41
BAB II DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMATERA UTARA A. Sejarah Ringkas Pada awal berdirinya Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dengan nama Jawatan Pertanian yang terdiri dari Seksi Perikanan Darat dan Seksi Perikanan Laut, berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 1951. PP mengenai Jawatan Perikanan Darat Daerah Sumatera Utara ini berlaku sampai dengan Tahun 1974, sedangkan untuk Seksi Perikanan Laut adalah berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 1952 tentang Jawatan Perikanan Laut Daerah Sumatera Utara, PP ini berlaku hingga Tahun 1975, kemudian pada Tahun 1974 Perikanan Darat dan Perikanan Laut digabung dengan nama Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Tanggal 13 Maret 1974 No 29/1974 yang berlokasi di Jalan Sei Batu Gingging No. 6 Medan, dipimpin oleh IR. Bambang Suboko dari Tahun 1974-1984.Setelah itu pada Tahun 1984-1986 dibawah Kepemimpinan IR. Koesno Raharjo, kemudian pada Tahun 1986-1990, Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Sumatera Utara di bawah pimpinan IR. Boedi Soesilo, Pada Periode 1990-1999 Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Sumatera Utara berada dibawah pimpinan IR. H. Zainuddin P. Siregar, dan pada periode akhir Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah dibawah pimpinan IR. Sofyan Sori Nasution pada Tahun 19992001. Pada Tahun 2001 berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2001 terbentuklah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, dibawah
41
Pimpinan Drs. H. Ridwan Batubara MM yang memimpin dari Tahun 20012006. Sedangkan berdasarkan Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Provinsi Sumatera Utara maka terbentuklah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Sei Batu Gingging No. 6 Medan Kel, Medan Selayang Kec, Medan Baru Kota Medan tepatnya pada saat kepemimpinan IR.Yosep Siswanto pada Tahun 2006-2009. Untuk periode 2009 – 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan H. OK Zulkarnain, SH, M.Si dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Bapak H. Zonny Waldi S.Sos MM sejak 15 Agustus 2014 sampai dengan sekarang. Dengan Adanya Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru terbentuklah 5 UPT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari : a. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello (UPT PPP P. Tello) b. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Medan (UPT LPPMHP Medan) c. Unit Pelaksana Teknis Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan (UPT PPI Belawan) d. Unit Pelaksana Teknis Budidaya Ikan Kerasaan (UPT BI Kerasaan) e. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Balai (UPT PPP Tanjung Balai)
41
1. Visi dan Misi Dinas Kelautan da Perikanan Sumatera Utara Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara adalah pembangunan kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara adalah sebagai berikut: Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara efisien, efektif yang berkelanjutan Meningkatkan penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri di dalam negeri serta ekspor hasil perikanan yang berkualitas Meningkatkan sistem pendukung yang terdiri dari sarana dan prasarana, permodalan, teknologi, kelembagaan serta iklim usaha yang kondusif Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaannya serta perlindungan terhadap masyarakat. B. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah komponen-komponen atau susunan organisasi yang saling berkaitan yang menunjukkan kerangka dan perwujudan pola tetap hubungan dari fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi, maupun orang-orang yang mempunyai kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi.Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
41
Perangkat Daerah, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubsu Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi melaksanakan berbagai kegiatan tetentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal melalui saluran tunggal. Adapun struktur organisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara dapat dilihat dari gambar 2.1 berikut :
41
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
BIDANG
BIDANG BINA
PEMANFAATAN &
USAHA KELAUTAN
SUB. BAGIAN UMUM &
SUB. BAGIAN
KEPEGAWAIAN
PERENCANAAN &
BIDANG PENGAWASAN &
PENGEMBANGAN SEKSI PENGAWASAN SEKSI PROMOSI,
SEKSI PENGEMBANGAN
USAHA KELAUTAN DAN
PEMASARAN DAN SEKSI PERLINDUNGAN
TEKNOLOGI DAN PRODUKSI HASIL
SEKSI BINAUSAHA
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN MUTU HASIL SEKSI TEKNOLOGI
KELAUTAN DAN
DAN SUMBER
UPTD
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara-Medan Merujuk kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Tugas,Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: 1.
Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
41
dalam
melaksanakan
mengkoordinasikan,
perumusan monitoring,
rencana urusan
program administrasi
dan
kegiatan,
umum
dan
kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. 2.
Bidang Perikanan Tangkap
Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Provinsi
Sumatera
Utara
dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan Tangkap. 3.
Bidang Perikanan
Budidaya Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam
Menyelenggarakan
urusan
Pemerintahan
dibidang
Perikanan
Budidaya. 4.
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perikanan dan Sumber Daya Perikanan
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perikanan dan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. 5.
Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
41
Sumatera Utara dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 6.
UPTD
Laboratorium Pengendalian Dan Pengujian Mutu Hasil
Perikanan (UPTD LPPMHP) UPTD Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
Ketatausahaan,
Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan. 7.
UPT
Pembinaan
Penangkapan
Ikan
Belawan
(UPT
PPI
BELAWAN) UPT
Pembinaan
Penangkapan
Ikan
Belawan
(PPI
Belawan)
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang pembinaan dan pelatihan dalam rangka usaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan, pemeliharaan dan perawatan sarana pelatihan penangkapan ikan. 8.
UPT Budidaya Ikan Kerasaan (UPT BI KERASAAN)
UPT Budidaya Ikan Kerasaan (BI Kerasaan) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kegiatan produksi, pengembangan dan penerapan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar, pelatihan dan peningkatan keterampilan serta pengawasan. 9.
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello (UPT PPP P.Tello)
41
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello (UPT PPP P.Tello) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang operasional pendaratan ikan serta pemeliharaan dan perawatan sarana pendaratan ikan.
C. Job Description Berikut ini adalah job description dari setiap unit Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara : 1. Sekretariat a. Menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas, c. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; d. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan; e. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja; f. Menyelenggarakan
pengendalian
administrasi
anggaran
belanja; g. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
41
h. Menyelenggarakan penyusunan rencana stategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LKPJ dan LPPD Dinas; i. Menyelenggarakan
penatausahaan,
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan; j. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah Dinas, kearsipan, pertelekomonikasian dan persandian; k. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal; dsb.
2. Bidang Perikanan Tangkap a. Penyelenggaraan kebijakan pembudidayaan ikan; b. Penyelenggaraan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar ,air payau dan laut; c. Penyelenggaraan kebijakan mutu benih/induk ikan; d. Penyelenggaraan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan bagian benih ikan air Tawar, air payau dan laut; e. Penyelenggaraan kebijakan pengadaan,penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan,bahan kimia,bahan biologis dan pakan ikan; f. Penyelenggaraan perbenihan ikan;
kebijakan
akreditasi
lembaga
sertifikasi
41
g. Penyelenggaraan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahanpembudidayaan ikan; h. Penyelenggaraan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana Pembudidayaan ikan; i. Penyelenggaraan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan/benih ikan; dsb.
3. Bidang Perikanan Tangkap a. Penyelenggaraan
koordinasi
kebijakan
penetapan
lokasi
pembangunan pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi; b. Penyelenggaraan
dukungan pembangunan dan pengelolaan
pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan Negara lain; c. Penyelenggaraan kebijakan pembangunan kapal perikanan; d. Penyelenggaraan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan; e. Penyelenggaraan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan pengedaran jauh untuk penangkap ikan; f. Penyelenggaraan dan kordinasi kebijakan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi; g. Penyelenggaraan
dukungan
teknologi penangkapan ikan;
rekayasa
dan
pelaksanaan
41
h. Penyelenggaraan kebijakan pengelolaan hasil perikanan dan pemasarannya; i. Penyelenggaraan kebijakan pembangunan dan pengelolaan .pusat pemasaran ikan; dsb.
