43
BAB III PROYEK TRANSMIGRASI ANGKATAN DARAT II DESA HANURA DAN PERKEMBANGANNYA TAHUN 1966 SAMPAI 1979
A. Proses Pelaksanaan Proyek Transmigrasi Angkatan Darat II Hanura Tahun 1966
Gambar 1 Lambang Desa Hanura (sumber: Dokumen Desa Hanura) Pelaksanaan Proyek Trans-AD II Hanura telah direncanakan secara matang. Diawali dengan survey yang dilakukan oleh TNI-AD lewat Dinas Transmigrasi Angkatan Darat bekerjasama dengan Departemen Penerangan dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia. survey dilakukan sejak bulan April, tahun 1966. Didalam kegiatan survey dilakukan pula mediasi dengan masyaraka Hurun sebagai penduduk asli tentang masalah perizinan pemanfaatan lahannya sebagai tempat pelaksanaan Proyek Trans-AD II Hanura. Masyarakat mendapatkan sosialisasi tentang
44
transmigrasi, alasan, dan dampak yang akan tibul setelah adanya transmigrasi. Pihak TNI-AD dibantu mengambil jalan ganti rugi untuk mengambil alih lahan milik warga Desa Hurun, agar tidak terjadi sengketa tanah di kemudian hari yang dapat merugikan kedua belah pihak. Pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 1966, puku 09.00 WIB, setelah rapat pertama pada tanggal 26 Mei 1966 dilaksanakanlah rapat kedua. Rapat lanjutan antara Kepala Kampung Hurun, pihak Trans-AD Hanura dan Pejabat Kabupaten lampung Selatan. Rapat dilaksanakan di Kantor Kabupaten Lampug Selatan. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Kampung Hurun, Hasan Besri (Bupati Lampung Selatan), Ridwan (Wakil DPRGR Lamsel), Wedana Kantor Kabupaten Lamsel, Camat Teluk Betung, dan Peltu Jusuf, Dari Pihak Trans-AD dihadiri oleh Mayor Ardan, Mayor Sugito, Letda Ramadi, Letda Sutikno dan Sukatam. Rapat berjalan diawali pembukaan dari Bupati yang menyampaikan dan menanggapi tentang adanya pernyataan dari Warga Hurun yaitu; pertama, tanah yang dipakai untuk Proyek Trans-AD dan tanaman yang ada di atasnya diganti rugi seluruhnya. Kedua, tentang danya larangan terhadap warga Hurun yang ingin berladang namun dilarang oleh Kepala Negeri Teluk Betung. Tanggapan Bupati Lamsel bahwa, Trans-AD akan memanfaatkan tanah di Kampung Hurun yang belum digunakan atau masih tertutup dan Warga Hurun tetap berladang dan berintegrasi dengan anggota Trans-AD, kecuali yang bersedia menyerahkannya kepada pihak TransAD. Setelah itu, Kepala Kampung Hurun menyampaikan pernyataan bahwa pada prinsipnya Warga Hurun menyetujui tanah yang di gunakan untuk Proyek Trans-AD,
45
tetapi hanya tanah yang masih kosong. Warga Hurun tetap dapat berladang dan berkebun di tanahnya masig-masing walau di dalam batas milik Trans-AD, serta meminta kepada pihak Trans-AD untuk tidak mengganggu gugat tanah yang sudah ada hak milik Warga Hurun, jadi hanya tanah milik pemerintah saja yang digunakan. Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Wakil DPRGR yang menyatakan jika prinsip rakyat tetap seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Kampung, maka Trans-AD tidak akan mendapatkan lahan. Wakil DPRGR meminta tanah larangan, tanah yang tidak boleh dijadikan Proyek Trans-AD, dua macam yaitu, tanah berair dan tanah tidak berair. Terakhir pernyataan disampaikan oleh Mayor Ardan yang menyampaikan bahwa pendirian Proyek Trans-AD tetap akan dilaksanakan, tanah yang berada di Km 12-14 jalan Tanjung karang-Padang Cermin seluruhnya akan diganti rugi. Mayor Ardan mempertanyakan dasar jika masyarakat merasa keberatan dan mengapa Warga Hurun tidak mengajukan keberatannya sejak saat survey dilaksanakan, sejak bulan april sampai Juli, tahun 1966. Mayor Ardan juga menyampaikan bahwa keberadaan Trans-AD adalah demi kepentingan masyarakat dan demi kemajuan, serta mengajak rakyat untuk andil dalam Revolusi. Rapat berakhir pada pukul 12.00 WIB, rapat pada hari itu belum mendapatkan keputusan, rapat dilanjutkan dengan musyawarah yang dilaksanakan pada 1 Agustus 1966 di tempat Kepala Kampung Hurun.33
33
Arsip Komando Pelaksana Transmigrasi Angkatan Darat Korem 043 Garuda Hitam, “Salinan Notulen Hasil Rapat Antara Kepala Kampung Hurun, Trans-AD dan Pejabat Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 26 Juli 1966”, (Lampung: Korem 043 Garuda Hitam, 1966).
