BAB III PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN (Belajar dari Pengalaman) A. Kabupaten Bandung dalam Catatan Sejarah

Badan Perencanaan Daerah

Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025

BAB III PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003-2006 (Belajar dari Pengalaman)

A. Kabupaten Bandung dalam Catatan Sejarah Sejarah mencatat bahwa Kabupaten Bandung lahir tanggal 20 April Tahun 1641 M, di bawah kepemimpinan Bupati Pertama Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M), dengan pusat pemerintahan (Ibukota Kabupaten) di Karapyak (Dayeuh Kolot). Pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (17941829) Ibukota Kabupaten Bandung di pindahkan dari Karapyak (Dayeuh Kolot) ke pinggir sungai Cikapundung atau Alun-alun Kota Bandung sekarang. Pemindahan Ibukota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jendral Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan karena daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut. Kabupaten Bandung mulai berkembang pesat setelah kepala pemerintahan di pegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846-1874). Beliau dikenal sebagai Dalem Bintang, karena telah mendapat penghargaan dari Pemerintah Hindia Belanda atas jasajasanya dalam membangun Kabupaten Bandung di segala bidang, di antaranya: Bupati yang progresif dan dianggap sebagai peletak dasar Master Plan Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng; Mendirikan Pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung (1850); Memprakarsai pembangunan Sekolah Raja (Pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). Pada masa pemerintahan RAA Martanegara (1893-1918), kota Bandung sebagai Ibukota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya). Kemudian pada masa transisi kehidupan politik Orde Lama ke Orde Baru adalah Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yaitu daerah Baleendah. Peletakan Batu Pertamanya

Bab III : Belajar dari Pengalaman

22



pada tanggal 20 April 1974 yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke 333. Rencana kepindahan Ibukota tersebut berlanjut hingga jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980 1985). Atas pertimbangan secara fisik geografis daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten, maka ketika Jabatan bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985-1990), Ibukota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Dipinggir Jalan Raya Soreang tepatnya di Desa Pamekaran inilah di Bangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 Ha, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan sehingga kompleks perkantoran ini disebut-sebut sebagai kompleks perkantoran termegah di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dan dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U. Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut dirampungkan dalam kurun waktu 1990-1992. PadaTahun 2007, di bawah kepemimpinan Bupati H. Obar Sobarna, menata kembali pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bandung, seperti yang pernah dirintis pada jaman Bupati Wiranatakusumah IV, dengan merancang kembali pembangunan bidang pendidikan melalui Master Plan Pendidikan Tahun 2008-2025, sebagai penguat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025. Gambaran wilayah Kabupaten Bandung sebelum dimekarkan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada: 6o 41’ – 7o 19’ Lintang Selatan dan diantara 107o 22’ – 108o 5’ Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Bandung ± 307.061 Ha, terbagi ke dalam 45 wilayah administrasi kecamatan, 431 desa dan 9 kelurahan. Topografi sebagian besar adalah pegunungan. Di antara puncak-puncaknya adalah: Sebelah utara terdapat Gunung Bukittunggul (2.200 m), Gunung Tangkubanperahu (2.076m) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan di selatan terdapat Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), serta Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut. Pencapaian Indikator Makro Kabupaten Bandung sebelum pemekaran (Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Sekolah, Daya Beli, dan Indeks Pembangunan Manusia), sejak Tahun 2003 sampai dengan 2006 senantiasa menunjukkan peningkatan. Bab III : Belajar dari Pengalaman

23



Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Makro Kabupaten Bandung Sebelum Pemekaran No

Komponen

2003

2004

2005

2006

1

Angka Harapan Hidup (AHH)

65,4 thn

65,85 thn

66, 23 thn

66,96 thn

2

Angka Melek Huruf (AMH)

97,53 %

98,23 %

98,65 %

98,70 %

3

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

7,65 thn

8,03 thn

8,26 thn

8,39 thn

4

Daya Beli

Rp. 530.200

Rp. 534.320

Rp. 536.490

Rp. 541.930

5

IPM

67,50

68,52

69,16

70.11

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2006 sebesar 5,65 persen, lebih besar dibanding Tahun 2005 sebesar 5,01 persen.

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Sebelum Pemekaran

Dilihat dari penghasilan yang diterima oleh penduduk yang bekerja, maka 303.025 orang (44,35%) memperoleh gaji kurang dari 500.000; 255.058 orang (23,33%) menerima gaji antara 500.000749.999; 233.409 orang (23,88%) menerima gaji 750.000 – 999.999; 83.291 orang (6,46%) menerima gaji 1.000.000-1.500.000; 108.873 orang (1,97%) menerima gaji di atas 1.500.000. Tabel 3.2 Prosentase Penduduk Kabupaten Bandung Usia 10 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2006 No 1 2 3 4 5

Jenis Lapangan Usaha Pertanian Industri Perdagangan Jasa Lainnya Jumlah

Jumlah 407.945 416.793 300.656 169.703 282.452 1.577.549

% 25,86 26,42 19,06 10,76 17,90 100

Sumber : Suseda 2006


24



Tabel 3.3 Prosentase Penduduk Kabupaten Bandung 10 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2006 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis pekerjaan Tenaga Professional Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan Pelaksana dan Tenaga TU Tenaga Usaha Penjualan Tenaga Usaha Jasa Tenaga Usaha Pertanian Tenaga Produksi Anggota TNI dan Keamanan lainnya Jumlah

Jumlah

%

54,177

3.43

13,463

0.85

76,951 292,433 79,387 390,652 664,123 6,363 1,577,549

4.88 18.54 5.03 24.76 42.10 0.40 100

Sumber : Suseda 2006

Tabel 3.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Tahun 2002-2005 Tahu n

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Bagian Laba Usaha Daerah

Lain-lain PAD

PAD

Pertum -buhan (%)

37.012.000.00 30.241.874.00 1.333.000.000 7.110.820.000 75.697.694.000 20.53 0 0 38.240.500.00 37.962.840.50 10.919.254.00 2003 4.114.853.000 91.237.447.500 31.50 0 0 0 46.190.000.00 43.318.739.50 24.120.265.00 2004 6.347.000.000 119.976.004.000 13.63 0 0 0 52.310.000.00 49.093.000.00 12.610.200.00 22.318.598.00 2005 136.331.798.000 -9.22 0 0 0 0 Sumber: Diolah dari Data Seri Suseda Kabupaten Bandung, Basis Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005. 2002

Pasca pemekaran wilayah berdasarkan UU Nomor: 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, secara administrasi Kabupaten Bandung luas wilayah Kabupaten Bandung menyusut menjadi ± 176.239 Ha, dengan laju pertambahan penduduk (LPP) sebesar 3,2%, jumlah Kecamatan menjadi 30 Kecamatan, dan jumlah Desa/Kelurahan menjadi 266 Desa serta 9 Kelurahan.


25



Gambar 3.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bandung Pasca Pemekaran

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Bandung: (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Subang, (2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, (3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Cianjur bagian Selatan, (4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Sumedang. (5) Bagian tengah terletak Kota Bandung dan Kota Cimahi. Sarana transportasi terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 29.94 Km, Jalan Provinsi sepanjang 176.01 Km dan Jalan Kabupaten sepanjang 816.07 Km. Tingkat infrastruktur jalan, 60% kondisi baik dan 40% kondisi rusak, dan sering terjadi kemacetan pada titik-titik tertentu. Kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi (backlog) sebanyak ± 178.984 unit rumah; Jumlah timbunan sampah per hari ± 8.322 m3. Dengan kapasitas pengangkutan 11,78%; Desa yang sudah teraliri listrik sekitar 70,9%; Kapasitas Terpasang 3.017.088 m3 dengan debit rata-rata 98 l/dt yang seluruhnya telah dimanfaatkan; Prosentase masyarakat yang sudah menikmati air bersih baru mencapai 55,56%.

B. Kondisi Pendidikan: Sebuah Kenyataan Sejarah Kabupaten Bandung mencatat bahwa perkembangan peradaban masyarakat Kabupaten Bandung mulai berkembang pesat sejak pemerintahan Bupati Wiranatakusumah IV (1846-1874), yaitu sejak dibukanya Sekolah Guru, sebagai lembaga


26



penyiapan tenaga pendidik masyarakat agar dapat hidup di masa depan yang lebih bermakna. Sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pendidikan sejak Tahun 2003 sampai awal Tahun 2006, berikut ini. 1. Pendidikan Pra Sekolah a. Taman Kanak-Kanak (TK) Gambaran umum proporsi kelembagaan Taman Kanakkanak (TK) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 tertera pada table dan grafik berikut. Tabel 3.5 Proporsi Kelembagaan pada TK Kabupaten Bandung 2003-2006 TK Tahun Negeri % Swasta % 2003 1 0,33 302 99,99 2004 1 0,31 324 99,99 2005 1 0,27 367 99,99 2006 1 0,26 390 99,99 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006. Proporsi Kelembagaan TK 400

Jumlah

300 200 100 0 Negeri Sw asta

2003

2004

2005

2006

1

1

1

1

302

324

367

390

Tahun

Grafik 3.2 Proporsi Kelembagaan TK di Kabupaten Bandung 2003-2006

Berdasarkan gambaran pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan bahwa perkembangan kelembagaan TK negeri dari Tahun 2003 sampai Tahun 2006 tidak mengalami peningkatan, yaitu hanya satu TK. Jumlah TK yang berstatus swasta setiap tahun mengalami perubahan yang meningkat dan signifikan. Tingkat perkembangan jumlah lembaga TK yang berstatus swasta setiap tahunnya rata-rata mencapai 8,97%. Pada Tahun 2003 jumlah anak usia 0-6 tahun di Kabupaten Bandung sebanyak 506908 orang, dari jumlah tersebut yang Bab III : Belajar dari Pengalaman

27



mengikuti pendidikan di TK sebanyak 13052 (2,57%) orang, dengan daya dukung ruang kelas sebanyak 755 kelas. Sedangkan pada Tahun 2006 dari jumlah anak usia 0-6 tahun sebanyak 553217 orang yang mengikuti pendidikan di TK sebanyak 15569 (2,81%) dengan daya dukung 896 ruang kelas. Tabel 3.6 Jumlah Kelas dan Siswa TK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 TK Tahun 2003 2004 2005 2006

Kelas

Siswa

%

755 749 778 896

13051 13237 14065 15569

2,57 2,73 2,75 2,81

Jumlah anak Usia 0-6 tahun 506908 484890 510742 553217

Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 .

Jumlah Kelas dan Siswa TK 20000 Jumlah 15000 10000 5000 0 2003

2004

2005

2006

Kelas

755

749

778

896

Siswa

13051

13237

14065

15569

Tahun

Grafik 3.3 Jumlah Kelas dan Siswa TK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Melihat jumlah anak usia 0-6 tahun yang demikian besar maka dapat dikemukakan bahwa angka partisipsi di tingkat TK masih relatif kecil. Rendahnya tingkat partisipasi perlu mendapat perhatian, dengan komitmen pemerintah harus mendorong masyarakat dan menyediakan pelayanan pendidikan di tingkat TK secara lebih masif. Pada Tahun 2003 jumlah guru TK (Negeri+Swasta) sebanyak 1138 sekolah, dari jumlah tersebut sebanyak 9 (0,79%) TK Negeri dan 1129 (99,21%) TK Swasta. Pada Tahun 2006 jumlah TK sebanyak 1217 sekolah, dari jumlah tersebut sebanyak 8 (0,66%) TK Negeri dan 1209 (99,34%) TK Swasta. Tabel 3.7 Jumlah Guru TK Negeri dan Swasta di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Bab III : Belajar dari Pengalaman

28


Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 TK

Tahun 2003 2004 2005 2006

Negeri 9 8 8 8

% 0,79 0,69 0,68 0,66

Swasta 1129 1152 1162 1209

% 99,21 99,31 99,32 99,34

Jumlah 1138 1160 1170 1217

Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006.

Melihat data tersebut bahwa penyelengaraan TK hampir seluruhnya oleh masyarakat/swasta dan hanya sebagian kecil saja diselenggarakan pemerintah. Melihat fenomena ini pemerintah harus mengambil peranan dalam pembinaan kelembagaan dan edukasi agar penyelenggaraan TK memenuhi koridor aspek legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tahun 2003 2004 2005 2006

Tabel 3.8 Status Kepegawaian Guru TK di Kabupaten Bandung 2003-2006 TK Jumah PNS DIKNAS PNS NON DIKNAS NON PNS Jumlah % Jumlah % Jumlah % 147 12,92 26 2,28 965 84,80 1138 150 12,93 26 2,24 984 84,83 1160 62 5,30 0 0,00 1108 94,70 1170 76 5,89 74 5,73 1141 88,38 1291

Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Data menunjukan bahwa secara umum status Guru TK di Kabupaten Bandung mayoritas adalah Guru non-PNS. Data Tahun 2006 menunjukan Guru TK yang berstatus PNS Diknas berjumlah 76 (5,89%) orang dan PNS non-Diknas 74 (5,73%) orang sementara jumlah Guru TK non-PNS sebanyak 1141 (88,38%) orang. Tabel 3.9 Jenjang Pendidikan Guru TK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 TK Tahun 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % SLTA 386 33.92 393 33.88 276 22.90 258 21.03 SPG 362 31.81 301 25.95 308 25.56 258 21.03 D1 175 15.38 179 15.43 210 17.43 249 20.29 D2 119 10.46 165 14.22 268 22.24 300 24.45 D3 25 2.20 32 2.76 52 4.32 54 4.40 S1 67 5.89 90 7.76 91 7.55 104 8.48 S2 4 0.35 0 0.00 0 0.00 4 0.33 JUMLAH 1138 100 1160 100 1205 100 1227 100 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Data pada Tahun 2006 menunjukan jumlah Guru TK sebanyak 1227 orang. Dari jumlah tersebut 258 (21,03%) berpendidikan SLTA, 258 (21,03%) berpendidikan SPG, 249 (20,29%) berpendidikan D1, 300 (24,45%) berpendidikan D2, 54 (4,40%) berpendidikan D3, 104 Bab III : Belajar dari Pengalaman

29



(8,48%) berpendidikan S1, 4 (0,03%) berpendidikan S2. Dari data tersebut terlihat bahwa baru 104 (8,4%) saja yang berpendidikan S1. Fenomena umum menunjukan trend peningkatan kualifikasi pendidikan di atas 60% berpendidikan Diploma ke atas. Je njang Pe ndidikan Guru TK 400 350

Jumlah

300 250 200 150 100 50 0

SLTA

SP G

D1

D2

D3

S1

S2

2003

386

362

175

119

25

67

4

2004

393

301

179

165

32

90

0

2005

276

308

210

268

52

91

0

2006

258

258

249

300

54

104

4

Jenjang Pendidikan

Grafik 3.4 Jenjang Pendidikan Guru TK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa setiap tahun jumlah Guru TK yang berpendidikan SLTA mengalami penurunan, sedangkan jumlah guru yang berpendidikan D1, D2, D3 dan S1 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tabel 3.10 Latar Belakang Pendidikan Guru TK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Tahun 2003 2004 2005 2006 Jumlah

Keguruan 684 669 806 893 3052

Pendidikan Guru TK % Non-Keguruan 60.58 445 57.67 491 69.36 356 73.26 326 65.35 1618

% 39.42 42.33 30.64 26.74 34.65

Jumlah 1129 1160 1162 1219 4670



30



Latar Belakang Pendidikan Guru TK

Jumlah

1000

500

0

2003

2004

2005

2006

Keguruan

684

669

806

893

Non-Keguruan

445

491

356

326

Tahun

Grafik 3.5 Latar Belakang Pendidikan Guru TK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Tabel dan grafik di atas menunjukan gambaran bahwa dari 4670 guru TK, sebanyak 3052 (65,35%) berpendidikan keguruan, sedangkan sisanya, 1618 (34,65%) masih berlatarbelakang pendidikan non-keguruan. b. Roudhotul Athfal (RA) Gambaran umum penyelenggaraan Roudhatul Athfal (RA) di Kabupaten Bandung, sejak Tahun 2003 sampai Tahun 2006 berikut ini.

Tahun 2003 2004 2005 2006

Tabel 3.11 Proporsi Kelembagaan RA di Kabupaten Bandung 2003-2006 RA Negeri

%

Swasta

%

0 0 0 0

0 0 0 0

116 234 276 327

100 100 100 100

Jumlah 116 234 276 327

Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006. Proporsi Kelembagaan RA 400

Jumlah


2003

2004

2005

0

0

0

2006 0

116

234

276

327

Tahun

Grafik 3.6 Kelembagaan RA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006


31



Data menunjukan bahwa penyelenggaraan RA seluruhnya oleh masyarakat (swasta). Jumlah kelembagaan RA setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data Tahun 2006 menunjukan jumlah RA sebanyak 327 lembaga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan lembaga pendidikan RA cukup pesat seiring dengan tinginya animo masyarakat dan kesadaran orang tua untuk memberikan pendidikan sejak dini bagi putra-putrinya. Tabel 3.12 Jumlah Kelas dan Siswa RA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 RA Siswa 3939 7760 10641

%

2003 2004 2005

Kelas 357 447 536

Jumlah anak Usia 0-6 tahun

0,78 1,60 2,08

506908 484890 510742

2006

676

11897

2,15

553217

Tahun


Jumlah Kelas dan Siswa RA 12000

Jum lah

10000 8000 6000 4000 2000 0

2003

2004

2005

2006

Kelas

357

447

536

676

Sisw a

3939

7760

10641

11897

Tahun

Grafik 3.7 Jumlah Kelas dan Siswa RA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Pada Tahun 2003 jumlah anak usia 0-6 tahun di Kabupaten Bandung sebanyak 506,908 orang, dari jumlah tersebut yang mengikuti pendidikan di RA sebanyak 3939 (0,78%) orang, dengan daya dukung ruang kelas sebanyak 357 kelas. Sedangkan pada Tahun 2006 jumlah anak usia 0-6 tahun sebanyak 553217 orang, dari jumlah tersebut 11897 (2,15%) orang mengikuti pendidikan di RA Bab III : Belajar dari Pengalaman

32



dengan daya dukung 676 ruang kelas. Walaupun pertumbuhan RA cenderung mengalami peningkatan, tetapi jika dibandingkan jumlah anak usia 0-6 tahun yang cukup besar jumlahnya maka hal ini merefleksikan masih sangat kecilnya tingkat partisipasi masyarakat, maupun pelayanan pendidikan anak usia dini yang masuk RA. Tabel 3.13 Jumlah Guru RA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 RA

Tahun

Negeri 0 0 0 0

2003 2004 2005 2006

% 0 0 0 0

Swasta 456 887 1059 1186

Jumlah

% 100 100 100 100

456 887 1059 1186


Secara umum perkembangan jumlah guru RA di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan yang signifikan. Dari Tahun 20032006 peningkatannya hampir mencapai dua kali lipat. Tabel 3.14 Status Kepegawaian Guru RA di Kabupaten Bandung 2003-2006 RA Tahun Jumlah PNS PNS NON % % NON PNS % DIKNAS DIKNAS 2003 7 0 449 1,54 0 98,46 456 2004

7

2005

26

2006

10

0,79

0

2,46

0

0,84

0

0

880

99,21

887

0

1033

97,54

1059

0

1176

99,16

1186


Berdasarkan data jumlah status guru pada RA, disimpulkan bahwa: (1) Mayoritas dari Guru RA adalah non PNS yang mencapai rata-rata 98%. Hal ini mengambarkan bawah masih minimnya Guru RA yang berstatus PNS; (2) Perkembangan Guru RA yang berstatus non PNS setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan sekali, hal ini terlihat dari perkembangan Tahun 2003 sampai 2006; (3) Untuk Guru RA yang berstatus PNS Diknas mengalami peningkatan dari Tahun 2003-2005, hanya saja pada Tahun 2006 mengalami penurunan.

