BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyajian dan Analisis Data 1.
Informasi Umum PT. Istech Resources Asia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Manajemen untuk perusahaan minyak dan gas bumi, yang memiliki kontrak kerja sama dengan beberapa perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Salah satunya adalah kontrak kerja sama antara PT. Istech Resources Asia dengan Santos (Sampang) pty, Ltd yang ditangani oleh perusahaan pada tahun 2009 untuk penyediaan tenaga kerja. Dari data yang diperoleh tenaga kerja yang ditangani untuk proyek Santos (Sampang) pty, Ltd berjumlah 19 orang yang seluruhnya adalah warga negara Indonesia sehingga dari penghasilannya terutang pajak penghasilan pasal 21. PT. Istech Resources Asia didalam menjalankan proyek dengan Santos (Sampang) pty, Ltd juga mengunakan jasa pihak ketiga (subkontraktor). Jasa yang digunakan berupa Trainning, Inspection dan Project Consultant Services. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan, kegiatan penyerahan jasa dari pihak ketiga akan dikenakan pajak penghasilan pasal 23. PT. Istech Resources Asia sebagai pengguna jasa berkewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak penghasilan pasal 23 terhadap jasa yang diberikan oleh subkontraktor. Berdasarkan data subkontraktor yang dimiliki oleh perusahaan dapat diketahui selama tahun 2009 PT. Istech Resources Asia memiliki kerja
55
sama dengan 4 subkontraktor jasa untuk proyek Santos (Sampang) pty, Ltd. Nilai invoice menggunakan mata uang US Dollar, tetapi untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 23 nilai invoice akan dikonverasi kedalam Rupiah menggunakan kurs pajak pada saat invoice diterbitkan.
2. Laporan Laba Perusahaan Untuk Proyek Santos (Sampang) Pty, Ltd Laporan laba perusahaan tahun 2009 proyek Santos (Sampang) pty, ltd juga digunakan sebagai informasi untuk penelitian. Laporan keuangan disusun oleh perusahaan dengan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dari laporan laba rugi perusahaan dapat dilihat unsur – unsur akuntansi apa sajakah yang dipakai oleh perusahaan dalam rangka memperoleh laba bersih perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Dalam hal ini unsur – unsur akuntansi yang dimaksud adalah unsur pendapatan dan unsur biaya yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Berikut laporan laba perusahaan tahun 2009 untuk proyek Santos (Sampang) pty, Ltd dapat diketahui dalam tabel dibawah ini.
56
Tabel 4.1 LABA PERUSAHAAN PROYEK SANTOS (SAMPANG) Pty, Ltd Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 (Dalam Rupiah) Laba Perusahaan Tahun 2009 Proyek Santos (Sampang) Pty, Ltd Pendapatan Beban Operasional Gaji Karyawan Santos 19.914.809.965 Tunjangan PPh pasal 21 6.402.802.682 Asuransi dan Peralatan Keamanan 139.858.335 Biaya Trainning,Inspection,Project Control 1.873.215.174 Biaya Perjalanan Dinas 258.647.780 Total Beban Operasional Laba Bruto Beban Umum dan Administrasi Gaji dan Tunjangan Administrasi Kantor Dokumen Tender dan Jaminan Administrasi Bank Depresiasi Total Beban Umum Dan Administrasi Laba Bersih Sebelum Pajak Sumber : Laporan Laba Rugi PT. Istech Resources Asia
30.477.422.250
28.589.333.936 1.888.088.314 208.437.913 275.853.465 214.133.947 52.691.958 33.981.691 785.098.975 1.102.989.339
Berdasarkan laporan laba perusahaan diatas, berikut penjelasannya : a. Pendapatan Tahun 2009, perusahaan mencatat pendapatan untuk proyek Santos (Sampang) Pty, Ltd sebesar Rp. 30.477.422.250,-. Metode pencatatan perusahaan adalah metode akrual, dimana perusahaan mengakui pendapatan pada saat kontak kerja sama ditandatangani. b. Beban Operasional Selama tahun 2009 perusahaan melakukan pembukuan terhadap beban operasional
yang
berhubungan
Rp. 28.589.333.936,- terdiri dari :
57
dengan
proyek
Santos
sebesar
1) Biaya gaji karyawan untuk proyek Santos yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp. 19.914.809.965,-. Biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan tenaga kerja proyek meliputi pengeluaran : a). Biaya gaji Rp. 17.894.100.203,b). Tunjangan hari raya Rp. 1.261.999.914,c). Jamsostek Rp. 758.709.849,-. 2) Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tunjangan pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikeluarkan oleh perusahaan
sebesar
Rp.
