BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Strategi pembangunan daerah merupakan rumusan dasar atau cara-cara yang perlu ditetapkan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai sebagai landasan rumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Serang dirumuskan atas dasar kapasitas potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi dengan pertimbangan kemampuan serta perlu mendapat dukungan penuh dari masyarakat serta diselaraskan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Serang meliputi : 1. Peningkatan penyusunan perencanaan pembangunan

yang lebih

mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan menganut prinsip optimalisasi efisiensi dan efektifitas anggaran. 2. Perlibatan

masyarakat

secara

lebih

integral

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan program pembangunan, 3. Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur pemerintah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mendapat dukungan kepercayaan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan. 4. Memperkuat unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (Dinas Daerah dan Kecamatan) dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, fasilitas dan akses pada pengambil keputusan ditingkat yang lebih tinggi. 5. Mengembangkan potensi ekonomi industri

pengolahan,

perdagangan

pada beberapa sektor andalan : dan

pertanian,

yang

dapat

menambah lapangan kerja guna meningkatkan pendapatan daerah dan RPJMD KAB. SERANG_2006-2011

IV-1

masyarakat. Pengembangan sektor-sektor tersebut perlu dibarengi dengan pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana guna memberikan tingkat kemudahan pergerakan usaha masyarakat. 6. Meningkatkan cakupan pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama dan budaya. melalui pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana. Peningkatan cakupan pelayanan diprioritaskan kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin atau daerah-daerah yang masih terbelakang / terisolasi. 7. Mengembangkan potensi nilai-nilai luhur budaya masyarakat Banten yang

Islami

untuk

dapat

diaktualisasikan

dalam

kehidupan

berpendidikan, bermasyarakat, berorganisasi dan berpartisipasi dalam pembangunan. 8. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara lebih baik yang mengarah

kepada

fungsi

pelestarian

dan

pemulihan

melalui

peningkatan pengawasan dan pengendalian. 4.2.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Serang tahun 2006 – 2011 dititik beratkan kepada 10 (sepuluh) arah kebijakan sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; 2. Peningkatan manajemen pemerintahan dan kualitas aparatnya; 3. Peningkatan pemberian pelayanan publik; 4. Peningkatan potensi ekonomi daerah secara sinergis; 5. Peningkatan cakupan pelayanan pendidikan, kesehatan, agama dan sosial budaya masyarakat; 6. Peningkatan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan; 7. Peningkatan ketertiban, pelayanan dan perlindungan hukum; 8. Penyempurnaan

produk-produk

hukum

(perda)

untuk

lebih

disesuaikan dengan kondisi daerah; 9. Peningkatan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; 10. Peningkatan kerjasama antar daerah dan antar lembaga (domestik dan asing). Penekanan terhadap sepuluh arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

RPJMD KAB. SERANG_2006-2011

IV-2

4.2.1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan perencanaan perlu dilakukan agar selama lima tahun dapat dirumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dirumuskan secara lebih baik, sesuai aspirasi dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi : 1. Penyempurnaan mekanisme Musrenbangda sehingga lebih akomodatif dan

konsisten,

mulai

dari

rembug

desa,

musrenbang

tingkat

Kecamatan, musrenbang tingkat Kabupaten dan musrenbang tingkat Propinsi sampai Pusat, 2. Pelibatan pemangku kepentingan (stakeholders) secara lebih integral dalam menyampaikan aspirasi sebagai bahan masukan pengambilan keputusan dalam penetapan APBD. 3. Pengkajian skala prioritas secara selektif dengan mempertimbangkan asas manfaat yang paling luas jangkauannya. Tekanannya pada kelompok masyarakat miskin dan daerah yang terbelakang atau masih terisolasi. 4. Alokasi sumber-sumber yang dimiliki secara lebih ekonomis, efisien dan efektif. 5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Propinsi dan Pusat agar tercapai keserasian dan keterpaduan program dan anggaran. 6. Pemberian peran yang lebih luas kepada organisasi kemasyarakatan dan swasta dalam proses penyelenggaraan pembangunan. 7. Pengalokasian peran serta Kadin dalam Musrenbang 8. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk pengusaha daerah melalui pelatihan-pelatihan yang terarah. 4.2.2. Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Peningkatan kualitas aparatur ditekankan dengan menempatkan aparatur

sebagai

ujung

tombak

kelangsungan

penyelenggaraan

pemerintahan yang tidak hanya tertuju pada kemampuan ilmu dan teknologi,

namun dibarengi pula dengan peningkatan moral

munculnya rasa tanggung jawab dan pengabdian yang tinggi

agar dalam

melaksanakan tugas. Adapun upaya yang dilakukan adalah :


IV-3

1.

Memprioritaskan

perubahan

manajemen

pemerintahan

yang

meliputi perubahan di dalam aspek struktur, fungsi, dan kultur. 2.

Mengembangkan aspek-aspek manajemen yang dapat mendorong terselenggaranya manajemen pemerintahan secara lebih baik, seperti perhatian terhadap manajemen sumber daya manusia, manajemen

perencanaan,

manajemen

keuangan

daerah,

manajemen logistik, dan manajemen konflik. 3.

Pemahaman tupoksi dalam melaksanakan tugas SKPD agar terarah pada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan Renstra SKPD yang telah disusun.

4.

Peningkatan

keahlian

dan

ketrampilan

aparatur

dalam

melaksanakan tugas melalui diklat-diklat, baik yang bersifat penjenjangan maupun kejuruan. 5.

Pembinaan penyelenggaraan sistem keuangan di desa.

6.

Penyediaan dana perimbangan antara Kabupaten dengan Desa.

7.

Penyelenggaraan inventarisasi barang daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan.

8.

Peningkatan disiplin kerja agar dapat melaksanakan tugas secara baik

dan

benar,

mampu

memperlihatkan

keteladanan

bagi

masyarakat. 9.

Peningkatan koordinasi baik secara internal maupun eksternal agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat

berjalan

dengan baik sesuai rumusan kesepakatan yang telah ditetapkan. Perlu dimasukkan efisiensi DPA / RKA dalam sistem dan strategi keuangan daerah. 10.

Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan agar dapat mandiri dalam menjalankan tugas di bidang pelayanan publik

11. 11.2.3.

Kelembagaan birokrasi diisi oleh orang-orang yang handal. Peningkatan Pemberian Pelayanan Publik Peningkatan pemberian pelayanan publik dititik beratkan sebagai

perwujudan dari fungsi dan peran aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan adalah :


IV-4

1. Penyempurnaan berbagai mekanisme pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha agar menjadi lebih cepat, transparan, murah dan aman. 2. Penyederhanaan aturan dan prosedur melalui optimalisasi pelimpahan kewenangan ke Kecamatan agar pelayanan menjadi cepat, transparan, dan murah. 3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan sehingga dapat lebih murah, cepat, transparan dan aman termasuk kelengkapan

membangun

electronic

government

(e-gov)

untuk

pelayanan. 4. Melakukan survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Keputusan Menpan No. 25 Tahun 2004. 4.2.4.

Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah Arah kebijakan pembangunan potensi ekonomi daerah meliputi semua sektor, yaitu: Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, PDAM dan Pariwisata. Adapun upaya yang dilakukan adalah :

4.2.4.1. Potensi Pertanian 1. Pengembangan pertanian rakyat terpadu. Program ini bertujuan untuk

mengembangkan

usaha

pertanian

dengan

pendekatan

kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agrobisnis. 2. Pengembangan agribisnis. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agrobisnis yang mencakup usaha di bidang agrobisnis hulu, on farm, hilir dan usaha jasa pendukungnya. 3. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan berkelanjutan ketahanan pangan dan gizi sampai tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional. 4. Pengembangan usaha perkebunan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha petani perkebunan rakyat.


IV-5

5. Pengelolaan pelestarian dan rehabilitasi sumber daya alam. Program ini bertujuan untuk melestarikan plasma nutfah dan rehabilitasi sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan 6. Pengembangan perhutanan sosial dan hutan pantai. Program ini bertujuan lebih memanfaatkan potensi sumberdaya alam hutan secara efisien, optiomal, adil dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat luas. 7. Peningkatan usaha kesejahteraan petani. Program ini bertujuan untuk

meningkatkan

kapasitas

dan

daya

saing

masyarakat

pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian. 4.2.4.2. Potensi Perikanan dan Kelautan 1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penangkapan ikan, budi daya perikanan dan sarana pengolahan ikan 2. Peningkatan kemampuan aparatur, pembudidaya, dan nelayan serta pelaku

pembangunan

perikanan

dan

kelautan.

Program

ini

bertujuan meningkatkan sumber daya manusia sektor perikanan secara optimal 3. Pengembangan usaha perikanan, kelautan dan pertambangan. Program ini bertujuan untuk penguatan usaha perikanan tangkap skala kecil, pemberdayaan ekonomi pembudidaya ikan, peningkatan mutu dan nilai tambah serta pengembangan produk perikanan. 4. Peningkatan produksi

perikanan dan

kelautan. Program ini

bertujuan untuk mengembangkan budidaya perikanan, optimalisasi penangkapan ikan dan pengamanan pangan produk perikanan 5. Pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan. Program ini bertujuan untuk pemeliharaan keberlanjutan sumberdaya perikanan dan kelautan serta ekosistem pesisir, kelautan, dan perairan tawar, penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan, pengendalian dan pencegahan penyakit ikan, memberdayakan masyarakat pesisir, mendayagunakan pulau-


IV-6

pulau kecil, serta pengelolaan dan memelihara ekosistem pulaupulau kecil. 6. Pembinaan

kelompok

wanita

tani.

Program

ini

bertujuan

meningkatkan kemampuan kelompok tani wanita disegala sektor. 7. Pembinaan

kelompok

pengolah

hasil

perikanan.

Program

ini

bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan 8. Pengamanan

ketahanan

pangan.

Program

ini

bertujuan

meningkatkan kemampuan ketahanan pangan dan gizi sampai skala rumah tangga 9. Pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem pulau-pulau kecil. Program ini bertujuan untuk pengelolaan ekosistem pulau-pulau kecil yang berkelanjutan 10. Pengawasan lingkungan budidaya perikanan. Program ini bertujuan untuk memelihara lingkungan agar tetap terpelihara dari kerusakan 11. Pengendalian pencemaran perairan. Program ini bertujuan menjaga lingkungan agar bebas pencemaran dan perusakan 4.2.4.3.

Pertambangan dan Energi 1.

Pembinaan, pengelolaan dan pengendalian usaha pertambangan. Program

ini

mempromosikan

bertujun

untuk

pertambangan

menginventarisasi daerah,

dan

mengendalikan,

mengelola dan pengusahaan pertambangan, sumberdaya mineral dan air bawah tanah serta pengembangan

usaha kecil dan

menengah di bidang pertambangan 2.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pertambangan dan energi. Program ini bertujuan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

3.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertambangan dan energi. Program ini bertujuan memberikan bimbingan teknis bagi tenaga

pertambangan,

pelaku

usaha

pertambangan,

dan

bimbingan teknis tenaga kelistrikan, tenaga minyak dan gas. 4.

Pengembangan jejaring sumber daya mineral dan air bawah tanah dan sumber daya energi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan data dasar sektor pertambangan, galian C dan


IV-7

air bawah tanah, pemetaan potensi galian C dan air bawah tanah, serta mengembangkan data dasar sektor migas. 5.

Pemberian bantuan teknis untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi pertambangan rakyat skala kecil. Program ini bertujuan untuk

mengintensifikasikan

kegiatan

tambang

rakyat

dan

pertambangan

dan

penambangan tanpa ijin. 6.

Pengawasan

dan

pengendalian

usaha

pemanfaatan air bawah tanah, pemanfaatan tenaga kelistrikan dan

migas.

Program

ini

bertujuan

untuk

melaksanakan

pengawasan dan pengendalian penambangan galian C dan air bawah tanah, penataan wilayah dan tata ruang kawasan pertambangan galian C, serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tenaga kelistrikan,

minyak dan gas, sosialisasi

perda kelistrikan dan sosialisasi perda migas 7.

Pengembangan tenaga listrik dan energi alternatif. Program ini bertujuan untuk mengembangkan penggunaan energi alternatif sebagai energi tepat guna, perluasan cakupan pelayanan energi listrik dan pengendalian pengembangan jaringan distribusi listrik

8.

Listrik masuk desa. Program ini bertujuan untuk membangun jaringan listrik pedesaan.

9.

Penataan pemanfaatan energi kelistrikan dan migas. Program ini bertujuan untuk intensifikasi pemanfaatan energi kelistrikan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi.

4.2.4.4.

Industri dan Konstruksi 1.

Pembinaan industri,

kemampuan program

ini

Teknologi

dan

bertujuan

penataan

untuk

struktur

meningkatkan

keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja pelaku IKM, meningkatkan

kemampuan

IKM

dalam

mencipta,

mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan baik dalam uji komersialisasi hasil litbang, rancang baru, maupun proses produksi sehingga mampu meningkatkan produktivitas industri daerah dan mampu bersaing di pasar global. Sasaran dari program ini adalah tumbuh dan berkembangnya klaster industri berbasis teknologi, sehingga struktur industri daerah mampu RPJMD KAB. SERANG_2006-2011

IV-8

meningkatkan

produktivitas

industri

daerah

dan

produksi

industri

mampu

bersaing di pasar global. 2.

Meningkatkan

kemampuan

pengolahan,

khususnya pengolahan baja sehingga dapat menjadi sektor unggulan yang mampu mendorong pembangunan daerah. 3.

Menyediakan sarana dan prasara yang memadai bagi tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan, khususnya dalam aspek produksi, distribusi dan pemasaran, baik dalam negeri maupun luar negeri.

4.

Memberikan kemudahan usaha bagi para pengusaha domestik untuk bergerak di sektor usaha industri pengolahan sehingga peran serta komunitas lokal dapat diwadahi secara luas.

5.

Mengusahakan masuknya investor asing untuk masuk dan menanamkan modalnya di sektor usaha industri pengolahan sehingga produk-produknya mampu menembus pasaran global.

4.2.4.5. Perdagangan, Koperasi dan UKM 1. Pembinaan Perdagangan dan Distribusi Nasional.

Program ini

bertujuan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa

serta

mengembangkan

sistem

usaha

dan

lembaga

perdagangan yang efektif dan efisien, yang berpihak pada usaha kecil, menengah dan koperasi melalui pemanfaatan secara optimal prasana pasar tradisional. 2. Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan konsumen. Program ini bertujuan untuk menciptakan adanya kestabilan penyediaan dan harga barang di pasaran, memberdayakan konsumen, dan penguatan lembaga perlindungan konsumen. 3. Peningkatan pemahaman perkoperasian bagi kelompok masyarakat strategis. Program ini bertujuan agar lembaga koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri serta praktik berkoperasi yang baik (best practices) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. 4. Peningkatan

dan

pengembangan

manajemen

kelembagaan

koperasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen organisasi dan manajemen usaha koperasi agar RPJMD KAB. SERANG_2006-2011

IV-9

mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh

efisiensi

kolektif.

Dengan

demikian,

diharapkan

kelembagaan koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan

berfungsi

dengan

baik;

infrastruktur

pendukung

pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; 5. Pemberian ruang yang luas bagi Koperasi untuk berperan dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat dijadikan sebagai soko guru perekonomian daerah Kabupaten Serang. 6. Pengembangan Kewirausahaan dan Keungguan Kompetitif UKM. Program ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM sehingga pengetahuan

serta

sikap

wirausaha

semakin

berkembang,

produktivitas meningkat, wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang. 7. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM. Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses

UKM

terhadap

sumber

daya

produktif

agar

mampu

memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. 8. Program Regulasi tentang Kemitraan (Peraturan Daerah tentang kemitraan). Program ini bertujuan agar pola kemitraan dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan; 9. Kemitraan bagi

Pengembangan Ekonomi

Lokal.

Program ini

bertujuan membangun kemitraan yang sinergis antara UKM, Pemerintah, dan BUMN/BUMS dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi lokal agar mempunyai kemampuan bersaing baik secara komparatif maupun kompetitif; 10. Peningkatan perekonomian di tingkat kecamatan dengan cara membangun Bank Kecamatan untuk kehidupan di Kecamatan/ Desa dan pemerataan usaha kecil sampai tingkat kecamatan/Desa.


IV-10

4.2.4.6.

Perusahaan Daerah Air Minum 1. Penurunan tingkat kebocoran pada jaringan pelayanan sampai sebesar 50 %. 2. Pengembangan sambungan langganan kepada daerah yang belum terlayani sesuai dengan kapasitas debit air sampai sebesar 30 %. 3. Peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan pelayanan sampai sebesar 20 %. 4. Corporate plant PDAM Serang. 5. Pelestarian daerah tangkapan dan perlindungan SDA di wilayah Serang Selatan. 6. Peningkatan efisiensi penagihan dalam optimalisasi pendapatan. 7. Perbaikan daftar induk langganan 8. Perbaikan kualitas mutu air 9. Penanganan pengaduan dari pelanggan sampai sebesar 80 % 10. Diklat bidang teknik kepada seluruh aparat/karyawan PDAM yang dilaksanakan secara bertahap, berlanjut dan bertingkat. 11. Diklat bidang non teknik bagi seluruh karyawan PDAM yang dilaksanakan secara bertahap, berlanjut dan bertingkat.

4.2.4.7. Pariwisata 1. Pengembangan berbagai obyek pariwisata yang berjumlah empat buah dengan latar pantai dan gunung; 2. Pengelolaan obyek pariwisata oleh Pemerintah Daerah; 3. Promosi pariwisata agar menambah devisa daerah; 4. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang tumbuhnya industri pariwisata daerah; 5. Intensifikasi dan ekstentifikasi potensi PAD yang berasal dari wisata ziarah; 6. Pembangunan jalan penghubung untuk meningkatkan pariwisata dari Kota Serang menuju Obyek Pariwisata yang panjangnya 200 kilometer.


IV-11

4.2.5.

Peningkatan Cakupan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Agama dan Sosial Budaya Masyarakat 1.

Mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan memperluas

akses

yang

lebih besar kepada

kelompok

masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan; 2.

Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme serta meningkatkan penyediaan

dan pemerataan

sarana

pendidikan dan

tenaga

pendidikan; 3.

Menyempurnakan

manajemen

pendidikan

dan

meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan; 4.

Menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau terutama bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu;

5.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh;

6.

Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai;

7.

Meningkatkan kerukunan intern pemeluk agama, antar pemeluk agama, dan antara pemeluk agama dengan pemerintah;

8.

Menumbuhkan toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama;

9.

Peningkatan kualitas sarana keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;

10. Mewujudkan

tatanan

masyarakat

Kabupaten

Serang

yang

bertaqwa dan berakhlak sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. 11. Penyediaan anggaran untuk kegiatan WAJAR Dinniyah. 12. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. 13. Peningkatan

kualitas

hidup

perempuan

di

bidang

ilmu

pengetahuan dan teknologi. 14. Peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik. 15. Perhatian terhadap penyediaan aksesbilitas bagi penyandang cacat dalam proses pembangunan daerah. 16. Pengalokasian kuota bagi tenaga kerja dari penyandang cacat sebanyak 1 % sesuai UU Nomor 4 Tahun 1997. 17. Pembuatan

produk

hukum

yang

khusus

berkaitan

dengan

penyandang cacat. RPJMD KAB. SERANG_2006-2011

IV-12

4.2.6.

Peningkatan Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana

Prasarana

Perkotaan dan Perdesaan 1.

Pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan kabupaten yang strategis

dengan

titik

berat

atas

tingkat

kerusakan

dan

kepentingan masyarakat banyak. 2.

Peningkatan, pemeliharaan, dan pembangunan jembatan pada jalan-jalan strategis, dan pembangunan jembatan jalur jalan lintas Desa, Kabupaten dan Perbatasan,

3.

Pembangunan inftrastruktur desa (jalan dan irigasi) pada desadesa tertinggal dan terisolasi khususnya jalan-jalan poros desa yang masih kondisi tanah dan tidak bisa dilalui dimusim hujan, serta irigasi desa pada lahan-lahan pertanian produktif.

4.

Pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa serta pembangunan prasarana pengairan (pembangunan embung dan bangunanbangunan pengairan), dengan target adanya peningkatan intensitas tanam.

5.

Peningkatan sarana dan prasarana kota, khususnya sarana dan prasarana kebersihan, TPS persampahan dilingkungan perkotaan. drainase dan pertamanan.

6.

Peningkatan pengelolaan TPA Cilowong sebagai tindak lanjut unit pengolahan kompos sampah kota.

7.

Peningkatan perkotaan

sarana dan

dan

prasarana

perdesaan,

lingkungan

kawasan-kawasan

permukiman kumuh

dan

lingkungan pemukiman squaters, 8.

Peningkatan program pembangunan rumah murah dan rumah pola rusunawa.

9.

Peningkatan sarana dan prasarana air bersih, khususnya pada daerah yang rawan air bersih dan keterbatasan sumber daya air.

10. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi meliputi; terminal, rambu-rambu

lalu

lintas,

dan

sarana

angkutan

perkotaan

perdesaan. 11. Perbaikan drainase, jalan dan lingkungan yang mendukung kegiatan pembangunan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. 12. Prioritas pembangunan yang difokuskan pada pemerintahan desa


IV-13

13. Peningkatan infrastruktur seperti : bantuan sumur bor untuk wilayah Serang bagian barat yang memiliki potensi ekonomi pertanian. 4.2.7. Peningkatan Ketertiban, Pelayanan dan Perlindungan Hukum Terwujudnya suasana aman, tentram , tertib dan kondusif menuju masyarakat Serang yang berkeadilan dan sejahtera merupakan dambaan masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Langkah – langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : 1.

Pembinaan

kesatuan

bangsa,

perlindungan

masyarakat

dan

penciptaan ketentraman dan ketertiban. 2.

Pengawasan

dan

pengamanan

kegiatan

protokoler,

penertiban

fasilitas sosial dan fasilitas umum serta penertiban tempat-tempat usaha. 3.

Pembinaan kesiagaan, peningkatan sumber daya manusia dan keterampilan

teknis

penanggulangan

bencana

kebakaran

dan

bencana lainnya seperti polusi udara, polusi air, polusi tanah, limbah industri, kebakaran, dan penggundulan hutan, pendangkalan sungai, abrasi pantai, banjir, longsor, gempa bumi, tsunami 4.

Intensifikasi tim satuan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan pengungsi

5.

Peningkatan pengetahuan konsep ketahanan

dan perlindungan

masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat 6.

Pengembangan sikap kekeluargaan yang memungkinkan terjadinya proses dialogis segenap unsur sehingga dapat menerima berbagai perbedaan pandangan dan pendapat melalui asas musyawarah

7.

Pengembangan sikap ideologis, yaitu menjaga agar dinamika yang berkembang di masyarakat tidak keluar dari ideologi Pancasila

8.

Peningkatan keterampilan teknis pelayanan terhadap aparatur di bidang ketertiban umum

9.

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan ketentraman dan ketertiban


IV-14

10. Peningkatan cakupan pelayanan pengamanan dan penertiban serta pengembangan potensi nilai-nilai luhur, budaya masyarakat Serang yang Amanah untuk dapat diaktualisasikan dalam penciptaan iklim yang aman, tertib dan kondusif. 11. Pembentukan

Tim

Pengaduan

Masyarakat

tehadap

pelayanan

ketertiban umum 12. Penertiban PKL untuk menciptakan ketertiban di jalan raya 13. Pembenahan payung hukum untuk ulama sehingga memiliki status formal dalam berkarya. 4.2.8. Penyempurnaan Produk-produk Hukum Disesuaikan dengan Kondisi Daerah Penyempurnaan produk hukum untuk menyikapi perubahan dan dinamika masyarakat yang terus berkembang di berbagai bidang dengan tujuan untuk memfasilitasi legalitas dan menjamin supremasi hukum. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh syaratnya sebagai berikut : 1.

Pemulihan

dan

pemeliharaan

keteriban

masyarakat

guna

tercapainya kehidupan adil dan sejahtera melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat 2.

Peninjauan kembali produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat atau perubahan kebijakan nasional.

3.

Terjaminnya kepastian hukum berdasarkan supremasi hukum serta hak asasi manusia melalui operasi hukum dan bantuan hukum

4.

Sosialisasi dan penyuluhan produk hukum dan dokumentasi hukum kepada komponen masyarakat

5.

Penyesuaian berbagai Perda yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah

6.

Tertatanya sistem hukum di daerah sejalan dengan hukum nasional yang menyeluruh yang terpadu dengan menghormati hukum agama dan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Serang

7.

Penegakan integritas moral dan profesionalisme aparatur penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.


IV-15

4.2.9. Peningkatan Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Peningkatan pengelolaan tata ruang dan lingkugan hidup ditekankan pada upaya terciptanya struktur tata ruang yang serasi dan terjadinya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menopang kelangsungan pembangunan Kabupaten Serang. 4.2.9.1. Peningkatan Pengelolaan Tata Ruang 1.

Peningkatan kualitas basis data dan peta sebagai data penunjang dalam kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rencana pemanfaatan lahan.

2.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan demi terciptanya pola pemanfaatan lahan sesuai dengan produk-produk kebijakan tata ruang,

3.

Melakukan tinjauan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2001 tentang RTRW.

4.

Peningkatan

dan

pengendalian

pemanfaatan

lahan

dikawasan

industri, perkotaan, perdesaan, pesisir, dan kawasan cepat tumbuh. 5.

Peningkatan pengawasan pemanfatan lahan pada daerah-daerah kawasan non budidaya / konservasi,

6.

Sosialisasi produk produk kebijakan tata ruang,

7.

Peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

dibidang

perijinan

pemanfaatan lahan. 8.

Penyusunan RUTR (Rencana

Umum Tata

Ruang)

dan RDTR

(Rencana Detail Tata Ruang) pada kota-kota kecamatan yang telah berkembang dan kawasan-kawasan potensial tertentu. 4.2.9.2. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 1. Peningkatan intensitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha serta mengembangkan objek pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha 2. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan untuk setiap kegiatan usaha serta menurunkan tingkat pelanggaran.


IV-16

3. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pencegahan, pengawasan pemeliharaan dan pengendalian lingkungan. 4. Peningkatan sumber daya aparatur dalam bidang pencegahan, bidang pengawasan dan bidang pemantauan. 5. Optimalisasi sistim penegakan hukum lingkungan. 6. Peningkatan pemulihan lingkungan bagi lahan kritis di pesisir pantai dan di daerah aliran sungan (DAS), khususnya DAS Cibanten di Pegunungan Akarsari ( Wilayah Serang dan Pandeglang) yang sudah mengalami kerusakan. 7. Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. 4.2.10. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Lembaga (Domestik dan Asing) Kerjasama antar daerah merupakan salah satu program yang perlu ditingkatkan karena ada beberapa persoalan yang perlu ditindaklanjuti melalui kerjasama antar daerah baik dengan Pemerintah Propinsi Banten

maupun

Pemerintah

Kabupaten/Kota

yang

bersebelahan

dengan wilayah Kabupaten Serang. Syaratnya adalah sebagai berikut : 4.2.10.1. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, 1. Peningkatan kerjasama pengelolaan proyek sektoral yang bersifat strategis dan perlu dukungan dari Pemerintah Pusat ; Pembangunan infrastruktur

pendukung

Pelabuhan

Bojonegara,

pembangunan

Interchange Serang Timur, Penanggulangan banjir S. Ciujung, revitalisasi pantai

kawasan sejarah dan purbakala, pencemaran, abrasi

utara,

penanggulangan

pencemaran

teluk

Banten,

penanggulangan DAS Cidano, Program WJEMP tahap II dan program-program strategis lainnya. 2. Peningkatan kerjasama bantuan teknis dan bimbingan teknis program

sektoral

(pendidikan,

kesehatan,

sosial,

ekonomi,

permukiman, pekerjaan umum, air bersih dan pranata pemerintahan daerah)


IV-17

4.2.10.2. Kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Banten 1.

Pengembangan sarana dan prasarana Kota Serang menuju Kota Otonom dan Ibu Kota Propinsi Banten.

2.

Pembangunan Interchange Serang Timur dan jalan-jalan stategis,

3.

Penanggulangan kerusakan lahan kritis di daerah Sumber Daya Air Cibanten di wilayah Pegunungan Akarsari (G. Aseupan, G. Karang dan G. Pulosari) yang berada di wilayah Serang dan Pandeglang.

4.

Pengembangan kawasan Pelabuhan Karangantu dan Banten Lama.

5.

Rencana pembangunan Bandung Gelam sebagai sumber air baku Kota Serang,

6.

Pengembangan jalan lingkar luar selatan dan jalan lingkar utara ( jalan cincin Propinsi Banten )

7.

Bantuan bagi daerah-daerah atau desa-desa tertinggal yang ada diwilayah Kabupaten Serang.

4.2.10.3. Kerjasama dengan Kabupaten dan Kota Kerjasama antar daerah Kabupaten/ Kota meliputi Kabupaten Pandeglang, Tangerang, Lebak serta Kota Tangerang dan Kota Cilegon diprioritaskan pada daerah-daerah perbatasan yang perlu pengelolaan secara bersama, diantaranya adalah sebagai berikut: 1.

Penanganan kualitas Sungai Ciujung diwilayah hulu dengan Pemerintah Kabupaten Lebak.

2.

Pengawasan dan pengendalian kualitas Sungai Cidurian dengan Kabupaten Tangerang,

3.

Penanganan kerusakan kawasan Pegunungan Akarsari dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui fasilitasi pemerintah Propinsi Banten, Hal ini sangat penting mengingat daerah hulu tersebut merupakan sumber air baku bagi Sungai Cibanten sebagai sumber air bersih bagi Kota Serang dan sekitarnya dimasa mendatang.

4.

Penanganan

limbah

domestik

dan

drainase

kota

diwilayah

Kramatwatu dan Bojonegara dengan Pemerintah Kota Cilegon.


IV-18

4.2.10.4. Peningkatan Kerjasama dengan lembaga domestik dan asing Selain itu, diupayakan juga kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pembangunan daerah Kabupaten Serang. Lembaga domestik tersebut adalah Bank (BNI, Bank Jabar), Perguruan Tinggi, pusat penelitian, dan organisasi bisnis lainnya. Sedangkan lembaga asing yang concern dengan pembangunan daerah sebagai contoh USAID, Japan Foundation, OXFAM, Bank Dunia dan ADB untuk memperoleh bantuan ekonomi dan keuangan.


IV-19

BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents