BAB II PROFIL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUMATERA UTARA

BAB II PROFIL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUMATERA UTARA A. Sejarah Singkat Dinas Pertambangan dan Energi Berdirinya Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara diawali ddari terbentuknya Kantor Perwakilan Departemen Pertambangan Sumatera Utara bagian Utara (Sumbagut) di Medan pada tahun 1970, kemudian menjadi kantor wilayah pada tahun 1977. Kantor wilayah ini adalah instansi vertikal. Pembentukan Dinas Pertambangan dan Energi di daerah tingkat I, yang tanggung jawabnya dipegang oleh Gubernur. Adapun tugas yang dibebankan adalah sebagai berikut: A. Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Departemen Pertambangan dan Energi di wilayah bersangkutan. B. Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan Gubernur KDH tingkat I dan instansi lain terkait dalam rangka koordinasi, pertimbangan, petunjuk, dan bantuan teknis serta memberikan laporan mengenai usaha Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara. C. Menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, antara satuan organisasi dalam departemen serta dengan instansi vertikal lainnya dan pemerintah daerah dengan tugas pokoknya masing-masing.

Universitas Sumatera Utara

1.a Makna Logo Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara Logo Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara ditunjukkan oleh gambar berikut:

Gambar: Logo Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara

Makna Logo adalah sebagai berikut: A. Kepalan Tangan yang diacungkan keatas dengan menggenggam rantai beserta perisainya melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan Imperalisme, Feodalisme dan Komunisme. B. Batang bersudut lima, Perisai dan Rantai melambangkan kesatuan masyarakat didalam membela dan mempertahankan Pancasila. C. Pabrik, Pelabuhan, Pohon Karet, Pohon Sawit, Daun Tembakau, Ikan, Daun Padi tulisan “SUMATERA UTARA” melambangkan daerah yang indah permai masyur dengan kekayaan alamnya yang melimpahlimpah.


D. 17 (Tujuh belas) kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi menggambarkan tanggal, bulan dan tahun Kemerdekaan dimana ketiga-tiganya ini berikut tongkat dibawah kepalan tangan melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotism, pecinta keadaan dan pembela keadilan. E. Bukit

Barisan

yang

berpuncak

lima

melambangkan

tata

kemasyarakatanyang berkepribadian luhur, bersemangat Persatuan Kegotong-royongan yang dinamis.

1.b Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara Mengacu pada visi Gubernur Sumatera Utara yang dituangkan kedalam RPJMD Dan Renstra Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 2013, disusunlah rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 – 2013 dengan visi: “Terwujudnya Pengusahaan Pertambangan dan Energi Berwawasan Lingkungan Yang Memberi Nilai Tambah Untuk Mencapai Masyarakat Sumatera Utara Yang Maju, Sejahtera dalam Keberagaman”. Dengan Visi tersebut di atas, diharapkan kedepan masyarakat Sumatera Utara menjadi lebih baik, lebih cerdas dan peningkatan ekonomi keluarga sehingga punya masa depan yang lebih cerah. Makna atau pengertian dari Visi tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:


A. Terwujudnya pengusahaan pertambangan dan energi melalui pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berarti pengusahaan pertambangan dan energi dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan dan energi yang baik dan benar dari aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup serta aspek hukum; B. Terwujudnya

pengusahaan pertambangan dan energi yang

menghasilkan nilai tambah yaitu usaha pertambangan dan energi yang

dapat

meningkatkan

kualitas

dan

keanekaragaman

pemanfaatan bahan tambang dan enrgi; C. Terwujudnya pengusahaan pertambangan dan energi yang menghasilkan

kemajuan

bagi

masyarakat

berarti

dapat

meningkatkan kemampuan dan keterampilan; D. Terwujudnya pengusahaan pertambangan dan energi yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya; E.

Terwujudnya pengusahaan pertambangan dan energi yang bermanfaat bagi komponen masyarakat yang beragam.

Dari penjelasan visi ini, maka 5 (lima) tahun kedepan akan menjadikan masyarakat Sumatera Utara yang lebih sehat, lebih cerdas, dengan peningkatan ekonomi keluarga yang baik sehingga punya masa depan lebih cerah.


Untuk mewujudkan visi yang telah diterapkan, maka Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara adalah: A. Meningkatkan profesionalisme, etika dan moral aparatur yang mencerminkan pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (good governance); B. Meningkatkan kualitas penyediaan data dan potensi sumber daya mineral, energi dan air tanah dalam rangka pengembangan dan pengusahanya; C. Meningkatkan kualitas informasi potensi bencana alam geologi (tanah longsor, letusan gunung api, gempa bumi) dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahannya; D. Meningkatkan pencarian sumber-sumber mineral dan energi baru untuk kelangsungan ketersediaan sumber daya mineral dan energi; E.