46
Musyawarah sebagai kelanjutan rapat sebelumnya dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 1 Agustus 1966, pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Kepala kampung Hurun. musyawarah dihadiri oleh Moch. Isa (Kepala Negeri Teluk Betung), Mayor Ardan (Pihak Trans-AD), Camat Teluk Betung, Bupati Lamsel, dan Wakil DPRGR Lamsel. Musyawarah diawali dengan pembicaraan oleh Kepala Negeri yang menyampaikan bahwa telah melakukan tiga kali musyawarah dengan Warga Hurun. Pembukaan Trans-AD bukanlah kehendak Bupati, Mayor Ardan, Mayor Sugito, ataupun kemauan Camat, tetapi proyek Trans-AD merupakan kehendak Pemerintah atau Negara. Kepala Negeri juga menyampaikan, baik dirinya ataupun Kepala Kampung tidak mendapatkan keuntungan atau menerima uang dari perizinan Proyek Trans-AD. Pembicaraan dilanjutkan oleh Mayor Ardan yang menjelaskan tentang perjalanan perjuangan TNI sejak tahun 1945 sampai dengan penumpasan Gestapu PKI. Mayor Adnan juga
menjelaskan tentang alasan
dilaksanakannya
Trans-Ad. Tujuan
dilaksanakannya Trans-Ad antara lain, untuk menjaga keamanan baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, memanfaatkan hasil produksi untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan produksi, dan memajukan daerah-daerah yang masih tertinggal. Mayor Ardan juga berharap pengertian masyarakat tentang perjuangan dan pengorbanan jiwa raga TNI yang tidak sedikit. Pembicaraan dilanjutkan oleh Camat Teluk Betung, menyampaikan tentang usaha-usaha yang telah ditempuh oleh pihak Trans-AD antara lain, proses merintis, pendirian barak-barak, pendaftaran tanah/cek ganti rugi, dan pemetaan. Camat juga menyampaikan setuju dan sebuah kewajaran jika dalam usaha-usaha Trans-AD tersebut terdapat pohon yang ditebang. Bupati Lamsel
47
dan Wakil DPRGR Lamsel dalam musyawarah ini meyakinkan Warga Hanura bahwa pelaksanaan Trans-AD tidak akan merugikan mereka, justru akan memberikan keuntungan-keuntungan moril dan materil. Oleh karena itu, masyarakat harus membantu penyelenggaraannya. Musyawarah berakhir pada pukul 13.30 WIB, tidak diadakan tanya jawab dan diputuskan pada tanggal 2 Agustus 1966 akan diadakan Sidang Segitiga antara Kampung Hurun, Trans-AD, dan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Selatan.34 Pada tanggal 2 Agustus 1966 yang jatuh pada hari Selasa, pukul 12.00 WIB, dilaksanakan Rapat Segitiga antara Warga Kampung Hurun, Pemerintah Kabupaten Lamsel, dan Trans-AD. Rapar dilaksanakan di Kantor Kabupaten Lampung Selatan dan dihadiri oleh, perwakilan kampung Hurun, Wakil Pemerintah Daerah Tingkat II Lamsel dan Perwakilan dari pihak Trans-AD. Bupati membuka jalannya rapat dengan menjabarkan proses kegiatan Trans-AD sejak bulan April sampai dengan pelaksanaan rapat tanggal 2 Agustus 1966. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kegiatan Trans-AD yang disetujui antara lain, pemetaan, pendaftaran/cek ganti rugi, dan pendiria barak-barak. Persetujuan dilaksanakannya Proyek Trans-AD dengan syarat yaitu, hak-hak masyarakat tidak dinodai, masyarakat juga memiliki pengorbanan, masyarakat dapat hidup berintegrasi dengan Trans-AD, dan ada ganti rugi atas lahan yang digunakan. Sempat terjadi kesalah pahaman antara Kepala Kampung Hurun 34
Arsip Komando Pelaksana I Kementrian Angkatan Darat Korem 043 Garuda Hitam, “salinan notulen musyawarah dengan Rakyat Hurun, Tanggal 1 Agustus 1966”, (Lampung: Korem 043 Garuda Hitam, 1966).
48
dengan warganya yang di dalam rapat disampaikan oleh Mad Nuh sebagai perwakilan Kampung Hurun. Mad Nuh pertama menyampaikan prinsip bahwa masyarakat menyetujui adanya Trans-AD di Kampung Hurun demi kemajuan. Kedua, Mad Nuh menyampaikan bahwa Kepala Kampung Hurun tidak pernah memberikan penjelasanpenjelasan tentang adanya Proyek Trans-AD dengan alasan tidak tahu. Ketiga, meminta pertimbangan agar masyarakat Hurun tidak kehilangan mata pencaharian bertani dan berkebun.
