BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Prosedur Pemungutan PNBP Sub Sektor Perikanan Tangkap Periode 2009 s.d. 2012 Prosedur pemungutan PNBP sub sektor perikanan tangkap didasarkan pada

tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara lengkap diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 30 Mei 2006. PNBP sub sektor perikanan tangkap berasal dari dua sumber, yakni PNBP dari pemanfatan sumber daya alam (SDA) dan PNBP non-SDA. Penjelasan kedua jenis PNBP tersebut, selengkapnya diuraikan sebagai berikut: 1.

PNBP SDA yakni PNBP yang berasal dari Pungutan Perikanan. Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan. Kriteria wajib bayar pungutan perikanan, adalah : a. Mengoperasikan kapal perikanan berukuran lebih besar dari 30 GT; b. Mesin utama yang digunakan berkekuatan lebih dari 90 DK; c. Operasi penangkapan bukan dilakukan di luar 12 mil laut. Pungutan perikanan terdiri dari 2 (dua) bagian sebagai berikut:

46

47

a.

Penerimaan dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Perikanan Tangkap dikenakan

pada saat perusahaan perikanan Indonesia di bidang penangkapan memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) baru atau perubahan, Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) baru atau perubahan, Surat Izin Kapal Penangkut Ikan (SIKPI) baru atau perpanjangan, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia. Besarnya PPP di bidang penangkapan ikan, ditetapkan berdasarkan rumus : PPP = GT Kapal x Tarif PPP GT = Gross Tonage dari kapal yang digunakan Pembayaran pertama untuk PPP sebesar 50% dari nilai GT yang digunakan merupakan nilai tengah dari range GT kapal sedangkan sisanya akan diintegrasikan ke dalam PHP pertama. b.

Penerimaan dari Pungutan Hasil Perikanan (PHP) PHP di bidang penangkapan ikan dikenakan pada saat perusahaan

perikanan Indonesia memperoleh dan/atau memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Besarnya PHP untuk kegiatan penangkapan ikan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

48

PHP = 2,5 % x Produktivitas x HPI Produktivitas HPI

= Produktivitas alat tangkap mengacu peraturan terbaru yakni Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 60 tahun 2012 = Harga Patokan Ikan mengacu pada peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Perdagangan No.13/M-DAG/3/2011

Ketentuan: 1) Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan

skala

kecil

sebesar

1%

(satu

perseratus)

dikalikan

produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan 2) Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala besar sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan. 2. PNBP non-SDA yakni PNBP yang berasal dari imbalan jasa dan penjualan hasil samping UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. PNBP ini terdiri dari: a.

Penerimaan dari jasa tambat dan labuh di pelabuhan perikanan;

b.

Penerimaan dari jasa pengadaan es di pelabuhan perikanan;

c.

Penerimaan dari jasa pengadaan air sumur dan air minum (PAM) di pelabuhan perikanan;

d.

Penerimaan dari jasa penyewaan fasilitas (seperti sewa gedung/ bangunan, sewa benda tidak bergerak dan sewa benda bergerak);

e.

Pas masuk dan jasa lainnya;

f.

Penerimaan dari jasa pelayanan teknologi, penelitian, pengembangan perikanan dan penerimaan-penerimaan lain.

49

Berdasarakan uraian di atas, jenis-jenis PNBP sub sektor perikanan tangkap dapat disajikan pada gambar berikut ini.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Perikanan Tangkap

PNBP SDA (Sumber Daya Alam)

 Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)  Pungutan Hasil Perikanan (PHP)

PNBP Non-SDA (Imbal Jasa UPT)

 Jasa Pelabuhan Perikanan (tambat dan labuh, pas masuk, lahan/lahan, kebersihan,alat dan lainnya).  Jasa Penggunaan fasilitas (guess house, wisma, mess, aula/ruang rapat, dan lainnya).  Jasa pengembangan penangkapan ikan

Sumber : hasil analisis Gambar 4.1 Jenis-jenis PNBP Sub Sektor Perikanan Tangkap Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, Tarif PNBP untuk Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dijelaskan pada tabel berikut.

50

Tabel 4.1 Tarif PNBP untuk Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) No

Alat Tangkap

Tarif (Rp)/GT

1

Pukat udang

181.000

2

Pukat Ikan ZEEI di Paparan Sunda

98.300

3

Pukat Ikan ZEEI di Paparan Sahul

150.000

4

Rawai Tuna (tuna longline)

5

Rawai Dasar (botton long line)

34.000

A. ZEEI di Paparan Sunda B. ZEEI di Paparan Sahul

19.000 25.000

6

Purse Seine Pelagis Kecil

14.000

7

Purse Seine Pelagis Besar Tunggal

38.000

8

Purse Seine Pelagis Besar Group

38.000

9

Huhate (Pole and Line)