Meningkatkan dan mendorong pengusahaan pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan;

F.

Membangun dan menumbuhkan koordinasi yang erat dengan pihak terkait untuk memenuhi dan menjaga pasokan tenaga listrik bagi masyarakat dan industri di Sumatera Utara;


1.c. Tujuan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Utara mempunyai tujuan sebagai berikut : A. Meningkatkan penyelidikan dan pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral serta potensi bencana alam geologi. B. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lingkungan hidup, kehutanan dan instansi terkait dalam rangka pengusahaan energi dan sumber daya mineral. C. Meningkatkan pengelolaan pengusahaan energi dan sumber daya mineral agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Meningkatkan penerimaan pajak, PNBP dan retribusi dari sektor energi dan suber daya mineral. E.

Meningkatkan pemanfaatan energi dan energi baru terbarukan serta air tanah.


B. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah salah satu fungsi pembagian kerja atau tanggungjawab serta wewenang dan penetapan unsur-unsur organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan sistem yang berlaku untuk mencapai tujuan dan sasaran yang didukung oleh sarana dan prasarana. Organisasi dalam perusahaan merupakan tempat untuk melakukan tugastugas atau pekerjaan dalam menetapkan tanggungjawab dalam suatu badan atau inti usaha guna terealisasinya rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor penilaian organisasi adalah: A. Rumusan yang jelas B. Pembagian kerja C. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab D. Rentang kekuasaan E. Pengawasan Struktur organisasi adalah satu bagan yang menggambarkan secara skematis penetapan tugas-tugas, fungsi wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan bakat, pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Struktur organisasi berfungsi untuk menyelenggarakan tugas kedinasan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh kantor, staf, dan pegawai, sehingga mereka mengetahui kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta pegawai dapat mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan penuh tanggungjawab.


Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Provinsi dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, bahwa Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara terdiri dari: A. Kepala Dinas (Eselon II A) B. Sekretariat Dinas, terdiri dari: 1.

Sub bagian Umum

2.

Sub bagian Keuangan

3.

Sub bagian Program

C. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari: 1.

Seksi Perizinan

2.

Seksi Pembinaan Usaha

3.

Seksi Pertambangan Umum

D. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:

E.

1.

Seksi Sumber Daya Mineral

2.

Seksi Hidrogeologi

3.

Seksi Geologi Lingkungan

Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari: 1.

Seksi Perizinan

2.

Seksi Energi Baru

3.

Seksi Ketenagalistrikan


F.

Bidang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari: 1.

Seksi Usaha Hulu minyak dan Gas Bumi

2.

Seksi Distribusi Minyak dan Gas Bumi

3.

Seksi Minyak dan Gas Bumi

G. Unit Pelaksana Teknis H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efesiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal, melalui saluran tunggal. Struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi sumatera Utara adalah sebagai berikut :


Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS SUB BAG UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAG PROGRAM

SEKRETARIS

SUB BAG KEUANGAN

BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

BIDANG GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

BIDANG LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

SEKSI PERIZINAN

SEKSI HIDRO GEOLOGI

SEKSI PERIZINAN

SEKSI USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

SEKSI PEMBINAAN USAHA

SEKSI SUMBERDAYA MINERAL

SEKSI ENERGI BARU

SEKSI DISTRIBUSI MINYAK DAN GAS BUMI

SEKSI PERTAMBAN GAN UMUM

SEKSI GEOLOGI LINGKUNGAN

SEKSI KETENAGALISTRI KAN

SEKSI MINYAK DAN GAS BUMI

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Utara Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Utara

35


C. Job Description Struktur organisasi yang digunakan pada Dinas Pertambangan dan Energi berbentuk garis Vertikal dan Horizontal yang saling berinteraksi. Artinya seluruh anggota yang berada di dalam suatu organisasi tersebut diharuskan saling bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misinya. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah: C.1 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara A. Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang administrasi umum, pertambangan umum, geologi, dan sumber daya mineral, listrik dan pemanfaatan energi, minyak dan gas bumi serta tugas pembantuan; B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan umum, geologi dan sumber daya mineral, listrik dan pemanfaatan energi, minyak dan gas bumi; 2) Pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah di bidang pertambangan umum, geologi dan sumber daya mineral, listrik dan pemanfaatan energi, minyak dan gas bumi;