Ditanggapi oleh bupati Lamsel, prinsip rakyat yang setuju dengan
diadakannya Proyek Trans-AD II Hanura namun tidak ingin tanahnya diganggu gugat adalah masalah yang ingin diselesaikan dalam rapat tersebut. Pernyataan keberatan masyarakat yang disampaikan oleh Mad Nuh dianggap telah terlambat, mengingat pihak Trans-AD telah melangkah jauh untuk melaksanakan proyek ini dan harus mengambil alih sebagian tanah milik masyarakat Hurun untuk dikorbankan demi pembangunan. Peltu Jusuf menyampaikan pendapat dari masyarakat Hurun yang berisi agar lahan yang terkena pembangunan jalan atau bangunan mendapatkan ganti rugi dan sisanya tetap menjadi milik masyarakat. penyelesaian masalah dalam rapat tersebut disampaikan oleh Perwakilan Pihak Trans-AD, Mayor Ardan, keputusannya yaitu, Proyek Trans-AD II Hanura bertempat diantara Km 12-14, jalan Teluk Betung-Padang Cermin. Setiap masyarakat mendapatkan haknya, penduduk Hurun yang memiliki kebun dan tinggal di dalam batas wilayah Trans-AD akan diajak hidup bersama, bergotong royong membangun desa, namun penduduk tersebut hanya boleh memiliki tanah seluas 2 Ha, sebagian tanahnya diganti rugi oleh Trans-AD. Masyarakat yang tinggal di luar batas Transad, namun memiliki kebun di dalam wilayah Trans-AD, maka tanah kebun diganti
49
rugi. Masyarakat yang ada di dalam maupun di luar wilayah Trans-AD II Hanura tetap mendapatkan hak yang sama, masyarakat akan menuai hasil dari apa yang telah dikorbankan. Perjanjian, batas-batas lahan Trans-AD dan klasifikasi ganti rugi telah jelas dalam rapat tersebut.35 Pada tanggal 12 Agustus 1966 dilaksanakan Acara Penyelesaian Tanah-Tanah Masyarakat, diputuskan bahwa Km 12-14 di Kampung Hurun yang secara resmi menjadi lahan untuk Proyek Trans-AD II Hanura.36 Pembayaran anti rugi tidak langsung dilaksanakan setelah keputusan, Trans-AD masih melakukan pengukuran-pengukuran dan pembangunan barak-barak untuk tempat tinggal sementara peserta Trans-AD. Pada bulan September 1966, anggota Trans-AD II Hanura didatangkan terlebih dahulu tanpa keluarga dan sementara tinggal di barak-barak untuk membangun rumah dan fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan untuk memulai kehidupannya sendiri setelah didatangkan bersama keluarga dan mengenal keadaan sekitar. Bangunan yang dibangun antara lain, rumah tempat tinggal Trans-AD, masjid, sekolah SD sampai SMP, Sekolah Pendidikan Guru (SPG), jalan raya sepanjang 12,5 Km dari Ibu Kota provinsi, kantor desa, dan lapangan. Pembangunan rumah dan fasilitas-fasilitas lain dibangun secara gotong-royong. 35
Arsip Dinas Transmigrasi Angkatan Darat Komando Pelaksana I Korem 043 Garuda Hitam, “Salinan Notulen Sidang Segi Tiga Antara Rakyat kampong Hurun, Pemerintah, Kabupaten Lampung Selatan dan Trans-AD, Tanggal 2 Agustus 1966”, (Lampun, Korem 043 Garuda Hitam). 36 Arsip Kolak Korem 043 Garuda Hitam, ”Salinan Keputusan Rapat Segi Tiga Antara Wakil Rakyat Kampung Hurun dengan Pemerintah Kabupaten Lamsel dan Pihak Trans-AD sebagai sambungan Rapat Umum di Kampung Hurun, tanggal 12 Agustus 1966”, (Jakarta: Korem 043 Garuda Hitam, 1966).
50
Gambar 2 Rumah Anggota Trans-AD II Hanura (sumber: Dokumen Desa Hanura) Fasilitas dan permukiman di Desa Hanura pada awalnya dibangun oleh Para Anggota Trans-AD dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tembok, jendela, dan pintu rumah dibuat dengan bahan kayu dan alas rumah masih berupa tanah. Bangunan kantor kepala desa, sekolah, dan masjid masih menggunakan kayu. Pohon
51
kelapa atau tanaman keras yang lain menjadi patok penanda batas tanah antar rumah milik Anggota Trans-AD.37 Pada tahun 1967 para anggota Trans-AD II Hanura yang berasal dari Jawa mulai diberangkatkan bersama keluarga. Pemberangkatan anggota Trans-AD yang berasal dari Pusat, Kodam Siliwangi, Kodam Diponegoro, Kodam Brawijaya, dan Veteran. Pemindahan para Anggota Proyek Transmigrasi Angkatan Darat II Hanura dilakukan secara seremonial. Para anggota TNI-AD yang ikut dalam proyek transmigrasi dilepas dari kesatuannya melalui upacara kemudian diberangkatkan bersama keluarga menggunakan kereta yang disebut dengan Kereta Luar Biasa (KLB). KLB merupakan kereta yang gerbongnya digunakan khusus untuk mengantar para anggota Trans-AD dari bagian timur Pulau Jawa sampai ke pelabuhan. Anggota Trans-AD diturunkan di sebuah pelabuhan yang berada di Provinsi Banten, yaitu Pelabuhan Merak. Transmigran kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal motor. Kapal yang digunakan adalah Kapal Motor Krakatau, Halimun, dan Bukit Barisan. Pada periode tersebut baru terdapat tiga kapal yang digunakan untuk penyeberangan dari Pulau Jawa ke Sumatera. Kapal pengangkut para transmigran bersandar di Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung. Menginjakan kaki di tanah Lampung, para transmigran melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan yang telah disediakan yaitu truk-truk yang biasa digunakan untuk mengangkut para anggota TNI saat bertugas, milik KOREM 37
Wawancara dengan Sukarsono (68 tahun, Kepala Dusun A, Anak dari Pelda. Purn. Sankardi), Tanggal 15 Maret 2016.
52
043/Garuda Hitam. Dengan mengendarai truk para transmigran melewati jalanan tanah dan berbatu untuk sampai di lokasi proyek Trans-AD. Tak jarang para transmigran harus turun dari kendaraan untuk mengeluarkan truk yang tidak dapat berjalan karena bannya terjebak lumpur. Para anggota transmigran yang dipindahkan masih cukup kuat berjalan kaki untuk sampai di Desa Hanura.38 Anggota Trans-AD yang berasal dari Kodam Sriwijaya diberangkatkan. Beberapa anggota menggunakan bus dan sisanya menggunakan truk pasukan milik TNIAD. Para anggota Trans-AD yang berasal dari Kodam Sriwijaya didatangkan sehari sebelum pemberangkatan Anggota Trans-AD dari Jawa. Anggota Trans-AD Kodam Sriwijaya ditugaskan untuk menysun acara pembukaan Proyek Trans-AD II Hanura sekaligus menyambut kedatangan para Trans-AD. Setelah sampai di Desa Hanura pada tanggal 17 Maret 1967, para transmigran disambut dengan upacara oleh kesatuan KOREM 043/Garuda Hitam di lapangan Desa Hanura. Suasana haru menyelimuti keluarga anggota transmigran, karena pada waktu itu Desa Hanura masih berupa wilayah yang dikelilingi oleh hutan lebat dan tempat tinggal yang disediakan masih berupa bangunan yang terbuat dari kayu dan material lain dari hutan.39 Tahun 1971 dilaksanakan prosesi ganti rugi oleh Pihak Trans-AD kepada Warga Hurun yang Tanahnya Terkena Proyek Trans-AD II Hanura berdasarkan ketentuan yang 38
Wawancara dengan Pudiardjo (70 tahun, anak dari Serka. kariman, Kodam Diponegoro) tanggal 18 April 2016. 39 Wawancara dengan Sitompul (81 tahun, Staf Komando Pelaksana (Kolak) Trans-AD II) tanggal 14 Maret 2016.
53
telah disepakati pada musyawarah yang pernah dilaksanakan sebelumnya pada tahun 1968. Masyarakat Hurun pada waktu itu meminta peninjauan kembali terhadap nilai ganti rugi tanah yang telah disepakati, karena telah melewati masa dua tahun sejak keputusan tanggal 5 September 1966, maka nilai tanah ikut mengalami perubahan. Pihak Trans-AD menanggapi permintaan masyarakat untuk melakukan peninjauan kembali dengan diadakan sidang yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 1968. Sidang dilaksanakan di ruang DPRGR Lamsel. Pihak Kolak I sebagai pelaksana Trans-AD menyetujui dan memutuskan adanya peninjauan ulang untuk harga ganti rugi tanah. Hasil keputusan Kolak I yang disampaikan pada rapat tersebut antara lain: pertama, Peninjauan kembali harga lama yang akan disesuaikan dengan harga sekarang. Kedua, dipakai sebagai pedoman dalam penempatan harga hak milik rakyat yaitu tarif penetapan harga panitia 5 September 1966 dinaikan 3 kali lipat untuk semua jenis hak milik rakyat yang tanahnya terkena Proyek Trans-AD dengan catatan bahwa hargaharga ini atau ketetapan panitia tersebut berlaku sampai dengan akhir bulan September 1968, dengan ketentuan bahwa setelah batas waktu tersebut berakhir maka ketetapan harga tersebut akan ditinjau kembali. Ketiga, semua tanam tumbuh hak milik rakyat yang blum dibayar tidak dapat diganggu gugat oleh Trans-AD dan masih tetap hak milik rakyat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa pemilik tanah dapat mengambil hasilnya dari tanam tumbuh tersebut. Seluruh anggota rapat menyepakati keputusan Kolak I Trans-AD.40 40
Arsip Kodam 043 Garuda Hitam, “Berita Acara Peninjauan Kembali Ganti Rugi Harga-Harga Tanam Tumbuh Milik Rakyat Hurun Tanggal 6 Juli 1968”,
54
Gambar 3. Peta dan Pembagian Kavling Proyek Trans-AD II Hanura (Sumber: Dokumen Korem 043 Garuda Hitam) (Lampung: Korem 043 Garuda Hitam, 1968).