6.402.802.682,-.
Dalam
melakukan
perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan proyek Santos, perusahaan melakukan metode gross up dimana karyawan diberikan tunjangan pajak. Tujuan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan untuk memperkecil besarnya pajak penghasilan badan karena sesuai dengan undang-undang perpajakan tunjangan pajak dapat dibebankan sebagai biaya sehingga laba perusahaan menjadi lebih kecil dan pajak penghasilan badan menjadi lebih kecil. 3) Asuransi dan peralatan keamanan Perusahaan juga memberikan asuransi terhadap karyawan proyek santos sebesar Rp. 119.858.335,- dan peralatan keamanan sebesar Rp. 20.000.000,- yang digunakan untuk alat pengaman bagi karyawan proyek Santos.
58
4) Biaya Trainning, Inspection dan Project Control. Biaya ini berhubungan dengan pihak ketiga (subkontraktor) dalam hal pemberian Training, Inspection dan Project Control. Perusahaan melakukan
pencatatan
untuk
biaya
tersebut
sebesar
Rp. 1.873.215.174,-. Biaya terdiri dari : a). Biaya Trainning sebesar Rp. 267.095.040,b). Biaya Inspection sebesar Rp. 1.560.385.134,- dan c). Biaya Project Control sebesar Rp. 45.735.000,-. Menurut undang-undang perpajakan, subkontraktor dikenakan pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa dari pihak ketiga. Perhitungan pajak penghasilan yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross dimana pajak penghasilan pasal 23 langsung dipotong dari nilai invoice sehingga pembayaran yang diterima oleh subkontraktor sebesar nilai invoice setelah dikurangkan oleh Pajak penghasilan pasal 23. Dalam hal ini subkontraktor bersedia dilakukan pemotongan dari nilai invoice, apabila subkontraktor tidak bersedia dilakukan pemotongan maka perusahaan dapat melakukan pemotongan dengan menggunakan metode gross up atau metode net basis. 5) Biaya Perjalanan Dinas Dalam melakukan kegiatan untuk proyek Santos, terkadang karyawan proyek Santos harus melakukan perjalan dinas ke luar kota
59
sehubungan dengan kelancaran kegiatan. Oleh karena itu perusahaan mengeluarkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 258.647.780,-. c. Beban Umum dan Administrasi 1) Gaji dan tunjangan sebesar Rp. 208.437.913,- merupakan beban untuk SDM yang berhubungan dengan proyek Santos. 2) Administrasi Kantor sebesar Rp. 275.853.465,-. 3) Dokumen Tender dan Jaminan sebesar Rp. 214.133.947,-. 4) Administrasi Bank sebesar Rp. 52.691.958,5) Depresiasi sebesar Rp. 33.981.691,-
B. Analisa dan Pembahasan Setelah melakukan pengamatan atas kegiatan operasi PT. Istech Resources Asia untuk proyek Santos (Sampang) Pty, Ltd melalui laporan keuangan perusahaan tahun 2009 dapat diketahui perusahaan sudah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross up dimana karyawan proyek Santos diberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dengan metode gross dimana perusahaan memotong pajak penghasilan pasal 23 dari nilai invoice dalam hal ini subkontraktor bersedia dipotong dari pembayaran nilai invoice. Hal ini dilakukan perusahaan untuk memperkecil laba perusahaan karena tunjangan pajak dapat dibebankan sebagai pengurang pendapatan sehingga penghasilan kena pajak lebih kecil sekaligus pajak terutang juga lebih kecil.
60
Hanya saja peneliti mencoba melakukan analisa penerapan metode gross up dan metode net basis untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan 23 yang akan berdampak terhadap pajak penghasilan badan yang nantinya dapat diketahui metode mana yang dapat menghemat pajak perusahan.
1. Analisa penerapan Metode Gross Up untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 Kontrak kerja sama PT. Istech Resources Asia dengan Santos (Sampang) Pty. Ltd dalam hal penyediaan tenaga kerja untuk perhitungan pajak penghasilan karyawannya menggunakan metode gross up dimana karyawan diberikan tunjangan pajak penghasilan 21 dan menambah penghasilan bagi karyawan sehingga pajak penghasilan yang telah dibayarkan dapat dijadikan pengurang (Deductible Expenses).