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perikanan dan Sumber Daya Perikanan a. Penyelenggaraan
dan
koordinasi
pengawasan
untuk
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi; b. Penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan, pembenihan dan perlindungan plasma nutfah perikanan dan pembudidaya ikan sistem pengendalian hama dan penyakit; c. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan dan mengawasi lembaga sertifikat perbenihan ikan, mutu, benih, induk, pakan ikan dan obat bahan lainnya; d. Penyelenggaraan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi; e. Penyelenggaraan,koordinasi, mengeksplorasi,
Konservasi
mengeksploitasi dan
pengelolaan
dan kekayaan
perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perlainnya di wilayah provinsi;
41
f. Penyelenggaraan dan koordinasi kebijaksanaan dalam rangka pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi; g. Penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau -pulau kecil di wilayah kewenangan perovinsi; h. Penyelenggaraan pengawasan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Harzard Analytical Critical Control Point ( HACCP); i. Penyelenggaraan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi; dsb.
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil a. Penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut provinsi; b. Penyelenggaraan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut wilayah laut kewenangan provinsi; c. Penyelenggaraan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi;
41
d. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi; e. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan; f. Penyelenggaraan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir di wilayah laut provinsi; g. Penyelenggaraan
penyerasian
dan
pengharmonisasian
pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kewenangan provinsi; h. Penyelenggaraan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang dalam wilayah kewenangan provinsi; i. Penyelenggaraan dan koordinasi dan konservasi sumber daya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi; j. Penyelenggaraan dan mengkoordinasikan kebijakan dalam rangka pemgelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya alam di wilayah laut kewenangan provinsi; k. Penyelenggaraan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi; l. Penyelenggaraan dan koordinasi dalam rangka dan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang
41
berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam perairan provinsi; dsb.
6. UPTD Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPTD LPPMHP) a.
Penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan
b. Penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan sarana untuk pengujian mutu hasil perikanan c. Penyelenggaraan pelaksanaan pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan d. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan sertifikasi mutu hasil perikanan e. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. UPT Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan (UPT PPI Belawan) a. Menyelenggarakan
pembinaan,
bimbingan,
arahan
dan
penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan (PPI Belawan) ; b. Menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan tugas dalam lingkungan kantor;
41
c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPT Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan; d. Melakukan pembinaan dan pelatihan penangkapan ikan; e. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk nelayan; f. Melaksanakan penyebarluasan informasi bidang teknologi penangkapan ikan; g. Menyusun laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan tugas; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. UPT Budidaya Ikan Kerasaan (UPT BI Kerasaan) a. Menyelenggarakan
pembinaan,
bimbingan,
arahan
dan
penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT Budidaya Ikan Kerasaan (BI Kerasaan); b. Menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan tugas dalam lingkungan kantor; c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPT Budidaya Ikan Kerasaan (BI Kerasaan); d. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian budidaya ikan air tawar;
41
e. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk pembudidaya ikan air tawar; f. Menyelenggarakan penyebarluasan informasi bidang teknologi budidaya ikan air tawar; g. Menyelenggarakan
penyusunan
laporan
tahunan
Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Menyelenggarakan evaluasi dalam pelaksanaan tugas; i. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
9. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello (UPT PPP P.Tello) a. Menyelenggarakan
pembinaan,
bimbingan,
arahan
dan
penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello (PPP P.Tello); b. Menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan tugas dalam lingkungan kantor; c. Menyelenggarakan
operasional
pendaratan
ikan
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pendaratan ikan; d. Menyelenggarakan fungsi penyuluhan kepada masyarakat nelayan;
41
e. Menyelenggarakan
penyusunan
laporan
tahunan
Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya; f. Menyelenggarakan evaluasi dalam pelaksanaan tugas; g. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
D. Jaringan Kegiatan Dalam rangka mencapai tujuan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan maka disusunlah program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut : a) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir b) Program Pengembangan Budidaya Perikanan c) Program Pengembangan Perikanan Tangkap d) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program-program prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2014 yang dijalankan melalui kegiatan pokok antara lain : 1.
Gerakan Bersih Pantai di Pantai Barat dan Pantai Timur Sumut
2.
Sosialisasi Mitigasi Bencana dan Penyusunan Kajian Perencanaan Minapolitan Tahan Bencana di Kab.Madina dan Asahan
3.
Buletin KP3K
4.
Operasional Kapal MCS Coremap P.Tello
41
5.
Biaya Pemeliharaan Kapal MCS Coremap P.Tello
6.
