GINI RASIO KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008
Nomor Publikasi
: 3204 0810
Nomor Katalog
: 4716 3204
Ukuran Buku
: 18,21 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman
: 50 + vi
Naskah
: Seksi Statistik Sosial
Gambar kulit dan seting
: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung
Diterbitkan
: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung
Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
Bupati Bandung Kata Sambutan Assalamu’alaikum Warohmatullohi wabarokatuh, Dengan memuji syukur ke hadlirat Allah SWT, buku publikasi Gini Rasio Kabupaten Bandung Tahun 2008 dapat diterbitkan. Publikasi ini hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Permbangunan Daerah Kabupaten Bandung dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata seringkali menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesejangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disitegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Untuk kepentingan perencanaan pembangunan maka informasi ini menjadi penting, hali ini berkaitan dengan pola intervensi yang harus dilakukan untuk mengurangi gap kesejahteraan baik antar penduduk maupun atar wilayah. Publikasi ini mengambarkan ketimpangan pendapatan penduduk, distribusi pendapatan penduduk dan ketimpangan pendapatan antar kecamatan dengan menggunakan alat ukur Gini rasio, Ukuran Bank Dunia dan Indeks Williamson. Hasil publikasi ini diharapkan dapat dijadikan pedoman perencanaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan distribusi pendapatan yang baik baik antar golongan masyarakat maupun antar kecamatan.
Akhirnya kami mengucapkan terimaksih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya publikasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten bandung tahun 2008. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Soreang,
Desember
2008
Bupati Bandung,
H. OBAR SOBARNA, S.IP
ȱ Kata Pengantar
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Dengan memuji syukur ke hadlirat Allah SWT, publikasi Gini Rasio Kabupaten Bandung Tahun 2008 dapat diselesaikan. Indikator Gini Rasio Kabupaten Bandung ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Bandung. Bahasan pada publikasi memuat gambaran tingkat ketimpangan pendapatan, distribusi pendapatan dan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Bandung. Untuk keperluan tersebut, kajian selain menggunakan hasil survei tahun 2008 juga dilengkapi dengan data lain yang berkaitan pada tahun yang tersedia datanya. Demikian Publikasi ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Soreang, Desember 2008 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG,
SOEGIRI SOETARDI, M.A NIP. 340010736
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
iii
ȱ DAFTAR ISI SAMBUTAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
Gini
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………..
i iii iv vi viii
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ………….……………………...... 1.2. Permasalahan………………………..……....…… 1.3. Tujuan ………………….…………………………. 1.4. Sumber Data…… ……………………………….. 1.5. Sistematika Penulisan……………………………
1 3 4 5 5
METODOLOGI 2.1. Konsep dan Definisi …………………………….. 2.2. Pengertian Ketimpangan................................... 2.3. Teknik Penghitungan Ketimpangan ................. 2.4. Kategori Kesenjangan ......................................
7 8 10 14
PENDAPATAN PERKAPITA PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG 3.1. Produk Domestik Regional Bruto perkapita ….. 3.2. Konsumsi Perkapita………………. ……………. 3.3. Klasifikasi Wilayah……………………………….
17 28 34
DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KETIMPANGAN ANTAR GOLONGAN PENDAPATAN 4.1. Gini Rasio.......................................................... 4.2. Ukuran Bank Dunia ………………………………
38 40
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
iv
ȱ
BAB IV
KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH ......
BAB V
PENUTUP 4.1. Kesimpulan...................................................................
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
44
49
v
ȱ DAFTAR TABEL Tabel 1
PDRB Per Kapita, Ranking PDRB Per Kapita dan Ranking IPM Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2007
23
Tabel 2
Ranking PDRB Per Kapita dan Ranking IPM Beserta Komponennya Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2007
24
Tabel 3
Laju PDRB Perkapita, Inflasi, Selisih Laju Pendapatan dengan Inflasi Tahun 2007
26
Tabel 4
Persentase Rata – Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Untuk Sub Golongan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Golongan Pengeluaran
31
TABEL 5
Konsumsi Per Kapita, Ranking Konsumsi Per Kapita Dan Laju Konsumsi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2008
32
Tabel 6
Share Industri, Kategori Wilayah dan Ranking PDRB Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2007
36
Tabel 7
Gini Rasio Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2008
39
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
vi
ȱ Tabel 8
Kelompok Pendapatan Terendah, Menengah Dan Teratas Menurut Ukuran Bank Dunia Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Bandung Tahun 2008
43
Tabel 9
Indeks Williamson Kabupaten Bandung Tahun 2005-2008
45
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
vii
ȱ DAFTAR GAMBAR Gambar 1
Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz
12
Peta 1
Sebaran Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2007
18
Peta 2
Kelompok Kecamatan Berdasarkan Besaran Pdrb Perkapitanya Tahun 2007
19
Peta 3
Kelompok Kecamatan Kabupaten Bandung Menurut Rangking Ipm Tahun 2007
20
Grafik 1
Komposisi Konsumsi Rumah Perkapita Kabupaten Bandung Tahun 2006 -2008
30
Peta 4
Kategori Kecamatan Di Kabupaten Bandung Berdasarkan Klasifikasi Unido Tahun
35
Peta 5
Kelompok Kecamatan Di Kabupaten Bandung Berdasarkan Indikator Gini Rasio 2008
40
Grafik 2
Distribusi Pendapatan Kabupaten Bandung Tahun 2008
41
Grafik 3.
Perkembangan Indeks Wiliamson Kabupaten Bandung
46
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
viii
ȱȱ BAB I. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat
yang
lebih
tinggi,
pengukuran
kinerja
pembangunan daerah umumnya menggunakan laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan terjemahan dari laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hal ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan daerah berorientasi pada pertumbuhan PDRB yang tinggi. Keberhasilan
yang
cukup
memuaskan
diberbagai bidang dan sektor pembangunan yang diukur dengan Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukan peningkatan yang terus menerus yang mengarah pada peningkatan share kelompok primer dan mengurangi peran sektor pertanian. Secara ekonomi makro pembangunan ini membuat struktur perekonomian menjadi kokoh. Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang diklasifikasikan sebagai wilayah industrialis penuh (menurut klasifikasi UNIDO) dengan share sektor industri pengolahannya mencapai sekitar 60 persen dari total PDRB.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
1
ȱȱ Dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi rata-rata di atas 5 persen selama periode 2005 – 2007, maka secara makro ekonomi pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung dapat dikatakan cukup berhasil menggerakan
roda
perekonomian
dan
memiliki
strukur perekonomian yang kokoh. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata seringkali
menyebabkan
bertambah
lebarnya
ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesejangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disitegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah
keberhasilan
Kabupten meningkatkan
pembangunan
Bandung
tersebut
kesejahteraan
ekonomi
di
benar-benar
masyarakatnya
?
Apakah hasil pembangunan ekonomi tersebut merata dinikmati oleh masyarakat
Kabupaten Bandung ?
Apakah pembangunan telah merata di semua wilayah Kabupaten Bandung ? Untuk melihat hal tersebut tentunya diperlukan ukuran-ukuran
(indikator)
yang
dapat
menggambarkan kondisi tersebut.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
2
ȱȱ 1.2.