Dengan menggunakan
metode gross up maka jumlah pajak terutang untuk pajak penghasilan 21 akan lebih besar dibandingkan dengan metode net basis. Adapun rincian beban gaji dan pajak penghasilan yang terutang adalah sebagai berikut :
61
Tabel 4.2 Pajak Penghasilan dengan Metode Gross Up No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nama Karyawan Agustine Supriyadi Arief Hendratmadi Hercules Sitanggang Muhammad Machmud Nurcholis Prima Hidayanti Ririn S Hidayat Nur Endro Buwono Rachmantari Adi Wahono Hery Suhendra Trinaryanto Nasib Hadibroto Puji Sulistyono Darsani Imaduddin Zainal Abidin Dionysisu Irianto Agus Mulyono Total
Status K/2 K/2 K/3 K/3 K/2 TK/0 TK/0 K/1 K/3 K/2 K/2 K/2 K/3 K/1 K/1 K/0 K/2 K/1 K/2
Penghasilan Bruto (Rupiah) Rp 1.309.368.831 Rp 2.464.364.844 Rp 2.245.541.543 Rp 1.220.848.115 Rp 1.199.740.735 Rp 1.143.451.233 Rp 1.199.681.760 Rp 2.239.500.236 Rp 823.658.946 Rp 1.089.806.057 Rp 1.775.271.284 Rp 598.040.145 Rp 1.217.476.871 Rp 1.238.932.069 Rp 1.060.668.393 Rp 855.799.104 Rp 789.908.695 Rp 2.311.615.895 Rp 871.856.184 Rp 25.655.530.941
Pajak Penghasilan Setahun (Rupiah) Rp 324.503.396 Rp 666.673.681 Rp 601.485.511 Rp 297.948.049 Rp 292.257.789 Rp 276.698.254 Rp 293.388.408 Rp 600.557.675 Rp 180.327.158 Rp 260.068.607 Rp 462.841.544 Rp 114.107.757 Rp 297.105.716 Rp 304.248.864 Rp 251.669.819 Rp 191.223.857 Rp 170.781.446 Rp 621.889.305 Rp 195.025.846 Rp 6.402.802.682
Sumber : PT. Istech Resources Asia
Dari data yang diatas dapat dilihat penghasilan bruto karyawan proyek Santos selama setahun sebesar Rp. 25.655.530.941,- dan besarnya pajak penghasilan pasal 21 untuk proyek Santos (Sampang) Pty, Ltd. dengan menggunakan metode gross up sebesar Rp. 6.402.802.682,-. Jumlah pajak terutang PPh 21 tersebut merupakan tunjangan PPh 21 yang diberikan perusahaan untuk karyawan Santos. Salah satu contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross up dapat dilihat dibawah ini :
62
Dapat di lihat di tabel data karyawan no. 1 berstatus K/2 Gaji Setahun
Rp. 927.875.507,-
Jamsostek
Rp. 5.010.528,-
THR
Rp. 51.979.400,-
Penghasilan Bruto
Rp. 984.865.435,-
Pengurang : Biaya Jabatan
Rp. 6.000.000,-
JHT
Rp. 18.557.510
Rp. 24.557.510, (-)
Penghasilan Neto Setahun
Rp. 960.307.925,-
PTKP: Wajib Pajak Sendiri
Rp. 15.840.000,-
Tambahan WP Kawin
Rp. 1.320.000,-
Tambahan 2 Anak
Rp. 2.640.000,-
Penghasilan Kena Pajak Setahun
Rp. 19.800.000,- (-) Rp. 940.507.925,-
Dari perhitungan diatas di dapat PKP sebesar Rp. 940.507.925,- yang akan di gross up untuk mendapatkan tunjangan pajak. Besarnya PKP sudah termasuk kedalan lapisan ke IV maka perhitungannya :
Tunjangan Pajak = (Rp. 940.507.925 x 30%) – Rp. 55.000.000,70% = Rp. 324.503.396,-
63
Jadi tunjangan pajak dalam menentukan PPh Pasal 21 terutang adalah : Gaji Setahun
Rp. 927.875.507,-
Tunjangan PPh 21
Rp. 324.503.396,-
Jamsostek
Rp. 5.010.528,-
THR
Rp. 51.979.400,-
Penghasilan Bruto
Rp. 1.309.368.831,-
Pengurang : Biaya Jabatan
Rp. 6.000.000,-
JHT
Rp. 18.557.510
Penghasilan Neto Setahun
Rp. 24.557.510,- (-) Rp. 1.284.811.321,-
PTKP: Wajib Pajak Sendiri
Rp. 15.840.000,-
Tambahan WP Kawin
Rp. 1.320.000,-
Tambahan 2 Anak
Rp. 2.640.000,-
Penghasilan Kena Pajak Setahun
Rp. 19.800.000,- (-) Rp. 1.265.011.321,-
PPh Pasal 21 yang terutang selama setahun : 5% x Rp. 50.000.000,- =
Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 200.000.000,- =
Rp. 30.000.000,-
25% x Rp. 250.000.000,- =
Rp. 62.500.000,-
30% x Rp. 765.011.321,- =
Rp. 229.503.396 Rp. 324.503.396,-
Dari perhitungan diatas dapat dilihat besarnya tunjangan pajak dan besarnya pajak terutang PPh pasal 21 adalah sama yaitu sebesar Rp. 324.503.396,-.