19.000

10

Jaring Insang (gillnet) : a. Jaring Insang (hanyut) Pelagis Besar b. Jaring Insang (hanyut) Pelagis Kecil c. Jaring Insang Dasar ZEEI di paparan Sunda d. Jaring Insang Dasar ZEEI di paparan Sahul

30.000 23.000 23.000 30.000

11

Squid Jingging

20.000

12

Bubu

36.000

13

Bouke Ami

15.000

14

Bagan Apung

12.000

15

Long Bag Set Net

14.000

16

Payang : A. Pengangkut Ikan dioperasikan tidak dalam satu armada (tunggal) : - Perusahaan Perikanan - Perusahaan Non Perikanan B. Dioperasikan dalam kesatuan armada (kelompok) C. Bagi perusahaan Perikanan dan Non Perikanan menggunakan kapal pengangkut berbendera asing (dikenakan pungutan tambahan)

12.000

Pancing Ulur

19.000

17

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006

8.000 10.000 10.000 5.000

51

Masih berdasarkan peraturan pemerintah yang sama, Tarif PNBP untuk Pungutan Hasil Perikanan (PHP) tersaji pada tabel berikut. Tabel 4.2 Tarif PNBP untuk Pungutan Hasil Perikanan (PHP) No

Alat Tangkap

Tarif (Rp)/GT

1 Bouke Ami (Stick Held Drift Net)/ bagan Apung

298.350

2 Bubu (Portable)

194.820

3 Huhate (Pole and Line)

338.880

4 Jaring Insang (Gilnet) Dasar Lion Bun

130.475

5 Jaring Insang (Gilnet) Dasar

235.780

6 Jaring Insang (Gilnet) Hanyut Pantai

250.516,25

7 Jaring Insang (Gilnet) Oseanik

231.093,75

8 Long Bag Set Net

208.250

9 Pancing Cumi (Squid Jingging)

104.100

10 Pancing Rawai Dasar (Botton Long Line)

408.720

11 Pancing Rawai Dasar (Botton Long Line) L.Jawa

354.093

12 Payang

104.656,50

13 Pukat Udang

394.031,30

14 Pukat Ikan ZEEI Arafura

912.789,50

15 Pukat Ikan ZEEI Laut Cina Selatan

495.913,65

16 Pukat Ikan ZEEI S.Hindia

654.404,63

17 Pukat Ikan ZEEI Selat Malaka

752.538,15

18 Purse Seine Pelagis Kecil 19 Purse Seine Pelagis Kecil L.Jawa

217.440 175.316,75

20 Purse Seine Pelagis Besar ZEEI LCS Tunggal

491.725

21 Purse Seine Pelagis Besar ZEEI LCS Kelompok

861.956

22 Purse Seine Pelagis Besar di Luar ZEEI LCS Tunggal

461.210

23 Purse Seine Pelagis Besar di Luar ZEEI LCS Kelompok

808.474

24 Purse Seine PK Armada (Penangkap)

217.440

25 Purse Seine PK Armada (light Boat)

217.440

26 Rawai Tuna (Tuna Longline)

817.900

52

No

Alat Tangkap

Tarif (Rp)/GT

27 Lampara Dasar

148.507

28 Cash Net

363.250

29 Hand Line Demersal

170.085

30 Hand Line Tuna

412.400

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 Untuk PNBP yang bersumber dari imbal jasa UPT, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 menetapkan rumus perhitungan sebagai berikut: a.

Besarnya tarif atas jenis PNBP yang berasal dari jada pengadaan es, jasa cool room dan cold storage, jasa instalasi pengolahan air limbah, dan jasa instalasi pengambilan air laut bersih dihitung dengan rumus sebagai berikut : T = HD + x T HD x

b.

: besarnya tarif yang dipungut : Harga Dasar : faktor penyesuai harga

Besarnya tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pas langganan bulanan dihitung dengan rumus sebagai berikut : T = 50 % x TPH x 30 T : besarnya tarif yang dipungut TPH : Harga Dasar Tarif pas Harian

c.

Besarnya tair atas jenis PNBP yang berasal dari imbalan jasa pengadaan air dihitung dengan rumus sebagai berikut : 1)

Berasal dari sumber sendiri (sumur bor) a) Dialirkan melalui pipa di dermaga/TPI dan tempat lainnya :

53

T = BP + (10 % x BP) T BP

: besarnya tarif yang dipungut : Biaya Pokok Jasa Pengadaan air

b) Melalui perahu air : T = BP + (10 % x BP) + BA T BP BA

2)

: besarnya tarif yang dipungut : Biaya Pokok Jasa Pengadaan air : Biaya angkut kapal

Berasal dari PDAM : a) Biaya Pokok PDAM T = TPDAM + (10 % x TPDAM) T TPDAM BA

b)

: besarnya tarif yang dipungut : Tarif air yang dipungut oleh PDAM : Biaya angkut kapal

Melalui pipa di dermaga/TPI dan tempat lainnya : T = TPDAM + (20% x TPDAM)

c)

Melalui perahu air : T = TPDAM + (20 % x TPDAM) + BA

d.