Permasalahan
Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah di provinsi Jawa Barat yang memiliki area sangat luas dengan karakteristik potensi wilayah (kecamatan), sumber daya alam, dan kegiatan ekonomi penduduk yang berbeda, serta memilki topologi wilayah yang cukup beragam. Keadaan ini menimbulkan perbedaan kecepatan pembangunan pada masing-masing kecamatan. Secara
kasat
mata
wilayah-wilayah
yang
memiliki potensi ekonomi yang ditopang oleh industri pengolahan pembangunan ekonominya lebih cepat dibanding wilayah lainnya, akan tetapi ada juga wilayah bukan wilayah industri tetapi wilayah tersebut merupakan wilayah perumahan yang penduduknya relatif mapan, ada pula daerah yang secara potensi wilayahnya tinggi karena memiliki potensi panas bumi tetapi perekonomian masyarakatnya relatif rendah. Dengan dasar pemikiran tersebut maka perlu dilakukan
kajian
kesenjangan
yang
baik
dapat
dilihat
melihat
sisi
tingkat
ketimpangan
pendapatan maupun ketimpangan antar wilayah. Gini rasio merupakan salah satu indikator yang dapat
melihat
golongan
Gini
Rasio
ketimpangan
penduduk,
Kab.Bandung
untuk
Tahun
pendapatan melihat
2008
antar
karakteristik
3
ȱȱ ketimpangan lainnga dapat menggunakan data PDRB perkapita sebagai proxy pendapatan perkapita. Untuk
memenuhi
indikator
ketimpangan
tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung membuat publikasi dengan judul “ Gini Rasio Kabupaten Bandung”.
1.3.
Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat indikator yang memberikan gambaran proporsi tingkat pendapatan
yang
dapat
digunakan
untuk
perencanaan pembangunan daerah secara umum serta sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah. Dari kegiatan ini diharapkan dapat; a. Memberi gambaran tentang pendapatan perkapita masyarakat b. Memberikan
gambaran
tentang
pengeluaran
konsumsi perkapita c. Memberi gambaran kemajuan wilayah d. Menggambarkan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk e. Menggambarkan ketimpangan antar wilayah
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
4
ȱȱ 1.4.
Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam data hasil survei Pola konsumsi dan Suseda BPS Kabupaten Bandung tahun 2008. Untuk melengkapi kajian digunakan juga beberapa sumber data lain seperti data PDRB, IPM, dan lain-lain tahun sebelumnya (tahun
2007)
yang
tersedia
datanya
sebagai
gambaran awal dalam membuat kajian analisis keterbandingan.
1.5
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan meliputi : 1. Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan,
tujuan,
sumber
data
dan
sistematika penulisan 2. Bab II Konsep dan Metologi yang berisi konsep dan
definisi
yang
digunakan
dan
metologi
penghitungan 3. Bab III Pendapatan Perkapita
Penduduk
Kabupaten Bandung berisi tentang pendapatan perkapita dengan dua metode pendekatan, yaitu pengeluaran perkapita dan PDRB perkapita 4. Bab
IV
Ketimpangan
Distribusi antar
Pendapatan
Golongan
dan
Pendapatan
Penduduk, berisi ukuran distribusi pendapatran
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
5
ȱȱ antar golongan pendapatan yang diukur dengan ukuran Bank Dunia dan Gini Rasio 5. Bab
V
Ketimpangan
Pendapatan
antar
Wilayah, berisi pengukuran ketimpangan dengan menggunakan Indeks Williamson 6. Bab V Penutup.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
6
ȱȱ
BAB II. KONSEP DAN METODOLOGI
2.1
Konsep dan Definisi
Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga.
Pengeluaran
atau konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi
makanan
dan
bukan
makanan
tanpa
memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk
kebutuhan
rumahtangga
saja,
tidak
termasuk
konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumahtangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, -sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu.
Baik konsumsi makanan maupun bukan
makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. PDRB perkapita sebagai proxy dari pendapatn perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dan adanya aktivitas produksi. Sedangkan PDRN perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikut sertaannya dalam proses produksi. Data tersebut diperoleh dengan cara
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
7
ȱȱ membagi total nilai PDRB/PDRN dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap lebih merata) Kedua indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmunan.
2.2
Pengertian Ketimpangan Kesenjangan dapat diterjemahkan sebagai gap antara yang tertinggi dan yang terendah. Dalam konteks ekonomi Aspek “keadilan dan pemerataan” selain dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, namun dapat pula ditinjau menurut perbandingan antar daerah (Raksaka Mahi, 2000) Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik memenuhi beberapa syarat seperti: x Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean independence). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini. x Tidak tergantung pada jumlah penduduk (population penduduk
size
independence).
berubah,
ukuran
Jika
ketimpangan
seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (ceteris paribus). Koefisien Gini juga
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
8
ȱȱ memenuhi syarat ini. x Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini. x Sensitivitas
Transfer
Dalam
Pigou-Dalton.
kriteria ini, transfer pandapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini. Selain itu ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut : x Dapat didekomposisi Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin
dapat
didekomposisi
(dipecah)
menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari subkelompok masyarakat (subgroup). x
Dapat diuji secara statistik Seseorang signifikansi
Gini
Rasio
Kab.Bandung
harus
dapat
perubahan
Tahun
2008
menguji
indeks
antar
9
ȱȱ waktu.
Hal
ini
sebelumnya
menjadi
masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk. Pada saat membahas kesejangan pendapatan golongan penduduk akan terkait dengan perbandingan kesenjangan antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin, ini menimbulkan konsep “garis kemiskinan “ (poverty line) yang menunjukkan batas terendah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Penduduk yang berada digaris kemiskinan
(absolute poverty ) apabila
pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paling
pokok
seperti
sandang,
pangan,
perumahan,
pendidikan kesehatan dan lainnya.
2.3
Teknik Penghitungan Ketimpangan Ada
beberpa
alat
ukur
untuk
ketimpangan, pada publikasi ini disajikan
mengukur
dua indikator
untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, yakni Gini Rasio dan Ukuran Bank Dunia dan satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah, yaitu dengan Indeks Williamson.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
10
ȱȱ
a. Koefisien Gini (Gini Ratio) Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat
ketimpangan
pendapatan
secara
menyeluruh.
Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva
pengeluaran
kumulatif
yang
membandingkan
distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan
distribusi
persentase
uniform
kumulatif
(seragam)
penduduk.
yang
Untuk
mewakili
membentuk
koefisien Gini, gambarlah grafik persentase kumulatif rumahtangga (dari termiskin hingga terkaya) pada sumbu horizontal
dan
persentase
kumulatif
pengeluaran
(pendapatan) pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai A/(A+B), dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika A=0 koefisien
Gini
bernilai
0
yang
berarti
pemerataan
sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
11
ȱȱ
GAMBAR 1 KOEFISIEN GINI MENURUT KURVA LORENZ
Kumulatif Pengeluaran (%)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kumulatif Penduduk (%)
Formula yang digunakan untuk menghitung Koefisien Gini (Gini Rasio) adalah sebagai berikut:
dimana:
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
12
ȱȱ GR = Koefisien Gini (Gini Ratio); fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i; Fci = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i; Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).
b. Ukuran Bank Dunia Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: Dengan dasar pengelompokan 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan
menengah
dan
20%
penduduk
dengan
pendapatan tinggi.
