BAB IV
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Hasil Perencanaan Pajak Tahun 2002
Pada Tahun 2002, perusahaan mempunyai 618 karyawan tetap dan
penerima honorarium 4.277 orang. Biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan pembayaran gaji dan tunjangan kepada karyawan tetap sebesar Rp. 19.793.825.350,- dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang menurut
perhitungan
perusahaan
pada
sebesar
Rp.
1.972.828.400,-,
pembayaran kepada pegawai tidak tetap, penerima honorarium sebesar Rp. 30.590.554.674,- dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp. 4.947.974,-. Berdasarkan hasil perencanaan pajak tahun 2001 yang
dituangkan dalam laporan keuangan tahun 2002, total PPh Pasal 21 yang terhutang
sebesar
Rp.
1.977.776.374,-
dengan
rincian
sebesar
Rp.
1.666.437.379,00 telah disetorkan setiap bulan, kekurangannya sebesar Rp.
311.338.580,00telahdilunasipadatanggal 21 Maret2003. Pada Tahun 2003 telah dilakukan pemeriksaan pajak, hasil dan pemenksaan pajak tersebut adalah dilakukan beberapa koreksi pada pos-pos yang selengkapnya dapat kita lihat sebagai berikut:
54
55
Tabel 1
PERHITUNGAN RUGI LABA {REKONSILIASI) TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2002 NAMA REKENING
cfmWP
cfm PEMERIKSA
PENJUALAN: PENJUALAN LOKAL
Rp
PENJUALAN EKSPOR
Rp
19,818,410,879
JUMLAH PENJUALAN
Rp
163,557,870,854
HARGA POKOK PENJUALAN
Rp
111,147,452,004
LABA KOTOR
Rp110,738,711,854
Rp
52,410,418,850
Rp. .52.819.159.000
Gaji & upah lembur
Rp
13,834,878,024
Pesangon
Rp 13,834,878,024
Rp
44,562,000
Pengobatan
Rp
441,470,745
Uang Makan Karyawan
Rp
179,728,465
PPh Pasal 21
Rp
385,000,900
Alat-alat tulis kantor
Rp
359,719,376
Biaya komunikasi
Rp
422,613,896
Rp
Biaya bank
422,613,896
Rp
487,721,151
Biaya representasi
Rp
487,721,151
Rp
95,703,381
Biaya listrik dan air
Rp
229,261,850
Rp
229,261.850
KOREKSI FISKAL
143,739,459,975 Rp163,557,870,854 Rp
408,740,150
Rp
408,740,150
Rp
441,470,745
Rp
179 728 465
Rp
385,000 900
Rp
95,703,851
Rp
1,122,874 196
BIAYA UMUM DAN PENJUALAN : Rp
44,562,000
_
.
Rp
359,719,376
Biaya asuransi
Rp
684,997,294
Rp
Biaya penagihan & extra discount
684,997,294
Rp
785,940,632
Rp
Asuransi tenaga kerja
785,940.632
Rp
1,122,874,196
PBB
Rp
249,009,544
Rp
249,009,544
Royalti
Rp
75,420,807
Perawatan bangunan kantor
Rp
Rp
34,460,250
Rp
Perawatan kendaraan sedan dan Motor
34,460,250
Rp
104,539,700
Perawatan kendaraan (truck)
Rp
104,539.700
Rp
279,124,237
Rp
Perawatan perabot dan alat-alat
279,124,237
Rp
83,709,599
Rp
Biaya perjalanan dinas
83,709.599
Rp
452,902,599
Biaya iklan dan promosi
Rp
452,902,599
Rp
2,333,121,775
Biaya pengangkutan keluar
Rp.
2,171,521.775
Rp
161,600,000
Rp
693,663,316
Rp.
Freight & b. ekspedisi ekspor
641,147,516
Rp
Rp
52,515,800
589,102,461
Rp
Biaya ekspor Iain-Iain
589,102,461
Rp
30,009,373
Penyusutan bangunan kantor
Rp
30,009,373
Rp
77,316,625
Rp
Penyusutan rumah instansi
77,316,625
Rp
251,650
Penyusutan kendaraan kantor
Rp
31,653,479
Rp.