Tahun SLTA

Tabel 3.15 Jenjang Pendidikan Guru RA Kabupaten Bandung 2003-2006 RA 2003 % 2004 % 2005 % 2006 147 31,01 204 23,86 268 25,28 -


% -

33

Badan Perencanaan Daerah SPG D1 D2 D3 S1 S2 Jumlah


204 47 39 3 9 25 474

43,04 9,92 8,23 0,63 1,90 5,27 100.00

138 165 193 152 3 0 855

16,14 19,30 22,57 17,78 0,35 0,00 100.00

112 190 258 55 177 0 1060

10,57 17,92 24,34 5,19 16,70 0,00 100.00

0

-


Jenjang Pendidikan Guru RA 300 250

Jumlah

200 150 100 50 0

SLTA

SP G

D1

D2

D3

S1

S2

2003

147

204

47

39

3

9

25

2004

204

138

165

193

152

3

0

2005

268

112

190

258

55

177

0

2006

0

0

0

0

0

0

0

Jenjang

Grafik 3.8 Jenjang Pendidikan Guru RA di Kabupaten Bandung 2003-2006

Perkembangan guru berdasarkan latar belakang jenjang pendidikannya dapat disimpulkan bahwa: (1) Secara umum jumlah guru berpendidikan SLTA pada RA masih banyak, bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan; (2) Guru RA yang memiliki latar belakang pendidikan SPG setiap tahunnya terus menurun; (3) Guru yang berlatar belakang pendidikan D1 dan D2 setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Tabel 3.16 Latar Belakang Pendidikan Guru RA di Kabupaten Bandung 2003-2006 Tahun 2003 2004 2005 2006

RA Guru 309 147 126 -

% 65,19 17,15 11,90 -

Non Guru 165 710 933 -

% 34,81 82,85 88,10 -

Jumlah 474 857 1059 -



34



Gambaran umum jumlah guru berdasarkan latar pendidikan keguruan dan non keguruan pada RA secara umum masih berlatar belakang pendidikan keguruan pada Tahun 2003, sedangkan Tahun 2004-2005 mayoritas gurunya bukan berasal dari pendidikan keguruan. c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gambaran umum penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Bandung, sejak Tahun 2003 sampai Tahun 2006 digambarkan beikut ini. Tabel 3.17 Penduduk 0-6 Tahun yang Terlayani PAUD di Kabupaten Bandung Tahun 2007 Jumlah penduduk

Jumlah Penduduk yg Terlayani

Usia

Jumla L

%

P

%

Jumlah

L

%

P

%

h

%

0-2

87779

48.06

94880

51.94

182659

2585

2.94

2965

3.13

5550

3.04

2-4

122332

48.43

130271

51.57

252603

8893

7.27

8745

6.71

17638

6.98

4-6

115137

48.77

120952

51.23

236089

17316

15.04

18817

15.56

36133

15.30

Sumber: Subdin PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung 2007 Penduduk 0-6 Tahun yang Terlayani PAUD

20000

Jumlah

15000 10000 5000 0

0-2

4-Feb

4-6

L

2585

8893

17316

P

2965

8745

18817

Penduduk 0-6 Tahun

Grafik 3.9 Penduduk 0-6 Tahun yang Terlayani PAUD di Kabupaten Bandung Tahun 2007

Secara umum jumlah penduduk usia 0-6 tahun pada Tahun 2007 seimbang antara laki-laki dan perempuan. Penduduk usia 4-6 tahun adalah penduduk yang paling banyak terlayani oleh pendidikan non formal, hal ini terlihat dari bagaimana laki-laki mencapai 15% begitu juga perempuan yang terlayani dalam usia 406 tahun adalah 15% juga, sehingga jumlah total penduduk usia 406 tahun yang terlayani adalah 15%. Untuk penduduk usia 0-2 ataupun 2-4 tahun yang terlayani oleh pendidikan non formal ratarata 3- 6% saja. Berdasarkan data tersebut sekitar 24% saja penduduk 0-6 tahun yang terlayani oleh pendidikan non formal. Bab III : Belajar dari Pengalaman

35


Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 Tabel 3.18 Penduduk 0-6 Tahun yang Tidak Terlayani PAUD di Kabupaten Bandung Tahun 2007 Jumlah penduduk

Usia

L

0-2

87779

2-4 4-6

%

Jumlah Penduduk yg Tidak terlayani

P

%

Jml

L

%

P

%

48.06

94880

51.94

122332

48.43

130271

115137

48.77

120952

Jml

%

182659

78101

88.97

85712

90.34

163813

89.68

51.57

252603

107996

88.28

115373

88.56

223369

88.43

51.23

236089

95084

82.58

103305

85.41

198389

84.03

Sumber: Subdin PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung 2007 Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Tidak Terlayani PAUD

120000

Jumlah

100000 80000 60000 40000 20000 0

0-2

2-4

4-6

L

78101

107996

95084

P

85712

115373

103305

Penduduk 0-6 Tahun

Grafik 3.10 Penduduk 0-6 Tahun yang Tidak Terlayani PAUD Tahun 2007

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2007 di kabupaten Bandung penduduk yang tidak terlayani sebagai berikut: Penduduk usia 0-2 tahun paling banyak tidak terlayani oleh pendidikan non formal hampir 89%, begitu juga dengan penduduk yang berusia 2-4, atau 4-6 tahun rata-rata 80% ke atas penduduk yang tidak terlayani. Tabel 3.19 Jumlah Lembaga dan Tenaga Pendidik PAUD di kabupaten Bandung 2007 Jenis Kelamin

Kober

%

TPA

%

PAUD posyandu

%

SPS

%

Jumlah

Lembaga

305

71.43

5

1.17

55

12.88

62

14.52

427

L

88

82.24

4

3.74

3

2.80

12

11.21

107

P

973

66.51

25

1.71

250

17.09

215

14.70

1463

L+P

1061

67.58

29

1.85

253

16.11

227

14.46

1570

Sumber: Subdin PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung 2007


36



Jumlah Lembaga dan Tenaga Pendidik PAUD 1000

Jumlah

800 600 400 200 0 Ko ber

TP A

P A UD po syandu

SP S 62

305

5

55

L

88

4

3

12

P

973

25

250

215

Lembaga

Lem baga non Form al

Grafik 3.11 Jumlah Lembaga dan Tenaga Pendidik PAUD di Kabupaten Bandung Tahun 2007

Gambaran umum PAUD non formal dapat terlihat sebagai berikut: (1) Jumlah lembaga pendidikan nonformal mayoritas adalah keompok bermain, hal ini terlihat dari jumlah lembaga kelompok bermain hampir 71,43% dari jumlah keseluruhan lembaga pendidikan PAUD non formal. Jumlah tenaga pendidik pada lembaga pendidikan PAUD non formal berdasarkan tabel di atas lebih didominasi oleh tenaga pendidik yang berasal dari kelompok bermain. (2) Lembaga pendidikan PAUD nonformal yang paling sedikit di Kabupaten Bandung adalah lembaga TPA (Tempat Penitipan Anak) yaitu hanya 5 lembaga atau 1,17% saja. Sebagaimana gambaran yang dipaparkan di atas menunjukkan sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Sampai di penghujung Tahun 2007, jumlah anak usia 0-6 tahun di Kabupaten Bandung yang paling banyak (tinggi) terdapat di Kecamatan Baleendah yaitu 25.520 orang; Wilayah kecamatan yang angka partsispasi pendidikan pra sekolah yang cukup tinggi adalah Cileunyi, Margahayu, Rancaekek, Baleendah, Katapang. Wilayah yang jumlah TK-nya cukup banyak adalah Cileunyi, Margahayu, Rancaekek, Baleendah, Cimenyan, Margaasih. Jumlah kelembagaan pendidikan pra sekolah yang cukup banyak terdapat di Kecamatan Cileunyi, Margahayu, Margaasih, Katapang, Rancaekek, Baleendah, Cimenyan. Sebaran guru banyak terdapat di Kecamatan Cileunyi, Margahayu, Katapang, Rancaekek, Baleendah. Di kecamatan tersebut APK/APM juga relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya (Lihat Tabel dan Grafik Kondisi Umum Pendidikan di Kabupaten Bandung 2003-2006 Bab III : Belajar dari Pengalaman

37



pada lampiran). Di Kecamatan Baleendah dengan jumlah penduduk usia 0-6 tahun paling banyak (25.520 orang), tetapi tingkat partispasinya tergolong sangat rendah (616 orang). Di samping gambaran kauntitatif tersebut, dari hasil survey menunjukkan gambaran kualitatif bahwa kondisi TK/RA pada Tahun 2007 hampir 98,61 persen lembaga pendidikan pra sekolah dikelola oleh masyarakat (swasta), dan sisanya sebesar 1,40 persen dikelola oleh pemerintah. Jumlah lembaga pendidikan pra sekolah yang ada paga pendidika pra sekolah adalah tercatat 430 yang tersebar di 275 desa. Jika dirata-ratakan maka tiap desa ada 1 sampai 2 lembaga. Sebaran lembaga pendidikan pra sekolah yang paling sedikit penyebarannya ada di Kecamatan Ibun, Cikancung dan Cilengkrang. Dari jumlah tersebut, masih ada lembaga yang belum memiliki ijin operasional tapi sudah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Alasannya karena sangat rumitnya mengurus perijinan. Sehingga masalah ini cenderung diabaikan. Namun dari dinas terkait, bagi lembaga yang belum memiliki ijin operasional terus didorong agar mengurus perijinannya, sehingga keberadaannya tersebut legal secara formal. Kondisi tenaga pengajar atau guru yang mengajar di lembaga pendidikan pra sekolah sebagian besar berstatus sebagai guru honorer atau guru yayasan. Hanya sebagian kecil saja guru pendidikan pra sekolah yang berstatus sebagai PNS. Sedangkan latar belakang pendidikan sudah cukup banyak guru berpendidikan sampai dengan D2 PGTK. Namun banyak juga yang berijazah SMA/Aliyah. Untuk mengatasi pendidikan guru pendidikan pra sekolah, mereka diharapkan mengikuti program penyetaraan atau mengikuti pembinaan yang dilakukan di gugusgugus secara rutin. Untuk tenaga administrasi dan kepala sekolah di lembaga pendidikan pra sekolah kebanyakan dijabat rangkap oleh guru. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan pra sekolah pun belum memadai. Bahkan di beberapa kecamatan bangunan yang ada berupa rumah yang dijadikan tempat belajar (seperti di Cilengkrang dan Kertasari). Sehingga tempat dan alat bermain anak sangat kurang. Ditambah dengan alat peraga yang sifatnya edukatif rata-rata masih kurang memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran. Pembiayaan bagi operasional pendidikan pra sekolah lebih banyak mengandalkan sumbangan dari orang tua siswa. Terutama lembaga-lembaga yang dikelola oleh Yayasan/Swasta. Sehingga Bab III : Belajar dari Pengalaman

38



pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran terasa lambat. Karena itu, mereka berharap Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait mau peduli dengan memberikan bantuan untuk perbaikan dan pengadaan sarana/prasarana termasul Alat Peraga Edukatif (APE), khususnya bagi lembaga pendidikan pra sekolah yang dikelola yayasan/swasta, seperti BOS yang ada di SD atau SMP. Sehingga masyarakat pun akan semakin termotivasi untuk mengikutsertakan anaknya pada pendidikan anak usia dini. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa jika menilik jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang cukup tinggi di setiap kecamatan tetapi angka partisipasi sekolahnya masih rendah. Hal ini amat terkait dengan pemahaman masyarakat dan pemerintah tentang jenis kelembagaan pendidikan pra sekolah yang dibangun di setiap kecamatan yang masih belum proporsional dengan jumlah penduduk usia 0-6 tahun. 2. Pendidikan Dasar a. Sekolah Dasar (SD) Gambaran umum tentang kelembagaan SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut. Tabel 3.20 Jumlah Kelembagaan SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Tahun 2003

Negeri

%

Swasta

%

jumlah

2140

98,57

31

1,42

2171

2004

2138

98,29

37

1,70

2175

2005

2134

98,02

43

1,97

2177

2006

2132

98,06

42

1,93

2174

Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006


39



Perkembangan Kelembagaan SD 2500

Jumlah

2000 1500 1000 500 0 Negeri Sw asta

2003

2004

2005

2006

2140

2138

2134

2132

31

37

43

42

Tahun

Grafik 3.12 Perkembangan Kelembagaan SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Berdasarkan data tersebut proporsi penyelenggaraan kelembagaan SD sebagian besar berstatus negeri (lebih dari 98%), sementara sebagian kecil (>1%) diselenggarakan oleh masyarakat/swasta. Tabel 3.21 Jenis Kelamin Siswa SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Tahun Jumlah L % P % 2003 250.723 50.87 242.128 49.13 492.851 2004 251.247 50.90 242.331 49.10 493.578 2005 257.941 50.98 248.073 49.02 506.014 2006 269.689 51.10 258.053 48.90 527.742 Sumber: Diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Jenis Kelamin Siswa SD 270000

Jumlah

260000 250000 240000 230000 220000

2003

2004

2005

2006

L

250723

251247

257941

269689

P

242128

242331

248073

258053

Tahun

Grafik 3.13 Bab III : Belajar dari Pengalaman

40



Jenis Kelamin Siswa SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Dilihat dari aspek gender, perbedaan jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang bersekolah di SD tidak terlalu jomplang. Pada Tahun 2006 jumlah siswa laki-laki relatif lebih besar dari perempuan, yaitu 269.689 (51,10%) dari 527.742 siswa SD, sementara siswa perempuan sebanyak 258.053 (48,90%). Tabel 3.22 Jumlah Kelas dan Siswa SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Jumlah rata-rata siswa setiap kelas 31.76 32.12 33.60 33.97

SD

Tahun

Siswa 492851 493578 506014 527742

2003 2004 2005 2006

Kelas 15516 15368 15058 15536

Sumber: Diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Jumlah Kelas dan Siswa SD 600000

Jumlah

500000 400000 300000 200000 100000 0

2003

2004

2005

2006

Sisw a

492851

493578

506014

527742

Kelas

15516

15368

15058

15536

Tahun

Grafik 3.14 Jumlah Kelas dan Siswa SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Melihat rata-rata jumlah siswa perkelas maka relatif termasuk katagori baik jika kita mengasumsikan jumlah siswa ideal perkelas 40 orang. Tetapi hal tersebut belum menunjukan fakta aktual kondisi kelas dan daya tampung yang senyatanya mengingat bahwa jumlah ruang kelas yang rusak dan tidak dapat dipergunakan jumlahnya amat besar. Tabel 3.23 Rasio (Siswa:Sekolah), (Siswa:Kelas), (Siswa:Guru), (Siswa:RKM), (Kelas:Guru) SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Siswa: Siswa: Siswa: Kelas: Kelas: Tahun sekolah Kelas Guru RKM Guru 227:1 32:1 30:1 1:1,23 1:0,77 2003 227:1 32:1 34:1 1:1,24 1:1,07 2004 Bab III : Belajar dari Pengalaman

41

Badan Perencanaan Daerah 2005 2006

Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 232:1 223:1

34:1 33:1

29:1 28:1

1:1,29 1:1,28

1: 1,07 1:0,86


Dengan menjadikan standar satu kelas/rombongan belajar maksimal 40 siswa per kelas di SD maka rasio siswa/kelas di Kabupaten Bandung termasuk kategori baik bahkan di bawah standar maksimal yakni rata-rata 32 siswa perkelas. Demikian pula rasio siswa/guru menunjukan angka yang cukup ideal bila asumsi rombel 40 orang setiap kelas. Tabel 3.24 Status Guru SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Tahun

GT

%

GTT

%

Jumlah

2003

14366

46.87

1921

53.13

16287

2004

13308

92.87

1022

7.13

14330

2005

12548

72.49

4761

27.51

17309

2006

12839

68.40

5932

31.60

18771


Data terakhir Tahun 2006 menunjukan jumlah guru SD di Kabupaten Bandung sebanyak 18.771 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12.839 (68,40%) orang berstatus guru tetap (GT) dan 5.932 (31,60%) masih berstatus guru tidak tetap (GTT). Tabel 3.25 Penugasan Guru SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Tahun 2003 2004 2005 2006

Negeri 15979 13887 16711 17719

% 98.11 97.38 96.55 96.36

Swasta 308 443 598 670

% 1.89 2.62 3.45 3.64

Jumlah 16287 14261 17309 18389


Data terakhir Tahun 2006 menunjukan jumlah guru SD di Kabupaten Bandung sebanyak 18389 orang. Dari jumlah tersebut, guru yang bertugas di SD negeri sebanyak 17719 (96,36%) dan di SD swasta sebanyak 670 (3,64%). Berdasarkan gambaran sebagaimana dipaparkan di muka, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebaran yang paling banyak terdapat di kecamatan Margahayu, Margaasih, Pangalengan, Rancaekek, Ciparay, Balendah, Majalaya, Soreang. Sebaran jumlah SD yang paling banyak terdapat di Dayeuhkolot, Pangalengan, Cicalengka, Rancaekek, Bab III : Belajar dari Pengalaman

42



Ciparay, Pacet, Kertasari, Baleendah, Majalaya, Paseh, Ibun, Soreang. SD yang paling sedikit di Cilengkrang dan Cangkuang. Jumlah siswa SD usia 7-12 Tahun yang paling banyak terdapat di wilayah Pangalengan, Rancaekek, Ciparay, Baleendah, Majalaya, dan Soreang. Jumah siswa yang paling sedikit adalah di Cilengkrang, Nagreg, Rancabali, dan Cangkuang. SD yang berada di wilayah Kabupaten Bandung saat ini lebih banyak yang dikelola pemerintah atau biasa disebut SD Negeri dari pada SD yang dikelola pihak Yayasan/Swasta. Jumlah SD Negeri mencapai 97,08% sedangkan SD Swasta hanya mencapai 2,92% saja. Jika dirata-ratakan maka tiap desa ada 4 sampai 5 SD. Penyebaran SD Swasta hanya ada dibeberapa kecamatan saja. Jika diprosentasekan sebesar 40% dari 30 kecamatan yang ada. Penyebaran SD swasta yang paling banyak berada di kecamatan Majalaya, dan Margahayu, selanjutnya kecamatan yang ada SD swastanya adalah Soreang, Banjaran, Katapang, Ciparay, Cileunyi, Bojongsoang, Cimenyan, Baleendah, Arjasari dan Ibun. Sedangkan wilayah yang paling Banyak SDnya adalah kecamatan Soreang, Baleendah, dan Majalaya. Jumlah kelas yang paling banyak terdapat di Pangalengan, Margahayu, Soreang, dan yang paling sedikit terdapat di Cilengkrang, Nagreg, dan Cangkuang. Kondisi ruang kelas yang rusaknya paling banyak terdapat di Cilengkrang, Dayeukolot, Banjaran, Pangalengan, Cimaung, Nagreg, Cikancung, Ciparay, Kertasari, Baleendah, Paseh, Soreang, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, dan Cangkuang. Sebaran jumlah guru SD yang paling banyak terdapat di Cileunyi, Dayeuhkolot, Pangalengan, Rancaekek, Ciparay, Baleendah, Majalaya, Soreang, dan yang paling sedikit terdapat di Kecamaan Cilengkrang, Pameungpeuk, Nagreg, Kertasari, Ciwidey, Rancabali, dan Cangkuang. Nilai ratarata UN-SD yang masuk jajaran tertinggi (≥7,00) adalah Kecamatan Ciparay, Paseh, Pasirjambu, Cilenyi, Dayeuhkolot, Pameungpeuk, Arjasari, Rancaekek, Majalaya, Ibun. Wilayah yang kategori paling rendah (≤6,00) adalah kecamatan Katapang dan Cangkuang. Kondisi bangunan SD berdasarkan hasil survey (termasuk ruang kelas) sekitar 50,92% masih dalam keadaan baik dan layak pakai. Tetapi ada juga gedung yang mengalami rusak ringan namun masih layak pakai yaitu sebesar 31,89%. Namun ada juga gedung SD yang mengalami rusak tapi sedang mengalami rehab yaitu 2,70%. Sedangkan gedung SD yang mengalami rusak berat cukup banyak yaitu sebesar 14,49%. Gedung atau ruang kelas Bab III : Belajar dari Pengalaman

43



yang mengalami rusak berat hampir di setiap kecamatan pasti ada. Kecamatan yang gedung atau ruang kelasnya paling banyak mengalami kerusakan adalah Cangkuang, Pasirjambu dan Pangalengan. Berdasarkan hasil survey ada juga kecamatan yang SD nya tidak mengalami rusak berat yaitu, Margahayu, Dayeuhkolot, dan Rancabali. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai merupakan kendala yang menimpa hampir setiap SD. Ketersediaan WC, ruang perpustakaan, tempat olah raga dan ruang serbaguna menjadi sulit terwujud bagi sekolah-sekolah yang hanya mengandalkan bantuan pemerintah saja tanpa mampu menggali dari masyarakat. Ditambah lagi dengan alat peraga yang sifatnya edukatif rata-rata masih kurang memenuhi tahapan ideal. Sehingga untuk mengembangkan proses pembelajaran yang efektif akan mengalami kesulitan. Kondisi tenaga pengajar atau guru yang mengajar di SD sebagian besar berstatus sebagai guru PNSD, yaitu sebesar 67,37%. Sedangkan sisanya sebesar 32,63 berstatus sebagai guru non PNS (guru honor, guru swasta, guru kontrak). Sehubungan adanya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi guru SD minimal D2 PGSD, maka latar belakang pendidikan sudah cukup banyak guru berpendidikan sampai dengan D2 PGSD (kurang lebih 50,69%). Bahkan bagi guru yang masih berpendidikan SLTA (kurang lebih 20,61%), secara bertahap diikutkan dalam program penyetaraan sampai dengan D2. Bahkan diusahakan sampai jenjang S1. Sementara yang masih D1 berkisar 1,28%. Dan yang berijazah D3 berjumlah 2,23%. Guru yang sudah mencapai tingkat pendidikan S1 berkisar 21,12%. Yang patutu dibanggakan adalah guru SD ada yang sudah berpendidikan sampai dengan S2 kurang lebih 0,07%. Dengan demikian tidak ada guru SD yang tidak layak mengajar. Guru yang ada hanya semi layak sekitar 20,15% dan yang sudah layak sekitar 79,85%. Mengenai tenaga administrasi di SD masih dirangkap oleh guru dan Kepala Sekolah. Di beberapa SD masih kekurangan guru (yang berstatus PNS), terutama guru agama, guru kesenian, guru keterampilan dan guru olah raga, seperti di Kecamatan Cikancung, Cilengkrang, Kertasari, Majalaya, Cicalengka dan Pacet. b. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berkenaan dengan gambaran kelembagaan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan dasar dapat dijelaskan berikut ini. Tabel 3.26 Bab III : Belajar dari Pengalaman

