BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A.
Analisis Hasil
1.
Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Gambar 4.1 Mekanisme Pelaporan SAI (No.171/PMK.05/2007)
50
51
Penjelasan : 1.
UAKPA
menyampaikan
dokumen
sumber
perolehan
Aset
Tetap
kepadaUAKPB setiap terdapat transaksi perolehan Aset. 2. UAKPB mengirimkan ADK aset setiap bulan ke UAKPA sebagai bahanpenyusunan neraca. 3. UAKPB menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap triwulan ke KPKNLsebagai bahan pemutakhiran data BMN. 4. UAKPA menyampaikan secara bulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca danADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dalam rangkamelakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran dilengkapi denganCALK. 5. BLU menyampaikan secara triwulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca dan ADKdalam
rangka
melakukan
rekonsiliasi
data.
Untuk
laporan
semesterandilengkapi dengan CALK. 6. KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke KPPNsebagai bahan rekonsiliasi data BMN. 7. KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke KanwilDJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat wilayah. 8.
KPPN
menyampaikan
Laporan
Keuangan
Kuasa
BUN
termasuk
BagianAnggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap bulan dan mengirimkan ADKsetiap hari ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang AKLAP. 9. BLU menyampaikan menyampaikan ADK, LRA dan neraca kepada UAPPAE1untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN
52
setiaptriwulan. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan AtasLaporan. 10.UAKPA
menyampaikan
ADK,
LRA
dan
neraca
termasuk
Bagian
AnggaranPembiayaan dan Perhitungan secara bulanan kepada UAPPA-W untukdigabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. UntukSemesteran dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan. 11.UAKPA Kantor Pusat menyampaikan ADK, LRA dan neraca termasuk BagianAnggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan kepada UAPPAE1untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulanapabila . Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan AtasLaporan Keuangan. 12.UAKPB menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-W untukdigabungkan setiap semester. 13.UAKPB Kantor Pusat menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPBE1untuk digabungkan setiap semester. 14.UAPPB-W
menyampaikan
laporan
BMN
kepada
UAPPA-W
setiap
semesteruntuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPAW. 15.UAPPB-W melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kanwil DJKN setiapsemester. 16.UAPPA-W menyampaikan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan danPerhitungan secara bulanan ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang AKLAP,
53
danmenyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap triwulan dalam rangkarekonsiliasi tingkat wilayah. Untuk laporan semesteran dilengkapi denganCALK. 17.UAPPA-W menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian AnggaranPembiayaan dan Perhitungan secara triwulanan kepada UAPPA-E1 untukdigabungkan di tingkat eselon I. Untuk laporan semesteran dilengkapi denganCALK. 18.Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester keKanwil DJPBN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN. 19.UAPPB-W menyampaikan ADK transaksi BMN dan laporan BMN ke UAPPBE1untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap semester. 20.UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi data BMN UAKPB Kantor Pusat denganKanwil DJKN setiap semester. 21.Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester keKantor
Pusat
DJKN
sebagai
bahan
penyusunan
laporan
BMN
tingkatpemerintah pusat. 22.Kanwil Ditjen PBN mengirim ADK setiap hari dan Laporan Keuangan KuasaBUN setiap triwulan termasuk data Bagian Anggaran Pembiayaan danPerhitungan ke Kantor Pusat Ditjen PBN cq Direktorat Akuntansi danPelaporan
Keuangan
sebagai
kementeriannegara/lembaga di tingkat pusat.