Besarnya tarif atas jenis PNBP yang berasal dari jasa pemakaian listrik dihitung dengan rumus sebagai berikut : 1)

Generator milik pelabuhan : T = TPLN TPLN

: Tarif listrik yang dipungut oleh PLN

54

2)

Daya Milik PLN melalui instalasi milik Pelabuhan : T = TPLN + (10 % x TPLN)

3)

Daya Milik PLN melalui instalasi Perusahaan di Kawasan Pelabuhan Perikanan : T = TPLN + (5 % x TPLN)

e.

Besarnya tarif atas jenis PNBP yang berasal dari jasa pelatihan dihitung dengan rumus sebagai berikut : T = 2.5 % x Total nilai kontrak

f.

Besarnya tarif atas jenis PNBP yang berasal dari sewa peralatan pengolahan hasil perikanan dihitung dengan rumus sebagai berikut : T = (Harga Perolehan Barang : Umur ekonomis) x 30 %

B.

Pengendalian Internal terhadap PNBP Sub Sektor Perikanan Tangkap Periode 2009 s.d. 2012 Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah dan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hall (2011), maka pelaksanaan 5 (lima) unsur pengendalian internal dalam pemungutan PNBP sub sektor perikanan tangkap periode 2009 s.d. 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut:

55

1.

Lingkungan pengendalian Pimpinan Ditjen Perikanan Tangkap dan pegawai yang terlibat dalam

pengeolaan PBNP sub sektor perikanan tangkap telah mampu menciptakan dan memelihara lingkungan yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Bahkan dalam survey yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2011, pelayanan perizinan yang bagian tidak terpisahkan dalam pemungutan PNBP telah menduduki urutan 10 (sepuluh) besar pelayanan publik yang berintegritas. Dari sisi struktur organisasi dan prosedur pendelegasikan tanggung jawab dan wewenang pun telah disusun dan dilaksankan dengan baik. Pengendalian internal terhadap PNBP Sub Sektor Perikanan Tangkap dilakukan secara berjenjang dari mulai satuan kerja pelaksana yakni Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan dan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, dimana pendelegsian wewenang dan tanggung jawab telah terdistribusi dengan baik dari mulai level kepala satuan kerja (direktur/kepala UPT), sampai pejabat eselon terendah dan staf. Pengelolaan

PNBP

sub

sektor

perikanan

tangkap

selanjutnya

dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk kemudian bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selanjutnya bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Di samping dilakukan oleh unit kerja internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, pengendalian internal dilakukan pula oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

56

Selanjutnya, dalam jenjang yang lebih tinggi, pengendalian PNBP sub sektor perikanan tangkap juga mendapat pengawasan eksternal oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BKP). Sampai saat ini tidak ada temuan BKP yang mengindikasikan ketidakbenaran atau penyelewengan dalam pengelolaan PNBP sub sektor perikanan tangkap. Namun demikian, potensi penyelewengan akan selalu mungkin untuk dilakukan, sehingga pengendalian internal menjadi sangat penting. Namun demikian, dalam hal metode manajemen untuk menilai kinerja masih perlu ditingkatkan. Selain ukuran pencapaian target penerimaan, yang perlu dilakukan adalah survei kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan dalam pemungutan PNBP, sehingga hal ini menjadi instrumen pula dalam pengendalian internal. Dari hasil survei tersebut dapat menjadi masukan antara lain apakah mekanisme yang ada sudah efisien dan transpran, apakah sarana dan prasarana yang ada sudah cukup memadai, apakah sumber daya manusianya masih perlu ditingkatkan, dan lain-lain. 2.

Penilaian risiko Resiko dapat timbul dalam pengelolaan PNBP sub sektor perikanan tangkap

antara lain: a. Perubahan pejabat atau staf baru yang belum memahami mekanisme PBNP; b. Sistem perizinan yang berubah sebagai akibat dari perubahan kebijakan; c. Sistem komputasi dan implementasi teknologi baru ke dalam proses pemungutan PNBP yang berdampak terhadap pemrosesan pemungutan; d. Restrukturisasi organisasi.

57

Penilaian resiko ini telah dilakukan dengan secara dini dan periodik mengevaluasi realisasi PNBP akibat dari perubahan-perubahan lingkungan manajemen tersebut. Hal ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, khususnya Bagian Keuangan dan Umum. Dengan demikian, apabila ditemukan potensi tidak tercapainya target PNBP, dapat segera diidentifikasi

penyebabnya

dan

dilakukan

langkah-langkah

untuk

menanggulanginya. Demikian pula apabila terjadi adanya perubahan sistem perizinan dan sistem komputasi dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga diharapkan tidak menimbulkan resiko dalam pelaksananannya. Sosialiasi tersebut tidak hanya untuk kalangan internal, tetapi juga eksternal khususnya para pelaku usaha. 3.