Biaya Perawatan Peralatan Selam
7.
Penanaman Mangrove Berbasis Masyarakat di Sumatera Utara
8.
Identifikasi dan Pemetaan Potensi Pulau-Pulau Kecil
9.
Sertifikasi Selam
10. Dana Pendukung Coremap 11. Pendidikan dan Pelatihan Untuk Kelompok Wanita Nelayan di Kawasan Pesisir 12. Pembinaan Lubuk Larangan di Perairan Umum 13. Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum 14. Operasi Gabungan Penertiban Pelanggaran Peraturan Perikanan di Sumatera Utara 15. Operasi Rutin Pengawasan SDKP di Pantai Timur Sumatera Utara 16. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan di Sumatera Utara 17. Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas Perikanan 18. Docking Kapal Pengawas Perikanan di Belawan 19. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 20. Evaluasi
dan
Penilaian
Kelompok
Masyarakat
(POKMASWAS). 21. Kegiatan Forum Koordinasi Kelompok Masyarakat Pengawas 22. Pengawasan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang
Pengawas
41
23. Operasi Rutin Kapal Patroli di Danau Toba 24. Pengawasan Usaha Budidaya di Sumatera Utara 25. Docking Kapal Pengawas Perikanan di Danau Toba 26. Hari Nusantara Tingkat Provinsi TA. 2014 27. Promosi Usaha Kelautan dan Perikanan Dengan Mengikuti Pameran di Dalam Negeri dan di Luar Negeri 28. Sosialisasi Peraturan Kelautan dan Perikanan 29. Survey identifikasi jenis-jenis ikan langka 30. Analisa Pengembangan Potensi Daerah Pesisir Sebagai Kawasan Agromarine di Sumut 31. Transplantasi Terumbu Karang di Pantai Barat Sumatera Utara 32. Monitoring Kesehatan Karang
E. Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera mencapai hasil produksi sebesar 740.936,70 ton yaitu meningkat 5 % dari tahun 2012. Dimana produksi hasil perikanan terdiri dari Produksi Perikanan Budidaya sebesar 175.721,0 ton dan Produksi Perikanan Tangkap sebesar 565.215,7 ton. Sedangkan target Produksi Perikanan Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2014 sebesar 796.993,90 ton yang terdiri dari Produksi Perikanan Tangkap sebesar 586.128,7 ton dan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 210.865,2 ton. Tingkat konsumsi ikan Provinsi
41
Sumatera Utara diharapkan mencapai 40,1 kg/kapita/tahun pada akhir Desember 2014, atau diharapkan dapat meningkat 3% dari Tahun 2013. Target ekspor hasil perikanan pada Tahun 2014 diharapkan dapat mencapai 58.433,4 ton atau meningkat 4% dari tahun 2013. Target nilai ekspor pada bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2014 adalah sebesar U$ 255.918.707,98, atau diharapkan meningkat 2% pada Tahun 2013, sedangkan target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 3.913.737.450 dimana diharapkan meningkat 214% dari Tahun 2013. Tabel II.1 Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan TA.2013
TA.2014
Perikanan Provsu A.
Produksi Total
740.936,70 ton
796.993,90 ton
1.
Produksi Perikanan Tangkap
565.215,7 ton
586.128,7 ton
2.
Produksi Perikanan Budidaya
175.721,0 ton
210.865,2 ton
B.
Ekspor
56.185,92 ton
58.433,4 ton
C.
Nilai Ekspor
U$ 250.900.694,10
U$ 255.918.707,98
D.
Tingkat Konsumsi Ikan
38,95 kg/kapita/tahun
40,1 kg/kapita/tahun
E.
PAD DKP Provsu
Rp. 1.249.088.600
Rp. 3.913.737.450
41
F.
Rencana Kegiatan Rencana Kerja Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun
2014 berisi kebijakan pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan program-program seperti : 1. Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, 2. Peningkatan produksi budidaya, 3. Pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, 4. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, 5. Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dan 6. Pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Peikanan Sumatera Utara adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 yang merupakan pegangan umum perencanaan bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang mwrupakan penjabaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih spesifik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara dan dapat dilaksanakan dengan kemampuan dana yang tersedia serta sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan.
