BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A.
Penyajian dan Analisis Data PT. Waskita Karya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Kegiatan utama PT. Waskita Karya adalah membangun sebuah bangunan konstruksi yang antara lain membangun gedung dan pekerjaan-pekerjaan sipil seperti jalan, jembatan, waduk, dam, perpipaan, dan lain-lain. Pengguna Jasa dalam hal ini disebut owner. Biaya atas suatu pekerjaan yang ditagihkan ke owner terutang PPN yang disebut dengan PPN Keluaran. Pengguna Jasa dibagi atas beberapa jenis berdasarkan sumber dana yang dikeluarkan yaitu Bukan Pemungut PPN, Pemungut Bendaharawan dan Pemungut selain Bendaharawan. Dalam
hal
pelaksanaan
pembangunan
sebuah
bangunan
konstruksi, PT Waskita mempunyai rekanan diantaranya Perusahaan Supplier, Perusahaan Subkontraktor, Perusahaan Jasa Sewa dan Mandor. Supplier adalah rekanan yang melakukan pengadaan barang atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan. Subkontraktor 60
61
adalah rekanan yang melakukan sub jasa pekerjaan dalam kegiatan pembangunan, Penyedia Jasa Sewa adalah rekanan yang menyewakan barang atau alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan, sedangkan Mandor adalah koordinator atas tukang-tukang di lapangan. Dalam transaksi-transaksi penyerahan barang/jasa dari rekanan ke PT. Waskita Karya tersebut terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kecuali atas transaksi pembayaran upah Mandor yang bukan merupakan objek pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (harga jual) atas transaksi-transaksi tersebut. Rekanan yang dalam transaksinya terdapat objek PPN Masukan harus rekanan yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar PPN Masukan yang kita bayarkan dapat dikreditkan. PT. Waskita Karya sendiri telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 1 Juni 1998. Pada periode Pajak masa Februari 2009 sampai dengan Januari 2010 (Masa Pajak Januari 2010) jumlah PPN Keluaran PT. Waskita Karya yang harus dipungut/dibayar sendiri menurut SPT yang dilaporkan sebesar Rp. 4.954.76.394, sedangkan jumlah PPN Masukan PT. Waskita Karya yang dapat dikreditkan menurut SPT yang dilaporkan pada periode Pajak masa Februari 2009 sampai dengan Januari 2010 sebesar
62
Rp. 123.372.480.375. Dari data tersebut jumlah PPN Masukan lebih bayar menurut SPT yang dilaporkan adalah sebesar Rp. 118.417.503.981. Pada periode Pajak masa Februari 2010 sampai dengan Januari 2011 (Masa Pajak Januari 2011) jumlah PPN Keluaran PT. Waskita Karya yang harus dipungut/dibayar sendiri menurut SPT yang dilaporkan sebesar Rp. 15.371.016.231, sedangkan jumlah PPN Masukan PT. Wskita Karya yang dapat dikreditkan menurut SPT yang dilaporkan pada periode Pajak masa Februari 2010 sampai dengan Januari 2011 sebesar Rp. 153.332.817.316. Dari data tersebut jumlah PPN Masukan lebih bayar menurut SPT yang dilaporkan adalah sebesar Rp. 137.961.801.085.
B.
Pembahasan 1.