44



Proporsi Kelembagaan MI Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MI Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 3 1.07 277 98.93 280 2004 3 1.13 262 98.87 265 2005 3 1.15 258 98.85 261 2006 3 1.16 256 98.84 259 Sumber data: diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Proporsi Kelembagaan M I 300

Jumlah

250 200 150 100 50 0

2003

2005

2006

3

3

3

3

277

262

258

256

Negeri Sw asta

2004

Tahun

Grafik 3.15 Proporsi Kelembagaan MI Kabupaten Bandung 2003-2006

Data menunjukan bahwa pada Tahun 2006 penyelenggaraan MI hampir seluruhnya diselenggarakan oleh swasta (98,84%) dan hanya 3 sekolah (1,16%) yang berstatus negeri. Setiap tahunnya MI berstatus swasta mengalami penurunan dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006. Tabel 3.27 Penduduk Usia 7-12 Tahun dan Jumlah Siswa MI (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Tahun

Penduduk Usia 7-12 Tahun

Negeri

%

Swasta

%

2003 2004 2005 2006

502.092 493.566 494.384 563.195

1063 1098 1134 1194

3.0 3.1 3.1 3.0

34938 34490 35750 38062

97 97 97 97

MI Jumlah

%

36.001 35.588 36.884 39.256

7.17 7.21 7.46 6.97

Sumber: diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006


45



Jumlah Siswa MI 40000

Jumlah

30000 20000 10000 0

2003

2004

2005

2006

Negeri

1063

1098

1134

1194

Sw asta

34938

34490

35750

38062

Tahun

Grafik 3.16 Penduduk Usia 7-12 Tahun dan Jumlah Siswa MI (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Berdasarkan data diatas maka dari jumlah penduduk usia 712 Tahun, yang bersekolah di MI tidak lebih dari 9%. Jumlah siswa yang berada di MI negeri lebih kecil dibandingkan dengan siswa yang berada di MI swasta. Tabel 3.28 Jenis Kelamin Siswa MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun 2003 2004 2005 2006

MI L 18.148 17.897 18.675 19.706

% 50 50 51 50

P 17.853 17.691 18.240 19.550

% 49.59 49.71 49.41 49.80

Jumlah (L+P) 36.001 35.588 36.915 39.256

Sumber: diolah dari Statistik Penddikan 2003-2006 Jenis Kelamin Siswa M I 20000

Jumlah

19000 18000 17000 16000

2003

2004

2005

2006

L

18148

17897

18675

19706

P

17853

17691

18240

19550

Tahun

Grafik 3.17 Jenis Kelamin Siswa MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006


46



Data Tahun 2006 menunjukan bahwa jumlah penduduk usia 7-12 Tahun sebanyak 563.195 orang. Sementara pilihan bersekolah ke MI baru mencapai 39.256 (8,59%) orang. Tabel 3.29 Jumlah Kelas dan Siswa MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MI

Tahun

Siswa 36.001 35.588 36.915 39.256

2003 2004 2005 2006

Kelas 1.554 1.551 1.568 1.593

Sumber: diolah dari Profil Pendidikan 2003-2006 Jumlah Kelas dan Siswa MI 40000

Jumlah

30000 20000 10000 0

2003

2004

2005

2006

Sisw a

36001

35588

36915

39256

Kelas

1554

1551

1568

1593

Tahun

Grafik 3.18 Jumlah Kelas dan Siswa MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Tingkat pertumbuhan siswa yang masuk ke MI diimbangi dengan semakin bertambahnya jumlah kelas, hal ini terlihat dari tabel dan grafik peningkatan jumlah kelas dan siswa. Tabel 3.30 Jumlah Rombel MI Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun

MI Negeri

%

Swasta

2003 30 1.93 1.524 2004 30 1.93 1.521 2005 34 2.17 1.534 2006 36 2.26 1.557 Sumber: diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006


% 98.07 98.07 97.83 97.74

Jumlah 1.554 1.551 1.568 1.593

47



Jumlah Rombongan Belajar M I 2000

Jumlah


2003

2004

2005

30

30

34

2006 36

1524

1521

1534

1557

Tahun

Grafik 3.19 Jumlah Rombel MI Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Secara umum pada Tahun 2003 rombel MI negeri ada 30 rombel (1,93%) dan rombel MI swasta sebanyak 1524 rombel (98,07%). Sedangkan pada Tahun 2006 rombel MI negeri mengalami kenaikan menjadi 36 (2,26%), dan rombel MI swasta malah mengalami penurunan menjadi 1557 (97,74%). Tabel 3.31 Rasio (Siswa:Sekolah), (Siswa:Kelas), (Siswa:Guru), (Siswa:RKM), (Kelas:Guru) MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Tahun 2003 2004 2005 2006

Siswa: sekolah 129:1 134:1 141:1 151:1

Siswa: Kelas 23:1 23:1 24:1 25:1

MI Siswa: Guru 23:1 19:1 19:1 27:1

Kelas: RKM 1:1,22 1:1,16 1:1,19 1:1,11

Kelas: Guru 1:0,80 1:0,82 1:0,82 1:1,30

Sumber: diolah dari Profil Pendidikan 2003-2006

Melihat rasio yang ada secara keseluruhan dalam katagori baik. Yang harus menjadi fokus kajian kedepan adalah seberapa tingginya tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada MI. Secara nyata bahwa masyarakat lebih tertarik untuk bersekolah di SD dibandingkan di MI. Posisi MI yang selama ini hanya lembaga alternatif dan pelengkap bagi SD. Selama ini pula bahwa perhatian pemerintah daerah kurang signifikan terhadap pengelolaan dan pengembangan MI. Ke depan kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung harus lebih memperhatikan pengembangan MI mengingat secara yuridis MI memiliki posisi yang sama dengan SD. Tabel 3.32 Status Guru MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006


48


Tahun 2003 2004 2005 2006


Guru Tetap 555 714 806 413

% 35.02 37.62 42.00 27.51

MI Guru Tidak Tetap 1030 1184 1113 1088

% 64.98 62.38 58.00 72.49

Jumlah 1585 1898 1919 1501

Sumber: data diolah dari Statistik Pendidikan 2003-2006 Status Guru MI 1200 1000 800 Jum lah

600 400 200 0

Guru Tetap Guru Tidak Tetap

2003

2004

2005

2006

555

714

806

413

1030

1184

1113

1088

Tahun

Grafik 3.20 Status Guru MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Secara keseluruhan status guru MI hampir 60% berstatus guru tidak tetap (GTT) dan sisanya 30% guru tetap. Perkembangan guru tetap dari Tahun 2003-2005 mengalami peningkatan, hanya pada Tahun 2006 menurun, dan guru tidak tetap dari tahun ke tahun mengalami pluktuasi. Tabel 3.33 Penugasan Guru MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MI Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 40 2.52 1545 97.48 1585 2004 47 2.48 1851 97.52 1898 2005 119 6.91 1800 93.09 1919 2006 105 7.00 1396 93.00 1501 Sumber: data diolah dari Statistik Pendidikan 2003-2006


49



Penugasan Guru M I 2000 1500 Jum lah 1000 500 0 Negeri Sw asta

2003

2004

2005

40

47

119

2006 105

1545

1851

1800

1396

Tahun

Grafik 3.21 Penugasan Guru MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Gambaran umum jumlah guru yang bertugas di MI negeri jumlahnya 5% dan 95% berada di swasta. Setiap tahun perkembangan guru yang berada di Negeri mengalami peningkatan dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006. Sedangkan untuk guru yang berada di swasta dari Tahun 20032004 meningkat dan dari Tahun 2005 menurun, kemudian Tahun 2006 kembali naik. Berasarkan gambaran sebagaimana dipaparkan di muka, maka dapat ditafsirkan bahwa kondisi MI jauh lebih memprihatinkan dari masalah yang dihadapi SD. Keadaan bangunan rusak, perhatian pemerintah terhadap pendidikan berbasis agama masih kurang teutama dalam hal honorarium guru, dan kesempatan kerja bagi lulusannya belum terbuka, bantuan bangunan dan sarana/prasarana masih kurang. Daerah yang tingkat kerusakan ruang kelas MI yang paling tinggi (≥ 70%) adalah Kecamatan Cimenyan, Pangalengan, Cimaung, Nagreg, Baleendah, Soreang, Rancabali, Cangkuang. Sedangkan jumlah guru MI negeri/tetap secara umum masih sedikit jumlahnya, kebanyakan berstatus honorer/tidak tetap. Nilai ratarata UN-MI yang termasuk kateori tinggi (≥7,00) adalah Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Bojogsoang, Margasih, Pangalengan, Rancaekek, Ciparay, Baleendah, Majalaya, Paseh, Ibun, Ciwidey, Rancabali. Nilai UN-MI yang paling rendah (≤6,00) adalah Kecamatan Arjasari (5,70) dan Cangkuang (5,50). Rata-rata UN paling tinggi diraih Pangalengan (8,61) dan Kecamatan Paseh (8,50). c. Paket A (Setara SD) Bab III : Belajar dari Pengalaman

50



Berdasarkan hasil survey, keberadaan Paket A yang dilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) pada umumnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat banwa hanya ada 11 oleh swasta dan 3 oleh lembaga lain yang melaksanakan proses kegiatan ini, dengan jumlah murid yang aktif adalah sebanyak 307. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh tutor sebanyak 32 orang yang meliputi 9 orang pamong tetap dan 23 orang tidak tetap , tenaga administrasi sebanyak 33 orang dan ketersediaan tempat belajar sebanyak 7 unit untuk ruang belajar, dan 3 untuk tempat praktek. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan Paket A ini hanya ada 7 kecamatan yang mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yaitu di kecamatan Katapang, ciwidey, Cimenyan, Arjasari, Pacet, Kertasari dan Ibun. Jika dilihat dari total kecamatan keseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung, berarti ada sekitar 23,3%. Namun demikian, tingkat pencapaian pendidikan ini dapat diilustrasikan berikut.

Tahun

Jumlah Penduduk usia 7-12 Tahun

2003 2004 2005 2006

502092 493566 494384 563195

Tabel 3.34 APK/APM SD Tahun 2003-2006 SD Siswa usia 7-12 Tahun

Jumlah Siswa SD

APK

APM

427137 433472 443737 457168

492851 493578 506014 527759

98.16% 100% 102.35% 93.71%

85.07% 87.82% 89.76% 81.17%

Sumber: diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Tahun

Tabel 3.35 APK/APM SD + Paket A Tahun 2003-2006 SD+ Paket A APK

APM

2003 2004

106,13 107,26

91,26 94,07

2005

109,85

96,52

2006

100,73

87,47



51



APK/APM SD + Paket A 120 100 80 Jum lah

60 40 20 0

2003

2004

2005

2006

APK

106.13

107.26

109.85

100.73

APM

91.26

94.07

96.52

87.47

Tahun

Grafik 3.22 APK/APM SD + Paket A di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Data pada Tahun 2006 dalam tabel di atas menunjukan bahwa pencapaian APM SD+Paket A di kabupaten Bandung mencapai 87,47%. Hal ini sudah dapat dikategorikan tuntas bila mengacu pada parameter ketuntasan wajar 6 tahun secara nasional yakni di atas 85% baik pada SD/MI/setara. Pencapaian kuantitatif ini mengandung arti bahwa pemerataan pelayanan pendidikan SD/setara sudah dapat berlangsung dengan baik. Tabel 3.36 APK/APM SD + MI Tahun 2003-2006 SD + MI APK 105,33 107,21 109,81 109,81

Tahun 2003 2004 2005 2006

APM 91,21 54,77 96,48 96,48

Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 APK/APM M I+SD 120 100 80 Jum lah

60 40 20 0

2003

2004

2005

2006

APK

105.33

107.21

109.81

109.81

APM

91.21

54.77

96.48

96.48

Tahun

Grafik 3.23 APK/APM MI+SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Melihat gambaran data APK/APM MI+SD perkembangan Tahun 2006 telah mencapai 96,48%. Artinya penyelenggaraan pendidikan pada jenjang MI/SD di Kabupaten Bandung dapat dikategorikan sudah tuntas. Bab III : Belajar dari Pengalaman

52



Tabel 3.37 Angka Melanjutkan SD ke SLTP (SMP dan MTs) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Angka Melanjutkan Tahun SMP MTS SMP+MTS 58,14 1,88 60,02 2003 59,25 2,25 61,50 2004 65,31 2,49 2005 67,80 65,31 2,49 2006 67,80 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 100 80 60 % 40

SMP MTS

20 0

SMP+MTS

2003

2004

2005

2006

SM P

58.14

59.25

65.31

65.31

M TS SM P+M TS

1.88 71.24

2.25 75.14

2.49 82.75

2.49 82.75

Tahun

Grafik 3.24 Angka melanjutkan SD ke SLTP (SMP dan MTs) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Selama kurun waktu 2003-2006 angka melanjutkan siswa SD ke SLTP (SMP dan MTs) menunjukan angka kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2006 APM SD 67,80 dan MI 96,48 dengan tingkat melanjutkan ke SLTP mencapai 82,75%. Data menunjukan pula bahwa siswa sebagian besar melanjutkan ke SMP dengan ratarata 62% dan sisanya sekitar 2% melanjutkan ke MTs. d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dimensi pemerataan dan perluasan akses pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 dapat digambarkan berikut ini. Tabel 3.38 Jumlah Kelembagaan SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun 2003 2004 2005 2006

SMP Negeri 77 80 80 84

% 28.10 28.88 28.07 27.01

Swasta 197 197 205 227

% 71.90 71.12 71.93 72.99

Jumlah 274 277 285 311



53



Grafik 3.25 Jumlah Kelembagaan SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa penyelenggaraan SMP masih dominan pihak masyarakat/swasta. Data publikasi Tahun 2006 memperlihatkan jumlah SMP negeri 84 buah (27,01% dari seluruh jumlah SMP), sementara SMP swasta sebanyak 227 buah (72,99% dari seluruh jumlah SMP). Perkembangan jumlah SMP swasta bahkan relatif lebih cepat dan dinamis, jika Tahun 2003 sebanyak 197 sekolah maka Tahun 2006 mencapai 227 sekolah, atau terjadi penambahan sebanyak 30 sekolah. SMP negeri pada Tahun 2003 sebanyak 77 sekolah, Tahun 2006 sebanyak 84 sekolah, terjadi penambahan sebanyak 7 sekolah. Tabel 3.39 Penduduk Usia 13-15 Tahun dan Siswa SMP (Negeri dan Swasta) Tahun 2003-2006 Jumlah SMP Tahun Jumlah % penduduk usia Negeri % Swasta % 13-15 tahun 2003 228.612 72.779 59.28 49.994 40.72 122.773 53.70 2004 206.656 73.283 58.66 51.637 41.34 124.920 60.45 2005 206.988 77.864 58.27 55.761 41.73 133.625 64.56 2006 269.831 82.803 57.32 61.649 42.68 144.452 53.53 Sumber: Diolah dari Propil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2003-2006


54



Grafik 3.26 Jumlah Siswa Berdasarkan Status SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Data menunjukan perkembangan terakhir Tahun 2006 dari 269.831 jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP sebanyak 144.452 orang (53,53%). Siswa SMP negeri lebih banyak dibanding dengan di SMP Swasta. Tabel 3.40 Jenis Kelamin Siswa SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Siswa Tahun Jumlah L % P % 2003 60.689 49.43 62.084 50.57 122.773 2004 61.601 49.31 63.319 50.69 124.920 2005 66.196 49.54 67.429 50.46 133.625 2006 71.132 49.24 73.325 50.76 144.457 Jumlah 259.618 49.38% 266.157 50.62% 525.775 Sumber: Diolah dari Propil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Grafik 3.27 Jumlah Siswa SMP Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 20032006

Pada Tahun 2006 dari 144.457 siswa SMP tercatat siswa lakilaki sebanyak 71.132 orang (49,24%), siswa perempuan 73.325 orang (50,76%). Total penduduk laki-laki yang bersekolah di SMP sejak kurun waktu Tahun 2003-2006 sebanyak 259.618 (49,38%) dan penduduk perempuan sebanyak 266.157 (50,62%). Tabel 3.41 Guru SMP Berdasarkan Sekolah Tempat Bekerja di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Bab III : Belajar dari Pengalaman

55

Badan Perencanaan Daerah Tahun 2003 2004 2005 2006

Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 SMP

Jumlah

Negeri

%

Swasta

%

3825 3851 4019 4155

48.49 47.59 47.84 46.48

4063 4241 4382 4784

51.51 52.41 52.16 53.52

7888 8092 8401 8939

Sumber: Diolah dari Propil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006

Jumlah Guru SMP Berdasarkan Sekolah Tempat Bekerja 6000 4000 Jumlah 2000 0

2003

2004

2005

2006

Negeri

3825

3851

4019

4155

Swasta

4063

4241

4382

4784

Tahun

Grafik 3.28 Jumlah Guru SMP Berdasarkan Sekolah Tempat Bekerja di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Sebaran guru antara SMP Negeri dan SMP Swasta pada Tahun 2006 terdapat perbedaan yang relatif signifikan yaitu sejumlah 4.155 orang (46,48%) : 4.784 orang (53,52%), bila dibandingkan dengan jumlah siswa negeri dan swasta yang pada Tahun 2006 berjumlah 82.803 (57,32%) dan 61.649 (42,68%) terdapat ketidaksamaan rasio jumlah guru dan murid dimana pada SMP negeri perbandingan siswa dengan guru lebih besar dibandingkan SMP Swasta. Tabel 3.42 Status Kepegawaian Guru SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMP Tahun Jumlah GT % GTT % 2003 3313 42.00 4575 58.00 7888 2004 3271 40.42 4821 59.58 8092 2005 3202 38.11 5199 61.89 8401 2006 3207 35.88 5732 64.12 8939 2007 3116 46.75 3549 53.25 6665 Sumber: Propil dan statistik pendidikan kabupaten Bandung 2003-2006


56




57



Kecamatan yang paling banyak SMPnya adalah Baleendah, Ciparay, dan Majalaya. Disamping itu, ada juga SMP Terbuka, yang sasarannya adalah masyarakat usia sekolah yang tidak bisa sekolah di SMP Negeri atau SMP swasta. Jumlahnya berdasarkan hasil survey ada 22 buah. Dimana 68,18% dikelola oleh pemerintah melalui sekolah negeri. Sementara sisanya sebesar 31,82% dikelola oleh swasta. Kondisi kerusakan ruang yang termasuk katagori tinggi adalah di Kecamatan Katapang, Pangalengan, Nagreg, Rancaekek, Pacet, Baleendah. SMP yang paling rendah tingkat kerusakannya terdapat di wilayah Kecamatan Bojongsoang, Margasih, Cimaung, Cicalengka, Soreang. Sedangkan sebaran jumlah guru yang termasuk tinggi adalah Kecamatan Cileunyi, Margahayu, Dayeuhkolot, Rancaekek, Ciparay, Baleendah. Nilai rata-rata UN/NEM/UAS SMP yang termasuk kategori paling tinggi (≥7,00) adalah Kecamatan Cimenyan (7,03), Margaasih (7,12), Banjaran (7,29). Sementara yang termasuk katagori paling rendah (≤6,00) adalah Kecamatan Margahayu (6,00), Pagalengan (5,24), Arjasari (5,64), Soreang (5,48). e. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Dimensi pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada jenjang MTs di Kabupaten Bandung digambarkan berikut. Tabel 3.44 Proporsi Kelembagaan MTs di kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun 2003 2004 2005 2006

MTs Negeri 7 7 8 8

% 4.24 3.98 4.42 4.30

Swasta 158 169 173 178

% 95.76 96.02 95.58 95.70

Jumlah 165 176 181 186



58



Grafik 3.30 Proporsi Lembaga MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Data Tahun 2006 menunjukan dari 186 MTs yang ada di Kabupaten Bandung sebanyak 178 (95,70%) diselenggarakan oleh swasta dan hanya 8 (4,30%) MTs yang berstatus negeri. Dalam kurun waktu Tahun 2003 - 2006 MTs Negeri bertambah 1 sekolah, sedangkan MTs swasta bertambah 20 sekolah. Melihat data yang ada maka kebijakan ke depan diperlukan pembinaan MTs yang lebih proporsional dan tidak diskriminatif dengan sekolah umum. Tabel 3.45 Jumlah Siswa MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun 2003 2004 2005 2006

Anak usia 13-15 th 228.612 206.656 206.988 269.831

Negeri 3.621 3.821 4.247 4.914

MTs % Swasta 14.09 22.079 12.50 26.571 12.85 28.805 12.66 33.894

% 85.91 87.43 87.15 87.34

Jumlah

%

25.700 30.392 33.052 38.808

11.24 14.71 15.97 14.38

Sumber: Diolah dari Propil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Grafik 3.31 Jumlah Siswa MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Dalam kurun waktu Tahun 2003-2006 tergambarkan tingkat partisispasi bersekolah ke MTs setiap tahunnya tidak lebih dari 16%. Data terakhir tahun 2006 menunjukan dari 269.831 penduduk Kabupaten Bandung berusia 13-15 tahun hanya 38.808 (14,38%) yang melanjutkan sekolahnya ke MTs. Tabel 3.46 Bab III : Belajar dari Pengalaman

59



Jenis Kelamin Siswa MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Tahun 2003

Penduduk usia 13-15 tahun 228.612

2004

206.656

2005

206.988

2006

269.831

MTs L

%

12.74 4 15.12 0 16.21 5 19.04 7

49.59

P

% 50.41

Jumla h Siswa 25.700

Jumla h Kelas

12.956 49.75 49.06

15.272

678 50.25 50.94

30.392 33.052

632

16.837 49.08

632 50.92

38.807

19.760

632

Sumber: Profil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Grafik 3.32 Jenis Kelamin Siswa MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Secara umum dapat direfleksikan bahwa di MTs jumlah siswa perempuan lebih besar dibandingkan siswa laki-laki. Dalam kurun waktu tahun 2003-2006 jumlah siswa perempuan di atas 50% dan siswa laki-laki di bawah 50%. Tabel 3.47 Penugasan Guru MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2004 Tahun 2003 2004 2005 2006

MTS Negeri 230 207 271 271

% 9.01 6.08 7.42 7.42

Swasta 2.323 3.198 3.382 3.382

% 90.99 93.92 92.58 92.58

Jumlah 2.553 3.405 3.653 3.653

Sumber: Profil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006


60



Grafik 3.33 Penugasan Guru MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Pada Tahun 2003 jumlah guru di kabupaten Bandung berjumlah 2553 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 230 (9,01%) bertugas di sekolah negeri dan 2323 orang bertugas di sekolah swasata. Pada tahun 2006 jumlah guru sebanyak 3653 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 271 (7,42%) bertugas di sekolah negeri dan 3882 (92,58%) bertugas di sekolah negeri. Tabel 3.48 Status Kepegawaian Guru MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MTs Tahun Jumlah GT % GTT % 2003 10.34 89.66 264 2289 2553 2004 8.81 91.19 300 3105 3405 2005 8.95 91.05 327 3326 3653 2006 8.95 91.05 327 3326 3653 Sumber: Diolah dari Profil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Grafik 3.34 Status Kepegawaian Guru MTs Berdasarkan di Kabupaten Bandung Tahun 20032006 Bab III : Belajar dari Pengalaman

61



Sebagian besar guru MTs berstatus GTT Tahun 2006 GTT tercatat sebanyak 3326 (91,05%), sementara GT sebanyak 327 (8,95%). Tabel 3.49 Rasio (Siswa:Sekolah), (Siswa:Kelas), (Siswa:Guru), (Siswa:RKM), (Kelas:Guru) MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MTS Tahun Siswa: Siswa: Siswa: Kelas: Kelas: sekolah Kelas Guru RKM Guru 2003 156:1 38:1 10:1 1:1.08 1:0.27 2004 343:1 40:1 14:1 1:1.28 1:0.34 2005 358:1 41:1 14:1 1:1.24 1:0.34 2006 358:1 41:1 14:1 1:1.24 1:0.34 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Melihat data diatas dapat diasumsikan bahwa fasilitas jumlah sekolah, kelas dan ruang gerak siswa sudah relatif baik dan proporsional. Gambaran kuantitatif tersebut sangat berbeda dengan kondisi riil di lapangan. Hasil survey menunjukkan bahwa sebaran jumlah siswa MTs yang termasuk kategori paling tinggi adalah di Kecamatan Arjasari, Ciparay, Pacet, Soreang. MTs yang termasuk Kategori paling sedikit adalah Kecamatan Margahayu, Dayeuhkolot, Cimaung, solokanjeruk, Ibun, Pasijambu, Rancabali, Cangkuang. Tingkat kerusakan gedung/ruang kelas MTs yang termasuk kategori paling tinggi terdapat di Kecamatan Margaasih, Dayeuhkolot, Pangalengan, Arjasari, Ciparay, Baleendah, Solokanjeruk, Paseh, Ibun, Ciwidey. MTs yang termasuk kategori paling rendah tingkat kerusakanya adalah Kecamatan Margahayu, Pameungpeuk, Cicalengka, Majalaya. Nilai rata-rata UN/UAS/NEM yang termasuk kategori paling tinggi (≥7,00) adalah Kecamatan Cileunyi (7,95), Dayeuhkolot (7,00), Pameungpeuk (7,00), Cikancung (8,50). Yang termasuk kategori paling rendah (≤6,00) adalah Kecamatan Pangalengan, Cimaung. Sedangkan capaian APK/APM MTs yang termasuk kategori paling tinggi adalah Kecamatan Bojongsoang, Arjasari, Pacet, Soreang, Ciwidey. Sedangkan yang termasuk kategori paling rendah adalah Kecamatan Cileunyi, Cimenyan, Margahayu, Margaasih, Katapang, Dayeuhkolt, Pangalengan, Cimaung, Rancaekek, Baleendah, Majalaya, Solokanjeruk, Paseh, Ibun, Bab III : Belajar dari Pengalaman

62



Pasirjambu, Rancabali, Cangkuang. Angka melanjutkan MTs yang termasuk kategori tinggi adalah di Kecamatan Cileunyi, Cilengkrang, Baleendah, Majalaya, Soreang, dan Cangkuang. f. Paket B (Setara SMP) Berdasarkan hasil survey, keberadaan Paket B yang dilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) pada umumnya masih rendah, hal ini dapat dilihat banwa hanya ada 3 oleh Negeri, 28 oleh swasta dan 7 oleh lembaga lain yang melaksanakan proses kegiatan ini, dengan jumlah murid yang aktif adalah sebanyak 1227 orang se Kabupaten Bandung. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh tutor sebanyak 214 orang yang meliputi 142 orang pamong tetap dan 72 orang tidak tetap, tenaga administrasi sebanyak 24 orang dan ketersediaan tempat belajar untuk kegiatan ini sebanyak 36 unit untuk ruang belajar, dan 9 untuk tempat praktek. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan Paket B ini hanya ada 18 kecamatan yang mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang di dalam prosesnya diberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuia dengan kebutuhannya, yaitu di kecamatan Pasirjambu, pamengpeuk, Soreang, Katapang, Margaasih, Ciwidey, Ciparay Cileunyi, Cimenyan, Arjasari, Rancabali, Pangalengan, Pacet, Majalaya, Kertasari, Ibun, Cilengkrang, dan Solokanjeruk. Jika dilihat dari total kecamatan keseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 30 kecamatan, berarti ada sekitar 60 % Kecamatan yang menyelengarakan pendidikan ini, oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada kecamatan yang belum menyelenggarakan kegiatan Paket B agar pada setiap kecamatan terdapat penyelenggaraan Paket B. Secara umum, permasalahan yang muncul berkenaan dengan kesadaran akan minat warga untuk mengikuti pembelajaran Paket B ini masih kurang, kurangnya alat peraga edukatif, modul yang tersedia tidak sesuai dengan kondisi, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan Paket B, belum adanya pembinaan manajemen/SDM, serta keterbatasan dana yang sangat minim bagi terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan gambaran faktual dari keenam jenis kelembagaan pendidikan dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan dasar bagi


63



masyarakat masih memerlukan perhatian semua pihak. Tingkat pencapaian pendidikan dasar dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 3.50 APK/APM/AM SLTP (SMP+MTs+ Paket B) ke SLTA Tahun 2003 2004 2005 2006

APK 66.23 76.45 80.87 68.87

SLTP APM 50.03 54.77 63.66 54.06

AM (ke SLTA) 40,28 40,05 46,35 46,35

Sumber: Diolah dari Propil Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006

Grafik 3.35 APK/APM/AM SLTP (SMP+MTs+ Paket B) ke SLTA

Data Tahun 2006 menunjukan angka APK 68,87%, APM 54,06 % dan AM 46,35%. Capaian ini masih belum signifikan bila akan mengejar target penuntasan wajar 9 tahun. Kondisi ini mengisyaratkan belum optimalnya peningkatan partisispasi masyarakat dalam pendidikan. 3. Pendidikan Menengah a. Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada jenjang SMA Tahun 2003-2006 berikut ini. Tabel 3.51 Jumlah SMA di Kabupaten Bandung tahun 2003-2006 SMA Tahun Negeri % Swasta % 22 21 85 79 2003 23 21 89 79 2004 Bab III : Belajar dari Pengalaman

Jumlah 107 112

64


Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 28 32

2005 2006

22 23

100 107

78 77

128 139


Grafik 3.36 Jumlah SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Tahun 2003 Jumlah SMU di Kabupaten Bandung sebanyak 107 sekolah, terdiri dari 22 (21%) SMU Negeri dan 85 (79%) SMU Swasta. Sedangkan pada tahun 2006 Jumlah SMU di Kabupaten Bandung 139 sekolah, terdiri dari 32 SMU Negeri dan 107 SMU Swasta. Dalam periode 2003-2006 terjadi penambahan SMU sebanyak 32 sekolah (Negeri bertambah 10 sekolah, Swasta 22 sekolah). Tabel 3.52 Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Jumlah Siswa SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun 2003 2004 2005 2006

Usia 16-18 Tahun 308240 294739 311347 242236

SMA Negeri 17932 18469 20849 22647

% 45 47 47 47

Swasta 22064 21016 23629 25379

% 55 53 53 53

Jumlah

%

39996 39485 44478 48026

13 13 14 20

Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2003-2006

Grafik 3.37 Jumlah SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tabel 3.53 Jenis Kelamin Siswa SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA Jumlah Tahun Bab III : Belajar dari Pengalaman

65


2003 2004 2005 2006

Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 L 19129 18778 21201 22504

% 48 48 48 47

P 20867 20707 23277 25522

% 52 52 52 53

39996 39485 44478 48026


Grafik 3.38 Jenis Kelamin Siswa SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Pada Tahun 2006 dari 48.026 siswa SMA tercatat siswa laki-laki sebanyak 22.504 orang (47%), siswa perempuan 25.522 orang (53%). Total penduduk laki-laki yang bersekolah di SMA sejak kurun waktu Tahun 2003-2006 sebanyak 81.612 (47.45%) dan penduduk perempuan sebanyak 90.373 (52,55%). Tabel 3.54 Rombel SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA Tahun Negeri Swasta 412 541 2003 440 549 2004 486 666 2005 554 694 2006

Jumlah 953 989 1152 1248

Sumber: diolah dari Statistik Penddikan Kabupaten Bandung 2003-2006

Grafik 3.39 Rombongan Belajar Siswa SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Grafik tersebut menunjukkan gambaran bahwa romongan belajar pada tingkat SMA memang tiap tahun ada kenaikan, Bab III : Belajar dari Pengalaman

66



namun kenaikan tersebut belum begitu signifikan apabila dilihat dari jumlah lulusan dari pendidikan dasar. Tabel 3.55 Jumlah Kelas dan Siswa SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA Tahun Kelas Siswa 932 39996 2003 962 39485 2004 1133 44478 2005 1232 48026 2006 Sumber: diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006

Grafik 3.40 Jumlah Kelas dan Siswa SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Secara umum perkembangan jumlah kelas dan siswa setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini menunjukan tingkat partisipasi dan angka melanjutkan ke SLTA menunjukan kecenderungan meningkat. Tabel 3.56 Penugasan Guru SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA Jumlah Tahun Negeri % Swasta % 37 63 3214 1180 2034 2003 37 63 3235 1206 2029 2004 38 62 3725 1407 2318 2005 37 63 4074 1503 2571 2006 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Grafik 3.41 Penugasan Guru SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Bab III : Belajar dari Pengalaman

67



Dari tabel di atas bisa dicermati bahwa perkembangan terakhir Tahun 2006 guru yang bertugas di SMA Negeri sebanyak 1503 orang, dan di SMA Swasta 2571 orang. Hal ini logis mengingat lebih banyak SMA Swasta dibandingkan SMA Negeri. Tabel 3.57 Status Kepegawaian Guru SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun 2003 2004 2005 2006

Status GT 1267 1178 1144 1195

% 39 36 31 29

GTT 1947 2057 2581 2879

% 61 64 69 71

Jumlah 3214 3235 3725 4074


Grafik 3.42 Status Kepegawaian Guru SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Berdasarkan data jumlah status kepegawaian guru pada SMA, disimpulkan bahwa 1) Mayoritas guru SMA berstatus guru tidak tetap (GTT). Tahun 2003 GTT sebanyak 1947 (61%) dan Tahun 2006 sebanyak 2879 (71%). Hal ini mengambarkan bawah masih minimnya guru SMA yang berstatus guru tetap (GT). Perkembangan guru yang berstatus GTT setiap tahunnya cenderung terus meningkat, hal ini terlihat dari trend Tahun 2003 sampai 2006. Tabel 3.58 Rasio (Siswa:Sekolah), (Siswa:Kelas), (Siswa:Guru), (Siswa:RKM), (Kelas:Guru) SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Tahun 2003)* 2004 2005 2006

Siswa: sekolah 275:1 356:1 269:1 340:1

Siswa: Kelas 42:1 40:1 37:1 38:1

SMA Siswa: Guru 11:1 12:1 11:1 12:1

Kelas: RKM 1: 0,94 1:1.05 1:1.09 1:1.01

Kelas: Guru 1: 0,26 1:1.06 1:0.28 1:0.31

Sumber: Data diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006


68



Ket: )*Data tahun 2003 gabungan SMA+MA

Melihat rasio siswa:kelas pada Tahun 2006 dengan rerata 340 siswa persekolah mencapai rerata 38 siswa perkelas dan 1 orang guru melayani 12 siswa, secara kuantitatif kondisi ini cukup bagus. Data dari hasil survey 2007 menunjukkan bahwa wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun termasuk kategori paling tinggi (≥8000 orang) adalah Kecamatan Margaasih, Ciparay, Pacet, Baleendah, Majalaya, Paseh. Sedangkan wilayah kecamatan yang jumlah penduduk usia 16-18 tahun-nya termasuk kategori paling rendah ( ≤4000 orang) adalah Kecamatan Pameungpeuk Pangalengan, Arjasari, cimaung, Nagreg, Cikancung, Ibun, Ciwidey, Rancabali, Cangkuang. Jumlah siswa SMA terbanyak (≥2000) adalah di Kecamatan Cileunyi, Margahayu, Banjaran, Cicalengka, Ciparay, Baleendah, Majalaya. Sedangkan yang termasuk kategori sedikit (≤1000) adalah diKecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Bojongsoang, Margaasih, Katapang, Pameungpeuk, Cimaung, Nagreg, Cikancung, Pacet, Kertasari, Paseh, Ibun, Pasirjambu, Rancabali, Cangkuang. Sedangkan kondisi tingkat kerusakan SMA yang paling tinggi (≥40%) adalah di Kecamatan Paseh Ibun, Cangkuang. Sedangkan kondisi tingkat kerusakan SMA yang paling rendah (≤ 20%) adalah di Kecamatan Bojongsoang, Banjaran, pameungpeuk, Arjasari, cicalengka, Rancaekek, Pacet, Majalaya, Solokanjeruk, Soreang. Jumlah guru SMA yang paling banyak (≥150 orang) adalah di Kecamatan Cileunyi, Margahayu, Banajaran, Cicalengka, Ciparay, Majalaya, Soreang. Sedangkan jumlah guru SMA yang paling sedikit (≤50 orang) adalah di Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Bojongsoang, Margaasih, Katapang, Cimaung, Pacet, Kertasari, Ibun, Pasirjambu, Rancabali, Cangkuang. Rata-rata jumlah UN SMA yang termasuk kategori paling tinggi (≥7,00) adalah Kecamatan Cileunyi , Margahayu, Dayeuhkolot, Banjaran, Cicalengka, Ciparay, Solokanjeruk. UN SMA yang paling rendah (≤5,00) adalah Bojongsoang (4,65), Pasirjambu (4,56). Capaian APK/APM SMA yang termasuk kategori tertinggi adalah di Kecamatan Cicalengka, Cileunyi, Margahayu, Bnjaran, Arjasari. Yang paling rendah adalah Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Katapang, Margaasih, Pameungpeuk, Cimaung, Pacet, Kertasari, Paseh, Ibun, Pasirjambu, Cangkuang. Namun demikian, tingkat pencapaian pendidikan SMA dalam kurun empat tahun terahir, dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini. Bab III : Belajar dari Pengalaman

69



Tabel 3.59 APK/APM SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA SLTA Tahun APK APM APK 2003 17.94 12,63 20.77 2004 13.40 9.17 22.02 2005 14.25 9.38 22.35 2006 19.78 13.42 30.91

APM 14.95 16.00 15.56 22.02

Sumber: Data diolah dari Profil penddikan 2003-2006

Grafik 3.43 APK/APM SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Mencermati data yang ada tergambarkan bahwa APK/APM SMA di Kabupaten Bandung masih rendah, capaian APK/APM tertinggi Tahun 2006 yakni APK 19,78 dan APM 13,42 (dengan pencapaian APK/APM SLTA 20.77). Kedepan harus terus diprogramkan pencapaian minimum tingkat pendidikan bagi warga Kabupaten Bandung, semakin tinggi partisipasi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi maka akan semakin baik keterdidikan/keterpelajaran masyarakat. b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada jenjang SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 digambarkan sebagai berikut. Tabel 3.60 Jumlah Kelembagaan SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMK Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 5 9 51 91 56 2004 5 9 52 91 57 2005 7 11 54 89 61 2006 7 11 59 89 66 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2003-2006


70



Grafik 3.44 Perkembangan SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Pada Tahun 2006 Jumlah SMK di Kabupaten Bandung 66 sekolah, 7 SMK Negeri dan 59 SMK Swasta. Selama kurun waktu Tahun 2003 sampai Tahun 2006 terjadi pertambahan SMK yakni dari 56 SMK tahun 2003 mencapai 66 SMK atau bertambah 10 buah. Tabel 3.61 Penduduk Usia 16-18 dan Siswa SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Penduduk Jumlah Siswa SMK Tahun Jumlah % Usia 16-18 Negeri % Swasta % Tahun 2003 308240 1703 11 13646 89 15349 4.98 2004 294739 1788 12 13142 88 14930 5.07 2005 311347 2046 13 13547 87 15593 5.01 2006 242236 2455 15 13692 85 16147 6.67 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2003-2006

Grafik 3.45 Perkembangan Siswa SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Data menunjukan perkembangan terakhir tahun 2006 dari 242.236 jumlah penduduk usia 16-18 Tahun yang bersekolah di SMK sebanyak 16.147 orang (6,67%). Yang bersekolah di negeri 2.455 (15%) di swasta 13.692 (85%). Dari data tersebut tergambar bahwa siswa yang bersekolah di SMK negeri jauh lebih sedikit dibanding dengan di SMK Swasta. Tabel 3.62 Jenis Kelamin Siswa SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Jenis Kelamin Siswa SMK Tahun Jumlah Bab III : Belajar dari Pengalaman

71


2003 2004 2005 2006

Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 L 10015 10116 10385 9911

% 65 68 67 61

P 5334 4814 5208 6236

% 35 32 33 39

15349 14930 15593 16147

Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2003-2006

Grafik 3.46 Perkembangan Jenis Kelamin Siswa SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Pada Tahun 2006 dari 16147 siswa SMK tercatat siswa laki-laki sebanyak 9.911 orang (61%), siswa perempuan 6.236 orang (39%). Total penduduk laki-laki yang bersekolah di SMK sejak kurun waktu Tahun 2003-2006 sebanyak 40.427 (65,18%) dan penduduk perempuan sebanyak 21592 (38,83%). Tabel 3.63 Jumlah Siswa dan Kelas SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMK Tahun Jumlah Siswa Jumlah Kelas 2003 15349 402 2004 14930 435 2005 15593 492 2006 16147 478 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2003-2006

Grafik 3.47 Jumlah Kelas dan Siswa SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Melihat gambaran tabel dan grafik di atas, ada penurunan jumlah kelas dari Tahun 2005 ke Tahun 2006 sekalipun pada tahun itu ada kenaikan. Tabel 3.64 Penugasan Guru di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Bab III : Belajar dari Pengalaman

72

Badan Perencanaan Daerah Tahun 2003 2004 2005 2006


Negeri 156 172 207 217

Guru SMK % Swasta 12 1133 12 1233 14 1302 14 1363

% 88 88 86 86

Jumlah 1289 1405 1509 1580


Grafik 3.48 Penugasan Guru SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Secara umum perkembangan pertahun jumlah guru pada sekolah negeri dan swasta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Guru yang berada di negeri pada Tahun 2003-2006, dari jumlah 156 (125) naik menjadi 217 (14%), atau mengalami peningkatan sebesar 2%, dan guru yang berada di swasta pola perubahannya cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tabel 3.65 Status Kepegawaian Guru SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 SMK Tahun Jumlah Tetap % T. Tetap % 12 88 1289 2003 156 1133 12 88 1405 2004 168 1237 10 90 1509 2005 153 1356 9 91 1580 2006 147 1433 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-200

Grafik 3.49 Satus Kepegawaian Guru SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006


73



Proporsi jumlah guru tetap dan tidak tetap pada SMK selalu didominasi oleh guru tidak tetap dimana pada perkembangan terakhir perbandingan diantara keduanya adalah 91% berbanding 9%. Tabel 3.66 Rasio (Siswa:Sekolah), (Siswa:Kelas), (Siswa:Guru), (Siswa:RKM), (Kelas:Guru) SMK Di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007

