44
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Analisis Rasio keuangan yang digunakan dalam pembahasan pada bab IV ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indek Kemampuan Keuangan Rutin, Rasio Keserasian dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2008 - 2011, sehingga dapat diketahui bagaimana kecendurungan yang terjadi. Adapun data yang digunakan adalah data yang berasal dari arsip dokumen pada bagian anggaran kantor pemerintah Kabupaten Tangerang yang berupa data APBD. Dari hasil APBD tersebut nantinya akan diketahui bagaimana kinerja keuangan APBD Kabupaten Tangerang. Adapun hasil dari Analisis Rasio APBD tersebut adalah sebagai berikut : 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah : Rasio kemandiian :
Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern
Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dapat diperoleh informasi berkenaan dengan pendapatan daerahnya, yaitu yang bersumber dari intern ( Pendapatan Asli Daerah ) dan pendapatan dari pihak ekstern. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut : 44
45
Tabel IV.1 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
PAD ( Rupiah )
2008
336.921.813.888
2009
372.841.974.479
2010
350.295.783.693
2011
558.546.464.774
Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang 2011 Sedangkan
pendapatan
daerah
Kabupaten
Tangerang
yang
bersumber dari pihak ekstern dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel yang disajikan di halaman berikut : Tabel IV.2 Data Pendapatan Ekstern Kabupaten Tangerang
Keterangan Bagi hasil pajak
2008
2009
2010
2011
428.909.788.720
471.415.704.547
321.056.256.562
216.287.758.953
563.587.066
348.446.273
549.297.473
906.082.964
DAU
774.453.991.000
855.219.787.000
628.872.716.000
720.492.542.000
DAK
52.005.000.000
49.765.000.000
70.529.900.000
51.524.250.000
85.695.530.000
299.251.655.500
2.999.965.000
8.999.965.000
174.237.037.108
245.814.188.161
Bagi hasil Bukan Pajak
Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Hibah
4.999.965.000
Dana Darurat
3.000.000.000
Dana Hasil Pajak Provinsi
272.817.924.457
140.451.366.108
Dana Otonomi Khusus
13.066.544.400
17.668.950.000
Bantuan Provinsi
20.000.000.000
15.100.000.000
1.569.816.800.643
1.549.969.253.928
Jumlah
Sumber: BPKAD Kabupaten Tangerang 2011
15.800.000.000 1.283.940.702.143
1.559.076.442.578
46
Tabel IV.3 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2008-2011
TA
2008 2009 2010 2011
Total Pendapatan
Sumber Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah Rp
Perkem
%
Dari Pihak Ekstern Rp.
bangan
1.906.738.614.531
336.921.813.888
17.67
1.922.811.228.407
372.841.974.479
10.6 %
19.39
1.634.236.485.836
350.295.783.693
(6%)
21.43
2.117.622.907.352
558.546.464.774
59 %
26.38
Perkem
1.283.940.702 .143 1.559.076.442 .578
Kemandi
Keterangan
rian 82.33
21.46
(1.26 %)
80.61
24.05
(17.6 %)
78.57
27.28
21.43 %
73.62
35.83
.643 .928
%
bangan
1.569.816.800 1.549.969.253
Rasio
Sumber: Hasil analisis 2011
Berdasarkan hasl analisis yang tersaji dalam tabel di atas, dapat diketahu bahwa data pendapatan baik yang bersumber dari pihak intern ataupun pihak ekstern mengalami penurunan dan kenaikan. Total penerimaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Tangerang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa pos penerimaan yang bersumber dari pihak ekstern ditiadakan. Misalnya pada tahun 2009 pos penerimaan dana hibah dan dana darurat tidak ada. Pada tahun 2010 pos penerimaan dari dana otonomi khusus dan dana bantuan provinsi tidak ada. Sedangkan pada tahun 2011 pendapatan ekstern dari pos penerimaan dari dana darurat dan dana otonimi khusus tidak ada. Kondisi di atas sangat mempengaruhi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sedangkan untuk
