KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Rasio Gini di Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir Oleh
Menteri PPN/Kepala Bappenas Jakarta, Desember 2012
Trend Peningkatan Ketimpangan (Rasio Gini) di Indonesia
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
0,45
0,4 0,35 0,3 0,25
Gini Gini*
0,2 0,15 0,1 0,05 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Catatan: sejak tahun 2009 BPS melakukan perubahan pada cara perhitungan Rasio Gini
2
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Trend Peningkatan Ketimpangan (Rasio Gini) di Indonesia
PENYEBAB 1. Meningkatnya ketimpangan di Indonesia belakangan ini bukan disebabkan oleh “orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin”, karena kemiskinan terus mengalami tren yang menurun. Artinya, penduduk di golongan pendapatan bawah juga mengalami kenaikan kesejahteraan. Gambar di bawah menunjukkan bahwa selama periode 2007-2010, pertumbuhan konsumsi riil pertahun untuk semua golongan pendapatan mengalami peningkatan, tanpa kecuali, baik itu golongan bawah maupun golongan atas.
3
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Trend Peningkatan Ketimpangan (Rasio Gini) di Indonesia
2. Walaupun semua rumah tangga baik miskin maupun kaya mengalami kenaikan kesejahteraan, terdapat kecenderungan dimana golongan bawah (1-40% terendah), konsumsinya mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan golongan atas (60% teratas), yaitu golongan menengah dan golongan kaya.
3. Dibandingkan dengan periode 2003-2007, gap peningkatan konsumsi golongan kaya dan miskin jauh lebih lebar dibandingkan dengan periode 2007-2010.
4
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Pertumbuhan Konsumsi berdasarkan Golongan Pendapatan Beberapa Periode (Bank Dunia, 2011)
5
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Pertumbuhan Konsumsi berdasarkan Golongan Pendapatan Tahun 2007-2010 (Bank Dunia, 2011)
6
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Pertumbuhan Konsumsi berdasarkan Golongan Pendapatan Tahun 2007-2010 (Bank Dunia, 2011)
Beberapa faktor yang dianggap penyebab lebih cepatnya pertumbuhan konsumsi golongan menengah atas dibandingkan golongan bawah selama periode 2007-2010 diantaranya adalah: 1. Kenaikan harga komoditas selama beberapa tahun terakhir, di mana sektor sumber daya alam seperti sektor pertambangan dan komoditas perkebunan besar mengalami kenaikan harga internasional dan ini lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah atas (Papanek, 2011); 2. Struktur dari pertumbuhan ekonomi yang lebih bias ke sektor jasa (sektor jasa komunikasi dan finansial). (catatan: perlu dilakukan analisis empiris mendalam untuk memastikan ini).
7
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Solusi dan Respons Kebijakan
Sumber: de Barros et al, 2009 (adapted from Roemer, 1998). R de Baros, F Ferreira, J Vega, J Chanduvi, “Measuring inequality of opportunities in Latin America and the Carribean”, 2009, World Bank. 8
Solusi dan Respons Kebijakan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Kerangka konseptual: Tingginya ketimpangan (ataupun tren perubahannya) dalam sebuah masyarakat bisa disebabkan oleh: 1. Ketimpangan dalam usaha, kerja keras, atau talent dari individu; 2. Ketimpangan dalam opportunity (kesempatan); dan 3. Kebijakan (Sumber: Prof. John Roemer, Yale University, 1998).
Konsep yang cukup baru tersebut, memberi ruang bagi debat publik dan kebijakan dimana fokus dari mengurangi ketimpangan tetap dalam koridor fairness yaitu bukan ketimpangan pada outcome, tetapi pada ketimpangan opportunity. 9
Solusi dan Respons Kebijakan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
“ Thus, shifting the debate from inequality of income or earnings to inequality of opportunity, and to the policies needed to tackle that inequality, might facilitate a political and policy consensus. When the focus of the debate is on inequality of income or any other outcome, the views about how much to redistribute—if any at all—and through which mechanisms would vary from left to right across the political spectrum. However, when the focus shifts to the equalization of opportunity, political consensus about the need to reduce inequity is easier to achieve, and the direction this principle gives to policy is clearer”. (R de Baros, F Ferreira, J Vega, J Chanduvi, “Measuring inequality of opportunities in Latin America and the Carribean”, 2009, World Bank, p. 27).
10
Solusi dan Respons Kebijakan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Mengurangi ketimpangan lebih kompleks daripada mengurangi kemiskinan. Dalam kerangka ini, mengurangi ketimpangan atau meredam tren kenaikan ketimpangan di Indonesia tidak bisa diterjemahkan kedalam pengendalian (control atau targeting) dari ketimpangan dalam outcome (seperti pendapatan atau konsumsi), tetapi fokus pada mengurangi ketimpangan dalam opportunity karena akan cenderung mengabaikan effort, hardwork, dan talent dari individu. Fokus pemerintah adalah meningkatkan equality of opportunity dan redistribusi.
11
Solusi dan Respons Kebijakan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
o Redistribusi dilakukan melalui sistem perpajakan yang progresif, dimana penerimaan pajak digunakan untuk melindungi mereka yang kurang beruntung. o Meningkatkan equality of opportunity dilakukan agar semua warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui equality of opportunity dalam pendidikan semua jenjang, serta kualitas pelayanan kesehatan.
12
Solusi dan Respons Kebijakan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Langkah konkret dalam jangka pendek yang perlu dilakukan pemerintah adalah: 1. Melakukan perbaikan dari pengukuran inequality of opportunity; 2. Memastikan anggaran pemerintah dialokasikan lebih optimum selain untuk mengurangi kemiskinan juga memasikan equality of opportunity di sektor-sektor yang terkait peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) agar semua warga negara, tak terkecuali, tanpa ter-constrained oleh status sosial ekonomi, dapat memperoleh opportunity yang sama dalam memperoleh pendidikan (semua jenjang) dan pelayanan kesehatan. 13
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Terima kasih.
14