64
2. Analisa penerapan Metode Gross Up untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 Untuk proyek Santos (Sampang) pty, Ltd, seperti yang telah diketahui dalam melakukan pemotongan terhadap subkontraktor biasanya perusahaan menggunakan metode gross dimana pajak penghasilan pasal 23 dipotong langsung dari nilai invoice. Nilai yang dibayarkan kepada subkontraktor tidak sama dengan yang tertera dengan invoice melainkan lebih kecil dari nilai yang tertera di invoice, hal ini dikarenakan nilai invoice dipotong langsung pajak penghasilan pasal 23. Peneliti mencoba melakukan pemotongan dengan menggunakan metode gross up sehingga pajak penghasilan pasal 23 dapat dijadikan sebagai pengurang laba perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Berikut data pajak penghasilan pasal 23 dengan menggunakan metode gross up. Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Proyek Santos (menggunakan metode gross up )
No 1 2 3 4
Nama Subkontraktor PT. Wide & Pin PT. Wide & Pin PT. Wide & Pin PT. PCI INDONESIA TOTAL
Periode Total Invoice in IDR January January February May
Gross Up
Rp 22,251,000 Rp 22,705,102 Rp 1,560,385,134 Rp 1,592,229,729 Rp 23,484,000 Rp 23,963,265 Rp 267,095,040 Rp 272,545,959 Rp 1,873,215,174 Rp 1,911,444,055
Tarif PPh 23 2% 2% 2% 2%
PPh 23 Rp Rp Rp Rp Rp
454,102 31,844,595 479,265 5,450,919 38,228,881
Sumber : Data Diolah Penulis
Pajak penghasilan pasal 23 dengan menggunakan metode gross up lebih besar dibandingkan dengan metode net basis. Pajak penghasilan pasal 23 yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 38.228.881, karena nilai invoice ditambah dengan tunjangan pajak akan tetapi pajak penghasilan pasal 23 dengan metode gross up dapat dibiayakan sehingga laba perusahaan menjadi lebih kecil dan pajak penghasilan badan juga lebih kecil. Salah satu contoh
65
perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dengan menggunakan metode gross up dapat dilihat dibawah ini : Untuk pehitungan subkontraktor no. 1 dari data diatas : Nilai Invoice = Rp. 22.251.000,Tunjangan Pajak = Rp. 22.251.000,- x 100/98 = Rp. 22.705.102,PPh pasal 23 Terutang = Rp. 22.705.102,- x 2% = Rp. 454.102,-
3. Dampak penerapan Metode Gross Up Terhadap PPh Badan Perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan metode gross up yang telah dilakukan diatas dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan metode gross up dapat dibebankan sebagai pengurang laba perusahaan atau disebut tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan sehingga laba perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan metode net basis. Berikut ini data laba perusahaan tahun 2009 proyek Santos (Sampang) pty, Ltd dengan menggunakan metode gross up.