Tahun 2003 2004 2005 2006 2007

Siswa: sekolah 278:1 262:1 256:1 245:1 307:1

Siswa: Kelas 38:1 35:1 36:1 35:1 30:1

SMK Siswa: Guru 12:1 11:1 10:1 10:1 11:1

Kelas: RKM 1:1.03 1:1.06 1:1.06 1:0.97 1:0.89

Kelas: Guru 1:0.32 1:0.31 1:0.30 1:0.29 1:1.68

Sumber: data diolah: Hasil Pengolahan dari profil penddikan Tahun 2003-2006

Melihat rasio siswa:kelas pada Tahun 2006 dengan rerata 307 siswa persekolah mencapai rerata 30 siswa perkelas dan 1 orang guru melayani 11 siswa, secara kuantitatif kondisi ini cukup bagus. Berdasarkan hasil survey dapat dijelaskan bahwa jumlah siswa SMK paling tinggi adalah di kecamatan Katapang, Banjaran, Ciparay, Baleendah. Yang masuk kategori paling sedikit adalah Kecamatan Pangaelengan, Arjasari, Cicalengka, Solokanjeruk, Paseh, Ibun, Soreang, Ciwidey. Kondisi kerusakan ruang kelas yang paling banyak adalah di Kecamatan Ibun (50%) dan yan paling rendah di kecamatan Katapang. Jumlah guru SMK yang paling banyak terdapat di Kecamatan Baleendah, Katapang, Margahayu. Yang paling rendah di kecamatan Cicalengka, solokanjeryuk, Ibun, Ciwidey. Namun demikian, dilihat dari tingkat pencapaian tujuan pendidikan SMK dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata UN/UAS/NEM SMK yang paling tinggi (≥7,00) adalah di Kecamatan Cileunyi, Cicalenka, Majalay, Ibun. Nilai UN yang paling rendah adalah Kecamatan Margahayu (6,00). Wilayah yang APK/APM SMK paling tinggi adalah Kecamatan Banjaran, Margahayu, Katapang. Yang paling rendah adalah Solokanjeruk, Paseh, Ibun. Tabel 3.67 APK/APM SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMK SLTA Tahun APK APM APK 2003 4.98 20.77 2004 5.07 3.65 22.02 2005 5.03 3.65 22.35


APM 14.95 16.00 15.56

74

Badan Perencanaan Daerah 2006

Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 6.70

4.80

30.91

22.02

Sumber data diolah: Hasil Pengolahan dari profil penddikan Tahun 2003-2006

Grafik 3.50 APK dan APM SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Grafik 3.51 APK dan APM SLTA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Mencermati data yang ada terlihat bahwa APK/APM SMK di Kabupaten Bandung masih rendah, capaian APK/APM tertinggi Tahun 2006. Hal ini bisa imaklumi bila dibandingkan dengan APK/APM SMU yang nilainya lebih tinggi dan yang menjadi pilihan pertama untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP. c. Madrasah Aliyah (MA) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada jenjang MA Tahun 2003-2006 digambarkan berikut ini. Tabel 3.68 Proporsi Kelembagaan MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun 2003 2004 2005 2006

MA Negeri 3 3 3 3

% 4 4 4 4

Swasta 66 72 76 82

% 96 96 96 96

Jumlah 69 75 79 85

Sumber: Diolah Dari Profil Pendidikan Dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006


75



Grafik 3.52 Proporsi Kelembagaan MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Pada Tahun 2006 Jumlah MA, 85 sekolah, 3 MA Negeri dan 82 MA Swasta. Selama kurun waktu 2003 sampai 2006 terjadi pertambahan SMU yakni dari 69 MA Tahun 2003 mencapai 85 MA atau bertambah 16 buah. Tabel 3.69 Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Siswa MA di Kabupaten Bandung Tahun 20032006

Tahun 2003 2004 2005 2006

Penduduk Usia 16-18 Tahun 308240 294739 311347 242236

MA Negeri

%

Swasta

%

1680 1740 1851 1952

19 16 20 18

7008 8862 7415 9157

81 84 80 82

Jumlah

%

8688 10602 9266 11109

3 4 3 5

Sumber: Diolah Dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Grafik 3.53 Jumlah Siswa MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Berdasarkan jumlah diatas bisa kita cermati bahwa dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun, ternyata jumlah penduduk yang sekolah pada MA dalam 4 tahun terakhir tidak bisa melebihi dari 5%. Bab III : Belajar dari Pengalaman

76



Tabel 3.70 Jenis Kelamin Siswa MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun 2003 2004 2005 2006

MA L 4144 5186 4372 5159

% 47 49 47 46

P 4574 5416 4894 5950

% 53 51 53 54

Jumlah 8688 10602 9266 11109

Sumber: Diolah Dari Profil Pendidikan Dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Grafik 3.54 Jenis Kelamin Siswa MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Data Tahun 2006 menunjukan bahwa jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 242.236 orang. Sementara pilihan bersekolah ke MA baru mencapai 11.109 orang. Tabel 3.71 Rombel MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Rombel MA Tahun 2003 2004 2005 2006

Negeri

Swasta

36 48 51 51

162 255 242 242

Jumlah 198 303 293 293



77



Grafik 3.55 Rombel MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tabel 3.72 Jumlah Kelas dan Siswa MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MA Tahun 2003 2004 2005 2006

Jumlah Kelas

Jumlah Siswa

295 572 289 307

8688 10602 9266 11109


Grafik 3.56 Jumlah Kelas dan Siswa MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tabel 3.73 Penugasan Guru MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun 2003 2004 2005 2006

MA Negeri 117 108 140 140

% 10 8 10 10

Swasta 1074 1330 1229 1229

% 90 92 90 90

Jumlah 1191 1438 1369 1369



78



Grafik 3.57 Penugasan Guru MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Perkembangan terakhir Tahun 2006 guru yang bertugas di MA Negeri sejumlah 1229 (90%), dan di SMA Swasta 140 (10%) orang. Tabel 3.74 Status Kepegawaian Guru MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun

GT 119 158 164 164

2003 2004 2005 2006

Status Kepegawaian Guru % GTT 10 1072 11 1280 12 1205 12 1205

% 90 89 88 88

Jumlah 1191 1438 1369 1369


Grafik 3.58 Status Kepegawaian Guru MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Secara keseluruhan status guru MA di kabupaten Bandung hampir seluruhnya (88%) berstatus guru tidak tetap (GTT). Pada tahun 2006 jumlah GTT sebanyak 1205 orang (88%), dan guru tetap (GT) sebanyak 164 orang (12%). Tabel 3.75 Rasio (Siswa:Sekolah), (Siswa:Kelas), (Siswa:Guru), (Siswa:RKM), (Kelas:Guru) MA Di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 Tahun 2003

Siswa: sekolah 126:1

Siswa: Kelas 44:1


Rasio Siswa: Guru 7:1

Kelas: RKM 1:0.67

Kelas: Guru 1:0.17

79

Badan Perencanaan Daerah 2004 2005 2006 2007

Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 141:1 117:1 131:1 172:1

35:1 32:1 38:1 35:1

7:1 7:1 8:1 8:1

1:0.80 1:1.05 1:1.02 1:1.44

1:0.21 1:0.21 1:0.21 1:0.86

Sumber Data Diolah Dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Melihat rasio siswa:kelas pada Tahun 2006 dengan rerata 172 siswa persekolah mencapai rerata 35 siswa perkelas dan 1 orang guru melayani 8 siswa, secara kuantitatif kondisi ini cukup bagus. Namun demikian, gambaran tingkat keberhasilan penyelenggaraan MA di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut. Tabel 3.76 APK/APM MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MA SLTA Tahun APK APM APK 2003 2.83 2.33 20.77 2004 3.67 3.13 22.02 2005 2.97 2.53 22.35 2006 4.42 3.80 30.91

APM 14.95 16.00 15.56 22.02

Sumber : Data Diolah Dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Grafik 3.59 APK/APM MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Melihat data yang ada terlihat bahwa APK/APM MA di Kabupaten Bandung masih rendah, capaian APK/APM tertinggi Tahun 2006 yakni APK 4,42 dan APM 3,80. d. Paket C (Setara SMA) Berdasarkan hasil hasil survey, keberadaan Paket C yang dilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) pada umumnya masih rendah, hal ini dapat dilihat banwa hanya ada 1 oleh Negeri, 10 oleh swasta dan 2 oleh lembaga lain yang melaksanakan proses kegiatan ini, dengan jumlah murid yang aktif adalah sebanyak 434 orang se Kabupaten Bandung. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh tutor sebanyak 80 orang yang meliputi 62 orang pamong tetap dan 82 orang tidak tetap , tenaga administrasi sebanyak 11 orang dan ketersediaan Bab III : Belajar dari Pengalaman

80



tempat belajar untuk kegiatan ini sebanyak 13 unit untuk ruang belajar, dan 3 untuk perpustakaan. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan Paket C ini hanya ada 11 kecamatan yang mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang di dalam prosesnya diberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuia dengan kebutuhannya, yaitu di kecamatan Pasirjambu, Soreang, Katapang, Ciwidey, Cileunyi, Cimenyan, Rancabali, Majalaya, Kertasari, Ibun, dan Solokanjeruk. Jika dilihat dari total kecamatan keseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 30 kecamatan, berarti ada sekitar 36,7% kecamatan yang menyelengarakan pendidikan ini, oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada kecamatan yang belum menyelenggarakan kegiatan Paket C tersebut,agar pada setiap kecamatan terdapat penyelenggaraan Paket C, karena sangat penting bagi masyarakat yang belum sempat memperoleh pengetahuan untuk tingkat menengah atau bagi wajib belajar yang pernah mengikuti pendidikan formal di tingkat menengah tetapi tidak berhasil mendapatkan ijazah/tidak lulus. 4. Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada PLB Pendidikan Khusus Tahun 2003-2006 digambarkan berikut ini. Tabel 3.77 Proporsi Kelembagaan SLB di Kabupaten Bandung Tahun 2006 SLB Tahun Negeri Swasta 2006 2 39 Sumber: Rangkuman Kuesioner Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2006

Tabel 3.78 Jumlah Siswa di SLB Per Jenis Ketunaan di Kabupaten Bandung Tahun 2006

L

A 1

B 22

C 40

Jenis Ketunaan C1 D D1 40 2 4

G 3

Autisme 27

P

-

24

32

16

2

3

1

10

Siswa TKLB SDLB SMPLB SMLB

L

17

114

225

130

20

4

11

45

P

13

115

169

127

10

1

6

13

L

12

48

70

55

4

2

14

5

P

6

59

68

45

3

3

19

1

L

2

23

29

29

5

-

2

2

P

2

23

29

26

1

-

5

-

Sumber: Rangkuman Kuesioner Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2006


81



Tabel 3.79 Rombongan Belajar/Jumlah Kelas SLB Pada TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMLB di Kabupaten Bandung Tahun 2006 SLB

A 3 20 12 6

TKLB SDLB SMPLB SMLB

Jumlah Kelas pada Jenis Ketunaan C C1 D D1 G 26 12 3 2 129 83 21 4 6 44 26 7 3 4 21 19 3 0 3

B 23 93 45 25

Autisme 19 32 3 -


Tabel 3.80 Tamatan Sekolah Luar Biasa Per Jenis Ketunaan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 Siswa TKLB SDLB SMPLB SMLB

L P L P L P L P

A 4 3 7 8 4 3 12 2

B 18 8 23 20 26 17 1 1

C 15 9 25 29 35 26 9 9

Jenis Ketunaan C1 D D1 5 23 2 11 1 8 5 6 5 4 1 -

G 2 1 1 1 -

Autisme -


Tabel 3.81 Status Kepegawaian Guru SLB di Kabupaten Bandung Tahun 2006 Guru Menurut Status Kepegawaian Tahun PNS PNS DPK Guru Tetap Guru Tdk TTP Jumlah L P L P L P L P L P 2006 998 142 5 3 68 130 1071 275 Sumber: Rangkuman Kuesioner Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2006

Tabel 3.82 Ijazah Tertinggi Guru SLB di Kabupaten Bandung Tahun 2006 Pendidikan SLB Tahun 2006 < SLTA 68 Sarjana Muda PLB 24 Sarjana Muda Lain 15 Sarjana PLB 103 Sarjana Lain 761 S2 dan S3 7 Sumber: Rangkuman Kuesioner Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2006

Tabel 3.83 Jumlah Tenaga Administrasi SLB di Kabupaten Bandung Tahun 2006 Tenaga Administrasi SLB TU Penjaga Sekolah Bab III : Belajar dari Pengalaman

Tahun 2006 L P L

17 4 -

82


Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 P

-


Tabel 3.84 Kondisi Bangunan Gedung SLB di Kabupaten Bandung Tahun 2006 SLB Kondisi Bangunan Gedung Tahun Milik Bukan Milik Baik Rusak 2006 19 10 9 Sumber: Rangkuman Kuesioner Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2006

Berdasarkan gambaran data sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel di atas, dan hasil survey di lapangan menunjukkan masih adanya hambatan pada pola pikir masyarakat yang mengabaikan potensi anak cacat. Pada umumnya masyarakat memandang kecacatan (disability) sebagai penghalang (handicap) untuk berbuat sesuatu. Mereka tidak banyak melihat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang cacat mampu melakukan sesuatu dengan berhasil. Masyarakatpun belum mengerti bahwa pada hakikatnya kecacatan seseorang bukanlah merupakan penghalang untuk melakukan sesuatu. 5. Pendidikan Berkelanjutan a. Kelompok Belajar Usaha (KBU) Berdasarkan hasil survey, keberadaan KBU yang dilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) pada umumnya masih rendah, hal ini dapat dilihat banwa negeri tidak melaksanakan untuk KBU ini, hanya ada 4 oleh swasta dan 3 oleh lembaga lain yang melaksanakan proses kegiatan ini, dengan jumlah warga belajar yang aktif adalah sebanyak 94 orang se Kabupaten Bandung. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh tutor sebanyak 21 orang yang meliputi 12 orang pamong tetap dan 9 orang tidak tetap , tenaga administrasi sebanyak 4 orang dan ketersediaan tempat belajar untuk kegiatan ini sebanyak 6 unit untuk ruang belajar, dan 12 unit untuk ruang praktek. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan KBU ini hanya ada 3 kecamatan yang mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang di dalam prosesnya diberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuia dengan kebutuhannya, yaitu di kecamatan Pasirjambu, Cimenyan, dan Ibun. Jika dilihat dari total kecamatan keseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 30 kecamatan, berarti ada sekitar 10% Kecamatan yang menyelengarakan pendidikan ini, oleh karena itu diharapkan Bab III : Belajar dari Pengalaman

83



pemerintah dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada kecamatan yang belum menyelenggarakan kegiatan KBU tersebut, agar pada setiap kecamatan terdapat penyelenggaraan KBU, karena sangat penting bagi masyarakat untuk mengaplikasikan keterampilannya sesuai dengan harapan yang ingin dicapainya. Secara umum, permasalahan yang muncul adalah berkenaan dengan tidak memadainya sarana prasarana yang khusus untuk penyelenggaraan KBU, bantuan modal belum ada/terbatas, jenis KBU yang ditentukan dari pusat tidak sesuai dengan kondisi lapangan, kurangnya alat peraga edukatif, modul yang tersedia tidak sesuai dengan kondisi, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan KBU, belum adanya pembinaan manajemen/SDM, serta keterbatasan dana yang sangat minim bagi terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas dimana biaya untuk penyelenggaran pendidikan relatif tinggi, juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi dan kegunaan KBU. Hal lainnya yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran ini adalah minimnya kesejahteraan bagi tenaga pendidik/tutor yang mempunyai tanggungjawab melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan perilaku positif bagi peserta, sehingga proses pembelajaran tidak maksimal, karena jika dibandingkan dengan standar UMR, pemberian kesejahteraan untuk ketenagaan ini masih dibawah rata-rata UMR. b. Magang Berdasarkan hasil pengumpulan data yang disebar di wilayah Kabupaten Bandung, keberadaan Magang yang dilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) tidak ada pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan pengumpulan data di lapangan yang terbukti tidak ada satu kecamatan pun yang melaksanakan kegiatan magang ini. Tetapi dapat diuraikan secara umum, bahwa kegiatan magang ini tidak di laksanakan oleh masyarakat karena tidak adanya peluang, bantuan, dan modal yang tersedia dari instansi terkait untuk pelaksanaan ini. Karena di lapangan tidak ada fasilitas atau tempat bagi wajib belajar untuk melaksanakan magang. Oleh karena itu, diharapkan pihak pemerintah dapat memberikan pengarahan tentang kebermanfaatan dan kegunaan praktek magang ini bagi kepentingan warga, dan adanya pengalokasian dana dari pemerintah yang memadai dalam melaksanakan kegiatan Magang ini. Bab III : Belajar dari Pengalaman

84



c. Kursus-Kursus Berdasarkan hasil survey, keberadaan kursus yang dilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) pada umumnya masih rendah, hal ini dapat dilihat banwa negeri tidak melaksanakan untuk kursus ini, hanya ada 1 oleh swasta untuk kursus mengemudi yaitu di kecamatan Cicalengka, dimana jumlah warga belajar yang aktif adalah sebanyak 16 orang. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh pamong sebanyak 2 orang, tenaga administrasi sebanyak 1 orang dan ketersediaan tempat belajar dan kantor untuk kegiatan ini sebanyak 1 unit untuk ruang belajar. Sedangkan untuk kursus menjahit, yang diselenggraakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) yang dikelola oleh swasta ada 10, sedangkan oleh lembaga lainnya sebanyak 5 buah. Kecamatan yang melaksanakan kursus menjahit ini adalah Pasirjambu, Banjaran, Ciwidey, ciparay, Bojongsoang, Pangalengan, Cicalengka, Kertasari, Ibun dan Solokanjeruk. Dimana jumlah warga belajar yang aktif adalah sebanyak 170 orang. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh pamong tetap sebanyak 17 orang dan pamong tidak tetap sebanyak 13 orang, jadi keseluruhan pamong yang bertugas memberikan pendidikan kursus ini sebanyak 30 orang, sedangkan untuk tenaga administrasi sebanyak 15 orang dan ketersediaan tempat belajar sebanyak 14 unit untuk ruang belajar dan 13 unti ruang untuk melaksanakan praktek. Kursus tata boga, pemerintah tidak melaksanakan untuk kursus ini, hanya ada 1 oleh swasta untuk kursus ini yaitu di kecamatan Banjaran, dimana jumlah warga belajar yang aktif adalah sebanyak 20 orang. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh pamong sebanyak 1 orang, tenaga administrasi sebanyak 1 orang dan ketersediaan tempat belajar dan kantor untuk kegiatan ini sebanyak 1 unit untuk ruang belajar. Kursus tata buku (accounting) di tiap kecamatan tidak ada yang menyelenggarakan kegiatan ini. Hal ini terjadi dikarenakan kurang/tidak ada warga yang berminat untuk mengikuti jenis kursus tersebut. Kursus komputer, pemerintah tidak melaksanakan untuk kursus ini, hanya ada 5 lembaga oleh swasta, adapun kecamatan yang menyelenggarakan untuk kursus ini yaitu di kecamatan Arjasari, Rancabali, Pangalengan, rancaekek,dan Majalaya, dimana jumlah warga belajar yang aktif adalah sebanyak 383 Bab III : Belajar dari Pengalaman

85



orang. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh pamong sebanyak 13 orang, yang terdiri dari pamong tetap 10 orang dan pamong tidak tetap 3 orang, tenaga administrasi dan nara sumber sebanyak 10 orang dan ketersediaan tempat belajar sebanyak 5 unit, dan 3 unit untuk ruang praktek. Kursus keterampilan lainnya, pemerintah tidak melaksanakan untuk kursus ini, hanya ada 1 oleh swasta, dan 1 oleh lembaga lainnya, adapun kecamatan yang menyelenggarakan untuk kursus ini yaitu di kecamatan Dayeuhkolot dan Rancaekek, dimana jumlah warga belajar yang aktif adalah sebanyak 120 orang. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh pamong sebanyak 8 orang, yang terdiri dari pamong tetap 7 orang dan pamong tidak tetap 1 orang, tenaga administrasi dan nara sumber sebanyak 2 orang dan ketersediaan tempat belajar sebanyak 3 unit, dan 2unit untuk ruang praktek. Secara umum, permasalahan yang muncul adalah berkenaan dengan tidak dapat menjangkau wajib belajar yang berada di pelosok, tidak memadainya sarana prasarana yang khusus untuk penyelenggaraan kursus, bantuan modal belum ada/terbatas, biaya yang dimiliki calon peserta kursus terbatas, kurangnya alat peraga edukatif, belum adanya pembinaan manajemen/SDM, bangunan yang tersedia relative apa adanya, serta keterbatasan dana yang sangat minim bagi terciptanya proses dan hasil kursus yang berkualitas dimana biaya untuk penyelenggaran pendidikan relatif tinggi, juga kurangnya sosialisasai kepada masyarakat tentang kegunaan kursus. d. Bimbingan Belajar (Bimbel) Berdasarkan hasil pengumpulan data yang disebar di wilayah Kabupaten Bandung, keberadaan Bimbel untuk tingkat TK-SD yang dilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) pada umumnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat banwa hanya terdapat 4 bimbel yang dikelola oleh swasta, dengan jumlah murid yang aktif adalah sebanyak 46 orang se Kabupaten Bandung. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh guru swasta sebanyak 23 orang yang meliputi 13 orang guru dari swasta dan 10 orang guru dari lembaga lain, tenaga administrasi sebanyak 2 orang dan ketersediaan tempat belajar untuk kegiatan ini sebanyak 12 ruang belajar, dan 4 fasilitas gedung. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan Bimbel untuk tingkat TK-SD ini hanya ada 4 kecamatan yang mampu Bab III : Belajar dari Pengalaman

