33
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Peranan
Akuntansi
Pertanggungjawaban
dalam
Pengelolaan
Keuangan Daerah 1. Anggaran Pendapatan (Penerimaan) Daerah Tahapan anggaran dalam organisasi sektor publik (khusunya pemerintah daerah) merupakan tahapan yang mempunyai arti dan peranan penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Arti penting anggaran Pemerintah Daerah (anggaran daerah) dapat dilihat dari aspekaspek berikut ini : a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah. Berdasarkan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Provinsi Jawa Barat, anggaran – anggaran pemerintah daerah sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah
34
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya 1) Denda Administrasi Peristiwa Kependudukan 2) Denda Administrasi Peristiwa Penting 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 5) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 6) Jasa giro 7) Pendapatan bunga c. Dana perimbangan 1) Bagian daerah dari penerimaan pajak penghasilan perseorangan, Pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA) 2) Dana Alokasi Umum (DAU) 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) d. Pinjaman Daerah Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber pemerintah pusat atau lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah. Pinjaman dari luar negeri dimungkinkan dilakukan oleh pemerintah daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat
35
e. Anggaran Belanja Daerah 1) Belanja Aparatur Daerah (Belanja Tidak Langsung) Bagian belanja yang meliputi : Belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal yang dialokasikan atau digunakan untukmembiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat. 2) Belanja langsung pegawai yang meliputi : Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat 3) Belanja bagi hasil atau bantuan Pengeluaran uang dengan kriteria: a) Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti yang layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan. b) Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman. c) Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi. 4) Belanja tak terduga Pengeluaran yang disediakan untuk : a) Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
36
b) Utang atau pinjaman periode sebelumnya yang belum diseleseikan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan. c) Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan. f. Belanja Modal (Pembangunan) Belanja langsung yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (Menambah aset) g. Skema unsur Anggaran Pendapatan terdiri dari : a) PAD b) PAD Lainnya c) Dana Perimbangan d) Pinjaman Daerah e) Anggaran belanja Daerah f) Belanja modal akan tetapi pada pelaksanaan anggaran pendapatan Tahun 2009 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mempunyai komposisi sebagai berikut : a) PAD sebesar Rp 63,025,000.00 b) PAD Lainnya sebesar Rp 513,1000,000.00 (berasal dari pendapatan denda administratif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007)
37
c) Dana Perimbangan Rp 0 (tidak ada alokasi dana perimbangan pada anggaran pendapatan tahun 2009. d) Pinjaman daerah Rp 0 (tidak ada pinjaman) e) Anggaran belanja daerah sebesar Rp 9,391,447,881.15 (Berasal dari Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2009) f) Belanja Modal (pembangunan) Rp 0 tidak ada alokasi penambhan belanja modal (pembangunan) untuk Tahun Anggaran Tahun 2009. 2. Anggaran Belanja (Pengeluaran) Daerah a. Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Anggaran belanja tidak langsung adalah angaran yang memenuhi pengeluaran sehari-hari (bersifat rutinitas) untuk membiayai tugas-tugas pemerintah di dalam suatu daerah yang bersifat rutin. Anggaran belenja tidak langsung dibagi menjadi beberapa kode rekening adalah sebagai berikut: 1) Belanja pegawai a) Gaji PNS b) Tunjangan keluarga c) Tunjangan jabatan d) Tunjangan Fungsional e) Tunjangan beras f) Tunjangaan pph/tunjangan khusus
38
g) Pembulatan gaji h) Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja i) Tunjangan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif dan lainnya b. Anggaran Belanja Langsung (BL) Anggaran belanja langsung adalah anggaran yang dikelola oleh sekretariat dan bidang-bidang atau kuasa pengguna anggaran yang ditetapkan oleh keputusan walikota depok tentang kuasa pengguna anggaran. Anggaran belanja langsung dibagi menjadi : 1) Belanja pegawai a) Honorarium PNS b) Honorarium non PNS 2) Belanja barang dan Jasa a) Belanja jasa kantor terdiri dari : 1. Belanja biaya telepon 2. Belanja surat kabar atau majalah 3. Belanja biaya listrik 4. Belanja biaya air b) Belanja bahan pakai habis terdiri dari : 1. Belanja alat tulis kantor 2. Belanja cetakan atau fotocopy 3. Belanja alat-alat listrik
39
4. Belanja peralatan kebersihan dan alat pembersih 5. Belanja dokumen administrasi tender 6. Belanja jasa pengumuman lelang c) Belanja bahan-bahan material terdiri dari : 1. Belanja jasa perbaikan 2. Belanja suku cadang 3. Belanja bahan-bahan bangunan d) Belanja sewa terdiri dari : 1. Belanja sewa mesin foto copy 2. Belanja sewa tempat atau tenda 3. Belanja sewa meja dan kursi 4. Belanja sewa sound system 5. Belanja sewa alat angkutan e) Belanja akomodasi 1. Belanja konsumsi 2. Belanja penginapan 3) Belanja perjalanan dinas a) Belanja perjalanan dinas dalam daerah b) Belanja perjalanan dinas luar daerah 4) Belanja pemeliharaan a) Belanja pemeliharaan gedung kantor b) Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor c) Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
40
5) Belanja modal a) Belanja modal tanah b) Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor c) Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor d) Belanja modal pengadaan computer, note book, printer, UPS atau stabiliser e) Belanja modal pengadaan mebeleir, AC, filling kabinet, kursi f) Belanja modal pengadaan visual camera Anggaran belanja langsung adalah anggaran yang memuat seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan. Anggaran daerah merupakan sebagian dari pengelolaan keuangan daerah. Dalam Negara Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja daerah bukan sekedar merupakan rencana pembiayaan saja, tetapi APBD adalah salah satu alat melaksanakan kegiatan pembangunan dan sekaligus merupakan alat untuk mengendalikan inflasi. Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dituangkan kebijakan pemerintah yang telah digariskan sehinga tampak tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan. APBD merupakan alat operasional tahunan yang perinciannya dapat dilihat dalam DPA (Daftar Pengisian Anggaran)
41
Anggaran daerah disusun oleh Walikota, dalam menyusun anggaran daerah
bahwa walikota mengunakan prinsip bahwa belanja
daerah harus disesueikan dengan kemampuan penerimaan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam era otonomi darah disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau output yang ditetapkan. B. Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan Kas 1. Penataan Keuangan Daerah (Revenue Center). Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana setrategis daerah atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah. Pemegang keuangan umum keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang : a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat keputusan otorisasi (SKO)
42
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah membayar (SPM) d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) f. Pejabat yang diberi wewenagn mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut bandahara umum daerah g. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah. h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah, dan i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD. 2. Pengguna Keuangan Daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah atau lembaga daerah bertindak sebagai pengguna anggaran bertangguang jawab atas tertib peñatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.
43
3. Pemegang Kas Disetiap perangkat daerah ditunjuk 1 (satu) pemegang kas bendahara pengeluaran yang melaksanakan tata usaha keuangan dari 1 (satu) pemegang barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah. Pemegang kas bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah jabatan non struktural atau fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya. Bendahara
pengeluaran
dinas
setiap
bulannya
menyusun
rekonsiliasi bank yang mencocokkan saldo menurut penerbitan SPM dengan saldo menurut laporan bank dan bendahara pengeluaran yang menyimpan seluruh bukti kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan lainnya. Pada perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pendapatan daerah, bendahara penerimaan dibagi menjadi pembantu bendahara penerimaan uang. Dan pada penatausahaan keuangan daerah, pemegang kas ditambah seorang pembantu pemegang kas yang bertugas menyiapkan SPP Gaji, sedangkan kepala satuan kerja melakukan pemeriksaanyang dikelola oleh pemegang kas minimal 3 bulan sekali. Jadi berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa penerimaan pendapatan daerah pemegang kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat daerah, karena ada prosedur dan bagian yang mengeluarkan uang untuk anggaran.
44
4. Penerimaan Kas Tabel 4.1 IKHTISAR PENYAMPAIAN KINERJA KEUANGAN 2.1 .
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
a. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2009 Target Anggaran : Rp.63,025,000.00 Realisasi Rp. 622,095,000.00 Terdiri dari : -
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil Rp.108,955,000.00
-
Pendapatan Asli Rp.513,100,000.00
Daerah
(PAD)
lainnya
Sumber : Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2009
a. Penatausahaan Penerimaan terdiri dari : 1) Buku Kas Umum 2) Buku Pembantu perincian Objek Penerimaan 3) Buku rekapitulasi Penerimaan Harian b. Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan mencakup : 1) Surat Ketetapan Pajak daerah (SKP-Daerah) 2) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) 3) Surat Tanda Setoran (STS) 4) Surat Tanda Bukti Pembayaran 5) Bukti Penerimaan lain yang sah
45
Berdasarkan hasil penelitian atas pertanggungjawaban dalam pencatatan penerimaan anggaran telah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah disusun oleh pemerintah daerah. C. Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Pencatatan dan Pelaporan Pengeluaran Kas . Tabel 4.2 REALISASI BELANJA TAHUN 2009 NO
JENIS BELANJA
PAGU
REALISASI
REALISASI
(Rp)
(Rp)
(%)\
1
Belanja Tidak Langsung
2,847,040,571.15
2,688,296,333.00
93,72 %
2
Belanja langsung
6,544,407,310.00
5,509,564,689.00
84,19%
Belanja Pegawai
720,855,000.00
598,595,000.00
83,04 %
Belanja Barang Jasa
4,013,887,710.00
3,347,922,689.00
83,41 %
Belanja Modal
1,809,644,400,00
1,563,047,000.00
86,37 %
TOTAL
9,391,447,881.15
8,177,861,022.00
87,08 %
Sumber : Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2009
Pengeluaran Kas mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Untuk pengeluaran kas atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan
46
oleh kepala daerah dan setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak diperoleh oleh pihak yang menagih, sedangkan setiap orang yang diberi kewenganan menandatangani atau mengesahkan
surat
bukti
yang
menjadi
dasar
pengeluaran
kas
bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari pengguna bukti.
1. Cara-cara pengeluaran APBD Untuk mengajukan
melaksankan SPP
kepada
pengeluaran pejabat
kas,
yang
penguna
melaksanakan
anggaran fungsi
pembendaharaan. a. Dokumen SPP-UP Terdiri dari : 1) Surat pengantar SPP-UP 2) Ringkasan SPP-UP 3) Rincian SPP-UP 4) Salinan SPD 5) Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD 6) Lampiran lain yang diperlukan b. Dokumen SPP-GU 1) Surat pengantar SPP-GU 2) Ringkasan SPP-GU
47
3) Rincian SPP-GU 4) Surat
pengesahan
laporan
pertanggungjawaban
bendahara
pengeluaran atas pengguna dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya 5) Salinan SPD 6) Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD Lampiran lain yang diperlukan c. Dokumen SPP-TU terdiri dari : 1) Surat pengantar SPP-TU 2) Ringkasan SPP-TU 3) Rincian SPP-TU 4) Salinan SPP 5) Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguana anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambah uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD 6) Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan Lampiran yang diperlukan
48
2. Cara-cara Pembayaran a. Pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya dengan cara SPP-LS 1) Pembayaran gaji induk 2) Gaji susulan 3) Kekurangan gaji 4) Gaji terusan 5) Uang duka atau wafat 6) SK CPNS 7) SK PNS 8) SK kenaikan pangkat 9) SK Jabatan 10) Kenaikan gaji berkala 11) Surat pelantikan 12) Surat jabatan 13) SK melaksanakan tugas 14) KP-4 15) Surat nikah 16) Akte kelahiran 17) Dll b. Pembayaran atas SPP-LS dapat dilakukan setelah pejabat menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang diperlukan antara lain : 1) Salinan SPD
49
2) Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait 3) SSP faktur pajak (PPN dan PPH) 4) Surat perjanjian kerja sama atau kontrak 5) Berita acara penyelesaian pekerjaan 6) Berita acara serah terima barang 7) Beriata acara pembayaran 8) Kwintansi bermaterai, nota faktur 9) Surat jaminan bank 10) Dokumen lain yang dipersyaratkan 11) Berita acara pemeriksaan barang 12) Foto copy dokumentasi tingkat kemajuan atau Penyelesaian pekerjaan. 13) Berita acara penerimaan barang . 14) Lain – lain yang diperlukan. c. Pengeluaran Permintaan Pembayaran mencakup: 1) Buku kas umum 2) Buku simpanan bank
50
3) Buku pajak 4) Buku panjar . 5) Buku rekapitulasi perincian obyek 6) Registrasi SPP.UP/ GU/TU/25. 3. Tata Cara Pembukuan Pertanggungjawaban. a. Penerimaan atau Pendapatan Penerimaan dan pendapatan retribusi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dibukukan menurut jenis pendapatan dan kode rekening seperti : 1) Buku kas umum 2) Buku pembantu perincian obyek penerimaan 3) Buku rekapitulasi penerimaan harian 4) Buku penerimaan lainnya yang syah b. Pengeluaran. Pengeluaran
belanja
pada
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kota Depok dibukukan menurut jenis belanja rincian kegiatan per kode rekening seperti: 1) BKU ( Buku Kas Umum )
51
2) Buku simpanan bank 3) Buku pajak 4) Buku panjar. 5) Buku rekapitulasi perincian obyek dan 6) Buku register SPP-UP/GU/TU/LS 4. Laporan Pertangungjawaban Keuangan Daerah a. Laporan Realisasi Semester Pertama . 1) Kepala SKPD
menyusun laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelakasanaan angaran yang menjadi tanggung jawab. 2) Laporan sebagaimana dimaksud disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya . 3) Laporan tersebut disiapkan oleh PPK – SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester I APBD/SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah semester I tahun anggaran berkenaan berahir. 4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester partama APBD SKP prognosis 6 bulan berikutnya kepada
52
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 hari kerja setelah semester I tahun anggaran berahir. b. Laporan Akhir Tahun Anggaran 1) Setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah : a) Laporan Realiasasi Anggaran SKPD. Skema Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun Anggaran 2009 Pendapatan dianggarkan sebesar Rp 63,025,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 622,095,000.00 Belanja dianggarkan sebesar Rp 9,391,447,881.15 dengan realisasi sebesar Rp 8,177,861,022.00 Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 0 (tidak ada unsur pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009)
b) Neraca.
53
Skema Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun Anggaran 2009 Asset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebesar Rp 4,654,235,344.00 Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dianggarkan sebesar Rp 1,543,532,244.00 Ekuitas dana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dianggarkan sebesar Rp 3,110,703,100.00 c) Catatan atas Laporan Keuangan . Skema Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun Anggaran 2009 terdiri dari : BAB I
Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan SKPD 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan SKPD 1.3 Sistematika penulisan CaLK-SKPD
BAB II
Ekonomi makro, kebijakan keuangan pencapaian target kinerja APBD SKPD. 2.1 Ekonomi makro 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
dan
54
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan BAB IV
Kebijakan akuntansi 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD
BAB V
Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD 5.1.1 Pendapatan sebesar Rp 63,025,000.00 5.1.2 Belanja sebesar Rp 9,391,447,881.15 5.1.3 Pembiayaan Rp 0 5.1.4 Aset sebesar Rp 4,654,235,344.00 5.1.5 Kewajiban Rp 1,543,532,244.00 5.1.6 Ekuitas dana Rp 3,110,703,100.00 5.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas , untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan menggunakan basis akrual pada SKPD
BAB VI
Penjelasan atas informasi non-keuangan SKPD
BAB VII
Penutup
55
2) Laporan
pertanggungjawaban
Keuangan
daerah
harus
mengungkapkan: a) Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis. b) Perbandingan antara realisasi
dan angagaran penyebabnya
terjadinya selisih antara realisasi dengan anggaran. c) Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelunya. d) Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan e) Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan f) Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaporan keuangan
56
D. Perbandingan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penerimaan dengan Pengeluaran Kas. 1. Pendapatan Daerah. Berdasarkan data tersebut diatas pendapatan atau penerimaan kas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok propinsi Jawa Barat Tahun anggaran 2009 target pendapatan atau penerimaan kas adalah sebesar Rp.63,025,000.00,- target tersebut terealisasi penggantian
sebesar
Rp.622,095,000.00,-
Biaya
KTP
dan
terdiri
Akta
dari
retribusi
Pencatatan
Sipil
Rp.108,995,000.00,- dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain Rp. 513,100,000.00,-
terdiri
dari
denda
administrasi
peristiwa
kependudukan Rp.276,850,000.00,- dan denda administrasi peristiwa penting Rp.236,250,000.00,-. Dilihat dari realisasi tahun 2009 target penerimaan Retribusi dan PAD lainya ada kenaikan melampui target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat sangat tinggi dan keberhasilan sosialisasi terhadap masyarakat, tentang pentingnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran dan catatan sipil, Sehingga mengakibatkan panerimaan kas melebihi target yang telah ditetapkan
57
2. Belanja Daerah (Cost Center). Tabel 4.3 KOTA
: DEPOK
OPD
: LRA DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL N0
URUSAN PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN TAHUN 2009
REALISASI
LEBIH/KURANG
1
2
3
4
5
4.
Pendapatan
4.
Pendapatan Asli Daerah
4.
Retribusi Daerah
4.1
63,025,000.00
622,095,000.00
559,070,000.00
Retribusi Jasa Umum
63,025,000.00
108,995,000.00
45,970,000.00
4.1.2.01.03
Retribusi Pengg Biay KTP & Akta
63,025,000.00
108,995,000.00
45,970,000.00
4.1.4.14
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lain
-
513,100,000.00
513,100,000.00
-Pend Denda Adm (Perda No. 5-2007) 4.1.4.14.08
Denda Adm Peristw Kependudukan
276,850,000.00
276,850,000.00
4.1.4.14.09
Denda Adm Peristw Penting
236,250,000.00
236,250,000.00
JUMLAH
63,025,000.00
622,095,000.00
559,070,000.00
2.
BELANJA
9,391,447,801.15
8,177,861,022.00
1,213,586,859,15
2 .1
Belanja Operasi
7,581,783,281.15
6,614,814,022.00
966,969,259.15
2.1.1
Belanja Pegawai
3,567,895,571.15
3,266,891,333.00
301,004,238.15
2.1.2
Belanja Barang
4,013,887,710.00
3,347,922,689.00
665,965,021.00
2.2.1
Balanja Modal :
2.2.2
Belanja tanah
1.809,664,600.00
1,563,047,000.00
246,617,600.00
2.2.3
Belanja peralatan mesin
1,809,664,600.00
1,563,047,000.00
JUMLAH
9,391,447,881.15
8,177,861,022.00
1,213,586,859,15
SURPLUS/(DEFISIT)
(9,328,442,881.15)
(7,555,766,022.00)
(654,516,859.15)
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2009
246,617,600.00
58
Tabel 4.4 REALISASI BELANJA TAHUN 2009 NO
JENIS BELANJA
PAGU
REALISASI
REALISASI
(Rp)
(Rp)
(%)\
1
Belanja Tidak Langsung
2,847,040,571.15
2,688,296,333.00
93,72 %
2
Belanja langsung
6,544,407,310.00
5,509,564,689.00
84,19%
Belanja Pegawai
720,855,000.00
598,595,000.00
83,04 %
Belanja Barang Jasa
4,013,887,710.00
3,347,922,689.00
83,41 %
Belanja Modal
1,809,644,400,00
1,563,047,000.00
86,37 %
TOTAL
9,391,447,881.15
8,177,861,022.00
87,08 %
Sumber : Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2009
Berdasarkan hasil penelitian bahwa anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tahun 2009 yang
bersumber
pada
APBD
Kota
Depok
sebesar
Rp.9,391,447,881.15,- yang tardiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.2,847,040,571.15,-
dan
belanja
langsung
sebesar
Rp.6,544,407,310.00,- sedangkan total Realisasi belanja sebesar Rp.8,177,861,022.00,- (87,08%)
59
a. Belanja pegawai . (Belanja tidak langsung ) Tabel 4.5 BELANJA PEGAWAI N0
URUSAN PROGRAM?KEGIATAN
ANGGARAN TA 2009
REALISASI
LEBIH/KURANG
2.
BELANJA
9,391,447,801.15
8,177,861,022.00
1,213,586,859,15
2 .1
Belanja Operasi
7,581,783,281.15
6,614,814,022.00
966,969,259.15
2.1.1
Belanja Pegawai
3,567,895,571.15
3,266,891,333.00
301,004,238.15
2.1.2
Belanja Barang
4,013,887,710.00
3,347,922,689.00
665,965,021.00
2.2
Balanja Modal :
1.809,664,600.00
1,563,047,000.00
246,617,600.00
2.2.1
Belanja tanah
2.2.2
Belanja peralatan mesin
2.2.3
Belanja Gedung dan Bangunan
2.2.4
Belanja Jalan, irigasi & jaringan
2.2.5
Belanja aset tetap lainya
2.2.6
Belanja Aset lainya
1,809,664,600.00
1,563,047,000.00
246,617,600.00
JUMLAH
9,391,447,881.15
8,177,861,022.00
1,213,586,859,15
SURPLUS/(DEFISIT)
(9,328,442,881.15)
(7,555,766,022.00)
(654,516,859.15)
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2009
Belanja pegawai yang dianggarakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil berjumlah Rp.3,567,895,571.15,- dan realisasinya sebesar Rp.3,266,891,333.00,- (93,72%) sehingga ada sisa anggaran Rp.301,004,238.15,-
terdiri
dari
dana
yang
tak
terserap
60
Rp.283,289,238.00,-
dan
dikembalikan
ke
kas
daerah
Rp.17,175,000.00,b. Belanja barang dan jasa ( Belanja Langsung ) Belanja barang dan jasa yang dianggarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebesar Rp.4,013,887,710.00,-
dan
realisasinya
sebesar
Rp.3,347,922,689.00,- (84,19%) Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.665,965,021.00,- terdiri dari dana yang tidak terserap sebesar Rp.613,348,875.00,- dan yang dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp.52,616,146.00,-. c. Belanja Modal ( belanja langsung) Belanja
modal
Rp.1,809,664,600.00,Rp.1,563,047,000.00,-
yang dan
dianggarkan realisasinya
sebesar sebesar
sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp.246,617,600.00,- terdiri dari dana yang tidak terserap sebesar Rp.246,430,200.00,- dan yang sebesar Rp.187,400.00
dikembalikan
ke kas daerah
