BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Analisis Hasil
1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan Sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No: PEM00025/WPJ.19/KP.0303/2013 mengukuhkan PT. Perkebunan Nusantara III sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 15 Maret 2013 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.061.127.5-051.000. Adapun PT. Perkebunan Nusantara III terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 01 Mei 1996. PT. Perkebunan Nusantara III merupakan wajib pajak badan, dimana perusahaan ini juga melakukan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 25 selain PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Oleh karena itu, penerapan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
2. Penerapan PPN Keluaran Dalam hal PPN Keluaran, Faktur Pajak yang diterbitkan sepenuhnya berasal dari penjualan hasil-hasil perkebunan (komoditi) seperti: Coconut Palm Oil (CPO), Latex (Karet), Fiber, Abu Cangkang, Scrab Limbah, Getah Usang, Serum Primer, Palm Kernell Mill (PKM), dan lain-lain.
52
53
Dari penjualan barang-barang komoditi tersebut, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dipungut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dapat dipungut dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dipungut, kode yang dipakai dalam Faktur Pajak adalah “010”. Pada umumnya, Faktur Pajak diterbitkan untuk Pengusaha Kena Pajak yang membeli hasil barang-barang komoditi (hasil perkebunan yang sudah diolah).
Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang tidak dapat dipungut, kode yang dipakai dalam Faktur Pajak adalah “070”. Untuk Faktur Pajak yang PPNnya tidak dapat dipungut, ini biasanya untuk Pengusaha Kena Pajak yang berada dalam Kawasan Berikat. Dan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan, kode yang dipakai dalam Faktur Pajak adalah “080”. PPN dibebaskan karena Barang Kena Pajak merupakan barangbarang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan (diambil langsung dari sumbernya/diambil dari alam, contoh: Latex Pekat). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 Tanggal 19 Februari 2008. Besarnya PPN Keluaran PT. Perkebunan Nusantara III Medan mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 akan ditampilkan pada tabel sebagai berikut:
54
Tabel 4.1 Rekapitulasi PPN Keluaran PT. Perkebunan Nusantara III Medan selama Tahun 2012 PPN Keluaran Bulan DPP
PPN Kode Seri “010”
DPP
PPN Kode Seri “070”
DPP
PPN Kode Seri “080”
Jan
254.953.181.014
25.495.318.089
141.446.535.955
14.144.653.595
6.924.828.550
692.482.855
Peb
158.853.961.783
15.885.396.168
322.007.812.680
32.200.781.268
1.940.924.000
194.094.400
Mar
108.401.645.446
10.840.164.539
349.041.148.110
34.904.114.811
4.291.335.850
429.133.585
Apr
89.208.480.782
8.920.848.073
170.944.097.070
17.094.409.707
1.798.396.200
179.839.620
Mei
124.428.115.610
12.442.811.561
347.854.013.090
34.785.401.309
2.300.500.000
230.050.000
Juni
84.921.349.050
8.492.134.905
268.969.482.520
26.896.948.525
5.262.642.400
526.264.240
Juli
277.881.458.181
27.788.145.818
394.378.678.260
39.437.867.826
3.821.526.450
382.152.645
Agust
314.924.451.600
21.492.445.160
266.814.684.460
26.681.468.446
450.900.950
45.090.095
Sept
266.699.678.190
26.669.967.819
284.820.282.670
28.482.028.267
1.567.479.000
156.747.900
Okt
231.384.470.140
23.138.447.014
137.198.679.360
13.719.867.936
482.256.150
48.225.615
Nop
252.702.090.060
25.270.209.006
237.938.826.400
23.793.882.640
3.116.331.900
311.633.190
Des
230.733.638.271
23.073.363.817
135.442.077.912
13.544.207.790
3.167.821.500
316.782.150
Total
2.395.092.520.127
229.509.251.969
3.056.856.318.487
305.685.632.120
35.124.942.950
3.512.496.295
Sumber: PT. Perkebunan Nusantara III Medan Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa: a. PPN Keluaran yang dapat dipungut (kode seri Faktur Pajak “010”) adalah sebesar Rp 229.509.251.969,-. b. PPN Keluaran yang tidak dapat dipungut (kode seri Faktur Pajak “070”) adalah sebesar Rp 305.685.632.120,-. c. PPN Keluaran yang dibebaskan (kode seri Faktur Pajak “080”) adalah sebesar Rp 3.512.496.295,-.
55
3. Penerapan PPN Masukan PPN Masukan bagi PT. Perkebunan Nusantara III diperoleh dari pembelian barang atau jasa yang dipakai dan diperlukan oleh Perusahaan. PPN Masukan tersebut ada yang dapat dikreditkan dan ada pula PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan. PPN Masukan yang dapat dikreditkan maksudnya adalah PPN Masukan yang timbul karena pembelian barang atau jasa yang berhubungan langsung dengan produksi, seperti: pembelian alat-alat berat kebun, dan lain-lain. Sedangkan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan maksudnya adalah PPN Masukan yang timbul karena pembelian barang atau jasa yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, seperti: pembelian obat-obatan, pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti rumah ibadah, sekolah, pembangunan poliklinik kebun, dan lain-lain. Besarnya PPN Masukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 akan ditampilkan pada tabel sebagai berikut:
56
Tabel 4.2 Rekapitulasi PPN Masukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan selama Tahun 2012 PPN Masukan
DPP
PPN Masukan yang dapat dikreditkan
DPP
PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan
Jan
115.206.361.351
11.520.636.074
21.712.752.453
2.162.275.236
Peb
95.123.360.354
9.512.335.907
20.750.749.179
2.075.074.515
Mar
196.079.056.173
19.607.905.614
23.590.152.102
2.359.015.196
Apr
77.554.791.924
7.755.479.192
10.575.970.030
1.057.597.003
Mei
115.465.052.085
11.546.505.208
12.378.614.300
1.237.861.430
Juni
146.769.329.657
14.676.932.966
9.585.834.560
958.583.456
Juli
189.816.799.995
18.981.678.999
30.922.440.780
3.092.244.078
Agust
150.081.925.820
15.008.192.582
25.811.285.420
2.581.128.542
Sept
87.459.121.570
8.745.912.157
32.481.918.340
3.248.191.834
Okt
117.175.821.805
11.717.582.181
29.199.601.690
2.919.960.169
Nop
146.309.422.280
14.630.942.228
13.650.450.900
1.365.045.090
Des
117.154.204.620
11.715.420.462
12.992.370.020
1.299.237.002
Total
1.554.195.247.634
155.419.523.570
243.652.139.774
24.356.213.551
Bulan
Sumber: PT. Perkebunan Nusantara III Medan Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa: a. PPN
Masukan
yang
dapat
dikreditkan
adalah
sebesar
Rp
155.419.523.570,-. b. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebesar Rp 24.356.213.551,-.
57
4. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Rekanan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PT. Perkebunan Nusantara III akan dikelompokkan menjadi PPN Masukan yang dapat dikreditkan dan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Sedangkan seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III kepada Rekanan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, akan dikelompokkan menjadi PPN Keluaran yang dapat dipungut, PPN Keluaran yang tidak dapat dipungut dan PPN Keluaran yang dibebaskan. Setelah Masa Pajak berakhir, PT. Perkebunan Nusantara III akan memperhitungkan besarnya PPN Masukan dan PPN Keluaran.
5. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Setelah memperhitungkan besarnya PPN Masukan terhadap PPN Keluaran, apabila PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan, maka selisihnya merupakan hutang pajak yang harus dibayar oleh PT. Perkebunan Nusantara III ke Kas Negara paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang bayar akan disetor melalui Bank Persepsi yaitu Bank Mandiri Cabang Sunggal dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) dengan Kode Akun Pajak 411211 dan Kode Jenis Setoran 900.
58
Jika PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar pajak, dan dapat direstitusi atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
6. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pelaporan pemungutan PPN oleh PT. Perkebunan Nusantara III dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). PT. Perkebunan Nusantara III sebagai Pemungut PPN yang juga berstatus PKP (Pengusaha Kena Pajak) mempunyai kewajiban melaporkan PPN dengan menggunakan Formulir 1111 dan Formulir 1107 PUT yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) setiap bulan. Laporan PPN disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga (KPP WP Besar Tiga) di jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan dilampiri dengan Faktur Pajak lembar ke-3 dan SSP lembar ke-5. Berikut adalah rekap penghitungan PPN Kurang Bayar atau PPN Lebih Bayar beserta tanggal penyetoran ke Bank Persepsi dan tanggal pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga:
59
Tabel 4.3 Rekapitulasi PPN Keluaran dan PPN Masukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan selama Tahun 2012 (Beserta Tanggal Penyetoran dan Tanggal Pelaporan)
Bulan
Kurang/Lebih Bayar
Tgl Penyetoran
Sanksi Denda adm bunga 2%
Tgl Pelaporan
Denda Rp 500.000,-
Jan
13.974.682.015
13 / 02 / 2012
-
27 / 02 / 2012
-
Peb
6.373.060.261
15 / 03 / 2012
-
28 / 03 / 2012
-
Mar
(6.003.555.276)
-
-
27 / 04 / 2012
-
Apr
(4.838.186.395)
-
-
30 / 05 / 2012
-
Mei
(3.941.880.042)
-
-
27 / 06 / 2012
-
Juni
(10.126.678.103)
-
-
27 / 07 / 2012
-
Juli
(1.320.211.284)
-
-
30 / 08 / 2012
-
Agust
5.164.041.294
17 / 09 / 2012
-
28 / 09 / 2012
-
Sept
17.924.055.662
15 / 10 / 2012
-
31 / 10 / 2012
-
Okt
11.420.864.833
15 / 11 / 2012
-
29 / 11 / 2012
-
Nop
10.639.266.778
17 / 12 / 2012
-
28 / 12 / 2012
-
Des
11.357.943.355
15 / 01 / 2013
-
31 / 01 / 2013
-
Sumber: PT. Perkebunan Nusantara III Medan Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk PPN Masa Januari 2012, Pebruari 2012, Agustus 2012, September 2012, Oktober 2012, Nopember 2012 dan Desember 2012, terjadi Kurang Bayar PPN. Hal ini disebabkan karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan. Kurang Bayar PPN tersebut disetor ke Bank Persepsi yaitu Bank Mandiri Cabang Sunggal dengan tepat waktu (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir). Dan pelaporan
60
masa PPN dilakukan dengan tertib dan tepat waktu (paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak). Untuk PPN Masa Maret 2012, April 2012, Mei 2012, Juni 2012 dan Juli 2012, terjadi Lebih Bayar PPN. Hal ini disebabkan karena PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran. Lebih Bayar PPN tersebut direstitusikan ke Masa Pajak berikutnya. Pelaporan masa Lebih Bayar PPN tetap dilakukan dengan tepat waktu yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
B. Pembahasan Bagian ini akan membahas mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam memungut, menyetor, serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal ini sesuai dengan variabel yang dimasukkan dalam penelitian, akan dilakukan perbandingan kesesuaian serta kekurangan baik terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 maupun terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 45/PJ/2012 tanggal 27 September 2012. 1. Perbandingan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Perbandingan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:
61
Tabel 4.4 Perbandingan Penerapan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 No
Variabel
Ukuran
1
PPN Keluaran
Penerapan
2
PPN Masukan
Penerapan
3
Harga Jual Penerapan
UU Nomor 42 Tahun 2009
Pasal 1 ayat (25), Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pasal 7 ayat (1), Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
Pasal 1 ayat (18), Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh
Realisasi di PT. Keterangan Perkebunan Nusantara III Medan PT. Perkebunan Sesuai Nusantara III Medan mengenakan PPN 10% dari setiap penjualan hasilhasil perkebunan (komoditi).
PT. Perkebunan Sesuai Nusantara III Medan akan dikenakan PPN 10% dari setiap pembelian barang/jasa yang dipakai dan diperlukan perusahaan. Perhitungan Sesuai Harga Jual berdasarkan Harga Pokok Produksi ditambah semua biaya-biaya selain
62
4
Dasar Penerapan Pengenaan Pajak
5
Faktur Pajak
6
SSP (Surat Penyetoran Setoran Pajak)
Penerapan
penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UndangUndang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Pasal 1 ayat (17), Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pasal 13 ayat (1), Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak.
Pasal 15A ayat (1), Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan
PPN atau PPh.
Dasar Pengenaan Sesuai Pajak ditentukan berdasarkan Harga atau nilai yang sesuai dengan kontrak penjualan atau kontrak pembelian.
PT. Perkebunan Sesuai Nusantara III Medan menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap transaksi Penjualan. PT. Perkebunan Sesuai Nusantara III menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
63
7
SPT PPN
Masa Pelaporan
Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
PT. Perkebunan Sesuai Nusantara III melaporkan Pajak Pertambahan Nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Sumber: data diolah oleh peneliti Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa PT. Perkebunan Nusantara III Medan secara umum telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari analisis hasil PT. Perkebunan Nusantara III Medan menerapkan PPN Keluaran. Setiap Faktur Pajak yang diterbitkan sepenuhnya berasal dari transaksi penjualan hasilhasil perkebunan (komoditi). Dari penjualan terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang dipungut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang tidak dapat dipungut dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang dibebaskan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang dapat dipungut, kode yang dipakai dalam Faktur Pajak adalah “010”, bagi Pengusaha Kena Pajak yang membeli hasil barang-barang komoditi (hasil perkebunan yang sudah diolah). Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang tidak dapat dipungut, kode yang dipakai dalam Faktur Pajak adalah “070”. PPN Keluaran yang tidak dapat dipungut, ini biasanya untuk Pengusaha Kena Pajak yang berada dalam Kawasan Berikat. Dan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran
64
yang dibebaskan, kode yang dipakai dalam Faktur Pajak adalah “080”, karena Barang Kena Pajak merupakan barang-barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan (diambil langsung dari sumbernya/diambil dari alam). PPN Masukan diperoleh dari pembelian barang atau jasa yang dipakai dan diperlukan oleh Perusahaan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan yang dapat dikreditkan timbul karena pembelian barang atau jasa yang berhubungan langsung dengan produksi, seperti: pembelian alat-alat berat kebun, dan lain-lain. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan yang tidak dapat dikreditkan timbul karena pembelian barang atau jasa yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, seperti: pembelian obat-obatan, pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti rumah ibadah, sekolah, pembangunan poliklinik kebun, dan lain-lain. Penetapan harga jual adalah merupakan kebijakan perusahaan, dimana bagian penjualan yang bertanggung jawab menentukannya.
Begitu juga dalam hal
pembelian, bagian pembelian yang bertanggung jawab menentukan harga beli. Sehingga, untuk menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada Faktur Pajak (baik untuk PPN Keluaran maupun PPN Masukan) semua mengacu pada kontrak penjualan yang diterima dari bagian penjualan dan kontrak pembelian yang diterima dari bagian pembelian. Setelah memperhitungkan besarnya PPN Masukan terhadap PPN Keluaran selama tahun 2012, ternyata terdapat kurang bayar yang merupakan hutang pajak dan PT. Perkebunan Nusantara III harus setor ke Kas Negara paling lama tanggal
65
15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir melalui Bank Persepsi yaitu Bank Mandiri Cabang Sunggal. Laporan PPN disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga (KPP WP Besar Tiga) paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan dilampiri dengan Faktur Pajak lembar ke-3 dan SSP lembar ke-5.
2. Perbandingan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 45/PJ/2012 tanggal 27 September 2012 Perbandingan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE 45/PJ/2012 tanggal 27 September 2012 dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 4.5 Perbandingan Penerapan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan SE - 45/PJ/2012 tanggal 27 September 2012 No
1
Perlakuan PPN
SE - 45/PJ/2012 tanggal 27 September 2012
Pemungutan E.Materi Bagian III butir 1, PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari BUMN kepada BUMN tidak dikecualikan dari pemungutan oleh Pemungut PPN, sehingga
Realisasi di PT. Keterangan Perkebunan Nusantara III Medan PT. Perkebunan Sesuai Nusantara III Medan memungut PPN atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
66
BUMN yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tetap melakukan kewajiban pemungutan PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012.
2
Penyetoran
Bagian III butir 2, demikian juga atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari BUMN kepada Pemungut PPN selain BUMN, PPN dan PPnBM yang terutang tetap dipungut oleh Pemungut PPN yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. E.Materi Bagian III butir 3, BUMN wajib menyetorkan PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan SSP dengan Kode Akun Pajak 411211 dan Kode Jenis Setoran 900. Bagian III butir 4, SSP
PT. Perkebunan Sesuai Nusantara III Medan menyetorkan PPN terutang ke Kas Negara melalui Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
67
3
Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada butir 3 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas PKP Rekanan, dan penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan. E.Materi Bagian III butir 6, Pelaporan pemungutan PPN dan PPnBM oleh BUMN dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pemungut PPN Formulir 1107 PUT yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (eSPT). Bagian III butir 8, BUMN sebagai pemungut PPN yang berstatus PKP, mempunyai kewajiban pelaporan PPN dan PPnBM dengan Formulir 1111 dan Formulir 1107 PUT setiap bulan.
Pelaporan pemungutan Sesuai PPN oleh PT. Perkebunan Nusantara III dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan dilampiri dengan Faktur Pajak lembar ke-3 dan SSP lembar ke-5. Sebagai pemungut PPN, PT. Perkebunan Nusantara III Medan juga melaporkan PPN dengan menggunakan formulir SPT PPN 1107 PUT, yang dilaporkan secara eSPT atau disebut dengan Elektronik SPT; yang merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.
Sumber: data diolah oleh peneliti Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa PT. Perkebunan Nusantara III Medan secara umum telah memenuhi peraturan perundang-undangan seperti yang telah
68
dijelaskan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE - 45/PJ/2012 tanggal 27 September 2012. Hal ini dapat dilihat dari tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan dan dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan selama tahun 2012. PT. Perkebunan Nusantara III Medan sebagai BUMN yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tetap melakukan kewajiban pemungutan PPN.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan akan
membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak yang diterbitkan PKP Rekanan menggunakan Kode Transaksi “03” pada kode dan nomor seri Faktur Pajak. PPN yang telah dipungut akan disetor ke Bank Persepsi yaitu Bank Mandiri Cabang Sunggal paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan SSP dengan Kode Akun Pajak 411211 dan Kode Jenis Setoran 900.
SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta
identitas PKP Rekanan, dan penandatanganan SSP dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan. Pelaporan pemungutan PPN oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang dilaporkan setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga (KPP WP Besar Tiga) di jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan dilampiri dengan Faktur Pajak lembar ke-3 dan SSP lembar ke-5.