66
Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi Fiskal Menggunakan Metode Gross Up Keterangan Pendapatan Beban Operasional Gaji Karyawan Santos Tunjangan Pajak Penghasilan 21 Biaya Trainning,Inspection,Project Control Asuransi dan Peralatan Keamanan Biaya Perjalanan Dinas Total Beban Operasional Laba Bruto Beban Umum dan Administrasi Gaji dan Tunjangan Administrasi Kantor Dokumen Tender dan Jaminan Administrasi Bank Depresiasi Total Beban Umum Dan Administrasi Laba (Rugi) Operasi Laba Bersih Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Badan (28%) Laba Bersih Setelah Pajak Sumber : Data diolah penulis
Laba Perusahaan Proyek Santos (Sampang) Pty, Ltd Rp 30.477.422.250 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
19.914.809.965 6.402.802.682 1.911.444.055 139.858.335 258.647.780 28.627.562.817 1.849.859.433
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
208.437.913 275.853.465 214.133.947 52.691.958 33.981.691 785.098.975 1.064.760.458 1.064.760.458
Koreksi Fiskal
-
Laporan Laba Rugi Fiskal Rp 30.477.422.250 Rp 19.914.809.965 Rp 6.402.802.682 Rp 1.911.444.055 Rp 139.858.335 Rp 258.647.780 Rp 28.627.562.817 Rp 1.849.859.433 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
208.437.913 275.853.465 214.133.947 52.691.958 33.981.691 785.098.975 1.064.760.458 1.064.760.458 298.132.928 766.627.530
Dari tabel diatas dapat diketahui, perhitungan dengan menggunakan metode gross up menimbulkan perbedaan jumlah Biaya Trainning, Inspection dan Project control sebesar Rp. 1.911.444.055,- hal ini dikarenakan nilai invoice di gross up untuk mendapatkan besarnya tunjangan pajak. Berdasarkan laporan
laba
rugi
perusahaan
untuk
biaya
subkontraktor
sebesar
Rp. 1.873.215.174,-. Selisih yang terjadi dari perbedaan tersebut sebesar Rp. 38.228.881,- Besarnya selisih tersebut merupakan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan pajak yang terutang. Tunjangan pajak tidak dikoreksi fiskal karena menurut undang-undang perpajakan tunjangan pajak dapat dibiayakan (Deductible Expense). Sama halnya dengan akun tunjangan pajak
67
penghasilan pasal 21 tidak di koreksi fiskal karena menurut undang-undang perpajakan dapat dibiayakan. Menurut laporan laba rugi diatas laba bersih setelah fiskal sebesar Rp. 1.064.760.458,- dari laba fiskal tersebut didapat pajak penghasilan badan yang sebesar Rp. 298.132.928,- dan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 766.627.530,-. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perhitungan dengan menggunakan metode gross up dapat memperkecil besarnya laba dan besarnya pajak penghasilan badan yang terutang. Maka perusahaan memilih metode gross up dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk memperkecil besarnya pajak penghasilan badan yang terutang.
4. Analisa penerapan Metode Net Basis untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan proyek Santos seperti yang telah dijelaskan diatas, perusahaan menggunakan metode gross up dimana diberikannya tunjangan pajak kepada karyawan. Berbeda dari perusahaan
peneliti
mencoba
untuk
melakukan
perhitungan
dengan
menggunakan metode net basis. Dimana pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh perusahaan yang tidak dapat dikurangkan sebagai beban pengurang penghasilan bruto. Dari data yang diperoleh, perusahaan mengeluarkan beban-beban yang terkait dengan karyawan proyek Santos berupa beban gaji dan tunjangan sebesar Rp. 19.252.728.260,-. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan Metode Net Basis besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
68
Tabel 4.5 Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Net Basis No.
Nama Karyawan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Status
Agustine Supriyadi K/2 Arief Hendratmadi K/2 Hercules Sitanggang K/3 Muhammad Machmud K/3 Nurcholis K/2 Prima Hidayanti TK/0 Ririn S Hidayat TK/0 Nur Endro Buwono K/1 Rachmantari K/3 Adi Wahono K/2 Hery Suhendra K/2 Trinaryanto K/2 Nasib Hadibroto K/3 Puji Sulistyono K/1 Darsani K/1 Imaduddin K/0 Zainal Abidin K/2 Dionysisu Irianto K/1 Agus Mulyono K/2 Total Sumber : Data Diolah Penulis
Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Setahun (Rupiah) (Rupiah) Rp 984,865,435 Rp 227,152,377 Rp 1,797,691,163 Rp 466,671,577 Rp 1,644,056,032 Rp 421,039,857 Rp 922,900,066 Rp 208,563,634 Rp 907,482,947 Rp 204,580,452 Rp 866,752,980 Rp 193,688,778 Rp 906,293,352 Rp 205,371,886 Rp 1,638,942,561 Rp 420,390,372 Rp 643,331,788 Rp 126,229,011 Rp 829,737,450 Rp 182,048,025 Rp 1,312,429,740 Rp 323,989,081 Rp 483,932,388 Rp 82,396,192 Rp 920,371,155 Rp 207,974,001 Rp 934,683,205 Rp 212,974,205 Rp 808,998,574 Rp 176,168,873 Rp 664,575,246 Rp 133,856,700 Rp 619,127,249 Rp 119,547,012 Rp 1,689,726,590 Rp 435,322,514 Rp 676,830,339 Rp 136,518,092 Rp 19,252,728,260 Rp 4,484,482,639
Dari data diatas dapat diketahui besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp. 4.484.482.639,- yang merupakan Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan atas penghasilan yang diterima oleh seluruh karyawan. Besarnya jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang perhitungannya menggunakan metode net basis lebih kecil dibandingkan dengan metode gross up. Penjelasan secara rinci mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode net basis dapat dilihat pada lampiran. Salah satu contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode net basis dapat dilihat dibawah ini :
69
Contoh perhitungan menggunakan data No. 1 berstatus K/2 Gaji Setahun
Rp. 927.875.507,-
Jamsostek
Rp. 5.010.528,-
THR
Rp. 51.979.400,-
Penghasilan Bruto
Rp. 984.865.435,-
Pengurang : Biaya Jabatan
Rp. 6.000.000,-
JHT
Rp. 18.557.510
Rp.