55
Desa Hanura berada di atas tanah seluas 600 Ha yang diperoleh melalui proses ganti rugi dari Desa Hurun. Hampir sebagian areal tanah terdiri atas areal perkebunan pisang dan bukit-bukit. Ganti rugi lahan dibayarkan oleh Proyek Trans-AD II Hanura pada tanggal 1 September 1971, dilaksanakan di Madrasah Desa Cilimus, diketuai oleh Mayor Burhanudin sebagai Kepala Petugas Lapangan Hanura, dalam ganti rugi mengalami perubahan kenaikan harga menjadi 1,5 kali lipat dari Harga yang disepakati sebelumnya pada tanggal 5 September 1966 dan peninjauan kembali tahun 1968. Pembayaran diserahkan kepada 179 warga Hanura yang tanahnya digunakan sebagai Proyek Trans-AD. Areal tanah yang terkena Proyek seluas 606,40 Ha seharga Rp 13.268.639,67. Ganti rugi tanah baru menyelesaikan 498,65 Ha dan sisanya 107,75 Ha diselesaikan tanggal 2 September 1971. Pembayaran ganti rugi telah selesai seluruhnya pada tanggal 6 Desember 1971 dan tanah milik anggota Trans AD II Hanura didata untuk disertifikasi. Anggota Proyek Trans-AD II Hanura yang didatangkan merupakan anggota TNI-AD yang berasal dari enam KODAM dengan rician jumlah sebagai berikut: KODAM Siliwangi sebanyak 14 KK, KODAM Diponegoro sebanyak 86 KK, KODAM Brawijaya sebanyak 32 KK, KODAM IV Sriwijaya sebanyak 12 KK, Departemen Pertahanan Pusat sebanyak 4 KK, dan Veteran sebanyak 9 KK.41
41
Arsip Komando Daerah Militer IV Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, “Proyek Transad Hanura”, (Lampung: Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, 1979).
56
Tabel 1. Jumlah Penempatan Anggota Tiap Dusun Dari Masing-masing KODAM KK/DUSUN A B C PUSAT 1 2 1 IV SRIWIJAYA 5 2 2 VI SILIWANGI 7 4 1 VII DIPONEGORO 23 20 23 VIII BRAWIJAYA 3 9 10 VETERAN 4 2 (Sumber: Dokumen Desa Hanura tahun 1966) KODAM
D 5 3 17 8 4
Pembagian tanah kavling untuk dijadikan rumah dan pekarangan milik anggota Trans-AD di tiap dusun dilakukan secara acak. Hal ini bertujuan agar setiap anggota Trans-AD bisa saling berbaur dan bergotong-royong membangun lingkungan dusunnya. Berdasarkan tabel, anggota Trans-AD II Hanura paling banyak berasal dari KODAM VII Diponegoro dan yang paling sedikit berasal dari Pusat.
B. Proses Adaptasi Masyarakat Proyek Trans-AD II Hanura dengan Masyarakat Sekitar dan Penyerahan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 1979 Para Anggota Trans-AD II Desa Hanura dalam kurun waktu 1967 sampai 1979 berhasil membangun permukiman dengan fasilitas-fasilitas yang memadai dan membangun struktur birokrasi dan administrasi pemerintahan desa yang berstatus berdiri sendiri dan bertingkat Desa Swadaya. Fasilitas yang dibangun oleh Proyek Trans-AD II Desa Hanura yaitu rumah tempat tinggal Trans-AD yang berjumlah 157 unit, rumah guru 25 unit, rumah petugas 2 unit, masjid, poliklinik, sekolah SD sampai
57
SMP, Sekolah Pendidikan Guru (SPG), bangunan kapel, Bangunan buller, jalan raya sepanjang 12,5 Km dari ibu kota provinsi, kantor desa, pasar, dan lapangan.42 Pada tahun 1969 di Sungai Way Cilimus pernah dibangun bendungan kecil untuk mengairi sawah milik warga Hanura, namun tidak bisa digunakan dengan maksimal karena debit air yang kecil. Oleh karena itu, Desa Hanura tidak memiliki banyak lahan persawahan.43 Beraneka ketegangan dapat timbul di daerah transmigrasi karena perbedaan pendidikan dan keterampilan,oleh karena para transmigran merebut kedudukankedudukan yang lebih baik dan lebih menguntungkan daripada penduduk setempat.44 Ketegangan ataupun konflik antara masyarakat Trans-AD Hanura dengan masyarakat asli tidak terjadi sama sekali sejak kedatangan para anggota Trans-AD. Konflik yang terjadi di daerah transmigrasi biasanya disebabkan oleh pengambil alihan lahan yang tidak tuntas dan perencanaan pembangunan hanya memperhatikan sektor pertanian, namun kurang memperhatikan sektor keamanan dan pendidikan. Sejak tahun pertama penempatan, anggota Trans-AD yang belum pensiun masih melaksanakan apel dan patroli rutin setiap pagi dan sore hari untuk menjaga keamanan. Patroli rutin dilakukan untuk mencegah adanya gerakan-gerakan yang bersifat radikal
42
Arsip Komando Daerah Militer IV Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, “Proyek Transad Hanura”, (Lampung: Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, 1979). 43 Wawancara dengan Sukarsono (68 tahun, Kepala Dusun A, Anak dari Pelda. Purn. Sankardi), tanggal 12 Maret 2016. 44 Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun, Transmigrasi di Indonesia 19051985, (Jakarta: UI Press, 1985). Hlm. 225.