Penyusutan kendaraan truck
15,826,739
Rp
191,651,442
Penyusutan perabot dan alat-alat
Rp
375,017,080
RP Rp
375,017,080
Biaya umum kantor
Rp
119,790,285
Biaya sewa
Rp
62,550,000
Total biaya umum dan penjualan
Rp
Pendapatan & biaya Iain-Iain:
24,830,676,353
75,420,807
Rp
Rp
251,650
Rp
15,826,740
Rp
119,790,285
191,651,442
62,550,000
56
Bunga bank
Rp
(21,766,787,814)
Selisih kurs dan pembulatan
Rp
733,731,081
Biaya Iain-Iain
Rp
(126,306,076)
Keuntungan penjualan aktiva tetap
Rp
1,183,955,926
Pendapatan Iain-Iain
Rp Rp
Rp (21,766,787,814)
Rp
733,731,081
Rp
646,500 (19,974,760,383)
Laba sebelum pajak
Rp
7,604,982,114
Laba fiskal
Rp
9.898.108.511
Rp. 10.767.060.000
Taksiran PPh terutang
Rp
2,951,932,400
Laba tahun berjalan
Rp.
Rp
4,653,049,714
Kredit pajak
Rp.
2.878.389.156
PPh yang kuranq dibayar
Rp.
73.543.244
Sangksi Pasal 13 (2) x 11 bulan Yang masih harus dibayar
(126,306,076)
3.212.618.000
Rp.
260.685.600
Rp. 2.951.932.400 Rp.
260.685.600
Rp.
260.685.600
Rp.
57.350.832
Rp.
57.350.832
Rp.
318.036.432
Sumber : diolah dari data hasil pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Penjaringan
Berdasarkan data hasil pemeriksaan pada tahun 2003, ada beberapa pos yang dikoreksi sebagai berikut: 1. Harga pokok penjualan
Rp.
408.746.150,-
2. Pengobatan
Rp.
441.470.745,-
3. Uang makan karyawan
Rp.
179.728.465,-
4. PPh Pasal 21
Rp.
385.000.900,-
5. B. Representasi
Rp.
95.703.851,-
6. Asuransi tenaga kerja
Rp. 1.122.874.196,-
7. B. iklan & promosi
Rp.
161.600.000,-
8. B. pengangkutan keluar
Rp.
52.519.800,-
9. Penyusutan rumah instansi
Rp.
251.650,-
10. Penyusutan kendaraan kantor
Rp.
15.826.740,-
11. Biaya umum kantor
Rp.
119.790.285,-
12. Biaya Iain-lain
Rp.
126.306.076,-
57
B. Pembahasan Masalah
Upaya perencanaan pajak Tahun 2001 telah mengakibatkan perusahaan
dikenakan tagihan sebesar Rp. 318.036.432,- dengan rincian pajak kurang
bayar menurut pemeriksa adalah Rp. 260.685.600,- dan sanksi administrasi Pasal
13 ayat (2) sebesar Rp. 57.350.832,-. Berdasarkan data hasil
pemeriksaan tahun 2003, maka perusahaan perlu melakukan evaluasi
terhadap perencanaan pajak yang telah dilakukannya. Berkaitan dengan perencanaan PPh Pasal 21, maka perusahaan perlu melakukan identifikasi
pengeluaran yang ada kaitannya dengan tenaga kerja. Berdasarkan koreksi fiskus, maka pengeluaran untuk karyawan yang dikoreksi adalah sebagai berikut:
1. Pengobatan
Rp,
441.470.745,-
2. Uang makan karyawan
Rp.
179.728.465,-
3. PPh Pasal 21
Rp.
385.000.900,-
4. Asuransi tenaga kerja
Rp. 1.122.874.196,-
5. B. Penyusutan rumah instansi
Rp.
251.650,-
6. Penyusutan kendaraan kantor
Rp.
15.826.740,-.
Setelah mengetahui
pos-pos
pengeluaran
untuk
karyawan
yang
dikoreksi oleh pemeriksa, selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut peraturan yang berkaitan dengan pengeluaran tersebut diatas. Sebagaimana telah diuraikan pada bab tiga, secara garis besar penghasilan dalam bentuk natura bagi karyawan tidak dihitung sebagai penghasilan, sehingga bagi perusahaan pengeluaran tersebut tidak dapat dibiayakan. Namun apabila pengeluaran
58
tersebut
dalam
bentuk
uang/tunjangan,
maka
bagi
perusahaan
dapat
dibiayakan dan bagi karyawan hal tersebut menambah penghasilan bagi karyawan.
Agar perencanaan pajak pada tahun berikutnya lebih berhasil, maka
perusahaan perlu membuat beberapa altematif perencanaan dan selanjutnya menentukan altematif mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Ada tiga metode penghitungan PPh Pasal 21 yaitu :
1. PPh Pasal 21 sepenuhnya ditanggung oleh karyawan
Pajak yang terhutang sehubungan dengan gaji karyawan ditanggung sepenuhnya karyawan
oleh
karyawan
menerima
yang
penghasilan
bersangkutan.
Dengan
bersih,
penghasilan
yaitu
demikian kotor
dikurangi dengan pajak. Bagi perusahaan hal ini tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap rugi/laba perusahaan.
2. PPh Pasal 21 ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan Selain membayarkan gaji, fasilitas
berupa
PPh
Pasal
21
adakalanya perusahaan yang
ditanggung
memberikan
sepenuhnya
oleh
perusahaan. dalam hal ini karyawan menerima gaji utuh tanpa adanya
potongan pajak yang seharusnya menjadi beban karyawan. Pajak yang ditanggung perusahaan tersebut bagi karyawan tidak merupakan obyek yang dikenakan pajak, sehingga tidak ditambahkan pada penghasilan yang dikenakan pajak, dan bagi perusahaan tidak dapat dibiayakan.
59
Selain memberikan fasilitas pajak yang ditanggung perusahaan, perusahaan
seringkali
memberikan
natura
dan
kenikmatan
pada
karyawannya. Sebagai contoh apabila perusahaan memberikan makan
kepada karyawan, maka biaya untuk memberikan makan karyawan tersebut tida dapat dibiayakan, kecuali apabila pemberian makan tersebut untuk seluruh karyawan. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemberian fasilitas kepada karyawan, bagi perusahaan hanya dapat dibebankan separuhnya.
3. Penghitungan PPh Pasal 21 dihitung dengan metode gross up, Selain diberikan gaji, pada perusahaan yang sudah mapan biasanya memberikan tunjangan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan karyawan. Tunjangan tersebut biasanya berupa tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan perumahan, tunjangan asuransi, tunjangan transportasi dan Iain-lain dalam bentuk uang. Tunjangan tersebut merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 21 sehingga harus
ditambahkan
pada
penghasilan
bruto
karyawan.
Bagi
perusahaan
tunjangan tersebut dapat dibiayakan.
Untuk
lebih
jelasnya,
berikut
adakan
diberikan
perhitungan
penerapan ketiga metode tersebut serta dampaknya bagi laporan rugi/laba perusahaan pada Tahun 2002.
60
Tabel 2
Perhitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan
Keterangan
Koreksi cfmWP
cfm Pemeriksa
Fiskal
Penjualan :
Penjualan lokal
Penjualan ekspor Pemakaian sendiri/pemberian
Retur penjualan Jumlah penjualan
Harga pokok penjualan Laba kotor
145,381,305,486
145,944,421,197
19,818,410,879
19,818,409,879
36,883,289
73,768,578
(1,678,728,800)
(1,678,728,800)
163,557,870,854
164,157,870,854
111,147,452,004
110,738,711,854
52,410,418,850
53,419,159,000
13,834,878,024
13,834,878,024
44,562,000
44,562,000
36,885,289
408,740,150
Biaya umum & penjualan : Gaji, Upah & lembur Pesangon B. Pengobatan karyawan
441,470,745
441,470,745
Makan karyawan PPh Pasal 21 ditanggung
179,728,465
179,728,465
perush
385,000,900
385,000,900
Alat-alat tulis kantor
359,719,376
359,719,376
B. komunikasi
422,613,896
422,613,896
B. bank
487,721,151
487,721,151
B. Representasi
95,703,851
-
B. Listrik & air
229,261,850
229,261,850
B. Asuransi
684,997,294
684,997,294
B. Penagihan & extra discount
758,940,632
758,940,632
Asuransi tenaga kerja PBB
1,122,874,196 249,009,544
95,703,851
1,122,874,196 249,009,544
Royalti
75,420,807
75,420,807
Perawatan bangunan kantor
34,460,250
34,460,250
61
Perawatan kend. Sedan & motor
104,539,700
52,269,850
Perawatan kendaraan (truck) Perawatan perabot & alat-alat
279,124,237
279,124,237
83,709,350
83,709,350
B. Perjalanan dinas
452,902,599
452,902,599
2,333,121,775
2,171,521,775
161,600,000
B. Pengangkutan keluar
693,663,316
641,147,516
52,515,800
Freight & b. ekspedisi ekspor B. Ekspor Iain-Iain
589,102,461
589,102,461
30,009,373 77,316,625
30,009,373
B. iklan & promosi
Penyusutan bangunan kantor Penyusutan rumah instansi
77,316,625
251,650
251,650
Penyusutan kendaraan kantor
31,653,479
15,826,739
Penyusutan kendaraan (truck)
191,561,442
191,561,442
Penyusutan perabot & alat-alat
375,017,080
375,017,080
B. Umum kantor
119,790,285
B. Sewa
52,269,850
15,826,740
119,790,285
62,550,000
62,550,000
Total
24,830,676,353
22,203,643,871
Laba kotor
27,579,742,497
31,215,515,129
(21,766,787,814)
(21,766,787,814)
733,731,081
733,731,081
2,627,032,482
Pendapatan & biaya Iain-Iain Bunga bank
Selisih kurs & pembulatan B. Iain-Iain
Keuntungan penjualan aktiva tetap
Pendapatan Iain-Iain Total
(126,306,076) 1,183,955,926
1,183,955,926
646,500
646,500
(19,974,760,383)
(19,848,454,307)
Laba sebelum pajak
7,604,982,114
Penyeswuaian fiskal positif
2,293,126,397
Laba fiskal
9,898,108,511
aksiran PPh terhutang Laba tahun berjalan Kredit pajak
126,306,076
11,367,060,822
2,951,932,553
3,392,618,246
6,946,175,958
7,974,442,576
62
2,878,389,156
2,951,932,400
73,543,397
440,685,846
PPh yg kurang dibayar
Sumber : diolah dari data pada hasil pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Penjaringan
Berdasarkan tabel diatas, dapat dapat perusahaan menanggung PPh Pasal 21 yang terhutang atas penghasilan karyawannya. PPh Pasal 21 yang
menjadi tanggungan perusahaan sebesar Rp. 385.000.900,- pada laporan wajib pajak dapat dilihat bahwa cash out perusahaan untuk biaya umum dan
penjualan sebesar Rp. 24.830.676.353,-, sedangkan biaya yang boleh dikurangkan menurut perpajakan/biaya fiskal sebesar Rp. 22.203.643.871,-. Terdapat perbedaan angka pada biaya menurut wajib pajak dan laba fiskal, hal ini terjadi karena adanya beberapa koreksi positif pada beberapa pos biaya sebesar Rp. 2.627.032.482,-. Laba fiskal sebesar Rp. 11.367.060.822,-, PPh yang terhutang
sebesar Rp. 3.392.618.246,- sehingga laba setelah pajak
sebesar Rp. 7.974.442.576,-.
63
Tabel 3
Perhitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan Keterangan
cfmWP
cfm Pemeriksa
145,381,305,486
145,944,421,197
19,818,410,879
19,818,409,879
36,883,289
73,768,578
(1,678,728,800)
(1,678,728,800)
Jumlah penjualan
163,557,870,854
164,157,870,854
Harga pokok penjualan
111,147,452,004
110,738,711,854
52,410,418,850
53,419,159,000
13,834,878,024
13,834,878,024
44,562,000
44,562,000
Penjualan : Penjualan local Penjualan ekspor
Pemakaian sendiri/pemberian Retur penjualan
Laba kotor
Koreksi Fiskal
36,885,289
408,740,150
Biaya umum & penjualan : Gaji, Upah & lembur Pesangon
B. Pengobatan karyawan
441,470,745
441,470,745
Makan karyawan
179,728,465
179,728,465
PPh Pasal 21
alat-alat tulis kantor
359,719,376
359,719,376
B. komunikasi
422,613,896
422,613,896
B.bank
487,721,151
487,721,151
B. Representasi
95,703,851
-
B. Listrik & air
229,261,850
229,261,850
B. Asuransi
684,997,294
684,997,294
B. Penagihan & extra discount
758,940,632
758,940,632
Asuransi tenaga kerja PBB
1,122,874,196
95,703,851
1,122,874,196
249,009,544
249,009,544
Royalti
75,420,807
75,420,807
Perawatan bangunan kantor
34,460,250
34,460,250
64
Perawatan kend. Sedan & motor
104,539,700
52,269,850
Perawatan kendaraan (truck)
279,124,237
279,124,237
83,709,350
83,709,350
452,902,599
452,902,599
2,333,121,775
2,171,521,775
161,600,000
B. Pengangkutan keluar
693,663,316
641,147,516
52,515,800
Freight & b. ekspedisi ekspor
589,102,461
589,102,461
B. Ekspor Iain-Iain
30,009,373
30,009,373
Penyusutan bangunan kantor
77,316,625
77,316,625
Perawatan perabot & alat-alat B. Perjalanan dinas B. iklan & promosi
Penyusutan rumah instansi Penyusutan kendaraan kantor
251,650
251,650
31,653,479
15,826,739
Penyusutan kendaraan truck Penyusutan perabot & alat-
191,561,442
191,561,442
alat
375,017,080
375,017,080
B. Umum kantor
119,790,285
B. Sewa
52,269,850
15,826,740
119,790,285
62,550,000
62,550,000
Total
24,445,675,453
22,203,643,871
Laba kotor
27,964,743,397
31,215,515,129
(21,766,787,814)
(21,766,787,814)
733,731,081
733,731,081
3,250,771,732
Pendapatan & biaya Iain-Iain Bunga bank
Selisih kurs & pembulatan B. Iain-Iain
Keuntungan penjualan aktiva tetap
Pendapatan Iain-Iain Total
Laba sebelum pajak enyesuaian fiskal positif Laba fiskal aksiran PPh terhutang
(126,306,076)
126,306,076
1,183,955,926
1,183,955,926
646,500
646,500
19,974,760,383)
(19,848,454,307)
7,989,983,014 2,242,031,582
10,232,014,596
11,367,060,822
3,052,104,378
3,392,618,246
65
Labatahun berjalan
7,179,910,218
7,974,442,576
Kredit pajak
2,878,389,156
2,951,932,400
173,715,222
440,685,846
PPh yg kurang dibayar
Jakarta Penjaringan
Berdasarkan table diatas, perusahaan tidak menanggung PPh Pasal 21 yang terhutang atas penghasilan karyawannya. PPh Pasal 21 ditanggung
sepenuhnya oleh karyawan, sehingga karyawan menerima gaji neto, yaitu gaji setelah dikurangi dengan PPh Pasal 21. Berdasarkan data di atas, cash out perusahaan untuk biaya umum dan penjualan sebesar Rp. 24.445.675.453,-,
sedangkan biaya yang boleh dikurangkan menurut perpajakan/biaya fiskal sebesar Rp. 22.203.643.871,-. Terdapat perbedaan angka pada biaya menurut wajib pajak dan laba fiskal, hal ini terjadi karena adanya beberapa
koreksi positif pada beberapa pos biaya sebesar Rp. 2.242.031.582,-.Laba fiskal
sebesar
Rp.
11.367.060.822,-,
PPh
yang
terhutang
sebesar
Rp. 3.392.648.246,- sehingga laba setelah pajak sebesar Rp.7.974.442.576,-.
66
Tabel: 4
Penghitungan PPh Pasal 21 Dengan Metode Gross Up
Keterangan
Koreksi
cfmWP
cfm Pemeriksa
145,381,305,486
145,944,421,197
19,818,410,879
19,818,409,879
36,883,289
73,768,578
(1,678,728,800)
(1,678,728,800)
Jumlah penjualan
163,557,870,854
164,157,870,854
Harga pokok penjualan
111,147,452,004
110,738,711,854
52,410,418,850
53,419,159,000
13,834,878,024
13,834,878,024
44,562,000
44,562,000
Penjualan :
Penjualan lokal Penjualan ekspor
Pemakaian sendiri/pemberian Retur penjualan
Laba kotor
Fiskal
36,885,289
408,740,150
Biaya umum & penjualan : Gaji, Upah & iembur Pesangon
B. Pengobatan karyawan Makan karyawan
441,470,745
441,470,745
179,728,465
179,728,465
PPh Pasal 21 gross up
385,000,900
385,000,900
alat-alat tulis kantor
359,719,376
359,719,376
B. komunikasi
422,613,896
422,613,896
B. bank
487,721,151
487,721,151
B. Representasi
95,703,851
-
B. Listrik & air
229,261,850
229,261,850
B. Asuransi
684,997,294
684,997,294
B. Penagihan & extra discount
758,940,632
758,940,632
Asuransi tenaga kerja PBB
Royalti
Perawatan bangunan kantor Perawatan kend. Sedan &
1,122,874,196 249,009,544
95,703,851
1,122,874,196 249,009,544
75,420,807
75,420,807
34,460,250
34,460,250
104,539,700
52,269,650
67
motor
52,269,850
Perawatan kendaraan (truck) Perawatan perabot & alat-alat
279,124,237
279,124,237
83,709,350
83,709,350
B. Perjalanan dinas
452,902,599
452,902,599
2,333,121,775
2,171,521,775
161,600,000
B. Pengangkutan keluar
693,663,316
641,147,516
52,515,800
Freight & b. ekspedisi ekspor B. Ekspor Iain-Iain
589,102,461
589,102,461 30,009,373
B. iklan & promosi
Penyusutan bangunan kantor Penyusutan rumah instansi Penyusutan kendaraan kantor
30,009,373 77,316,625
77,316,625
251,650
251,650
31,653,479
15,826,739
Penyusutan kendaraan truck Penyusutan perabot & alat-
191,561,442
191,561,442
alat
375,017,080
375,017,080
B. Umum kantor
119,790,285
B. Sewa
15,826,740
119,790,285
62,550,000
62,550,000
Total
24,830,676,353
22,588,644,771
Laba kotor
27,579,742,497
30,830,514,229
(21,766,787,814)
(21,766,787,814)
733,731,081
733,731,081
Pendapatan & biaya Iain-Iain Bunga bank
Selisih kurs & pembulatan B. Iain-Iain
Keuntungan penjualan aktiva tetap
Pendapatan Iain-Iain Total
Laba sebelum pajak
(126,306,076)
126,306,076
1,183,955,926 646,500
1,183,955,926
(19,974,760,383)
(19,848,454,307)
646,500
7,604,982,114
Penyeswuaian fiskal positif
2,293,126,397
Laba fiskal
9,898,108,511
2,951,932,553
10,982,059,922 3,277,117,976
Laba tahun berjalan
6.946.982.114
7,704,941,946
Kredit pajak
2,878,389,156
2,951,932,400
73,543,397
325,185,576
Taksiran PPh terhutang
PPh yg kurang dibayar
68
Sumber : diolah dari data hasil pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Penjaringan
Berdasarkan tabel diatas, perusahaan memberikan sejumlah tunjangan
PPh Pasal 21 kepada karyawannya. Tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 385.000.900,- oleh perusahaan dapat dibiayakan. Berdasarkan data diatas cash
out
perusahaan
untuk
biaya
umum
dan
penjualan
sebesar
Rp. 24.830.676.353,-, sedangkan biaya yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan/biaya fiskal sebesar Rp. 22.588.644.771,-. Terdapat
perbedaan angka pada biaya menurut wajib pajak dan laba fiskal, hal ini terjadi karena adanya beberapa koreksi positif pada beberapa pos biaya sebesar Rp. 2.242.031.582,-. Laba fiskal sebesar Rp. 10.982.059.922,-, PPh yang terhutang
dengan adanya tunjangan pajak dari perusahaan sebesar
Rp. 3.277.117.976,- sehingga laba setelah pajak adalah Rp. 7.704.941.946,-. Disamping
berpengaruh
pada
laba/rugi
perusahaan,
kebijakan
perusahaan dalam menetapkan metode penghitungan PPh Pasal 21 juga
berpengaruh pada besar kecilnya penghasilan yang diterima oleh karyawan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel perhitungan penerimaan karyawan dari masing-masing metode penghitungan PPh Pasal 21.
69
Tabel 5
Perhitungan Penerimaan Karyawan & Pengeluaran Perusahaan Keterangan
Metode Gross Ud
Ditanggung Karvawan
Ditangauna Perusahaan
Gaji
Rp
Rp
PPh Pasal 21
13,834,878,024
Rp
385,000,900
Rp
13,834,878,024
Rp
Diterima karyawan
385,000,900
Rp
13,834,878,024
Biaya fiskal Cash out
13,449,877,124
Rp
14,219,878,924
Rp Rp
Rp Rp
13,834,878,024
Rp
13,834,878,024
perusahaan
Rp
14,219,878,924
Rp__
13,834,878,024
_RE
14,219,878,924
13,834,878,024
13,834,878,024
385,000,900
Pada waktu membayarkan gaji kepada karyawan akan dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut: Metode Gross Up No
Perkiraan
1
Biaya gaji
Ref
Debet
Kxedit
13.834.878.024
Tunjangan PPh Pasal 21
385.000.900
Kas
14.219.878.924
Ditanggung Karyawan No
Perkiraan
1
Biaya gaji
Ref
Debet
Kredit
13.834.878.024 Kas
13.834.878.024
Ditanggung Perusahaan No
Perkiraan
1
Biaya gaji
Ref
Debet
Kredit
13.834.878.024
PPh Pasal 21 Kas
385.000.900 14.219.878.924
Dengan membandingkan ketiga metode penghitungan diatas, dilihat dari
kepentingan karyawan maka dengan menggunakan metode gross up dan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan sama-sama menguntungkan karyawan, dengan asumsi besarnya tunjangan pada metode gross up sama besarnya dengan PPh
70
Pasal 21 yang ditanggung perusahaan. Apabila perusahaan tidak menaggung PPh atas penghasilan karyawan dan juga tidak memberikan tunjangan PPh atas
penghasilan karyawan, otomatis penghasilan karyawan berkurang dengan adanya pemotongan PPh atas penghasilan mereka oleh perusahaan.
Biaya yang dikeluarkan perusahaan yang tidak memberikan tunjangan atau menanggung PPh atas penghasilan karyawannya tentunya Iebih kecil bila
dibandingkan pada perusahaan yang menanggung PPh atas penghasilan karyawannya, yang pada akhhirnya akan mempengaruhi pada laba perusahaan. Lain halnya perusahaan yang menetapkan kebijakan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, pada penggunaan kedua metode tersebut cash out perusahaan sama besamya apabila besamya tunjangan sama besamya dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan. Bedanya, pada
penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, pengeluaran perusahaan untuk keperluan tersebut tidak dapat dibiayakan, sehingga total biaya Iebih kecil
dibandingkan total biaya pada penghitungan PPh Pasal 21 dengan gross up, Iebih lanjut hal ini berpengaruh pada besamya laba fiskal dimana laba fiskal dengan menggunakan metode gross up Iebih besar dibandingkan dengan menggunakan
metode PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan. hal ini terjadi karena adanya koreksi positif pada pengeluaran tersebut.