3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi; 4) Pelaksanaan

tugas

pembantu

pemerintah

di

bidang

pertambangan dan energi; 5) Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya C.2 Kepala Dinas A. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pertambangan dan energi; B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan konsep kebijakan daerah, ketentuan dan standar pelaksanaan tugas-tugas daerah kabupaten/kota serta standarstandar pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang pertambangan dan energi; 2) Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang pengembangan geologi dan sumberdaya mineral, pertambangan umum, tenaga listrik dan pertambangan energi, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan; 3) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pelaksanaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;


4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya; 5) Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya; 6) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

C.3 Sekretaris Dinas A. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Hukum; B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan dan penyempurnaan standar penyelenggaraan, urutan umum, pengelolaan keuangan, pemberdayaan pegawai, pemberdayaan

organisasi

dan

penyiapan

produk-produk

hukum; 2) Perencanaan kebutuhan internal dan kebutuhan administratif dinas, serta penyempurnaan/peningkatan pengelolaan dan pengendalian atas pelaksanaannya sesuai ketentuan standar yang ditetapkan; 3) Perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan Dinas, sesuai ketentuan standar yang ditetapkan;


4) Perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan kepegawaian, sesuai ketentuan standar yang ditetapkan; 5) Perencanaan dan peningkatan sesitem kerja serta pengelolaan produk

Hukum Dinas,

sesuai ketentuan

standar

yang

ditetapkan; 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang dan fungsinya; 7) Pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas, sesuai bidang dan fungsinya; 8) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas, sesuai ketentuan standar yang ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya sekretaris dibantu oleh: 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program

C.4 Kepala Sub Bagian Umum A. Melaksanakan

pengumpulan

data/bahan

untuk

kebutuhan

pelaksana tugas dan fungsi sekretaris. B. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja sekretaris dan sub bagian umum. C. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data pengawai.


D. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepepimpinan/struktural, fungsional dan teknis. E. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai. F. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit dilingkungan dinas.

C.5 Kepala Sub Bagian Keuangan A. Melaksanakan

pengumpulan

data/bahan

untuk

kebutuhan

pelaksana tugas dan fungsi sekretaris. B. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja sekretaris dan sub bagian Keuangan. C. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas. D. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah. E. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya. F. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dinas dan unit pelaksana teknis.


C.6 Kepala Sub Bagian Program A. Mengumpulkan

data-data

sebagai

bahan

referensi

untuk

kebutuhan pelaksanaan tugas dinas; B. Menyusun perencanaan program kerja secretariat maupun sub bagian program; C. Mengelola dan membina system informasi pertambangan dan energi; D. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan ( DIKLAT) teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral; E. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; F. Memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya terhadap Kepala Dinas.

C.7 Kepala Bidang Pertambangan Umum A. Kepala

Bidang

Pertambangan

Umum

mempunyai

tugas

membantu kepala dinas dalam pelayanan perijinan, pembinaan usaha, pengawasan pertambangan umum dan panas bumi; B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1), Kepala Bidang Pertambangan Umum menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan dan penyempurnaan standar-standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang pelayanan perijinan, pembinaan usaha dan pengawasan pertambangan umum dan panas bumi;


2) Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengevaluasian pelayanan perijinan, pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan panas bumi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; 3) Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara dan panas bumi serta pengusahaan sistem informasi geografis wilayah kerja pertambangan; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya; 5) Pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya; 6) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Bidang Pertambangan Umum dibantu oleh: a. Seksi Perizinan Pertambangan Umum b. Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan c. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum

C.8 Seksi Perizinan Pertambangan Umum A. Melaksanakan pengumpulan data/ bahan dan penyusunan dalam rangka pembuatan perturan perundang-undangan daerah provinsi dibidang mineral, batubara dan panas bumi. B. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas kabupaten/kota.


C. Melaksanakan pengkajian, pemeriksaan berkas, evaluasi standar operasional

pengelolaan

lingkungan,

pengkoordinasian,

pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/ kota. D. Melaksanakan pengkajian, pemeriksaan berkas, pengkoordinasian, pemberian izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka PMDN lintas kabupaten/kota. E. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

C.9 Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan Umum A. Melaksanakan pengkoordinasian, evaluasi teknis, pembinaan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota. B. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan evaluasi teknis dala rangka pembinaan pengusahaan KP lintas kabupaten/kota. C. Melaksanakan pengumpulan data/bahan, penyusunan, pengelolaan data dan informasi mineral, batubara dan panas bumi serta pengusahaan

Sistem

Informasi

Geografis

wilayah

kerja

pertambangan diwilayah provinsi.


D. Melaksanakan koordinasi, pengumpulan data/bahan, dalam rangka penyusunan penetapan potensi panas bumi, neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara diwilayah provinsi. E. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

C.10 Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan Umum A. Melaksanakan

pengawasan

teknis

dan

admnistrasi

dalam

pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan kearah perairan kepulauan. B. Melaksanakan pengawasan teknis dan admnistrasi dalam rangka pelaksanaan izin usaha izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota. C. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi serta panas bumi. D. Melaksanakan proses pemberian izin Kartu Izin Meledakkan (KIM), proses pengesahan Kepala Teknik Tambang yang diangkat oleh perusahaan sebagai pihak yang bertanggungjawab tehadap semua kegiatan dilapangan. E. Melaksanakan proses penerbitan izin gudang bahan peledak untuk kegiatan usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.


C.11 Kepala Geologi dan Sumber Daya Mineral A. Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengembangan sumber daya mineral, geologi lingkungan dan hidrogeologi; B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1), Kepala

Bidang

Geologi

dan

Sumber

Daya

Mineral

menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan dan penyempurnaan standar-standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pemantauan dan pengembangan sumber daya mineral, pelayanan pengelolaan air bawah tanah, geologi lingkungan dan hidrogeologi; 2. Pelaksanaan, pengkoordinasi dan pengendalian pemantauan, survey, penelitian dan pemetaan sumber daya mineral, geologi lingkungan dan hidrogeologi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; 3. Pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya; Kepala Geologi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh: a. Kepala Seksi Sumber Daya Mineral b. Kepala Seksi Hidrogeologi c. Kepala Seksi Geologi Lingkungan


C.12 Kepala Seksi Sumber Daya Mineral A. Melaksanakan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral dengan metode penyelidikan geologi, geokimia, geofisika dan pemboran. B. Melaksanakan inventarisasi panas bumi dengan metode penyelidikan geologi, geokimia, geofisika dan pemboran. C. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sumber daya mineral. D. Melaksanakan penetapan neraca sumber daya dan cadangan mineral. E. Melaksanakan penetapan neraca sumber daya dan cadangan batubara.. F. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral.

C.13 Kepala Seksi Hidrogeologi A. Melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengurapan mata air pada cekungan air tanah sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. B. Melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi air tanah, pemetaan Hidrogeologi, penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.


C. Melaksanakan penyelidikan pencemaran air tanah, inventarisasi potensi

air

pengusahaan

bawah air

tanah,

tanah,

pengawasan pengendalian

pemakian

dan

pemakaian

dan

pengusahaan air tanah.

C.14 Kepala Seksi Geologi Lingkungan A. Melaksanakan dan menetapkan pengelolaan lingkungan geologi. B. Melaksanakan penyelidikan geologi teknik, gerakan tanah longsor, daerah rawan gempa bumi dan pemantauan aktivitas gunung api. C. Melaksanakan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik dan kawasan rawan bencan geologi. D. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi bencana geologi, sosialiasasi mitigasi bencan geologi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sesuai bidang tugasnya. E. Melaksanakan,

melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral.


C.15 Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi A. Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengembangan, pengawasan dan pelayanan

perijinan

ketenaga

listrikan,

energi

baru

dan

terbarukan; B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1), Kepala

Bidang

Listrik

dan

Pemanfaatan

Energi

menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan dan penyempurnaan standar-standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengembangan, pengawasan dan pelayanan perijinan ketenagalistrikan, dan energi baru dan terbarukan; 2. Pelaksanaan, pengembangan,

pengkoordinasian pengawasan

dan

dan

pengendalian,

pelayanan

perijinan

ketenagalistrikan dan energi baru dan terbarukan; 3. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, dibantu oleh: a) Kepala Seksi Perijinan Ketenagalistrikan. b) Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru. c) Kepala Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.


C.16 Kepala Seksi Perijinan Ketenagalistrikan A. Mengumpulkan

data/bahan

refrensi,

program

kerja

untuk

kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi. B. Menyelenggarakan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk pemengang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang izinnya dikeluarkan Provinsi dan pemberian izin operasi penyediaan Tenaga

Listrik

yang

sarana

instalasinya

mecakup

lintas

kabupaten/kota. C. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi. D. Melaksanakan tugas lain, sesuai bidang tugasnya.

C.17. Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru. A. Melaksankan pengumpulan data/bahan refrensi, program kerja untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi. B. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru. C. Melaksanakan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) regional.


D. Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan intensifikasi, diversifikasi dan konservasi energi. E. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. F. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

C.18. Kepala Seksi Ketenagalistrikan A. Melaksankan pengumpulan data/bahan refrensi, program kerja untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi. B. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Bidang Listrik

dan

Pemanfaatan

Energi

dan

Seksi

Pengawasan

Ketenagalistrikan. C. Melaksanakan sosialiasasi cara-cara berhemat energi dengan mengadakan

pembinaan

dan

pengendalian

pengawasan

ketenagalistrikan dan energi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan. D. Melaksanakan pembangkitan,

pengawasan transmisi,

ketenagalistrikan distribusi

mulai

disektor dari

tahap

prakonstruksi, konstruksi, operasional sampai pasca operasional, sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan. E. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.


C.19. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi A. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengembangan, pengendalian dan pengawasan minyak dan gas bumi; B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1), Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan dan penyempurnaan standar-standar pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengembangan dan pengawasan minyak dan gas bumi serta minyak pelumas; 2) Pelaksanaan,

pengkoordinasian

dan

pengendalian

pengembangan, pengawasan minyak dan gas bumi serta minyak pelumas, sesuai ketentuan standar yang ditetapkan; 3) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi, dibantu oleh: a) Kepala Seksi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi b) Kepala Seksi Pengendalian Distribusi Minyak dan Gas Bumi c) Kepala Seksi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi


C.20. Kepala Seksi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi A. Melaksanakan

pengumpulan,

pengolahan

dan

penyajian

bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan, pengembangan dan peningkatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi. B. Melaksanakan

sosialisasi,

evaluasi,

pembinaan

dan

pengembangan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. C. Melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja, kontrak kerja sama untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi pada lintas kabupaten/kota sesuai dengan standar yang diterapkan. D. Melaksanakan tugas dan perhitungan produksi dan realisasi lifting minyak dan gas bumi pada wilayah provinsi bersama pemerintah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. E. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi, sesuai standar yang ditentukan.


C.21. Kepala Seksi Pengendalian Distribusi Minyak dan Gas Bumi A. Melaksanakan

pengumpulan,

pengolahan

dan

penyajian

bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan, pengembangan dan peningkatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi. B. Melaksanakan

sosialisasi,

evaluasi,

pembinaan

dan

pengembangan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. C. Melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja, kontrak kerja sama untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi pada lintas kabupaten/kota sesuai dengan standar yang diterapkan. D. Melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan minyak dan gas bumi E. Melaksanakan perhitungan produksi dan realisasi lifting minyak dan gas bumi pada wilayah provinsi bersama pemerintah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. F. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi, sesuai standar yang diperlukan.


C.22. Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi A. Melaksanakan

pengumpulan,

pengolahan

dan

penyajian

bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan, pengembangan dan peningkatan pengawasan Minyak dan Gas Bumi, sesuai standar yang ditetapkan.. B. Melaksanakan

sosialisasi,

evaluasi,

pembinaan

dan

pengembangan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. C. Melaksanakan pengawasan teknis dan lindungan lingkungan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. D. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang Minyak dan Gas Bumi untuk bidang usaha jasa E. Melaksanakan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugasnya kepada Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi, sesuai standar yang diperlukan.

Bidang tersebut masing-masing melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditentukan demi terwujudnya Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang diharapkan. Dalam mencapai tujuan tersebut diharapkan masing-masing bidang menjalin hubungan kerja sama yang baik, saling memberikan motivasi agar lebih mudah menyelesaikan segala aktivitas kedinasan.


D.Kinerja Terkini Kinerja terkini Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai Penyelenggara sebagian kewenangan pemerintah Propinsi, tugas desentralisasi dan dekosentrasi khususnya bidang pertambangan dan energi serta tugas pembantu yang diberikan gubernur. Untuk menyelenggarakan kinerja terkini, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi sebagai berikut : A. Meningkatkan Profesionalisme sumber daya manusia, aparatur dan pengusahaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). B. Meningkatkan kegiatan penyelidik Potensi Pertambangan dan Energi. C. Meningkatkan kualitas penyediaan data dan informasi sumber daya mineral dan energi serta sumber daya air tanah yang memiliki kelayakan ekonomi untuk dikembangkan. D. Menyusun

Peraturan

Daerah

(PERDA)

tentang

pengusahaan

Pertambangan, Migas dan Ketenagalistrikan serta Sumber Daya Air Tanah E. Meningkatkan pengembangan wilayah dan masyarakat (Community Development) di sekitar wilayah Pertambangan. F. Meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat berorientasi. G. Meningkatkan pengendalian pengelolaan lingkungan Pertambangan, Migas dan Ketenagalistrikan serta Sumber Daya Air Tanah.


BAB II PROFIL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUMATERA UTARA

Recommend Documents