24.557.510,-
(-) Penghasilan Neto Setahun
Rp. 960.307.925,-
PTKP: Wajib Pajak Sendiri
Rp. 15.840.000,-
Tambahan WP Kawin
Rp. 1.320.000,-
Tambahan 2 Anak
Rp. 2.640.000,-
Rp.
19.800.000,-
(-) Penghasilan Kena Pajak Setahun
Rp. 940.507.925,-
PPh Pasal 21 yang terutang selama setahun : 5% x Rp. 50.000.000,- =
Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 200.000.000,- =
Rp. 30.000.000,-
25% x Rp. 250.000.000,- =
Rp. 62.500.000,-
30% x Rp. 440.507.925,- =
Rp. 132.152.377,Rp. 227.152.377,-
70
Dari perhitungan diatas dapat dilihat besarnya pajak terutang PPh pasal 21 adalah sebesar Rp. 227.152.377,-. Jumlah pajak terutang dengan metode net basis lebih kecil dari metode gross up.
5. Analisa penerapan Metode Net Basis untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 Peneliti mencoba melakukan perhitungan dengan menggunakan metode net basis. Menurut data yang diterima oleh peneliti, selama tahun 2009 untuk proyek Santos terdapat 4 subkontraktor yang bekerja sama dengan perusahaan,
maka perhitungan
pajak penghasilan
pasal 23 dengan
menggunakan metode net basis sebagai berikut : Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Proyek Santos (menggunakan metode net basis ) No 1 2 3 4
Nama Subkontraktor PT. Wide & Pin PT. Wide & Pin PT. Wide & Pin PT. PCI INDONESIA TOTAL
Periode January January February May
Total Invoice in IDR Tarif PPh 23 Rp 22.251.000 2% Rp 1.560.385.134 2% Rp 23.484.000 2% Rp 267.095.040 2% Rp 1.873.215.174
PPh 23 Rp 445.020 Rp 31.207.703 Rp 469.680 Rp 5.341.901 Rp 37.464.303
Sumber : Data Diolah Penulis
Total Pajak penghasilan pasal 23 yang harus ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 37.464.303. Seperti yang telah dijelaskan diatas besarnya pajak penghasilan pasal 23 dengan metode net basis akan lebih kecil dari metode gross up karena metode net basis pajaknya ditanggung oleh perusahaan bukan berupa tunjangan pajak. Dengan menggunakan metode net basis subkontraktor tidak dikenakan pemotongan dari nilai invoice melainkan pajak penghasilan pasal 23 ditanggung oleh perusahaan sehingga
71
total yang dibayarkan kepada subkontraktor sesuai dengan nilai invoice. Akan tetapi penggunaan metode net basis untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 23 tidak pernah dilakukan oleh perusahaan. Salah satu perhitungannya sebagai berikut : Nilai Invoice
= Rp. 22.251.000,- x 2% (Tarif PPh Ps. 23) = Rp. 445.020,-
Besarnya PPh Pasal 23 yang terutang adalah sebesar Rp. 445.020,-. Besarnya pajak penghasilan pasal 23 tersebut merupakan pajak yang ditanggung oleh perusahaan.
6. Dampak penerapan Metode Net Basis Terhadap PPh Badan Perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan metode net basis yang telah dilakukan diatas dapat mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan metode net basis tidak dapat dibebankan sebagai pengurang laba perusahaan atau disebut pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Berikut ini data laba perusahaan tahun 2009 proyek Santos (Sampang) pty, Ltd dengan menggunakan metode net basis setelah dikoreksi fiskal.
