 % selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2012 menjadi 1,002 % dan meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi 1, 189 %. 9. Hambatan Yang dihadapi dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
68
a. Kurangnya
kepatuhan
wajib
pajak
atas
kewajiban
perpajakannya b. Penghindaraan tarif pajak progresif oleh wajib pajak c. Kendaraan yang mutasi keluar daerah 10. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan yang terjadi a. Peningkatan Sistem Pelayanan b. Pemberian Surat Panggilan c. Penagihan BDU d. Pemberian Keringanan Denda e. Pemeriksaan Harian f. Pemberian Informasi Melalui Media g. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak PKB dan BBNKB pada khususnya tentang pentignya membayar Pajak kendaraan tepat waktu, penyuluhan ini dapat disampaikan melalui media cetak, media elektronik maupun face to face. h. Memberikan peringatan atau teguran secara langsung kepada wajib pajak i. Mengadakan operasi bersama lalu lintas, selain menindak para penunggak pajak sekaligus dapat menjadi sarana sosialisasi arti pentingnya membayar pajak. 11. Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah
69
a. Terdapatnya target pajak parkir dan pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya. b. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir maupun realisasi PAD yang sudah dilakukan. c. Belum adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di pinggir badan jalan. d. Masih
terbatasnya
penyedia
lahan
parkir
sehingga
tidak
meningkatkan penerimaan pajak parkir. 12. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah daerah harus
melakukan
upaya
yang
positif
dalam
peningkatan
penerimaan pajak khususnya dari sector pajak parkir. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan : a. Memeriksa kembali antara target, potensi dan realisasi yang ada
serta
menghitung
kapasitas
penerimaan
melalui
perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang realistis. b. Membuat peraturan daerah yang didalamnya menetapkan sanksi apabila parkir di sembarang pinggir badan jalan. c. Memperluas basis penerimaan untuk meningkatkan pajak parkir dan pendapatan asli daerah.
70