bahan
rekonsiliasi
dengan
54
23.UAPPB-E1 menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-E1 setiap semesteruntuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPAE1. 24.UAPPB-E1
menyampaikan
ADK
dan
laporan
BMN
ke
UAPB
untukdigabungkan di tingkat kementerian negara/lembaga setiap semester. 25.UAPPA-E1 menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk BLU dan BagianAnggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap triwulan ke UAPA sebagaibahan
penyusunan
laporan
keuangan
tingkat
kementerian
negara/lembaga.Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. 26.Apabila diperlukan UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangantingkat eselon I dengan Ditjen PBN cq. Direktorat Akuntansi dan PelaporanKeuangan setiap semester. 27.UAPB menyampaikan laporan BMN kepada UAPA setiap semester untukdilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPA. 28.UAPA menyampaikan LRA dan neraca anggaran pembiayaan danperhitungan ke Ditjen Anggaran c.q Dit. Anggaran III yang bertindak sebagaiBiro Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 29.UAPA menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada Ditjen PBNcq. Dit. APK termasuk BLU dan Bagian Anggaran Pembiayaan danPerhitungan dalam rangka rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuanganpemerintah pusat setiap semester. 30.DJA cq. Dit Anggaran III menyampaikan laporan keuangan dan ADK dalamrangka rekonsiliasi dengan Ditjen PBN cq. Dit. APK setiap semester.
55
31.UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat kementerian negara/lembaga keDitjen KN. 32.Ditjen KN menyampaikan laporan BMN Pemerintah Pusat ke Ditjen PBN c.q.Dit.APK sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Pusat. 2.
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi a. Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di tingkat satuan kerja adalah : 1) Dokumen penerimaan yang terdiri dari : a) Estimasi pendapatan yang dialokasikan : (Pajak, PNBP dan Hibah pada DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA) b) Realisasi Pendapatan : Bukti Penerimaan Negara (BPN) disertai dokumen pendukung SSBP, SSPB, SSP, SSBC dan dokumen lain yang dipersamakan. 2) Dokumen Pengeluaran yang terdiri dari : a) Alokasi Anggaran DIPA, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan b) Realisasi Pengeluaran : SPM beserta SP2D, dan dokumen lain yang dipersamakan 3) Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal koreksi dan jurnal aset 4) Dokumen Piutang antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang dan daftar umur piutang
56
5) Dokumen Persediaan antara lain kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan persediaan 6) Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan antara lain kartu KDP, laporan KDP, dan lembar analisis SPM.SP2D 7) Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga seperti Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), SK Penghapusan, Laporan Hasil Opname Fisik (LHOF) dan lain sebagainya. b. Prosedur Proses Rekonsiliasi UAKPA di KPPN 1) Kepala Subbagian Umum menerima Surat Pengantar, Register Pengiriman, Daftar Buku Besar dan ADK-GL dari Satker setiap bulan, kemudian dikirimkan kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi. 2) Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan uplod ADK_GL UAKPA: a) Menerima ADK_GL UAKPA dari Subbagian Umum; b) Melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran ADK_GL UAKPA dengan register pengiriman, Apabila terdapat perbedaan antara ADK-GL UAKPA dengan register pengiriman, maka ADK-GL UAKPA bersama register dikembalikan ke Subbagian Umum untuk dikirimkan kembali ke satuan kerja. c) Memasukkan ADK_GL UAKPA ke ke data base KPPN. 3) Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan rekonsiliasi data SAU dengan data SAI dengan menggunakan aplikasi SIA KPPN.
57
4) Mencetak dan meneliti laporan rekonsiliasi SAI dan SAU. 5) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SAI dengan SAU: a) Apabila SAI (UAKPA) yang salah, KPPN mengirimkan Laporan HasilRekonsiliasi tersebut ke satuan kerja yang bersangkutan untuk dilakukanpengecekan ke dokumen sumber yang kemudian dilakukan prosesperbaikan data, posting dan pencetakan Bukti Jurnal (BJ)/Data Transaksi(DT). Satuan kerja mengirimkan kembali BJ/DT yang sudah diperbaiki, ADKdan laporan ke KPPN,
untuk
dilakukan
proses
rekonsiliasi
dan
kemudiandibuatkan berita acara rekonsiliasi. b) Apabila SAU (KPPN) yang salah, KPPN melakukan pengecekan terhadapdokumen sumber, kemudian mengirimkan dokumen yang salah
kepadaseksi
di
KPPN
yang
terkait
untuk
diperbaiki/dilakukan perekaman ulang,selanjutnya data diposting dan direkonsiliasi. 6) Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi sudah sesuai antara SAI dengan SAU makadibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak KPPN dan pihak satuan kerja.Berita acara rekonsiliasi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap,1 (satu) rangkap dikirimkan ke satuan kerja dan 1 (satu) rangkap diarsipkan. c. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 1) Tingkat UAKPA Kegiatan Harian, Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan
58
a) Menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan dan barang milik negara b) Menyampaikan dokumen sumber transaksi yang mendukung kapitalisasi nilai BMN kepada UAKPB c) Menerima dan memproses ADK BMN dari UAKPB setiap bulan d) Merekam dokumen sumber e) Mencetak dan memverifikasi RTH dengan dokumen sumber f) Melakukan posting data untuk seluruh transaksi keuangan dan BMN setiap bulan g) Mencetak dan meverifikasi buku besar h) Mencetak dan mengirim laporan keuangan beserta ADK ke KPPN setiap bulan i) Melakukan
Rekonsiliasi
data
dengan
KPPN
dan
menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAKPA j) Mencetak
Neraca,
Laporan
Realisasi
Anggaran
dan
menyampaikannya ke UAPPA-W/UAPPA-E1 beserta ADK setiap bulan k) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikan ke UAPPA-/UAPPA-E1 setiap semester l) Melakukan back-up data. 2) Tingkat UAPPA-W
59
Kegiatan Harian, Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. a) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan beserta ADK yang diterima dari UAKPA setiap bulan b) Menggabungkan data laporan keuangan dari masing-masing UAKPA yang berada dibawahnya c) Melakukan pencocokan hasil penggabungan data BMN dengan UAPPABW setiap semester d) Menyampaikan data laporan keuangan ke Kanwil Ditjen PBN sebagai bahan rekonsiliasi setiap triwulan e) Melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil Ditjen PBN, menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAPPA-W f) Mencetak
Neraca,
Laporan
Realisasi
Anggaran
dan
menyampaikannya ke UAPPA-E1 beserta ADK sesuai jadwal penyampaian g) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikan ke UAPPA-E1 setiap semester h) Melakukan back up data. 3) Tingkat UAPPA-E1 Kegiatan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. a) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari
UAKPA
Kantor
Pusat
dan
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan setiap bulan
UAKPA
Dana
60
b) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-W dan Badan Layanan Umum setiap bulan nya c) Melakukan pencocokan data BMN UAPPA-E1 dengan UAPPBE1 d) Melakukan rekonsiliasi data dengan Ditjen PBN cq Dit APK jika diperlukan e) Mencetak
Neraca,
Laporan
Realisasi
Anggaran
dan
menyampaikannya ke UAPA beserta ADK setiap triwulan. Untuk semesteran disertai Catatan atas Laporan Keuangan f) Membuat ringkasan laporan keuangan untuk Badan Layanan Umum dan menyampaikannya ke UAPA setiap semester g) Melakukan back up data 4) Tingkat UAPA Kegiatan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. a) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-E1 setiap triwulan b) Menggabungkan data laporan keuangan dari semua UAPPA-E1 c) Melakukan pencocokan data BMN UAPA dengan UAPB d) Melakukan rekonsiliasi data dengan Dit APK setiap semester dan tahunan, menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika ditemukan kesalahan pada data UAPA
61
e) Mencetak Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran dan Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan setiap Semester dan tahunan f) Membuat ringkasan laporan keuangan untuk Badan Layanan Umum
untuk
dilampirkan
dalam
Laporan
Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga setiap semester dan tahunan g) Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SOR) h) Menyampaikan laporan keuangan dan ringkasan laporan keuangan Badan Layanan Umum beserta ADK ke Ditjen PBN cq Dit APK i) Melakukan back up data. Pada tingkat kantor pusat instansi, UAPA melakukan penggabungan data yang diterima dari UAPPA-E1 yang berada di lingkup kerjanya serta menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan tersebut kepada Ditjen PBN cq Dit APK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Kementerian Negara/Lembaga melakukan rekonsiliasi data dengan Ditjen PBN cq Dit APK berdasarkan data yang diterima dari Kanwil Ditjen PBN dan taransaksi pusat. Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang telah direkonsiliasi tersebut akan direviu oleh aparat pengawasan intern Kementerian Negara/Lembaga. Apabila Kementerian Negara/Lembaga belum memiliki aparat pengawas intern, Inspektorat Jenderal / yang setingkat menunjuk seorang atau beberapa orang pejabat di luar biro/bidang keuangan untuk melakukan reviu atas
62
laporan keuangan. Reviu tersebut dilaksanakan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan
Keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga
semesteran
disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah semester berakhir.Sedangkan Lapoan Keuangan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.Khusus LRA disampaikan setiap triwulan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Laporan Keuangan tahunan harus disertai Pernyataan Telah Direview yang ditanda tangani oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responbility) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Tabel 4.1 Bentuk Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta, Januari 2013 Sekretaris Direktorat Jenderal BUK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, (Nama) (NIP)
Sumber: PER.55/PB/2012
63
B.
Pembahasan
1.
Laporan Keuangan Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Tahun 2012
a.
Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen
laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukan tingkat capaian targettarget yang telah disepakati antara legislatif
dan eksekutif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Untuk tujuan penyusunan laporan realisasi anggaran, masih menggunakan basis kas, baik untuk anggaran maupun akuntansi realisasi anggarannya. Laporan
Realisasi
Anggaran
disajikan
sedemikian
rupa
sehingga
menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer,surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan
Realisasi
Anggaran
dibawah
ini
memberikan
informasi
perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja selama periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
64
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2012 & 2011 (Dalam Ribuan) TA 2012
TA 2011 % Realisasi terhadap Anggaran
Uraian Anggaran
Realisasi
Realisasi
PENDAPATAN 1
Penerimaan Negara Bukan Pajak
722.161.133,00
117.559.755,00
Jumlah Pendapatan
722.161.133,00
117.559.755,00
BELANJA 1
Belanja Pegawai
18.070.575.000,00
17.967.565.579,00
99,43
15.779.681.618,00
2
Belanja Barang
14.593.006.000,00
14.150.658.699,00
96,97
13.453.071.780,00
3
Belanja Modal
1.585.585.000,00
1.500.066.600,00
94,61
2.527.742.800,00
103,38
31.760.496.198,00
BELANJA TRANSAKSI NON KAS 1
Belanja Modal Non Kas
-
23.426.000,00
2
Belanja Barang Non Kas
-
1.765.385.465,00
34.249.166.000,00
35.407.102.343,00
JUMLAH BELANJA
Sumber: LK Setditjen BUK Tahun 2012
Dari Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan diatas, diketahui bahwa Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
tahun
2011
dan
2012
adalah
sebesar
Rp117.559.755,00
dan
Rp722.161.133,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:
65
Tabel 4.3 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP
No
Estimasi
Uraian
Realisasi
Pendapatan
1
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
-
96.600.000,00
2
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
-
2.708.933,00
3
Pendapatan Kembali Belanja Lainnya TAYL
-
422.852.200,00
Jumlah
722.161.133,00
Sumber: LK Setditjen BUK Tahun 2012 Realisasi PNBP Lainnya TA anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp604.601.378,00 atau 72,00 persen dibandingkan TA 2011. Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 4.4 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011
No
1
Uraian
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya
2
Pendapatan Sewa Rumah pada Gaji Pegawai
3
Pendapatan Kembali Belanja Lainnya TAYL
4
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi (Masuk TP/TGR) Bendahara Jumlah
TA2012 (Rp)
TA2011 (Rp)
Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) %
296.600.000,00
0
296.600.000,00
100
2.708.933,00
1.772.660,00
936.273,00
20,89
422.852.200,00 56.582.095,00
366.270.105,00
76,39
59.205.000,00
(59.205.000,00)
(100)
722.161.133,00 117.559.755,00
604.601.378,00
72,00
0
Sumber: LK Setditjen BUK Tahun 2012
66
Realisasi belanja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan pada TA 2012 adalah sebesar Rp33.618.290.878,00 atau sebesar 98,16 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Tahun 2012 adalah sebesar Rp34.249.166.000,00. Tabel 4.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012
Kode
Uraian Jenis Belanja
Anggaran
Realisasi Belanja
(%)
Jenis Blj. 51
Belanja Pegawai
18.070.575.000,00
17.967.565.579,00
99,43
52
Belanja Barang
14.593.006.000,00
14.150.658.699,00
96,97
53
Belanja Modal
1.585.585.000,0
1.500.066.600,00
94,61
0 34.249.166.000,00
33.618.290.878,00
98,16
Jumlah
Sumber: LK Setditjen BUK Tahun 2012 Realisasi
belanja
TA
2012
mengalami
kenaikan
sebesar
Rp1.857.794.680,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh naiknya belanja pegawai berupa belanja tunjangan fungsional PNS dan belanja tunjangan PPh PNS.Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
67
Tabel4.6 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011
Kode Jenis Belanja
Realisasi Belanja (Rp) Uraian JenisBelanja
TA2012
TA2011
Naik/ (Turun) Rp
%
51
Belanja Pegawai
17.967.565.579,00
15.779.681.618,00
2.187.883.961,00
6,48
52
Belanja Barang
14.150.658.699,00
13.453.071.780,00
697.586.919,00
2,53
53
Belanja Modal
1.500.066.600,00
2.527.742.800,00
(1.027.676.200,00)
Jumlah
33.618.290.878,00
31.760.496.198,00
1.857.794.680,00
(25,51) 2,84
Sumber: LK Setditjen BUK Tahun 2012 Sedangkan Realisasi Belanja Transaksi Non Kas hanya terjadi pada tahun 2012 yang terdiri dari Belanja Modal Non Kas sebesar Rp23.426.000,00 dan Belanja Barang Non Kas sebesar Rp1.765.385.465,00. Hal ini disebabkan adanya Hibah Luar Negeri terkait dengan Project ITTO bersama dengan kementerian kehutanan, yang secara otomatis dana tersebut masuk dalam realisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dimana sebelumnya dana tersebut memang tidak dianggarkan pada DIPA Tahun 2012. Sehingga jika dijumlahkan semua total transaksi pada laporan realisasi anggaran di dapat kan persentase sebesar 103,38 %. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi realisasi anggaran secara umum bila jumlah pendapatan dan belanja dibandingkan dengan besarnya anggaran di tahun 2012 yaitu Rp33.618.290.878,00 atau 98,16 %. Meskipun dana yang dianggarkan tidak terealisasi sepenuhnya, tetapi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan telah mengalami peningkatan realisasi bila dibandingkan tahun sebelumnya.
68
Pos-pos laporan realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan telah menyajikan berupa perhitungan atau pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran, baik pada kelompok pendapatan dan belanja. Pos-pos pada laporan realisasi anggaran telah disajikan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP). Anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran belanja. Pendapatan pada laporan realisasi anggaran berupa penerimaan negara bukan pajak. Belanja sudah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Tahun 2012 telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan baik dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Tahun 2012 yang telah diaudit dapat bermanfaat bagi semua pihak pengguna laporan tersebut. b.
Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
asset kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal laporan. Aset diklasifikasikan menjadi asset lancer dan asset non lancer.Aset lancar terdiri dari kas atau asset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang.Aset tidak lancer terdiri dari investasi jangka panjang, asset tetap dan asset lainnya.
69
Kewajiban dikelompokan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dan investasi. Neraca disusun dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dengan Sistem sentralisasi, neraca disusun secara terpusat oleh bagian akuntansi suatu entitas pelaporan.Sedangkan dengan desentralisasi neraca disusun oleh entitas-entitas akuntansi yang kemudian digabung oleh entitas pelaporan. Pada pemerintah pusat, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan yang akan digabungkan oleh menteri/pimpinan lembaga menjadi neraca K/L. Neraca K/L selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Konsolidasi tersebut dilakukan dengan menjumlahkan akun-akun neraca K/L dan bendahara umum Negara (pos khusus) serta mengeliminasi akun-akun timbal balik. Neraca di bawah ini menunjukkan posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2012.
70
Tabel 4.7 NeracaPer 31 Desember 2012 Dan 2011
Sumber: LK Setditjen BUK Tahun 2012 Pada tahun anggaran per 31 Desember 2011 pada pos aset , jumlah aset lancar sebesar Rp472.413.862,00 jumlah aset tetap sebesar Rp340.706.256.261,00 dan jumlah aset lainnya sebesar Rp524.890.000,00. Maka total aset Sekretariat Direktorat
Jenderal
Bina Usaha Kehutanan
TA 2011
adalah
sebesar
Rp341.703.560.123,00. Pada pos kewajiban , jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp0, jumlah ekuitas dana lancar sebesar Rp472.413.862,00 jumlah ekuitas dana investasi sebesar Rp341.231.146.261,00. Maka total kewajiban dan ekuitas
71
dana Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan TA 2011 adalah sebesar Rp341.703.560.123,00. Pada tahun anggaran per 31 Desember 2011 pada pos aset , jumlah aset lancar sebesar Rp15.967.495,00 jumlah aset tetap sebesar Rp340.136.968.261,00 dan jumlah aset lainnya sebesar Rp524.890.000,00. Maka total aset Sekretariat Direktorat
Jenderal
Bina Usaha Kehutanan
TA 2011
adalah
sebesar
Rp340.677.825.756,00. Pada pos kewajiban , jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp815.770,00 jumlah ekuitas dana lancar sebesar Rp15.151.725,00 jumlah ekuitas dana investasi sebesar Rp340.661.858.261,00. Maka total kewajiban dan ekuitas dana Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan TA 2012 adalah sebesar Rp340.677.825.756,00. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan telah menyajikan informasi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan telah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta telah mengklasifikasikan kewajibannya sesuai dengan waktu pembayarannya. Ekuitas dana telah disajikan dalam neraca yang terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Dimana dalam neraca yang disajikan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan membandingkan antara neraca tahun berjalan dengan tahun anggaran yang telah berlalu. Pos-pos pada neraca telah dicantumkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
72
c.
Catatan Atas Laporan Keuangan Secara awam, catatan ini merupakan bentuk laporan yang paling tidak
terstruktur sehingga cara pembacaannya pun sangat akrab dengan cara pembacaan yang dikuasai oleh orang awam. Oleh karena itu, jika Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat memuat aspek-aspek yang memadai dan lengkap, bisa jadi akan menjadi suatu sumber informasi yang sangat relevan bagi pengambilan keputusan bagi pengguna umum. Mengingat sistem akuntansi pemerintah berkaitan dengan transaksi keuangan pemerintah, maka cakupan isi Catatan ini sudah pasti akan sangat berkaitan dengan seputar penganggaran dan realisasi anggaran. Pada intinya, isi Catatan ini adalah menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah memengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran., Neraca, dan Laporan Arus Kas yang apabila tidak dijelaskan akan dapat menyesatkan pembaca laporan keuangan pemerintah. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan telah disajikan secara sistematis, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Realisasi Anggaran dan Neraca. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan menyajikan catatan atas laporan keuangan yang berisi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi
dan
kejadian-kejadian
penting lainnya,
pengungkapan
informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
73
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta basis kas untuk pencatatan aset, kewajiban dan ekuitas dana (neraca). c.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Tahun 2012 Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Tahun 2012 terdapat 2 (dua) temuan yaitu : 1. Koreksi
lebih
catat
pada
peralatan
dan
mesin
(minibus)
senilai
Rp1.667.500.000,00 (kode BMN 302.01.02.003 dengan NUP 36 tanggal perolehan 30 Agustus 2006 dan dibukukan tanggal 31 Desember 2006; 2. Koreksi hibah ITTO TFL PD 010/09 Rev.1 , sisa saldo kas per 31 Desember
2012 yang dikelola oleh pelaksana proyek yang seharusnya Rp.0 karena telah di realisasikan sampai dengan bulan Desember 2012 masih tercatat senilai Rp.463.817.862,00. Penjelasan/ tindakan yang dilakukan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah: 1. Setelah ditelusuri pada aplikasi SIMAK BMN, diketahui bahwa terdapat
kesalahan pencatatan atas nilai unit aset tersebut. Nilai aset tersebut seharusnya Rp167.500.000,00, diperoleh pada tanggal 30 Agustus 2005 dan dibukukan pada tanggal 31 Desember 2006. Dengan demikian terdapat kelebihan
pencatatan
atas
saldo
peralatan
dan
mesin
sebesar
Rp1.500.000.000,00 (Rp1.667.500.000,00 dikurangi Rp167.500.000,00). Terhadap kelebihan pencatatan ini maka dilakukan koreksi perubahan nilai/
74
kuantitas aset berupa mini bus (penumpang 14 orang kebawah), kode aset 302.01.02.003 NUP 36, dari semula Rp1.667.500.000,00 dikoreksi menjadi Rp167.500.000,00 sesuai dengan surat pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal BUK (Plh.) Nomor S.521/Set-4/2013 tanggal 17 April 2013. 2. Jumlah tersebut di atas (Rp463.817.862,00) telah diselesaikan oleh pelaksana
proyek bantuan hibah luar negeri yaitu ITTO TFL PD 010/09 Rev.1 (M), dimana pelaksanaan proyek tersebut telah semuanya terealisasi sampai dengan per tanggal 31 Desember 2012. Penjelasan realisasi proyek bantuan hibah luar negeri tersebut tercatat dalam CALK Bagian Penjelasan atas Pospos Laporan Realisasi Anggaran pada point B.3 Pengungkapan Tentang Bantuan Hibah Luar Negeri. Sehingga per tanggal 31 Desember 2012, sudah tidak ada saldo pada proyek bantuan hibah luar negeri ITTO TFL PD 010/09 Rev.1 (M), hal ini telah diperbaiki petugas SAKPA sehingga saldo kas lainnya dan setara kas per tanggal 31 Desember 2012 nilainya Rp0. Dari uraian diatas, dapat diketahui semestinya temuan-temuan tersebut bisa diselesaikan sebelum adanya pemeriksaan/ diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa audit internal yang ada pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan kurang berjalan dengan baik. Apabila sistem akuntansi pada instansi tersebut berjalan dengan baik dan terintegrasi, maka kesalahan/kelebihan pencatatan setidaknya bisa terdeteksi jauh sebelum informasi yang dihasilkan telah menjadi laporan keuangan. Sama halnya dengan temuan yang terkait dengan hibah ITTO, seharusnya permasalahan yang ada sudah jelas bahwa uang sebesar yang disebutkan diatas telah terealisasikan
75
sebelum per 31 Desember 2012, maka seharusnya sudah tidak ada saldo setara kas pada neraca. Temuan-temuan ini mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal pada instansi tersebut kurang berjalan dengan baik. 2.
Kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor
PER-55/PB/2012
tentang
Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Berdasarkan pasal 55 ayat (2) undang-undang (UU) nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah
pusat
(LKPP),
menteri/pimpinan
lembaga
selaku
pengguna
anggaran/pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan berdasarkan pada pasal 5 ayat (2) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah laporan keuangan pemerintah, laporan keuangan kementrian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan ini telah memenuhi kriteria diatas dan telah disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan
76
dan kinerja instansi pemerintah laporan keuangan pemerintah, laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan SAP dan dihasilkan dari suatu sistem akuntansi pemerintah.Laporan keuangan pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan tahun 2012 ini disusun dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang berada pada Satuan Kerja ini. Laporan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan ini juga telah sesuai atau memenuhi kriteria-kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Dimana prosedur penyusunan dan sistematika isi laporan keuangan juga telah sesuai dengan aturan yang ada dalam Per 55/PB/2012.