72
Tabel 4.7 : Laporan Laba Rugi Fiskal Menggunakan Metode Net Basis Keterangan Pendapatan Beban Operasional Gaji Karyawan Santos Pajak Penghasilan 21 Biaya Trainning,Inspection,Project Control Asuransi dan Peralatan Keamanan Biaya Perjalanan Dinas Total Beban Operasional Laba Bruto Beban Umum dan Administrasi Gaji dan Tunjangan Administrasi Kantor Dokumen Tender dan Jaminan Administrasi Bank Depresiasi Total Beban Umum Dan Administrasi Laba (Rugi) Operasi Laba Bersih Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Badan (28%) Laba Bersih Setelah Pajak Sumber : Data diolah penulis
Dari
tabel
diatas
Laba Perusahaan Proyek Santos (Sampang) Pty, Ltd Rp 30.477.422.250 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
dapat
Koreksi Fiskal
19.914.809.965 4.484.482.639 Rp 4.484.482.639 1.910.679.477 Rp 37.464.303 139.858.335 258.647.780 26.708.478.196 3.768.944.054 208.437.913 275.853.465 214.133.947 52.691.958 33.981.691 785.098.975 2.983.845.078 2.983.845.078
diketahui,
Laporan Laba Rugi Fiskal Rp 30.477.422.250 Rp 19.914.809.965 Rp Rp 1.873.215.174 Rp 139.858.335 Rp 258.647.780 Rp 22.186.531.254 Rp 8.290.890.996 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
perhitungan
dengan
menggunakan metode net basis enimbulkan perbedaan jumlah Biaya Trainning, Inspection dan Project control sebesar Rp. 1.910.679.477,hal ini dikarenakan nilai invoice ditambahkan dengan besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang terutang. Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan untuk biaya subkontraktor sebesar Rp. 1.873.215.174,-. Selisih yang terjadi dari perbedaan tersebut sebesar Rp. 37.464.303,-. Besarnya selisih tersebut merupakan pajak penghasilan pasal 23 yang ditanggung oleh perusahaan. Pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut dikoreksi fiskal karena menurut undang-undang perpajakan pajak yang ditanggung tidak dapat dibiayakan (Non Deductible Expense) atau menjadi pengurang laba perusahaan. Akun pajak
73
208.437.913 275.853.465 214.133.947 52.691.958 33.981.691 785.098.975 7.505.792.020 7.505.792.020 2.101.621.766 5.404.170.255
penghasilan pasal 21 juga di koreksi fiskal sebesar Rp. 4.484.482.639,karena menurut undang-undang perpajakan tidak dapat dibiayakan (Non Deductible Expenses). Karena besarnya pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang ditanggung oleh perusahaan yang menurut perpajakan merupakan kenikmatan yang diterima oleh karyawan sehingga tidak dapat dibiayakan. Menurut laporan laba rugi diatas pajak penghasilan badan yang didapat sebesar Rp. 2.101.621.766,-. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perhitungan dengan menggunakan metode net basis laba perusahaan menurut pajak adalah sebesar Rp. 7.505.792.021 lebih besar dibandingkan dengan laba fiskal menggunakan metode gross up. Hal ini disebabkan karena terdapat koreksi fiskal terhadap beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp. 4.484.482.639,- dan beban pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp. 37.464.303,-. Oleh karena itu perusahaan tidak memilih metode net basis sebagai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23 karena laba yang dihasilkan dengan metode net basis lebih besar.
7. Perbandingan Pajak Penghasilan Metode Gross Up dan Metode Net Basis Dari perhitungan diatas dapat dilakukan perbandingan besarnya pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan metode gross up dan metode net basis. Berikut perbandingan pajak penghasilan antara metode gross up dan metode net basis.
74
a. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan 23 Tabel 4.8Perbandingan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 (Dalam Rupiah) Keterangan
Metode Gross Up
Metode Net Basis
Pajak Penghasilan Ps. 21
6,402,802,682
4,484,482,639
Pajak Penghasilan Ps. 23 Total
38,228,881 6,441,031,563
37,464,303 4,521,946,942
Sumber : Data Diolah Penulis
Dari tabel diatas pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23 dengan menggunakan metode net basis lebih kecil dibandingkan metode gross up. Pajak penghasilan pasal 21 dengan metode net basis sebesar
Rp.