58
yang dianggap mengancam kedaulatan NKRI di tengah masyarakat, seperti lahirnya paham komunis. Pembangunan infrastruktur seluruhnya selesai dibangun, fasilitas pendidikan yang ada langsung digunakan oleh para anggota Trans-AD untuk menaikkan status sosial keluarganya. Pada tahun 1968, dilakukan penambahan oleh pihak Trans-AD, yaitu mendatangkan beberapa tenaga guru dan pegawai dari Jawa untuk menyokong fasilitas yang telah dibangun. Jumlah Pegawai dan Guru di datangkan sebanyak 41 KK, dan pengikut (Panitia Trans-AD) 127 KK, jumlah total keseluruhan Peserta Trans-AD II Hanura adalah 325 KK atau 2.234 jiwa. Sekolah Tingkat Kanak-kanak yang masih berstatus swasta, dibina langsung oleh ibu-ibu anggota PKK. Tercatat 29 murid yang bersekolah dengan jumlah guru sebanyak dua orang. Sekolah Dasar yang telah berstatus negeri mendapatkan murid sebanyak 700 orang dengan jumlah guru 15 orang. Sekolah Menengah Pertama Hanura mendapatkan 240 orang murid dengan jumlah guru sebanyak 9 orang. Pada tahun awal pembangunan desa, Desa Hanura belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah Pendidikan Guru (SPG) menjadi pilihan untuk masyarakat melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari SMP. SPG mendapatkan 103 murid dengan jumlah guru sebanyak 12 orang. Terletak di Km 12 sampai Km 14 jalan raya Teluk Betung-Padang Cermin. Desa Hanura pada masa awal Proyek Trans-AD masih termasuk dalam Kecamatan Panjang, Kabupaten Lampung Selatan. Daerah territorial KODIM 0410/ Lampung Selatan, KOREM 043/ Garuda Hitam, dan KODAM IV/Sriwijaya. Luas wilayahnya dibagi
59
menjadi, pekarangan 117,75 Ha, Tanah Publik kavling guru dan tanah cadangan 286 Ha, dan perladangan 196,25 Ha. Sebagian desar wilayah merupakan perkebunan, tanah kering, dan perbukitan. Agama merupakan salah satu pengaruh dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Agama dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi individu dalam hubungan sosialnya. Agama terdiri atas beberapa unsur pokok, yaitu kepercayaan agama sebagai suatu prinsip yang dianggap benar dan tidak diragukan lagi. Simbol agama, yaitu identitas agama yang dianut umatnya. Praktik keagamaan merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, dan hubungan horizintal antara manusia dengan manusia sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Pengalaman keagamaan, yaitu berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh pemeluk agama secara pribadi. Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghuchu.45 Penduduk Lampung sudah mulai menganut Agama Islam sejak abad ke-16. Agama Islam di Lampung berasal dari Sumatera Barat dan Aceh yang merupakan pendatang yang melakukan perdagangan di daerah bagian Selatan Sumatera. Agama lain yang sudah menyebar di Lampung adalah Kristen yang dibawa oleh saudagarsaudagar dari Cina.46 Masyarakat transmigran dengan mudah hidup berdampingan
45
Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia, 1974), hlm. 137-142. 46 Komando Daerah Militer IV Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, “Proyek Transad Hanura”, (Lampung: Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, 1979), hlm. 28
60
dengan penduduk asli, karena masyarakat Desa Hurun mayoritas menganut agama Islam. Masyarakat Desa Hanura pada awal kedatangannya masih menerapkan budaya tradisional yang dibawa dari Pulau Jawa dalam kesehariannya. Nilai budaya yang berpengaruh disebut dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan atau pola perilaku tradisional masyarakat yang menerapkan kebudayaan tertentu. Adat adalah kebiasaan yang dilakukan dan menjadi norma dalam masyarakat. Adat membentuk pola perilaku masyarakat di dalam suatu wilayah. Adat istiadat mengandung aturan-aturan, nilai dan pengetahuan yang saling berkaitan. Adat istiadat memiliki fungsi sebagai pedoman tertinggi dalam bersikap dan berprilaku bagi seluruh masyarakat. Masyarakat Desa Hanura masih melaksanakan beberapa upacara-upacara tradisional. Upacara keagamaaan yang masih sering dilaksanakan di Desa Hanura adalah Upacara Selametan. Upacara Selametan umumnya dapat digolongkan sesuai dengan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari seperti perkawinan, kelahiran, kematian, bersih desa, tolak bala dan lain-lain.47 Pada tahun 1966 para transmigran menempati permukiman barunya, berbaur dengan masyarakat dan mengembangkan kesenian yang dibawa dari jawa, pulau asal penduduk Hanura. Alasan transmigran tetap melestarikan kesenian Jawa adalah untuk memupuk rasa persaudaraan diantara para trasmigran sendiri dan masyarakat yang
47
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1979), hlm. 340.