Analisis Pengajuan Restitusi Berdasarkan SPT yang dilaporkan, PT. Waskita Karya pada periode Pajak masa Februari 2009 sampai dengan Januari 2010 mengalami lebih bayar PPN Masukan sebesar Rp. 118.417.503.981, sedangkan periode Pajak masa Februari 2010 sampai dengan Januari 2011 mengalami lebih bayar PPN Masukan sebesar Rp. 137.961.801.085. Sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang
63
dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Atas lebih bayar PPN Masukan Masa Pajak Januari 2010 dan Januari 2011 tersebut PT. Waskita Karya mengajukan restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara. Atas pengajuan restitusi tersebut
KPP melakukan
pemeriksaan kepada PT. Waskita Karya dengan menerbitkan Surat
Peritah
Pemeriksaan
Nomor
:
PRINT-
239/WPJ.19/KP.0305/2010 tanggal 30 Agustus 2010 (untuk Lebih Surat
Bayar Perintah
Masa
Januari
Pemeriksaan
2010)
dan
Nomor
PRINT-00008/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2012
: tanggal
02 Januari 2012 (untuk Lebih Bayar Masa Januari 2011). Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh KPP kepada PT. Waskita Karya, kemudian KPP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dengan data sebagai berikut :
Masa Pajak
SKPLB
LB - SPT
LB - Fiskus
Januari 2010
00006/407/10/051/10
118.417.503.981
118.169.824.330
247.679.651
Januari 2011
00006/407/11/093/12
137.961.801.085
136.759.385.799
1.202.415.286
Sumber : Bagian Perpajakan PT. Waskita Karya
Selisih
64
Dari data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa setelah Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP, ada perbedaan pengakuan antara PT. Waskita Karya dengan KPP, perbedaan pengakuan tersebut terletak pada pengakuan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Pada Masa Pajak Januari 2010, menurut PT. Waskita Karya,
PPN
Masukan
yang
dapat
dikreditkan
sebesar
Rp. 123.372.480.375 yang membuat Lebih Bayar sebesar Rp. 118.417.503.981, sedangkan menurut KPP, PPN Masukan yang dapat dikreditkan sesesar Rp. 123.124.800.724 yang membuat Lebih
Bayar
menjadi
Rp.
118.169.824.330
sehingga
menimbulkan selisih pengakuan sebesar Rp. 247.679.651. Pada Masa Pajak Januari 2011, menurut PT. Waskita Karya,
PPN
Masukan
yang
dapat
dikreditkan
sebesar
Rp. 153.332.817.316 yang membuat Lebih Bayar sebesar Rp. 137.961.801.085, sedangkan menurut KPP, PPN Masukan yang dapat dikreditkan sesesar Rp. 152.130.402.030 yang membuat Lebih
Bayar
menjadi
Rp.
136.759.385.799
sehingga
menimbulkan selisih pengakuan sebesar Rp. 1.202.415.286. Selisih pengakuan yang terjadi antara PT. Waskita Karya dengan KPP (Fiskus) akan bepotensi menjadi Beban Pajak. Akibat adanya Beban Pajak tersebut dapat menambah pos Beban di Laporan Keuangan dan tentunya akan mempengaruhi Laba/Rugi perusahaan.
65
2.
Analisis Penyebab Terjadinya selisih Pengakuan PPN Masukan Selisih pengakuan yang terjadi pada Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp. 247.679.651 dan Masa Pajak Januari 2011 sebesar Rp. 1.202.415.286 karena berdasarkan Konfirmasi Negatif dari KPP terkait baik dari KPP Rekanan maupun dari KPP Waskita. Dari hasil analisa yang dilakukan ada beberapa penyebab terjadinya Konfirmasi Negatif dari KPP Rekanan, diantaranya adalah : a.
Rekanan tidak melapor PPN yang telah dibayarkan Dalam
hal
ini,
ada
Rekanan
yang
tidak
melaporkan PPN Keluaran mereka yang dibayarkan oleh Pihak PT. Waskita Karya. PPN yang dibayarkan oleh pihak PT. Waskita Karya seharusnya disetor dan dilaporkan oleh Rekanan, hal ini menyebabkan adanya Konfirmasi
Negatif
Sebenarnya
sebelum
dari
KPP
pihak
PT.
Rekanan Waskita
tersebut. Karya
membayarkan PPN kepada Rekanan, pihak Waskita Karya selalu meminta copy SPT PPN kepada Rekanan untuk memastikan bahwa PPN tersebut sudah dilaporkan terlebih dahulu, namun ada beberapa copy SPT yang palsu/fiktif sehingga tidak terdaftar di KPP Rekanan. Ada
66
pula copy SPT yang tidak ada tanda terima dari KPP Rekanan tersebut atau dengan kata lain SPT tersebut belum dilaporkan ke KPP Rekanan sehingga KPP Rekanan tidak menerima laporan PPN yang dibayarkan oleh Rekanan dan mengakibatkan Konfirmasi Negatif bagi pihak Waskita Karya. b.
Rekanan belum dikukuhkan sebagai PKP Sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 8, Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk salah satunya adalah perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal ini, ada Rekanan yang ternyata belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini terjadi
pada
saat
Rekanan
menerbitkan
surat
tagihan/invoice kepada PT. Waskita Karya. Salah satu syarat untuk menagih adalah dilampirkannya Faktur Pajak oleh Rekanan. Namun karena Rekanan tersebut bukan merupakan PKP,
pada
akhirnya
Rekanan
tersebut
menerbitkan Faktur Pajak Fiktif karena Rekanan yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat menerbitkan
67
Faktur Pajak. Akibat dari hal tersebut adalah adanya konfirmasi negatif dari KPP. c.