4.484.482.639,-
dan
metode
gross
up
sebesar
Rp. 6.402.802.682,- dan Pajak penghasilan pasal 23 dengan menggunakan metode net basis sebesar Rp. 37.464.303 dan metode gross up sebesar Rp. 38.228.881. b. Pajak Penghasilan Badan Tabel 4.9 Perbandingan PPh Badan (Dalam Rupiah) Keterangan
Metode Gross Up
Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh Badan (28%)
1,064,760,458 298,132,928
Metode Net Basis 7,505,792,021 2,101,621,766
Sumber : Data Diolah Penulis
Pajak penghasilan badan dengan menggunakan metode gross up lebih kecil dibandingkan metode net basis. Hal ini dikarenakan besarnya pajak penghasilan untuk pasal 21 dan 23 dapat dibiayakan sehingga laba
75
perusahaan menjadi lebih kecil sedangkan dengan menggunakan metode net basis besarnya pajak yang ditanggung perusahaan di koreksi positif sehingga laba perusahaan menjadi lebih besar. Dapat dilihat pada tabel perbandingan laba perusahaan dengan menggunakan metode net basis sebesar Rp. 7.505.792.021,- sangat signifikan dengan laba perusahaan dengan menggunakan metode gross up sebesar Rp. 1.064.760.458,-. Pajak penghasilan pasal 21 dengan metode net basis sebesar Rp. 4.484.482.639,dan Pajak penghasilan pasal 23 dengan menggunakan metode net basis sebesar Rp. 37.464.303,- dikoreksi positif dari laba perusahaan sehingga laba perusahaan menjadi lebih besar sedangkan Pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up sebesar Rp. 6.402.802.682,- dan pajak penghasilan pasal 23 dengan metode gross up sebesar Rp. 38.228.881,dapat dijadikan pengurang laba sehingga laba perusahaan menjadi lebih kecil. Maka pajak penghasilan badan dengan menggunakan metode net basis adalah sebesar Rp. 2.101.621.255,- dan pajak penghasilan badan dengan menggunakan metode gross up sebesar Rp. 298.132.928,-.
8. Penghematan Pajak Untuk dapat mengetahui besarnya penghematan pajak yang terutang dari penerapan metode net basis dan metode gross up yang telah dilakukan perhitungan untuk kedua metode tersebut, berikut ini tabel perbandingan besarnya penghematan pajak terutang :
76
Tabel 4.10 Penghematan Pajak Terutang (Dalam Rupiah) Keterangan PPh 21 Terutang PPh 23 Terutang PPh Badan Terutang Total
PPh terutang dengan Metode Net Basis 4,484,482,639 37,464,303 2,101,621,766 6,623,568,708
PPh terutang dengan Metode Gross Up 6,402,802,682 38,228,881 298,132,928 6,739,164,491
Selisih PPh Terutang (1,918,320,043) (764,578) 1,803,488,838 (115,595,783)
Sumber : Data Diolah Penulis
Dari tabel diatas maka dapat diartikan bahwa besarnya PPh terutang dengan metode net basis untuk proyek Santos lebih kecil dibandingkan dengan metode gross up. Besarnya PPh terutang dengan metode net basis sebesar Rp. 6.623.568.708 dan Besarnya PPh terutang dengan metode gross up sebesar Rp. 6.739.164.491,-. Menurut peneliti untuk proyek Santos (Sampang) Pty, Ltd perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode net basis yang lebih efisien dibandingkan metode gross up karena dari data yang diatas dapat dilihat dengan metode net
basis dapat
menghemat
pajak
sebesar
Rp. 115.595.783,-. Dalam kontrak kerja sama PT. Istech Resources Asia dengan proyek Santos (Sampang) Pty, Ltd lebih menguntungkan bagi perusahaan dengan menggunakan metode net basis, dari analisa yang penulis lakukan hal ini terjadi dikarenakan Tarif PPh Badan untuk Tahun 2009 adalah 28% sehingga besarnya tarif tersebut dapat berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan dengan metode gross up. Apabila penghasilan kena pajak pasal 21 masih dalam Lapisan I dengan tarif 5%, lapisan II dengan tarif 10% dan lapisan III dengan tarif 25% maka metode gross up lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode net basis namun lain halnya jika penghasilan kena pajak sudah termasuk dalam lapisan IV yaitu 30% maka perhitungan
77
pajak penghasilan pasal 21 dengan metode net basis lebih baik dibandingkan dengan metode gross up. Untuk kasus diatas, penulis lebih menyarankan untuk menggunakan metode net basis karena dapat kita lihat rata-rata jumlah gaji dalam setahun untuk karyawan proyek santos masuk kedalam lapisan IV yaitu lebih dari Rp. 500.000.000,- dalam setahun. Dengan menggunakan metode net basis mengharuskan perusahaan membayarkan pajak penghasilan terutang lebih kecil dibandingkan dengan metode gross up.
78
