BAB IV ARAH KEBIJAKAN UMUM PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN

Badan Perencanaan Daerah

Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025

BAB IV ARAH KEBIJAKAN UMUM PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025

A. Masalah yang Perlu Dibenahi 1. Pendidikan Formal Beberapa catatan dari hasil survey menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2007, antara lain: Pertama, kalau melihat data versi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, sesungguhnya ada keberhasilan yang telah dicapai, umpamanya dalam hal peningkatan angka partisipasi murni (APM) SD/MI sederajat dari 97,29% pada Tahun 2005 menjadi 97,45% pada Tahun 2006 dan target 2010 adalah 100%; Meningkatnya APM SMP/MTs sederajat dari 65,07% pada 2005 menjadi 69,38% pada 2006 dan target di 2010 adalah 90%. Demikian juga APM SMA/SMK sederajat dari 24,95% pada 2005 menjadi 25,36% pada 2006 dan target 2010 adalah 60%. Dilaporkan juga tentang meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SD/MI sederajat dari 110,03% pada 2005 menjadi 110,14% pada 2006 dan target 2010 adalah 120 %. Di samping itu, meningkatnya APK SMP/MTS sederajat dari 84,32% pada 2005 menjadi 89,12% pada 2006 dan target pada 2010 adalah 100%. Demikian juga meningkatnya APK SMA/SMK sederajat dari 30,77% pada 2005 menjadi 31,25% pada 2006 dan target pada 2010 menjadi 70%. Peningkatan RLS (rata-rata lama sekolah) dari 8,26 tahun pada 2005 menjadi 9,53 tahun pada 2006. Lalu meningkatnya AMH (angka melek hurup) dari 98,23% pada 2005 menjadi 98,26% pada 2006. Target 2010 adalah 99,59%. Kedua, kenaikan APK/APM dan AM di jalur pendidikan formal tersebut, jika dilihat sebarannya masih bervariasi di antara masingmasing wilayah kecamatan; Sehingga pencapaian target wajar dikdas 9 tahun, yang keadaannya tidak sama. Ada kecamatan yang hampir mencapai 100% , tetapi ada pula kecamatan yang kurang dari 70%. Pada jalur pendidikan nonformal pun, masih rendahnya jumLah warga belajar yang mengikuti layanan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan Paket C); Di samping itu, masih rendahnya jumlah anak luar biasa (ALB) yang membutuhkan layanan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal; Bab IV : Arah Kebijakan Umum

115



Ketiga, di samping keberhasilan tersebut di sisi lain masih ditemukan ketimpangan dari mutu pendidikan, seperti berikut: a. Masih tingginya jumlah ruang kelas yang rusak bukan hanya terjadi di SD/MI dan SMP/MTs, SMA/SMK/MA, termasuk juga pada Kantor Dinas Pendidikan Kantor Kecamatan, sehingga Kabupaten Bandung masih menduduki peringkat kedua terbanyak jumlah sekolah yang rusak di Jawa Barat; distribusi, penertiban, perbaikan, dan b. Pengadaan, pemeliharaan tanah, gedung, perabot dan alat peraga sekolah yang bervariasi, tidak berdasarkan standarisasi. c. Masih ada tanah dan bangunan sekolah yang digugat masyarakat lalu disegel oleh pihak-pihak yang mengaku keluarga dari pemilik sah atas tanah yang dipakai bangunan sekolah tersebut, sehingga murid-murid terpaksa belajar tidak semestinya; d. Masih banyaknya sekolah yang kekurangan buku paket dan alat peraga edukatif sehingga menyulitkan guru dalam melaksanakan pembelajaran; e. Masih lemahnya sistem manajemen SDM guru dan tenaga pengelola kependidikan, terutama dalam pola rekruitmen, seleksi, penempatan dan pendistribusian, pembinaan karier, kesejahteraan dan remunerasi, serta pemberhentian tenaga guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya yang sering keliru; f. Masih belum meratanya distribusi guru SD di wilayah Kabupaten Bandung. Jika dilihat dari rasio murid per guru masih terdapat kelebihan guru di beberapa kecamatan dan kekurangan guru kecamatan lainnya; g. Masih kurangnya guru untuk beberapa mata pelajaran, yaitu di tingkat SLTP dan SLTA kekurangan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan BP; di tingkat SMU/SMK kekurangan guru untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Biologi, Lingkungan Hidup dan BP; h. Masih banyak guru yang belum sarjana dan relevan dengan bidang studi yang diajarkannya, sehingga mempersulit dalam mengembangkan kariernya; i. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya; j. Kurikulum pendidikan yang terlalu teoritis, kurang praktis, kurang kontekstual, sehingga kurang memberikan makna yang berarti bagi bekal kehidupan murid di masa depan, baik yang Bab IV : Arah Kebijakan Umum

116


k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.


berkenaan dengan nilai-nilai religius, bekal kecakapan hidup (life skills), tata pergaulan, budi-pekerti, seni budaya lokal, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter bangsa sering terabaikan; Masih sulitnya mengembangkan Sekolah Kejuruan di daerah yang berorientasi pada potensi daerah setempat untuk memenuhi peluang pasar kerja tingkat daerah, nasional maupun untuk pasar kerja internasional; Masih tingginya angka putus sekolah pada beberapa kecamatan yang tingkat geografisnya sulit untuk dijangkau, sehingga turut menyebabkan perilaku destruktif dan gangguan keamanan dan ketertiban; Masih belum difahaminya tentang perlunya layanan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik bagi anak karena ketunaan, kenakalan, maupun kebutuhan khusus lainnya. Masih berkembang anggapan bahwa anak luar biasa merupakan anak ‘sakit’ sehingga pemberian layanan pendidikan masih menggunakan pendekatan medis, bukan melalui pendekatan pendidikan kekhususan; Masih rendahnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya kelembagaan pendidikan keagamaan, karena masih tumpang tindih kewenangan dengan instansi vertikal Departemen Agama. Akibatnya, perkembangan jumlah dan kualitas lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, khususnya di jalur nonformal masih merana; Pembiayaan dan anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan masih didasarkan pada asumsi-asumsi teoritis, tidak didasarkan pada perhitungan satuan biaya operasional (SBO) secara faktual; Mekanisme sistem penganggaran pun tidak didasarkan pada sistem pemetaan alokasi (budget mapping alocation) untuk kebutuhan setiap penyelenggaraan satuan program pendidikan. Sekalipun sudah dibantu dengan adanya BOS, masih tetap saja belum dapat mengangkat persoalanpersoalan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; Masih lemahnya kemampuan administratif dan manajerial para pengelola satuan pendidikan (kepala sekolah, tata usaha sekolah, pengawas sekolah, dan komite sekolah);

Bab IV : Arah Kebijakan Umum

117


s.


Partisipasi dunia usaha terhadap pembiayaan programprogram pendidikan yang disalurkan melalui pemerintah masih rendah. Partisipasi yang baru dilakukan hanya disalurkan sendiri terhadap lembaga-lembaga ‘binaan’ dunia usaha itu sendiri. 2. Pendidikan Nonformal (PNF)

Berkenaan dengan problema pendidikan di jalur pendidikan nonformal di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2007 masih ditemukan gambaran bahwa: a. Eksistensi PNF masih dianggap belum mendapat perhatian yang profesional dari pemerintah maupun masyarakat dalam sistem pembangunan daerah, baik berkenaan dengan peraturan perundangan maupun dukungan anggaran; b. Upaya memformalkan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) dengan pola pembelajaran, penyelenggaraan ujian yang harus menunggu waktu ujian dengan sertifikasi/ijasah yang mengikuti pola pendidikan formal, turut merugikan dan menyurutkan minat masyarakat untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan; c. Kurikulum dan proses pembelajaran keaksaraan masih belum benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga hasil pembelajaran yang diberikan pada warga belajar belum fungsional dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat; d. Masih terbatasnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada instansi PNF mulai tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa dalam mengelola, mengembangkan dan melembagakan PNF; e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana edukatif PNF baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran PNF dalam rangka memperluas kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi hasil program PNF dengan kebutuhan pembangunan daerah; f. Terselenggaranya kegiatan PNF di lapangan masih mengandalkan tenaga sukarela yang tidak ada kaitan struktural dengan pemerintah sehingga tidak ada jaminan kesinambungan pelaksanaan program PNF; g. Perhatian dan pengembangan pendidikan kesetaraan jender, pemberdayaan wanita dan sebagai ibu rumah tangga yang turut menopang ekonomi keluarga, dan kader-kader wanita pelayan pembangunan masyarakat di pedesaan, masih relatif sangat rendah; Pada beberapa daerah tertentu di Kabupaten Bab IV : Arah Kebijakan Umum

118



Bandung, masih ada budaya yang berpandangan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk sekolah lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal tersebut menyebabkan satu kesenjangan tingkat pendidikan antara laki-laki dengan perempuan; h. Masih belum terjadinya koordinasi yang terpadu antara Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, terhadap Lembaga Latihan Luar Sekolah (LLLS) dan LKK (Latihan Keterampilan Kerja) sehingga kedua jenis lembaga tersebut kurang berkembang; i. Masih rendahnya jumlah, sebaran pelayanan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai media dan sumber belajar dan pembelajaran masyarakat; j. Masih rendahnya pelayanan pendidikan kepemudaan, baik yang menyangkut pelayanan pendidikan kepribadian, budi pekerti, kecakapan hidup, maupun yang bersifat kebangsaan. Kesepuluh problema tersebut, dapat kita nyatakan bahwa sasaran PLS merupakan sasaran yang sangat besar dan multi segmen. Peserta didik dalam program PLS merentang mulai penduduk usia dini hingga penduduk lanjut usia, dari mulai putus sekolah hingga mereka yang berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan praktis untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Dengan kata lain, garapan pendidikan luar sekolah melebihi garapan pendidikan sekolah dengan latar belakang dan segmen masyarakat yang beragam. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada era baru ke depan, PLS perlu terus dibina dan dikembangkan agar memiliki peran yang sama pentingnya dengan pendidikan sekolah dalam mengembangkan kualitas SDM. Untuk itu PLS perlu ditata dan dikembangkan sehingga menjadi komponen yang integral, saling membangun dan saling melengkapi dengan komponen persekolahan. 3. Pendidikan Informal Masyarakat belum begitu memahami tentang eksistensi pendidikan informal yang telah dijamin oleh undang-undang, sehingga layanan pendidikan informal masih dianggap tidak penting bagi pendidikan anak. Di samping itu, pemerintah pun, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten belum dapat merumuskan peraturan perudang-undangan termasuk pedoman penyelenggaraan pendidikan informal bagi masyarakat. Sehingga, kecenderungan pendidikan informal yang berkembang sekarang ini lebih mirip layanan pendidikan nonformal Bab IV : Arah Kebijakan Umum

119



yang diselenggarakan oleh keluarga yang tidak percaya dengan pendidikan formal maupun nonformal. 4. Administrasi dan Manajemen Berita-berita keprihatinan terkait dunia pendidikan di atas, mau tidak mau seolah menafikan keberhasilan sisi lainnya di sektor pendidikan di Kabupaten Bandung. Jika pada Tahun 2008 secara nasional termasuk Kabupaten Bandung harus tuntas madia yang dicirikan dengan APM antara 86-90% dan APK mencapai angka 98%, maka Kabupaten Bandung harus mengejar point standar tersebut dalam kurun waktu yang tersisa tinggal 1 tahun berjalan. Problema-problema pokok dalam aspek manajerial kelembagaan berkaitan dengan: Pertama, perencanaan pembangunan pendidikan masih bersifat terpusat dan belum komprehensif. Pendidikan hanya dipandang sebagai sekolah. Padahal, jenis-jenis kelembagaan satuan pendidikan yang sering terabaikan dan banyak berperan ialah lembaga satuan pendidikan luar biasa, luar sekolah (nonformal), dan keagamaan. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya kapasitas pemahaman, apresiasi dan keterampilan dari aparat pemerintah dan masyarakat tentang karakteristik kelembagaan pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis-jenis kelembagaan satuan pendidikan. Sehingga menyebabkan pula kurangnya perhatian pemerintah terutama dalam sistem penganggaran dan pembinaannya; Kedua, elemen-elemen penopang pelaksanaan kebijakan otonomi manajemen pemerintahan berdasarkan UU.No.32/2004 belum memberikan keleluasaan penuh dalam manajemen pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) setiap SKPD masih berubah-ubah, kurang berorientasi pada tugas, fungsi dan tujuan. Sehingga otoritas dan kewenangan dalam melaksanakan pembinaan pendidikan pun sering tumpang tindih, baik di lingkungan instansi horizontal (beberapa SKPD seperti Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Diklat, serta SKPD lainnya yang menyelenggarakan satuan pendidikan), maupun dengan instansi vertikal (Departemen teknis seperti halnya Departemen Agama dan departemen lain yang menyelenggarakan pendidikan). Ketiga, masih lemahnya sistem pengawasan mutu pendidikan, baik yang menyangkut kerangka acuan dan instrumen yang yang digunakan, maupun dalam aspek prosedur Bab IV : Arah Kebijakan Umum

120



pelaksanaannya. Sistem pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat administratif, temporer, dan kurang berkelanjutan, bahkan lebih mengarah pada pelaksanaan pola-pola pengawasan pembangunan di bidang di luar kependidikan yang lebih bersifat mencari-cari kesalahan. Sehingga membuat ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dalam pendidikan; Keempat, masih lemahnya sistem evaluasi pendidikan, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi program, sehingga sering diintervensi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kebijakan UAN yang merugikan peserta didik merupakan bukti masih adanya ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan evaluasi pendidikan. Kelima, bahwa data tentang pendidikan, kesehatan dan perekonomian (mulai input, proses, dan output) di Kabupaten Bandung juga sangat miskin. Masih sering ditemukan data pendidikan yang kurang terintegrasi secara terpadu, banyak versinya, ada versi pemerintah pusat, ada versi pemerintah provinsi, dan ada versi pemerintah kabupaten. Di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung pun, ada data versi Dinas Pendidikan, versi Dinas Kependudukan, versi Dinas Tenaga Kerja, dan versi Badan Perencana Daerah (Bapeda). Di samping itu, akses masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkan data yang akurat sangat sulit didapat. Sehingga setiap kebijakan tentang pembangunan pendidikan kurang menyentuh permasalahan sebenarnya. Di samping itu, komitmen “ragu-ragu” terhadap amanat Forum Pendidikan Dunia (Dakar, Sinegal 26-28 April 2000) tentang Education for All (EFA) atau Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang meminta pemerintah di seantero negara agar memastikan bahwa tujuan-tujuan PUS dapat tercapai pada Tahun 2015, disadari atau tidak turut menyebabkan munculnya problema-problema pendidikan di Kabupaten Bandung. Problema-problema itu semakin memilukan bila melihat pendidikan di desa-desa terpencil. Namun itulah kenyataannya, hal-hal yang sudah dapat dikatakan ada kemajuan tersebut telah menurunkan ‘citra’ para pengelola pendidikan di mata publik. “Karena nila setitik rusak susu sebelanga”, citra yang baik begitu saja tenggelam karena satu kekurangan/keteledoran dalam aspek tata kelola. Dari gambaran di atas, kebijakan tentang (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, (3) peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, hanya sekedar komoditas politik, dan


121



kalaupun dipaksakan dengan setengah-setengah, tetap akan ‘berjalan di tempat’. Sebenarnya kebijakan yang ke-3 itulah akar permasalahannya. Karena salah satu diantaranya tak pernah (sedikit) dijamah, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen (tata kelola). Saya menganggap bahwa bila kebijakan keempat ini memperoleh perhatian serius, maka ketiga kebijakan lainnya akan dapat diselenggarakan dengan baik. Perlu diketahui bahwa organisasi kependidikan yang dikelola oleh bukan instansi Pemerintah, adalah wadah kegiatan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Pemerintah hanya memberikan bantuan berbentuk “Technical Assistance” yang pelakunya adalah Pengawas/Penilik dan atau Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), dan mungkin juga bantuan lain yang berupa barang dan atau dana. Bila unit kerja operasional yang menyusun rencana, maka pemimpin unit kerja tersebut perlu dibekali dengan kemampuan untuk menyusun rencana, dan mengelola unit kerjanya dengan semestinya. Di samping keenam problema dalam manajemen pendidikan di Kabupaten Bandung, perlu diperhatikan dua kondisi sosial yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung, yaitu: Pertama, kondisi umum kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung dari sisi kesehatannya sangat memprihatinkan. Persoalan gizi buruk, tingginya AKI (angka kematian ibu) dan AKB (angka kematian bayi), penyakit lama yang menghinggapi masyarakat, menjangkitnya penyakit baru seperti HIV AIDS, Flu Burung, serta penyakit endemis lainnya. Jumlah yang rawan terkena penyakit juga bisa jadi masih akan bertambah jika melihat masih banyaknya jumlah keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni dan masih banyaknya keluarga miskin (Gakin). Kedua, daya beli masyarakat yang masih rendah. Disadari atau tidak, sekalipun komoditi perekonomian masyarakat semakin sempit, karena terdesak usaha-usaha konglomerasi kaum ‘borjuis’, tetapi pada saat masyarakat Kabupaten Bandung dilanda krisis ekonomi, golongan merekalah yang paling dapat bertahan hidup. Persoalannya ialah, seberapa besar tingkat perhatian pemerintah daerah terhadap golongan masyarakat seperti itu. Kebijakankebijakan perekonomian khususnya yang menyangkut perlindungan dan pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah sering digulirkan, namun kebijakan tersebut sering tergeser oleh kebijakan subsidi terhadap kaum pemilik modal yang Bab IV : Arah Kebijakan Umum

122



nyata-nyatanya telah meluluhlantahkan sistem perekonomian nasional, sehingga kebijakan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah ini sering dituding sebagai kebijakan “lain di mulut lain di hati”. Ketiga, diakui atau tidak bahwa dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung terkadang masih ditemukan fakta yang saling bertentangan antara dimensi konsumtif dengan dimensi investatif. Dimensi konsumtif berkaitan dengan kebutuhan untuk memproduksi barang dan jasa, sedangkan dimensi investatif berkenaan dengan kebutuhan untuk menciptakan kemampuan menghasilkan barang dan jasa di masa depan. Pilihan terhadap kedua tujuan tersebut pada kenyataannya harus melalui ‘debat politik’ dan pertimbanganpertimbangan politis dan ekonomis. Pertimbangan politis didasarkan kepada tujuan masyarakat secara menyeluruh, dan pertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan fiskal otoritas penentu anggaran pembangunan daerah. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung betul-betul ingin mengelola sistem pendidikan dengan sebaik-baiknya, maka status atau fungsi pengelola pendidikan di setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten memerlukan perangkat hukum dan perundang-undangan yang dapat memberikan keleluasaan untuk merubah pola pikir, apresiasi, dan kebiasaan dalam mengelola pendidikan yang lebih akuntabel. Sehingga, mengelola sistem pendidikan yang dilakukan baik oleh SKPD (Dinas Pendidikan) maupun unit kerja yang ditugasi (Satuan Pendidikan) terutama pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal berada dalam satuan sistem tata kelola, bukannya terpisah seperti yang sekarang ini. Investasi dalam bidang pendidikan secara dini akan menjamin terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia, meningkatnya kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terwujudnya masyarakat sejahtera, mempunyai kemampuan mengelola teknologi, mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi, dan menjamin kelangsungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Tantangan ke Depan Globalisasi dalam tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung pengaruhnya sungguh luar biasa, seluruh tatanan hidup dan kehidupan masyarakat berubah ke arah yang Bab IV : Arah Kebijakan Umum

123



tidak menentu. Secara tidak disadari, globalisasi bukan saja membawa kehidupan masyarakat ke arah persaingan yang begitu berat, tetapi juga telah melunturkan sendi-sendi keimanannya. Pengaruh yang paling berbahaya dari pengaruh globalisasi bagi masyarakat kabupaten Bandung ialah lunturnya keimanan sebagai masyarakat yang agamis. Terjadinya dekadensi moral atau penurunan budi pekerti (akhlakul karimah) di kalangan anakanak dan kelompok pemuda sebaya, maraknya penyalahgunaan narkoba, meningkatnya kriminalitas di kalangan remaja serta meningkatnya jumlah anak jalanan dan anak terlantar, meningkatnya keluarga miskin, meningkatnya angka putus sekolah dan angka mengulang, meningkatnya wanita tuna susila, dan derajat kesehatan masyarakat yang buruk, turut mempengaruhi kualitas kehidupan dan jati diri sebagai manusia hati, manusia rasional, dan manusia spiritual, yang mengemban amanat kelangsungan peradaban masyarakat Kabupaten Bandung di masa depan. Misalnya, berkenaan dengan rendahnya kemampuan anak dalam mengikuti pendidikan lebih lanjut, lulusan yang tidak diterima di dunia kerja, moral dan budi pekerti yang ‘amburadul’, sehingga setelah masuk dunia kerja pun bukan menunjukkan kinerja yang dapat memperbaiki proses-proses pembangunan, malahan terbawa arus, bahkan lebih korup dibanding para pendahulunya. Bagaimana mungkin proses pembangunan dapat menghasilkan tujuan dengan efektif dan efisien bila para pengelola pembangunan sendiri dalam keadaan tidak dapat memberikan keteladanan. Sekalipun visi, misi, prinsip, tujuan, strategi, program pembangunan dirumuskan dengan sangat hebat, namun tidak ada maknanya manakala para pengelolanya dihasilkan dari lulusan-lulusan pendidikan yang tidak berkualitas. Apabila prosesproses pembangunan pendidikan dilaksanakan seperti itu terusmenerus, maka bangsa ini selamanya tidak akan mendapat hidayah untuk bangkit menuju kehidupan yang lebih baik. Bahkan akan hancur sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu yang ‘durhaka’ terhadap Alloh SWT. Gambaran di atas bukan hanya sekedar cerita, bahwa permasalahan mendasar bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) sekarang ini ialah bagaimana mendayagunakan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai berbagai tujuan hidup dan kehidupan yang dicita-citakan. Potensi-potensi tersebut terdiri dari para tenaga kerja, modal, teknologi dan sumber-sumber alam Bab IV : Arah Kebijakan Umum

124



lainnya. Tenaga kerja dapat dikategorikan menurut pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya, dan sumber-sumber lainnya dapat dikategorikan menurut jumlah dan tingkatan kualitasnya. Di samping itu, disadari pula bahwa dalam peranan pembangunan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkecimpung dalam dunia internasional, pembangunan SDM di Kabupaten Bandung pun tidak terlepas dari kebijakan pembangunan nasional maupun regional (provinsi). Dan telah menjadi kesepakatan pula bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pihak orang tua, masyarakat, dan pemerintah kabupaten. Dengan demikian, dalam rangka upaya pencapaian target IPM berikutnya perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih terfokus pada pencapaian komponen-komponen pembentuknya yaitu indeks pendidikan, dengan merujuk pada: Pertama, amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Kemudian, pada pasal 31 ayat (1) mengamanatkan pula bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, pasal 31 ayat (2): “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pasal 31 ayat (3): “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 31 ayat (4): “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Kedua, amanat UU.No.20/2003 Bab II pasal 3, yang menegaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang Bab IV : Arah Kebijakan Umum

125



beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Ketiga, deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), mengamanatkan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat 1: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan. Keempat, amanat Kerangka Aksi Dakkar (KAD) tentang ‘Pendidikan Untuk Semua’ (PUS), yang harus diupayakan oleh bangsa-bangsa di dunia, yaitu: (1) Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung; (2) Menjamin bahwa menjelang Tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik; (3) Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada programprogram belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai; (4) Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang Tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa; (5) Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang Tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dalam pendidikan dengan kualitas yang baik; (6) Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills) yang penting Kelima, amanat masyarakat Kabupaten Bandung sebagaimana yang dirumuskan dalam visi dan misi pembangunan daerah, yaitu ingin mewujudkan “masyarakat Kabupaten Bandung yang repeh, rapih, kertaraharja melalui akselerasi pembangunan Bab IV : Arah Kebijakan Umum

126



partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa”. Visi tersebut ingin diupayakan melalui lima butir misi pembangunan, yaitu: (1) Peningkatan pemahaman nilainilai luhur agama dan budaya serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan; (2) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun; (3) Peningkatan perekonomian daerah, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM), revitalisasi pertanian, pengembangan industri manufaktur dan pengembangan iklim usaha yang kondusif; (4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya sehat, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan sarana/prasarana kesehatan, dan perbaikan gizi masyarakat; dan (5) Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. Keenam, keinginan mencapai target IPM sampai 80% merupakan sesuatu yang berat, sangat memerlukan komitmen dan keberanian politik yang sungguh-sunggung antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD), untuk memberi peluang dan keleluasaan untuk menyiapkan SDM yang memadai, terutama yang berkenaan dengan pola hidup, lingkungan dan pelayanan yang sehat, tumbuh-kembang anak secara dini, perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan, penanggulangan HIV-AIDS, serta pelayanan pendidikan yang bermakna bagi kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

C. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Dibutuhkan Keenam amanat sebagaimana dijelaskan di atas, diperlukan kerja keras semua pihak, terutama terhadap program-program yang memiliki kontribusi besar terhadap Indeks Pendidikan harus benar-benar dioptimalkan untuk mengejar ketimpangan antara target dengan realisasinya. Untuk sampai pada kondisi tersebut memerlukan dukungan potensi insan-insan yang memiliki kemampuan untuk berkiprah pada jaman tertentu yang sesuai


127



dengan gambaran kondisi yang dicita-citakan masyarakat Kabupaten Bandung di masa depan. Secara teoritis, untuk melihat gambaran masyarakat yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, sebaiknya merujuk konsep yang pernah diilustrasi Hartanto (lihat: Mengelola Perubahan di Era Pengetahuan, 1999). Hartanto menganalisis kondisi masyarakat yang dimulai dari kondisi apa yang disebutnya masyarakat peramu sampai pada akhirnya menjadi masyarakat pengetahuan. Pada kondisi masyarakat peramu, untuk kelangsungan hidupnya cukup hanya mengandalkan daya tahan fisik dan naluri. Pada masyarakat pertanian tujuan hidupnya hanya untuk kebutuhan fisiologik dan cukup dengan mengandalkan kemampuan dan energi fisik. Pada masyarakat industri, masih berorientasi pada kebutuhan fisiologi dari orde yang sedikit lebih meningkat, dan cukup hanya mengandalkan keterampilan dan kecekatan dalam bekerja. Pada masyarakat pelayanan, orientasi kehidupan sudah mengarah pada kebutuhan hidup yang nyaman, dan cukup hanya mengandalkan kemampuan bekerja secara cerdas. Dan pada masyarakat golongan terakhir yaitu masyarakat berpengetahuan, orientasi hidupnya sudah berada pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu kehidupan yang harus serba bermakna, dan tidak cukup hanya mengandalkan berbagai kemampuan dan keterampilan pada masyarakat-masyarakat sebelumnya, tetapi harus dibarengi dengan kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara cerdas. DAYA TAHAN FISIK DAN NALURI

MASYARAKAT

KELANGSUNGAN

KEMAMPUAN DAN ENERGI FISIK

MASYARAKAT PERTANIAN

KEBUTUHAN FISIOLOGIK

KETERAMPILAN DAN KECEKATAN KERJA

MASYARAKAT INDUSTRI

KEBUTUHAN FISIK DARI ORDE LEBIH TINGGI

KEMAMPUAN BEKERJA CERDAS

MASYARAKAT PELAYANAN

KEHIDUPAN YANG NYAMAN

KEHIDUPAN YANG KEMAMPUAN MASYARAKAT BERMAKNA BEKERJA SAMA PENGETAHUAN CERDAS Hartanto, Mengelola Perubahan di Era Pengetahuan, 1999

Gambar 4.1


128


Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 Gambaran Kondisi Masyarakat yang Dicita-citakan

Gambaran masyarakat seperti yang dikemukakan Hartanto tadi, pada dasarnya berkenaan dengan aspek-aspek kehidupan yang hakiki, yaitu aspek perilaku (psiko-sosial), budaya dan politik, serta mata pencaharian. Ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi sehingga akan berpengaruh pula terhadap tingkat kesiapan masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dalam persaingan global. Merujuk pada makna dasar dan dimensi yang hakiki kehidupan masyarakat, maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk secepatnya mempersiapkan kondisi masyarakat yang diinginkan tersebut, sehingga akan muncul kondisi masyarakat yang serba siap dalam menghadapi segala tantangan kehidupan di masa depan. Masyarakat Kabupaten Bandung yang serba siap tersebut, dapat diamati dari indikator-indikator sebagai berikut: (1) Besarnya Rasa memiliki dari warga masyarakat Kabupaten Bandung (termasuk kelembagaannya) terhadap programprogram yang dirancang atau diluncurkan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat; (2) Kepercayaan diri yang mapan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bandung terhadap potensi, sumber daya dan kemampuan untuk membangun diri, masyarakat, bangsa dan negaranya. (3) Besarnya Kemandirian atau keswadayaan masyarakat Kabupaten Bandung baik sebagai penggagas, pelaksana maupun pemanfaat hasil-hasil pembangunan; Untuk meraih kondisi masyarakat yang dicita-citakan tersebut diperlukan SDM yang memiliki ketangguhan dalam keilmuan, keimanan, dan perilaku shaleh, baik secara pribadi maupun sosial. Keshalehan pribadi dan keshalehan sosial dibentuk dari keseimbangan antara ilmu, iman dan amal seseorang, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Insan-insan yang shaleh ini sangat diperlukan, bukan hanya sekedar untuk kepentingan politik dalam mendongkrak IPM, tetapi yang lebih utama adalah membentuk ‘kader-kader tenaga pembangunan’ yang siap ‘berjihad’ membangun kembali masyarakat dan bangsanya untuk bangkit dari keterpurukan. Bab IV : Arah Kebijakan Umum

129



Dimensi-dimensi keshalehan pribadi seseorang mencakup shaleh dalam aqidah, ibadah, ahlak, dan keluarga. Keshalehan dalam aqidah adalah jiwa yang berwujud dalam motivasi untuk hidup lebih baik, dan semangat kejuangan ke arah yang lebih bermakna. Keshalehan dalam ibadah merupakan konsistensi terhadap tujuan hidup yang berwujud dalam disiplin, komitmen, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Keshalehan dalam akhlak ialah perilaku sehari-hari sebagai perwujudan dari aqidah dan ibadah. Dan kesalehan dalam keluarga merupakan perwujudan dari ketiganya (Solihin Abu Izzudin, Zero to Hero, 2006). Potret individu yang memiliki keshalehan pribadi ialah orangorang yang: (1) Suka mengajak kebaikan kepada orang lain, dengan contoh, teladan dan fasilitasi terhadap orang lain; (2) Berorientasi sebagai pemberi kontribusi, bukan sebagai pemintaminta; (3) Lapang dada terhadap perbedaan dan keragaman; (4) Respek terhadap keunikan orang lain. Sedangkan potret individu yang memiliki keshalehan sosial ialah: a. Orang yang paling kokoh sikapnya (atsbatuhum mauqiifan), mencakup kekokohan dalam: maknawiyah, fikriyah, da’awiyah, jasadiyah, dan kemandirian finansial; b. Orang yang paling lapang dadanya (arhabuhum shadran), mengandung arti mampu menahan diri dan emosi ketika marah, menguasai keadaan, selalu berfikir positif dan mendoakan orang lain pada kebaikan, lapang dada dengan kebodohan orang lain, tidak mudah menyalahkan, tetapi membimbing dan mengarahkan, dan selalu berharap pada kebaikan; c. Orang yang paling dalam pemikirannya (a’maquhum fikran), berfikir alternatif dan berbeda sehingga menghasilkan solusi yang cerdas, memandang persoalan tidak dari kulitnya, tetapi mendalami hingga ke akarnya, berfikir visioner jauh ke depan, di luar ruang, lebih cepat dan lebih cerdas dari masanya, menggunakan momentum keburukan untuk dijadikan kebaikan, mengasah pengalaman dan penderitaan untuk melahirkan sikap bijak dan empati, sensitif, luwes dan antisipatif; d. Orang yang paling luas cara pandangnya (aus’uhum nazharan), belajar sepanjang hayat secara serius dalam menguatkan spesialisasinya, mau menekuni sebuah keahlian sebagai amal unggulan, melakukan pembelajaran agar ahli di bidang yang ditekuninya, menghasilkan karya sebagai bukti Bab IV : Arah Kebijakan Umum

130



meski sederhana, mau belajar menguasai ilmu kontemporer untuk menguatkan dan mengembangkan ilmu yang ditekuninya, mampu menghubungkan data global menjadi sebuah kekuatan, bersiap selalu agar mampu berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain dengan keahlian-keahlian yang dimilikinya, dan mampu bekerjasama untuk memberdayakan potensi dirinya; e. Orang yang paling rajin amal-amalannya (ansyatuhum ‘amalan), berdisiplin tinggi, bersemangat, konsisten, kontinyu, pantang menyerah, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain; f. Orang yang paling solid penataan organisasinya (aslabuhum tanzhiman), rajin membangun rasa kebersamaan (cohesiveness) dan memunculkan gerakan kolektif (collective movement), selalu berpartisipasi pada kepentingan bersama sebab kontribusi yang paling besar ialah partisipasi; g. Orang yang paling banyak manfaatnya (aktsaruhum naf’an), berfikir, bertindak dan berkarya menghasilkan manfaat bukan saja bagi dirinya pribadi tetapi bermanfaat bagi orang lain, seperti halnya pepatah lama, “gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang”, manusia mati meninggalkan amal shaleh yang bermanfaat bagi sesamanya. Keshalehan pribadi dan keshalehan sosial akan tercermin dalam kehidupan keluarga, karena keluarga merupakan wujud konkrit unit organisasi masyarakat yang paling sederhana, tetapi memiliki kekuatan pengaruh yang sangat besar. Keluarga yang shaleh merupakan keluarga dambaan setiap orang. Keluarga yang memiliki keshalehan pribadi dan keshalehan sosial merupakan tiang-tiang yang kokoh masyarakat dan bangsanya. Karena itu, bangsa yang berkualitas terdiri dari golongan masyarakat yang berkualitas, dan masyarakat yang berkualitas merupakan kumpulan keluarga-keluarga yang shaleh, dan keluarga yang berkualitas terdiri dari individu-individu yang memiliki keshalehan pribadi dan keshalehan sosial.

D. Tujuan dan Arah Kebijakan Pendidikan Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup, dari sejak dalam kandungan, kemudian melalui seluruh proses dan siklus kehidupan manusia. Oleh karenanya secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya Bab IV : Arah Kebijakan Umum

131



pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara pembangunan pendidikan merupakan wahana dan alat untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan warga negara. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, maka di dalamnya mengandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga Negara adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Karena itu manajemen sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat, bermutu, efektif dan efisien dari perspektif manajemn. Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki tugas dalam memberikan pelayanan pembangunan pendidikan bagi warganya sebagai hak warga yang harus dipenuhi dalam pelayanan pemerintahan. Visi Kabupaten Bandung yaitu gemah ripah lohjinawi, repeh rapih kertaraharja secara etis merupakan kehendak, harapan, komitmen yang menjadi arah kolektif pemerintah bersama seluruh warga Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan pembangunnya. Demikian pula bahwa pembangunan pendidikan merupakan fondasi pertama dan utama untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung dalam berbagai bidang lainnya. Pembangunan pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan bidang-bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan diberbagai bidang pembangunan lainnya. Dalam setiap upaya pembangunan, maka penting untuk senantiasa mempertimbangkan karakteristik dan potensi setempat. Dalam kontek ini, masyarakat Kabupaten Bandung yang mayoritas suku Sunda memiliki potensi, budaya dan karakteristik tersendiri. Secara sosiologis-antropologis falsafah kehidupan masyarakat Sunda yang telah diakui memili makna yang mendalam adalah Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer. Dalam kaitan ini filosofis tersebut harus dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan setiap rencana pembangunan termasuk dibidang pendidikan. Cageur mengandung makna sehat jasmani dan rohani. Bageur berperilaku baik, sopan santun, ramah tamah bertatakrama. Bener


132



yaitu jujur, amanah, penyayang dan taqwa. Pinter artinya memiliki ilmu pengetahuan. Singer artinya kreatif dan inovatif. Sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang berfalsafahkan Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer tersebut maka ditempuh pendekatan social cultural heritage approach. Melalui pendekatan ini diharapkan akan lahir peran aktif masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan yang digulirkan pemerintah. Aspek yang harus disadari oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Bandung adalah kondisi dan kenyataan pahit sebagai gambaran ‘prestasi’ pembangunan pendidikan yang dilaksanakan dewasa ini, berimplikasi luas terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung baik yang terkait dengan masalah kehidupan agama, sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Dengan kata lain, kualitas pelayanan pendidikan yang rendah, rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, buruknya manajemen sistem pendidikan akan menjadi bagian dari problema yang berkepanjangan dalam menghadapi tantangan dan persaingan kehidupan di masa mendatang. Mencermati realitas tersebut, diperlukan berbagai langkah inovasi dan penguatan strategi pembangunan pendidikan di setiap kecamatan dengan tidak hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah (baik daerah maupun pusat), melainkan menggali keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan tersebut diharapkan menjadi salah satu akselerator untuk menuntaskan berbagai permasalahan pendidikan di disetiap kecamatan dan pedesaan. Pembangunan pendidikan sebagai wahana pembangunan SDM yang berkualitas, tetap menjadi prioritas utama baik dalam pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Hal tersebut dibuktikan dengan diprioritaskannya pembangunan pendidikan dalam dokumen-dokumen perencanaan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, untuk jangka waktu tahunan, lima tahunan, maupun dua puluh tahun ke depan. Hal ini menunjukkan betapa pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara maupun suatu daerah. Secara umum dalam lingkup kebijakan daerah, pemerintahan daerah Kabupaten Bandung berpedoman pula kedalam lingkup kebijakan makro pembangunan Provinsi Jawa Bab IV : Arah Kebijakan Umum

133



Barat yang mengagendakan akselerasi dalam berbagai bidang pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan bidang pendidikan. Upaya tersebut diaktualisasikan dalam lima misi sebagai Agenda Prioritas Pembangunan untuk kurun waktu lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2009. Kelima agenda tersebut meliputi: (1) meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia. (2) mengembangkan struktur Perekonomian Daerah yang tangguh. (3) memantapkan kinerja Pemerintah Daerah, (4) meningkatkan implementasi pembangunan berkelanjutan. (5) meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah. Ada pun misi yang diemban Pemerintah Kabupaten Bandung telah pula dituangkan dalam RPJP 2008-2025 Bidang Pendidikan yaitu: (1) meningkatkan kualitas iman dan taqwa masyarakat, dan (2) meningkatnya kecerdasan kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan iman dan taqwa. Selain itu berbagai wacana pendidikan yang berkembang di masyarakat melalui berbagai media juga perlu mendapatkan respon positif dari pemerintah. Wacana-wacana tersebut diantaranya desakan dari berbagai stakeholders pendidikan tentang pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN maupun APBD, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan berbagai kendala yang dihadapi, tindak kekerasan yang terjadi di kalangan pelajar, moralitas dan akhlak para pelajar yang sering menimbulkan instabilitas. Hal lain yang perlu mendapatkan kajian mendalam yaitu terdapatnya keberagaman potensi sumber daya yang dimiliki dan ketimpangan antara realitas dan kebutuhan telah memberikan warna terhadap pengelolaan pendidikan di Kabupaten Bandung. Di samping itu potensi yang dimiliki antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya tidak sama. Satu kecamatan memiliki keunggulan potensi, namun daerah lain memiliki berbagai keterbatasan. Kondisi ini menuntut perlakuan yang tidak sama agar pada akhirnya semua daerah bisa mencapai tujuan yang sama dalam waktu relatif sama. Dalam garis kebijakan nasional seiring dengan diterbitkannya PP.No:19 Tahun 2004, tentang Standar Nasional Pendidikan, maka target pelayanan pembangunan pendidikan harus semakin ditingkatkan demi penyediaan pelayanan pembangunan pendidikan yang semakin berkualitas dan berkeadilan. Seluruh garis Bab IV : Arah Kebijakan Umum

134



kebijakan tersebut dipola dalam target kebijakan nasional yang menyangkut pelayanan pembangunan pendidikan yakini: (1) Pemerataan dan Perluasan akses, (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. 1. Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Pendidikan Tujuan dan sasaran dalam aspek pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan, sebaiknya tidak hanya sekedar diarahkan pada upaya memberikan kesempatan kepada semua penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan dengan hanya sekedar mewajibkan kepada masyarakat, akan tetapi harus disertai dengan tanggungjawab dalam memberikan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah, serta memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang pluralistik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar biaya pendidikan yang dibutuhkan, maka tidak heran jika jumlah masyarakat yang mampu menyekolahkan anaknya pada jenjang lebih rendah, jauh lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang mampu menyekolahkan pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Makin tingginya biaya pendidikan sejalan dengan makin tingginya jenjang pendidikan merupakan konsekuensi logis dari peta sebaran lembaga pendidikan terhadap persebaran penduduk, karena materi dan proses pembelajaran yang membutuhkan alat dan sumber belajar yang lebih kompleks bahkan tidak jarang berteknologi tinggi, serta metode yang variatif dan inovatif memerlukan media yang variatif pula. Berdasarkan persoalan-persoalan terbut, maka tujuan jangka panjang dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung dalam bidang ini ialah: a. Tercapainya keseimbangan jumlah dan kapasitas pelayanan kelembagaan PAUD dengan jumlah populasi PAUD yang ada pada setiap RW; b. Tercapainya kesimbangan kesempatan dan pemerataan pelayanan jenis satuan Pendidikan Dasar formal maupun nonformal dengan populasi anak usia wajib belajar sampai ke tingkat pedesaan; c. Tercapainya keseimbangan kesempatan dan pemerataan pelayanan jenis satuan Pendidikan Menengah formal maupun nonformal dengan populasi Aanak Usia Wajib Belajar (AUWB) Dikmen 12 tahun; Bab IV : Arah Kebijakan Umum

135



d. Terpenuhinya rasio ruang kelas terhadap rombongan belajar lembaga satuan pendidikan; dengan rasio rombel dan kelas berbanding 1:1; e. Tingginya dukungan dan peranserta masyarakat, dunia usaha, dan komunitas pemerhati pendidikan, baik yang bersifat materiil, maupun non material dalam setiap perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian program pendidikan; Untuk mewujudkannya minimal dibutuhkan 2 kondisi, yaitu: Pertama, bahwa diperlukan daya tampung yang seimbang dengan populasi anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan; dan kedua, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Peningkatan pemerataan dan perluasan akses berbarengan dengan peningkatan mutu menjadi suatu keniscayaan. Mutu, relevansi dan daya saing sebagai karakter yang melekat pada komponen input, proses dan output. Artinya output yang bermutu, memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan dan pangsa pasar, dan sangat berarti pula dengan kepemilikan daya saing tinggi lebih banyak dihasilkan dari input dan proses yang bermutu pula. Input pendidikan berkenaan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik, muatan kurikulum, tenaga guru dan kependidikan, dana, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, serta suasana lingkungan pembelajaran. Ketersediaan komponenkomponen input tersebut pada kenyataannya belum memenuhi standar yang telah ditentukan secara nasional karena berbagai alasan. Proses pendidikan adalah pemanfaatan sumber daya yang tersedia diramu dalam satu metode pembelajaran. Orientasi kurikulum pada dewasa ini menuntut kreativitas dan inovasi yang tinggi pada saat terjadi proses pembelajaran. Sejalan dengan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan, kreativitas dan inovasi belum sepenuhnya memenuhi harapan. Masih sering terjadi tenaga pendidik dan kependidikan terjebak pada rutinitas yang sudah nyaman dijalani. Pembinaan professional, diklat dan reorientasi yang diberikan pemerintah pun belum ditata dan dilaksanakan secara terencana, terorganisasi, terkendali dan berkelanjutan.


136



Jika hasil Ujian Nasional jadi salah satu standar ukuran mutu pendidikan yang dicapai, dapat dikatakan bahwa mutu lulusan pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan belum menggembirakan. Rata-rata nilai untuk mata pelajaran yang diujikan dengan batas minimal kelulusan yang hanya 4,25 (Tahun 2006) sama sekali belum menggambarkan ketuntasan belajar. Padahal menurut seharusnya seorang peserta didik dapat melanjutkan ke materi berikutnya jika sudah tuntas pada materi sebelumnya. Mutu output proses pembelajaran tersebut relatif lebih mudah diamati dampaknya pada level jenjang pendidikan menengah ketika memasuki perguruan tinggi dan atau bersaing dalam meraih pasar kerja pada berbagai sektor baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran dalam peningkatan mutu proses pembelajaran, bukan hanya ditujukan pada banyaknya jumlah pembaharuan yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran, namun diarahkan juga pada regulasi tuntutan perubahan yang dinamis dan akseleratif. Ujian kelulusan program pendidikan harus diserahkan kepada lembaga lembaga satuan pendidikan, dan Ujian Nasional harus diarahkan pada upaya mendiagnosa pencapaian standarisasi pendidikan yang ditetapkan pemerintah, bukan dimaksudkan untuk menghalangi kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu, perubahan tersebut bukan semata-mata menjadi kewajiban dan tanggungjawab para pendidik secara formal di lingkungan lembaga satuan pendidikan, keluarga dan para peserta didik sebagai bagian dari subjek pembelajaran, tetapi juga harus menjadi bagian yang dinamis, adaptif, dan penuh inisiatif. Berdasarkan persoalan-persoalan terbut, maka tujuan jangka panjang dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung dalam bidang ini ialah: a. Meningkatnya kualitas sumber daya tenaga pendidikan keagamaan dan meningkatnya motivasi masyarakat terhadap pendidikan keagamaan; b. Tercapainya target-target pencapaian SNP pada setiap jenis satuan pendidikan baik yang berkenaan dengan penerapan kurikulum berbasis nilai-nilai religius (keimanan, ketaqwaan, dan amal shaleh), tata pergaulan/budi-pekerti, teknologi dasar, olahraga dan seni budaya, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter kehidupan berbangsa dan bernegara; Bab IV : Arah Kebijakan Umum

137



c. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan dan profesionalitas guru/ tutor/pamong bejlajar, dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan tugas pokoknya pada setiap lembaga satuan pendidikan. Rasio siswa SD terhadap kelas 1:30; d. Terpenuhinya kebutuhan tentang sarana dan prasarana (Sapras) dan sumber-sumber belajar yang relevan dalam pendukung penerapan kurikulum berbasis budaya daerah dan kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup (life skills) dan jiwa entrepreneur, teknologi dasar, serta lingkungan hidup yang sesuai dengan Standar Internasional; e. Meningkatnya lembaga satuan pendidikan (sekolah model) berbasis keunggulan dalam kecakapan hidup (life-skills), nilainilai religius (keimanan, ketaqwaan, dan amal shaleh), tata pergaulan/budi-pekerti, teknologi dasar, olahraga dan seni budaya, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter kebangsaan, yang memiliki daya saing internasional; f. Makin banyaknya murid, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kemampuan teruji untuk bersaing baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Dan Makin banyaknya murid, guru dan tenaga kependidikan lainnya mendapat penghargaan yang memadai; g. Meningkatnya sekolah-sekolah kejuruan berbasis potensi wilayah dan berorientasi pasar tenaga kerja lokal, nasional dan internasional. Rasio SMA:SMK 60:40; h. Tercapainya proses pembelajaran berbasis TIK di seluruh mata pelajaran di setiap jenis kelembagaan satuan pendidikan. Terselenggaranya proses pembelajaran berbasis TIK sebesar 50% pada setiap jenis satuan pendidikan; Untuk mengatasi ketiga komponen mutu tersebut dibutuhkan beberapa kondisi, antara lain: (1) Adanya standarisasi untuk setiap komponen pendidikan baik yang menyangkut, input, proses, dan output pada setiap jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan; (2) Adanya regulasi sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi yang berkesinambungan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan pada setiap tingkatan kelembagaan pendidikan, baik yang menyangkut perencanaan dan program, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) Adanya kebijakan yang mengatur standarisasi Bab IV : Arah Kebijakan Umum

138



prosedur operasional tentang kerjasama kelembagaan satuan pendidikan dengan stakeholders pendidikan (masyarakat, dunia usaha dan kelembagaan masyarakat lainnya); 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik merupakan satu rangkaian yang memiliki hubungan sebab-akibat. Pengelolaan yang baik menjadikan proses dan output dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh masyarakat dan secara organisasi tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Memperhatikan fenomena dan kecenderungan di masyarakat, masalah utama yang dihadapi berkaitan pula dengan etos dan budaya kerja yang masih lemah pada sebagian tingkatan pengelolaan pendidikan. Etos kerja berkaitan dengan sikap mental yang sudah menjadi karakter kepribadian. Budaya kerja berkenaan dengan pikiran, perasaan, dan kebiasaan). Etos kerja dan budaya kerja akan membentuk sikap mental yang akan diwujudkan pula dalam perilaku yang nampak pada saat melaksanakan tugas. Kemauan untuk berubah dari kebiasaan lama sepertinya sulit ditumbuhkan pada pengelola pendidikan. Apabila kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi perilaku para pengelola pendidikan, maka untuk mencapai tujuan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sangat sulit dilaksanakan Di sisi lain, arus informasi dan komunikasi pada era otonomi daerah menjadi kurang intensif, kurang dapat dipercaya, kurang akurat, dan susah didapat. Pemanfaatan dan optimalisasi fungsi teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi (SIK) ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kenyataan menunjukkan bahwa di Kabupaten Bandung beberapa kali diupayakan membangun SIK yang koneksitasnya menjangkau hingga tingkat kecamatan, akan tetapi tidak berhasil mengkomunikasikan informasi yang akurat, bahkan imprastruktur yang telah diadakan saja cenderung digunakan untuk kepentingan yang lain. Bukan hanya itu, perhatian para pengambil kebijakan dalam mengalokasikan dana operasional dan pemeliharaan untuk pengembangan SIK pun menjadi sangat menentukan untuk hidup tumbuh dan berkembangnya sistem yang dibangun. Namun demikian, kesadaran akan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi sebetulnya masih terus hidup bahkan tumbuh dan berkembang, dengan munculnya kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan teknologi SIK, baik pada berbagai SKPD maupun komunitas-komunitas masyarakat. Namun sungguh Bab IV : Arah Kebijakan Umum

139



disesalkan, terkesan sangat parsial, insidental, dan tidak terkoordinasikan, serta cenderung hanya sekedar menyikapi masalah yang bersifat kebutuhan jangka pendek, tidak sampai menyentuh kepentingan utama yang lebih luas. Berdasarkan persoalan-persoalan terbut, maka tujuan jangka panjang dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung dalam bidang ini ialah: a. Meningkatnya kualitas Perencanan Pembangunan Pendidikan yang dapat dijadikan arah dan pedoman oleh para pengelola dan pelaksana penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang berkenaan dengan substansi pendidikan (bidang garapan) pada setiap satuan kelembagaan pendidikan, baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, maupun tingkatan rencana induk, rencana/program strategis dan aktivitasaktivitas program; b. Terciptanya regulasi, ontensitas dan konsistensi pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban baik internal dan eksternal, maupun administratif, termasuk spesifikasi (norma, instrumen dan prosedur) pengukurannya, sehingga dapat diterima dengan wajar tanpa syarat; c. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan dan profesionalitas pengawas satuan pendidikan yang sesuai dengan tugas pokoknya pada setiap lembaga satuan pendidikan sertifikasi diklat reguler, studi lanjut ke perguruan tinggi ke luar negeri; d. Meningkatnya besaran anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dengan alokasi yang lebih proporsional berdasarkan karakteristik kelembagaan satuan pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pengelolaan pendidikan; e. Adanya regulasi peningkatan kesejahteraan bagi guru/tutor/pamong belajar/TLD, kepala satuan pendidikan, pengawas, tenaga administrasi dan tenaga kependidikan lainnya yang sesuai dengan kemampuan anggaran daerah dan kelayakan taraf hidup, pada setiap kelembagaan satuan pendidikan, sehingga ada peningkatan motivasi dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya, tanpa diskriminasi terhadap status kepegawaiannya;


140



f. Terciptanya konsistensi kebijakan dan peraturan perundangundangan tentang penyelenggaraan pendidikan, baik yang menyangkut bidang garapan maupun proses-proses manajemen yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan; g. Meningkatnya regulasi dan intensitas pelaksanaan sistem transparansi melalui mekanisme komunikasi dan sosialisasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil program pendidikan kepada masyarakat; h. Meningkatnya kualitas data dan informasi pendidikan yang cepat, akurat dan dapat dipercaya dalam upaya mendukung sistem pembuatan kebijakan dan keputusan yang menyangkut manajemen pembangunan daerah; Oleh karena itu, untuk mencapai tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung diperlukan beberapa kondisi: (1) Adanya kebijakan yang mengatur standarisasi kinerja baik yang menyangkut standarisasi kinerja kelembagaan maupun standarisasi kinerja individu; (2) Adanya regulasi pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja, baik individu maupun kelembagaan; (3) Adanya regulasi, fasilitasi, dan pendampingan dalam meningkatkan kompetensi individu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam struktur kelembagaan, baik yang menyangkut kepribadian, professional, dan hubungan sosial; (4) Adanya regulasi penguatan kapasitas dalam mengelola organisasi pendidikan, baik yang menyangkut pemahaman tentang kebijakan dan perundang-undangan pendidikan, pemahaman tentang perencanaan dan program pendidikan, pemahaman tentang pengawasan, monitoring dan evaluasi program pendidikan, dan akuntabilitas/ pertanggungjawaban terhadap program-program yang telah dihasilkannya; (5) Tersedianya data dan informasi pendidikan yang akurat, dapat dipercaya dan dapat diakses secara mudah dan cepat oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkannya.


141



BAB V PENDEKATAN DAN METODOLOGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025

A. Pendekatan Strategis Pembangunan pendidikan di daerah menurut UU.No.32/2004 bukan lagi suatu konsep tetapi mulai diimplementasikan pada semua tingkatan manajemen, tidak terkecuali pada tatanan kelembagaan SKPD (Dinas Pendidikan) maupun pada satuan pendidikan di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Implementasi pada tatanan kelembagaan pendidikan sungguh sangat berarti, karena fungsi dan peranan kelembagaan tersebut sangat strategis dalam pembangunan peradaban masyarakan Kabupaten Bandung. Sejarah mencatat bahwa pada organisasi pendidikanlah kreativitas kultural kader-kader masyarakat Kabupaten Bandung dapat dikembangkan. 1. Hakekat Otonomi Pengelolaan Pendidikan bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bandung Tiga persoalan mendasar yang patut diantisipasi dalam otonomi pengelolaan pendidikan, yaitu: Apakah pemberian otonomi pengelolaan pendidikan akan menjamin setiap anggota masyarakat Kabupaten Bandung memperoleh haknya dalam pendidikan? Apakah dengan pemberian kewenangan pengelolaan pendidikan kepada lembaga satuan pendidikan dapat menjamin peran serta masyarakat akan meningkat? Apakah pengelolaan pendidikan yang dilakukan di setiap lembaga satuan pendidikan dapat mencapai hasil-hasil pendidikan yang bermutu? Untuk menjawab ketiga pertanyan tersebut, perlu merujuk sistem perundang-undangan tentang penyelenggaraan otonomi pendidikan. Karakteristik yang melekat pada UU.No.32/2004 telah membawa implikasi terhadap manajemen pendidikan nasional, regional dan lokal. Implikasi tersebut diantaranya bahwa setiap proses pengelolaan pendidikan harus pula berlandaskan bottom up approach, karena pengelolaannya harus acceptable dan accountable dalam melayani masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan. Secara teknis, pengelolaan pendidikan tingkat kabupaten eksistensinya tidak terlepas dari rekomendasi kebutuhan Bab V : Pendekatan dan Metodologi

138



pada tingkat satuan pendidikan. Artinya, bidang garapan, proses, dan konteks pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan tidak mutlak sama, baik dengan daerah lainnya yang sederajat maupun dengan antar daerah kabupaten/kota. Secara teoritis, keragaman itu akan memunculkan sinergisme yang didukung oleh keunggulan komparatif dan kompetitif masingmasing daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dengan demikian, bahwa besar dan luasnya kewenangan dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan akan tergantung kepada sistem politik dalam memberikan keleluasaan tersebut. Akan tetapi, sekalipun keleluasaan itu diberikan tidak dapat diartikan sebagai pemberian kebebasan mutlak tanpa mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara pengelola pendidikan pada tingkat kabupaten dengan pengelola pendidikan di tingkat kelembagaan satuan pendidikan. Sesungguhnya konflik kepentingan tersebut tidak perlu terjadi apabila para pengelola tingkat kabupaten memahami hakekat dan urgensi perlunya otonomi dalam pengelolaan pendidikan. Walaupun terjadi tarik menarik kepentingan, harus berdasarkan pada prinsip saling ketergantungan untuk menghasilkan sinergitas bagi tujuan-tujuan pembangunan pendidikan yang lebih luas. Dalam konsepnya, otonomi mengandung dua makna, yaitu makna politik (otonomi politik) dan makna administratif (otonomi administrasi). Membedakan kedua istilah ini sangat penting dalam praktek pengelolaan pendidikan, karena pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam bidang pendidikan secara politik harus dapat menjamin hak dan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan pelaksanaannya menyangkut banyak pihak yang berkepentingan, sehingga memerlukan kesepakatan-kesepakatan politik. Sedangkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam bidang garapan, proses, dan konteks penyelenggaraan pendidikan secara administrasi dan manajerial tidak memerlukan konsensus dengan pihak-pihak di luar kelembagaan pendidikan, karena otonomi administrasi merupakan bagian dari strategi manajemen yang memungkinkan sangat variatif sesuai karakteristik jalur, jenjang dan jenis kelembagaan satuan pendidikan di masing-masing daerah. Otonomi pengelolaan pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit tingkat atas terhadap persoalan-persoalan manajemen pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit di Bab V : Pendekatan dan Metodologi

139



tataran bawah, sehingga diharapkan terjadi pemberdayaan peran unit di tingkat bawah. Akan tetapi, walaupun begitu luasnya otonomi dalam pengelolaan pendidikan yang diberikan kepada lembaga satuan pendidikan, tetap harus konsisten dengan sistem konstitusi. Atas dasar alasan-alasan itu, otonomi merupakan sarana untuk mengembangkan organisasi satuan pendidikan untuk dapat bergerak lebih luwes dan alur informasi lebih bebas sesuai dengan karakteristik pembuatan keputusannya. Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, otonomi adalah pola yang paling tepat dan relevan dengan tuntutan otonomi tersebut. Sesuai tuntutan reformasi dalam pembangunan, tampaknya pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Bandung merupakan suatu keharusan, di samping memang sejumlah peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan menuntut untuk segera dilaksanakan. Juga, untuk melaksanakan otonomi pengelolaan pendidikan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia tampaknya bukanlah hal yang mudah, termasuk penyerahan seluruh urusan pendidikan kepada tingkat lembaga satuan pendidikan, bukanlah hal yang gampang, dibutuhkan waktu, dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, karena menyangkut sejumlah masalah dan kendala perlu diatasi, termasuk kesiapan sumber pembiayaan, SDM, dan sumber-sumber pendukung lainnya. Karena itu, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan sampai ke tingkat lembaga satuan pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan yang selama ini kita anut, yakni meliputi jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Diperlukan pola-pola otonomi yang sesuai dengan karakteristik kelembagaan satuan pendidikan dan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah. Otonomi jenjang pendidikan bisa dipilih apakah semua jenjang pendidikan bisa ditangani oleh pemerintah daerah, atau hanya terbatas jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kemampuan pemerintah di daerah. 2. Ruang Lingkup Otonomi Pengelolaan Pendidikan yang Perlu Dikembangkan di Kabupaten Bandung Secara teoritis terdapat tiga model otonomi dalam pengelolaan pendidikan, yaitu: (1) Manajemen berbasis lokasi (sitebased management), (2) Pengurangan administrasi pusat, dan (3) Inovasi kurikulum. Model manajemen berbasis lokasi ialah model Bab V : Pendekatan dan Metodologi

140



yang dilaksanakan dengan meletakan semua urusan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah). Model pengurangan administrasi pusat merupakan konsekuensi dari model pertama. Pengurangan administrasi pusat diikuti dengan peningkatan wewenang dan urusan pada masingmasing sekolah. Model ketiga, inovasi kurikulum menekankan pada inovasi kurikulum sebesar mungkin untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum ini disesuaikan benar dengan kebutuhan peserta didik di sekolah-sekolah dan tersebar pada daerah yang bervariasi. Akan tetapi, otonomi pengelolaan pendidikan bisa mencakup seluruh bidang garapan pengelolaan pendidikan, dan dapat juga hanya salah satu atau beberapa bidang garapan saja, antara lain kurikulum, tenaga kependidikan, keuangan, dan sarana-prasarana pendidikan. Otonomi kurikulum dapat dibedakan dari aspek jenis dan muatannya, antara kurikulum bermuatan internasional, nasional, regional dan lokal. Otonomi manajemen tenaga kependidikan, dapat dibedakan dari aspek rekrutmen, pendayagunaan, pembinaan profesional, penggajian dan pengembangan kariernya. Otonomi keuangan dapat dibedakan dari aspek alokasi kebutuhan dan penganggaran, pendayagunaan, dan pertanggungjawabannya. Otonomi saranaprasarana pendidikan juga dapat dibedakan dari aspek pengadaan, pendayagunaan dan pemeliharaannya. Namun demikian, bidang-bidang garapan manajemen yang diotonomikan akan ditentukan oleh isi dan luas kewenangan yang diberikan, karena tidak setiap kewenangan yang diberikan disertai dengan sumber pembiayaan, sarana dan prasarananya. Terlepas dari bidang garapan mana yang diotonomikan, sebetulnya aspek utama yang perlu disiapkan ialah adanya deregulasi peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan perangkat kendali sistem pengelolaan pendidikan, sekaligus yang mengatur isi dan luas kewenangan setiap bidang garapan yang diotonomikan. Aspek inilah yang akan memberi corak, jenis dan bentuk otonomi pengelolaan pendidikan. Bidang hukum dan perundang-undangan dalam konteks otonomi pengelolaan pendidikan, merupakan perangkat kendali manajemen yang akan menentukan isi dan luas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan setiap bidang tugas yang diotonomikan. Setiap penataan organisasi sebagai konsekuensi dari wewenang yang diterima, tidak terlepas dari adanya asas Bab V : Pendekatan dan Metodologi

141



legalitas sebagai landasan berpijak dalam membangun perangkat-perangkat operasional organisasi yang accountable bagi kepentingan masyarakat, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, maka salah satu keberhasilan dalam otonomi pengelolaan pendidikan sangat tergantung pada dukungan peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari dua sumber, yaitu: Pertama, komitmen politik yang bersumber dari amanat masyarakat Kabupaten Bandung. Komitmen ini mencakup komitmen internal dan eksternal. Komitmen internal berkaitan dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat untuk kesejahteraan. Sedangkan komitmen eksternal berkaitan dengan segala aktivitas masyarakat Kabupaten Bandung dalam percaturan regional, nasional dan global. Kedua, political will (kemauan politik) para pembuat kebijakan baik pada tatanan manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Pusat. Kemauan politik ini harus konkrit dalam wujud peraturan perundang-undangan dengan segala akibat hukum yang menyertainya secara konsisten. Ahirnya sampai pada kesimpulan bahwa dalam upaya pelaksanaan otonomi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Bandung diperlukan prasyarat: a. Kebijakan Umum Pengelolaan Pendidikan Kerangka kebijakan umum ini diwujudkan dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Pendidikan, sebagai kerangka acuan yang memungkinkan para pengelola satuan pendidikan beserta stakeholders serta masyarakat daerah menempatkannya sebagai acuan bersama untuk mengarahkan potensi daerah sesuai target dari tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. Kehadiran master plan tersebut diarahkan untuk dapat menjadi pedoman para pengelola dan penyelenggara pendidikan di daerah, sebetulnya bukanlah sebuah dokumen yang akan menduplikasi dokumen perncanaan daerah yang ada saat ini, melainkan akan menjadi penguat bagi pelaksanaan agenda pembangunan pendidikan di daerah yang secara eksplisit telah dijadikan ketentuan hukum daerah, karena perumusannya akan dikonsentrasikan pada pendayagunaan elemen-elemen dasar Bab V : Pendekatan dan Metodologi

142



yang menopang pengelolaan pendidikan di daerah. Dengan demikian kehadiran kebijakan umum tersebut seharusnya menjadi acuan perangkat daerah dalam mendayagunakan sumber daya daerah sehingga mampu melakukan perannya di dalam mencapai target-target yang telah tertuang dalam dokumen perncanaan pembangunan daerah. b. Restrukturisasi Organisasi Pengelola Pendidikan Bentuk dan struktur organisasi pengelolaan pendidikan yang mencerminkan jiwa otonomi, antara lain: (1) Struktur organisasinya lebih gemuk ke bawah, berbentuk piramid dengan kerucut ke atas; (2) Tidak banyak banyak unit-unit khusus, pokja, tim kerja, staf ahli yang tidak jelas eselonisasinya; (3) Beban tugas organisasi lebih banyak pada unit organisasi tingkatan bawah, tetapi tidak disertai dengan imbalan yang memadai sesuai dengan beban pekerjaannya; (4) Setiap tugas pokok dan fungsi unit-unit organisasi ditata dan diatur secara lengkap dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis; (5) Mekanisme pelaksanaan kerja, tugas, kebijakan, keputusan yang menyangkut mekanisme sistem pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja, selalu diagendakan dan dibuat secara tertulis serta disampaikan kepada seluruh anggota organisasi; (6) Mempunyai rencana strategis yang berjenjang dengan target, acuan, alat, mekanisme pengendalian dan evaluasi serta akuntabilitas yang jelas; (7) Ada transparansi dalam setiap pengelolaan sumber-sumber pembiayaan organisasi; (8) Ada perimbangan penbiayaan dan profit sharing antara unitunit pusat dengan unit-unit pelakana pada tingkat bawah c. Revitalisasi Muatan Kurikulum Pendidikan Persyaratan utama dalam bobot muatan kurikulum harus mendasar, kuat, dan lebih luas. Mendasar, dalam arti terkait dengan pemberian kemampuan dalam upaya memenuhi kebutuhan mendasar peserta didik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kuat, dalam arti terkait dengan isi dan proses pembelajaran atau penyiapan peserta didik untuk menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang kuat, sehingga memiliki kemampuan untuk mandiri dalam meningkatkan kualitas Bab V : Pendekatan dan Metodologi

143



pemenuhan kebutuhan mendasarnya. Luas, dalam arti terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan peluang yang ada dan dapat dijangkau oleh peserta didik. Potensi dan peluang tersebut didayagunakan baik pada saat proses pembelajaran maupun pada saat penerapan hasil pembelajaran. Ketiga aspek tersebut secara bersama-sama memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai kemungkinan kondisi, potensi dan peluang yang ada di lingkungannya. Kompetensi yang dituntut ialah bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha secara mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Penggunaan pendekatan dalam merumuskan kurikulum harus memiliki cakupan yang luas, dapat mengitegrasikan pengetahuan dengan keterampilan yang diyakini sebagai unsur penting untuk hidup lebih mandiri. Strategi pembelajaran dirancang untuk membimbing, melatih dan membelajarkan peserta didik agar mempunyai bekal dalam menghadapi masa depannya, dengan memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada. Metodologi pengajaran berpegang pada prinsip belajar untuk memperoleh pengetahuan (learning to learn), belajar untuk dapat berbuat atau bekerja (learning to do), belajar untuk menjadi orang yang berguna (learning to be) dan belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain (learning to live together). Pengembangan kurikulum pendidikan ini harus didasarkan pada perkembangan kehidupan masyarakat, pengembangan jati diri manusia (insan kamil), yang dibutuhkan serta mampu hidup dan menghidupi orang lain sesuai dengan fitrahnya sebagai pengelola alam beserta isinya. Isi dan muatan kurikulum pendidikan harus berorientasi pada dimensi-dimensi penguasaan bidang keterampilan, keahlian dan kemahiran berkiprah sebagai anggota keluarga yang hidup bermasyarakat bangsa dan negara, dan mampu pula berkiprah dalam persingan global. d. Profesionalisasi Tenaga Pengelola Kependidikan Para pengelola pendidikan pada tingkatan pengelola sistem pendidikan nasional adalah seorang policy maker bagi segala kegiatan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terlibat Bab V : Pendekatan dan Metodologi

144



dalam kegiatan pendidikan, baik di lingkungan organisasi sistem pendidikan, maupun pada lingkungan organisasi satuan pendidikan. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang menyangkut substansi (bidang garapan) manajemen pendidikan sangat tergantung kepada putusan-putusan yang ditetapkan oleh para pengelola pendidikan sebagai pimpinan dan penanggung jawab kegiatan manajemen. Dengan demikian, upaya pencapaian tujuan pendidikan di Kabupaten Bandung maupun tujuan kelembagaan sekolah akan banyak dipengaruhi oleh keterampilan-keterampilan (skills) dan wawasan (vision) yang dimiliki oleh pengelola pendidikan dalam melaksanakan tugas, peranan dan fungsinya sebagai pengelola pendidikan. Apabila para pengelola pendidikan memiliki visi, wawasan, dan kemampuan-kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di daerah, akan memungkinkan tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif. Setiap tugas yang harus dilaksanakan para pengelola pendidikan sebagai pimpinan satuan pendidikan menuntut sejumlah keterampilan (skills) khusus yang memungkinkan dapat melaksanakan tugas atau peranannya secara efektif. Kebutuhan tenaga-tenaga pengelola kependidikan potensial yang secara umum mempunyai kualitas tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga katagori utama, yaitu: (1) Tenaga pengelola kependidikan berkualifikasi kemampuan berbasis pendidikan tinggi di bidang administrasi dan pengelolaan pembangunan pendidikan bagi unsur-unsur pimpinan pada semua tingkatan jabatan struktural. Tenaga pengelola kependidikan ini sangat diperlukan untuk menduduki jabatan pada eselon yang bersifat strategis; (2) Tenaga pengelola kependidikan berkualifikasi kemampuan manajerial berbasis pendidikan tinggi dalam bidangbidang keilmuan tertentu sesuai persyaratan tugasnya. Tenaga manajemen kependidikan ini diperlukan untuk menduduki jabatan pada eselon yang bersifat koordinatif; (3) Tenaga pengelola kependidikan berkualifikasi kemampuan teknis operasional pada eselon taktis operasional. Basis pendidikan tinggi dalam bidang administrasi dan pengelolaan pendidikan bagi tenaga kependidikan ini, dalam perananannya sebagai orang profesional sangat diperlukan untuk dapat mengembangkan management of educational services. Penguasaan yang tinggi tentang sistem manajemen seperti itu akan meningkatkan efisiensi dan responsiveness pemerintah Bab V : Pendekatan dan Metodologi

145



daerah dalam mengemban tugas dalam bidang pelayanan pendidikan. Di samping itu, dalam peranannya sebagai aparatur pemerintah, diharapkan mampu berkerjasama dengan pihak swasta atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Karena itu, diperlukan pula basis pendidikan tinggi dalam bidang manajemen pelayanan umum (management of public service delivery). e. Pemetaan Alokasi Anggaran Pembiayaan Pendidikan Ada empat kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan yaitu: (1) Dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. (2) Dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. (3) Besarnya penghasilan/gaji yang diterima. (4) Sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya dan politik. Apabila telah sepakat dengan perlunya otonomi dalam bidang manajemen pembiayaan pendidikan, maka setiap lembaga pendidikan perlu diberi peluang dan kemampuan untuk mengelola anggaran penerimaan dan pengeluaran biaya pendidikan di lingkungan sistemnya masing-masing. Dengan asumsi bahwa upaya dan hasil pemerataan pendidikan adalah merupakan hak dan kewajiban bersama, partisipasi masyarakat, pemerintah, orang tua dan dunia usaha dalam pembiayaan pendidikan harus dipandang sebagai aset yang harus digali, sehingga tidak sepenuhnya menjadi beban pemerintah. Upaya-upaya dalam meningkatkan efisiensi pembiayaan pendidikan perlu diarahkan pada hal-hal pokok berikut ini: (1) Pemerataan kesempatan memasuki sekolah (equality of access); (2) Pemerataan untuk bertahan di sekolah (equality of survival); (3) Pemerataan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar (equality of output); (4) Pemerataan kesempatan menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (equality of outcome). Konsep peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan akan mempunyai makna jika dihubungkan dengan konsep efisiensi, baik secara internal maupun secara eksternal. Berkenaan dengan jenis dan tingkatan biaya untuk penyelenggaran pendidikan, pada dasarnya dapat dikatagorikan ke dalam enam kategori, yaitu biaya langsung (direct cost), biaya tidak langsung (indirect cost), biaya pribadi (private cost), biaya sosial (social cost), biaya moneter (monetary cost), dan biaya bukan moneter (non monetary cost). Biaya langsung adalah biaya yang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, misalnya gaji guru dan pegawai, pengadaan fasilitas belajar (ruang tingkat, Bab V : Pendekatan dan Metodologi

146



kantor, WC, sarana ibadah, gudang, laboratorium), ATK, buku rujukan guru dan buku pegangan siswa. Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa, orangtua atau masyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak langsung, seperti: biaya hidup, pakaian, kesehatan, gizi, transportasi, pemondokan, dan biaya kesempatan yang hilang selama pendidikan. Biaya tidak langsung ini memiliki sifat kepentingan dan tempat pengeluaran yang berbeda serta dikeluarkan dalam waktu yang tidak terbatas dan jenis pengeluaran yang tidak pasti, seperti hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan atau forgone earning. Di samping itu, biaya tidak langsung dapat pula tercermin dari bebasnya pajak bagi sekolah karena sifat sekolah yang tidak mencari laba. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, di dalamnya termasuk biaya kesempatan yang hilang (forgone opportunities). Biaya ini meliputi: uang sekolah, ongkos, dan pengeluaran lainnya yang dibayar secara pribadi. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah, termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan oleh keluarga secara perorangan (biaya pribadi). Namun, tidak semua biaya sosial dapat dimasukkan ke dalam biaya pribadi. Menurut Jones, biaya sosial dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya sekolah yang ditanggung masyarakat. f. Standarisasi Kelengkapan Fasilitas Pendidikan Bertaraf Internasional Aspek fasilitas berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan dan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pendidikan yang tersedia. Sarana dan prasarana pendidikan masih sangat tergantung pengadaannya dari pemerintah, sementara pendistribusiannya belum terjamin merata sampai ke tujuannya sehingga kemandirian dan rasa turut bertanggung jawab semua pihak masih dirasakan kurang maksimal. Fasilitas pendidikan ini, erat kaitannya dengan kondisi tanah, bangunan dan perabot yang menjadi penunjang terlaksananya proses pendidikan. Dalam aspek tanah, berkaitan dengan status hukum kepemilikan tanah yang menjadi tempat pendidikan, letaknya yang kurang memenuhi persyaratan lancarnya proses pendidikan (sempit, ramai, terpencil, kumuh, labil, dan lain-lain). Aspek bangunan berkenaan dengan kondisi gedung sekolah yang kurang memadai untuk lancarnya proses pendidikan (lembab, Bab V : Pendekatan dan Metodologi

147



gelap, sempit, rapuh, bahkan banyak yang sudah ambruk, dan lain-lain) sampai membahayakan keselamatan. Aspek perabot berkenaan dengan sarana yang kurang memadai seperti mejakursi yang reyot, alat peraga yang tidak lengkap, buku paket yang tidak cukup, sarana kesehatan termasuk fasilitas kebutuhan ekstrakurikuler. Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, maka perlu ditegaskan kembali bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung dapat menentukan perkiraan-perkiraan kebutuhan dalam menopang pengembangan pembangunan pendidikan di wilayahnya. Perkiraan-perkiraan tersebut memerlukan asumsi-asumsi yang didasarkan pada akurasi data mengenai: (1) Kecenderungan tingkat pertumbuhan penduduk untuk 5-20 tahun ke depan; (2) Kecenderungan jumlah enrollment atau anak usia masuk lembaga pendidikan, untuk 5-20 tahun ke depan; (3) Kecenderungan tingkat penghasilan perkapita masyarakat, PDRB berdasarkan harga konstan, dan laju inflasi untuk 5-20 tahun ke depan; (4) Kecenderungan penyusutan kondisi existing kelembagaan pendidikan, baik dari aspek sarana dan prasarana, ketenagaan dan proporsi kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan; (5) Kecenderungan kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam mengalokasikan biaya pendidikan melalui APBD di luar gaji pegawai dan pendidikan kedinasan pegawai untuk 5-20 tahun ke depan; (6) Kecenderungan tuntutan perubahan masyarakat yang dituangkan dalam pembaharuan kurikulum yang relevan untuk 5-20 tahun ke depan; (7) Komitmen politik dan keberanian politik dan perhatian pemerintah, masyarakat dan dunia swasta terhadap pendidikan untuk membantu biaya dan prasarana pendidikan. Ke-7 kecenderungan tersebut merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah yang menangani bidang pendidikan dan sosial budaya. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pasalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, efisiensi manajemen dan akuntabilitas manajemen, sudah cukup dijadikan dasar untuk menghitung proyeksi kebutuhan pembangunan pendidikan untuk 5-20 tahun ke depan. Bab V : Pendekatan dan Metodologi

148



B. Pengembangan Model Di muka telah dibahas bahwa saat ini, dunia pendidikan di Kabupaten Bandung sedang dihadapkan pada tantangan “kebermaknaan”. Hasil-hasil yang selama ini diupayakan melalui proses pendidikan, dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi kehidupan. Apalagi bila hasil pendidikan tersebut dibandingkan dengan di daerah lain, hasil pendidikan di Kabupaten Bandung dianggap masih ‘terpuruk’. Keterpurukan itu sebetulnya sangat beralasan, karena di Kabupaten Bandung masih dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sangat mendasar, yaitu kemiskinan dan kesehatan yang buruk. Di samping itu juga, masih terdapat anak usia sekolah yang ke luar dari sistem pendidikan persekolahan, masih banyak lulusan SD, SLTP, SLTA yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, masih banyaknya jumlah penduduk angkatan kerja yang menganggur karena tidak mampu bersaing dalam pasar kerja. Berbagai kebijakan dan pembaharuan telah banyak dilakukan, dengan berbagai model dan kemasan, namun tetap saja belum dapat menyelesaikan persoalan-persoalan khusus dalam dunia pendidikan. Kebijakan pembaharuan pada prakteknya bukan hanya sekedar isu, atau hanya sekedar merubah aspek-aspek tertentu, tetapi dengan melihat kepentingan yang lebih besar dan pandangan jauh ke depan. Posisi dan peran pihakpihak yang terkena pembaharuan (masyarakat) bukan lagi hanya sekedar objek dari suatu kebijakan, akan tetapi berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Tuntutan reformasi pembangunan pendidikan yang diamanatkan melalui UU.No.32/2004 dan peraturan perundang-undangan yang menyertainya, menuntut pula perubahan-perubahan mendasar dalam pendekatan dan metodologi pembangunan dalam pendidikan. Salah satu pilihan dalam pendekatan pembangunan dewasa ini ialah Community Based Development (CBD). Pendekatan ini dianggap mempunyai kemampuan dalam mendorong masyarakat ke arah pemberdayaan dan kemandirian. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan prakarsa dan partisipasi, peningkatan kemampuan kelembagaan yang selama ini berakar di masyarakat, serta menjalin sinergi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan melalui kemitraan antar kelembagaan masyarakat. Masyarakat yang demikian itu diharapkan akan mengetahui pentingnya keputusan yang harus Bab V : Pendekatan dan Metodologi

149



diambil masyarakat dan memahami apa saja konsekuensi, hak dan kewajiban dari keputusan yang diambilnya itu. Paling tidak, masyarakat pada tingkatan bawah semakin peduli akan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Pendekatan CBD dewasa ini, sering dijadikan alternatif pendekatan pembangunan yang menekankan pada pentingnya keberlanjutan (sustainability), baik pada hasil-hasil pembangunan itu sendiri maupun dampaknya terhadap sistem alam dan kehidupan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, CBD dilakukan dengan mengagungkan pilar-pilar yang dapat mengembangkan semua sumber daya, menjamin keberlanjutan, sehingga pendekatannya lebih bottom up dan partisipatif. Pilar-pilar tersebut antara lain: equality dan equity (kesamaan dan keadilan), partnership (kemitraan), participatory (partisipasi), empowerment (pemberdayaan), dan democracy (demokrasi). Menurut konsepnya, kelima pilar tersebut diharapkan akan menjadi tenaga pendorong dalam meningkatkan imprastruktur dasar yang ada di masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur dasar yang menjadi tenaga pendorong tersebut, akan mendorong pula upaya-upaya yang nyata, sehingga menjadi senjata-senjata ampuh untuk keberlanjutan (sustainability) proses-proses pembangunan dalam mencapai aktivitas-aktivitas kesejahteraan masyarakat. Secara skematik pola pikir pendekatan CBD ini dapat dilihat pada Gambar 5.1. CBD

Equality/ Equity

Participatory

Partnership

Economic Improvement Income Generating, job creation, small business, redistribution of growth

Empowerment

Democracy

Improvement of Basic imprastucture

Improvement of human

Improvement / New developmen of infrastructure

Community/ Institutional Capacity building

SUSTAINABILITY

Community Activities and Welfare

Sumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonsia, 2006, hal 130.

Bab V : Pendekatan dan Metodologi

150



Gambar 5.1 Strategi dan Pola Pikir Community Based Development

Salah satu kelebihan otonomi dalam manajemen pendidikan berkenaan dengan peranserta dan otoaktivitas masyarakat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, keanekaragaman daerah, pemahaman terhadap nilai-nilai dan aspirasi lokal, dan keputusan yang cepat dan tepat. Namun, kelemahan yang patut dicermati berkenaan dengan disparity antar daerah, pertumbuhan antar daerah tidak seimbang, tidak ada standarisasi dan pengendalian, dan potensial untuk disintegrasi semakin kuat. Pada saat terjadi pelibatan masyarakat pada suatu program intervensi dalam konteks pembangunan masyarakat, senantiasa didasarkan pada dua alasan berikut. Pertama, upaya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang peka dan aktif pada seluruh kegiatan yang terkait dengan substansi program pendidikan berdasarkan: kondisi, sumber daya yang dimiliki dan potensi sumber daya yang dapat dikuasainya. Kedua, upaya memposisikan peran pemerintah sebagai fasilitator bagi masyarakat pendidikan agar peka dan aktif dapat terwujud. Kedua alasan tersebut beranjak dari pandangan bahwa suatu program intervensi dari pihak pemerintah yang benar-benar melibatkan masyarakat akan mengarahkan kepada keberhasilan program dan sekaligus membangun masyarakat kelompok sasarannya. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan mengandung arti bahwa seluruh aspek pengelolaan program pendidikan pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat. Sehingga konteks pelibatan masyarakat dalam program pendidikan tersebut bukan untuk mengarahkan masyarakat sebagai pelaksana tetapi memberikan kondisi agar masyarakat dapat melakukan pengembangan aspek program-program pendidikan yang dibutuhkannya, dan sekaligus memberikan perspektif terhadap kepentingan pembangunan yang lebih luas. Fasilitasi yang dilakukan pemerintah kabupaten seyogyanya dalam kerangka penguatan kemampuan dan potensi masyarakat (pembelajaran dan pemberdayaan serta perubahan ke arah pembaharuan masyarakat). Artinya, masyarakat dihadapkan pada suatu proses yang terbuka bagi pemikiran dan ketrampilan-keterampilan baru. Sehingga, proses pelibatan masyarakat yang dilakukan merupakan Bab V : Pendekatan dan Metodologi

151



media untuk terjadinya proses penerimaan dan pengalihan kemampuan masyarakat dalam mengelola aspek program yang dibutuhkannya. Upaya pembangunan SDM senantiasa berkenaan dengan tiga komponen utama, yaitu: pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Ketiga komponen ini merupakan sokoguru dalam upaya pemberdayaan. Masyarakat terdidik akan menentukan tingkat kesehatan dan perekonomian, begitu juga sebaliknya. Karena itu sangatlah wajar apabila ukuran IPM menurut UNDP bertumpu pada indikator-indikator tersebut. Di samping itu juga, pelibatan masyarakat dilihat sebagai upaya pendidikan, kesehatan dan perekonomian, bila dikaji dari unsur di luar masyarakat, akan terkait dengan dimensi-dimensi yang menjadi motor pemberdayaan, yaitu: dimensi perilaku (psiko-sosial), budaya dan politik, dan mata pencaharian. Ketiga dimensi tersebut saling mempengaruhi sehingga baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama akan berpengaruh terhadap tingkat kesiapan masyarakat untuk dilibatkan dalam program pembangunan. Merujuk pada makna dasar dan dimensi yang terkandung di dalamnya maka hasil akhir dari proses pelibatan masyarakat dalam kerangka pembangunan yang berperspektif pemberdayaan adalah tumbuhnya: (1) Rasa memiliki dari warga masyarakat termasuk kelembagaannya terhadap program intervensi yang dirancang atau diluncurkan oleh sektor; (2) Kemandirian atau keswadayaan masyarakat baik sebagai penggagas, pelaksana maupun pemanfaat pembangunan, dan (3) Kepercayaan diri yang mapan terhadap potensi, sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk membangun dirinya sendiri. Apabila kebijakan pembangunan lebih menekankan kepada terwujudnya peranserta dan pemberdayaan masyarakat menjadi satu-satunya pilihan, maka persoalan sangat mendasar yang perlu diantisipasi adalah perbedaan persepsi antara para disainer program (pemerintah dan konsultan) dengan keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, program pembangunan yang berbasis kemasyarakatan harus bercirikan: (1) Ada kebijakan yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat;


152



(2) Ada sistem informasi yang melembaga dalam masyarakat dalam bentuk community coalitions atau semacamnya; (3) Ada transparansi keterpaduan visi dan misi serta akuntabilitas program; (4) Ada upaya penguatan kapasitas atau kemampuan aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan program; (5) Ada lembaga yang menjadi mitra kerja pelaksanaan program. Keenam ciri tersebut akan muncul apabila: (1) Masyarakat mengetahui akan kebutuhan, keinginan dan harapannya; (2) Masyarakat mempunyai kesempatan dan keleluasaan untuk memutuskan keinginan, kebutuhan dan harapannya; (3) Masyarakat memahami visi, misi, prinsip, dan tujuan program; (4) Masyarakat mengetahui tugas dan perannya; (5) Masyarakat mempunyai penggerak baik bersifat individual maupun kelembagaan; (6) Masyarakat diberi kepercayaan untuk melaksanakan program bahwa mereka mempunyai potensi. Guna tercapai keadaan masyarakat seperti itu, menurut saya perlu menempuh dua tahapan kegiatan sebagai berikut: Pertama, proses objectiveness. Pada tahap ini kelompok masyarakat sasaran program difasilitasi untuk mengetahui dan memahami permasalahan mendasar yang mereka hadapi beserta sumber daya yang dikuasainya. Berdasarkan pemahaman terhadap hal tersebut, masyarakat kelompok sasaran program dipraanggapkan memiliki cukup bahan masukan untuk memutuskan sendiri kebutuhan atau tujuan program yang akan dilakukannya. Kedua; action objectives. Berdasarkan keputusan tahap pertama selanjutnya masyarakat kelompok sasaran program difasilitasi untuk menetapkan sendiri peranannya dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhannya. Hal utama yang harus dicapai pada tahap ini adalah masyarakat kelompok sasaran program pembangunan ialah bagaimana ia dapat memahami dan menghayati secara jelas manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakannya sendiri terhadap peningkatan tarap hidup dan kehidupannya. Persenyawaan antara intervensi pemerintah dengan kemauan masyarakat melahirkan sinergi harapan (expecation) yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya:


153



Pendekatan CBD

PEMERINTAH

MASYARAKAT

ANALISIS POSISI

Rasa Kebersama

BOTTOM UP

Rasa Kesatuan

Program Aksi

Kelompok Sasaran

Gerakkan

SWASTA

Organisasi Masyarakat Sivil

Program Intervensi

Grup Diskusi

TOP DOWN

Organisasi Masyarakat Sivil

(1) Menjadikan musyawarah untuk menjalin ikatan sosial dan kekompakan serta kebersamaan bagi perkembangan kehidupan masyarakat; (2) Memprogramkan setiap aktivitas, khususnya yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan usaha dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia (SDM); (3) Memprogramkan setiap aktivitas pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program-program intervensi pembangunan. Dengan demikian, memperhatikan beberapa tantangan sebagaimana dipaparkan di muka dan kedua persyaratan kondisi dalam pembangunan pendidikan, diperlukan suatu pendekatan yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan, baik yang menyangkut aspek politik, ekonomi, dan waktu, serta keterampilan mengenai pemahaman terhadap metoda keilmuan dan pengetahuan tentang nilai-nilai kontemporer, serta peka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Langkah-langkah pengimplementasian pendekatan CBD disederhanakan dalam Gambar 5.2.


Gambar 5.2 Implementasi Konsep Community Based Development

Berdasarkan kepada kerangka konseptual tersebut, maka strategi operasional program pendidikan, sebagai berikut: Bab V : Pendekatan dan Metodologi

154



Pertama, aktivitas fasilitasi langsung sebagai modus intervensi dari pihak sentra-sentra pemberdayaan masyarakat, dilakukan terhadap pelaksanaan tugas sebagai fasilitator. Hal ini dilakukan untuk memberikan keleluasaan mendorong kemandirian masyarakat untuk menjamin sustainability proses pemberdayaan masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kader-kader komunitas, diarahkan kepada standarisasi proses dan hasil kelembagaan pendidikan yang ada di masyarakat. Kedua, menempatkan posisi kelembagaan pendidikan sebagai agen kuat dalam penciptaan kemandirian dan keswadayaan satuan program pendidikan. Oleh karena itu recruitment individu-individu atau lembaga-lembaga yang menjadi fasilitator dilakukan dengan berorientasi kepada: (1) Pemahaman terhadap karakteristik sosial-ekonomi masyarakat; (2) Penyiapan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas; (3) Transformasi teknologi kepada kelembagan pendidikan yang dilakukan dalam kerangka penyiapan kemampuan (enabling) melaksanakan program lebih lanjut. Secara skematik strategi operasional ini dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Sekses Sentra Pemberdayaan Masyarakat

Sekses Program Pendidikan

Sekses Kelembagaan Pendidikan

Teknologi Program

Sekses Kelompok Satuan Program

Manajemen Program

Sekses Kader Komunitas

Keberlanjutan

Sekses Koordinasi dan Penguatan Pemerintah

Sekses Fasilitator

SUKSES MANAJEMEN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

SUKSES SISTEM INFORMASI MANAJEMEN Sumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonsia, 2006, hal 135.

Gambar 5.3 Indikator Sukses Pembangunan Berbasis Masyarakat

C. Metode dan Teknik Dalam Renstra Pendidikan Nasional 2005-2025 dirumuskan bahwa pembangunan Pendidikan Nasional terbagi ke dalam empat tahapan strategis, yaitu (1) tahap penguatan kapasitas dan Bab V : Pendekatan dan Metodologi

155



modernisasi (2005-2010), (2) penguatan pelayanan (2011-2015), (3) pengembangan daya saing regional (2016-2020), dan (4) pengembangan daya saing internasional (2021-2025). Keempat tahapan strategis tersebut harus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. 1. Penguatan Kapasitas dan Modernisasi Kelembagaan Pendidikan Mengingat kompleksitas permasalahan, luas sasaran dan keberagaman kebutuhannya masyarakat, maka pendekatanpendekatan pembangunan yang diarahkan pada penguatan masyarakat sivil (civil society organization) merupakan rujukan utama yang perlu dikedepankan. Pendekatan pembangunan ini selanjutnya akan melahirkan pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat (community based development). Dari pendekatan inilah muncul pula pilihan-pilihan model untuk tingkat kelembagaan, seperti halnya School Based Management (SBM) dan Community Learning Center (CLC). Kedua model ini pada dasarnya adalah model manajemen pembangunan masyarakat yang diimplementasikan pada dunia pendidikan, suatu model yang dianggap mempunyai fleksibilitas tinggi, dan merupakan model yang paling dianggap demokratis. Model-model seperti di atas sebetulnya dapat dilembagakan oleh prakarsa dan partisipasi bersama, tanggungjawab bersama, untuk produktivitas dan kepentingan bersama, secara perorangan atau berkelompok. Model manajemen pembangunan seperti ini dapat menunjukkan jati dirinya sebagai manajemen yang kontekstual dengan kebutuhan pasar, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan dunia industri, kebutuhan pembangunan. Programprogramnya dapat disusun sesuai dengan jenis kebutuhan nyata masyarakat dan lingkungannya. Di Indonesia dewasa ini, pembangunan pendidikan melalui model SBM atau CLC secara bertahap terus dipacu dan diperluas guna memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak mungkin dapat terlayani apabila hanya mengandalkan pendekatan-pendekatan dan model-model konvensional. Model SBM memberi kesempatan kepada lembaga pendidikan di jalur formal lebih kreatif dan mandiri dalam mencapai relevansi pendidikan. Model CLC menopang sasaran didik yang tidak tertampung di jalur formal, dan diimplementasikan dalam bentuk PKBM yang memprioritaskan kepada warga masyarakat yang tidak pernah sekolah, putus sekolah, penganggur, miskin dan Bab V : Pendekatan dan Metodologi

156



warga masyarakat lainnya yang ingin belajar untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya untuk dapat hidup lebih layak. Merujuk pada hal tersebut, maka pendekatan strategis pembangunan pendidikan sudah selayaknya memprioritaskan pada penguatan sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis pada masyarakat. Program-program pelayanan pendidikan, jaringan informasi, kemitraan, pembinaan, evaluasi dan kesekretariatan untuk kemajuan masyarakat minimal di sekitar lingkungan lokasi lembaga satuan pendidikan, serta mekanisme koordinasi berikut peran-pemerannya dalam mendukung semua aktivitas yang telah direncanakan oleh para pengelola kelembagaan satuan pendidikan. Model pendekatan dan metodologi pembangunan pendidikan ini lebih mengutamakan pada mekanisme kerja stakeholders sesuai tuntutan manajemen perubahan pendidikan, dan kejelasan posisi kelembagaan satuan pendidikan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di daerah. Inisiatif mengembangkan jaringan informasi dan kemitraan memungkinkan lebih dominan diperlukan oleh para pengelola kelembagaan satuan pendidikan. Sedangkan pada aspek pembinaan lebih banyak diperankan oleh pihak pemerintah. Berdasarkan paparan tadi, maka pendekatan pembangunan pendidikan yang berbasis masyarakat pada hakekatnya diarahkan pada upaya membekali masyarakat dalam bidang keterampilan, keahlian dan kemahiran dalam menggali, memanfaatkan peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan ke arah yang lebih baik. Seperti apa yang dikemukakan Hartanto di muka, yaitu masyarakat pengetahuan, yang dapat siap dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Indikator masyarakat seperti itu, secara sederhana ialah: (1) Memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global; (2) Memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarganya; (3) Senantiasa mencari kesempatan untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mewujudkan kebutuhan, keinginan dan harapan-harapannya.


157



Untuk sampai pada masyarakat seperti itu, diperlukan serangkaian kemampuan dasar yang harus diupayakan melalui proses-proses pendidikan, yaitu: (a) Kemampuan memahami potensi (kelebihan dan kekurangan diri sendiri, orang lain dan lingkungannya); (b) Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing yang menjadi pengantar bahasa internasional, atau salah satu bahasa asing lainnya; (c) Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang diproses lewat pembelajaran berpikir ilmiah; penelitian (explorative), penemuan (discovery) dan penciptaan (inventory); (d) Kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi guna mendukung kedua kemampuan tersebut di atas; (e) Kemampuan bekerja dalam tim/kelompok baik dalam sektor informal maupun formal; (f) Kemampuan untuk terus menerus menjadi manusia belajar; (g) Kemampuan memanfaatkan beraneka ragam teknologi diberbagai lapangan kehidupan (pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kerumahtanggaan, kesehatan, komunikasi-informasi, manufaktur dan industri, perdagangan, kesenian, pertunjukkan dan olahraga); (h) Kemampuan mengelola sumberdaya alam, sosial, budaya dan lingkungan; 2. Fasilitasi dan Pendampingan Pelayanan Model-model pembaharuan pendidikan yang patut diupayakan ialah mereformasi basis pendidikan yang berorientasi pada prioritas pendidikan investatif tanpa meninggalkan pendidikan yang bersifat konsumtif. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pendidikan dalam kehidupan masyarakat modern merupakan kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian pelayanan pendidikan dan pelatihan pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan, sudah semestinya meliputi seluruh komponen kebutuhan, keinginan dan harapan bangsa dan menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang pembangunan ekonomi, boleh saja dibedakan antara pendidikan yang menambah kemampuan berproduksi (investasi) dengan pendidikan yang tidak (konsumtif). Keduanya sangat dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. Namun dalam prtakteknya, Bab V : Pendekatan dan Metodologi

158



pada saat kebutuhan, keinginan dan harapan bangsa ditarik dengan “Kereta Pendidikan” sangat sulit dipisahkan antara kepentingan seseorang sebagai produsen dari kepentingannya sebagai konsumen. Memang benar, pada umumya orang memandang pendidikan sebagai jembatan ke jenjang pekerjaan atau karier. Artinya, tekanan-tekanan sosial-politik terhadap pendidikan itu didorong oleh motivasi ekonomi. Karena itu, dari sudut pandang pembaharuan, pendidikan untuk maksud-maksud produksi boleh saja dianggap mempunyai prioritas yang lebih tinggi. Akan tetapi, dalam setiap upaya pembaharuan pendidikan tersebut, pertimbangannya harus didasarkan pada data dan informasi yang benar-benar akurat. Terlebih-lebih pada model pembaharuan yang berkaitan dengan kurikulum. Satu kesalahan atau kekeliruan dalam konsep dan penerapannya berakibat kepada ‘kegagalan generasi’. Setiap kegagalan implementasi dari sebuah pembaharuan terletak pada aspek lemahnya pemberdayaan para implementor. Lemahnya pemberdayaan tersebut berkaitan dengan kualitas pembekalan (pelatihan), pengawasan (monitoring dan suvervisi), serta pendampingan program-program lanjutan pasca pelatihan. Lemahnya kualitas pelatihan-pelatihan bagi para implementor dapat ditunjukkan dengan model penyelenggaraan pelatihan yang tidak ‘bernuansa’ pelatihan. Lebih banyak mengarah pada ‘doktrinasi’ harus ini, harus itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Atau hanya sekedar ‘parade ceramah’ dengan makalah yang tebal, konseptual dan tidak praktis. Dan juga penyelenggaraannya pun terpisah-pisah dan terkotak-kotak. Misalkan ada pelatihan untuk guru, ada pelatihan untuk kepala sekolah, ada pelatihan untuk pengawas/penilik. Bahkan pelatihan untuk pelatihan pengawas/penilik di ke belakangkan atau ditiadakan. Jarang diadakan pelatihan mengenai salah satu implementasi kebijakan (misalkan kurikulum) diadakan pelatihan pengawas/penilik, kepala sekolah, guru, dan tata usaha dilaksanakan dalam satu waktu, satu tempat satu kelompok, dengan membahas satu materi, yaitu “bagaimana menerapkan kebijakan pembaharuan di tingkat sekolah”, dengan berbagi peran, mana bagian pengawas, mana bagian kepala sekolah, mana bagian guru, dan mana bagian tata usaha. Di samping itu, anggapan para perumus kebijakan tentang ‘ketidakbecusan’ para implementor dalam melaksanakan rumusan Bab V : Pendekatan dan Metodologi

159



kebijakan yang dihasilkannya, seyogyanya dihilangkan. Pengawas, kepala sekolah, guru dan staf tata usaha, komite sekolah, pada dasarnya sudah memahami apa yang disebut Standar Minimal Manajemen (SMM), Standar Minimal Pelayanan Program (SMPP) dan Standar Minimal Kompetensi Tenaga Kependidikan (SMTK). Sudah waktunya para implementor dianggap mempunyai kapasitas yang sederajat dengan para konsultan, perumus kebijakan, atau pemikir pembaharu. Hanya saja, bagaimana mereka dapat mengetahui, mempunyai kemauan, memiliki rasa malu bila tidak melaksanakan pembaharuan sebagaimana yang telah dirumuskan dengan upaya-upaya fasilitatif. Karena itu, dalam metodologi proses pembekalan atau pelatihan yang bersifat fasilitatif bagi para implementor pembaharuan, berkaitan dengan metode dan teknik untuk: (1) Memberikan pengetahuan mengenai substansi, proses dan konteks pembaharuan; (2) Membangkitkan kemauan untuk melaksanakan pembaharuan; (3) Menerampilkan kemampuan melaksanakan pembaharuan; (4) Menumbuhkan rasa malu apabila tidak mau atau menolak melaksanakan pembaharuan. Cara-cara tersebut dapat merujuk model pelatihan penguatan kapasitas, yang betul-betul menggunakan para fasilitator atau trainer yang menguasai konsep, proses dan teknis capacity building. Misalkan, dalam implementasi kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), harus dilakukan secara integratif dengan karakteristik kelembagaan satuan pendidikan dan keterpaduan para pelaksana (pengawas/penilik, kepala sekolah, guru dan tata usaha). Dalam kasus ini, ada dua substansi yang harus mendapat penguatan, yaitu: (1) Penguatan kapasitas pada pengembangan manajemen berbasis sekolah; (2) Penguatan kapasitas pada pengembangan manajemen implementasi KTSP dalam kerangka penguatan manajemen berbasis sekolah. Kedua strategi tersebut saling berkaitan melalui capacity building team antar unsur pengawas, kepala sekolah, guru dan tata usaha. Bila tidak mampu secara serentak, kedua strategi tersebut diarahkan pada sekolah model (modelling) dengan maksud untuk melahirkan model reflika untuk didesiminasikan pada sekolah-sekolah di luar sekolah model. Untuk melaksanakan proses fasilitasi dan bimbingan dalam upaya menemukan dan melaksanakan alternatif pemecahan masalah dan hambatan yang ditemui, dapat menggunakan Teknik Bab V : Pendekatan dan Metodologi

160



Daur Pengalaman Berstruktur, yang dimulai dengan upaya mengalami, mengungkapkan, mengolah, menyimpulkan dan kemudian menerapkannya. Mengalami

Menerapkan

Menyimpulkan

Mengungkapkan

Mengolah


Gambar 5.4 Daur Pengalaman Berstruktur

Merujuk strategi operasional sebagaimana diilustrasikan pada bagan di atas, proses supervisi dan pendampingan pelaksanaan pembaharuan, maka program Pendampingan, berupa supervisi klinis dan bimbingan teknis, melalui metode dan teknik “applied approach”, mengenai: (1) Intensitas penerapan keterampilan teknis pasca pelatihan; (2) Tingkat kesulitan dan hambatan dalam melaksanakan hasil-hasil pelatihan; (3) Tindakan fasilitasi, pembimbingan dan pendampingan dalam mengatasi persoalan dan hambatan dalam setiap implementasi kebijakan pembangunan pendidikan. Tekniknya sangat sederhana, yaitu dapat menggunakan “Teknik Daur 3T” (tinjau, telaah dan tindak), yaitu: (1) Tinjau, bahwa pada para pendamping dapat mengajak orang-orang yang didampingi untuk dapat melihat, mengamati dan mempelajari situasi, kondisi, perkembangan atau permasalahan yang dihadapinya. (2) Telaah, bahwa para pendamping harus dapat mengajar orang yang didampingi untuk berfikir kritis dan dapat mengidentifikasi, menganalisis, menemukan penyebab dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya. (3) Tindak, bahwa para pendamping harus dapat memberikan motivasi dan membangkitkan kemauan serta keberanian untuk melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan pemecahan masalah yang dihadapinya. 3. Pengembangan Daya Saing Regional dan Internasional Bab V : Pendekatan dan Metodologi

161



Kelembagaan pendidikan secara konvensional telah dianggap sebagai institusi dimana masyarakat dapat menemukan serangkaian kemampuan yang dibutuhkan tadi. Persoalannya ialah masih mampukan kelembagaan satuan pendidikan yang ada di masyarakat memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapanharapan masyarakatnya? Dari beberapa kasus yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa hasil-hasil kelembagaan satuan pendidikan dewasa ini banyak dianggap belum menghasilkan manusia-manusia yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan masyarakat dan bangsa, yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan dirinya sendiri, masyarakat dan bangsanya. Atau dalam konsep link and match diartikan belum mempunyai relevansi dengan kemampuan menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan bangsa. Abad ke-21 yang dikenal dengan era globalisasi memiliki ciri: (1) perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan masyarakat; (2) perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan berdampak pada hubungan antar negara di dunia tanpa batas. Perubahan yang sangat mendasar tersebut berdampak pada perubahan besar dan cepat dalam tata kehidupan masyarakat, persaingan sangat ketat antar bangsa baik didalam maupun luar negeri. Perubahan-perubahan yang sangat mungkin terjadi antara lain: (1) Membanjirnya tenaga kerja asing yang lebih berkualitas terutama dalam kemampuan berbahasa Inggris dan keterampilan khusus dari Negara-negara ASEAN; (2) Seluruh pelajar dari lima Negara ASEAN akan dapat belajar di berbagai sekolah dan universitas di Negara-negara ASEAN; (3) Akan terjadi kompetisi silang antar bangsa ASEAN dalam bidang ekonomi, jasa, pendidikan, dan profesi-profesi lain; (4) Sulitnya lapangan kerja bagi tenaga kerja dengan titel sarjana sekalipun; (5) Meleburnya budaya ASEAN membentuk budaya regional; (6) Perkembangan komunikasi dan transportasi akan mempercepat proses perubahan sosial budaya, warga masyarakat akan memilih status ganda sebagai warga dunia dan warga nasional. Adanya berbagai perubahan tersebut menuntut perlunya peningkatan kualitas SDM Indonesia yang siap berkompetisi untuk merebut pendidikan yang bermutu, menjadi tenaga kerja yang dapat merebut profesi-profesi yang strategis, menjadi pelajar yang siap berkompetisi tingkat regional maupun internasional dalam Bab V : Pendekatan dan Metodologi

162



bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni-budaya, dan olah raga, serta dapat berkompetisi dalam arena pertukaran pelajar tingkat regional maupun internasional. Semua tuntutan itu menjadi tantangan berat untuk dapat menyediakan lembaga pendidikan yang mampu mempersiapkan SDM Indonesia sejajar dengan SDM negara-negara lain di dunia. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan, baik pada jalur formal maupun nonformal telah ditempuh pemerintah. Hal ini terbukti lahir program-program peningkatan mutu melalui program Sekolah Berstandar Nasional, Sekolah Unggulan, SD-SMP satu atap, dan masih banyak program-program peningkatan mutu yang lain, termasuk rintisan pengembangan model Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Namun, program-program peningkatan mutu yang telah ditempuh tersebut ternyata masih harus dikejar untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan iptek dan arus kesejagatan. Munculnya Program SBI pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas yaitu Warga Negara yang unggul secara intelektual, moral, kompeten dalam IPTEKS, produktif, dan memiliki komitmen yang tinggi dalam berbagai peran sosial, ekonomi dan kebudayaan, serta mampu bersaing dengan bangsa lain. Terkait dengan tujuan SBI tersebut, dalam pasal 50 ayat (3) UU.No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Lebih lanjut dikemukakan pula dalam PP.No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurangkurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Di samping itu, dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 Bab V dikemukakan pula bahwa pembangunan SBI dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu dikembangkan SBI pada tingkat Kabupaten/Kota melalui kerjasama yang konsisten antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk Bab V : Pendekatan dan Metodologi

163



mengembangkan SD, SMP, SMA dan SMK Internasional sebanyak 112 di seluruh Indonesia.


yang

bertaraf

164



BAB VI AGENDA DAN PRIORITAS PROGRAM PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025

Untuk menyusun agenda pembangunan pendidikan yang dituangkan dalam prioritas program diperlukan kesepahaman tentang substansi, proses dan konteks kelembagaan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurusnya. Secara substantif, pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung akan berkenaan dengan tugas-tugas pengelolaan dalam bidang: (1) pengembangan dan implementasi kurikulum; (2) pengelolaan peserta didik; (3) pengelolaan ketenagaan; (4) pengelolaan tanah, bangunan/gedung/sarana/prasarana dan fasilitas serta sumber belajar; (5) pengelolaan anggaran dan pembiayaan pendidikan; (6) pengelolaan kerjasama kelembagaan pendidikan dengan masyarakat; (7) pengelolaan bidang-bidang khusus lainnya yang sesuai dengan jenis dan karakteristik kelembagaan pendidikan. Pemahaman tentang proses-proses pendidikan di Kabupaten Bandung akan berkenaan dengan serangkaian prosedur manajerial, antara lain: (1) proses pembuatan keputusan yang dituangkan dalam bentuk-bentuk produk kebijakan; (2) proses perencanaan yang disertai dengan dokumen-dokumen rencana dan program; (3) pengorganisasian dan mengkomunikasikan program-program pendidikan; (4) pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pendidikan; (5) pelaporan dan tindak lanjut dari setiap pencapaian program pendidikan. Pemahaman tentang konteks kelembagaan pendidikan di Kabupaten Bandung tidak dipandang hanya terbatas pada kelembagaan persekolahan di jalur pendidikan formal semata. Tetapi, memandang bahwa kelembagaan pendidikan di Kabupaten Bandung ternyata dapat dipandang dari aspek jalur, jenjang dan jenisnya. Jalur pendidikan di Kabupaten Bandung, ternyata terdapat di jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal; Jenjang pendidikan di Kabupaten Bandung ternyata merentang sejang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; Jenis pendidikan di Kabupaten Bandung ternyata ada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, dan Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

160



pendidikan khusus (pendidikan luar biasa). Dengan demikian, jenis kelembagaan satuan pendidikan yang secara eksis nyata di Kabupaten Bandung sangat variasi, antara lain: (1) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan prasekolah terdiri dari: Taman kanak-kanak (TK); (2) Jenis kelembagaan satuan pendidikan umum keagamaan Islam pada jenjang pendidikan prasekolah terdiri dari: Roudhatul Athfal (RA); (3) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan prasekolah terdiri dari: Kelompok Bermain (Kober), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Posyandu terintegrasi dengan PAUD (Pos PAUD); (4) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); (5) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum keagamaan Islam pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs); (6) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal keagamaan Islam pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah Wustho (MDW); (7) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); (8) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar disebut pendidikan kesetaraan, yaitu Paket A setara SD dan Paket B setara SMP; (9) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan menengah terdiri dari: Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); (10) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan menengah dasar terdiri dari: Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); (11) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan menengah yaitu pendidikan kesetaraan Paket C setara SMA; (12) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal keagamaan pada jenjang pendidikan menengah terdiri dari: Madrasah Diniyah Ulya (MDU); (13) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan tinggi terdiri dari: Akademi, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas; Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

161



(14) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal keagamaan pada jenjang pendidikan sering disebut Mualimin; Jenis kelembagaan satuan pendidikan akan lebih variasi lagi apabila dilihat secara faktual diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal, terutama bila melihat eksistensi pendidikan berkelanjutan, seperti halnya Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha/KBU), kursus-kursus, magang, pendidikan kepemudaan (kelompok pemuda sebaya), pemberdayaan wanita/ pengarusutamaan jender, kelompok wanita usaha, kader pembangunan dan sejenisnya, dan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Sanggar Kebiatan Belajar (SKB) dan Pesantrenpesantren yang secara nyata telah lebih dahulu melaksanakan program-program pendidikan nonformal keagamaan, baik secara individu maupun kelompok, yang merentang dari jenjang MDA sampai ke jenjang Mualimin. Di samping itu, kelembagaan lain yang secara eksis telah menggali, melestarikan, memlihara dan mengembangan nilai-nilai sosial budaya melalui pendidikan nonformal ialah lembagalembaga atau kelompok-kelompok kesenian dan kebudayaan, seperti halnya padepokan seni-budaya, lingkung seni budaya daerah, taman/cagar budaya, sejarah dan kepurbakalaan, dan jenis-jenis kelembagaan lainnya yang bergerak dalam penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan masyarakat daerah. Merujuk agenda Pembangunan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional, maka agenda pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung ditetapkan dalam empat periode, yaitu (1) peningkatan kapasitas dan modernisasi (2008-2010); (2) penguatan pelayanan kelembagaan (2011-2015); (3) pengembangan ke arah daya saing regional (2016-2020); dan (4) pengembangan ke arah daya saing internasional (2021-2025). Kemudian, dengan merujuk misi dan tujuan pembangunan pendidikan jangka panjang (RPJP bidang Pendidikan) di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025, maka misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025, dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Agenda Pembangunan Pendidikan Tahun 2008-2025 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

162



Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bandung, sasarannya merentang dari golongan usia dini sampai usia dewasa, melalui peningkatan dan pengembangan pelayanan kelembagaan pendidikan dan kebudayaan yaitu: a. Pendidikan Anak Usia Dini Misinya ialah menumbuhkembangkan potensi dasar keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan sejak usia dini. Tujuannya ialah memperluas kesempatan kepada seluruh anak usia dini (usia 0-6 tahun) untuk memperoleh PAUD, agar anak dapat mengembangkan potensinya sehingga memiliki kesiapan untuk mengikuti Pendidikan Dasar. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruh anak usia dini (0-6 tahun) di pelosok pedesaan dapat mengikuti PAUD, baik pada Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Kanakkanak (TK), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA) Roudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (Kober), Pos PAUD (PAUD terintegrasi dengan POSYANDU); (2) Sebaran kelembagaan PAUD berkembang dengan merata pada setiap pelosok pedesaan; (3) Jumlah dan sebaran kelembagaan PAUD Terpadu berbasis keunggulan bertaraf internasional berkembang sampai ke pelosok pedesaan. b. Pendidikan Dasar Misi yang diemban ialah menumbuh-kembangkan potensi dasar keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan dasar; Tujuannya ialah memperluas kesempatan bagi seluruh anak usia wajib belajar (AUWB) untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Dasar (usia 7-15 tahun) yang berkeadilan agar anak dapat mengembangkan potensinya, sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kehidupan di masyarakat; Seluruh anak usia wajib belajar (7-15 tahun) dapat menamatkan pendidikan dasar baik melalui Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah Wusto

Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

163



(MDW), Pendidikan Kesetaraan Paket A (setara SD) dan Paket B (setara SMP). Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruh anak putus sekolah dan anak jalanan usia wajib belajar dapat menamatkan pendidikan dasar melalui Program Paket A dan B; (2) Seluruh anak luar biasa dapat menamatkan pendidikan pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan SLB Autis; (3) Seluruh anak korban narkoba usia wajib belajar dapat menamatkan pendidikan dasar pada pusatpusat rehabilitasi yang menyelenggarakan pendidikan dasar; (4) Jumlah dan sebaran kelembagaan pendidikan dasar terpadu berbasis keunggulan bertaraf internasional berkembang dengan merata sampai ke tingkat pedesaan. c. Pendidikan Menengah Misi yang dieman ialah menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan menengah; Tujuannya ialah memperluas kesempatan bagi seluruh anak usia wajib belajar (AUWB) untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Menegah (usia 16-18 tahun) yang berkeadilan, sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk memperoleh pekerjaan tingkat menengah dalam lingkungan masyarakat. Target yang harus dicapai pada Tahun 2025 ialah: (1) Seluruh anak usia wajib belajar (16-18 tahun) dapat menamatkan pendidikan menengah, baik pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Madrasah Diniyah Ulya (MDU), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Pendidikan kesetaraan Paket C; (2) Jumlah dan sebaran kelembagaan pendidikan menengah umum dan kejuruan berkembang dengan seimbang sesuai dengan tuntutan masyarakat; (3) Jumlah dan sebaran kelembagaan pendidikan menengah terpadu berbasis keunggulan bertaraf internasional berkembang sampai ke tingkat kecamatan. d. Pendidikan Tinggi Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan; Tujuannya ialah Memperluas kesempatan bagi seluruh Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

164



anak lulusan pendidikan menengah untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Tinggi, sehingga memiliki kemampuan profesional dalam kehidupan masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruh lulusan pendidikan menengah memiliki akses lebih mudah untuk mengikuti pendidikan tinggi, baik pada kelembagaan pendidikan tinggi lokal regional; (2) Masyarakat dapat mengembangkan perguruan tinggi yang memiliki keunggulan keahlian sesuai dengan tuntutan masyarakat. e. Pendidikan Berkelanjutan Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan berkelanjutan; Tujuannya ialah memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Berkelanjutan, sehingga memiliki bekal keterampilan teknis untuk memperoleh pekerjaan dalam lingkungan kehidupan di masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruh masyarakat dapat meningkatkan keterampilan melalui Pendidikan Berkelanjutan; (2) Jumlah Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha/KBU), Magang, dan kursus-kursus/pelatihan dan bimbingan belajar dapat berkembang merata sampai ke tingkat pedesaan. f.

Pendidikan Keaksaraan Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan keaksaraan; Tujuannya ialah memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Keaksaraan Fungsional, sehingga memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Target yang harus dicapai pada Tahun 2025 ialah seluruh masyarakat usia dewasa sudah terbebas dari buta huruf, baik huruf latin maupun huruf arab. Bahkan untuk membebaskan masyarakat dari buta huruf latin, harus dicapai pada ahir Tahun 2010. g. Pendidikan Kepemudaan Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan kepemudaan; Tujuannya ialah memperluas Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

165



kesempatan bagi seluruh masyarakat golongan pemuda untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Kepemudaan, sehingga dapat mengembangkan bakat, minat, kreativitas dan inovasi sebagai kader pembangunan dalam bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Target yang harus dicapai tahun 2025 ialah: (1) Seluruh masyarakat golongan pemuda dapat mengikuti Pendidikan kepemudaan, baik di lingkungan sekolah formal maupun nonformal; (2) Organisasi-organisasi kepemudaan (seperti OSIS, PMR, Kepramukaan, keprajuritan, kelompok-kelompok pemuda sebaya, pertukaran remaja/pemuda, karang taruna/taruna karya, ikatan remaja/pemuda mesjid, dan kader pemuda penggerak/fasilitator pembangunan), dan lainnya yang sejenis) dapat berkembang sampai ke tingkat pedesaan. h. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender; Tujuannya ialah memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat golongan perempuan untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Kewanitaan dan kesetaraan jender. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruh kaum perembuan/wanita memiliki akses yang lebih mudah untuk mengikuti pendidikan kewanitaan, sehingga memiliki tingkat pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki; (2) Jumlah dan jenis layan program pendidikan kewanitaan (Kelompok-kelompok pemberdayaan wanita, kelompok wanita usaha, kelompok wanita kader pembangunan, dan pendidikan kewanitaan lain sejenis) dapat berkembang dengan merata sampai ke tingkat pedesaan. i.

Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Misinya ialah menumbuhkembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan TBM dan Perpustakaan Masyarakat; Tujuannya ialah memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh sumbersumber informasi dan sumber belajar. Target yang harus dicapai tahun 2025 ialah: (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumbersumber informasi dan sumber belajar melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakat; (2) Jumlah Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

166



Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakat dapat berkembang sampai ke tingkat RW di pelosok pedesaan. j.

Pendidikan Keluarga

Misi yang diemban ialah membina keimanan, ketaqwaan dan kemandirian masyarakat melalui pendidikan keluarga; Tujuannya ialah memberikan fasilitasi kepada seluruh masyarakat agar supaya memahami tentang eksistensi pendidikan informal. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruh masyarakat dapat mehamami tentang eksistensi Pendidikan informal (homeschooling); k. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pengem-bangan senibudaya daerah dan nasional; Tujuannya ialah memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan wawasan dan apresiasi tentang seni-budaya daerah dan nasional yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruh masyarakat memiliki wawasan dan apresiasi terhadap seni-budaya daerah dan nasional; (2) Kesenian dan kebudayaan daerah dapat digali dilestarikan dan dikembangkan melalui padepokan seni budaya, musium, taman-taman budaya daerah dan nasional; (3) Jumlah dan jenis kelembagaan seni-budaya dapat berkembang sampai ke pelosok pedesaan. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan berkenaan dengan hasil-hasil pendidikan yang belum memberikan makna yang berarti bagi kehidupan peserta didik/warga belajar, baik dalam aspek kehidupan beragama, bekal dan kecakapan hidup, dan hubungan kemasyarakatan. Namun demikian, dimensidimensi mutu, relevansi dan daya saing pendidikan sangat ditentukan oleh banyak faktor, seperti halnya muatan kurikulum, ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana, ketersediaan dana yang memadai, hubungan kemitraan dengan stakeholders pendidikan, dan lingkungan hidup yang mendukung proses pendidikan. Karena itu, misi dan tujuan serta sasaran yang harus dicapai dalam jangka panjang ialah sebagai berikut: Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

167



a. Pendidikan Anak Usia Dini Misi yang diemban ialah meningkatkan potensi dasar kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan anak usia dini; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat menumbuh-kembangkan potensi seluruh anak usia dini sehingga memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruh program layanan pendidikan pada Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA), Roudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (Kober), Pos PAUD, dapat menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan, sehingga anak usia dini memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar; (2) Program layanan pada kelembagaan PAUD Terpadu berbasis keunggulan memiliki kemampuan untuk bersaing pada tingkat internasional. b. Pendidikan Dasar Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan dasar; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Dasar, agar dapat menanamkan dan menguatkan dasar-dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat menengah, maupun sebagai bekal hidup di masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruh program pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah Wusto (MDW), Pendidikan Kesetaraan Paket A (setara SD) dan Paket B (setara SMP); Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan sekolah bagi anak korban narkoba dan anak berkebutuhan khusus, sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannya memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat menengah, maupun sebagai bekal hidup di masyarakat; (2) Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

168



Seluruh kelembagaan satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan memiliki kemampuan untuk dapat bersaing pada tingkat internasional, sehingga lulusannya dapat melanjutkan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan bertaraf internasional. c. Pendidikan Menengah Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan menengah; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Menengah agar dapat menumbuh-kembangkan dan menguatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat tinggi, maupun sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruh program yang diselenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Madrasah Diniyah Ulya (MDU), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Pendidikan kesetaraan Paket C sangat selevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannya memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat; (2) Seluruh kelembagaan pendidikan menengah berbasis keunggulan memiliki kemampuan untuk bersaing pada tingkat internasional, sehingga lulusannya banyak melanjutkan ke pendidikan tinggi bertaraf internasional, dan banyak bekerja pada lembaga-lembaga perusahaan bertaraf internasional. d. Pendidikan Tinggi Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing tingkat pendidikan masyarakat; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyeleggaraan Pendidikan Tinggi yang berdomisili di Kabupaten Bandung agar dapat memberikan manfaat yang berarti dalam meningkatkan mutu tingkat pendidikan tinggi masyarakat. Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

169



Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah kelembagaan pendidikan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung memberikan sumbangan yang signifikan dalam meningkatkan mutu tingkat pendidikan masyarakat. e. Pendidikan Berkelanjutan Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan berkelanjutan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan agar dapat nguatkan sikap dan keterampilan sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruh program Pendidikan Berkelanjutan pada Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha/KBU), Magang, dan Kursus-kursus/pelatihan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannya dapat bekerja baik pada sektor formal maupun informal; (2) Seluruh program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan memiliki kemampuan untuk bersaing pada tingkat internasional, sehingga lulusannya dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan multinasional. f.

Pendidikan Keaksaraan Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, keterampilan, kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu dan relvansi pendidikan keaksaraan; Tujuannya ialah membebaskan seluruh masyarakat dari buta huruf latin agar dapat membaca dan menulis, sehingga mendapat kesempatan untuk mengikuti perkembangan iptek yang fungsional bagi kehidupannya. Target pada tahun 2025 ialah seluruh program pendidikan keaksaraan fungsional bagi kelompok masyarakat usia dewasa sangat relevan dengan kebutuhan, sehingga lulusannya memiliki pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam meningkatkan penghasilan keluarganya (income generating). g. Pendidikan Kepemudaan Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan kepemudaan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dan Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

170



daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Kepemudaan agar seluruh masyarakat golongan pemuda dapat menumbuhkembangkan bakat dan minat sebagai bekal kehidupan sosial, ekonomi dan politik di masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruh program Pendidikan kepemudaan (OSIS, PMR, Kepramukaan, keprajuritan, kelompok-kelompok pemuda sebaya, pertukaran remaja/pemuda, karang taruna/taruna karya, ikatan remaja/pemuda mesjid, dan kader pemuda penggerak/fasilitator pembangunan), sangat relevan dengan kebutuhan, sehingga lulusannya memiliki kemampuan untuk berkiprah dalam dunia sosial, ekonomi dan politik lokal, regional, nasional maupun internasional. h. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan seluruh Pendidikan Kewanitaan agar dapat memberdayakan potensi, bakat dan minat kaum wanita/perempuan memiliki kesetaraan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruh program Pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender (kelompok-kelompok pemberdayaan wanita, kelompok wanita usaha, kelompok wanita kader pembangunan, dan pendidikan kewanitaan lainnya yang sejenis) sangat relevan dengan kebutuhan, sehingga lulusannya memiliki kesetaraan dengan kaum pria dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik lokal, regional, nasional, maupun internasional. i.

Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan seluruh Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakat agar dapat menumbuh-kembangkan kebiasan membaca dan mengikuti perkembangan iptek dan informasi lainnya dalam kehidupan. Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

171



Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruh Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakat sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaannya betul-betul dapat meningkatkan minat baca, pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat. j.

Pendidikan Keluarga Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas dan kemandirian masyarakat melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan keluarga; Tujuannya ialah Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan informal agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sederajat dengan hasil persekolahan; Dan target pada tahun 2025 ialah seluruh masyarakat dapat memahami tentang eksistensi pendidikan keluarga, sehingga keluarga-keluarga penyelenggara homeschooling dapat menghasilkan lulusan yang setara dengan pendidikan formal. k. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pengem-bangan mutu senibudaya daerah dan nasional; Tujuannya ialah memperdalam wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kesenian dan kebudayaan daerah dan nasional, sehingga dapat menumbuh-kembangkan rasa kebanggaan sebagai anggota masyarakat dan bangsanya. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruh padepokan seni budaya, musium, taman-taman budaya daerah dan nasional dapat berfungsi sebagai lembaga penggali, pelestari dan pengembang kesenian dan kebudayaan, sehingga seluruh nilai-nilai kebudayaan daera dapat diapresiasi dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan diakui dunia internasional sebagai kekayaan kesenian dan kebudayaan milik masyarakat dan Bangsa Indonesia.

3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek ini berkenaan dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, yang didukung oleh perangkat sistem yang memadai. Perangkat sistem administrasi dan manajemen tersebut berkenaan dengan ketersediaan: (1) perundang-undangan sebagai perangkat kendali organisasi dan penyelenggaraan pendidikan; (2) Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

172



prosedur operasional standar (POS) sebagai perangkat operasional penyelenggaraan pendidikan; (3) sumber-sumber material dan non material sebagai perangkat pendukung penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, misi, tujuan dan target yang harus dicapai pada tahun 2025 dalam upaya meningkatkan mutu tata-kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung ialah sebagai berikut: a. Perencanaan dan Program Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem perencanaan pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu sistem perencanaan pendidikan agar pelaksanaan pendidikan memiliki pedoman dan arah yang jelas, baik bagi para pengelola dan pelaksana, maupun bagi masyarakat pengguna pendidikan dan kebudayaan dalam pencapaiannya. Sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah bahwa tata kelola perencanaan dan program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan dengan efektif berdasarkan prinsip, struktur, bidang garapan, pendekatan dan metodologi, prosedur dan media komunikasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, sehingga fungsi dan peran sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat lebih aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel. b. Kinerja Organisasi Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik kinerja kelembagaan pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu kinerja seluruh lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan agar dapat melaksanakan pembangunan pendidikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggungjawab, dan target-target pencapaian hasilnya, baik secara individu maupun kelompok. Target sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelola organisasi pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada standar dan spesifikasi kinerja yang jelas dan kualifikasi tugas pokok dan fungsi setiap Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

173



kelembagaan satuan organisasi dan program pendidikan dan kebudayaan. c. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem pengawasan pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu sistem pengawasan pendidikan agar seluruh pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tidak terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan, sehingga mendapat kepercayaan dan citra yang baik di hadapan masyarakat. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelola pengawasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen, dan prosedur pengawasan administratif dan pengawasan fungsional, pengawasan internal dan pengawasan eksternal, sehingga peran para pengawas, supervisor dan auditor dapat lebih produktif dan bermutu, transparan dan akuntabel. d. Sistem Penilaian Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem penilaian pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu sistem penilaian pendidikan agar seluruh tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat dicapai dengan efektif, efisien dan lebih produktif. Target sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelola evaluasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung didasarkan pada evaluasi input, proses, produk dan dampak program pendidikan dan kebudayaan secara menyeluruh, sehingga peran dan fungsi para penilai dan asesor pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif transparan dan akuntabel; e. Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu laporan dan pertanggung-jawaban, agar setiap penyelenggaraan program Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

174



pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat diketahui dan dipercaya sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga mendapat kepercayaan dan citra yang baik di masyarakat. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelola pelaporan dan pertanggungjawaban pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen, prosedur, media pelaporan dan pertanggungjawaban setiap aktivitas penyelenggaraan program pendidikan dan kebudayaan pada setiap jenjang kelembagaan satuan organisasi dan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga setiap sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan senantiasa dapat diterima tanpa syarat. f.

Sistem Penganggaran Biaya Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem penganggaran pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, agar sesuai dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik satuan program dan peruntukkannya. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelola penganggaran pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada standar komponen dan aktivitas biaya modal dan biaya operasional administrasi dan manajemen pada setiap jenis, jalur dan jenjang kelembagaan satuan organisasi dan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga pembiayaan program-program pendidikan dan kebudayaan dapat lebih efektif dan efisien. g. Kerjasama Kemitraan dengan Masyarakat Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem kerjasama dengan masyarakat pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialah meningkatkan peranserta masyarakat, dunia perusahaan, dan stakeholders pendidikan lainnya sehingga seluruh masyarakat memiliki rasa kebersamaan dalam memikul tanggungjawab sebagai bagian dari subjek pembangunan pendidikan dan kebudayaan.


175



Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelola kerjasama kemitraan dengan masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasional proses kerjasama kelembagaan antar satuan pendidikan dan kebudayaan, kerjasama kelembagaan satuan pendidikan dan kebudayaan dengan dunia usaha, kerjasama kelembagaan satuan pendidikan dan kebudayaan dengan perguruan tinggi, kerjasama kelembagaan satuan pendidikan dan kebudayaan dengan masyarakat lainnya, sehingga terjalin sistem kerjasama kelembagaan pendidikan dan kebudayaan dengan stakeholder yang lebih erat dan harmonis. h. Sistem Informasi Manajemen Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem informasi manajemen pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialah meningkatkan fungsi dan peran TIK dalam penyediaan dan pemrosesan data yang cepat, akurat sehingga setiap perumusan keputusan, kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaan lebih fektif, efisien dan produktif. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelola infromasi pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasional proses pengelolaan data dan informasi dari seluruh bidang garapan pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara komprehensif dan integratif, sehingga fungsi dan peran sistem informasi manajemen (SIM) pendidikan dan kebudayaan dapat lebih cepat, akurat dalam mendukung keputusan-keputusan strategis.

i.

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu tata-kelola SDM kependidikan dan kebudayaan serta kepegawaian daerah agar memiliki pedoman yang terarah, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman. Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

176



Target sasaran tahun 2025 ialah bahwa tatakelola ketenagaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasional proses pengelolaan seluruh bidang garapan kepegawaian pendidikan dan kebudayaan, baik dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional, sehingga fungsi dan peran sistem manajemen pengembangan sumber daya manusia (PSDM) pendidikan dan kebudayaan dapat lebih efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Sistem Administrasi Sarana Perlengkapan Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu tata-kelola sarana, prasarana, perlengkapan, barang, dan aset-aset pendidikan milik negara/daerah agar dapat digali, digunakan dan dimanfaatkan lebih efektif dan efisien untuk kepentingan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelola sarana perlengkapan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasional proses pengelolaan seluruh sarana perlengkapan dan barang-barang milik negara/daerah dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan, sehingga fungsi dan peran sistem manajemen sarana prasarana administrasi dan manajemen pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah dapat lebih efektif dan efisien.

j.

B. Kebijakan dan Program Tahun 2008-2010 Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2010 pada tingkat nasional ialah peningkatan kapasitas dan modernisasi. Namun demikian, di Kabupaten Bandung masih dihadapkan kepada prioritas penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun. Oleh karena itu, mulai Tahun 2008 sampai Tahun 2010, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung, di samping harus menuntaskan target pencapaian Wajar Dikdas, juga harus pula memprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi pendidikan dan kebudayaan, terutama: (1) Peningkatan kapasitas, daya tampung dan modernisasi lembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan; (2) Peningkatan kapasitas dan modernisasi kurikulum, ketenagaan, Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

177



sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan; (3) Peningkatan kapasitas dan modernisasi prosesproses administrasi dan manajemen pembanguan pendidikan dan kebudayaan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan. 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada aspek pemerataan, harus diprioritaskan pada peningkatan dan perluasan kapasitas daya tampung bagi anak usia dini, penuntasan wajar dikdas 9 tahun, dan pendidikan menengah pada setiap jenis kelembagaan satuan program pendidikan dan kebudayaan, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah. a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam pendidikan prasekolah/PAUD, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan PAUD sampai ke tingkat RW di seluruh pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Perluasan daya tampung kelembagaan PAUD nonformal dan berbasis keagamaan (TKA , RA, Kober, dan Pos PAUD); 2) Peningkatan jumlah gedung/ kelas, dan sarana perlengkapan bermain pada TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, dan Pesantren penyelenggara TPA/Kober/Pos PAUD; 3) Peningkatan jumlah alat peraga edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD; 4) Peningkatan jumah guru/pengasuh/pembimbing pada kelembagaan PAUD; 5) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD; b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung dalam rangka percepatan penuntasan wajar dikdas 9 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah dan daya tampung SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, atau MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka sampai ke tingkat pedesaan;


178



2) Perluasan program pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar; 3) Peningkatan jumlah UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah-sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar; 4) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih, serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar; 5) Peningkatan jumlah guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar; 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam penuntasan wajar dasar; 7) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam melayani pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Perintisan dan mengembangkan jumlah sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK/MAK) modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu berbasis keunggulan; 2) Pembangunan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah); 3) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah; 4) Peningkatan jumlah guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah;


179



5) Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar pendidikan menengah; 6) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan layanan pendidikan menengah. d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, diprioritaskan pada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Bandung, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Memfasilitasi aspirasi masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur; 2) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan menengah yang berprestasi untuk medapatkan layanan pendidikan tinggi. e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam program pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung program pendidikan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan; 2) Peningkatan jumlah peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan; 3) Peningkatan jumlah tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada satuan program pendidikan menengah. f.

Pendidikan Keaksaraan Kebijakan dalam pendidikan keaksaraan, diprioritaskan pada percepatan penuntasan program keaksaraan bagi kelompok masyarakat golongan dewasa, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok sasaran program keaksaraan fungsional sampai ke pelosok pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan pada satuan program pendidikan keaksaraan fungsional;


180



3) Peningkatan jumlah tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada program keaksaraan fungsional. g. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan pada pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan perluasan program pendidikan kepemudaan sampai ke tingkat RW pada setiap pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok kepemudaan sampai ke tingkat pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi pada satuan program kepemudaan; 3) Peningkatan jumlah pembina/pelatih/fasilitator pada program kepemudaan. h. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan pada pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender sampai ke tingkat RW pada setiap pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender sampai ke tingkat pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan, sumber belajar/ berlatih, media dan saluran komunikasi antar kelompok kewanitaan; pembina/fasilitator dan TLD pada 3) Peningkatan jumlah satuan program kewanitaan. i.

Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan pada Taman bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan perluasan TBM dan Perpustakaan Masyarakat sampai ke tingkat pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah TBM dan perpustakaan masyarakat sampai ke tingkat pedesaan; 2) Peningkatan jumlah buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat; 3) Peningkatan jumlah pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat;

j.

Pendidikan Informal


181



Kebijakan pada pendidikan informal, diprioritaskan pada penataan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan pendidikan informal. k. Kesenian dan Kebudayaan Kebijakan dalam bidang kesenian dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi program pengembangan seni budaya sampai ke tingkat pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah lembaga pelestasi, pemelihara dan pengembang seni budaya daerah sampai ke tingkat kecamatan dan pedesaan; 2) Peningkatan jumlah gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih dan media pentas seni-budaya daerah dan nasional; 3) Peningkatan jumlah pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, harus diprioritaskan pada penguatan pendalaman, perluasan dan pengembangan seluruh komponen dan bidang garapan kelembagaan satuan program pendidikan, sehingga memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta memiliki relevansi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dala PAUD, diprioritaskan pada modernisasi penerapan kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan kedalaman muatan kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan kebangsaan; 2) Modernisasi mutu alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/ bermain PAUD; 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan PAUD; 4) Meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kapasitas kemampuan ketenagaan PAUD yang sesuai dengan tuntutan kurikulum; 5) Penerapan TIK dalam proses pembelajaran PAUD; Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

182



6) Peningkatan kreativitas dan inovasi anak dan guru/pembimbing pada satuan program PAUD; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan PAUD. b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada modernisasi penerapan kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar, melalui program-program yang berkenaan dengan: 1) Pendalaman muatan kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan; 2) Modernisasi mutu sarana pelaksanaan kurkulum pendidikan dasar; 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan dasar; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar; 5) Penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar; 6) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/ustadz/tutor/TLD/pustakawan/laboran pada satuan program pendidikan dasar; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar. c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah, melalui pengembangan programprogram yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan kapasitas dan relevansi muatan kurikulum sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK/MAK) modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu; Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

183



2) Modernisasi sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah); 3) Moderniasi peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah; 4) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah; 5) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan menengah; 6) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan menengah; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menengah; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah; d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, diprioritaskan pada fasilitasi terhadap kelembagaan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi standar nasional maupun bertaraf internasional, melalui pengembangan program school-sisters, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Fasilitasi dalam memberikan payung hukum dalam mengembangkan pola school-sisters dengan perguruan tinggi sejenis; 2) Bantuan operasional manajemen peningkatan mutu SDM; e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas muatan kurikulum program pendidikan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan, melalui pengembangan program-program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevasi muatan kurikulum program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan;


184



2) Moderniasi peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan; 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan berkelanjutan; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pelatih/tutor/ pamong belajar, TLD, tenaga administrasi pada satuan program pendidikan berkelanjutan; 5) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar warga belajar dan pelatih/tutor/TLD pada satuan program pendidikan berkelanjutan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan berkelanjutan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan berkelanjutan. f.

Pendidikan Keaksaraan Kebijakan dalam pendidikan keaksaraan, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan relevansi program keaksaraan fungsional dengan aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat, melalui pengembangan program-program yang berkaitan dengan: 1) Peningkatan relevansi muatan kurikulum keaksaraan fungsional; 2) Peningkatan mutu sarana sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan keaksaraan fungsional; 3) Fasilitasi dan pendampingan penerapan keterampilan fungsional; 4) Penyediaan biaya operasional mutu penuntasan pendidikan keaksaraan; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan keaksaraan.

g. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas muatan kurikulum program pendidikan kepemudaan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, melalui: 1) Peningkatan relevasi muatan kurikulum program kepemudaan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat; 2) Moderniasi peralatan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan kepemudaan; Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

185



3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan kepemudaan; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan; 5) Peningkatan kreativitas/inovasi pemuda dan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kepemudaan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kepemudaan. h. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada peningkatan evektivitas dan relevansi program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender, melalui pengembangan program-program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevasi muatan kurikulum program pendidikan kewanitaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; 2) Moderniasi peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kewanitaan; 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan kewanitaan; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan; 5) Peningkatan kreativitas/inovasi wanita dan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kewanitaan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kewanitaan. i.

Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan eksistensi dan relevansi TBM dan Perpustakaan Masyarakat dalam kehidupan masyarakat, melalui pengembangan program-proram yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan mutu layanan TBM dan perpustakaan masyarakat bagi masyarakat pedesaan; 2) Modernisasi buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat; 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat;


186



4) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat; 5) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan Masyarakat. j.

Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada intensitas monitoring penyelenggaraan pendidikan informal.

k. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam kesenian dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan wawasan dan apresiasi tentang nilai-nilai seni budaya daerah di lingkungan daerah setempat, melalui pengembangan program-program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan mutu gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih serta media pentas seni-budaya daerah; 2) Peningkatan regulasi media pentas dan pameran senibudaya daerah; 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan; biaya operasional peningkatan mutu 4) Penyediaan manajemen kelembagaan pengembang seni-budaya daerah; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, serta pengembang seni-budaya daerah. 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada dasarnya berkenaan dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, yang didukung oleh perangkat sistem yang memadai. Dalam periode tahun 2008-2010, harus diprioritaskan pada program-program yang bersifat fundamental, yaitu ketersediaanya perangkat sistem yang dijadikan pedoman untuk meningkatkan mutu tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik penyelenggaraan pembangunan pendidikan. a. Perencanaan dan Program Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

187



Kebijakan dalam perencanaan dan penyusunan program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan dan kebudayaan; 2) Pengembangan Master Plan Pendidikan ke sejumlah rencana-rencana strategis pada setiap bidang garapan pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan perencana program pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit program perencana program pendidikan dan kebudayaan. b. Organisasi Pelaksanaan Kebijakan dalam organisasi pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan, diarahkan pada peningkatan kapasitas kinerja dan produktivitas organisasi pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Standar Kinerja pelayanan publik kelembagaan setiap jenis satuan dan program pendidikan dan kebudayaan; 2) Penyusunan Standar Kinerja individu setiap jenis tenaga kependidikan dan kebudayaan; 3) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan pendidikan dan kebudayaan. c. Pengawasan dan Pengendalian Program Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modersinasi sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program-program pendidikan dan kebudayaan; Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

188



2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program-program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pengawas program pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan dan kebudayaan. d. Evaluasi Program Kebijakan dalam evaluasi program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modersinasi sistem penilaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program-program pendidikan dan kebudayaan; 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi dan kemampuan aparatur penilaian program-program pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan. e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modersinasi sistem pelaporan dan pertanggungjawaban, melalui: 1) Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) pelaporan dan pertanggung-jawaban program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang POS pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga penyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggung-jawaban. f.

Anggaran Biaya Program


189



Kebijakan dalam penganggaran biaya program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pendayagunaan anggaran biaya pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program: 1) Penyusunan Pemetaan Alokasi Anggaran Biaya Pendidikan (Budget Mapping Allocation) pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan dan kebudayaan. g. Peranserta Masyarakat Kebijakan dalam peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas peranserta masyarakat, dunia perusahaan, dan stakeholders pendidikan pembangunan pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: Pedoman Operasional Standar (POS) 1) Penyusunan kerjasama kelembagaan dengan stakeholders pendidikan dan kebudayaan; 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati POS kerjasama kelembagaan dengan stakeholders; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan tenaga hubungan masyarakat; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat. h. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan Kebijakan dalam sistem informasi manajemen pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan (SIMPK) yang terintegrasi, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Pedoman Operasional Standar (POS) tentang Disain SIM Pendidikan dan kebudayaan berbasisk TIK; 2) Modernisasi sarana prasarana perlengkapan TIK Pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga bidang SIM dan TIK; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pemrosesan data. Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

190



i.

Manajemen Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan Kebijakan dalam manajemen ketenagaan pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi Manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Pedoman Operasional Standar (POS) Rekrutmen Tenaga Kependidikan dan kebudayaan; 2) Penyusunan Pedoman POS Pendayagunaan, Promosi dan Pola Karier Tenaga Pendidikan dan kebudayaan; 3) Penyusunan POS Kesejahteraan (penggajian, remunerasi, advokasi dan penghargaan) Tenaga Pendidikan dan kebudayaan; 4) Penyusunan POS Pemberhentian dan Pemensiunan Tenaga Kependidikan dan kebudayaan.; 5) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Grand Design Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 6) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola kepegawaian.

j.

Administrasi Sarana Perlengkapan Pendidikan dan Kebudayaan Kebijakan dalam administrasi sarana perlengkapan pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi sarana prasarana pendukung operasional administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan POS pengadaan sarana prasarana administrasi dan manajemen pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah; 2) Penyusunan POS pendayagunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah; 3) Penyusunan POS penghapusan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah; 4) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang POS tentang manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; 5) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga administrasi dan manajemen sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;


191



6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.

C. Kebijakan dan Program Tahun 2011-2015 Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2011-2015 pada tingkat nasional ialah penguatan pelayanan kelembagaan. Oleh karena itu, mulai Tahun 2011 sampai Tahun 2015, pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung, diarahkan pada penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan, di samping harus sudah berani merintis wajib belajar pendidikan menengah (Wajar Dikmen 12 tahun). Penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan, diharapkan akan menjadi modal dalam menyiapkan pendidikan yang bermakna bagi masyarakat, sehingga memiliki keunggulan kompetitif pada tingkat lokal dan regional, terutama dalam: (1) Penguatan pelayanan lembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan; (2) Penguatan pelayanan kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan; (3) Penguatan pelayanan administrasi dan manajemen pembanguan pendidikan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan. 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada aspek pemerataan, harus diprioritaskan pada penguatan pelayanan bagi anak usia dini, perintisan wajar dikmen 12 tahun, dan pendidikan menengah pada setiap jenis kelembagaan satuan program pendidikan, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah. a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan kelembagaan PAUD pada tingkat RW, melalui program: 1) Pemerataan pelayanan kelembagaan PAUD nonformal dan berbasis keagamaan (TKA , RA, Kober, dan Pos PAUD) berbasis keunggulan dalam budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan; 2) Pemerataan gedung/kelas dan meubeler TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, Pesantren penyelenggara TPA/Kober/ Pos PAUD berbasis keunggulan; Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

192



3) Pemenerataan peralatan edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD berbasis keunggulan; 4) Pemerataan guru/pengasuh /pembimbing pada kelembagaan PAUD berbasis keunggulan; 5) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD. b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan kelembagaan pendidikan dasar dalam rangka merintis wajib belajar 12 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan pelayanan SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka menjadi lembaga pendidikan dasar terpadu berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi dasar; 2) Pemerataan pelayanan pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu; 3) Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan; 4) Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan; 5) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; 7) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

193



1) Pemerataan pelayanan SMK/MAK, dan atau satuan SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu yang berbasis keunggulan; 2) Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan dalam seni-budaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi menengah; 3) Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan; 4) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan; 5) Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa/kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; 6) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan menengah berbasis keunggulan. d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan pelayanan kelembagaan pendidikan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Memfasilitasi masyarakat dalam pendirian kelembagaan satuan pendidikan tinggi ke arah pengembangan pendidikan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur; 2) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan menengah yang berprestasi untuk medapatkan layanan pendidikan tinggi. e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan program pendidikan berkelanjutan, bagi masyarakat, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan kelompok-kelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

194



dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar/menengah; 2) Pemerataan peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; 3) Pemerataan tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan. f.

Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan program pendidikan kepemudaan yang komprehensif, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok kepemudaan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar, serta nilai-nilai kebangsaan; 2) Pemerataan sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi pada satuan program kepemudaan berbasis keunggulan; 3) Pemerataan pembina/pelatih/fasilitator pada program kepemudaanl berbasis keunggulan.

g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender sampai ke tingkat RW pada setiap pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender secara terpadu pada satuan pendidikan formal maupun nonformal berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta nilai-nilai kebangsaan; 2) Pemerataan sarana peralatan, sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi antar kelompok kewanitaan berbasis keunggulan; 3) Pemerataan pembina/fasilitator dan TLD pada satuan program kewanitaan berbasis keunggulan. h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat 1) Kebijakan dalam Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan TBM dan Perpustakaan Masyarakat pada tingkat Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

195



pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 2) Pemerataan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 3) Pemerataan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 4) Pemerataan pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan. i.

Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal diprioritaskan pada fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan pendidikan informal.

j.

Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan program pengembangan kesenian dan kebudayaan sampai ke tingkat pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan kesenian dan kebudayaan daerah berbasis keunggulan; 2) Peningkatan jumlah gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih dan media pentas seni-budaya daerah berbasis keunggulan; 3) Peningkatan jumlah pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang seni-budaya dan kebudayaan berbasis keunggulan. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, harus diprioritaskan pada penguatan pelayanan dalam proses pembelajaran dan pelatihan pada setiap kelembagaan satuan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga memiliki lebih banyak keunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada penguatan relevansi kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan relevansi kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan;


196



2) Penguatan intensitas pendayagunaan alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/bermain PAUD berbasis keunggulan; 3) Peningkatan intensitas pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan PAUD; 4) Penguatan kompetensi ketenagaan PAUD berbasis keunggulan; 5) Penguatan mutu proses pembelajaran PAUD berbasis TIK; 6) Penguatan kreativitas dan inovasi peserta didik dan guru/pembimbing pada satuan PAUD berbasis keunggulan; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD berbasis keunggulan; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan PAUD. b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada penguatan relevansi kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar, melalui program: 1) Penguatan relevansi muatan kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan sarana pendidikan dasar berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan dasar; 4) Penguatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; 5) Penguatan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan; 6) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/ustadz/tuto/TLD/laboran/pustakawan pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar. c. Pendidikan Menengah


197



Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan dan pendalaman muatan kurikulum SMK/MAK, dan atau satuan SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu unggulan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolahsekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan; 3) Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran berbasis keunggulan; pemeliharaan 4) Peningkatan kemampuan dan intensitas sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah; 5) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada pendidikan menengah berbasis keunggulan; 6) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menengah berbasis keunggulan; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah. d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih diprioritaskan pada fasilitasi untuk meningkatkan program school-sisters dengan beberapa perguruan tinggi standar nasional maupun bertaraf internasional, melalui: 1) Bantuan operasional manajemen pengembangan pendidikan; 2) Penyediaan beasiswa peningkatan mutu SDM. e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada penguatan relevansi muatan kurikulum program pendidikan Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

198



berkelanjutan berbasis keunggulan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan relevansi muatan kurikulum program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan berkenajutan; 4) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pelatih/tutor/ pamong belajar, TLD, dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; dan daya nalar warga 5) Penguatan kreativitas, inovasi belajar dan tuto/pelatih/TLD pada satuan program pendidikan berkelanjutan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan berkenaljutan berbasis keunggulan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan berkelanjutan. f.

Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan dan kepemudaan, diprioritaskan pada penguatan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kepemudaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan relevansi muatan kurikulum program kepemudaan berbasis keunggulan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan kepemudaan unggulan; 4) Penguatan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan; 5) Penguatan kreativitas/inovasi pemuda dan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan;


199



7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kepemudaan. g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada penguatan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan relevansi muatan kurikulum program kewanitaan dan kesetaraan jender berbasis keunggulan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemelihara-an sarana perlengkapan pendidikan kewanitaan; 4) Penguatan kompetensi fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan; 5) Penguatan kreativitas/inovasi wanita dan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kewanitaan. h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam aspek ini, diprioritaskan pada penguatan pelayanan TBM dan Perpustakaan Masyarakat bagi aktivitas kehidupan masyarakat pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan intensitas pemeliharaan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan; 3) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 4) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan Masyarakat. i.

Pendidikan Informal


200



Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada pengembangan sistem evaluasi efektivitas penyelenggaraan pendidikan informal. j.

Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada penguatan wawasan dan apresiasi tentang nilai-nilai seni budaya unggulan daerahnya, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan aktivitas pemberdayaan kesenian dan kebudayaan daerah berbasis keunggulan; 2) Penguatan mutu gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih serta media pentas seni-budaya daerah berbasis keunggulan; 3) Penguatan regulasi media pentas seni-budaya unggulan daerah; 4) Penguatan kompetensi dan kemampuan pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan berbasis keunggulan; biaya operasional peningkatan mutu 5) Penyediaan manajemen kelembagaan pengembang seni-budaya daerah berbasis keunggulan; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, serta pengembang seni-budaya daerah.

3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek ini masih berkenaan dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, yang diharapkan telah memiliki perangkat sistem yang memadai. Dalam periode tahun 2011-2015, harus sudah diprioritaskan pada program-program yang bersifat pengembangan dan peningkatan mutu tata-kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. a. Perencanaan dan Program Kebijakan dalam perencanaan dan program, diprioritaskan pada penguatan pelayanan sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang lebih aspiratif dan partisipatif, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:


201



1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan rencana-rencana strategis pada setiap bidang garapan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dan kebudayaan; 3) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan perencana pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan dan kebudayaan. b. Organisasi Pelaksanaan Program Kebijakan dalam organisasi pelaksanaan program, diprioritaskan pada peningkatan kinerja dan produktivitas pelayanan organisasi pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan program pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan pendidikan dan kebudayaan. c. Pengawasan dan Pengendalian Program Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pengawas program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan dan kebudayaan. d. Evaluasi Program Kebijakan dalam evaluasi program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas sistem penilaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

202



1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur penilaian program-program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan. e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program, diprioritaskan pada peningkatan pelayanan sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang POS pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kualifikasi, kompetensi tenaga penyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggung-jawaban. f.

Penganggaran Biaya Program Kebijakan dalam penganggaran biaya program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pendayaguna-an anggaran biaya pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan dan kebudayaan.

g. Partisipasi Masyarakat Kebijakan dalam partisipasi masyarakat dalam pendidikan, diprioritaskan pada peningkatan peranserta masyarakat, dunia usaha, dan stakeholders pendidikan pembangunan pendidikan


203



dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang POS kerjasama kelembagaan dengan stakeholders; 2) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan tenaga hubungan masyarakat; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat. h. Sistem Informasi Manajemen Kebijakan dalam pengembangan sistem informasi manajemen, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan fungsi dan peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan berbasisk TIK; 2) Penguatan intensitas pemeliharaan sarana TIK Pendidikan dan kebudayaan; 3) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga bidang SIM dan TIK; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit SIM dan pemrosesan data. i.

Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan dalam manajemen SDM, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Grand Design Manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga bidang Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola kepegawaian.

j.

Administrasi Sarana Perlengkapan Kebijakan dalam administrasi sarana perlengkapan, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung operasional administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:


204



1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang POS manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga administrasi dan manajemen sarana pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.

D. Kebijakan dan Program Tahun 2016-2020 Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2016-2020 pada tingkat nasional ialah pencapaian hasil-hasil pendidikan yang mampu bersaing pada tingkat regional. Oleh karena itu, mulai Tahun 2016 sampai Tahun 2020, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung, harus diarahkan pada keunggulan-keunggulan kompetitif pada tingkat regional, di samping harus konsisten dalam meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan menengah (Wajar Dikmen). Pencapaian target pendidikan dan kebudayaan yang memiliki daya saing regional ini diharapkan akan menjadi modal dalam menyiapkan pendidikan dan kebudayaan yang bermakna bagi masyarakat, sehingga memiliki keunggulan kompetitif, baik secara regional maupun internasional, terutama dalam: (1) Daya saing lembaga-lembaga satuan program pendidikan pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan; (2) Daya saing pelayanan kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan; (3) Daya saing pelayanan administrasi dan manajemen pembanguan pendidikan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan. 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada aspek pemerataan, harus tetap diprioritaskan pada peningkatan pelayanan bagi anak usia dini, percepatan wajar dikmen 12 tahun, dan pendidikan menengah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah. a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada pemeratan dan perluasan kelembagaan PAUD di tingkat RW yang mampu Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

205



bersaing pada tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan pelayanan TK/TKA, TPA, RA, Kober dan Pos PAUD berbasis keunggulan dalam budipekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan gedung/kelas dan meubeler TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, Pesantren penyeleng-gara TPA/Kober/Pos PAUD berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan dan perluasan peralatan edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD standar nasional; 4) Pemerataan guru/pengasuh /pembimbing pada kelembagaan PAUD standar nasional; 5) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD unggul standar nasional. b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan pendidikan dasar yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan pelayanan SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan dan rehabilitasi anak korban narkoba, atau MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka serta lembaga pendidikan dasar terpadu dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi dasar standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan pelayanan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu standar nasional; 3) Perluasan UGB/RKB dan perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 4) Perluasan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 5) Pemerataan guru/pelatih/ ustadz/tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional;


206



6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam pelaksanaan wajar dikmen; 7) Pemerataan fasilitas dan beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan satuan pendidikan menengah yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan SMK/MAK, dan atau SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu yang berbasis keunggulan standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolahsekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan dalam seni-budaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi menengah standar nasional; 3) Perluasan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan; 4) Pemerataan guru/pelatih/ ustadz/tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional; 5) Peningkatan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam pelaksanaan wajar dikmen; 6) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional. d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan tinggi yang mampu bersaing bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

207



1) Memfasilitasi kelembagaan satuan pendidikan tinggi ke arah pengembangan pendidikan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur standar nasional; 2) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan menengah yang berprestasi untuk medapatkan pendidikan tinggi standar nasional. e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing satuan program pendidikan berkelanjutan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan kelompok-kelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar/menengah standar nasional; 2) Perluasan peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional. f.

Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok kepemudaan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar, serta nilai-nilai kebangsaan standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi pada program kepemudaan berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan pembina/pelatih/fasilitator pada program kepemudaan berbasis keunggulan standar nasional.


208



g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender secara terpadu pada satuan pendidikan formal maupun nonformal berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta nilai-nilai kebangsaan standar nasional; 2) Pemerataan sarana peralatan, sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi antar kelompok kewanitaan berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan pembina/fasilitator dan TLD pada satuan program kewanitaan berbasis keunggulan standar nasional. h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam pengembangan Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang mampu bersaing pada tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: pelayanan TBM dan 1) Pemerataan dan perluasan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat unggul standar nasional. i.

Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal, masih diprioritaskan pada fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan pendidikan informal, agar memiliki kesetaraan dengan pendidikan formal.

j.

Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing kesenian dan kebudayaan yang mampu bersaing ke


209



tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan kesenian dan kebudayaan berbasis keunggulan standar nasional; 2) Pemerataan jumlah gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih dan media pentas seni-budaya daerah unggulan standar nasional; 3) Pemerataan pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan unggulan standar nasional. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, masih tetap diprioritaskan pada penguatan dan peningkatan pelayanan dalam proses pembelajaran pada setiap kelembagaan satuan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga memiliki lebih banyak keunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pada tingkat regional. a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada pengembangan daya saing regional kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan relevansi kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan; 2) Pengembangan mutu alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/ bermain PAUD unggul standar nasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan PAUD standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi, kompetensi dan kapasitas kemampuan ketenagaan PAUD berbasis keunggulan standar nasional; 5) Pengembangan mutu proses pembelajaran PAUD berbasis TIK standar nasional; 6) Pengembangan kreativitas dan inovasi anak dan guru/pembimbing pada satuan PAUD berbasis keunggulan standar nasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD berbasis keunggulan standar nasional; Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

210



8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada PAUD. b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pengembangan daya saing regional kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan relevansi kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan standar nasional; 2) Pengembangan mutu sarana pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan dasar standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 5) Pengembangan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 6) Pengembangan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/tutor/ustadz/TLD/laboran/pustakawan pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; biaya operasional peningkatan mutu 7) Peningkatan manajemen kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar. c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada pengembangan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan dan perluasan muatan kurikulum SMK/MAK, dan atau SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu unggulan standar nasional; 2) Pengembangan dan perluasan pendayagunaan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolahsekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

211


3)

4) 5)

6)

7)

8)


Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) unggulan standar nasional; Pengembangan dan perluasan pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan; Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah standar nasional; Pengembangan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional; Pengembangan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional; Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah.

d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih diprioritaskan pada peningkatan intensitas fasilitasi dan pendampingan terhadap kelembagaan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung untuk meningkatkan program school-sisters dengan beberapa perguruan tinggi standar nasional maupun bertaraf internasional, sehingga memiliki kemandirian manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, melalui: 1) Pengembangan program studi yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan berdaya saing regional; 2) Bantuan operasional peningkatan mutu SDM. e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam program pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada pengembangan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan berkelanjutan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan standar nasional; Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

212



2) Pengembangan dan perluasan pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan berkelanjutan standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pelatih/tutor/pamong belajar, TLD dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan berkelanjutan unggulan standar nasional; 5) Pengembangan kreativitas, inovasi dan daya nalar warga belajar tutor/pelatih/TLD pada satuan program pendidikan berkelanjutan standar nasional; biaya operasional peningkatan mutu 6) Peningkatan manajemen kelembagaan pendidikan berkelanjutan unggulan standar nasional; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan berkelanjutan. f.

Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan dan kepemudaan, diprioritaskan pada pengembangan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kepemudaan nggulan standar nasional; 2) Pengembangan dan perluasan pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kepemudaan unggulan standar nasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan kepemudaan unggulan standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi dan kompetensi fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan unggulan standar nasional; 5) Pengembangan kreativitas/inovasi pemuda dan fasilitator program pendidikan kepemudaan standar nasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kepemudaan unggulan standar nasional;


213



7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kepemudaan. g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada pengembangan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender unggulan standar nasional; 2) Pengembangan pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kewanitaan unggulan standar nasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan perlengkapan pendidikan kewanitaan unggulan standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi, dan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan unggulan standar nasional; 5) Pengembangan kreativitas/inovasi wanita dan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan standar nasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen pendidikan kewanitaan unggulan standar nasional; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kewanitaan. h. Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal, masih tetap diprioritaskan pada pengembangan sistem evaluasi penyelenggaraan pendidikan informal, sehingga setiap penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan keluarga-keluarga memiliki kemampuan dalam meningkatkan mutu hasil pendidikannya. i.

Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam pengembangan Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada pengembangan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang memiliki keunggulan ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat unggul standar nasional;


214



2) Pengembangan intensitas pemeliharaan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat unggulan standar nasional; 3) Pengembangan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan standar nasional; 4) Pengembangan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat standar nasional; biaya operasional peningkatan mutu 5) Peningkatan manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan standar nasional; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan Masyarakat. j.

Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada pengembangan apresiasi tentang nilai-nilai seni budaya unggulan daerah ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: gedung dan sarana peralatan 1) Pengembangan mutu belajar/berlatih serta media pentas seni-budaya daerah unggulan standar nasional; 2) Pengembangan regulasi media pentas seni-budaya unggulan standar nasional; 3) Pengembangan kompetensi dan kemampuan pembina/pelatih/ fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan unggulan standar nasional; 4) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pengembang seni-budaya daerah unggulan standar nasional; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, serta pengembang seni-budaya daerah.

3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek ini masih berkenaan dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, yang diharapkan bahwa perangkat sistem tatakelola telah kokoh. Dalam periode tahun 2016-2020, harus sudah diprioritaskan pada program-program yang bersifat evaluasi dan pengembangan dalam mendukung pencapaian pendidikan yang memiliki daya saing regional. Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

215



a. Perencanaan dan Program Kebijakan dalam perencanaan dan program, diprioritaskan pada pengembangan sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang lebih aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: Peraturan Daerah 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan tentang Rencana Induk Pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi implementasi Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan Pendidikan dan kebudayaan; 3) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan perencana pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan dan kebudayaan. b. Organisasi Pelaksanaan Program Kebijakan dalam pelaksanaan program, diprioritaskan pada pengembangan dan pencapaian standar kinerja pendidikan dan kebudayaan yang lebih produktif dan bermutu, melalui pengembangan program: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan satuan program pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan dan kebudayaan. c. Pengawasan dan Pengendalian Program Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program, diprioritaskan pada pengembangan sistem pengawasan pendidikan dan kebudayaan yang lebih produktif dan bermutu, transparan dan akuntabel, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kompetensi dan kemampuan pengawas program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan dan kebudayaan. d. Evaluasi Program Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

216



Kebijakan dalam evaluasi program, diprioritaskan pada pengembangan sistem penilaian pendidikan yang lebih terukur dengan efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan aparatur penilaian program-program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan. e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program, diprioritaskan pada pengembangan sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan program pendidikan yang lebih cepat, akurat dan diterima tanpa syarat, melalui pengembangan program: Peraturan Daerah 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan tentang POS pelaporan dan pertanggung-jawaban program pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kompetensi tenaga penyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggung-jawaban. f.

Penganggaran Biaya Program Kebijakan dalam penganggaran biaya program, diprioritaskan pada pengembangan sistem pengganggaran pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif dan efisien, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan dan kebudayaan.

g. Partisipasi Masyarakat Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

217



Kebijakan dalam partisipasi masyarakat, diprioritaskan pada pengembangan sistem kerjasama kelembagaan pendidikan dengan stakeholder yang lebih erat dan harmonis, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang POS kerjasama kelembagaan dengan stakeholders; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga hubungan masyarakat; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat. h. Sistem Informasi Manajemen Kebijakan dalam sistem informasi manajemen, diprioritaskan pada pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) pendidikan dan kebudayaan yang lebih cepat, akurat dalam mendukung keputusan-keputusan strategis, melalui pengembangan program: 1) Evaluasi dan strategi pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan berbasisk TIK; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan sarana TIK Pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK; 3) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga bidang SIM dan TIK; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit SIM dan pemrosesan data. i. Manajemen SDM Kebijakan dalam manajemen SDM, diprioritaskan pada pengembangan sistem manajemen pengembangan sumber daya manusia (PSDM) pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Grand Design Manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga bidang Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola kepegawaian. j.

Administrasi Sarana Perlengkapan Kebijakan dalam admnistrasi sarana perlengkapan, diprioritaskan pada pengembangan sistem manajemen sarana prasarana administrasi dan manajemen pendidikan dan


218



kebudayaan milik negara dan daerah yang lebih efektif dan efisien, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang POS manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga administrasi dan manajemen sarana pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.

E. Kebijakan dan Program Tahun 2021-2025 Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2021-2025 pada tingkat nasional ialah pencapaian hasil-hasil pendidikan yang memiliki daya saing internasional. Oleh karena itu, mulai Tahun 2021 sampai Tahun 2025, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung, harus diarahkan pada keunggulankeunggulan kompetitif pada tingkat internasional, di samping harus mampu menuntaskan Wajar 12 tahun. Pencapaian target daya saing internasional ini akan menjadi modal dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara pada tingkat internasional. 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada aspek pemerataan, harus tetap diprioritaskan pada peningkatan pelayanan bagi anak usia dini, penuntasan wajar dikmen 12 tahun, dan pendidikan menengah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah. a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan PAUD di tingkat RW yang mampu bersaing pada tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan TK/TKA, TPA, RA, Kober dan Pos PAUD berbasis keunggulan dalam budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan gedung/kelas dan meubeler TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, Pesantren penyeleng-gara


219



TPA/Kober/Pos PAUD berbasis keunggulan standar internasional; 3) Pemerataan dan perluasan peraalatan edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD bertaraf internasional; 4) Pemerataan guru/pengasuh /pembimbing pada kelembagaan PAUD bertaraf internasional; 5) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD unggul bertaraf internasional. b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan pendidikan dasar yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan dan rehabilitasi anak korban narkoba, atau MIMTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka serta pendidikan dasar terpadu dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi dasar bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan pelayanan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu bertaraf internasional; 3) Perluasan UGB/RKB dan perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 4) Perluasan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 5) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; 7) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional. c. Pendidikan Menengah Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

220



Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan pendidikan menengah yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan SMK/MAK, dan atau SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu yang berbasis keunggulan bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolahsekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan dalam seni-budaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi menengah bertaraf internasional; peralatan laboratorium, workshop, 3) Peningkatan perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional; 4) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional; 5) Peningkatan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam pelaksanaan wajar dikmen; 6) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak mampu untuk medapatkan pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional. d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan tinggi yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Memfasilitasi kelembagaan satuan pendidikan tinggi ke arah pengembangan pendidikan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur standar internasional; 2) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan menengah yang berprestasi untuk medapatkan pendidikan tinggi bertaraf internasional. e. Pendidikan Berkelanjutan Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

221



Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing satuan program pendidikan berkelanjutan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan kelompok-kelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus keterampilan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, teknologi bertaraf internasional; 2) Perluasan peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Pemerataan tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional. f.

Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam kepemudaan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok kepemudaan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar, serta nilai-nilai kebangsaan bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi pada satuan program kepemudaan berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Pemerataan pembina/pelatih/fasilitator pada program kepemudaan berbasis keunggulan bertaraf internasional.

g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender secara terpadu pada satuan pendidikan formal maupun nonformal Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

222



berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta nilai-nilai kebangsaan bertaraf internasional; 2) Pemerataan sarana peralatan, sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar kelompok kewanitaan berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Pemerataan pembina/fasilitator dan TLD pada satuan program kewanitaan berbasis keunggulan bertaraf internasional. h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam pengembangan TBM dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang mampu bersaing pada tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Pemerataan pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat unggul bertaraf internasional. i.

Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan pendidikan informal.

j.

Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada Pemerataan dan perluasan daya saing kesenian dan kebudayaan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan kesenian dan kebudayaan bertaraf internasional; 2) Peningkatan jumlah gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih dan media pentas seni-budaya unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan bertaraf internasional. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan


223



Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, masih tetap diprioritaskan pada penguatan dan peningkatan pelayanan dalam proses pembelajaran pada setiap kelembagaan satuan program pendidikan, sehingga memiliki lebih banyak keunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun pada tingkat internasional. a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada peningkatan daya saing internasional kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevansi kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan; 2) Peningkatan mutu alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/ bermain PAUD unggul bertaraf internasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana PAUD bertaraf internasional; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kapasitas kemampuan ketenagaan PAUD berbasis keunggulan bertaraf inter nasional; 5) Peningkatan mutu proses pembelajaran PAUD berbasis TIK bertaraf internasional; 6) Peningkatan kreativitas dan anak dan guru/pembibing pada satuan PAUD berbasis keunggulan bertaraf internasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD berbasis keunggulan bertaraf nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan PAUD. b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada peningkatan daya saing internasional kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan bertaraf internasional; Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

224



2) Peningkatan mutu sarana pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar bertaraf internasional; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 5) Peningkatan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 6) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/tutor/ustadz/laboran/pustakawan pada satuan program pendiidkan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; biaya operasional peningkatan mutu 7) Peningkatan manajemen kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar. c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevansi muatan kurikulum SMK/MAK, dan atau SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu unggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan intensitas pendayagunaan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolahsekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah bertaraf internasional; Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

225



5) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan standar internasional; 6) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendiidkan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menenga berbasis keunggulan bertaraf nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah. d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih tetap diprioritaskan pada peningkatan intensitas fasilitasi dan pendampingan terhadap kelembagaan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung untuk meningkatkan program school-sisters dengan beberapa perguruan tinggi standar nasional maupun bertaraf internasional, sehingga memiliki kemandirian manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat, melalui: 1) Pembinaan program studi yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan berdaya saing internasional; 2) Bantuan operasional peningkatan mutu SDM. e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada peningkatan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan berkelanjutan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan bertaraf internasional;


226



3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan berkelanjutan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pelatih/tutor/ pamong belajar, TLD dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan berkelanjutan unggulan standar internasional; 5) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar warga belajar dan tutor/ TLD/pelatih pada satuan program pendiidkan berkelanjutan bertaraf internasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan berkelanjutan unggulan bertaraf nasional; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan berkelanjutan. f.

Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada peningkatan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kepemudaan unggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pembelajaran pendidikan kepemudaan unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan kepemudaan unggulan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan unggulan standar internasional; 5) Peningkatan kreativitas/inovasi pemuda dan fasilitator program pendiidkan kepemudaan bertaraf internasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kepemudaan unggulan bertaraf nasional; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kepemudaan.

g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam kewanitaan, diprioritaskan pada peningkatan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

227



program pendidikan kewanitaan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: Peningkatan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kewanitaan unggulan bertaraf internasional; 1) Peningkatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kewanitaan eunggulan bertaraf internasional; pemeliharaan perlengkapan 2) Peningkatan kemandirian pendidikan kewanitaan unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan unggulan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kreativitas/inovasi wanita dan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan bertaraf internasional; 5) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen pendidikan kewanitaan unggulan bertaraf nasional; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kewanitaan. h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam pengembangan TBM dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang memiliki keunggulan ke tingkat internasional, melalui: 1) Peningkatan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat unggul bertaraf internasional; 2) Peningkatan intensitas pemeliharaan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat bertaraf internasional; 5) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan bertaraf nasional; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan Masyarakat; i.

Pendidikan Informal


228



Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada pengembangan sistem evaluasi penyelenggaraan pendidikan informal yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel. j.

Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada peningkatan apresiasi tentang nilai-nilai seni budaya unggulan daerah ke tingkat internasional, melalui: 1) Peningkatan mutu aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan kesenian dan kebudayaan berbasis keunggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan mutu gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih serta media pentas seni-budaya daerah unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan regulasi pentas seni-budaya unggul bertaraf internasional; 4) Peningkatan kualifikasi dan kemampuan pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan unggulan bertaraf internasional; biaya operasional peningkatan mutu 5) Peningkatan manajemen lembaga pengembang seni-budaya daerah unggulan bertaraf nasional; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, serta pengembang seni-budaya daerah. 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Aspek ini masih tetap berkenaan dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, yang diharapkan telah memiliki perangkat sistem yang sangat stabil dan solid. Dalam periode tahun 2021-2025, harus sudah diprioritaskan pada programprogram yang bersifat akselerasi dan peningkatan mutu tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam mendukung pencapaian pendidikan yang memiliki daya saing internasional. a. Perencanaan dan Program Kebijakan dalam perencanaan program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang lebih aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:


229



1) Peningkatan peran dan fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan fungsi dan peran rencana-rencana strategis pada setiap organisasi satuan pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kemampuan aparatur perencana program pendidikan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan dan kebudayaan. b. Organisasi Pelaksanaan Program Kebijakan dalam organisasi pelaksanaan program, diprioritaskan pada peningkatan peran standar kinerja pendidikan dan kebudayaan yang lebih produktif dan bermutu, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan program pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan dan kebudayaan. c. Pengawasan dan Pengendalian Program Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem pengawasan pendidikan dan kebudayaan yang lebih produktif, transparan dan akuntabel, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan kemampuan aparatur pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan dan kebudayaan. d. Evaluasi Program Kebijakan dalam evaluasi program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem penilaian pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif transparan dan akuntabel, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian programprogram pembangunan pendidikan dan kebudayaan;


230



2) Peningkatan kemampuan aparatur penilaian programprogram pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan. e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan yang diterima tanpa syarat, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang POS pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggungjawaban. f.

Penganggaran Biaya Program Kebijakan dalam penganggaran biaya program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem pengganggaran pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif dan efisien, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan dan kebudayaan.

g. Partisipasi Masyarakat Kebijakan dalam partisipasi masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem kerjasama kelembagaan pendidikan dan kebudayaan dengan stakeholder yang lebih erat dan harmonis, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang POS kerjasama kelembagaan dengan stakeholders 2) Peningkatan kemampuan tenaga hubungan masyarakat. 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat. Bab VI : Agenda dan Prioritas Program

231



h. Sistem Informasi Manajemen Kebijakan dalam sistem informasi manajemen, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem informasi manajemen (SIM) pendidikan yang lebih cepat, akurat dalam mendukung keputusan-keputusan strategis, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan berbasisk TIK; 2) Peningkatan fungsi perlengkapan modern TIK Pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK; 3) Peningkatan kemampuan tenaga bidang SIM dan TIK; 4) Peningkatan kesejahteraan pada unit SIM dan pemrosesan data. i.

Manajemen SDM Kebijakan dalam manajemen SDM, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem manajemen pengembangan sumber daya manusia (PSDM) pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Grand Design Manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan. 2) Peningkatan kemampuan tenaga bidang Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola kepegawaian.

j.

Administrasi Sarana Perlengkapan Kebijakan dalam administrasi sarana perlengkapan, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem manajemen sarana prasarana administrasi dan manajemen pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah yang lebih efektif dan efisien, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang POS manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; 2) Peningkatan kemampuan tenaga administrasi dan manajemen sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.


232



Pengembangan strategi dan program tahunan secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan 6.2 di halaman berikut. Komponen-komponen kebijakan dan program sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagi masyarakat Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.


233



BAB VII CATATAN PENUTUP (Rekomendasi)

“Kefakiran terbesar adalah kebodohan, dan karenanya tantangan

terbesar

Kabupaten

dalam

Bandung

masyarakat

pembangunan

ialah,

Kabupaten

bagaimana Bandung

pendidikan pemerintah

dapat

di dan

mencegah

masyarakatnya tidak menjadi kufur”. Itulah sederet kalimat yang harus disadari sepenuhnya oleh segenap elemen pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Bandung, bahwa sesungguhnya kekayaan yang paling berharga bagi manusia adalah budi-akal, karenanya, setiap kebijakan yang menyangkut pembaharuan pendidikan di Kabupaten Bandung harus

dapat

mencegah

masyarakatnya,

yaitu

terjadinya

musibah

keputusasaan.

besar

Kebijakan

bagi

tentang

pembaharuan yang dirancang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

sebetulnya

tidak

akan

menjadi

persoalan

bagi

masyarakat, sepanjang kebijakan tersebut memberikan solusi dan manfaat nyata bagi perbaikan dan peningkatan kualitas SDM Kabupaten

Bandung.

pembangunan

Oleh

manusia

karena

di

itu

tidak

Kabupaten

ada

pilihan,

Bandung

harus

dititikberatkan pada aspek-aspek yang menjadi sumber kekuatan masyarakat

dan

bangsa,

yaitu

SDM

yang

memiliki

ilmu

pengetahuan dan teknologi, beriman dan beramal shaleh, dan dilandasi pedoman hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan TME, serta

diwujudkan

dalam

perilaku

kehidupan

berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bab VII : Catatan Penutup

273


Bagian

Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 penghujung

naskah

ini,

Tim

Perumus

ingin

menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa yang harus kita upayakan, pada hakekatnya harus merujuk pada proses rekontruksi strutur kehidupan yang memberikan pengaruh timbal balik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif menuju kehidupan mansyarakat yang lebih baik. Pembangunan yang baik ialah pembangunan yang dapat membatu individu atau masyarakat dalam memecahkan setiap problema kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang lebih besar dan menyeluruh. Karena itu, pembangunan manusia proses-proses

seyogyanya diupayakan dalam rangka

penyesuaian

diri

setiap

anggota

masyarakat

terhadap lingkungan sosial masyarakat pada umumnya. Tantangan mengerikan yang dihadapi bangsa dewasa ini, seperti ancaman disintegrasi bangsa, krisis kepercayaan yang diperparah lagi dengan musibah di mana-mana, seperti gempa bumi, gunung meletus, sapuan ombak tsunami, belum lagi kriminalitas dan teror-teror yang membuat hidup ini tidak nyaman, telah mengakibatkan ‘lunturnya’ jatidiri sebagai bangsa yang besar, bermartabat, dan berbudi luhur. Mengapa Bandung yang indah dan subur ini mengalami krisis seperti itu? Kita sering berbangga hati dengan bangsa yang besar, dan mampu membangun negara kesatuan dengan tebusan tetesan darah dan nyawa para pejuang kemerdekaan; serta mampu mengalahkan para penjajah dengan revolusi heroik yang tidak ditemukan bandingannya dengan proses kemerdekaan negaranegara lain, dan

kemerdekaan

itu

merupakan

perwujudan

keberanian bangsa serta merupakan karunia dari Tuhan YME. Namun kita pun sering melupakan, bahwa sesuatu yang paling keji adalah sikap ujub, riya dan takabur, serta selalu membanggakan Bab VII : Catatan Penutup

274



diri sendiri. Padahal kalau kita dapat menyadari bahwa karunia yang terbesar adalah keshalehan anak-anak bangsa, serta keberanian terbesar adalah kesabaran anak-anak bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan; Masyarakat Kabupaten Bandung pun terkadang selalu berbangga hati dengan potensi kekayaan alam yang subur, dan potensi sumber daya insani yang begitu pluralistik, yang dapat dijadikan modal utama untuk kesejahteraan masyarakatnya. Namun sering melupakan, bahwa kekayaan yang paling berharga dan mulia bagi masyarakat dan bangsa adalah budi-akal dan akhlaq dari anak-anak masyarakat Kabupaten Bandung

sendiri,

dan

modal

terbesar

adalah

kemandirian

masyarakat sendiri; Di samping itu, kita sering merasa berbangga hati,

karena

masyarakat

Kabupaten

Bandung

merupakan

masyarakat yang mempunyai martabat dan kehormatan di hadapan masyarakat lain di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan Bangsa Indonesia, bahkan di mata masyarakat dunia internasional, sehingga terkadang sering menerima berbagai tekanan bangsa lain

demi

pergaulan

internasional.

Padahal

sesungguhnya,

kehormatan terbesar dan paling berharga bagi masyarakat adalah kesetiaan terhadap masyarakatnya Kabupaten Bandung sendiri. Masyarakat Kabupaten Bandung patut bersyukur pada Tuhan

YME

karena

telah

memberikan

karunia,

keberanian,

kekayaan, kemuliaan, modal, dan kehormatan yang terbesar-Nya, yaitu keshalehan, kesabaran, akal dan akhlaq, kemandirian, dan kesetiaan anak-anak bangsa; Namun, semua yang diberikan Tuhan YME tersebut tidak akan berarti apa-apa, bila tidak dikelola dan dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakatnya sendiri, bahkan potensi-potensi yang diberikan Tuhan YME tersebut akan menjadi ‘petaka’ bila masyarakat Kabupaten Bandung masih terbelenggu Bab VII : Catatan Penutup

275



dengan ‘kebodohan’ alias tidak tahu bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan YME. Pengalaman sejarah menunjukkan, banyak bangsa besar di dunia terpuruk karena ‘kebodohan’ atau ketidaktahuan dalam bersyukur kepada Tuhannya. Masih tidak cukupkah Tuhan YME memberikan potensi-potensi yang berlimpah kepada masyarakat kita? Ataukah masyarakat kita tidak cukup ilmu

dan

keimanan

dalam

mengelola

dan

memanfaatkan

sejumlah potensi yang diberikan Tuhan YME? Tim Perumus berkeyakinan, bahwa kunci permasalahan semua yang kita hadapi karena masyarakat dan bangsa kita tidak cukup ilmu, alias ‘bodoh’ alias ‘fakir’ dan masih berada dalam keimanan yang rendah, sehingga menyebabkan proses-proses pembangunan dilaksanakan dengan salah dan keliru, karena bukan merupakan suatu proses rekontruksi struktur kehidupan yang memberikan pengaruh timbal balik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Masyarakat yang bertambah ilmunya, harus senantiasa dapat meningkatkan keimanannya, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku amal shaleh sehari-hari, baik shaleh terhadap diri, keluarga, masyarakat, alam dan Tuhannya. Ilmu dalam pandangan Islam diperoleh dari hasil ‘belajar membaca’ tentang alam dan dari Al-Qur’an sebagai pedoman hidupnya. Motivasi dan semangat masyarakat dalam mencari ilmu, hanya dapat diperoleh apabila masyarakat itu mempunyai kesempatan, kemauan dan selalu berusaha meningkatkan keimanannya. Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang mempunyai keimanan, bukan hanya karena mendapat hidayah dan karunia secara tiba-tiba, tetapi dihasilkan dari sebuah proses ‘ikhtiar’ dan ‘ijtihad’ yang mustahil tidak mendapatkan suatu hidayah dan karunia dari Tuhan Bab VII : Catatan Penutup

276



YME. Ketiga unsur ini, yaitu ilmu, iman dan amaliah, menurut pandangan Tim Perumus

merupakan aspek-aspek yang patut

diupayakan dalam mencapai insan-insan yang berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi. Dan upaya tersebut sesungguhnya harus ada wujudnya serta tergambar dengan jelas dalam wujud Master Plan Pendidikan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ahirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa, Master Plan ini hanyalah gambaran dari suatu keinginan, cita-cita dan harapan yang dikemas dalam bentuk rencana jangka panjang. Master Plan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi para pengelola

pendidikan

dalam

melaksanakan

pembangunan

pendidikan di Kabupaten Bandung, baik pengelola pada tingkat satuan pendidikan, maupun pengelola pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Bandung. Namun sebaliknya, Master Plan Pendidikan ini akan menjadi sebuah dokumen yang tidak akan memberikan makna apa-apa, jika tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya. Kebijakan dan program sebagaimana diuraikan di muka, merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan

pendidikan

dan

kebudayaan

di

Kabupaten

Bandung. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Bab VII : Catatan Penutup

277


Kabupaten

Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 Bandung.

Namun

demikian,

bagi

masyarakat

Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting

ialah

seluruh

bidang

garapan

pendidikan

dapat

dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam kesempatan ini Tim Perumus memandang perlu memberikan rekomendasi, bahwa agar supaya Master Plan Pendidikan ini memberikan makna yang optimal, diperlukan perangkat pendukung seperti berikut: 1. Kebijakan dan program sebagaimana diuraikan di muka, merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagi masyarakat Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidang

garapan

yang

menjadi

kewenangan

untuk

melaksanakannya, yang paling penting ialah seluruh bidang garapan

pendidikan

dapat

dilaksanakan

sesuai

dengan

peruntukannya. 2. Diperlukan keputusan dan keberanian politik dari Pemerintah Daerah untuk menjadikan Marter Plan Pendidikan ini sebagai produk kebijakan yang mempunyai ketetapan hukum yang mengikat

bagi

Bab VII : Catatan Penutup

seluruh

aparatur

pengelola,

pelaksana, 278



masyarakat

dan

stakeholder

pendidikan

di

Kabupaten

Bandung. Oleh karena itu, Master Plan Pendidikan ini semestinya segera

ditindaklanjuti

menjadi

Peraturan

Daerah

atau

serendah-rendahnya ditetapkan sebagai Peraturan Bupati. 3. Namun

demikian,

pertama

di

berpengaruh

atas, pada

sebagaimana konfigurasi adanya

pernyataan

politik

pada

butir

pemerintahan

sejumlah

bidang

akan

garapan,

terutama dengan masuknya bidang kesenian dan kebudayaan ke dalam satu naung pengelolaan di bawah SKPD Pendidikan dan

Kebudayaan,

pembaharuan

merupakan

pembangunan

langkah

pendidikan.

maju

dalam

Kesenian

dan

kebudayaan daerah akan semakin maju dan berkembang, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bersatunya kembali bidang kesenian dan kebudayaan, akan mencegah aset kesenian dan kebudayaan milik masyarakat dan bangsa diakui negara lain. Oleh karena itu, Bapeda (sebagai pihak perencana), SKPD Pengelola Pendidikan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(sebagai pengelola), dan Dewan Pendidikan

(sebagai

representasi

masyarakat

dan

stakeholders), agar segera berkoordinasi dengan ‘duduk satu meja’

untuk

membahas

berbagai

penyesuaian,

dan

menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), yang kemudian dibahas bersama DPRD; Siapa pun yang menjadi pimpinan perencana di Bapeda, siapa pun yang menjadi pimpinan di SKPD pengelola pendidikan, dan siapa pun yang menjadi pimpinan Dewan Pendidikan, senantiasa mempunyai gerakan yang sama terhadap misi yang tertuang dalam Master Plan Pendidikan; Dengan demikian, tidak ada lagi istilah ‘ganti Bab VII : Catatan Penutup

279



pimpinan’ ganti kebijakan, atau sistem dan kebijakan sudah ditata dan dilaksanakan dengan baik malah berantakan kembali akibat berubahnya kebijakan pimpinan baru. 4. Setelah Master Plan ini mempunyai ketetapan hukum, pihak SKPD Pengelola Pendidikan berkoordinasi kembali dengan pihak Bapeda dan Dewan Pendidikan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap rencana strategis yang telah dibuatnya dengan merujuk pada Master Plan Pendidikan yang telah mempunyai ketetapan hukum; 5. Setelah melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis pada SKPD pengelola pendidikan, kemudian harus segera pula disosialisasikan dan dipublikasikan kepada seluruh pengelola satuan pendidikan (baik formal maupun nonformal, lembagalembaga keswadayaan masyarakat pengelola kelembagaan satuan

pendidikan,

dan

komunitas-komunitas

stakeholders

pendidikan di Kabupaten Bandung; 6. Pihak Bapeda sebagai instansi perencana masih mempunyai kewajiban untuk pengamanan dan pengendalian Master Plan Pendidikan, melalui penyusunan dan penyiapan perangkat sistem pendukung. Oleh karena itu, pihak Bapeda seharusnya menyiapkan

pula

Prosedur

Operasional

Standar

(norma,

instrument, dan prosedur) pengendalian dan evaluasi setiap butir-butir program yang termaktub dalam rumusan Master Plan Pendidikan tersebut, dan dalam pelaksanaanya didampingi oleh tenaga ahli atau konsultan dalam bidang administrasi dan manajemen kependidikan. 7. Komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bandung untuk menumbuhkan kekuatan kolektif (collective power) dengan senantiasa menjadikan Master Plan Bab VII : Catatan Penutup

280


Pendidikan

Master Plan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Bandung 20082008-2025 sebagai

rujukan

utama

dalam

merumuskan,

melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi programprogram strategis pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan posisi, peran dan kewenangannya. Demikian sebuah refleksi yang dapat Tim Penulis sampaikan, mudah-mudahan

sekecil

apa

pun

naskah

ini

kami

buat,

merupakan sumbangan terbesar sebagai salah satu perwujudan partisipasi kami dalam membangun pendidikan di Kabupaten Bandung.

Bab VII : Catatan Penutup

281



REFERENSI Ace Suryadi, 2002, Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi, Jakarta: Balai Pustaka. Alfred, Richard L. & Patricia Carter, 1995, Building the Future: Comprehensive Educational Master Planning Report 1995-2005, University of Alabama & Community College Consortium. BPKB Jayagiri, 2002, Kumpulan Makalah Vocational Educational, Bandung: BPKB Jayagiri. Cresswell, J.W., 1994, Research Design: Qualitative and Quantitative Approach, London: SAGE Publication, International Educational and Professional. Davey, K.J., 1988, Pembiayaan Pemerintahan Daerah: Praktek dan Relevansi bagi Dunia Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional, 2006, Rencana Strategis Pendidikan Nasional: Konferensi Nasional Revitalisasi Pendidikan, Jakarta: Sesjen Depdiknas. Fasli Jalal, 2003, “Problematik Pendidikan Luar Sekolah/Dikmas di Indonesia”, Makalah, Pertemuan V Sentra Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat (SPPM), Lembang-Jawa Barat, 27-31 Januari 2003. Grindle, Merilee S., 1990, Politics and Policy Implementation in the Third World, NJ: Priceton Press. Gubbels, Peter & Chateryn Koss, 2001, Dari Akar Rumput: Buku Panduan Pengembangan Kapasitas (Memperkuat Kapasitas Organisasi Melalui Proses Penilaian Diri Terpadu), Bandung: Studio Driya Media. Ibtisam Abu-Duhou, 2003, School-Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah), Terjem: Noryamin Aini, Suparto & Abas AlJauhari, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran. Maswood, Javed, 2000, International Political Economy and Globalization, London: World Scientific Publishing Co. Nataatmadja, Hidajat, 1982, Krisis Global Ilmu Pengetahuan dan Penyebuhannya (Al-Furqon), Bandung: Penerbit Iqro. Obsborne, David and Ted Gaebler, 1992, Reinventing Government: How The Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Mass: Addison-Wesley Publishing. Referensi

280



Patton, Carl V. & Sawicki, David S., 1986, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2007, Perencanaan Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Jawa Barat, Bandung: Bapeda Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, 2006, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010), Bandung: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung. --------, 2007, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Bandung: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. --------, 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007-2026, Bandung: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung. --------, 2007, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Tahun 2007, Bandung: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Kurikulum untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2003, Jakarta: CV. Ekajaya. Sepandji, Kosasih Taruna, 2000, Manajemen Pemerintahan Daerah: Era Reformasi Menuju Pembangunan Otonomi Daerah, Bandung: Penerbit Universal. Solihin Abu Izzudin, 2006, Zero to Hero, Yogyakarta: Pro U-Media. SPPM, 2003, Membangun Masyarakat Pembelajar: Panduan Metodologi Pendidikan Non-Formal untuk Fasilitator Lapang, Bandung: Studio Driya Media. Stewart, M. Aileen, 1994, Empowering People, Singapore: Pitman Publishing.

Referensi

281



Sweeney, Paul D., & Dean B. McFarlin, 2002, Organizational Behavior: Solution for Management, International Edition, Boston: McGraw-Hill Higher Education. Tim BBE Depdiknas, 2001, Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education), Buku I, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. UNESCO, 2001, EFA Planing Guide: Southeast and East Asia, Bangkok: Unesco. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Wolf Greinert, D., 1992, The Dual System of Vocational Training in The Federal Republic of Germany, Eschborn: Holland-Josenhouse, GT2. World Bank. 2002, Globalization, Growth and Poverty: Building and Inclusive World Economy, New York: A Publication of the World Bank and Oxford University Press. Yin Cheong CHENG, 2003, “New Principalship for Globalization, Localization and Individualization: Paradigm Shift”, The International Conference on Principalship and School Management Practice in the Era of Globalization: Issues and Challenges, The University of Malaya City Campus, Kuala Lumpur, 22-24 April 2003, http://www.ied.edu.hk/cric/ Yoyon Bahtiar Irianto, 2000, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Percontohan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Manajemen Pendidikan: Studi Deskriptif-Analitik di Kabupaten Bandung”, Tesis, Bandung: PPS UPI. --------, 2006, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. ---------, 2006, Otonomi dan Desentralisasi Pembangunan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Yoyon Bahtiar Irianto & Uyu Wahyudin, 2003, “Pendekatan dan Metodologi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat”, Visi: Media kajian Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Nomor: 14/TH.XI/2003.

Referensi

282

BAB IV ARAH KEBIJAKAN UMUM PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN

Recommend Documents