61
tinggal di sekitar desa. Pertunjukan seni juga menjadi sarana hiburan di tengah aktivitas sehari-hari masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Pertunjukan seni digelar disebuah bangunan balai desa yang telah dibangun oleh anggota Trans-AD beserta fasilitas-fasilitas yang cukup mendukung. Gedung balai desa berada tepat bersebelahan dengan Kantor Kepala Desa Hanura. Pertunjukan yang ditampikan, yaitu karawitan khas Jawa Tengah oleh kelompok kesenian yang dibentuk oleh anggota Trans-AD II. Balai desa pernah digunakan menjadi tempat ibadah sementara untuk para anggota yang beragama Kristen dan Katolik. Kebudayaan dari daerah yang dibawa oleh masyarakat Trans-AD juga ikut berkembang di tengah masyarakat khususnya kesenian. Masyarakat mengembangkan kesenian Karawitan Jawa, Gendang Pencak dari Jawa Barat, dan Orkes keroncong. Di Desa Hanura juga disediakan balai desa yang terletak disebelah kantor kepala desa. Balai desa digunakan untuk mempertunjukan kesenian-kesenian yang ada dan sebagai sarana pengakraban antara masyarakat asli dengan masyarakat Trans-AD. Perekonomian transmigran semakin membaik, hanya ada beberapa anggota yang memiliki ekonomi lemah, karena berasal dari veteran dengan uang pensiun yang sangat kecil. Terkadang terjadi kegiatan perjudian yang dilakukan masyarakat akibat terpengaruh budaya negatif dari kota atau desa sekitar. Masih terdapat perkebunan penduduk yang administrasinya tunduk kepada Kepala Kampung di luar proyek. Hal ini menyulitkan pembinaan desa. Belum adanya penegasan mengenai status tanah-tanah
62
pantai menyebabkan keraguan untuk mengolah tanah-tanah tersebut.48 Dibentuk pula sebuah lembaga sebagai pembantu sarana perekonomian masyarakat yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) yang bergerak pada bidang perdagangan, simpan pinjam, pelayanan Bimas, Inmas, dan telah berbadan Hukum. Lembaga KUD hanya terdapat pada Proyek Trans-AD I Poncowati dan Hanura.49 Pada tahun 1979, proses pembagian tanah, baik tanah pekarangan maupun tanah garapan telah selesai seluruhnya dan masing-masing anggota transmigran telah menerima sertifikat. Tanah kavling pekarangan dan garapan untuk Trans-AD II Hanura adalah seluas 2 Ha per Kepala Keluarga, dan jumlah sertifikat yang terbagikan adalah 319 buah sertifikat. Sertifikat tanah untuk warga Trans-AD II Hanura dan batas-batas Desa dipasangi patok-patok oleh Direktorat Agraria. Proses sertifikasi tanah terjadi melalui beberapa proses musyawarah yang cukup panjang dengan warga Hurun, karena ada wilayah yang belum sepenuhnya mendapatkan ganti rugi. Rencana akan pembangunan pangkalan TNI Angkatan Laut di Padang Cermin pada tahun 1980-an menjadi salah satu faktor bertambahnya jumlah penduduk di Desa Hanura. Masyarakat Padang Cermin yang tanahnya diambil alih kebanyakan memilih untuk pindah dan membeli tanah milik warga Hanura yang sebagian dijual untuk
48
Arsip Komando Daerah Militer IV Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, “Laporan Singkat Perkembangan dan Permasalahan Proyek Desa Transmigrasi Angkatan Darat Di Lampung”, (Lampung: Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, 1979), hlm. 7. 49 Arsip Komando Daerah Militer IV Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, “Proyek Transad Hanura”, (Lampung: Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, 1979).
63
dibangun tempat tinggal. Tanah-tanah tersebut dijual oleh penduduk Desa Hanura setelah mendapatkan sertifikat tanah dari pemerintah. Pada tahun 1979 terjadi kasus penyakit Malaria yang menyerang penduduk. Akibat pengelolaan lingkungan yang kurang baik. Penyakit ini ditularkan oleh vektor nyamuk (Anopheles betina) malaria yang semula banyak ditemukan di daerah rawarawa. Tambak udang yang sudah tidak berfungsi karena pemilik berganti mata pencaharian, kemudian terbengkalai dan menjadi sarang tempat berkembangbiak Nyamuk Malaria. Dalam laporan tidak disebutkan secara pasti jumlah warga yang terserang penyakit malaria, namun penyakit ini menjadi masalah yang serius di dalam wilayah Kecamatan Padang Cermin. Dilakukan penanganan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Lamsel untuk megurangi penyebaran penyakit malaria tersebut agar tidak semakin meluas.50 Kordinator Pelaksana lapangan, KOREM 043 Garuda Hitam secara resmi membentuk Pemerintahan Desa Trans-AD II Hanura. Sebagai Kepala Pemerintahan Desa Pertama ditunjuklah Mayor Mariyo dengan mempertimbangkan umur dan pangkat yang tertinggi kala itu dan sebagai sekretaris desa ditunjuk Soepriyanto. Sebagai Kepala dusun diperintahkan kepada salah satu anggota yang memiliki pangkat tertinggi di tiap dusun. Nama-nama kepala Dusun Desa Trans-AD II Hanura antara Lain, Dusun A dipimpin oleh Mayor Marijo, Dusun B oleh Katriman, Dusun C oleh Sarwan, dan Dusun D oleh Peltu ST. Sulaiman. Melihat usia dan kemampuanya telah menurun, 50
Mardiana dan Dwi Fibrianto, ”Hubungan Karakteristik Lingkungan Luar Rumah Dengan Kejadian Penyakit Malaria”, Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 5 (1), (Semarang: Kemas, 2009), hlm. 12.
64
maka Mayor Mariyo melepaskan jabatannya sebagai kepala Desa Hanura pada tahun 1967 dan digantikan oleh Kapten William Corne sampai tahun 1969. Pada tahuin 1969 merupakan proses awal Demokrasi dalam suksesi Kepempinan Desa, pemilihan Kepala Desa Trans-AD II Hanura dilaksanakan, Kopral satu Tugio terpilih Sebagai Kepala Desa, namun dalam perjalanan memimpin Desa Hanura, pada bulan November tahun 1971, Kopral Satu Tugio meninggal dunia. Kepemimpinan Desa diteruskan oleh bapak Pembantu Letnan Satu Sankardi sampai tahun 1972. Periode 1972–1977 Desa Trans-AD II Hanura kembali melaksanakan pemilihan kepala desa baru, dan terpilihlah sersan Mayor Sularno. Kemudian pada Periode 1977–1982 diadakan pemilihan kepala desa yang ke tiga kalinya, terpilihlah Pembantu Letnan Satu Enan Setiyadi untuk menjabat Kepala Desa Trans-AD II Hanura. Namun ditengah perjalanan kepemimpinannya Pembantu Letnan Satu Enan Setiyadi meninggal dunia pada bulan September 1978, dan Pemerintahan Desa diteruskan oleh Sersan Mayor Supardi sebagai Pejabat Kepala Desa Trans-AD II Hanura sampai tahun 1980.51 Pada tanggal 27 Desember 1978 berdasarkan Surat Perintah Panglima Komando Daerah
Militer
II Sriwijaya
Nomor:
SPRIN/2549/XII/1978,
seluruh
Proyek
Transmigrasi Angkatan Darat di Propinsi Lampung (6 Proyek Transmigrasi) yaitu, Poncowati, Hanura, Purnama Tungal, Bandar Agung, Bandar Sakti, dan Tanjung Anom diserahkan pengelolaanya kepada Pemerintah Daerah Propinsi Lampung. Serah terima 51
Arsip Komando Daerah Militer IV Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, “Sejarah Singkat Proyek-Proyek Transmigrasi Angkatan Darat (TransAD) Di Daerah Lampung”, (Lampung: Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, 1979), hlm. 16.
65
Proyek Transmigrasi dilakukan secara seremonial pada tanggal 14 Februari 1979 di Desa Poncowati yang merupakan Proyek Trans-AD I. Di bawah kepemimpinan Pembantu Letnan Dua M. Gunung dari tahun 1980–1990 Desa Trans-AD II Hanura kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dibawah pembinaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dengan status Desa Swadaya. Semenjak diberlakukannya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, maka penyelenggaraan Pemerintah Desa mengacu pada UndangUndang No.5 tahun 1979, oleh karena itu suksesi kepemimpinan desa segera dipersiapkan sesuai dengan UU yang berlaku.