Instruktif Instruktif Konsultatif Konsultatif
47
tahun 2011 pendapatan dari pihak ekstern mengalami kenaikan di bandingkan dengan penerimaan pada tahun 2011. Kenaikan terjadi pada pos-pos penerimaan seperti : bagi hasil bukan pajak, DAU, transfer pemerintah pusat, pendapatan hibah, dana hasil pajak provinsi, dan bantuan provinsi. Selain itu pada tahun 2009, sebagian wilayah Kabupaten Tangerang dimekarkan menjadi Kota Tangerang Selatan. Sehingga dalam pos penerimaan pendapatan asli daerahnya mengalami penurunan. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah untuk Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun 2008 sebesar 21.46%, pada tahun 2009 sebesar 24.05%, pada tahun 2010 sebesar 27.28%, dan pada tahun 2011 sebesar 35.83%. Dengan demikian tingkat rata-rata rasio kemandiriannya adalah sebesar 27.16%. Secara visual ternd nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk Pemerintah Kabupaten Tangerang seolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Padahal pada kenyataannya terdapat beberapa pos penerimaan dari sumber ekstern yang menjadi tidak ada dan sebaliknya pos penerimaan dari sektor PAD dari tahun 2008 sampai dengan 2010 mengalami penurunan. Hanya pada tahun 2011 PAD Pemerintah Kabupaten Tangerang Mengalami kenaikan. Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian selama empat tahun pada Kabupaten Tangerang memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih rendah dan dalam kategori
48
kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan konsultatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. Hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih antara 25-50 %. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tangerang dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian yang masih rendah dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, tampaknya Pendapatan Asli Daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah, karena relatif rendahnya basis pajak / retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang di dalam pemungutan / pengenaannya berdasarkan undang-undang / peraturan pemerintah, dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA, DAU, DAK, penerimaan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada.
49
Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreaitifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMD sektor potensial. 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio
Derajat
Desentralisasi
Fiskal
dapat
dihitung
dengan
menggunakan rumus sebagai berikut : DDF :
PADt x 100 % TPDt
Keterangan : DDF
: Derajat Desentralisasi Fiskal
PADt : Total PAD tahun E TPDt : Total Pendapatan Daerah Tahun Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat dalam tabel IV.4 berikut ini :
50
Tabel IV.4 Kontribusi PAD terhadap TPD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2008-2011 Tahun
PAD
TPD
Anggaran
(Rp)
(Rp)
2008
336.921.813.888
1.906.738.614.531
17.67
Kurang
2009
372.841.974.479
1.922.811.228.407
19.39
Kurang
2010
350.295.783.693
1.634.236.485.836
21.43
Cukup
2011
558.546.464.774
2.117.622.907.352
26.38
Cukup
Rata-rata
404,651,509,208
1,895,352,309,031
21.35
Cukup
%
Kemampuan Keuangan
Sumber : Hasil analisis 2011
Berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji dalam tabel IV.4 dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan tiap tahunnya, Dengan demikian rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah sebesar 21.35%. Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama empat tahun pada pemerintahan Kabupaten Tangerang masih dalam skala interval yang sangat cukup, karena masih berada dalam skala interval antara 20,01-30,00 yaitu sebesar 21,35 % dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang cukup dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Tangerang masih relatif kecil dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah dan Kabupaten Tangerang dalam membiayai
51
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. 3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin Indeks Kemampuan Rutin dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
IKR :
PAD x100% Total Pengeluaran Rutin
Keterangan : IKR : Indeks Kemampuan Rutin PAD : Pendapatan Asli Daerah Hasil perhitungan rasio Indeks Kemampuan Rutin dapat dilihat dalam tabel IV.5 di bawah ini : Tabel IV.5 Kontribusi PAD terhadap Pengeluaran Rutin Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2008-2011 Tahun
PAD
Pengeluaran Rutin
Anggaran
(Rp)
(Rp)
2008
336.921.813.888
740.475.717.769
45.50
Cukup
2009
372.841.974.479
859.815.480.021
43.36
Cukup
2010
350.295.783.693
840.292.958.518
41.69
Cukup
2011
558.546.464.774
914.740.857.604
61.06
Baik
404,651,509,208
838,831,253,478.00
48.24
Cukup
Rata-rata
%
Kemampuan Keuangan
Sumber: Hasil analisis 2011
Berdasarkan tabel IV.5 terlihat bahwa Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Tangerang dari tahun ke
52
tahun menunjukkan keadaan yang tidak stabil dan selalu berubah-rubah. Pada tahun 2008 rasio Indeks Kemampuan Rutin mencapai 45.50%, tetapi pada tahun 2009 dan 2010 turun menjadi 43,36% dan 41,69 %. Selanjutnya pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 61,06 %. Menurut uraian dan perhitungan pada tabel IV.5 dapat disimpulkan bahwa Rasio Indeks Kemampuan Rutin selama empat tahun pada pemerintahan Kabupaten Tangerang masih dalam skala cukup, karena masih berada dalam skala interval antara 40,01-60,00 yaitu sebesar 48,24 % dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kemampuan yang cukup untuk membiayai pengeluaran rutin. Hal ini terjadi karena PAD Kabupaten Tangerang belum mampu membiayai anggaran rutinnya dan masih tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. 4. Rasio Keserasian Rasio keserasian yang digunakan dalam analisis ini menggunakan rumus sebagai berikut : Rasio Belanja Rutin :
Total Belanja Rutin Total Belanja APBD
Rasio Belanja Pembangunan :
Total Belanja Pembangunan Total Belanja APBD
Hasil perhitungan analisis rasio keserasian dapat dilihat dalam IV.6 dibawah ini :
53
Tabel IV.6 Belanja Rutin, Pembangunan dan total APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2008-2011
No
Tahun
Total Belanja
Anggaran
(Rp)
Realisasi Belanja
Realisasi Belanja Rutin
Pembangunan
Perkem
Rp.
Perkem
Rp.
bangan
bangan
1
2008
1.690.648.258.691
740.475.717.769
2
2009
2.015.224.698.054
859.815.480.021
16.12%
1.155.409.218.033
3
2010
1.783.247.996.252
840.292.958.518
(2.27%)
1.908.078.000.676
914.740.857.604
8.86%
4
2011
950.172.540.922
Rasio Belanja Rutin
56.20%
21.60%
42.67%
57.33%
942.955.037.734
(18.39%)
47.12%
52.88%
993.337.143.072
5.34%
47.94
52.06%
Dari hasil perhitungan tabel IV.6 diatas, menunjukkan bahwa belanja rutin tahun 2008 sebesar Rp.740.475.717.769,- mengalami kenaikan menjadi Rp.859.815.840.021,- atau sebesar 16,12 % pada tahun 2009. pada
tahun
2010
belanja
rutin
turun
menjadi
Rp.
840.292.958.518,- atau sebesar (2,27 %). Kemudian pada tahun 2011 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp.914.740.857.604,- atau sebesar 8,86 %. Sedangkan untuk belanja pembangunan masih belum stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 sebesar Rp.950.172.540.922,- naik ditahun 2009 menjadi Rp.1.115.409.218.033,- atau sebesar 21,60 %. Kemudian
pada
tahun
2010
Pembangunan
43.80%
Sumber: Hasil analisis 2011
Kemudian
Rasio Belanja
mengalami
penurunan
menjadi
Rp.942.955.037.734,- atau sebesar (18,39 %). Selanjutnya pada tahun 2011 naik menjadi Rp.993.337.143.072,- atau sebesar 5,34%.
54
Dari tabel diatas juga dapat dilihat rasio belanja rutin dan belanja pembangunan yang belum stabil. Pada tahun 2008 rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan sebesar 43,80 % dan 56,20 %. Sedangkan pada tahun 2009 rasio belanja rutin turun menjadi 42,67 % dan rasio belanja pembangunan naik menjadi 57,33 %. Selanjutnya pada tahun 2010 rasio belanja rutin naik menjadi 47.12 % dan rasio belanja pembangunan mengalami penurunan menjadi 52,88 %. Pada tahun 2011 rasio belanja rutin naik menjadi 47,94 % dan rasio belanja pembangunan turun menjadi 52,08%. Menurut uraian dan perhitungan diatas bahwa dana yang dimiliki pemerintah daerah hanya memiliki selisih sedikit untuk kebutuhan belanja rutin dan kebutuhan belanja pembangunan. Ini dapat dibuktikan dari rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan yang memiliki selisih tidak lebih dari 15%. Besarnya alokasi dana untuk belanja rutin terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Belum adanya patokan yang pasti untuk belanja pembangunan, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin yang mengakibatkan belanja pembangunan untuk pemerintah Kabupaten Tangerang kecil atau belum terpenuhi. 5. Rasio Pertumbuhan Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan Pemerintah
Daerah
dalam
mempertahankan
dan
meningkatkan
keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan
55
APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari pendapatan asli daerah, total pendapatan, belanja rutin, dan belanja pembangunan. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut : r
:
Pn Po x100% Po
Keterangan : Pn
: Data yang dihitung pada tahun ke-n
Po
: Data yang dihitung pada tahun ke-0
r
: Pertumbuhan
Hasil perhitungan analisis rasio pertumbuhan dapat dilihat dalam tabel IV.7 dibawah ini : Tabel IV.7 Rasio pertumbuhan APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2008-2011 No
Keterangan
1
PAD
2
Pertumb PAD
3
Total Pendapatan
4
Pertumb. Pdptan
5
Belanja Rutin
6
Pertmbh. B. Rutin
7
B. Pembangunan
8
Pertmb. B.
2008
2009
2010
2011
336.921.813.888
372.841.974.479
350.295.783.693
558.546.464.774
10.6 %
(6%)
59 %
1.922.811.228.407
1.634.236.485.836
2.117.622.907.352
0.84%
(15.01 %)
29.58%
859.815.480.021
840.292.958.518
914.740.857.604
16.12%
(2.27%)
8.86%
1.155.409.218.033
942.955.037.734
993.337.143.072
21.60%
(18.39%)
5.34%
1.906.738.614.531
740.475.717.769
950.172.540.922
Pembangunan
Sumber: Hasil Analisis 2011
56
Dari perhitungan Tabel IV.7 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan
pendapatan
Rp.336.921.813.888,-
naik
asli pada
daerah tahun
tahun 2009
2008
sebesar
menjadi
Rp.
372.841.974.479,- atau sebesar 10,6 %. Lalu pada tahun 2010 pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi Rp.350.295.783.693, atau sebesar (6%). Penurunan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah lebih banyak dipengaruhi oleh dampak pemekaran wilayah Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan, sehingga terdapat beberapa sumber potensial pendapatan pajak daerah menjadi berkurang, contohnya pajak bumi dan bangunan. Kemudian pada tahun 2011 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan menjadi Rp.558.546.464.774,- atau sebesar 59 %. Untuk pertumbuhan pendapatan, pada tahun 2009 mengalami kenaikan dari Rp.1.906.738.614.531,- pada tahun 2008,- menjadi Rp.1.922.811.228.407,- atau sebesar 0,84%. Pada tahun 2010 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan tingkat pertumbuhan sebesar (15,01 %). Penurunan diakibatkan karena adanya pemekaran Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2011 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan sebesar 29,58%. Pada rasio pertumbuhan belanja rutin pada tahun 2008 sebesar Rp.740.457.717.769,- naik sebesar 16,12% pada tahun 2009 naik menjadi Rp.859.815.480.021,-. Akan tetapi, pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 2,27% menjadi Rp.840.292.958.519,-. Kemudian pada
57
tahun
2011
mengalami
kenaikan
sebesar
8,86%
menjadi
Rp.914.740.857.604. Pada rasio perkembangan belanja pembangunan juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan yang semula
Rp.950.172.540.922,-
menjadi
Rp.1.155.409.218.033,-
atau
sebesar 21,60 %. Selanjutnya pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi Rp.942.955.037.734,- atau sebesar (18,39 %). Sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi Rp.993.337.143.072,- atau sebesar 5,34%. Menurut uraian dan perhitungan diatas kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Tangerang dapat disimpulkan bahwa APBD pada tahun anggaran 2008-2011 menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif. Penurun terjadi pada tahun 2010, hal ini disebabkan karena pemekaran Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan.