Rekanan menerbitkan Faktur Pajak Double Dalam hal ini, ada beberapa Rekanan yang ternyata menerbitkan Faktur Pajak namun ternyata nomor Faktur Pajak tersebut sudah pernah diterbitkan oleh Rekanan, sehingga Faktur Pajak tersebut tidak terdeteksi oleh KPP Rekanan dan akan timbul Konfirmasi Negatif dari KPP Rekanan.
d.
Kesalahan Input data oleh pihak KPP Rekanan Ada
beberapa
KPP
Rekanan
yang
salah
memasukan data PPN Rekanan, kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan input Nomor Faktur Pajak, Nilai PPN, ataupun NPWP baik NPWP Waskita Karya atau NPWP Rekanan. Hal tersebut dapat mengakibatkan tidak adanya data yang sebenarnya sehingga menimbulkan Konfirmasi Negatif bagi PT. Waskita Karya. e.
Kesalahan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak Dalam hal ini, ada beberapa data yang terlewat untuk diperiksa oleh Pemeriksa Pajak. Sebenarnya baik Pihak Rekanan dan Pihak Waskita Karya telah melakukan
68
penyetoran dan pelaporan dengan baik, namun karena pemeriksaan yang kurang optimal dari Pihak KPP menyebabkan data tersebut tidak terdeteksi oleh Pihak KPP dan menyebabkan adanya Konfirmasi Negatif dari KPP.
3.
Analisis Tindak Lanjut adanya Selisih Pengakuan PPN Masukan Akibat adanya Konfirmasi Negatif dari KPP terkait, PT. Waskita Karya mengajukan Proses Keberatan untuk meminimalkan jumlah selisih pengakuan PPN Masukan yang terjadi. Selama proses Keberatan, PT. Waskita Karya juga menyiapkan bukti-bukti pendukung seperti copy SPT Masa PPN Rekanan, bukti pembayaran PPN Masukan kepada Rekanan dan mendatangi KPP Rekanan untuk mengkonfirmasi langsung mengenai adanya Konfirmasi Negatif dari KPP Rekanan tersebut dengan membawa data-data pendukung yang diperlukan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila Wajib Pajak dapat
69
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Untuk PPN Masukan Lebih Bayar Masa Pajak Januari 2010 dengan SKPLB Nomor : 0006/407/10/051/10 tanggal 23 November
2010,
PT.
Waskita
Karya
telah mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Dirjen Pajak dengan Surat Keberatan Nomor : 107/WK/Dir/2011 tanggal 16 Januari 2011. Artinya bahwa PT. Waskita Karya masih mempunyai hak untuk mengajukan keberatan karena masih dalam Masa Pengajuan Keberatan yaitu 3 bulan sejak SKPLB diterbitkan. Di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima. Dalam hal ini Dirjen Pajak telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1311/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 30 Desember 2011. Artinya bahwa Dirjen Pajak telah mengeluarkan keputusan sebelum jatuh tempo pengambilan keputusan yaitu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima oleh Dirjen Pajak. Surat
Keputusan
Dirjen
Pajak
Nomor
:
KEP-1311/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 30 Desember 2011 berisi
70
mengenai Pengabulan sebagian Keberatan Wajib Pajak dan menambah jumlah Pajak yang Lebih Dibayar dalam SKPLB Masa Januari 2010 sebesar Rp. 183.931.793. Karena adanya Pengabulan sebagian Keberatan tersebut, selisih pengakuan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan yang semula berjumlah Rp. 247.679.651 berkurang menjadi Rp. 63.747.858, artinya bahwa potensi beban atas PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan berkurang menjadi Rp. 63.747.858. Untuk PPN Masukan Lebih Bayar Masa Pajak Januari 2011 dengan SKPLB Nomor : 0006/407/11/093/12 tanggal 01 Juni 2012, PT. Waskita Karya telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan kepada Dirjen Pajak yang hingga saat ini belum ada Surat Keputusan Keberatan dari Dirjen Pajak.