Kegiatan pengendalian Kegiatan pengendalian telah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk menangani berbagai resiko atau potensi resiko yang muncul. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pengendalian PNBP sub sektor perikanan tangkap masih bisa terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia. 4.

Informasi dan komunikasi Sistem informasi dan komunikasi berupa record dan metode dalam

pemungutan PNBP telah dilakukan mulai dari saat memulai, mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, melaksanakan, dan mencatat pemungutannya. Sistem yang ada telah dapat melakukan hal-hal antara lain:

58

a. Mengidentifikasi dan mencatat semua pemungutan PNBP sub sektor perikanan tangkap secara valid; b. Menyediakan informasi secara tepat waktu mengenai pemungutan PNBP sub sektor perikanan tangkap; c. Secara akurat mengukur nilai dari pemungutan PNBP sub sektor perikanan tangkap; d. Secara akurat mencatat berbagai transaksi periode waktu pelaksanaan. Namun demikian, untuk meningkatakan pengelolaan informasi dan komunikasi, diperlukan sistem yang lebih terintegrasi dengan penggunaan sistem komputasi yang lebih baik. Dapat pula dibentuk suatu control room di ruang pimpinan, sehingga informasi dapat disajikan semakin cepat dan akurat. Dengan demikian hal ini semakin memudahkan pimpinan untuk melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. 5.

Pemantauan Pemantauan dalam pelaksanaan pemungutan PNBP sub sektor perikanan

tangkap telah dilakukan untuk menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa apabila terdapat rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Secara substantif pengendalian internal dalam pengelolaan PNBP sub sektor perikanan tangkap terutama dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur pemungutan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak adanya penyimpangan dari ketentuan tersebut;

59

b. Struktur organisasi dari satuan kerja yang melakukan pemungutan PNBP. Apabila struktur organisasi yang ada sudah dianggap kurang mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengajukan perubahan struktur organisasi kepada Kementerian Pendayaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi; c. Realisasi penerimaan dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan. Saat ini realisasi penerimaan PNBP telah menjadi salah satu indikator kinerja Ditjen Perikanan Tangkap, khususnya untuk satuan kerja yang yang melakukan pemungutan PNBP; d. Evaluasi terhadap tarif yang berlaku serta harga patokan ikan yang digunakan. Apabila ketentuan yang ada terhadap kedua hal tersebut sudah dianggap kadaluarsa serta sudah tidak sesuai kondisi riil yang ada (inflasi dan lain-lain) maka Ditjen Perikanan Tangkap dapat melakukan revisi terhadap ketentuanketentuan tersebut. Revisi dimaksud pada gilirannya dapat meningkatkan PNBP. Dari keempat substansi pengendalian internal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada periode 2009 s.d 2012 tidak ditemukan adanya pemungutan yang tidak sesuai prosedur. Demikian pula dengan struktur organisasi yang ada masih dipandang cukup mampu menampung kebutuhan. Terkait realisasi penerimaan dapat disampaikan pada bagian selanjutnya. Sedangkan mengenai perhitungan tarif dan harga patokan ikan, Ditjen Perikanan Tangkap tengah mengusulkan adanya perubahan mengingat peraturan yang ada sudah cukup lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riil. Usulan

60

perubahan ini pada saatnya diharapkan akan mampu menambah penerimaan negara dari PNBP Sub Sektor Perikanan Tangkap. Secara substantif, secara umum pemunutan PNBP telah memenuhi tujuan dari pengendalian internal sebagaimana dijelaskan Harrison Jr. at.al (2011:233), yakni: a. Menjaga aset, sehingga tidak terjadi pemborosan, inefisiensi, dan kecurangan; b. Memfasilitasi seluruh staf pelaksanan pemungutan PNBP sub sektor perikanan tangkap untuk mengikuti kebijakan dan ketentuan yang berlaku; c. Mengupayakan efisiensi dalam operasional; d. Memastikan catatan pemungutan PNBP sub sektor perikanan tangkap yang akurat dan dapat diandalkan; e. Menaati segala persyaratan hukum dan perundang-undanganan yang berlaku.

C.

