BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Pembiayaan Mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 dan PAPSI 2003. 1. Kebijakan umum pembiayaan mudharabah PT Bank Syariah Mandiri menetapkan sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan penyaluran pembiayaan. Sektor-sektor tersebut harus merupakan sektor perekonomian yang halal dan tidak melanggar Syariat Islam. Sektor perekonomian yang dapat dibiayai oleh BSM dalam rangka penyaluran pembiayaan mudhrabah adalah sebagai berikut. a. Pertanian, b. Pertambangan, c. Listrik, gas, dan air, d. Perdagangan, e. Restoran dan hotel, f. Jasa-jasa dunia usaha, g. Jasa-jasa sosial masyarakat,
64
65
h. Konstruksi, i.
Peternakan,
j.
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi,
k. Industri pengolahan, dan l.
Perikanan. Sektor pertanian, pertambangan, dan listrik, air, dan gas merupakan sector
yang paling diminati untuk melakukan kerjasama dalam pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Sedangkan sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi, industri pengolahan, dan perikanan merupakan sektor yang tidak diminati. Dalam penelitian ini data diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung ke BSM dan data tidak langsung dari annual report tahun 2008 sd 2012. 2. Bisnis proses pembiayaan mudharabah Proses prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:
66
Gambar 4. 1 Proses Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di BSM
Sumber: PT Bank Syariah Mandiri yang diolah a. Penyampaian permohonan pembiayaan dan berkas pendukung (Marketing) merupakan tahap awal pembicaraan antara pihak BSM dan nasabah, baik penawaran oleh BSM maupun permintaan oleh nasabah. b. Vertifikasi dokumen dan permohonan (cabang: Marketing manager/ Back Office) yang diajukan oleh nasabah. c. Pengecekan Riwayat Hidup BI (Financing Operating Center) untuk mencari tahu informasi tentang nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah,. d. Analisis (Account Officer) untuk menganalisa calon mudharib melalui prinsip 5C, yaitu:
67
1) Character, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. 2) Capacity,
yaitu
kemampuan
untuk
menjalankan
usaha
dan
mengembalikan pinjaman yang diambil. 3) Capital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam. 4) Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki yang diberikan kepada bank. 5) Condition, yaitu kelayakan usaha atau nasabah. e. Persetujuan Pembiayaan (Komite Pembiayaan) yaitu pihak BSM menetapkan batas pembiayaan dan beberapa persyaratan kepada calon mudharib. Jika disetujui, selanjutnya dilaksanakan akad pembiayaan. f. Surat Pengesahan Persetujuan Pembiayaan (Cabang: Account Officer/ Marketing Manager/ Kepala Cabang) oleh pihak nasabah. g. Penandatanganan akad, pengikatan, agunan, dan asuransi (financing Operating Center). h. Kelengkapan administrasi dan persyaratan pencairan (Cabang: Marketing/ Account Officer). i.
Pencairan pembiayaan (Financing Operating Center). Setelah dilaksanakan akad dan melengkapi semua administrasi antara pihak BSM dan mudharib, pihak BSM memberikan dana sesuai yang disepakati. Pada umumnya
68
pencairan tersebut dapat dilakukan secara bertahap sebanyak 3-4 kali agar pihak BSM dapat mengontrol dan memastikan jalannya usaha mudharib. j.
Proses monitoring. Selama dimulainya akad dan berakhinya akad atau tahap pelunasan, pihak BSM melakukan monitoring terhadap usaha yang dikelola oleh mudharib yang pembiayaannya berasal dari BSM.
k. Pembayaran angsuran atau pelunasan. Tahap ini merupakan waktu yang sudah disepakati untuk dilakukannya pembayaran, baik angsuran pembiayaan maupun pelunasan pembiayaan. Sebagai lembaga intermediary keuangan, BSM akan mendapatkan porsi bagi hasil dari dana yang disalurkan kepada para mudharib. Bagi hasil ini nantinya akan menjadi hak nasabah dan bank. Dalam melakukan penghitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah, BSM mempunyai kebijakan-kebijakan, yaitu sebagai berikut. a. Prinsip dasar transaksi pembiayaan mudharabah 1) Cash basis, yaitu semua pendapatan yang dibagi hasilkan adalah pendapatan yang diterima setelah pembiayaan direalisasikan. Meskipun pendapatan tersebut kemungkinan diperoleh bukan dari pembiayaan BSM. 2) Periode perhitungan pendapatan dihitung berdasarkan bulan kalender dan tidak
berdasarkan
tanggal
realisasi.
Prinsip
ini
memungkinkan
69
pembebanan bagi hasil dilakukan secara seragam pada tanggal 10 setiap bulannya. 3) Perhitungan nisbah didasarkan pada asumsi penggunaan dana pembiayaan secara penuh sepanjang masa pembiayaan. b. Dasar perhitungan nasabah 1) Laporan intern nasabah, seperti laporan penjualan, laporan posisi piutang, laporan piutang tertagih, laporan kas harian, dan laporan keuangan. 2) Voucher-voucher transaksi, seperti invoice penjualan, kuitansi, bukti D/O, bukti setoran bank, copy warkat debet (cek atau bilyet giro), bukti penerimaan kas, dan sebagainya. 3) Dokumen bank, seperti account statement (rekening koran), bukti transfer, bukti transaksi jual beli valuta asing (bila pendapatan diterima dalam bentuk valuta asing), dan sebagainya. 4) Dokumen-dokumen lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan data pendapatan nasabah, namun dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menghitung pendapatan nasabah, misalnya laporan stock, laporan pembelian, laporan pengeluaran biaya, dan sebagainya. 5) Formulir berita acara pemeriksaan bagi hasil. 6) Surat pendebetan bagi hasil nasabah.
70
Kontribusi yang diberikan mudharib kepada BSM dalam bentuk bagi hasil dapat mengalami fluktuasi tergantung dengan besar kecilnya pendapatan yang diterima nasabah. Berikut skema pelaksanaan nisbah hagi hasil, bisa dilihat mekanisme atau alur pembiayaan mudharabah pada gambar 4.2 sebagai berikut. Gambar 4.2 Skema Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri
Sumber: Bank Syariah Mandiri
71
3. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah PT Bank Syariah Mandiri mengakui pembiayaan mudharabah pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok (plafon) pembiayaan mudharabah sesuai dengan akad yang telah disepakati antara mudharib dan shahibul maal. Pencairan dana pembiayaan mudharabah dapat dicairkan beberapa kali dengan beberapa pertimbangan dari pihak PT Bank Syariah Mandiri. Jurnal yang digunakan PT Bank Syariah Mandiri dalam pengakuan dan pengukuran berkaitan dengan pembiayaan mudharabah sebagai berikut. a. Pada saat dimulainya akad pembiayaan mudharabah Pada saat akad mudharabah telah disetujui dan penyerahan aktiva telah dilakukan, maka pembiayaan mudharabah diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat pembayaran tersebut. Dalam prinsip syariah, pengakuan atas aktiva harus dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas maupun nonkas) dari pemilik dana (bank) kepada pengelola dana (mudharib). Hal ini dilakukan sesuai dengan muamalah, bank syariah cenderung menggunakan dasar kas (cash basis) dalam melakukan pencatatan akuntansi. Jurnal Debit : Pembiayaan mudharabah Kredit :
Rekening nasabah
XXX
-
-
XXX
72
b. Pada saat penerimaan pendapatan Pendapatan bagi hasil diterima sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh mudharib. Besarnya pendapatan tersebut dapat diketahui dari laporan bulanan perusahaan mudharib yang harus diserahkan pada setiap bulan atau pada akhir kontrak. Apabila mudharib memperoleh sedikit pada suatu periode, maka sudah seharusnya bank juga mendapatkan jumlah yang sedikit. Porsi bagi hasil yang menjadi hak bank, kemudian dibagi lagi kepada deposan, yang didistribusikan di setiap awal bulan, sesuai dengan mudharib yang telah disepakati. Jurnal Debit : Rekening nasabah Kredit :
XXX
-
Pendapatan bagi hasil mudharabah -
XXX
c. Pada saat penerimaan angsuran pinjaman PT Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah sudah seharusnya menjalankan nilai-nilai syariah. Sesuai dengan Syariat Islam, bahwa posisi bank sebagai mitra, berarti bahwa bank tidak diperbolehkan menuntut mudharib melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan finansial mudharib. Pembayaran cicilan pokok pembiayaan dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian
dilakukan
apabila
ternyata
mudharib
dapat
memenuhi
kewajibannya sebelum jatuh tempo. Penyesuaian juga dilakukan apabila pada
73
saat proses berlangsungnya mudharabah, mudharib mengalami kesulitan dengan kondisi finansialnya, maka bank dapat memberi kebijakan untuk melakukan perpanjangan masa pembiayaan. Jurnal Debit : Rekening nasabah Kredit :
Pembiayaan mudharabah
XXX
-
-
XXX
d. Pada saat penerimaan pelunasan dan berakhirnya kontrak Dalam proses pembiayaan mudharabah, berakhirnya kontrak dapat terjadi pada dua kondisi, yaitu sebagai berikut. 1) Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo. Dalam kondisi ini, mudharib mampu melunasi pokok pembiayaan mudharabah dan membayar bagi hasil untuk bank tepat pada waktunya. Jika kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember, maka pelunasan pembiayaan dapat dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya dengan tanggal sesuai yang disepakati pada saat akad. 2) Kontrak berakhir sebelum jatuh tempo. Dalam kasus ini, dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab, yaitu: a) Mudharib mampu melunasi pokok pembiayaan mudharabah sebelum jatuh tempo. Jika hal tersebut terjadi, BSM dapat memberikan kebijakan untuk menghapus margin atau keuntungan mulai dari satu
74
bulan setelah pelunasan sampai akhir kontrak, sehingga mudharib cukup melunasi pembiayaan pokok yang tersisa. b) Mudharib mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh kejadiankejadian khusus, misalnya kebakaran, gempa bumi, inflasi yang tinggi, krisis ekonomi, dan kejadian-kejadian khusus lainnya yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian mudharib; dan c) Mudharib mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh kelalaian mudharib, misalnya mudharib menggunakan dana pembiayaan mudharabah untuk menikah, judi, dan kelalaian-kelalaian lainnya. Jika hal ini terjadi, maka kerugian ditanggung oleh mudharib. Apabila pada akhir kontrak (sesuai jatuh tempo), mudharib mengalami kesulitan untuk melunasi sisa cicilan pembiayaan mudharabah, tetapi masih memungkinkan untuk membayar dalam waktu dekat, maka dengan kebijakan bank pembiayaan mudharabah dapat diperpanjang. Hal ini dilakukan agar mudharib tidak mengalami kesulitan finansial. Jurnal Debit : Rekening nasabah Kredit :
Pembiayaan mudharabah
XXX
-
-
XXX
XXX
-
Jurnal Debit : Rekening nasabah Kredit :
Pendapatan bagi hasil mudharabah -
XXX
75
4. Penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah Analisis ini membandingkan kebijakan Penerapan akuntansi yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri dengan PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PAPSI tahun 2003 pada Tahun periode 2008 sd 2012. Dasar penerapan dapat dilihat pada annual report tahun 2008 sd 2012 yang telah diaudit. Dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) pada annual report tahun 2008 PT Bank Syariah Mandiri masih menggunakan Kebijakan dengan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan. Bisa dilihat Pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, Contoh Penjelasan ada Pada Laporan Keuangan tahun 2008. Table 4.1 Penerapan PSAK 105 pada PT Bank Syariah Mandiri
No.
Kebijakan Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri
1
Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
2
Definisi Pembiayaan Mudharabah
3
Pengakuan dan Pengukuran
Sumber: data yang diolah
PSAK 105 2008
2009
2010
2011
2012
Tidak Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan dalam dalam dalam dalam dalam CALK CALK CALK CALK CALK Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan dalam dalam dalam dalam dalam CALK CALK CALK CALK CALK Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan dalam dalam dalam dalam dalam CALK CALK CALK CALK CALK
76
Table 4.2 Penerapan PAPSI 2003 pada PT Bank Syariah Mandiri Kebijakan Pembiayaan No. Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri
PAPSI 2003 2008
2009
2010
2011
2012
1
Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan dalam dalam dalam dalam dalam CALK CALK CALK CALK CALK
2
Definisi Pembiayaan Mudharabah
Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan dalam dalam dalam dalam dalam CALK CALK CALK CALK CALK
3
Pengakuan dan Pengukuran
Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan Diungkapkan dalam dalam dalam dalam dalam CALK CALK CALK CALK CALK
Sumber: data yang diolah B. Pembahasan Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan pelakuan akuntansi berdasarkan PSAK No 105 dan PAPSI 2003 . dalam kasus transaksi pembiayaan mudharabah, BSM menggunakan sistem anuitas, bukan system proporsional. Anuitas adalah sejumlah pembayaran yang sama besarnya, yang dibayarkan setiap bulan pada tanggal yang telah ditetapkan dalam akad, dan terdiri atas bagian margin, pokok, dan total angsuran (margin dan pokok). BSM menggunakan sistem anuitas agar memberikan keadilan kepada deposan BSM dengan pembagian hasil yang lebih besar di awal periode (bulan) dan menurun pada periode-periode berikutnya. Ekspektasi keuntungan pembiayaan mudharabah dalam sistem anuitas sebesar 12% (lebih
77
besar 1,7-2 kali dari system proporsional). Adapun rumus untuk menghitung angsuran pokok pembiayaan dengan sistem anuitas adalah sebagai berikut.
Anuitas = -P x I/12 x 1/{1-(1+(I/12)^m)} Ket: P = Pokok Pembiayaan I = Ekspektasi Keuntungan Bank ^m = Jumlah Periode Bayaran (bulan) Untuk memperjelas penghitungan dengan rumus tersebut, di bawah ini akan diberikan Contoh kasus yang serupa dengan ilustrasi dengan sistem proporsional di atas, sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman. 1. Studi Kasus Perhitungan akuntansi pembiayaan mudharabah PT RACANA yang bergerak di bisnis tekstil mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah kepada PT Bank Syariah Mandiri. PT tersebut membutuhkan modal dana sebesar Rp 100.000.000,- . Ekspektasi keuntungan bank sebesar 12% dengan sistem proporsional. Jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan. Berdasarkan akad antara BSM dan PT RACANA yang dicairkan pada 03 Januari 2011, pembayaran bagi hasil beserta angsuran pokok dilakukan tanggal 10 tiap bulannya. Akhir kontrak pembiayaan mudharabah jatuh pada tanggal 10 Januari 2012.
78
Diketahui: Pembiayaan Bank
: Rp 100.000.000,-
Equivalent rate
: 12%
Nisbah bank
: 1,2%
Jangka waktu pembiayaan
: 1 tahun (12 bulan)
Maka : Anuitas
: -P x I/12 x 1/{1-(1+(I/12)^m)} : - Rp 100.000.000,- x 12%/12 x 1/{1(1+(12%/12)12)} : Rp 8.884.878,87
Proyeksi bagi hasil
: Rp 100.000.000,- x 12% / 12 : Rp 2.000.000,- Pada bulan Februari 2011
Daftar angsuran PT Racana ke PT Bank Syariah Mandiri pada table 4.4 sebagai berikut:
79
Tabel 4.3 Pembayaran Angsuran Pembiayaan Mudharabah oleh PT RACANA
No. Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Proyeksi bagi hasil
Pokok
Angsuran perbulan
Baki debet
Realisasi pendapatan
Realisasi bagi hasil
Jan-11 100,000,000.00 Feb-11 1,000,000.00 7,884,878.87 8,884,878.87 92,115,121.13 83,333,333.33 1,000,000.00 Mar-11 921,151.21 7,963,727.66 8,884,878.87 84,151,393.47 83,333,333.33 921,151.21 Apr-11 841,513.93 8,043,364.93 8,884,878.87 76,108,028.54 83,333,333.33 841,513.93 Mei 11 761,080.29 8,123,798.58 8,884,878.87 67,984,229.96 83,333,333.33 761,080.29 Jun-11 679,842.30 8,205,036.57 8,884,878.87 59,779,193.39 83,333,333.33 679,842.30 Jul-11 597,791.93 8,287,086.93 8,884,878.87 51,492,106.46 83,333,333.33 597,791.93 Aug-11 514,921.06 8,369,957.80 8,884,878.87 43,122,148.66 83,333,333.33 514,921.06 Sep-11 431,221.49 8,453,657.38 8,884,878.87 34,668,491.28 83,333,333.33 431,221.49 Oct-11 346,684.91 8,538,193.96 8,884,878.87 26,130,297.32 83,333,333.33 346,684.91 Nov-11 261,302.97 8,623,575.90 8,884,878.87 17,506,721.42 83,333,333.33 261,302.97 Dec-11 175,067.21 8,709,811.65 8,884,878.87 8,796,909.77 83,333,333.33 175,067.21 Jan-12 87,969.10 8,796,909.77 8,884,878.87 - 83,333,333.33 87,969.10
6,618,546.40 Sumber : Data yang diolah
6,618,546.40
Out-Standing Proyeksi bagi hasil sebesar Rp 6,618,546.40 diperoleh dari akumulasi pendapatan margin selama 12 bulan 2. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berikut
ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran
pembiayaan mudharabah pada kejadian-kejadian yang penting (critical event), yaitu 1) pada saat dimulainya akad pembiayaan mudharabah, 2) pada saat penerimaan pendapatan, 3) pada saat penerimaan angsuran/cicilan pinjaman, dan 4) pada saat pelunasan dan berakhirnya kontrak.
80
a. Pada saat dimulainya akad pembiayaan mudharabah. Sesuai dengan contoh kasus PT RACANA dengan system anuitas, BSM akan mengakui dan mengukur pembiayaan mudharabah sebagai berikut. 03 Jan 2011 Pembiayaan Mudharabah
Rp 100.000.000,-
Rekening PT RACANA
Rp 100.000.000,-
(Pencairan dana pembiayaan mudharabah untuk PT RACANA) b. Pada saat penerimaan pendapatan. Sesuai kasus di atas (sistem anuitas), BSM memberi ekspektasi keuntungan 12% dengan sistem anuitas. Sesuai akad, pembayaran bagi hasil dilakukan pada tanggal 10 setiap bulan selama periode pembiayaan. Berdasarkan perhitungan pada ilustrasi sistem anuitas, BSM akan mencatat penerimaan bagi hasil sebagai berikut. 10 Feb 2011 Rekening PT RACANA
Rp 1.000.000,-
Pendapatan bagi hasil mudharabah
Rp 1.000.000,-
(Pembayaran pendapatan bagi hasil mudharabah oleh PT RACANA) c. Pada saat penerimaan angsuran/cicilan pinjaman. Setiap pembayaran angsuran atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana, diperlakukan sebagai pengurang pembiayaan mudharabah. Atas pembayaran ini, BSM akan mencatat sebagai berikut.
81
10 Feb 2011 Rekening PT RACANA
Rp 7.884.878,87
Pembiayaan mudharabah
Rp 7.884.878,87
(Pembayaran angsuran pokok pembiayaan mudharabah oleh PT RACANA) d. Pada saat pelunasan dan berakhirnya kontrak. pada akhir kontrak (sesuai jatuh tempo), mudharib mengalami kesulitan untuk melunasi sisa cicilan pembiayaan mudharabah, tetapi masih memungkinkan untuk membayar dalam waktu dekat, maka dengan kebijakan bank pembiayaan mudharabah dapat diperpanjang. Hal ini dilakukan agar mudharib tidak mengalami kesulitan finansial. Sesuai contoh kasus di atas, pada akhir kontrak, melunasi pembiayaan mudharabah dan bagi hasil. Pencatatannya sebagai berikut. 10 Jan 2012 Rekening PT RACANA Pembiayaan mudharabah
Rp 8.796.909,77 Rp 8.796.909,77
(Pembayaran angsuran pokok pembiayaan mudharabah oleh PT RACANA) 10 Jan 2012 Rekening PT RACANA Pendapatan bagi hasil mudharabah
Rp 87.969,10 Rp 87.969,10
(Pembayaran pendapatan bagi hasil mudharabah oleh PT RACANA)