86



menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang di dalam prosesnya diberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu di kecamatan Pasirjambu, Katapang, Dayeuhkolot, dan Majalaya. Jika dilihat dari total kecamatan keseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung, berarti ada sekitar 13,3% Kecamatan yang menyelengarakan pendidikan ini, oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada kecamatan yang belum menyelenggarakan kegiatan Bimbel tersebut, karena sangat penting bagi masyarakat yang ingin memperoleh pengetahuan dasar. Sedangkan penyelenggaraan Bimbel untuk tingkat SMP hanya ada satu kecamatan yang menyelenggarakan kegiatan ini, yaitu ada di kecamatan Dayeuhkolot, berarti penyelenggaraan kegiatan Bimbel ini hanya sekitar 3,33% yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Keberadaan Bimbel hanya dilaksanakan oleh keluarga penyelenggara pihak swasta, dengan jumlah murid yang ikut serta sebanyak 24 orang, , dari sejumlah murid tersebut, mereka dibimbing oleh satu orang guru, tanpa dibantu oleh tenaga adminitrasi. Sedangkan ruang kelas dan gedung yang digunakan untuk pelaksanaan ini adalah menggunakan fasilitas penduduk. 6. Pendidikan Kepemudaan a. Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Berdasarkan hasil survey, keberadaan KUPP yang dilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) pada umumnya masih rendah, hal ini dapat dilihat banwa hanya ada 2 lembaga yang dikelola oleh swasta yang melaksanakan proses kegiatan ini, dengan kelompok sasaran sebanyak 2 kelompok, sedangkan untuk kelompok belajar sebanyak 5 kelompok. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh guru sebanyak 4 orang, pelaksanaan kegiatan ini menngunakan fasilitas yang seadanya, salah satu caranya dengan menggunakan fasilitas sarana dan prasarana sekolah formal. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan KUPP ini hanya ada tiga kecamatan yang mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang di dalam prosesnya diberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuia dengan kebutuhannya, yaitu di kecamatan Cimenyan, Rancabali, dan Solokanjeruk. Jika dilihat dari total kecamatan keseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung, berarti ada sekitar 10 % Kecamatan yang menyelengarakan pendidikan ini, oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada Bab III : Belajar dari Pengalaman

87



kecamatan yang belum menyelenggarakan kegiatan KUPP tersebut, karena sangat penting bagi kelompok pemuda produktif yang ingin berkreasi dan menghasilkan ide-ide untuk membangun wilayahnya. Secara umum, permasalahan yang muncul adalah berkenaan dengan kegiatan sering terlambat karena factor modal kerja yang tidak memadi, disamping itu tidak memadainya sarana prasarana yang khusus untuk penyelenggaraan KUPP, tidak meratanya dan tidak tepat sasaran, kurangnya alat peraga edukatif, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan KUPP, serta keterbatasan dana yang sangat minim bagi terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas dimana biaya untuk penyelenggaran pendidikan relatif tinggi, waktu belajar yang relatif minim, juga kurangnya sosialisasai kepada masyarakat tentang kegunaan KUPP. b. Kelompok Pemuda Sebaya, SP3, dan Pertukaran Pemuda Berdasarkan hasil survey, keberadaan kelompok pemuda ini tidak ditemukan data tentang pelaksanaan kegiatan ini. Hal tersebut disebabkan kondisi keadaan pendataan yang tidak merata, kurangnya koordinasi dan informasi yang tidak jelas tentang pelaksanaan ini. 7. Pengarusutamaan

Jender

(PUG)

dan

Pemberdayaan

Perempuan Berdasarkan hasil survey, keberadaan program PUG dan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) pada umumnya masih rendah, hal ini dapat dilihat banwa hanya ada 1 lembaga yang dikelola oleh swasta yang melaksanakan proses kegiatan ini, dengan kelompok sasaran sebanyak 20 kelompok, sedangkan untuk kelompok diskusi sebanyak 2 kelompok. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh pendamping sebanyak 2 orang, keberadaan pendampingan ini untuk membantu warga belajar yang mendapat kesulitan dalam melakukan pembelajarannya, adapun jumlah pendampingan yang disediakan oleh swasta sebanyak 2 orang, dan dari pihak lainnya sebanyak 1 orang. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan fasilitas yang seadanya, salah satu caranya dengan menggunakan fasilitas sarana dan prasarana sekolah formal atau rumah penduduk. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan program ini hanya ada 1 kecamatan yang mampu menyelenggarakan Bab III : Belajar dari Pengalaman

88



kegiatan pembelajaran keterampilan yang sesuia dengan kebutuhannya, yaitu di kecamatan Cimenyan. Dan bila dilihat dari total kecamatan keseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung, berarti ada sekitar 6,7% Kecamatan. 8. Keaksaraan Fungsional Berdasarkan hasil survey, keberadaan program keaksaraan fungsional yang dilaksanakan oleh pemerintah, keluarga penyelenggara (masyarakat) pada umumnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat banwa hanya ada 1 lembaga oleh pemerintah, 7 lembaga oleh swasta dan 7 lembaga oleh lembaga lain yang melaksanakan proses kegiatan ini, dengan jumlah kelompok belajar yang aktif adalah sebanyak 41 kober, dan 558 poksar, dan jumlah panti yang ada sebanyak 19 buah panti se Kabupaten Bandung. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh tutor sebanyak 82 orang yang meliputi 50 orang tutor swasta tetap dan 32 orang dari lembaga lainnya. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan program keaksaraan fungsional ini hanya ada 8 kecamatan yang mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang di dalam prosesnya diberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuia dengan kebutuhannya, yaitu di kecamatan Cangkuang, Soreang, ciwidey, Cileunyi, Cimenyan, Rancabali, Ibun, dan Solokanjeruk. Jika dilihat dari total kecamatan keseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung, berarti ada sekitar 26,7% Kecamatan yang menyelengarakan pendidikan ini. Secara umum, permasalahan yang muncul adalah berkenaan dengan kesadaran yang rendah dari warga belajar buta huruf, pencatatan dan program belum terpadu, tidak memadainya sarana prasarana yang khusus untuk penyelenggaraan keaksaraan, minat warga untuk mengikuti pembelajaran ini masih kurang, kurangnya alat peraga edukatif, dan juga kurangnya sosialisasai kepada masyarakat tentang kegunaan dari program ini.

C. Mutu, Relevansi dan Daya Saing: Keprihatinan yang Dalam Gambaran program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 sebagai berikut. 1. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada SD Bab III : Belajar dari Pengalaman

89



Tabel 3.85 Angka Kelulusan, Putus Sekolah dan Mengulang SD di Kabupaten Bandung 20032006

Tahun

SD Angka Putus Sekolah (%) 0,38 0,22 0,18 0,18

Lulus (%) 95,80 98,31 95,26 95,26

2003 2004 2005 2006

Mengulang (%) 2,32 2,16 1,95 1,95

Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Angka M e ngulang, Angka Putus Se kolah dan Angka Ke lulusan SD 100 80 60 Prosentase 40 20 0

2003

2004

2005

2006

Lulus

95.8

98.31

95.26

95.26

Angka Putus Sekolah

0.38

0.22

0.18

0.18

Mengulang

2.32

2.16

1.95

1.95

Tahun

Grafik 3.60 Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kelulusan relatif amat baik yakni rata-rata diatas 95%. Hanya persoalannya apakah tingginya angka kelulusan dan naik kelas seiring dengan peningkatan mutu hasil belajar (pendidikan). Tabel 3.86 Tingkat Kelayakan Mengajar (%) Guru SD di Kabupaten Bandung Tahun 20032006 SD Tahun Layak Semi Layak Tidak Layak 80,35 19,65 0,00 2003 77,59 22,41 0,00 2004 79,85 20,15 0,00 2005 79,85 20,15 0,00 2006


90



Tingkat Ke layakan M e ngajar Guru SD (%) 100 80 60 Pr os e ntas e 40 20 0

2003

2004

2005

2006

Layak

80.35

77.59

79.85

79.85

Semi Layak

19.65

22.41

20.15

20.15

Tidak Layak

0

0

0

0

Tahun

Grafik 3.61 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru SD (%) di Kabupaten Bandung Tahun 20032006

Data menunjukan bahwa tidak ada guru di SD yang termasuk kategori tidak layak. Kondisi terakhir Tahun 2006 guru SD yang termasuk kategori Layak sebanyak 79,85%, dan terdapat 20,15% yang termasuk kategor Semi Layak. Tantangan kedepan yakni mendorong semua guru untuk berkategori Layak secara profesional. Sejalan dengan hal ini maka kebijakan pemerintah melalui UU Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, dimana kualifikasi pendidikan formal guru minimal S-1 harus menjadi arah kebijakan pengembangan kompetensi profesional guru. Secara konseptual data tersebut patut dicermati mengingat ukuran kelayakan mengajar guru selama ini belum memiliki stadarisasi yang jelas. Fakta menunjukan bahwa missmacth tenaga guru di lapangan masih cukup tinggi. Guru menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan latarbelakang bidang studi yang dipelajarinya. Tabel 3.87 Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun 2003 2004 2005 2006

Baik 28,83 36,16 45,20 45,20

SD Rusak Ringan 39,15 32,27 27,76 27,76

Rusak Berat 32,02 31,57 27,04 27,04

Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006


91



Kondisi Ruang Kela s SD 50 45 40 35 30 Pr os e ntas e

25 20 15 10 5 0

2003

2004

2005

Baik

28.83

36.16

45.2

2006 45.2

Rusak Ringan

39.15

32.27

27.76

27.76

Rusak Berat

32.02

31.57

27.04

27.04

Tahun

Grafik 3.62 Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Dalam pengkatagorian kondisi ruang kelas tersebut maka secara umum dapat tergambar bahwa kondisi kelas yang kategori baik mencapai 45,20%, kondisi rusak ringan 27,04% dan rusak berat 27,04%. Artinya lebih dari setengah (54,08%) jumlah SD di Kabupaten Bandung dalam kondisi tidak baik. Tabel 3.88 Jumlah Fasilitas SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Fasilitas 2003 2004 2005 465 155 298 Perpustakaan 45 45 45 Tempat Olah Raga 368 368 389 UKS

2006 355 45 389


Data terakhir Tahun 2006 menunjukan jumlah perpustakaan sebanyak 389 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah SD sebanyak 2174 sekolah berarti belum semua SD memiliki unit perpustakaan, tempat olah raga dan UKS. Tabel 3.89 Jumlah Guru SD Menurut Ijazah di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun

Guru menurut ijazah SLTA D-1 D-2 Keguruan 3102 99 10.791

Jumlah

2003

-

SLTA Nonkeguruan -

208

2080

7

-

16287

2004

-

-

3067

144

8491

291

2332

5

-

14.330

2005

-

-

3220

268

10.273

308

3210

30

-

17.309

2006

-

-

3762

228

10.083

394

3943

12

-

18.424

<SLTA

D-3

S1

S2

>S2


Data pada Tahun 2006 menunjukan dari 18.424 guru SD di Kabupaten Bandung yang berpendidikan kualifikasi S1 baru mencapai 3943 orang (21,40%). Sebagian besar lainnya 14457 (78,46%) masih berpendidikan di bawah S1 (Diploma 3, Dimploma 2, Bab III : Belajar dari Pengalaman

92



Diploma 1, bahkan SLTA keguruan masih cukup banyak (3762). Hanya 12 orang yang berpendidikan S2 (0,06%). Melihat data yang ada tantangan kedepan yang harus dihadapi adalah peningkatan kualifikasi guru minimal S1 sesuai dengan UU.No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. Agenda pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung harus meningkatkan kualifikasi SDM guru melalui program sertifikasi. Melihat arus kebijakan ini maka tantangan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru akan menuntut strategi kebijakan yang tepat. 12000

Jumlah

10000 2003

8000

2004

6000

2005

4000

2006

2000 0 < SLTA

SLTA SLTA Non Kegu Kegu ruan

D-1

D-2

D-3

S1

S2

>S2 0

2003

0

0

3102

99

10791 208

2080

7

2004

0

0

3067

144

8491

291

2332

5

0

2005

0

0

3220

268

10273 308

3210

30

0

2006

0

0

3762

228

10083 394

3943

12

0

Jenjang Pendidikan

Grafik 3.63 Jumlah Guru SD Menurut Ijazah di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Melihat bobot pencapaian nilai hasul ujian (NEM/UN) tampaknya masih belum memuaskan. Dari Tahun 2002 sampai Tahun 2006 rata-rata pencapaian NEM/UN masih di bawah 7 (tujuh). Tabel 3.90 Perkembangan NEM/UN SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Rata-rata nilai NEM/UN Tahun 6,77 2002 6,77 2003 5,89 2004 6,98 2005 6,91 2006 Sumber:

Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006


93



Rata-rata Nilai NEM/UN 7.5

Nilai

7 6.5 6 5.5 5 Rata-rata nilai NEM/UN

2002

2003

2004

2005

2006

6.77

6.77

5.89

6.98

6.91

Tahun

Grafik 3.64 Perkembangan NEM/UN SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Tantangan kedepan adalah penyelengaraan pendidikan harus berorentasi mutu proses dan mutu hasil belajar baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak hanya merata dan menjangkau seluruh warga tetapi juga bermutu. Hal inilah yang akan menjadi pilihan kebijakan dalam pembangunan pendidikan di masa mendatang. Untuk mengejar competitiveness maka pilihan kebijakan kedepan bagi pemerintah daerah tidak hanya pertimbangan equity (keadilan), equality (pemerataan), melainkan amat penting pertimbangan untuk mengejar mutu. 2. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada MI Melihat perkembangan data dari Tahun 2003-2006 maka dapat tergambarkan rata-rata tingkat kelulusan pada MI cukup tinggi yakni 94%. Tingkat ketidaklulusan 0,58%, dan rata-rata angka mengulang 1,53%. Tabel 3.91 Angka Kelulusan, Putus Sekolah dan Mengulang MI di Kabupaten Bandung 20032006 MI Tahun Lulus Angka Putus Mengulang Sekolah 2003 91,96 0,74 1,12 2004 98,31 0,77 1,80 2005 91,68 0,41 1,60 2006 95,26 0,41 1,60 Rata-rata 94.30 0.58 1.53 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006


94



100 90 80 70 60 %

50 40 Lulus

30

A PS

20

Mengulang

10 0

2003

2004

2005

2006

91.96

98.31

91.68

95.26

APS

0.74

0.77

0.41

0.41

Mengulang

1.12

1.8

1.6

1.6

Lulus

Tahun

Grafik 3.65 Perkembangan NEM/UN SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Melihat keterkaitan antara tingginya rata-rata kelulusan UAN/UN antara periode 2003-2006, tidak linier dengan tingginya nilai UAN/UN, Artinya bahwa tingkat kelulusan dapat dikatakan relatif kurang kompetitif dan relatif longgar. Pada Tahun 2003 nilai rata-rata UN tingi tetapi pada Tahun 2004 mengalami penurunan, baru Tahun 2005-2006 mengalami kenaikan nilai sampai pada ratarata 6,0. Tabel 3.92

Rata-Rata Nilai UN MI di Kabupaten Bandung 2003-2006 Tahun Rata-rata nilai NEM/UN 2003 6.50 2004 5.89 2005 6.00 2006 6.00 Sumber :

Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

6.6 6.4 6.2 rata-rata

6 5.8

Rata-rata nilai NEM/UN

5.6 5.4 Rat a-rat a nilai NEM / UN

2003

2004

2005

2006

6.5

5.89

6

6

Tahun

Tabel 3.66

Rata-Rata Nilai UN MI di Kabupaten Bandung 2003-2006 Bab III : Belajar dari Pengalaman

95



Gambaran umum tingkat kelayakan mengajar guru MI dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) secara umum rata-rata setiap tahun tingkat kelayakan mengajaranya mencapai 46,85 %. Hal ini berarti bahwa tingkat kelayakan mengajar guru di MI kurang begitu optimal, sehingga perlu adanya upaya dari berbagai instansi terkait untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. 2) tingkat kelayakan guru MI dengan kategori semi layak masih minim sekali yaitu sekitar 19,4 % saja. Hal ini berarti bahwa guru MI yang berada pada level tengah antara layak dan tidak layak masih banyak, walaupun setiap tahun mengalami penurunan. Tabel 3.93 Prosentase Tingkat Kelayakan Mengajar Guru MI (%) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MI Tahun Layak Semi Layak Tidak Layak 2003 51,55 19,05 0,00 2004 36,63 21,40 0,00 2005 49,61 18,60 0,00 2006 49,61 18,60 0,00 Sumber :


60

40 % Layak

20

Semi Layak

0

Tidak Layak 2003

2004

2005

2006

Layak

51.55

36.63

49.61

49.61

Semi Layak

19.05

21.4

18.6

18.6

Tidak Layak

0

0

0

0

Tahun

Grafik 3.67 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru MI (%) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Gambaran tingkat kondisi ruang kelas menurut kondisi dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) jumlah kondisi ruang kelas yang baik, rusak ringan dan rusak berat hampir seimbang, hal ini menggambarkan bahwa perlu adanya upaya perbaikan yang terus menurus dari intsansi terkait. 2) Setiap tahunnya jumlah ruang kelas yang baik mengalami penurunan. 3) Setiap tahun jumlah kondisi ruang kelas yang mengalami rusak ringan menurun dan cenderung pluktuatif. 4) Jumlah ruang kelas yang rusak berat setiap Bab III : Belajar dari Pengalaman

96



tahun hampir mengalami penaikan, seperti halnya Tahun 2003-2004 terus mengalami kenaikan, baru pada Tahun 2005-2006 mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa pada Tahun 2005-2006 ada upaya dari pemerintah/instansi terkait untuk melakukan perbaikan ruang kelas. Tabel 3.94 Kondisi Ruang Kelas MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Tahun

Baik 34,59 27,73 33,41 33,41

2003 2004 2005 2006 Sumber :

MI Rusak Ringan 33,10 34,08 31,52 31,52

Rusak Berat 32,31 38,19 35,08 35,08


50 P orsentase

40 Baik

30

Rusak Ringan

20

Rusak Berat

10 0

2003

2004

2005

2006

Baik

34.59

27.73

33.41

33.41

Rusak Ringan

33.1

34.08

31.52

31.52

Rusak Berat

32.31

38.19

35.08

35.08

Tahun

Tabel 3.68 Kondisi Ruang Kelas MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Gambaran umum jumlah fasilitas MI seperti perpustakaan setiap tahun mengalami pluktuasi dari Tahun 2003 sejumlah 49 buah, kemudian pada Tahun 2004 menurun hampir 65 % menjadi 15 buah dan pada Tahun 2005-2006 terus mengalami kenaikan kembali. Sedangkan untuk jumlah tempat olah raga dan UKS setiap tahunnya cenderung tetap yaitu untuk tempat olah raga hanya berjumlah 12 dan UKS hanya 15. Tabel 3.95 Jumlah Fasilitas MI Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Fasilitas Bab III : Belajar dari Pengalaman

MI

97


Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 2003 49

2004 15

2005 19

2006 26

Perpustakaan Tempat Olah 12 12 12 12 Raga UKS 15 15 15 15 Sumber: data diolah dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 20032006 Tabel 3.96 Jumlah Guru MI Menurut Ijazah di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Kualifikasi Tahun Pendidikan 2003 2004 2005 2006 SLTA Non Keguruan SLTA Keguruan 730 46.6 1144 60.12 931 48.41 858 44.14 D-1 38 2.43 62 3.26 38 1.98 37 1.90 D-2 535 34.19 443 23.28 564 29.33 598 30.76 D-3 21 1.34 34 1.79 46 2.39 50 2.57 S1 239 15.27 220 11.56 340 17.68 398 20.47 S2 2 0.13 0.00 4 0.21 3 0.15 Jumlah 1565 100 1903 100 1923 100 1944 100 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Berdasarkan data jumlah guru berdasarkan latar belakang pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) kualifikasi guru MI yang berasal dari SLTA dan SLTA non keguruan setiap tahunnya tidak ada. 2) pada Tahun 2003-2006 guru MI di dominasi oleh guru yang berasal dari pendidikan SLTA keguruan. 3) Kualifikasi D2 pada guru MI setiap tahunnya cukup banyak kedua setelah guru yang berasal dari SLTA keguruan. 4) Untuk guru yang berpendidikan S1 di MI berkisar setiap tahunnya antara 11-20 % saja. Hal ini, sedangkan untuk S2 hanya berkisar 0,13-0,15 % saja. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat profesionalisme guru yang berdasarkan latar belakang pendidikan pada MI di Kabupaten Bandung masih minim sekali, hal ini memerlukan perhatian dari instansi terkait.


98



1200

1000

800

Jumlah

600

2003 400

2004 2005 2006

200

0 < SLTA

SLTA Non Kegur

SLTA Kegur uan

D-1

D-2

D-3

S1

S2

>S2

2003

0

2004

0

0

730

38

535

21

239

2

0

0

1144

62

443

34

220

2005

0

0

931

38

564

46

340

4

0

2006

0

0

858

37

598

50

398

3

0

0

Jenjang pendidikan

Tabel 3.69 Jumlah Guru MI Menurut Ijazah di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

3. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada SMP Tabel 3.97 Angka Kelulusan, Putus Sekolah dan mengulang di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMP Tahun Lulus Putus sekolah Mengulang 2003 98.73 1.14 0.16 2004 99.57 0.89 0.24 2005 95.12 0.88 0.14 2006 95.12 0.88 0.14 2007 97.83 1.29 0.88 Sumber :



99



Angka Kelulusan, Putus Sekolah dan mengulang di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Tingkat kelulusan dan angka mengulang siswa SMP pada Tahun 2004 mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 99,57% untuk angka kelulusan dan 0,24% untuk angka mengulang 0,24%, sedangkan untuk angka kelulusan terendah terjadi pada tahun 2005 dan 2006 yaitu 95,12%, Pada tahun tersebut juga angka putus sekolah dan angka mengulang mencapai angka terendah 0,14%. Sedangkan untuk angka putus sekolah tertiggi terjadi pada tahun 2007 dengan angka capaian 1,29%. Meskipun terjadi pluktuasi tetapi angka kelulusan masih berada dalam rentang 95%99%, untuk angka mengulang anatara 0,9%-0,1% sedangkan untuk angka putus sekolah 0,9%-1,3%. Tabel 3.98 Tingkat Kelayakan Mengajar SMP Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun

Sumber :

Guru SMP

2003

Layak 74.28

Semi Layak 12.21

Tidak Layak 13.51

2004 2005

77.08 78.38

12.14 9.50

10.79 12.12

2006

78.38

9.50

12.12


Grafik 3.71 Tingkat Kelayakan Mengajar SMP Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Tingkat kelayakan guru SMP dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan dari 74,28% pada tahun 2003 menjadi 78,38% pada Tahun 2006 tetapi peningkatan ini juga dikuti pula oleh peningkatan angka ketidaklayakan dari 10.79% pada Tahun 2004 menjadi 12.12% pada Tahun 2006. Tabel 3.99 Prosentasi Kondisi ruang kelas SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 Bab III : Belajar dari Pengalaman

100


Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 SMP

Tahun

Baik

2003 2004 2005 2006 2007

78.88 76.76 73.45 73.45 64,82

Sumber :

Rusak Ringan 14.48 15.46 16.89 16.89 28,33

Rusak Berat 6.64 7.77 9.65 9.65 6,85


Grafik 3.72 Prosentasi Kondisi ruang kelas SMP di Kabupaten Bandung Tahun 20032007

Dari tahun ke tahun kondisi ruang kelas SMP dikabupaten Bandung mengalami penurunan yang tinggi. Kondisi bangunan yang dalam keadaan baik pada Tahun 2003 mencapai 78,88% dari jumlah keseluruhan ruang kelas menjadi 64,82% pada Tahun 2007. penurunan kodisi ruang kelas tampak juga pada kelas rusak ringan yang pada Tahun 2003 mencapai 14.48% bertabah menjadi 28,33% pada Tahun 2007. hal yang sama juga terjadi pada kelas yang rusak berat. Perbaikan dan pembangunan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2003-2007 tidak mencukupi untuk meningkatan kondisi ruang kelas untuk menjadi lebih baik. Tabel 3.100 Jumlah Fasilitas SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Fasilitas Perpustakaan T. Olah Raga Laboratorium Sumber :

SMP 2003 140 135 166

2004 175 198 219

2005 183 191 301

2006 214 206 332



101



Grafik 3.73 Jumlah Fasilitas SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Seiring dengan peningkatan jumlah sekolah SMP baik negeri maupun swasta, fasilitas pendukung pendidikanpun bertambah setiap tahunnya. Jumlah perpustakaan bertambah sebanyak 74 unit dalam kurun waktu 2003-2006, Sedangkan untuk tempat olah raga bertambah sebanyak 71 unit, laboratorium merupakan unit pendukung yang penambahannya paling banyak dibanding dua fasilitas pendukung lainnya. Tabel 3.101 Jumlah Guru Menurut Ijazah Pada SMP Tahun2003-2006 Sumber Biaya < SLTA D-1 D-2 D-3 S1 S2 >S2 Jumlah Sumber :

2003 494 572 658

% 6.19 7.17 8.24

2004 126 747 728

MTS % 1.51 8.98 8.75

2005 435 583 590

1748

21.90

1824

21.93

1533

4510

56.50

4892

58.82

5546

33 7982

0.41

35 8317

0.42

52 8687

100

100

% 5.01 6.71 6.79 17.6 5 63.8 4 0.60 100

2006 584 551 607

% 6.31 5.95 6.56

1536

16.59

5980

64.59

55 9258

0.59 100



102



Jumlah Guru Menurut Ijazah Pada SMP Tahun2003-2006

Secara umum dapat digambarkan bahwa kualifikasi guru SMP di kabupaten Bandung rata-rata sudah mencapai jenjang S1 dengan kisara prosentase 56% yang terus meningkat sampai dengan 65%. Untuk jenjang SMA sampai dengan D3 terjadi perubahan yang fluktuatif antara Tahun 2003-2006. Peningkatan juga terjadi pada guru dengan jenjang pendidikan pasca sarjana baik dari sudut jumlah maupun dari sudut prosentasenya. 4. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada MTs Tabel 3.102 Angka Mengulang, Putus Sekolah dan Kelulusan MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003- 2006 Tahun 2003 2004 2005 2006 Sumber :

Kelulusan 85.41 88.17 74.90 74.90

MTs Putus Sekolah 1.06 11.37 2.53 2.53

Mengulang 0.10 0.09 0.13 0.13


Grafik 3.75 Angka Mengulang, Putus Sekolah dan Kelulusan MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003- 2006

Angka pertumbuhan kelulusan, putus sekolah dan mengulang pada MTs dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Angka kelulusan setiap tahun mengalami perubahan yang pluktuasi, hal ini terlihat dari Tahun 2003 ke Tahun 2004 mengalami peningkatan 3% dan pada Tahun 2005 mengalami penurunan -15% sedangkan pada Tahun 2006 meningkat 30%. Rata-rata perubahan setiap tahunnya adalah 4%, sehingga pada tahun berikutnya diarahkan minimal mengalami peningkatan sekitar 4%. sedangkan Bab III : Belajar dari Pengalaman

103



untuk rata-rata kelulusan setiap tahunnya adalah 80,84%, artinya sekitar 80,84% siswa lulus dari MTs. (2). Angka putus sekolah setiap tahunnya mengalami perubahan dan kecenderungannya meningkat, seperti pada Tahun 2003 angka putus sekolah hanya 1,06% saja tetapi pada tahun 2004 meningkat menjadi 11,37% dan tahun berikutnya 2005 dan 2006 dapat ditekan menjadi 2,53%. Dengan kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa pada Tahun 2004 puncak tertinggi angka putus sekolah hampir 11%, hal ini salah satu dampak dari upaya peningkatan standar kualitas lulusan yang diterapkan pemerintah pusat. Kondisi pada Tahun 2004 merupakan kondisi terpuruk dibanding dengan tahun yang lain. Untuk rata-rata angka putus sekolah setiap tahunnya adalah 4,37. (3). Angka mengulang setiap tahunnya mengalami pola perubahan yang cenderung naik turun. Berbanding berbalik dengan angka putus sekolah, jumlah angka mengulang pada Tahun 2004 mengalami penurunan sedangkan Tahun 2005 dan 2006 naik kembali menjadi 0,13 sedangkan rata-rata dari angka mengulang setap tahunnya adalah 0,1. Angka mengulang di Kabupaten Bandung cenderung naik setiap tahunnya, hal ini harus dapat teratasi pada tahun beriktunya agar dapat ditekan jumlah angka mengulang dan angka putus sekolahnya, sehingga angka kelulusan dapat mencapai 95% ke atas. Tabel 103 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MTs Tahun Layak Semi Layak Tidak Layak 2003 72,42 13,42 12,89 2004 83,5 10,81 5,64 2005 76,65 12,48 10,87 2006 76,65 12,48 10,87 Sumber :


Grafik 3.76 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Pada perkembangan terakhir Tahun 2006 guru MTs yang dapat dikategorikan layak sebanyak 76,65% dan kategaori tidak layak Bab III : Belajar dari Pengalaman

104



(semi layak+tidak layak) 23,35%. Secara umum setiap tahun perkembangan tingkat kelayakan guru mengajar cenderung pluktuasi. Deskripsi dari data diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Kecenderungan guru yang layak pada MTs mengalami peningkatan dan penurunannya setiap tahunnya, seperti pada T2003 ke Tahun 2004 mengalami peningkatan guru yang layak, tetapi pada tahun 2004 ke Tahun 2005 mengalami penurunan dan Tahun 2006 cenderung statis, rata-rata setiap tahunnya 77,33 %. (2). Pola kecenderungan guru yang semi layak setiap tahunnya mengalami pluktuasi, terlihat pada Tahun 2003 yaitu 13,42% dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan 10,81% dan tahun berikutnya naik 12,65%. Rata-rata setiap tahunnya guru semi layak adalah 12,29%. Pada Tahun 2004 tingkat kelayakan guru yang semi layak rendah dikarenakan pada tahun yang sama tingkat kelayakan guru yang layak paling tinggi dibandingkan dengan tahun berikutnya. (3). Kondisi guru yang tidak layak cukup memprihatinkan pada tahun 2003 yaitu 12,89% dan yang paling menggembirakan terjadi pada Tahun 2004 yaitu 5,64. Dengan kondisi tersebut prioritas pengembangan profesionalisme diarahkan agar tahun-tahun berikutnya guru yang layak dapat mencapai angka diatas 90%. Tabel 104 Prosentasi Kondisi Ruang Kelas MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MTs Tahun Baik Rusak Ringan Rusak Berat 2003 46.43 38.51 15.06

Sumber :

2004

55.70

28.16

16.14

2005

55.70

28.16

16.14

2006

55.70

28.16

16.14


Grafik 3.77 Prosentasi Kondisi Ruang Kelas MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Kecenderungan kondisi ruang kelas setiap tahunnya mengalami perubahan kearah positif. (1) Pada kondisi ruang kelas Bab III : Belajar dari Pengalaman

105



yang baik setiap tahun kecenderungan grafiknya meningkat. Presentase perubahan setiap tahunnya yaitu 4%, hanya saja pada Tahun 2004-2006 cenderung statis. Gambaran data tersebut mendeskripsikan bahwa di Kabupaten Bandung angka peningkatan presentase kondisi ruang kelas pada Tahun 2004-2006 cenderung sama. Jika dirata-ratakan setiap tahunnya jumlah bangunan yang baik adalah 53,38%. (2). Pada kondisi ruang kelas yang rusak ringan mengalami penurunan dari Tahun 2003 ke 2004 yaitu -27%. Hal ini berarti bahwa pemerintah telah dapat menekan angka kerusakan pada Tahun 2004, hanya saja pada Tahun 20042006 cenderung statis dengan tidak adanya perubahan pada penekanan jumlah kelas yang rusak ringan,sehingga rata-rata presentase setiap tahun. (3) Dari 100% kondisi ruang kelas, kondisi ruang kelas yang rusak berat masih jauh berada dibawah ruang kelas yang baik dan rusak ringan. Pada Tahun 2003-2004 terjadi peningkatan jumlah kondisi ruang kelas yang rusak berat, disisi lain kondisi ruang kelas yang rusak berat dari 2004-2006 cenderung sama. Tabel 3.105 Prosentase Fasilitas Sekolah MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MTs Fasilitas 2003 2004 2005 2006 Perpustakaan 60 61 61 61 T. Olah Raga 32 32 32 32 Laboratorium 15 15 15 15 Sumber :


Grafik 3.78 Prosentase Fasilitas Sekolah MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Data yang ada menyatakan bahwa keadaan jumlah fasilitas penukung pendidikan MTs cenderung mengalami perubahan yang kurang signifikan bahkan cenderung statis. 5. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada SMA Tabel 3.106 Angka Mengulang, Putus Sekolah dan Kelulusan SMA Tahun 2003-2006 Bab III : Belajar dari Pengalaman

106

Badan Perencanaan Daerah Tahun 2003 2004 2005 2006 Sumber :


Lulus 85.41 88,17 74.90 74,90

SMA Tidak lulus 0.93 0,72 0,92 0,92

Mengulang 0.18 0,20 0,12 0,12


Grafik 3.79 Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah dan Kelulusan SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Dari data diatas bila kita cermati, dalam 2 tahun sebelumnya tingkat kelulusan mengalami penurunan yang relatif cukup besar dan perlu menjadi perhatian bagi para stakeholder. Meskipun pada tahun terakhir (2006) tidak terjadi penurunan maupun kenaikan, namun untuk kedepannya perlu diperhatikan kembali secara intensif proses pembelajaraan yang terjadi di sekolah, baik dalam rangka pencapaian peningkatan mutu belajar yang diharapkan maupun aspek-aspek penunjang lainnya. Sehingga prosentase ketidaklulusan maupun siswa yang mengulang dapat mengalami pengurangan. Tabel 3.107 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA Tahun Layak Semi Layak Tidak Layak 2003 66.45 21.03 10.52 2004 73.42 17.96 8.62 2005 75.97 17.54 6.49 2006 75.97 17.54 6.49 Sumber: Diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006


107



Grafik 3.80 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Melihat data yang ada bahwa secara umum guru SMA yang masuk katagori layak mengajar semakin meningkat jumlahnya dan guru yang tidak layak (Semi layak+tidak layak) semakin berkurang. Dan diharapkan untuk kedepannya lagi pihak sekolah dapat lebih menekankan akan pentingnya output pendidikan sekolah yang bermutu yang dihasilkan dari guru-guru yang berkualitas dan layak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tabel 3.108 Kondisi Ruang Kelas SMA di Kabupaten Bandung Tahun Tahun 2003-2006 SMA Tahun Baik Rusak Ringan Rusak Berat 2003 90.13 6.65 3.22 2004 90.35 6.57 3.08 2005 83.97 8.73 7.29 2006 83.97 8.73 7.29 Sumber: di olah dari Statistik Penddikan Kabupaten Bandung 2003-2006

Tabel 3.81 Kondisi Ruang Kelas SMA di Kabupaten Bandung Tahun Tahun 2003-2006

Dalam pengkategorian kondisi ruang kelas tersebut, maka secara umum dapat tergambarkan bahwa kondisi kelas yang berkategori baik untuk tahun terakhir (2006) mencapai 83,97 %. Kondisi rusak ringan 8,73% dan rusak berat 7,29% persen. Ruang Bab III : Belajar dari Pengalaman

108



kelas yang rusak ringan dalam kenyataanya amat rentan dengan kondisi yang terus memburuk. Dalam kaitan ini maka antisipasi untuk perbaikan fisik gedung yang sesuai standar gedung yang baik amat diperlukan. Perlu pula dikembangkan standar pembangunan gedung sekolah-sekolah yang terukur masa kekuatannya. Tabel 3.109 Jumlah Fasilitas SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 SMA 2003 2004 2005 2006 Perpustakaan 42 75 76 86 Tempat Olah Raga 40 82 94 94 UKS 27 23 39 43 Laboratorium 55 55 149 161 Keterampilan 12 12 21 18 BP 37 37 76 75 Ruang Serbaguna 17 17 20 24 Sumber: Diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006 Fasilitas

Grafik 3.82 Jumlah Fasilitas SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007

Bila kita cermati tabel diatas, dapat digambarkan bahwa tiap tahunnya jumlah fasilitas sebagai penunjang pendidikan bagi siswa-siswinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini baik adanya karena dengan bertambahnya fasilitas pendukung tersebut, menjadikan siswa-siswi belajar lebih berkreatif dan mampu mengeksplorasi kemampuannya dalam menerima masukan ilmu maupun mempersembahkan kemampuan yang dimilikinya. Tabel 3.110 Jumlah Guru Menurut Ijazah pada SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA Pendidikan 200 2003 % % 2005 % 2006 % 4 SLTA 58 1.80 40 1.24 63 1.85 56 1.37 D-1 30 0.93 24 0.74 34 1 31 0.76 Bab III : Belajar dari Pengalaman

109


Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 SMA

Pendidikan

2003

%

200 4

D-2

36

1.12

46

1.42

36

1.06

69

1.69

D-3

346

10.77

310

9.58

294

8.62

305

7.49

Sarjana Muda

283

8.81

6.92

150

4.40

92

2428

75.54

224 254 2

78.58

2785

81.70

3464

2.26 85.0 3

33

1.03

S1 S2

%

2005

%

2006

%

49 1.51 47 1.38 57 1.40 323 Jumlah 3214 100 5 100 3409 100 4074 100 Sumber: Data Diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 20032006

Grafik 3.83 Jumlah Guru Menurut Ijazah pada SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Perkembangan data terakhir Tahun 2006 dilihat dari kualifikasi akademiknya maka sebagian besar guru SMA di Kabupaten Bandung berpendidikan sarjana (S1) yakni sebanyak 3464 orang (85.03%). Sedangkan yang lainnya sebanyak 497 (12,20%) masih berpendidikan Diploma dan sarjana muda bahkan masih ada 56 orang (1,37%) yang berpendidikan SLTA. Kedepan guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimal Sarjana sebagai mana yang ditetapkan melalui UUGD. 6. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada MA Tabel 3.111 Prosentase Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah dan Kelulusan MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 Tahun 2003 2004

Lulus 89.42 92,85


MA Putus Sekolah 0.92 0,70

Mengulang 0.27 0,00

110



2005 77,33 2006 77,33 Rata-rata 89.42 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Bandung Tahun 2003-2006

0,58 0,01 0,58 0,01 0.92 0.27 Statistik Pendidikan Kabupaten

Grafik 3.84 Prosentase Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah dan Kelulusan MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007

Melihat perkembangan data dari Tahun 2003-2006 maka dapat tergambarkan rata-rata tingkat kelulusan yang cukup tinggi yakni 89.42%. Tingkat ketidaklulusan 0,92%, dan rata-rata angka mengulang 0.27%. yang menjadi persoalannya apakah tingginya angka kelulusan seiring dengan peningkatan mutu hasil belajar (pendidikan). Inilah yang harus menjadi perhatian semua stakeholders pendidikan di Kabupaten Bandung. Kedepan evaluasi kelulusan harus didorong semakin kredibel dan berorentasi mutu. Tabel 3.112 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MA Tahun Layak Semi Layak Tidak Layak 2003 65.73 27.13 13.10 2004 70.03 22.04 11.68 2005 72.83 19.65 10.59 2006 72.83 19.65 10.59 Rata-rata 70.35 22.12 11.49 Sumber: Hasil Pengolahan dari Profil dan Statistik Pendidikan 2003-2006


111



Grafik 3.85 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Melihat data yang ada bahwa secara umum guru MA yang masuk katagori layak mengajar bila di rata-ratakan dari Tahun 2003-2006 sebesar 70.35% dan guru yang tidak layak sebesar 11.49% , serta 22.12 % untuk guru dalam kategori semi layak. Tabel 3.113 Presentasi Kondisi Ruang Kelas MA di Kabupaten Bandung Tahun Tahun 20032006 MA Tahun Rusak Baik Rusak Ringan Berat 2003 73.56 22.37 4.07 2004 72.40 20.07 7.53 2005 72.40 20.07 7.53 2006 72.40 20.07 7.53 Sumber: Hasil Pengolahan dari Profil dan Statistik Pendidikan 2003-2006

Grafik 3.86 Presentasi Kondisi Ruang Kelas MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Dalam pengkategorian kondisi ruang kelas tersebut maka secara umum untuk Tahun 2006 dapat tergambar bahwa kondisi kelas yang kategori baik mencapai 72,40%. Kondisi rusak ringan 20,07% dan rusak berat 7,53%. Ruang kelas yang rusak ringan dalam kenyataanya amat rentan dengan kondisi yang terus memburuk. Tabel 3.114 Jumlah Fasilitas MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 MA Fasilitas 2003 2004 2005 2006 Bab III : Belajar dari Pengalaman

112



Perpustakaan 17 17 17 17 Tempat Olah Raga 13 13 13 13 UKS 5 5 5 5 Laboratorium 6 6 6 6 Keterampilan 1 1 1 1 BP 5 5 5 5 Ruang Serbaguna 7 7 7 7 Sumber: Hasil Pengolahan dari Profil dan Statistik Pendidikan 2003-2006

Tabel 3.87 Jumlah Fasilitas MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007

Perkembangan data terakhir Tahun 2006 dilihat dari kualifikasi akademiknya maka sebagian besar guru MA di Kabupaten Bandung berpendidikan sarjana (S1) yakni sebanyak 1111 orang (81,15%). Sedangkan yang lainnya sebanyak 243 (17,75%) masih berpendidikan Diploma dan sarjana muda. Pada guru yang berpendidikan SLTA dapat dilihat dengan jumlah guru 8 orang (0,58%), yang mana merupakan hal yang baik dan diharapkan akan mengalami penurunan kembali untuk tahun kedepan. Tabel 3.115 Jumlah Guru Menurut Ijazah pada MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MA Pendidikan 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % SLTA

39

3.27

10

0.70

8

0.58

8

0.58

D-1

31

2.60

28

1.95

24

1.75

24

1.75

D-2

71

5.96

61

4.24

49

3.58

49

3.58


113


Pendidikan D-3 Sarjana Muda S1

Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 MA 2003

%

2004

%

2005

%

2006

%

113

9.49

138

9.60

114

8.33

114

8.33

22

1.85

59

56

4.09

56

4.09

911

76.49

1135

4.10 78.9 3

1111

81.15

1111

81.15

S2

4 0.34 7 0.49 7 0.51 7 0.51 Jumlah 1191 100 1438 100 1369 100 1369 100 Sumber: Data Diolah dari Statistik Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 20032006

Grafik 3.88 Jumlah Guru Menurut Ijazah pada MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

7. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada SMK Tabel 3.116 Presentase Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah dan Kelulusan SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 SMK Tahun Lulus Putus Sekolah Mengulang 2003 99.60 1.30 0.22 2004 93,15 0,08 0,20 2005 88,05 1,45 0,15 2006 88,05 1,45 0,15


114



Grafik 3.89 Presentase Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah dan Kelulusan SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007

Angka pertumbuhan kelulusan, putus sekolah dan mengulang pada SMK dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) angka kelulusan setiap tahun mengalami perubahan yang pluktuasi, hal ini terlihat dari Tahun 2003 ke Tahun 2004 mengalami pengurangan - 6,45 % dan pada tahun 2005 mengalami penurunan -5,1% dan tidak mengalami peningkatan pada tahun 2006. (2). angka putus sekolah setiap tahunnya mengalami perubahan dan kecenderungannya meningkat (tahun 2004-2006) sebesar 1,37%, terkecuali pada tahun 2003 dimana angka putus sekolah dapat ditekan sampai 1,22%. (3) Pada angka mengulang setiap tahunnya mengalami pola perubahan yang cenderung turun. Berbanding berbalik dengan angka putus sekolah, jumlah angka mengulang pada Tahun 2003-2006 mengalami penurunan sebesar 0,07%. Ratarata dari angka mengulang setap tahunnya adalah 0,22%. Tabel 3.117 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru SMK Tahun Kabupaten Bandung Tahun 20032006 SMK Tahun Layak Semi Layak Tidak Layak 2003 59.58 23.97 16.45 2004 63.35 22.14 14.52 2005 64.15 22.60 13.25 2006 64.15 22.60 13.25 Sumber: Hasil Pengolahan dari Profil dan Statistik Penddikan 2003-2006


115



Grafik 3.90 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru SMK Tahun Kabupaten Bandung Tahun 20032006

Melihat data yang ada bahwa secara umum guru SMK yang masuk katagori layak mengajar mengalami peningkatan jumlah yang cukup baik dan guru yang tidak layak (Semi layak+tidak layak) mengalami penurunan meskipun penurunannya dalam kategori cukup dengan prosentase penurunan dihitung dari Tahun 2003-2006 sekitar 1,37 % untuk Semi layak dan 3,20 % untuk guru yang tidak layak mengajar. Tabel 3.118 Prosentasi Kondisi Ruang Kelas SMK Kabupaten Bandung Tahun Tahun 2003-2006 SMK Tahun Baik Rusak Ringan Rusak Berat 2003 90.13 6.65 3.22 2004 90.35 6.57 3.08 2005 83.97 8.73 7.29 2006 83.97 8.73 7.29 Sumber: Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 20032006

Grafik 3.91 Prosentasi Kondisi Ruang Kelas SMK Kabupaten Bandung Tahun Tahun 2003-2006

Kecenderungan kondisi ruang kelas setiap tahunnya mengalami perubahan kearah penurunan. (1) Pada kondisi ruang kelas yang baik setiap tahun kecenderungan grafiknya lebih kepada penurunan. Prosentase rata-rata perubahan setiap Bab III : Belajar dari Pengalaman

116



tahunnya yaitu 0,22%, hanya saja pada tahun 2004-2005 cenderung fluktuasi sebesar 6.38%. Pada Tahun 2005-2006 prosentase kondisi ruang kelas cebderung statis, gambaran data tersebut mendeskripsikan bahwa di Kabupaten Bandung angka peningkatan prosentase kondisi ruang kelas pada tahun 2005-2006 cenderung sama. (2) Pada kondisi ruang kelas yang rusak ringan mengalami penurunan dari tahun 2003 ke 2004 yaitu -1.20%. Hal ini berarti bahwa pemerintah telah dapat menekan angka kerusakan pada tahun 2004, hanya saja pada Tahun 2004-2006 cenderung fluktuatif dengan tidak adanya perubahan pada penekanan jumlah kelas yang rusak ringan. (3) Pada kondisi ruang kelas yang rusak berat mengalami penurunan dari tahun 2003 ke 2004 yaitu 4.35%. Hal ini berarti bahwa pemerintah telah dapat menekan angka kerusakan pada Tahun 2004, hanya saja pada tahun 20042006 cenderung fluktuatif dengan tidak adanya perubahan pada penekanan jumlah kelas yang rusak ringan. Bahkan prosentase penurunannya meningkat sampai dengan 4.21%. Tabel 3.119 Jumlah Fasilitas SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 SMK Fasilitas 2003 2004 2005 2006 Perpustakaan 36 39 40 43 Tempat Olah Raga 28 40 28 28 UKS 14 15 14 19 Laboratorium 37 58 37 82 Keterampilan 9 11 9 16 BP 25 29 25 37 Ruang Serbaguna 12 15 12 18 Bengkel 19 25 19 34 Ruang Praktek 50 50 50 47 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006


117



Grafik 3.92 Jumlah Fasilitas SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007

Perkembangan data terakhir tahun 2006 dilihat dari kualifikasi akademiknya maka sebagian besar guru SMK di Kabupaten Bandung berpendidikan sarjana (S1) yakni sebanyak 1260 orang (80,72%). Sedangkan yang lainnya sebanyak 268 (17,17%) masih berpendidikan Diploma dan sarjana muda. Pada guru yang berpendidikan SLTA yang berjumlah 15 orang (0,96%), yang mana merupakan hal yang baik dan diharapkan akan mengalami penurunan kembali untuk tahun selanjutnya. Sehingga dapat memenuhi kualifikasi akademik minimal Sarjana sebagai mana yang ditetapkan melalui UUGD. Tabel 3.120 Jumlah Guru Menurut Ijazah pada SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMK Pendidikan 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % SLTA 68 5.28 8 0.57 24 1.59 15 0.96 D-1 24 1.86 26 1.85 25 1.66 23 1.47 D-2 15 1.16 18 1.28 27 1.79 20 1.28 D-3 149 11.56 176 12.53 178 11.80 171 10.95 Sarjana Muda 103 7.99 154 10.96 96 6.36 54 3.46 126 S1 923 71.61 1015 72.24 1142 75.68 80.72 0 S2 7 0.54 8 0.57 17 1.13 18 1.15 Jumlah 1289 100 1405 100 1509 100 1561 100 Bab III : Belajar dari Pengalaman

118

Badan Perencanaan Daerah Sumber : 2003-2006


Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun

Grafik 3.93 Jumlah Guru Menurut Ijazah pada SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

D. Tata Kelola: Akuntabilitas Publik Pemerintah Kabupaten Bandung sejak Tahun 2003 sampai 2006 terefleksikan adanya trend kenaikan dalam anggaran pendidikan di tingkat SD. Jika Tahun 2003 total anggaran yang dipergunakan dari berbagai sumber mencapai Rp. 98.61 Milyar maka Tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 169.6 Milyar. Pada Tahun 2005 mencapai 293.91 Milyar dan tahun 2006 mencapai Rp. 148.18 Milyar. Tampak terjadi lompatan jumlah anggaran yang cukup tinggi. Hal ini dapat dimaknai bahwa semakin besarnya sumber daya finansial yang dikelurkan baik oleh pemerintah daerah dan msyarakat untuk membiayai pendidikan di SD. Hal yang menarik bahwa peranan orang tua juga amat besar, jika tahun 2003 mencapai Rp. 98,61 Milyar, maka Tahun 2004 dan 2005 mencapai Rp. 30.24 Milyar. Tidak kalah menarik pula dan patut dikaji lebih lanjut adalah kontribusi biaya dari sumber lain-lain yang juga cukup besar. Jika pada Tahun 2005 mencapai Rp. 117.7 Juta, maka pada tahun 2006 mencapai jumlah yang cukup fantastik yaitu mencapai Rp. 6.1 Milyar. Kesimpulan umum dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pemerintah (pusat+daerah) untuk pembiayaan program-program pendidikan di tingkat SD relatif tinggi. Tabel 3.121 Besaran Biaya Sumber Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Tahun 2004-2006 2003 2004 2005 2006 Sumber Jumlah (Ribuan rupiah) Pembiayaan Bab III : Belajar dari Pengalaman

119



44.652.000.000 46.585.843.080 45.484.815.000 123.491.628.000 Pusat 0 0 0 0 Provinsi 43.963.183.000 218.009.062.000 218.515.386.000 18.523.744.200 Kabupaten 100.779.000 100.779.000 54.019.000 0 Yayasan 9.861.003.000 30.246.765.670 30.246.766.000 0 Orang tua 117.701.000 117.701.000 117.701.050 6.174.581.400 Lainnya 98.694.666.000 269.607.296.080 293.912.363.000 148.189.953.600 Jumlah Total Sumber : Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tabel 3.122 Sumber Pembiayaan SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 2003 2004 2005 2006 Sumber Pembiayaan Jumlah (%) 15,79 15,48 15,43 45,24 Pemerintah pusat 0 0 0 0 Pemerintah provinsi)* 44,54 73,89 74,35 74,35 Pemerintah daerah 0,10 0,03 0,02 0,02 Yayasan 9,99 10,25 10,29 10,29 Orang tua 0,12 0,04 0,04 0,04 Lainnya 200.250 597.800 580.840 580.840 Biaya satuan Sumber:

Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Dalam pembiayaan SD dapat disimpukan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah masih dominan. Pada Tahun 2006 kontribusi pemerintah pusat sebesar 15,43% dan pemerintah daerah 74,35%. Kontribusi orang tua sebesar 10,29%, dan pihak lain 0,04%. Sumber Pembiayaan di SD 600

500

P rosentase

400

Pemerintah pusat Pemerintah provinsi)*

300

Pemerintah daerah Yayasan Orang tua

200

Lainnya Biaya satuan

100

0 2003

2004

2005

2006

Tahun

Grafik 3.94 Sumber Pembiayaan di SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Mencermati data yang ada, terjadi kecenderungan semakin kecilnya kontribusi pemerintah pusat dan semakin besarnya kontribusi peerintah daerah. Jika pada Tahun 2003 kontribusi pemerintah pusat relatif lebih besar (45,24%) maka Tahun 2004 menjadi 15,79%, sementara kontribusi pemerintah daerah pada Bab III : Belajar dari Pengalaman

120



Tahun 2004 mencapai 73,89%, Tahun 2005 dan 2006 mencapai 74,35%. Kesimpulan umum bahwa kontribusi pemerintah dalam pembiayaan SD masih dominan. Tabel 3.123 Besaran Biaya Sumber Pendidikan MI di Kabupaten Bandung Tahun 2004-2006 Tahun Sumber Biaya

2003 Jumlah

2004

2005

%

Jumlah

%

Jumlah

2006 %

Jumlah

%

Pemerintah Pusat

1.005.560.000

27.43

1.005.560.000

26.43

1.005.560.000

26.47

9.185.978.880

83.33

Pemerintah provinsi

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Pemerintah daerah

733.891.180

20.02

733.891.000

19.29

733.891.000

19.32

1.377.896.832

12.50

Yayasan

135.171.000

3.69

149.171.000

3.92

149.171.000

3.93

0.00

Orang tua

140.948.0850

38.44

1.534.133.000

40.32

152.7971.000

40.22

0.00

Lainnya

382.300.000

10.43

382.300.000

10.05

382.300.000

10.06

459.298.944

4.17

Jumlah

3.666.403.030

100

3.805.055.000

100

3.798.893.000

100

11.023.174.656

100

Sumber : Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Untuk biaya satuan (unit cost) siswa pada Tahun 2003 mencapai Rp.200.250/siswa/tahun. Pada Tahun 2004 mencapai 597.800/siswa/ tahun, pada Tahun 2005 dan 2006 mencapai 580.840. Trend kenaikan unit cost merefleksikan bahwa tersirat komitmen pemerintah semakin kuat dan positif dalam pendidikan di SD. Namun, unit cost harus diimbangi peningkatan kepuasan masyarakat dari capaian kinerja manajemen pendidikan baik di tingkat birokasi maupun satuan pendidikan. Tabel 3.124 Besaran Biaya Sumber Pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMP

Sumber Biaya 2003 Pemerintah pusat 7.555.157.000

%

2004

%

2005

%

2006

%

8.13

5.109.804.000

4.79

10.400.475.000

9.57

38.455.257.000

26.38

-

-

2.957.386.000

2.03

Pemerintah provinsi

-

-

-

Pemerintah daerah

62.240.436.000

67.00

69.418.010.000

65.12

60.788.365.000

55.96

75.736.544.000

51.95

Yayasan

1.671.201.000

1.80

1.713.770.000

1.61

4.537.871.000

4.18

2.017.159.000

1.38

Orang tua

20.708.651.000

22.29

28.841.793.000

27.05

30.922.399.000

28.47

23.252.526.000

15.95

Lainnya

719.286.000

0.77

1.524.274.000

1.43

1.982.021.000

1.82

3.375.248.000

2.32

100

145.794.120.000

100

Jumlah 92.894.730.000 100 106.607.651.000 100 108.631.131.000 Sumber : Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Kontribusi pembiayaan untuk MI Pada Tahun 2003 proporsi Pemerintah (pusat+daerah) dalam pembiayaan MI sebesar 47,45% sementara dari masyarakat 52,56%, Tahun 2004 proporsi pemerintah 45,72% dari masyarakat 54,29%, Tahun 2005 proporsi pemerintah Bab III : Belajar dari Pengalaman

121



45,79 dari masyarakat 54,21, Tahun 2006 proporsi pemerintah 95,83% dari masyarakat 4,17%. Rata-rata perbandingan proporsi pembiayaan selam kurun waktu 4 tahun sebesar 58,70% dari pemerintah dan 41,31% dari masyarakat.

Grafik 3.95 Sumber Pembiayaan di SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Subsidi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan bidang pendidikan SMP terus meningkat melalaui program Bantuan operasional sekolah, indikator nyata dari hal tersebut adalah meningkatnya prosentase pembiayaan yang dikeluakan oleh pemerintah pusat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 20032006 dari 8,13% menjadi 26,38%. Dengan demikian beban pemerintah daerah dan orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan menjadi berkurang. Tabel 3.125 Besaran Biaya Sumber Pendidikan MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MTS

Sumber Biaya Pemerintah pusat Pemerintah provinsi Pemerintah daerah

2003

%

2004

%

2005

%

2006

%

497.590

27.91

497.590

27.91

497.590

27.91

8.929.720

76

-

-

-

0

96.460

5.41

96.460

5.41

96.460

5.41

2.060.704

18

Yayasan

162.625

9.12

162.625

9.12

162.625

9.12

0

Orang tua

971.000

54.46

971.000

54.46

971.000

54.46

0

Lainnya

55.430

3.11

55.430

3.11

55.430

3.11

686.901

6

Jumlah

1.783.105

100

1.783.105

100

1.783.105

100

11.677..325

100

Sumber : Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006


122



Grafik 3.96 Sumber Pembiayaan di MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Berdasarkan tabel proporsi biaya satuan dalam prosentase pada MTs dapat disimpulkan bahwa: 1) Pola perubahan cenderung statis dari Tahun 2003-2005, tetapi pada Tahun 2006 mengalami perubahan. Hal ini berarti bahwa prosentase sumber biaya yang diterima oleh MTs baik dari pemerintah pusat, daerah, yayasan, orang tua, biaya satuan dan lainnya cenderung tetap, hanya saja pada Tahun 2006 penerimaan difokuskan dari pemerintah pusat dan lainnya, hal ini disebabkan oleh adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2) Setiap tahun peranan orang tua memiliki peranan yang sangat peting sekali bagi pertumbuhan MTs. Hal ini disebabkan bahwa setiap tahun prosentase penerimaan biaya yang diterima oleh MTs dari orang tua paling tingi, di susul oleh pemerintah pusat. Tetapi pada Tahun 2006 penerimaan biaya dari 3) keberadaan pemerintah daerah dalam pemberian dana pada MTs belum optimal setiap tahunnya, hal ini ditunjang oleh data yang menyatakan bahwa peran serta pemda hanya sekitar 5,41 % saja. Dengan demikian perlu adanya kerjasama yang sinergi antara Depag, dinas pendidikan dan Pemda dalam menata sistem pembiayaan MTs. Tabel 3.126 Besaran Biaya Sumber Pendidikan SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Sumber Biaya Pemerintah Pusat Pemerintah provinsi Pemerintah daerah

SMA Jml

%

5.10

24,341,508

12.78

529,132

0.91

529,132

0.28

24,281,545

41.92

77,194,269

40.54

2003

%

2004

%

2005

%

2006

%

6,772,911

18,6 0

4,823,368

2.41

9,790,270

17.93

2,954,959

-

-

-

-

-

-

13,661,400

37,5 2

18,453,705

49.13

20,797,619

38.09

Yayasan

1,869,320

5,13

3,126,074

8.32

2,790,482

5.11

2,994,180

5.17

10,780,056

5.66

Orang tua

13,590,893

37,3 2

14,490,056

38.58

19,963,543

36.56

26,297,361

45.40

74,341,853

39.04

Lainnya

520,399

1,43

585,997

1.56

1,256,463

2.30

866,948

1.50

3,229,807

1.70


123



SMA

Sumber Biaya

2003

%

2004

%

2005

%

2006

%

Jumlah

36,415,834

100

41,480,252

100

54,599,605

100

57,925,331

-

1,206

Biaya Satuan 911 1,052 1,228 (Unit Cost) Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Jml

%

100

190,416,625

100

-

4,397

-

Grafik 3.97 Sumber Pembiayaan di SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Dari data yang ada tergambarkan bahwa proporsi biaya untuk SMA sebagian besar berasal dari masyarakat (Yayasan, Orang Tua, Lainnya) yakni sebesar Rp. 88,351,716 (46,40%). Sementara kontribusi dari pemerintah (pusat+daerah+Provinsi) sebesar Rp.102,064,909 (53,60%). Ini menunjukan bahwa peranan masyarakat amat signifikan dan dapat disimpulkan bahwa tanpa partispasi masyarakat pembangunan pendidikan tidak akan berlangsung dengan optimal. Tabel 3.127 Besaran Biaya Sumber Pendidikan MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MA

Sumber Biaya

2003

%

2004

%

2005

%

2006

%

Jml

% 3.99

Pusat

45600

3.99

45600

3.99

45600

3.99

45600

3.99

182400

Provinsi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pemkab

78700

6.89

78700

6.89

78700

6.89

78700

6.89

314800

6.89

Yayasan

366959

32.12

366959

32.12

366959

32.11

366959

32.12

1467836

32.12

OrgTua

574189

50.26

574189

50.26

574189

50.25

574189

50.25

2296756

50.26

Lainnya

77042

6.74

77042

6.74

77042

6.74

77042

6.74

308168

6.74

Jumlah

1,142,493.958

100

1,142,490.000

100

1,142,719.840

100

1,142,592.840

100

4,569,960.000

100

Biaya Satuan

3.958

-

-

-

229.84

0.02

102.84

0.01

336.63

-



124



Grafik 3.98 Sumber Pembiayaan di MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Mencermati data yang ada tergambarkan bahwa proporsi biaya untuk MA sebagian besar berasal dari masyarakat (Yayasan, Orang Tua, Lainnya) yakni sebesar Rp. 4,072,760 (89,12%). Sementara kontribusi dari pemerintah (pusat+daerah+Provinsi) sebesar Rp. 497,200 (10,88%). Ini menunjukan bahwa peranan masyarakat amat signifikan. Tabel 3.128 Besaran Biaya Sumber Pendidikan SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMK Sumber Biaya

Jmh 2003

Pusat Provinsi

2004

754970

9.33

2005

742180

-

6.41

-

%

2006

454050

1.54

-

225068

1.47

114210

2176268

3.38

114210

0.18 33.3 3

Pemkab

492534

6.09

1948893

16.83

15798115

53.72

3225912

21.04

21465454

Yayasan

540064

6.68

885843

7.65

1407673

4.79

1381215

9.01

4214795

6.54

34094351

52.9 3

Orang tua Lainnya Jumlah Jumlah satuan (Unit Cost)

5995665

74.11

7693615

66.43

10761802

36.59

9643269

62.91

307060

3.80

310330

2.68

986446

3.35

739286

4.82

2343122

3.64 100 % -

8,090,293

100

11,580,861

100

29,408,086

100

15,328,960

100

64,408,200 .

11,944

-

-

-

1,973.96

-

951.20

-

14869,16



125



Grafik 3.99 Sumber Pembiayaan di SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006

Proporsi biaya untuk SMK sebagian besar berasal dari masyarakat (Yayasan, Orang Tua, Lainnya) yakni sebesar Rp. 40,652,268 (63,12%). Sementara kontribusi dari pemerintah (pusat+daerah+Provinsi) sebesar Rp. 23,755,932 (36,88%). Ini menunjukan bahwa peranan masyarakat amat signifikan dan dapat disimpulkan bahwa tanpa partispasi masyarakat pembangunan pendidikan tidak akan berlangsung dengan optimal.


126

BAB III PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN (Belajar dari Pengalaman) A. Kabupaten Bandung dalam Catatan Sejarah

Recommend Documents