Tingkat Keefektifan Kebijakan PNBP Sub Sektor Perikanan Tangkap Periode 2009 s.d. 2012 Tingkat efektivitas PNBP Sub Sektor Perikanan Tangkap dapat dianalisis

dengan membandingkan antara target penerimaan dengan realisasi yang dicapai pada tahun yang bersangkutan serta membandingkan terjadinya kenaikan atau penurunan PNBP per tahun yang diwakili dengan data periodik (time series) pada rentang tahun 2009 s.d. 2012. Selanjutnya sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

61

Tabel 4.3 Target PNBP Non SDA Sub Sektor Perikanan Tangkap per Satuan Kerja Tahun 2009 s.d. 2012

NO

SATUAN KERJA (SATKER)

TARGET (RP) 2009

2010

2011

2012

1

PPS Nizam Zachman

1.166.000.000

1.430.003.000

1.440.288.000

2.381.808.000

2

PPS Kendari

1.546.000.000

2.883.000.000

2.727.000.000

3.374.000.000

3

PPS Belawan

248.400.000

252.202.000

149.510.000

164.752.000

4

PPS Cilacap

603.262.500

633.500.000

335.933.000

360.764.000

5

PPS Bungus

162.000.000

175.000.000

180.000.000

283.767.000

6

PPS Bitung

60.000.000

60.500.000

146.365.000

251.400.000

7

PPN Pl.Ratu

130.520.000

182.503.000

250.000.000

225.551.000

8

PPN Kejawanan

208.537.500

219.000.000

213.221.000

225.031.000

9

PPN pekalongan

201.323.500

304.950.000

66.540.000

71.200.000

10

PPn Prigi

63.960.000

67.200.000

42.366.000

81.106.000

11

PPN Brondong

52.000.000

100.821.000

106.510.000

117.935.000

12

PPN Sibolga

300.000.000

305.000.000

282.667.000

233.723.000

13

PPN Tjg Pandan

300.000.000

279.050.000

234.802.000

254.037.000

14

PPN Sungailiat

100.360.000

111.700.000

114.331.000

250.037.000

15

PPN Pemangkat

36.400.000

36.996.000

44.500.000

54.200.000

16

PPN Ambon

475.000.000

482.000.000

513.971.000

632.703.000

17

PPN Tual

368.283.500

386.700.000

446.630.000

268.892.000

18

PPN Ternate

343.753.000

389.050.000

400.309.000

452.726.000

19

PPN Pengambengan

200.000.000

132.900.000

61.000.000

67.099.000

20

PPP Teluk Batang

41.200.000

42.000.000

56.806.000

62.489.000

21

PPP

39.000.000

39.500.000

45.344.000

49.879.000

62

NO


TARGET (RP) 2009

2010

2011

2012

Karangantu 22

BBPPI semarang Jumlah

104.000.000

104.760.000

95.284.000

95.284.000

6.750.000.000

8.618.335.000

7.953.377.000

9.959.303.000

Sumber : hasil pengolahan data

Setelah mengetahui target, selanjutnya Realisasi PNBP Non SDA sub sektor perikanan tangkap per satuan kerja tahun 2009 s.d 2012 tersaji pada tabel berikut ini. Tabel 4.4 Realisasi PNBP Non SDA Sub Sektor Perikanan Tangkap per Satuan Kerja Tahun 2009 s.d 2012

NO


REALISASI (RP) 2009

2010

2011

2012

1

PPS Nizam Zachman

1,532,962,682

1,883,228,204

1,932,083,000

2,104,741,000

2

PPS Kendari

1,531,198,832

2,975,266,848

3,158,710,000

3,402,835,000

3

PPS Belawan

236,471,705

258,260,388

252,021,000

216,309,000

4

PPS Cilacap

763,538,583

398,836,013

453,446,000

636,765,000

5

PPS Bungus

216,046,742

259,940,213

365,580,000

454,272,000

6

PPS Bitung

330,977,674

322,407,067

381,121,000

255,268,000

7

PPN Pelabuhanratu

283,965,588

301,357,600

254,845,000

352,092,000

8

PPN Kejawanan

152,388,238

222,422,483

203,970,000

248,511,000

9

PPN pekalongan

321,849,226

196,110,594

360,792,000

506,803,000

10

PPN Prigi

564,768,524

312,762,232

308,543,000

331,753,000

11

PPN Brondong

147,659,300

117,149,124

147,809,000

150,394,000

63

NO

REALISASI (RP)


12

PPN Sibolga

13

PPN Tjg Pandan

14

2009

2010

2011

2012

118,147,113

147,125,926

282,134,000

389,877,000

39,049,765

59,247,600

64,539,000

76,151,000

PPN Sungailiat

488,351,018

518,776,704

515,478,000

673,898,000

15

PPN Pemangkat

298,996,307

79,723,053

90,275,000

32,951,000

16

PPN Ambon

468,289,079

370,519,691

480,933,000

601,638,000

17

PPN Tual

68,905,627

28,172,070

45,533,000

69,072,000

18

PPN Ternate

122,872,862

148,666,110

145,718,000

211,489,000

19

PPN Pengambengan

145,210,576

76,967,026

99,222,000

76,768,000

20

PPP Teluk Batang

796,617,738

497,223,291

39,312,000

113,288,000

21

PPP Karangantu

106,629,453,000

92,805,750

71,167,000

66,445,000

22

BBPPI semarang

230,850,938,000

279,005,389

309,999,000

331,637,000

8,965,748,570

9,545,973,376

9,961,240,000

11,302,957,000

Jumlah Total


Apabila dikompilasikan, target dan realisasi PNBP Non SDA sub sektor perikanan tangkap dapat disajikan sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 4.5 Target dan Realisasi PNBP Non SDA Sub Sektor Perikanan Tangkap Tahun 2009 s.d 2012 TAHUN

TARGET (Rp MILYAR)

REALISASI (Rp MILYAR)

PERSENTASE (%)

2009

6,75

8,956

132,69

2010

8,618

9,545

110,76

2011

7,953

9,961

125,25

2012

9,959

11,302

113,49


64

Dari tabel di atas dapat diukur tingkat efektitivitas PNBP dengan cara membandingkan realisasi yang dapat dicapai terhadap target yang telah ditetapkan, sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Devas, sebagai berikut: Efektivitas =

Realisasi Penerimaan Target Penerimaan

x 100%

Dengan rumus dimaksud, diperoleh hasil per tahun sebagai berikut: a.

Untuk tahun 2009, target PNBP Non SDA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan beserta DPR, adalah sebesar Rp. 6.750.000.000,00, sedangkan realisasi yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp.8.956.000.000,00 sehingga ketika dimasukkan dalam rumus Devas, hasilnya adalah : Rp 8.956.000.000,00 Rp 6.750.000.000,00

x 100% = 1,33

Dengan demikian pada tahun 2009 tingkat evektivitas PNBP non SDA sub sekor perikanan tangkap telah cukup baik karena angkanya di atas 1 (satu) sehingga realisasi yang diperoleh telah di atas target yang telah ditetapkan. b.

Untuk tahun 2010, target PNBP Non SDA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan beserta DPR, adalah sebesar Rp. 8.618.000.000,00, sedangkan realisasi yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp.9.545.000.000,00 sehingga ketika dimasukkan dalam rumus Devas, hasilnya adalah: Rp 9.545.000.000,00 Rp 8.618.000.000,00

x 100% = 1,10

65

Dengan demikian pada tahun 2010 tingkat evektivitas PNBP non SDA sub sekor perikanan tangkap telah cukup baik karena angkanya di atas 1 (satu) sehingga realisasi yang diperoleh telah di atas target yang telah ditetapkan. Namun demikian, tingkat efektivitasnya menurun dari tahun 2009 dimana angka yang diperoleh hanya 1,10. Meskipun secara nominal mengalami peningkatan dari Rp 8,956 milyar pada tahun 2009 menjadi Rp 9,545 milyar pada tahun 2010, namun secara keefektifan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang diperoleh mengalami penurunan. c.


x 100% = 1,25

Dengan demikian pada tahun 2011 tingkat evektivitas PNBP non SDA sub sekor perikanan tangkap telah cukup baik karena angkanya di atas 1 (satu) sehingga realisasi yang diperoleh telah di atas target yang telah ditetapkan. Namun demikian, tingkat efektivitasnya masih tetap di bawah tahun 2009. Meskipun secara nominal mengalami peningkatan dari Rp 8,956 milyar pada tahun 2009 menjadi Rp 9,961 milyar pada tahun 2011, namun secara keefektifan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang diperoleh mengalami penurunan.

66

d.


x 100% = 1,13

Dengan demikian pada tahun 2011 tingkat evektivitas PNBP non SDA sub sekor perikanan tangkap telah cukup baik karena angkanya di atas 1 (satu) sehingga realisasi yang diperoleh telah di atas target yang telah ditetapkan. Namun demikian, tingkat efektivitasnya masih tetap di bawah tahun 2009. Meskipun secara nominal mengalami peningkatan dari Rp 8,956 milyar pada tahun 2009 menjadi Rp 11,302 milyar pada tahun 2012, namun secara keefektifan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang diperoleh mengalami penurunan. Jika dilihat dari hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan PNBP Non SDA sub sektor perikanan tangkap tahun 2009 s.d 2012 adalah sebagai berikut: a. Secara nominal, PNBP Non SDA sub sektor perikanan tangkap tahun 2009 s.d. 2012 terus mengalami peningkatan, yakni dari Rp 8,956 milyar pada tahun 2009 menjadi Rp 11,302 milyar pada tahun 2012. Dengan demikian, nilai terbesar diraih pada tahun 2012. b. Dari sisi teori efektivitas, pencapaian terbaik diraih tahun 2009, dengan nilai 1,33, artinya realisasi yang berhasil dicapai jauh melebihi target yang telah ditetapkan.

67

Grafik target dan realisasi PNBP Non SDA Sub Sektor Perikanan Tangkap periode 2009 s.d. 2012 sebagaimana tersaji pada gambar berikut. Rp milyar

15 12 9

target 6

realisasi

3 0

2009

2010

2011

2012


Gambar 4.2 Target dan Realisasi PNBP Non SDA Sub Sektor Perikanan Tangkap Tahun 2009 s.d. 2012 Sementara itu, PNBP sub sektor perikanan tangkap yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA), dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Tabel 4.6 Target dan Realisasi PNBP SDA Sub Sektor Perikanan Tangkap Tahun 2009 s.d 2012 Tahun

Target (Rp) PPP PHP

Realisasi (Rp) PPP PHP

Persentase PPP PHP

2009

22.560.000.000

127.440.000.000

5.882.007.800

85.861.426.820

26,07

67,37

2010

22.560.000.000

127.440.000.000

150.000.000.000

277.440.000.000

20,40

68,44

2011

22.560.000.000

127.440.000.000

5.125.103.100

178.297.940.700

22,72

139,91

2012

9.533.100.000

140.466.900.000

4.057.682.400

211.431.445.100

42,56

150,52


68

Tabel di atas dapat lebih disederhanakan dengan hanya membandingkan target dan realisasinya untuk setiap tahun sehingga akan lebih memudahkan dalam membaca dan menganalisisnya. Selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini. Tabel 4.7 Ringkasan Target dan Realisasi PNBP SDA Sub Sektor Perikanan Tangkap Tahun 2009 s.d 2012 TAHUN

TARGET (Rp MILYAR)

REALISASI (Rp MILYAR)

PERSENTASE(%)

2009

150

91,74

61,16

2010

150

91,81

61,21

2011

150

183,42

122,28

2012

150

215,48

143,66


Dari tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut : a.

PNBP SDA sub sektor perikanan tangkap periode 2009 s.d. 2012 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penerimaan tertinggi berhasil dicapai pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 215.480.000.000,00;

b.

Tingkat efektitivitas PNBP SDA sub sektor perikanan tangkap diukur dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Devas, sebagai berikut: Efektivitas =

Realisasi Penerimaan Target Penerimaan

x 100%

Dengan menggunakan teori tersebut diperoleh data bahwa efektivitas penerimaan PNBP SDA sub sektor perikanan tangkap tahun 2009 dan 2010 sangat rendah yakni 61,16% pada tahun dan 61,21% pada tahun 2010. Namun

69

demikian, hal itu mendapat respon yang sangat baik dari institusi pengelola dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dimana efektivitas penerimaan PNBP SDA sub sektor perikanan tangkap pada tahun 2011 dan 2012 dapat naik drastis yakni masing-masing sebesar 122,28% dan 143,26%. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat digambarkan pada grafik target dan realisasi PNBP SDA Sub Sektor Perikanan Tangkap tahun 2009 s.d 2012 sebagaimana gambar berikut ini.

250

Rp Milyar

200

150 target 100

realisasi

50

0

2009

2010

2011

2012


Gambar 4.3 Target dan Realisasi PNBP SDA Sub Sektor Perikanan Tangkap Tahun 2009 s.d 2012

70

D.

Kepatuhan Pengelolaan PNBP Sub Sektor Perikanan Tangkap Periode 2009 s.d. 2012 Kepatuhan pengelolaan PNBP difokuskan pada ketaatan seluruh pihak yang

terlibat dalam pemungutan PNBP tersebut terhadap peraturan-peraturan yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

nomor

3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan disebutkan bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Penyetoran langsung ke Kas Negara dilakukan melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau apabila tidak tersedia Bank Persepsi dapat melalui bendahara penerimaan untuk kemudian secepatnya disetorkan ke Kas Negara. PNBP yang telah dipungut dan ditagih wajib dilaporkan secera tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBP Triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan tersebut berakhir. Selengkapnya jadwal pelaporan realisasi PNBP sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini. Tabel 4.8 Jadwal Pelaporan Realisasi PNBP No 1 2 3 4 Sumber

Periode Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV :

Jangka Waktu Januari - Maret April- Juni Juli - September Oktober - Desember

Batas Waktu penyerahan 30 April 31 Juli 31 Oktober 31 Januari

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan

71

Di samping itu, menurut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor: S-389/SJ/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-05/ PJ.12/2006 tentang laporan Realisasi PNBP, Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Bulanan realisasi PNBP setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Sekretaris Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan disampaikan kepada Sekretaris Direktur Jenderal Pajak u.p Kepala Bagian Keuangan. Terkait dengan tata cara pemungutan, secara umum PNBP sub sektor perikanan tangkap dipungut melalui dua cara sebagai berikut: 1.

Untuk PNBP yang bersumber dari non SDA, pemungutannya dikumpulkan oleh bendahara penerimaan pembantu masing-masing UPT untuk kemudian disetorkan setiap akhir hari kerja saat PNBP diterima ke Kas Negara. Kecuali oleh sebab lain yang mengakibatkan PNBP tidak bisa disetor pada hari itu juga, misalnya karena PNBP diterima pada hari libur, layanan bank yang tidak sekota dengan kedudukan Bendahara Penerimaan dan lain-lain, akan diberi toleransi paling lama 1 (satu) minggu untuk segera menyetorkan ke Kas Negara. Sebagai contoh PNBP dari imbal jasa pas masuk pelabuhan, untuk kendaraan roda 4 (empat) yang memasuki pelabuhan akan dikenakan biaya sebesar Rp 1.200 ditambah jumlah penumpang dalam mobil tersebut per orangnya dikenai biaya Rp 100. Petugas tinggal menghitung berapa jumlah kendaraan yang masuk ke pelabuhan tiap harinya kemudian dikalikan

72

dengan tarif yang berlaku. Jumlah total penerimaan per hari ini yang kemudian harus disetor ke Kas Negara sebagai PNBP. Bendahara masing-masing UPT harus membuat rekap laporan PNBP untuk dilaporkan ke kantor pusat setiap bulan. Dari kompilasi laporan seluruh UPT itu, bendahara penerimaan pusat akan membuat laporan kepada Pimpinan Instansi untuk kemudian dilaporkan ke Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. Biro Keuangan selanjutnya melakukan rekapitulasi total PNBP untuk seluruh unit Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan. 2.

Untuk PNBP yang bersumber dari SDA, dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Pemohon izin usaha (SIUP, SIKPI, SIPI) kapal perikanan berukuran di atas 30 GT mengajukan dokumen baru/perpanjangan ke kantor Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Seperti diketahui, khusus untuk kapal perikanan berukuran di bawah 30 GT, perizinannya menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota).

b.

Petugas verifikasi dokumen akan meneliti kelengkapan dokumen untuk kemudian diproses lebih lanjut. Berdasarkan rumus pengenaan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006, dapat dihitung besarnya pungutan yang dibebankan kepada pemohon. Apabila telah selesai, selanjutnya dikeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) PHP/PPP;

73

c.

Pemohon menyetor sendiri kewajiban pembayaran PHP/PPP kepada bank yang telah ditunjuk (Bank Persepsi) yakni Bank Mandiri, Bank Bukopin, atau Bank BNI sesuai jumlah nominal yang tersebut dalam SSBP ( Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak);

d.

Dengan bukti tanda pelunasan pembayaran pungutan yang telah divalidasi oleh pihak bank dan telah memperoleh paraf lunas dari petugas, maka izin usaha baik SIUP, SIPI atau SIKPI baru bisa diterbitkan.

Pengendalian terhadap kepatuhan penyetoran PNBP sub sektor perikanan dapat diawasi melalui bukti-bukti pungutan dengan jumlah setoran dalam SSP/SSBP. Melalui sistem pungutan di atas, potensi terjadinya kecurangan akan lebih banyak terjadi pada pungutan PNBP non SDA (imbal jasa UPT). Kecurangan akan lebih mudah dilakukan oleh petugas pemungut atau bendahara penerimaan. Hal ini terjadi karena ada interaksi antara penerima layanan dengan petugas pemungut dan bendahara penerima. Sementara itu, untuk PNBP SDA, petugas pemungut tidak berinteraksi langsung dengan uang yang disetorkan oleh penerima layanan. Hal ini karena penerima layanan melakukan penyetoran langsung ke bank persepsi. Namun demikian, potensi kecurangan tetap dapat terjadi sehingga pengendalian internal tetap sangat diperlukan. Mekanisme Penyetor PNBP SDA Sub Sektor Perikanan Tangkap sebagaimana terjadi pada gambar berikut ini.

74

BANK PERSEPSI NO

URAIAN

SUBDIT TPPI

PELAKU USAHA (BANK MANDIRI)

1

Setelah dokumen diverifikasi kemudian akan diterbitkan SPP PPP/PHP

2

Cetak

SPP

Setelah SPP PPP/PHP diterbitkan akan diserahkan kepada Pelaku Usaha untuk

SPP

SPP

dibayarkan ke Bank Mandiri akan menyerahkan kembali SSBP lembar ke 5 yang telah divalidasi dan registrasi 3

Penerimaan SSBP lembar 5 yang telah divalidasi dan registrasi beserta foto SSBP dari pelaku usaha tersebut

SPP

SSBP 5

dicap tanggal penerimaan dan diparaf oleh petugas Ditjen PT 4

Pencetakan Tanda Pelunasan setelah SSBP diserahkan dan diinput selanjutnya ditandatangani kemudian

Tanda Lunas

SSBP 5

diserahkan ke pelaku usaha Sumber: Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan (2012)

Gambar 4.4 Mekanisme Penyetor PNBP SDA Sub Sektor Perikanan Tangkap

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents