BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014
3.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018. Namun dengan belum tersusunnya RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 pada saat pelaksanaan proses penyusunan APBD Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran
Temanggung
2014,
maka
penyusunan
APBD
Kabupaten
Tahun Anggaran 2014 didasarkan pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 yang mana perencanaannya disesuaikan dengan Program Indikatif Kabupaten Temanggung Tahun 2014. Seiring
dengan
telah
diundangkannya
Peraturan
Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2013-2018,
maka
dipandang
perlu
untuk
melakukan
penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah yang dilaksanakan mulai pada tahun anggaran 2014, terutama melalui
mekanisme
penyusunan
Perubahan
APBD
Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2014. Penyesuaian atas kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tersebut
diarahkan
dalam
rangka
mewujudkan
Visi
Daerah
“Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih” dan pelaksanaan Misi Daerah, yaitu: a. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan; b. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera; c. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan; d. Mewujudkan
Peningkatan
Pendidikan
yang
Berkualitas
tanpa
Meninggalkan Kearifan Lokal;
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-1
e. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat; f. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD terutama dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2014. Perubahan perencanaan
RKPD
yang
Tahun
tidak
2014
merupakan
terpisahkan
dari
satu
kesatuan
mekanisme
sistem
perencanaan pembangunan daerah. Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan dasar utama dari penyusunan perubahan KUA, perubahan PPAS, dan perubahan APBD Tahun 2014. 3.2. Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 sampai dengan akhir Triwulan II, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: 1) Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, yang meliputi: a. adanya
penyesuaian/perubahan
target
pendapatan
daerah,
karena adanya perubahan ketetapan pendapatan yang berasal dari
pemerintah
provinsi
dan
pemerintah
pusat
maupun
perubahan pada pendapatan asli daerah. b. adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2013 yang harus digunakan dalam tahun berjalan. 3) Realisasi Pendapatan Triwulan II Tahun Anggaran 2014 tingkat pencapaiannya masih relatif rendah, seperti Pajak Parkir, Pajak Bumi
dan
Bangunan
(PBB-P2),
dan
Retribusi
Menara
Telekomunikasi. 4) Tingkat Penyerapan anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2014 pada beberapa SKPD masih rendah. Berdasarkan evaluasi yang
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-2
telah dilaksanakan, masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: a. Terdapat
SKPD
yang
baru
melaksanakan
proses
lelang
pengadaan barang/jasa sehingga belum ada realisasi belanjanya. b. Terdapat SKPD pengadaan
yang dalam melaksanakan kegiatan melalui
barang/jasa
dengan
pembayaran
per
termin,
sehingga belum semua pembayaran dilakukan sampai dengan Triwulan II. c. Terdapat kegiatan yang belum selesai sehingga belum dilakukan pembayaran karena direncanakan pembayaran dilaksanakan pada Triwulan III dan IV. Dengan memperhatikan evaluasi sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat beberapa perubahan kondisi keuangan daerah baik pada sisi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah untuk mendukung penyesuaian yang dilakukan terutama atas upaya untuk mendukung pencapaian target kinerja program dan kegiatan sehingga dapat tercapai pada akhir tahun anggaran. Kebijakan
pembangunan
daerah
yang
dituangkan
dalam
Perubahan RKPD Tahun 2014 ini adalah kebijakan yang disebabkan oleh: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan daerah; Penyesuaian atas kerangka pendanaan di
Tahun 2014
dilakukan untuk komponen pendapatan daerah dan belanja daerah. Penyesuaian pada pendapatan daerah dilakukan dengan melihat realisasi alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Keuangan Gubernur kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Desember 2013, jumlah bantuan keuangan yang
diterima
Kabupaten
Temanggung
sebesar
Rp.18.095.328.000,00. Adapun rincian bantuan keuangan tersebut adalah: Bantuan sarana prasarana sebesar Rp.7.365.000.000,00. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-3
Bantuan
ini
antara
bangunan/rehabilitasi bersih,
senderan
lain
digunakan
untuk
pem-
jalan, penataan lingkungan, sarana air
jalan,
serta
peralatan
penunjang
medis
poliklinik penyakit RSUD. Bantuan Pendidikan sebesar Rp.9.876.050.000,00 Bantuan keuangan lainnya untuk kegiatan FEDEP, TMMD, Agropolitan, Primatani, dan Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebesar Rp.854.278.000,00. Jumlah DAK yang diterima Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.56.702.810.000,00, jumlah ini meningkat sebesar Rp.9.586.668.000,00 dari yang telah ditetapkan pada APBD Penetapan sebesar Rp.47.116.142.000,00. Adapun rincian kegiatan DAK adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel. III.1 berikut: Tabel. III.1 Alokasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Temanggung Tahun 2014 NO
Bidang DAK
Alokasi DAK
1 Pendidikan
23.462.210.000
2 Kesehatan
6.710.850.000
3 Infrastruktur Jalan
6.068.710.000
4 Infrastruktur Irigasi
3.335.190.000
5 Infrastruktur Air Minum
1.383.770.000
6 Infrastruktur Sanitasi
2.055.190.000
7 Kelautan dan Perikanan
2.411.010.000
8 Pertanian
5.304.230.000
9 Lingkungan Hidup
1.420.980.000
10 Keluarga Berencana
1.156.370.000
11 Kehutanan
1.012.640.000
12 Perdagangan
1.881.980.000
13 Keselamatan Transportasi Darat
499.680.000
Jumlah (Rp)
56.702.810.000
Sumber : DPPKAD Kab. Temanggung
Sedangkan penyesuaian atas belanja daerah, dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan pendapatan daerah terutama untuk memenuhi
kekurangan
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
kebutuhan
rutin
pemerintahan
dan III-4
pemenuhan anggaran untuk kegiatan yang pada saat penetapan APBD belum dapat terpenuhi secara keseluruhan sesuai kebutuhan yang direncanakan. Pada tahun 2014, Kabupaten Temanggung juga mendapatkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,00. Sesuai dengan petunjuk penggunaannya, DID ini hanya dapat digunakan untuk menambah belanja daerah pada Urusan Pendidikan. b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; Penyesuaian atas rencana pendapatan dan belanja daerah juga dilakukan dengan mempertimbangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2013 dimana SiLPA tersebut sebagian besar sudah dimanfaatkan dalam beberapa kegiatan pada saat mendahului Perubahan APBD. Pada SKPD terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2013 berakhir, karena ada beberapa kendala, antara lain tidak tersedianya barang yang dibutuhkan oleh pengguna barang dan adanya kegiatankegiatan yang mengalami putus kontrak karena pada akhir tahun anggaran tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perintah
Kerja
(SPK)
serta
terbatasnya
waktu
pelaksanaan
mengingat anggaran tersebut ditetapkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2013 antara lain adalah: Pengadaan Alat Alat Laboratorium IPA SMP; Pembangunan RKB SMA/SMK; Pengadaan komputer SMA/SMK; Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK; Pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK; Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA; dan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD. c. Pergeseran
kegiatan
antar
SKPD,
penambahan
kegiatan
baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-5
Selama kurun waktu pasca ditetapkannya APBD, terdapat beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan alokasi anggaran, baik yang bersifat tambahan maupun kegiatan baru. Kegiatan ini timbul akibat adanya kebijakan pemerintah maupun kebijakan daerah. Kegiatan-kegiatan pelayanan
dimaksud
kepada
diarahkan
masyarakat,
untuk
peningkatan
kelancaran
penyelenggaraan
pemerintahan, dan penanganan bencana alam.
Adapun kegiatan
tersebut antara lain: Kegiatan pelayanan di RSUD; Fasilitasi Pembangunan Rusunawa di Kertosari Temanggung dan Parakan; Fasilitasi
peningkatan
kapasitas
pusat
komunikasi
kreatif
daerah; Penerimaan CPNS; Penanganan bencana alam berupa pengaman tebing, pengaman jalan, dan tanah longsor; dan Kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan posting anggaran tanpa merubah pagu anggaran yang tersedia. 3.3. Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan pada 29 November 2013 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Penetapan APBD Tahun 2014 telah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
yang
menyatakan
bahwa
APBD
ditetapkan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Namun demikian, pada saat APBD tersebut ditetapkan, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum teranggarkan maupun kurang dalam penganggarannya pada tahun anggaran berjalan disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah, seiring dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah. Perubahan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Perubahan RKPD diikuti dengan perubahan kerangka Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-6
pendanaan, baik berupa perubahan di komponen pendapatan daerah maupun perubahan di komponen belanja daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Perubahan asumsi dasar dimaksud menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Perubahan-perubahan tersebut adalah: a. Adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; b. Adanya perubahan alokasi belanja. Untuk hal ini dapat disebabkan karena: Adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Adanya kegiatan yang kurang anggaran; Adanya alokasi belanja yang tidak atau kurang sesuai dengan rencana operasional dalam pencapaian kinerja kegiatan sehingga menyebabkan harus dilakukan pergeseran atau perubahan anggaran antar kelompok belanja, antar jenis belanja, dan rincian belanja; Adanya kegiatan baru untuk menindaklanjuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan guna optimalisasi capaian target kinerja; c. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan. 3.3.1. Sisi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2014 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.094.286.243.950,00 dan
sampai
dengan
saat
ini
telah
terealisasai
sebesar
Rp
546.697.108.079,00 atau 49,87%. Capaian pendapatan daerah ini berasal dari PAD sebesar Rp 39.155.774.845,00, Dana Perimbangan sebesar Rp 435.469.274.736,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp 71.072.058.498,00. Capaian
realisasi
pendapatan
daerah
Triwulan
II
Tahun
Anggaran 2014 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel III.2. Tabel. III.2. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-7
Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan II Tahun Angaran 2014 2
3
No
URAIAN
1
PENDAPATAN DAERAH
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
ANGGARAN
CAPAIAN (%)
REALISASI
1.094.286.243.950
545.697.108.079
49,87
98.995.824.950
39.155.774.845
39,55
1.1.1 Pajak Daerah
23.867.000.000
8.066.333.498
33,80
1.1.2 Retribusi Daerah
24.845.904.950
12.929.874.577
52,04
9.640.000.000
11.194.415.653
116,12
40.642.920.000
6.965.151.117
17,14
777.341.769.000
435.469.274.736
56,02
48.568.127.000
5.012.342.736
10,32
1.2.2 Dana Alokasi Umum
681.657.500.000
413.446.089.000
60,65
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
47.116.142.000
17.010.843.000
36,10
217.948.650.000
71.072.058.498
32,61
616.150.000
535.679.200
86,94
1.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.2
DANA PERIMBANGAN
1.2.1 Dana Bagi Hasil
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah 1.3.2 Dana Darurat
-
1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya
-
-
41.338.000.000
15.357.249.504
37,15
136.253.400.000
52.905.950.000
38,83
39.741.100.000
2.273.179.794
5,72
Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
Memperhatikan capaian target pendapatan daerah tersebut, secara rata-rata target pendapatan daerah baru dapat dicapai sebesar 49,87%. Ada beberapa sumber pendapatan masih di bawah target yang diharapkan. Untuk Pendapatan Asli Daerah, pencapaian pajak daerah masih sebesar 33,80%, hal ini dikarenakan belum tercapainya target dari PBB dan BPHTB. Untuk Dana Perimbangan, capaian yang masih rendah adalah Dana Bagi Hasil yang baru mencapai 10,32%, Dana Alokasi Umum sebesar 60,65%, dan DAK baru sebesar 30%. Sedangkan untuk Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, pos Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi baru mencapai 5,72%. Kondisi tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka pemenuhan target melalui intensifikasi dan koordinasi pendapatan daerah
guna
mendukung
dan
menjamin
ketersediaan
dana
pembangunan daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014. Capaian realisasi target pendapatan selama Triwulan II Tahun 2014 diatas menyebabkan adanya perubahan proyeksi atas target
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-8
pendapatan daerah. Perubahan proyeksi tersebut
berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp13.932.158.432,00,00, Dana Perimbangan bertambah sebesar Rp32.693.921.00000, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp60.230.348.000,00. Secara lengkap rancangan perubahan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana pada Tabel III.3. Tabel III.3. Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 BERTAMBAH/ No
URAIAN
APBD TA 2014
RAPBD-P TA 2014 (BERKURANG)
1
PENDAPATAN DAERAH
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
1.201.142.671.382
106.856.427.432
98.995.824.950
112.927.983.382
13.932.158.432
Pajak Daerah
23.867.000.000
26.179.500.000
2.312.500.000
1.1.2
Retribusi Daerah
24.845.904.950
19.111.565.000
(5.734.339.950)
1.1.3
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
9.640.000.000
11.246.670.110
1.606.670.110
40.642.920.000
56.390.248.272
15.747.328.272
777.341.769.000
810.035.690.000
32.693.921.000
48.568.127.000
44.568.127.000
(4.000.000.000)
681.657.500.000
708.764.753.000
27.107.253.000
47.116.142.000
56.702.810.000
9.586.668.000
217.948.650.000
278.178.998.000
60.230.348.000
616.150.000
616.150.000
-
-
-
-
41.338.000.000
41.338.000.000
-
136.253.400.000
218.129.520.000
-
39.741.100.000
18.095.328.000
(21.645.772.000)
1.1.4 1.2
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Dana Bagi Hasil
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3.1
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah
1.3.2
Dana Darurat
1.3.3
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah
1.3
1.3.4 1.3.5
1.094.286.243.950
Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
Guna mencapai target perubahan pendapatan daerah tersebut, diperlukan kebijakan yang perlu dilakukan. Adapun kebijakan tersebut adalah: a. Meningkatkan upaya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-9
c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD pemungut pendapatan. d. Melakukan validasi data piutang pajak dan retribusi daerah. e. Meningkatkan
koordinasi
dan
Kabupaten dengan Pemerintah
komunikasi Provinsi
antara
Pemerintah
Jawa Tengah, dan
Pemerintah Pusat.
3.3.2. Sisi Belanja Daerah Dari rencana belanja pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.181.308.662.300,00,
sampai
dengan
Triwulan
II
terealisasi
sebesar Rp344.200.230.030,00 atau 29,14% dengan perincian jenis belanja sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp296.735.405.341,00 atau 39,57% dari rencana belanja sebesar Rp749.849.923.296,00. b. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp47.464.824.689,00 atau 11,00% dari rencana belanja sebesar Rp431.458.739.004,00.
Relatif tingginya realisasi belanja tidak langsung terutama untuk pembayaran gaji pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja langsung baru mencapai 11,00%. Masih rendahnya realisasi belanja langsung sebagian besar pada kegiatankegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Kegiatan-kegiatan dimaksud sampai dengan Triwulan II sebagian besar dalam proses persiapan dan/atau pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan data pada Unit Layanan Pengadaan, rencana pengadaan adalah sebanyak 211 paket pekerjaan. Sampai posisi bulan Juni 2014 progres pelaksanaannya adalah 21 paket pekerjaan telah selesai proses pelelangan, 148 dalam proses di ULP, dan sebanyak 40 paket pekerjaan masih berproses di SKPD pengampu kegiatan. Hal tersebut menggambarkan bahwa proses lelang telah berjalan dengan tepat waktu.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-10
Tabel III.4. Realisasi Belanja Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2014
NO 2 2.1
URAIAN
ANGGARAN
BELANJA
1.181.308.662.300
344.200.230.030
29,14
BELANJA TIDAK LANGSUNG
749.849.923.296
296.735.405.341
39,57
Belanja Pegawai
633.951.084.296
262.576.961.800
41,42
Belanja Bunga
2.000.000.000
213.039.028
10,65
Belanja Hibah
49.199.340.000
15.637.309.000
31,78
Belanja Bantuan Sosial
18.090.380.000
4.355.334.368
14,08
4.504.000.000
1.343.914.470
29,84
41.605.119.000
12.553.686.675
30,17
Belanja Tidak Terduga
500.000.000
55.160.000
11,03
BELANJA LANGSUNG
431.458.739.004
47.464.824.689
11,00
38.422.912.955
5.029.269.827
13,09
Belanja Barang dan Jasa
150.123.650.804
28.716.688.227
19,13
Belanja Modal
242.912.175.245
13.718.866.635
5,65
Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan 2.2
CAPAIAN (%)
REALISASI
Belanja Pegawai
Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
Adapun kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
didasarkan pada RPJMD tahun 2013-2018 tahun
pertama adalah: Mempercepat
dan
menyelesaikan
pelaksanaan
program
dan
kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2014 guna mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2014 tidak ada program/kegiatan yang tidak terlaksana. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat anggaran tambahan maupun anggaran kegiatan baru, yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tetap memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran. Mengalokasikan
anggaran
untuk
perencanaan
kegiatan
yang
kegiatannya akan dilaksanakan di Tahun 2015. Melaksanakan kegiatan yang bersumber dari sisa alokasi DAK, DBHCHT, Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-11
Melaksanakan belanja daerah dengan tetap memperhatikan prinsipprinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabel serta mempertimbangan sisa waktu yang ada sampai berakhirnya tahun anggaran. Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel. III.5. Tabel. III.5 Rancangan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 No.
URAIAN
2
BELANJA
2.1 2.2
APBD TA 2014
RAPBD-P TA 2014
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1,181,308,662,300
1,310,049,499,246
128,740,836,946
BELANJA TIDAK LANGSUNG
749,849,923,296
826,354,932,737
76,505,009,441
BELANJA LANGSUNG
431,458,739,004
483,694,566,509
52,235,827,505
Sumber : DPPKAD KAbupaten Temanggung Tahun 2014
Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014 tersebut diatas merupakan rekapitulasi dari perubahan rencana program dan kegiatan SKPD untuk Tahun 2014. 3.3.3. Sisi Pembiayaan Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2014, realisasi penerimaan
pembiayaan
daerah
adalah
sebesar
Rp.155.525.737.914,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.102.999.147.464,00 dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.12.526.590.450,00. Besarnya SiLPA tersebut berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan telah terealisasi sebesar Rp.6.699.855.844,00
yang digunakan untuk pembayaran
kepada pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp.2.199.855.844,00 dan penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp.4.500.000.000,00. Secara lengkap, realisasi pembiayaan adalah sebagaimana Tabel III.6.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-12
Tabel III.6. Realisasi Pembiayaan Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2014 No
URAIAN
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.1.1 Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
CAPAIAN (%) 95.533.418.350 115.525.737.914 120,93 ANGGARAN
REALISASI
15.033.418.350 -
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.1.4 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah 3.1.6 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
102.999.147.464 -
0 76.500.000.000
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
0
12.526.590.450
4000000000 8.500.000.000
685,13
0 16,37463
-
0
6.699.855.844
78,82
0
0
-
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang
4.500.000.000
4.500.000.000
100,00
0
0
0
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
0
0
0
4.000.000.000
2.199.855.844
55,00
3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Phk Ke-3 Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
Penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD
Tahun
Anggaran
2014
direncanakan
sebesar
Rp.183.499.147.464,00 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp.102.999.147.464,00, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi sebesar Rp.76.500.000.000,00 dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp.4.000.000.000,00. Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada perubahan APBD ini akan ditempuh beberapa kebijakan yaitu: Mengalokasikan anggaran untuk pembentukan dana cadangan guna pembayaran pokok hutang pembangunan Pasar Legi Parakan. Hal ini dalam rangka memperingan beban daerah pada tahun-tahun mendatang. Dana Cadangan direncanakan dibentuk sejumlah Rp.50.000.000.000,00 yang akan dialokasikan pada 2 tahun anggaran, yaitu tahun 2014 sebesar Rp.40.000.000.000,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp.10.000.000.000,00 Tambahan penyertaan modal, yaitu untuk memenuhi penyertaan modal pada BUMD sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-13
Pengeluaran
pembiayaan
daerah
direncanakan
sebesar
Rp.54.090.812.285,00 yaitu untuk pembentukan dana cadangan sebesar
Rp.40.000.000.000,00
dan
penyertaan
modal
(investasi)
pemerintah daerah sebesar Rp.5.081.000.000,00, serta pengeluaran perhitungan
pihak
ketiga
sebesar
Rp.4.590.812.385,00.
Dengan
demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp.129.408.335.079,00. Pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp.129.408.335.079, 00. Pembiayaan daerah pada rencana Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2014 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel. III.7.
Tabel III.7. Rancangan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014
PEM BIAYAAN NETO
87.022.418.350
133.827.335.079
BERTAM BAH/ (BERKURANG) 46.804.916.729
PENERIM AAN PEM BIAYAAN DAERAH 3.1.1 SILPA
95.522.418.350
183.499.147.464
87.976.729.114
15.022.418.350
102.999.147.464
87.976.729.114
No. 3
URAIAN
3.1
APBD TA 2014
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.4 Penerimaan Pinjaman dan
RAPBD-P TA 2014
-
-
-
76.500.000.000
76.500.000.000
-
4.000.000.000
4.000.000.000
8.500.000.000
49.671.812.385
41.171.812.385
40.000.000.000
40.000.000.000
4.500.000.000
5.081.000.000
581.000.000
4.000.000.000
4.590.812.385
590.812.385
Obligasi Daerah Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga PENGELUARAN PEM BIAYAAN DAERAH 3.1.1 Pembentukan dana Cadangan 3.2
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)
-
Pemerintah Daerah 3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga SISA LEBIH PEM BIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
-
-
-
Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
3.4. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2014, memberikan gambaran tentang apa, dimana, siapa, dan dengan berapa besar alokasi dana guna mendukung program/kegiatan yang akan dilaksanakan melalui APBD Perubahan Tahun 2014. Perubahan
rencana
program
dan
kegiatan
tahun
2014
untukkomponen belanja daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-14
Tabel III.8. Rekapitulasi Rencana Perubahan Belanja Langsung SKPD Tahun Anggaran 2014 BELANJA LANGSUNG No.
SKPD (UNIT KERJA)
1
2
PENETAPAN
PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH (BERKURANG) 5(4-3)
1
Dinas Pendidikan
53,080,059,250
61,232,735,927
8,152,676,677
2
Dinas Kesehatan
37,509,095,450
39,539,776,634
2,030,681,184
3
Rumah Sakit Umum Daerah
33,784,939,000
54,524,011,000
20,739,072,000
4
Dinas Pekerjaan Umum
78,267,780,250
94,719,558,853
16,451,778,603
5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8,878,854,000
9,794,505,000
915,651,000
6
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3,029,981,000
3,294,840,910
264,859,910
7
Badan Lingkungan Hidup
3,534,503,100
3,304,149,466
(230,353,634)
8
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2,553,869,500
2,616,049,504
62,180,004
9
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
3,594,323,165
3,727,149,720
132,826,555
10
Dinas Sosial
3,933,625,300
4,067,483,300
133,858,000
11
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3,749,767,600
4,264,435,000
514,667,400
12
Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
228,303,900
1,079,278,350
850,974,450
13
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
1,350,682,000
1,481,879,000
131,197,000
14
Satuan Polisi Pamong Praja
2,843,684,000
2,967,529,000
123,845,000
15
Kantor Kesatuan Bangsa
476,712,250
594,373,750
117,661,500
16
Bagian Kesra
6,492,571,000
6,642,571,000
150,000,000
17
Bagian Humas
734,499,610
839,824,610
105,325,000
18
Bagian Santel dan PDE
604,635,000
524,635,000
(80,000,000)
19
Bagian Ortala
940,276,000
940,276,000
-
20
Bagian Pembangunan
441,998,000
441,998,000
-
21
Bagian Pemerintahan Umum
2,334,010,000
4,478,510,000
2,144,500,000
22
Bagian Pemerintahan Desa
892,569,750
922,571,450
30,001,700
23
Bagian Hukum
606,192,500
653,621,500
47,429,000
24
Bagian Umum
33,775,707,000
28,441,663,000
(5,334,044,000)
25
Bagian Perekonomian
1,180,861,000
1,203,761,000
22,900,000
26
Sekretariat DPRD
12,411,905,950
11,943,900,950
(468,005,000)
27
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6,215,130,295
7,898,607,910
1,683,477,615
28
Inspektorat
1,161,243,600
1,171,471,500
10,227,900
29
Badan Kepegawaian Daerah
2,752,584,000
3,384,199,400
631,615,400
30
Kecamatan Temanggung
593,753,800
505,645,900
(88,107,900)
31
Kecamatan Tembarak
317,154,500
284,520,000
(32,634,500)
32
Kecamatan Pringsurat
327,261,400
266,372,900
(60,888,500)
33
Kecamatan Kaloran
317,776,700
251,801,400
(65,975,300)
34
Kecamatan Parakan
477,832,000
532,613,800
54,781,800
35
Kecamatan Bulu
292,531,950
448,573,950
156,042,000
36
Kecamatan Kedu
328,962,500
280,698,000
(48,264,500)
37
Kecamatan Kandangan
394,888,874
323,314,800
(71,574,074)
38
Kecamatan Candiroto
264,805,310
216,622,150
(48,183,160)
39
Kecamatan Ngadirejo
324,487,000
265,504,500
(58,982,500)
40
Kecamatan Jumo
253,484,000
321,285,000
67,801,000
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-15
BELANJA LANGSUNG No.
SKPD (UNIT KERJA) PENETAPAN
1
2
3
PERUBAHAN 4
BERTAMBAH (BERKURANG) 5(4-3)
41
Kecamatan Wonoboyo
276,811,950
311,494,850
34,682,900
42
Kecamatan Kranggan
261,206,950
311,433,950
50,227,000
43
Kecamatan Bejen
408,483,000
443,292,000
34,809,000
44
Kecamatan Kledung
310,527,000
365,583,500
55,056,500
45
Kecamatan Bansari
367,059,000
419,736,900
52,677,900
46
Kecamatan Tlogomulyo
430,621,500
395,850,000
(34,771,500)
47
Kecamatan Selopampang
276,753,500
220,797,000
(55,956,500)
48
Kecamatan Gemawang
348,165,800
379,713,200
31,547,400
49
Kecamatan Tretep
319,153,000
345,530,500
26,377,500
50
Kelurahan Temanggung I
159,170,000
75,010,000
(84,160,000)
51
Kelurahan Temanggung
177,280,000
96,630,000
(80,650,000)
52
Kelurahan Butuh
173,300,000
85,210,000
(88,090,000)
53
Kelurahan Jampiroso
155,403,000
69,760,000
(85,643,000)
54
Kelurahan Jampirejo
155,704,600
73,210,000
(82,494,600)
55
Kelurahan Kertosari
146,318,000
65,668,000
(80,650,000)
56
Kelurahan Banyuurip
156,430,200
75,681,400
(80,748,800)
57
Kelurahan Kowangan
148,755,000
68,105,000
(80,650,000)
58
Kelurahan Jurang
161,237,400
70,090,000
(91,147,400)
59
Kelurahan Tlogorejo
213,055,200
126,978,000
(86,077,200)
60
Kelurahan Kebonsari
215,094,650
111,247,000
(103,847,650)
61
Kelurahan Manding
187,949,900
102,299,900
(85,650,000)
62
Kelurahan Mungseng
176,145,600
90,549,600
(85,596,000)
63
Kelurahan Purworejo
201,167,000
92,156,000
(109,011,000)
64
Kelurahan Giyanti
173,589,392
81,330,492
(92,258,900)
65
Kelurahan Madureso
168,722,000
85,122,000
(83,600,000)
66
Kelurahan Sidorejo
144,572,650
61,843,500
(82,729,150)
67
Kelurahan Walitelon Selatan
183,790,500
98,828,600
(84,961,900)
68
Kelurahan Walitelon Utara
187,058,400
101,325,000
(85,733,400)
69
Kelurahan Kranggan
257,300,000
161,650,000
(95,650,000)
70
Kelurahan Parakan Wetan
183,570,000
97,920,000
(85,650,000)
71
Kelurahan Parakan Kauman
188,686,000
102,916,000
(85,770,000)
72
Kelurahan Manggong
191,159,500
105,353,500
(85,806,000)
73
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3,102,607,400
1,625,849,900
(1,476,757,500)
74
Kantor Ketahanan Pangan
387,823,000
483,684,400
95,861,400
75
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3,013,919,100
2,232,147,100
(781,772,000)
76
Kantor Arsip dan Perpustakaan
1,007,243,692
1,102,362,692
95,119,000
77
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
11,658,912,000
17,930,884,348
6,271,972,348
78
Dinas Peternakan dan Perikanan
7,932,801,000
7,796,211,239
(136,589,761)
79
Badan Pelaksana Penyuluhan
1,411,401,100
1,668,949,100
257,548,000
80
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
93,081,533,900
85,169,842,700
(7,911,691,200)
439,953,783,391
483,694,566,509
43,740,783,118
TOTAL BELANJA LANGSUNG Sumber : Bappeda Tahun 2014
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-16
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana perubahan belanja
langsung
daerah
adalah
bertambah
sebesar
Rp.
43.740.783.118,-. Tabel III.9. Rekapitulasi Rencana Perubahan Belanja Tidak Langsung SKPD Tahun Anggaran 2014 BELANJA TIDAK LANGSUNG No.
SKPD (UNIT KERJA)
1
2
PENETAPAN
PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH (BERKURANG) 5(4-3)
1
Dinas Pendidikan
437,114,693,401
511,686,068,212
74,571,374,811
2
Dinas Kesehatan
40,502,658,053
40,167,121,000
(335,537,053)
3
Rumah Sakit Umum Daerah
19,061,848,422
20,218,939,756
1,157,091,334
4
Dinas Pekerjaan Umum
22,818,913,052
33,559,056,400
10,740,143,348
5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2,251,502,545
2,164,621,556
(86,880,989)
6
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3,011,786,403
3,144,753,983
132,967,580
7
Badan Lingkungan Hidup
1,647,680,834
1,760,917,405
113,236,571
8
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2,357,049,424
2,268,515,554
(88,533,870)
9
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
6,701,277,803
5,900,305,757
(800,972,046)
10
Dinas Sosial
7,271,817,292
7,015,746,077
(256,071,215)
11
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4,063,157,651
3,479,877,383
(583,280,268)
12
Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
997,676,567
977,036,330
(20,640,237)
13
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
7,281,226,726
7,245,181,887
(36,044,839)
14
Satuan Polisi Pamong Praja
3,644,596,549
2,571,460,812
(1,073,135,737)
15
Kantor Kesatuan Bangsa
981,976,892
935,338,447
(46,638,445)
16
Bagian Kesra
6,300,950,000
9,233,450,000
2,932,500,000
17
Bagian Humas
-
-
-
18
Bagian Santel dan PDE
-
-
-
19
Bagian Ortala
-
-
-
20
Bagian Pembangunan
-
-
-
21
Bagian Pemerintahan Umum
40,000,000
1,227,500,000
1,187,500,000
22
Bagian Pemerintahan Desa
34,822,512,000
35,825,512,000
1,003,000,000
23
Bagian Hukum
-
-
-
24
Bagian Umum
9,903,931,440
10,100,585,282
196,653,842
25
Bagian Perekonomian
225,000,000
-
(225,000,000)
26
Sekretariat DPRD
11,723,842,260
12,976,833,555
1,252,991,295
27
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20,310,470,368
19,168,342,926
(1,142,127,442)
28
Inspektorat
1,997,295,035
1,852,052,483
(145,242,552)
29
Badan Kepegawaian Daerah
2,453,378,333
2,378,904,117
(74,474,216)
30
Kecamatan Temanggung
2,391,396,321
2,347,538,079
(43,858,242)
31
Kecamatan Tembarak
1,950,561,346
1,687,498,000
(263,063,346)
32
Kecamatan Pringsurat
2,190,860,810
2,194,752,567
3,891,757
33
Kecamatan Kaloran
2,155,586,699
2,198,259,221
42,672,522
34
Kecamatan Parakan
1,557,290,065
1,686,945,651
129,655,586
35
Kecamatan Bulu
1,555,307,373
1,451,896,881
(103,410,492)
36
Kecamatan Kedu
2,187,701,918
2,241,195,801
53,493,883
37
Kecamatan Kandangan
2,292,004,316
2,295,288,644
3,284,328
38
Kecamatan Candiroto
1,812,543,203
1,926,333,310
113,790,107
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-17
BELANJA TIDAK LANGSUNG No.
SKPD (UNIT KERJA) PENETAPAN
1
2
3
PERUBAHAN 4
BERTAMBAH (BERKURANG) 5(4-3)
39
Kecamatan Ngadirejo
2,660,668,654
2,638,453,662
(22,214,992)
40
Kecamatan Jumo
1,331,832,012
1,297,644,380
(34,187,632)
41
Kecamatan Wonoboyo
1,433,981,680
1,432,157,399
(1,824,281)
42
Kecamatan Kranggan
2,074,616,441
2,007,335,848
(67,280,593)
43
Kecamatan Bejen
1,776,533,412
1,747,534,274
(28,999,138)
44
Kecamatan Kledung
1,552,718,437
1,537,714,012
(15,004,425)
45
Kecamatan Bansari
1,396,668,926
1,379,509,726
(17,159,200)
46
Kecamatan Tlogomulyo
1,946,288,336
1,961,057,036
14,768,700
47
Kecamatan Selopampang
1,804,523,053
1,845,346,448
40,823,395
48
Kecamatan Gemawang
1,852,552,394
1,849,405,823
(3,146,571)
49
Kecamatan Tretep
1,605,031,885
1,510,209,184
(94,822,701)
50
Kelurahan Temanggung I
328,388,043
483,765,849
155,377,806
51
Kelurahan Temanggung
307,276,456
382,663,324
75,386,868
52
Kelurahan Butuh
359,771,536
432,984,039
73,212,503
53
Kelurahan Jampiroso
288,591,584
399,694,751
111,103,167
54
Kelurahan Jampirejo
364,755,322
440,109,650
75,354,328
55
Kelurahan Kertosari
332,158,571
449,473,470
117,314,899
56
Kelurahan Banyuurip
350,981,323
433,973,797
82,992,474
57
Kelurahan Kowangan
362,801,799
514,745,323
151,943,524
58
Kelurahan Jurang
261,408,041
340,470,766
79,062,725
59
Kelurahan Tlogorejo
373,676,898
427,736,931
54,060,033
60
Kelurahan Kebonsari
307,031,239
382,687,004
75,655,765
61
Kelurahan Manding
291,725,154
359,349,147
67,623,993
62
Kelurahan Mungseng
298,285,938
377,917,098
79,631,160
63
Kelurahan Purworejo
372,245,042
447,063,160
74,818,118
64
Kelurahan Giyanti
264,790,178
411,635,495
146,845,317
65
Kelurahan Madureso
317,255,229
389,351,439
72,096,210
66
Kelurahan Sidorejo
334,596,727
415,723,720
81,126,993
67
Kelurahan Walitelon Selatan
206,682,025
372,310,313
165,628,288
68
Kelurahan Walitelon Utara
285,044,039
395,196,400
110,152,361
69
Kelurahan Kranggan
279,287,077
411,813,562
132,526,485
70
Kelurahan Parakan Wetan
340,943,631
477,822,491
136,878,860
71
Kelurahan Parakan Kauman
381,402,932
419,650,285
38,247,353
72
Kelurahan Manggong
280,776,157
413,075,533
132,299,376
73
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,065,248,043
1,038,675,432
(26,572,611)
74
Kantor Ketahanan Pangan
717,901,637
645,320,691
(72,580,946)
75
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10,727,379,915
11,959,579,726
1,232,199,811
76
Kantor Arsip dan Perpustakaan
1,505,195,905
1,412,342,334
(92,853,571)
77
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
9,354,480,237
11,792,980,997
2,438,500,760
78
Dinas Peternakan dan Perikanan
3,479,509,601
3,274,701,934
(204,807,667)
79
Badan Pelaksana Penyuluhan
7,403,560,870
6,936,758,444
(466,802,426)
80
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
6,817,472,105
6,621,162,764
(196,309,341)
733,374,531,585
826,354,932,737
92,980,401,152
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG Sumber : Bappeda tahun 2014
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-18
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana perubahan belanja
tidak
langsung
daerah
adalah
bertambah
sebesar
Rp.92.980.401.153,-. Adapun perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2014 pada masing-masing SKPD dirumuskan dan disusun dalam matrik sebagaimana tersebut dalam lampiran.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-19