c. Indeks Williamson Ukuran ketimpangan pendapatan lainnya yang lebih penting lagi untuk dikaji adalah kesenjangan antar wilayah/ daerah dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson. Dasar
perhitungannya
adalah
dengan
menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah dengan rumus :
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
13
ȱȱ
¦ (Yi Y ) 2 i
VW
fi n
Y
di mana: Vw = indeks Williamson Yi = pendapatan per kapita di kecamatan ke i Y = pendapatan per kapita rata-rata seluruh kecamatan Fi = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk kabupaten Ini berarti bahwa pada dasarnya indeks Williamson
merupakan
koefisien
persebaran
(coefficient of variation) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis
2.4
Kategori Kesenjangan Indeks
Gini
yang
diperoleh
juga
dihitung
berdasarkan data pengeluaran. Ukuran ksenjanga Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar angka ini
berarti
pengeluaran
Gini
Rasio
semakin tinggi antar
pula
kelompok
Kab.Bandung
Tahun
tingkat ketimpangan
penduduk
2008
berdasarkan
14
ȱȱ golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makroekonomi,LPEM-FEUI,1995 : o GR < 0.4
dikategorikan sebagai
ketimpangan rendah o 0.4 GR 0.5
dikategorikan sebagai
ketimpangan sedang (Moderat) o GR > 0.5
dikategorikan sebagai
ketimpangan tinggi Ketimpangan pendapatan dengan menggunakan ukuran Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah
pendapatan
berpendapatan
40%
penduduk
dari
terendah
kelompok
yang
dibandingkan
total
pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut: x Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan tinggi; x Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
15
ȱȱ ketimpangan pendapatan sedang/menengah; x Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan rendah. Ukuran kesenjanga indeks Williamson berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan antar wilayah dalam satu wilayah pengamatan. Nilai Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai satu berarti ketimpangan sempurna (DR. Tulus. T.H.
Tambunan,
Perekonomian
Indonesia,
Ghalia
Indonesia, 2001).
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
16
ȱȱ BAB III PENDAPATAN PERKAPITA PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG Ketersediaan data pendapatan perkapita untuk daerah di Indonesia dapat dikatakan tidak tersedia, oleh karena itu pengukuran kesejahteraan masyarakat suatau wilayah umumnya didekati dengan dua pendekatan (proxy) pendapatan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan Pengeluaran Konsumsi
Perkapita.
Walaupun
kedua
nilai
tersebut
tidak
menggambarkan pendapatan riil penduduk akan tetapi secara empiris
terbukti
penduduk
dapat
untuk
memberikan
dapat
menjadi
gambaran indikator
pendapatan kesejahteraan
masyarakat suatu wilayah. Tingkat pendapatan pendapatan suatu wilayah selain dari kemampuan ekonomi wilayah tersebut juga tergantung jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut, jadi wilayah yang mempunyai nilai PDRB tertinggi belum tentu memiliki PDRB perkapita yang tinggi pula apabila jumlah penduduk wilayah tersebut sangat tinggi. Sebaran Penduduk tahun 2007 di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada sebaran peta berikut ini, dari peta tersebut terlihat
bahwa
Rancabali
dan
penduduk
Kecamatan
Kecamatan
Nagreg,
Cilengkrang
Cangkuang,
masing-masing
berpenduduk hanya sekitar 1.4 – 1.9 persen dari total penduduk Kabupaten Bandung. Sedangkan Kecamatan Soreng, Majalaya, Baleendah,
Ciparay
dan
Rancaekek
masing
–
masing
berpenduduk sekitar 4,6 – 6,1 persen dari total penduduk di Kabupaten Bandung. Hal ini memberikan indikasi bahwa 25
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
17
ȱȱ persen penduduk Kabupaten Bandung terpusat di 5 kecamatan tersebut.
SEBARAN PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007
CIMENYAN CILENGKRANG
CILEUNYI MARGAASIH DAYEUHKOLOT BOJONGSOANG KATAPANG
BALEENDAH
SOREANG
RANCAEKEK
CICALENGKA
SOLOKAN JERUK
NAGREG
CIKANCUNG
CIPARAY
CANGKUANGBANJARAN ARJASARI
MAJALAYA PASEH
CIWIDEY CIMAUNG
PACET
IBUN
RANCABALI
PASIRJAMBU
PANGALENGAN KERTASARI
penduduk 1.4% - 1.9% 1.9% - 2.7% 2.7% - 3.6% 3.6% - 4.6% 4.6% - 6.1% N W
10
0
10
E
20 Miles
S
Peta 1.
3.1
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Bandung Pada dasarnya pembangunan terdiri dari dua aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial, salah satu indikator dari aspek ekonomi adalah PDRB perkapita sedangkan dari aspek sosial adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
18
ȱȱ keberhasilan pembangunan manusia dalam salah satu wilayah tertentu. Peningkatan pembangunan ekonomi diharapkan akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
penciptaan
penciptaan
peningkatan
lapangan
kerja,
hal
pendapatan ini
tentunya
dan akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas sumber Daya Manusia (SDM), demikian pula peningkatan kualitas SDM akan turut membantu meningkatan produktivitas kegiatan ekonomi yang membatu peningkatan penciptaan nilai tambah kegiatan ekonomi. Dengan melihat keterkaitan tersebut maka dapat dilihat hubungan antara aspek ekonomi yang diukur dengan PDRB perkapita dan kualitas manusianya yang diukur dengan IPM. KELOMPOK KECAMATAN BERDASARKAN RANGKING BESARAN PDRB PERKAPITANYA Tahun 2007
CIMENYAN CILENGKRANG
CILEUNYI MARGAAS IH DAYEUHKOLOT BOJONGSOANG KATAPANG SOREANG
BALEENDAH
RANCAEKEK
CICALENGKA
SOLOKAN JERUK
NAGREG
CIKANCUNG
CIPARAY
BANJARAN ARJASARI
PASEH
CIW IDEY CIMAUNG
PACET
IBUN
PDRB Perkapita Rangking 1 - 7 Rangking 7 - 15 Rangking 15 - 22 Rangking 22 - 30
RANCABALI
PASIRJAMBU
PANGALENGAN KERTASARI
N W
10
0
10
E S
20 Miles
Peta 2
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
19
ȱȱ Tabel 1 menunjukkan bahwa wilayah yang tinggi PDRB perkapitanya ternyata tidak selalu memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi pula, keadaan ini diperlihatkan dengan perbedaan rangking yang sangat mencolok antara rangking PDRB perkapita dan rangking IPM. KELOMPOK KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG MENURUT RANGKING IPM TAHUN 2007
CIMENYAN CILENGKRANG
CILEUNYI MARGAAS IH DAYEUHKOLOT BOJO NG SOANG KATAPANG SOREANG
BALEENDAH
RANCAEKEK
CICALENGKA
SOLOKAN JERUK
NAG REG
CIKANCUNG
CIPARAY
BANJ ARAN ARJASARI
PASEH
CIW IDEY CIMAUNG
PACET
Rangking IPM Rangking Rangking Rangking Rangking
IBUN
RANCABALI
PASIRJ AMBU
PANG ALENG AN KERTASARI
1-7 7 - 15 15 - 22 22 - 30
N W 10
0
10
E
20 Miles
S
Peta 3. Kecamatan
Dayeuhkolot,
Majalaya,
Pameungpeuk, Katapang dan kecamatan Rancabali merupakan lima terbesar dalam penciptaan PDRB per kapita. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rangking
lima
besarnya
Cileunyi,
Margahayu,
diduduki
Dayeuhkolot,
oleh
Kecamatan
Rancaekek
dan
Margaasih. Perbedaan antara rangking PDRB perkapita dan rangking IPM dan Apabila dilihat pada pencapaian ranking PDRB per kapita dan IPM
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
diperlihakan
20
ȱȱ Kecamatan
Rancabali
dimana
PDRB
perkapitanya
menduduki rangking 5 sedangkan IPM nya hanya menduduki
rangking
29,
bila
dilihat
dari
struktur
ekonominya, Nilai tambah yang diciptakan di Kecamatan Rancabali lebih dari setengahnya diciptakan dari sektor industri pengolahan yang sebagian besar sumbangan dari industri di perkebunan sedangkan penduduk yang bekerja di sektor industri hanya sekitar 3,7 persen dari seluruh penduduk yang bekerja, hal ini diprediksi nilai tambah yang diciptakan dari sektor industri di Kecamatan Rancabali hanya sedikit dinikmati penduduknya sebagai balas jasa pekerja sedangkan surplus usahanya keluar melalui pengusaha atau pemegang modal, sedangkan sektor pertanian yang hanya menyumbang sekitar 22 persen tetapi penduduk yang bekerja disektor ini lebih dari 75 persen dari total penduduk yang bekerja di wilayah ini . Berbeda
dengan
Kecamatan
Rancabali,
Kecamatan Cileunyi yang memiliki rangking PDRB perkapitanya rangking 24 ternyata memiliki rangking IPM pertama, walaupun cileunyi juga merupakan wilayah yang dikategorikan industri penuh (kontribusi industri sebesar 32,54 persen) tetapi secara struktur ekonominya, sektor perdagangan yang merupakan sektor penyumbang nilai tambah mencapai
terbesar 34,47
kecamatan persen
ini
dan
dengan
kontribusi
tampaknya
kekuatan
ekonomi dari sektor industri juga berasal dari industri kecil dan
Gini
Rasio
menengah
sehingga
Kab.Bandung
hasil
Tahun
nilai
2008
tambah
yang
21
ȱȱ diciptakan dari juga tidak banyak yang terbawa keluar wilayah ini, prediksi ini diperkuat dengan banyaknya penduduk wilayah ini yang bekerja di sektor industri (32,50 persen dari total yang bekerja) dan sektor perdagangannya juga menyerap sekitar 23 persen tenaga kerja di wilayah ini. Beberapa wilayah lainnya yang memiliki pola seperti kedua kecamatan di atas tampaknya juga mempunyai reaseoning yang mirip dengan penjelasan di atas. Dengan melihat kenyataan di atas tentunya perlu pemikiran bersama banyak pihak sehingga wilayah yang secara ekonomi dapat meningkat pesat, hasilnya juga dapat membantu pembangunan manusia di wilayah tersebut. Hal ini memang tidak mudah karena seringkali kebutuhan perusahaan akan tenaga trampil tidak dapat dipenuhi oleh penduduk sekitarnya. Rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1. Rangking IPM yang menggambarkan tingkat pembangunan
manusia
di
pengaruhi
oleh
ketiga
komponennya, untuk melihat pengaruh komponen yang membuat pembangunan ekonomi kurang sejalan dengan pembangunan manusiannya dapat dilihat pada tabel 2. Rangking
Komponen
IPM
pada
beberapa
kecamatan menunjukan pola yang cukup seragam, ini menunjukkan bahwa seluruh komponen sejalan dengan IPMnya, komponen
Gini
Rasio
sedangkan IPMnya
Kab.Bandung
bagi
wilayah
memiliki
Tahun
variasi
2008
yang
rangking
yang
tinggi
22
ȱȱ menunjukan bahwa pembangunan manusia di wilayah tersebut lebih banyak didorong oleh komponen tertentu. TABEL 1 : PDRB PER KAPITA RANKING PDRB PER KAPITA DAN RANKING IPM MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007 PDRB Rangking Rangking Perkapita PDRB No Kecamatan IPM (Rp.000) Perkapita [1] [2] [3] [4] [5] 1 Ciwidey 6.768 22 22 2 Rancabali 14.309 5 29 3 Pasirjambu 9.351 13 24 4 Cimaung 4.714 29 23 5 Pangalengan 10.567 10 19 6 Kertasari 8.479 18 30 7 Pacet 6.006 26 28 8 Ibun 11.833 8 14 9 Paseh 7.665 20 26 10 Cikancung 10.164 12 27 11 Cicalengka 8.406 19 16 12 Nagreg 9.105 15 21 13 Rancaekek 7.142 21 4 14 Majalaya 24.185 2 9 15 Solokanjeruk 11.821 9 25 16 Ciparay 5.037 28 11 17 Baleendah 6.260 25 7 18 Arjasari 9.135 14 18 19 Banjaran 8.774 16 13 20 Cangkuang 6.535 23 20 21 Pameungpeuk 19.060 3 10 22 Katapang 17.429 4 8 23 Soreang 8.700 17 12 24 Margaasih 10.512 11 5 25 Margahayu 12.505 6 2 26 Dayeuhkolot 39.619 1 3 27 Bojongsoang 12.206 7 6 28 Cileunyi 6.371 24 1 29 Cilengkrang 5.811 27 15 30 Cimenyan 3.995 30 17
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
23
ȱȱ TABEL 2 : RANKING PDRB PER KAPITA DAN RANKING IPM BESERTA KOMPONENNYA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007
No
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kecamatan
[2] Ciwidey Rancabali Pasirjambu Cimaung Pangalengan Kertasari Pacet Ibun Paseh Cikancung Cicalengka Nagreg Rancaekek Majalaya Solokanjeruk Ciparay Baleendah Arjasari Banjaran Cangkuang Pameungpeuk Katapang Soreang Margaasih Margahayu Dayeuhkolot Bojongsoang Cileunyi Cilengkrang Cimenyan
Gini
Rasio
Rangking PDRB Perkapita
[3] 22 5 13 29 10 18 26 8 20 12 19 15 21 2 9 28 25 14 16 23 3 4 17 11 6 1 7 24 27 30
Kab.Bandung
Rangking Indeks Kesehatan
Indeks Pendidikan
Indeks PPP
[4] 22 29 24 23 19 30 28 14 26 27 16 21 4 9 25 11 7 18 13 20 10 8 12 5 2 3 6 1 15 17
[5]
[6]
[7]
Tahun
2008
IPM
19 24 6 9 11 27 28 3 25 30 26 16 2 4 29 17 12 20 7 10 15 21 13 5 18 14 22 1 7 23
22 28 26 19 20 30 16 17 29 24 8 15 7 12 25 11 9 14 23 27 10 5 18 6 1 2 3 4 21 13
21 29 30 26 22 25 28 23 24 5 11 27 7 18 15 13 8 20 10 16 17 6 12 9 1 2 3 4 14 19
24
ȱȱ Tabel 2 memperlihatkan bahwa IPM masing – masing kecamatan secara umum tidak jauh rangkingnya dari rangking komponen PPP-nya, hal ini menggambarkan bahwa pembangunan manusia wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan daya beli masyarakatnya. Pola yang cukup jauh diperlihatkan oleh Kecamatan Ibun dan Majalaya dimana rangking PPP-nya jauh di bawah rangking IPM-nya, keadaan ini memberikan gambaran bahwa wilayah tersebut pembangunan manusiannya lebih banyak didukung kemajuan komponen kesehatan dan pendidikan. Sedangkan untuk Kecamatan Solokanjeruk dan Cikancung dimana rangking PPP-nya jauh di atas rangking IPM-nya, keadaan ini memberikan gambaran bahwa tingginya tingkat daya beli wilayah tersebut tidak mendukung kemajuan komponen lainnya (Kesehatan dan Pendidikan). Kemampuan daya beli (PPP) yang tinggi bila tidak diikuti pembangunan komponen lainnya umumnya terjadi karena faktor budaya wilayah tersebut dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut. Sehingga memungkinkan penduduk wilayah tersebut yang memiliki kemampuan secara ekonomi menyekolahkan anaknya di tempat lain dan menjadi penduduk wilayah lain.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
25
ȱȱ
TABEL 3 LAJU PDRB PERKAPITA, INFLASI, SELISIH LAJU PENDAPATAN DENGAN INFLASI TAHUN 2007 No [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Gini
Kecamatan [2] Ciwidey Rancabali Pasirjambu Cimaung Pangalengan Kertasari Pacet Ibun Paseh Cikancung Cicalengka Nagreg Rancaekek Majalaya Solokanjeruk Ciparay Baleendah Arjasari Banjaran Cangkuang Pameungpeuk Katapang Soreang Margaasih Margahayu Dayeuhkolot Bojongsoang Cileunyi Cilengkrang Cimenyan KAB BANDUNG
Rasio
Laju PDRB Perkapita [3] 10,10 8,69 10,06 9,40 10,11 8,35 9,77 10,13 9,61 10,01 10,41 9,75 10,15 9,66 9,79 10,18 9,84 9,74 9,86 9,08 9,20 8,57 10,40 10,04 9,52 9,55 9,41 10,63 9,12 9,98 9.70
Kab.Bandung
Tahun
Inflasi
selisih
[4] 8,10 6,68 7,14 6,00 7,43 6,35 6,80 7,18 6,93 6,98 7,47 7,00 7,15 6,83 6,84 7,19 7,02 6,72 7,40 6,36 6,50 5,97 7,16 7,00 6,96 6,69 6,68 7,22 7,14 7,39 6,89
[5] 2,00 2,01 2,92 3,40 2,68 2,00 2,97 2,95 2,68 3,03 2,94 2,75 3,00 2,83 2,95 2,99 2,82 3,02 2,46 2,72 2,70 2,60 3,24 3,04 2,56 2,86 2,73 3,41 1,98 2,59 2,81
2008
26
ȱȱ Untuk
dapat
memprediksi
peningkatan
kesejahteraan masyarakat dari PDRB perkapita maka dapat dibandingkan antara Laju PDRB perkapita dengan inflasi yang terjadi di wilayah tesebut, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa bila laju pendapatan masyarakat lebih tinggi dari inflasi maka secara riil terjadi peningkatan pendapatan untuk dikonsumsi, sedangkan bila terjadi sebaliknya maka secara riil pendapatan masyarakat tidak meningkat karena kenaikan nilai konsumsi yang harus dibayar akan lebih tinggi. Karena keterbatasan data tentang inflasi di Kabupaten Bandung maka untuk pendekatannya dipakai angka inflasi PDRB dengan memanfaatkan angka PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan konstan yang secara matematik tidak akan jauh berbeda dengan inflasi Indeks Harga Konsumen. Tabel 3 memperlihatkan bahwa secara umum laju pendapatan perkapita penduduk masing-masing kecamatan berada di atas laju inflasinya, hal ini dapat memberikan
gambaran
bahwa
pendapatan
riil
masayarakat Kabupaten Bandung meningkat atau dapat juga diartikan bahwa tingkat kemakmuran masayarkat Kabupaten Bandung meningkat. Bila kita cermati dari tabel 3 pemerintah
daerah
Kabupaten
maka kinerja
Bandung
secara
keseluruhan sudah bisa dikatakan bagus, hal ini bisa kita lihat dari laju PDRB per kapita yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung yang seluruhnya
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
27
ȱȱ melebihi inflasi, hal tersebut menggambarkan daya beli masyarakat di kabupaten Bandung terus meningkat. Bahkan
yang
terjadi
dibeberapa
kecamatan
laju
pendapatan perkapita melebihi laju pendapatan perkapita Kabupaten Bandung diantaranya kecamatan Ciwidey, Pasirjambu, Pangalengan, Ibun, Cikancung, Cicalengka, Rancaekek, Ciparay, Soreang, Margaasih, Cileunyi dari kesemua kecamatan tersebut memiliki laju pendapatan perkapita di atas10 persen. Untuk melihat secara lengkap perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.
3.2
Konsumsi Perkapita Kabupaten Bandung Seperti telah dijelaskan di terdahulu, bahwa konsumsi perkapita juga dapat digunakan sebagi proxy pendapat
perkapita
Pengeluaran
rumah
sehingga tangga
informasi
merupakan
mengenai salah
satu
indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk
makanan
ke
pengeluaran
bukan
makanan.
Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada
kelompok
penduduk
yang
tingkat
konsumsi
makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan
Gini
Rasio
pendapatan
Kab.Bandung
Tahun
akan
2008
digunakan
untuk
28
ȱȱ memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan
penduduk,
dimana
perubahan
komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Bila melihat komposisi pola konsumsi masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2006 – 2008 terlihat bahwa pengeluaran konsumsi untuk makanan tahun 2006 ke tahun 2007 bergeser dari 57,24 persen menjadi 47,21 persen dan konsumsi non makanan bergeser dari 42,76 persen menjadi 52,79 persen, secara teoritis komposisi pola konsumsi dapat dikatakan bahwa
masyarakat
Kabupaten
peningkatan
Bandung
mengalami
kesejahteraan. Akan tetapi bila melihat pergeseran yang terjadi dari tahun 2007 ke tahun 2008 terlihat bahwa konsumsi
makanan
kembali
mendominasi
struktur
konsumsi penduduk Kabupaten Bandung, hal ini dapat dimengerti karena pada tahun 2008 terjadi lonjakan inflasi dan kenaikan harga BBM telah ”mengerem” pemenuhan kebutuhan konsumsi non makanan, sehingga fokus konsumsi
kembali
kepada
pemenuhan
konsumsi
makanan. Hal ini sangat jelas terlihat dari komposisi jenis komoditas yang dikonsumsi dimana konsumsi beras kembali melonjak seperti kondisi sebelum tahun 2007.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
29
ȱȱ
Tabel.4 memperlihatkan bahwa komoditas beras dari pengeluaran untuk konsumsi merupakan komoditas yang mengalami penurunan cukup tinggi yaitu dari 15,79 persen pada tahun 2006 menjadi 12,60 persen pada tahun 2007 dan meningkat kembali pada tahun 2008 Menjadi 14.95 persen, sedangkan untuk pengeluaran konsumsi bukan makanan pada tahun 2007 dimana konsumsi
tertinggi
diperlihatkan
oleh
komoditas
perumahan dan sandang (pakaian dan alas kaki) maka pada
tahun
2008
komoditas
tersebut
mengalami
penurunan yang cukup tinggi. Untuk melihat lebih jauh komposisi
Gini
Rasio
komposisi
Kab.Bandung
komoditas
Tahun
2008
yang
mengalami
30
ȱȱ perubahan dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 4 PERSENTASE RATA – RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN UNTUK SUB GOLONGAN MAKANAN DAN BUKAN MAKANAN MENURUT GOLONGAN PENGELUARAN Jenis Komoditi (1) A. MAKANAN 1. Padi-padian 2. Umbi-umbian 3. I k a n 4. Daging 5. Telur dan Susu 6. Sayur-sayuran 7. Kacang-kacangan 8. Buah-buahan 9. Minyak dan Lemak 10. Bahan Minuman 11. Bumbu-bumbuan 12. Konsumsi lainnya 13. Makanan jadi 14. Minuman beralkohol 15. Tembakau dan Sirih Jumlah Makanan B. BUKAN MAKANAN 1. Perumahan, Bahan bakar 2. Aneka barang dan jasa 3. Biaya pendidikan 4. Biaya kesehatan 5. Pakaian, Alas kaki 6. Barang-barang tahan lama 7. Pajak dan Asuransi 8. Kep. Pesta dan Upacara Jumlah bukan makanan Jumlah (A + B)
2006
2007
(3)
(4)
2008
15,79 0,84 3,79 3,23 3,28 2,88 2,58 2,05 2,72 2,70 1,69 1,40 6,00 0,01 8,29 57,24
12,60 0,51 3,32 2,29 2,72 1,67 1,92 1,54 2,45 2,01 1,32 2,00 5,96 0,01 6,90 47,21
14,95 1,03 3,47 3,71 3,99 2,75 2,33 2,06 3,21 2,19 1,88 2,50 10,86 *) 8,22 63,15
25,37 4,22 3,54 1,57 4,08 1,52 0,97 1,48 42,76 100,00
22,85 9,64 3,68 2,95 10,01 1,49 1,03 1,14 52,79 100,00
18,16 11,15 *) *) 3,93 1,81 0,82 0,99 36,85 100,00
*) Tergabung dengan komponen lainnya
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
31
ȱȱ TABEL 5: KONSUMSI PER KAPITA, RANKING KONSUMSI PER KAPITA DAN LAJU KONSUMSI MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008
No [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Gini
Kecamatan
Konsumsi Per Kapita (Rp.)
Rangking Konsumsi Perkapita
[2] 203.430 186.070 273.061 254.801 481.975 199.646 226.875 262.118 332.846 210.398 285.244 330.055 392.365 308.571 347.608 338.100 382.286 269.760 261.102 295.188 351.671 287.127 306.620 268.743 439.024 531.984 393.783 376.163 403.660 311.571 315.908
[4] 29 31 21 26 2 30 27 24 12 28 20 13 6 16 10 11 7 22 25 18 9 19 17 23 3 1 5 8 4 15 14
[2] Ciwidey Rancabali Pasirjambu Cimaung Pangalengan Kertasari Pacet Ibun Paseh Cikancung Cicalengka Nagreg Rancaekek Majalaya Solokanjeruk Ciparay Baleendah Arjasari Banjaran Cangkuang Pameungpeuk Katapang Soreang Kutawaringin Margaasih Margahayu Dayeuhkolot Bojongsoang Cileunyi Cilengkrang Cimenyan
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
32
ȱȱ
Pengeluaran konsumsi per kapita per kecamatan merupakan salah satu indikator alternatif yang dapat dijadikan
untuk
melihat
perbedaan
dalam
tingkat
kesejahteraan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Bandung, hal tersebut bisa diasumsikan semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu daerah maka akan tinggi pula pengeluaran konsumsi per kapitanya. Dari tabel 5
konsumsi perkapita tertinggi
terdapat di kecamatan Margahayu dengan rata – rata konsumsi perkapita sebesar Rp.531,984 perbulan, disusul kemudian oleh kecamatan pangalengan, kecamatan Margaasih,
dan kecamatan Cileunyi yang masing –
masing mempunyai
rata – rata pengeluaran untuk
konsumsi diatas 400 000 rupiah per bulan. Secara umum wilayah ini juga memiliki angka IPM yang tinggi tampaknya wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang merupakan wilayah peumahan sehingga kemampuan secara
ekonomi
dan
kualitasnya
pembangunan
manusiannya berjalan cepat tentu saja akan memberi konsekuansi terhadap peningkatan pengeluaran yang tidak lagi terfokus pada pemenuhan konsumsi semata. Sedangkan
konsumsi
perkapita
terendah
terdapat di kecamatan Kertasari dengan rata – rata konsumsi sebesar Rp. 199,646, terkecil kedua adalah kecamatan Ciwidey sebesar Rp. 203,430 dan diikuti oleh kecamatan Cikancung yang mempunyai rata – rata pengeluaran per kapita sebesar
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
Rp. 210.398. Seperti
2008
33
ȱȱ kelompok pengeluaran tertinggi pada kelompok ini juga rata-rata memiliki nilai IPM yang relatif lebih rendah artinya
pembangunan
manusia
wilayah
ini
masih
tertinggal oleh wilayah lainnya.
3.3
Klasifikasi Wilayah Bila ditinjau secara umum Kabupaten Bandung merupakan
yang
termasuk
wilayah
industri
penuh
(menggunakan batasan UNIDO). Hal ini terlihat dari peranan Industri Kabupaten Bandung terhadap PDRB nya yang sebesar 60.49 persen. Hal tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung yang merupakan kawasan industri penuh, kecuali kecamatan ciwidey dan cimaung yang merupakan kawasan menuju proses industri, kecamatan cilengkrang dan Pangalengan yang
termasuk
kecamatan
kawasan
semi
cimenyan
kecamatan
industri,
merupakan
sedangkan satu-satunya
yang masuk sebagai klasifikasi wilayah
bukan kawasan industri (tradisional). Bila kita cermati dari tabel 6 di atas Kecamatan Dayeuhkolot,
Majalaya,
Katapang
mempunyai
karakteristik
merupakan
empat
Kabupaten
Bandung,
daerah
terbesar bila
dan
yang
Margahayu sama,
penyumbang
dilihat
dari
yang PDRB
karakteristik
wilayahnya keempat daerah tersebut merupakan wilayah Industrialisasi penuh dengan peranan industri masing – masing
Gini
Rasio
diatas 50 persen. Sedangkan Kecamatan
Kab.Bandung
Tahun
2008
34
ȱȱ Pangalengan yang bukan wilayah industri penuh tetapi mampu memberikan sumbangan yang tinggi terhadap PDRB Kabupaten Bandung, hal ini ditunjukan dari rangking PDRB nya yang masuk dalam kelas 5 besar penyumbang PDRB kabupaten Bandung dengan nilai PDRB sebesar Rp. 1,474,916.04 juta atau sekitar 4.43 persen dari Total PDRB Kabupaten Bandung. Kecamatan Cimenyan yang merupakan satu-satunya wilayah yang diklasifikasikan sebagai daerah bukan industri berada pada posisi ke dua puluh delapan penyumbang PDRB Kabupaten Bandung dengan nilai PDRB sebesar Rp. 375410.55 juta atau 1.13 persen dari total PDRB Kabupaten Bandung.
KATEGORI KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KLASIFIKASI UNIDO TAHUN 2007
CIMENYAN CILENGKRANG
CILEUNYI MARGAASIH DAYEUHKOLOT BOJONGSOANG KATAPANG SOREANG
RANCAEKEK
CICALENGKA
SOLOKAN JERUK
BALEENDAH
NAGREG
CIKANCUNG
CIPARAY
BANJARAN ARJASARI
PASEH
CIWIDEY CIMAUNG
PACET
IBUN
UNIDO Bukan Wilayah Industri Menuju Proses Industri Semi Industri Industri Penuh
RANCABALI
PASIRJAMBU
PANGALENGAN KERTASARI
N W 10
0
10
E
20 Miles
S
Peta 4.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
35
ȱȱ TABEL 6: SHARE INDUSTRI, KATEGORI WILAYAH DAN RANKING PDRB MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007 N o
Kecamatan
Share Industri
Kategori
Rangking PDRB
[1] [2] 1 Ciwidey 2 Rancabali 3 Pasirjambu 4 Cimaung 5 Pangalengan 6 Kertasari 7 Pacet 8 Ibun 9 Paseh 10 Cikancung 11 Cicalengka 12 Nagreg 13 Rancaekek 14 Majalaya 15 Solokanjeruk 16 Ciparay 17 Baleendah 18 Arjasari 19 Banjaran 20 Cangkuang 21 Pameungpeuk 22 Katapang 23 Soreang 24 Margaasih 25 Margahayu 26 Dayeuhkolot 27 Bojongsoang 28 Cileunyi 29 Cilengkrang 30 Cimenyan KAB BANDUNG
[3] 18,32 56,98 33,57 18,57 20,11 44,52 36,92 39,63 58,86 65,73 52,81 43,12 56,95 85,3 74,85 32,76 44,56 66,72 48,65 31,88 78,93 82,41 52,51 53,24 52,96 89,92 64,17 32,54 24,15 2,95 60,49
[4] menuju proses industri industri penuh industri penuh menuju proses industri Semi indutri industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh industri penuh Semi indutri Bukan Industri industri penuh
[5] 25 22 20 29 5 24 23 16 15 19 14 26 10 2 13 21 9 18 12 27 8 3 6 7 4 1 11 17 30 28
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
36
ȱȱ BAB IV DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KETIMPANGAN ANTAR GOLONGAN PENDAPATAN Disamping
peningkatan
pendapatan,
aspek
pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan
akan
menimbulkan
masalah-masalah
sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun hal
ini
tidak
dapat
mencerminkan
keadaan
yang
sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Ada dua indikator utama yang biasa digunakan untuk
mengukur
tingkat
pemerataan
pendapatan.
Indikator pertama adalah indikator yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Indikator ini mengukur tingkat pemerataan pendapatan
dengan
memperhatikan
persentase
pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia ada indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
37
ȱȱ 4.1
Gini Rasio Gini rasio merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Gini rasio Kabupaten Bandung tahun 2008 sebesar
2,423, ini berarti bahwa Kabupaten Bandung
termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Secara umum gini rasio yang tersebar di Kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung termasuk kategori
sebagai
ketimpangan
rendah,
hal
ini
digambarkan oleh rata - rata kecamatan yang memiliki gini rasio < 0.4. Kecamatan yang ketimpangannya relatif rendah umumnya kecamatan yang penduduknya sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan yang bekerja di sektor industrinya relatif
kecil atau wilayah yang sebaran
penduduk di sektor industri dan sektor lainnya (diluar pertanian dan jasa ) relatif merata. Hal ini memberikan gambaran bahwa pendapatan dari sektor industri dan sektor lainya (diluar pertanian dan jasa) relatif sama sehingga distribusi pendapatan juga relatif tersebar merata, demikian juga untuk wilayah yang penduduknya banyak tersebar di pertanian dan jasa, sektor jasa untuk kecamatan-kecamatan tersebut tampaknya meruapakan jasa peseorangan yang melayani rumah tangga sehingga pendapatannya relatif seimbang dengan yang bekerja di sektor pertanian.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
38
ȱȱ TABEL 7 GINI RASIO KECAMATAN-KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008 NO [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KECAMATAN
GINI RASIO
[2] Ciwidey Rancabali Pasirjambu Cimaung Pangalengan Kertasari Pacet Ibun Paseh Cikancung Cicalengka Nagreg Rancaekek Majalaya Solokanjeruk Ciparay Baleendah Arjasari Banjaran Cangkuang Pameungpeuk Katapang Soreang Kutawaringin Margaasih Margahayu Dayeuhkolot Bojongsoang Cileunyi Cilengkrang Cimenyan
[3] 0,1515 0,1900 0,1347 0,1888 0,2492 0,1997 0,1607 0,2645 0,2553 0,1335 0,2039 0,2306 0,2009 0,2106 0,2884 0,2834 0,1910 0,2714 0,2373 0,1724 0,2321 0,1475 0,2540 0,2345 0,2290 0,2777 0,1715 0,2021 0,2315 0,1879 0,2768
Kab. Bandung
Gini
Rasio
Kab.Bandung
0,2423
Tahun
2008
39
ȱȱ
Kelompok Kecamatan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Indikator Gini Rasio Tahun 2008
CIMENYAN CILENGKRANG
CILEUNYI MARGAASIH DAYEUHKOLOT BOJONGSOANG KATAPANG SOREANG
BALEENDAH
RANCAEKEK
CICALENGKA
SOLOKAN JERUK
NAGREG
CIKANCUNG
CIPARAY
BANJARAN ARJASARI
PASEH
CIWIDEY CIMAUNG
PACET
IBUN
RANCABALI
PASIRJAMBU
Kab bandung.shp Gini Rasio Di Bawah 0.2 Gini Rasio 0.2 ke Atas
PANGALENGAN KERTASARI
N W 10
0
10
E
20 Miles
S
Peta 5. Kecamatan yang tingkat ketimpangannya relatif tinggi tampaknya berada pada wilayah perumahan dan wilayah yang proporsi penduduknya antara pertanian ditambah jasa seimbang dengan kumulatif sektor lainnya (industri, perdagangan dan lainnya).
4.2
Ukuran Bank Dunia Tingkat Kesenjangan distribusi pendapat juga dapat
diukur
dengan
metoda
Bank
Dunia,
Pola
pengukuran distribusi pendapatan Bank Dunia membagi jumlah populasi penduduk kedalam tiga kelompok, yaitu
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
40
ȱȱ 40 persen berpendapatn rendah, 40 persen berpendapatn menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi. Kelompok yang 20 persen umumnya dikatakan kelompok terkaya, sedangkan kelompok yang 40 persen terendah umumnya digolongkan kepada kelompok termiskin dan kelompok
lainnya
dimasukan
sebagai
kelompok
masyarakat kelas menengah (Dr, Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia). Dengan menggunakan kriteria Bank Dunia maka Kabupaten Bandung
termasuk dalam wilayah yang
memiliki ketimpangan distribusi pendapat rendah, hal ini terlihat dari pendapatan yang dikuasai oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah menguasai 22,84 persen dari total pendapat populasi penduduk Kabupaten Bandung (diatas 17 persen). Sedangkan kelompok kaya menguasai 36,17 persen pendapatan di Kabupaten Bandung.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
41
ȱȱ Melihat pola distribusi pendapatan di masingmasing kecamatan di Kabupaten Bandung ternyata tiap kecamatan memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang rendah pula, hal ini tergambar dari penguasaan pendapatan oleh penduduk 40 berpendapatan rendah yang berada di atas 17 persen. Masing-masing pola penguasaan pendapatan tiap kelompok di kecamatan dapat dilihat secara rinci pada tabel 8. Ada hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh dari distribusi kecamatan ini dimana secara umum distribusi pendapatan paling besar dikuasai oleh 40 persen masyarakat kelas menengah, akan tetapi untuk beberapa kecamatan seperti Kecamatan Ibun, Kecamatan Ciparay, Kecamatan
Banjaran,
Kecamatan
Pameungpeuk,
Kecamatan Soreang, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Cileunyi dan Kecamatan Cimeunyan pendapatan lebih banyak dikuasai oleh 20 kelompok berpendapatan teratas. Dari beberapa delapan kecamatan tersebut ada 6 kecamatan
dimana
kelompok
20
persen
yang
berpengasilan di atas 39 persen, ini berarti kurang dari 61 persen pendapatan di wilayah tersebut dibagi untuk 80 persen penduduk kelompok lainnya. Pola distribusi pendapatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
42
ȱȱ TABEL 8 KELOMPOK PENDAPATAN TERENDAH, MENENGAH DAN TERATAS MENURUT UKURAN BANK DUNIA BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008 Kecamatan [1] Ciwidey Rancabali Pasirjambu Cimaung Pangalengan Kertasari Pacet Ibun Paseh Cikancung Cicalengka Nagreg Rancaekek Majalaya Solokanjeruk Ciparay Baleendah Arjasari Banjaran Cangkuang Pameungpeuk Katapang Soreang Kutawaringin Margaasih Margahayu Dayeuhkolot Bojongsoang Cileunyi Cilengkrang Cimenyan Kab. Bandung
Gini
Rasio
40% TERENDAH [2] 27,79 25,64 31,52 28,79 23,83 27,25 25,93 21,40 21,19 31,14 28,51 22,81 24,56 27,36 24,46 22,80 28,57 23,16 23,75 27,28 26,79 31,36 25,85 26,65 24,93 20,43 29,49 26,73 27,29 25,74 27,29 22,84
Kab.Bandung
40% MENENGAH [3] 42,92 44,43 40,94 40,71 42,14 41,14 42,97 38,45 42,33 40,27 35,86 39,98 45,65 38,84 38,78 36,63 38,43 43,08 36,53 38,59 34,62 40,62 35,07 36,72 35,70 42,59 37,14 40,50 36,15 43,14 32,70 40,99
Tahun
2008
20% TERATAS [4] 29,29 29,92 27,54 30,50 34,03 31,61 31,10 40,15 36,48 28,58 35,63 37,21 29,79 33,80 36,76 40,56 33,00 33,76 39,72 34,13 38,59 28,02 39,09 36,63 39,36 36,98 33,38 32,77 36,55 31,12 40,01 36,17
43
ȱȱ BAB V KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH Tidak kalah pentingnya dalam kajian ketimpangan distribusi pendapatan, adalah indikator ketimpangan antar wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson. Tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat diukur dengan berbagai macam pendekatan, diantaranya adalah dengan menggunakan Indeks Williamson. Dasar perhitungan indeks ini menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Pada dasarnya Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran [coefficient of variation] dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk di daerah-daerah yang berada pada ruang lingkup wilayah yang di kaji dan dianalisis, dalam hal ini adalah wilayah kecamatan-kecamatan di Kab Bandung. Rumus Indeks Wiliamson ini akan menghasilkan angka indeks sama dengan nol, yang menandakan tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan, sedangkan angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukan adanya kesenjangan antar kecamatan. Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat kesenjangan ekonomi antar kecamatan. Untuk melihat lebih jauh tingkat kesenjangan ekonomi antar kecamatan di kabupaten bandung maka
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
44
ȱȱ dapat dilihat dari hasil perhitungan Indeks Williamson berikut :
TABEL 9 INDEKS WILLIAMSON KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005-2008 Tahun
Indeks Williamson
(1)
(2)
2005
0,6926
2006
0,6887
2007
0,6873
2008
0,6938
Dari tabel diatas, terlihat bahwa nilai indeks Wiliamson lebih besar dari nol, hal ini menandakan bahwa terdapat kesenjangan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Bandung. Sepanjang tahun 2005-2008, angka indeks Williamson mengalami penurunan yaitu sebesar 0,6926 pada tahun 2005 berubah perlahan menjadi 0,6873 pada tahun 2007, hal ini memberikan indikasi bahwa gap kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Bandung cenderung makin mengecil artinya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 mengarah ke arah makin merata. Tetapi memasuki tahun 2008 nilai indeks wiliamson meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.6938, kondisi ini memperlihatkan bahwa
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
45
ȱȱ sepanjang tahun 2008 terdapat peningkatan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Bandung, Tabel 9 memperlihatkan nilai indeks williamson pada tahun 2008 hampir sama dengan kondisi tahun 2005. Kemiripan ketimpangan antar wilayah tahun 2005 dan tahun 2008 tampaknya sama-sama terimbas dengan adanya kenaikan BBM yang terjadi pada tahun 2005 dan tahun 2008, sehingga kinerja pembangunan ekonomi pada tahun tersebut mengalami gangguan.
. Secara teoritis disparitas pendapatan daerah akan berkurang dengan meningkatnya perekonomian regional, dengan melihat kondisi tahun 2008 tampaknya ada penurunan kinerja ekonomi di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
46
ȱȱ dari 5,92 pada tahun 2007 menjadi 5,32 pada tahun 2008 (angka
sementara).
Ada
beberapa
faktor
menyebabkan kinerja pembangunan ekonomi
yang yang
menyebabkan perubahan perubahan kesenjangan antar kecamatan
di
Kabupaten
Bandung,
diantaranya
disebabkan oleh faktor internal seperti konsentarsi kegiatan ekonomi yang tinggi di kecamatan tertentu merupakan
salah
satu
faktor
yang
menyebabkan
terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah. Hal tersebut mengindikasikan banyaknya penyerapan tenaga kerja sehingga output dari kecamatan tersebut pun menjadi semakin tinggi. Sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan karena pengaruh kenaikan bahan bakar minyak yang terjadi pada awal tahun 2008, yang mempengaruhi biaya produksi khususnya disektor industri. Dengan kenaikan BBM ini ada perusahaan yang masih bisa tetap eksis melaju dengan produk-produknya tetapi ada juga yang mengalami
pasang
surut
krisis
ekonomi
sehingga
memaksa mereka melakukan efisiensi antara lain dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Faktor lain yang mempengaruhi biaya produksi terhadap industri adalah krisis global yang terjadi pada tahun 2008, meskipun dampak tidak dirasakan langsung oleh Kabupaten Bandung, hal ini sedikit banyak juga mempengaruhi biaya produksi terutama Kecamatan yang industrinya maju maka tingkat ketergantungan terhadap bahan baku impor sangat tinggi, dibandingkan Kecamatan
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
47
ȱȱ yang industrinya belum maju, kondisi tersebut diakibatkan semakin tingginya kurs rupiah terhadap US $.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
48
ȱȱ
BAB V. PENUTUP 5.1
Kesimpulan 1. Distribusi pendapatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 memiliki ketimpangan rendah, baik di ukur dengan Gini Rasio maupun ukuran Bank Dunia. 2. Gini Rasio Kabupaten Bandung tahun 2008 sebesar 0, 2423 3. Distribusi Pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Bandung tahun 2008 menguasai 22,84 persen dari total pendapatan penduduk di Kabupaten Bandung. 4. Semua Kecamatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 memiliki nilai Gini Rasio di bawah 0,4 artinya ketimpangan distribusinya rendah 5. Penduduk 40 persen berpendapatan terendah di semua kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 menguasai lebih
dari
17
persen
pendapatan
artinya
memiliki
ketimpangan yang rendah 6. Ketimpangan ekonomi antar
kecamatan
di Kabupaten
Bandung selama periode tahun 2005 – 2008 memiliki nilai Indeks williamson di atas 0,6 artinya memiliki ketimpangan yang cukup tinggi 7. Pergerakan nilai Indeks Williamson dari tahun 2005 – 2007 cenderung
menurun
artinya
gap
kesenjangan
antar
kecamatan menunjukkan perbaikan dan makin mengecil,
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
49
ȱȱ sedangkan pada tahun 2008 gap ketimpangan kembali meningkat mirip kondisi tahun 2005.
Gini
Rasio
Kab.Bandung
Tahun
2008
50
