BAB III PEMBAHASAN A.
Hasil Penelitian
Berdasarkan kasus yang telah dipelajari dan dipahami oleh penulis dalam tinjauan yang sudah diuraikan secara rinci pada BAB sebelumnya, maka penuis dalam BAB ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dari kasus tersebut. Mencermati Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 23/Pra.Per/2015/PN.SBY dapat diketahui bahwa dalam kasus tersebut terdapat beberapa hal yang penting untuk disajikan dalam hasil penelitian ini diantaranya : 1. Identitas Pemohon Nama
: RONNY WIJAYA
Umur
: 59 tahun
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan
: Indonesia
Alamat
: Jalan Pradah Permai II/Kav, 16 Surabaya
Identitas Termohon Nama
: KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA
Alamat
: Jalan Taman Sikatan I Surabaya
2. Uraian Peristiwanya Pada pertengahan Bulan Juli 2013 Pemohon dirumahnya Jalan Pradah Permai II/Kav,16 Surabaya didatangi 2 (dua) orang makelar jual-beli tanah yang telah dikenal oleh Pemohon sebelumnya, yaitu saudara Sumari dan saudara Muslikan.
42
Mereka datang ke rumah Pemohon diminta oleh saudara Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A., yang merupakan pegacara dari saudara Raden Gusti Anwar Sidiq untuk menawarkan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Khairil Anwar No.12 Surabaya yang merupakan milik Raden Gusti Anwar Sidiq. Harga yang ditawarkan oleh saudara Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A., kepada Pemohon sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Saudara Sumari dan saudara Muslikan menunjukan surat-surat keabsahan tanah dan bangunan yang mereka tawarkan kepada Pemohon yang diperoleh dari saudara Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A., yakni akte hibah wasiat tanggal 14 Januari 1972 Nomor 12, Sertifikat Hak Guna Bangunan No 12, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 682/Ket35.78/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, surat ukur tanggal 3 Mei 2007 Nomor : 16/Darmo/2007, NIB. : 12.01.04.06.01631, Cek Plot Peta Lembar Nomor: 49.2-32.070 =14-6/B-5. Beberapa hari kemudian Pemohon diajak saudara Sumari dan Saudara Muslikan untuk melihat objek tanah dan bangunan. Pada tanggal 26 Juli 2013 Pemohon mengadakan pertemuan dirumahnya dengan saudara Sumari, saudara Muslikan, saudara Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A., sebagai pengacara dari saudara Raden Gusti Anwar Sidiq tanpa menunjukan
surat
kuasanya
kepada
Pemohon.
Dalam
pertemuan tersebut Pemohon ditunjukkann surat-surat asli dari objek tanah dan bangunan di Jalan Khairil Anwar No.12 Surabaya, kemudian saudara Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A., menjamin kepada Pemohon bahwasannya Raden Gusti Anwar Sidiq merupakan salah satunya pemilik dan yang mennguasai secara fisik atas objek tanah dan bagunan tersebut. Pengacara dari pihak Raden Gusti Anwar Sidiq yakni Heri Basuki, S.H.,
43
M.H., M.B.A tidak pernah sama sekali menjelaskan kepada Pemohon mengenai adanya sengketa pada objek tanah dan bangunan tersebut. Setelah Pemohon percaya dengan janji-janji dan surat-surat yang telah ditunjukkan, maka Pemohon tertarik dan/atau tergerak hatina untuk membei tanah dan bangunan yang katanya milik saudara Raden Gusti Anwar Sidiq dan setelah melakukan tawar menawar dengan saudara Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A akhirya disepakati dengan harga Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juata rupiah). Pada tanggal 26 Juli 2013 terjadi pertemuan kembali antara Pemohon dan Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A., dirumah Pemohon dalam hal untuk menyampaikan kepada Pemohon bahwa yang akan memperoses jual-beli taah dan bangunan tersebut adalah Notaris Teguh Santoso, S.H., berkantor pada Jalan Raya Karah No.9 D Surabaya yang juga telah dikenal oleh Pemohon sendiri. Pada tanggal 28 Juli 2013, saudara Sumari, saudara Muslikan, dan saudara Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A datang kembali kerumah Pemohon untuk memberitahukan bahwa Notaris Teguh Santoso, S.H. telah melakukan checking di Kantor Pertanahan Surabaya I dan hasilnya adalah tanah dan bangunan tersebut milik saudara Raden Gusti Anwar Sidiq yang terletak di Jalan Khairil Anwar No.12 Surabaya tidak ada masalah dan bisa ditransaksikan. Setelah mengetahui hal tersebut Pemohon yang telah kenal dengan Notaris Teguh Santoso, S.H. melakukan checking kembali terhadap surat-surat yang dimiliki oleh Raden Gusti Anwa Sidiq di Kantor Pertanahan Surabaya I dan hasilnya surat-suratnya tidak ada masalah dan bisa ditransaksikan, Notaris Teguh Santoso, S.H. sama sekali tidak pernah menelaskan kepada Pemohon
44
mengenai adanya sengketa terhadap objek tanah dan bangunan yang ditawarkan kepada Pemohon. Proses tawar menawar pun telah selesai telah sepakat dengan harga Rp 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) maka Pemohon dan Raden Gusti Anwar sepakat untuk melakukan tanda tangan akta jual beli bangunan pada tanggal 29 Juli 2013 yaitu Akta No. 25 tentang Perjanjian Jual-Beli Bangunan diatas bekas HGB No. 12 dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Di lain hal Pemohon juga diminta untuk menandatangani Akta No.26 tentang Pengakuan Hutang yang berisi bahwa Pemohon mengakkui memiliki hutang kepada Raden Gusti Anwar Sidiq sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kekuragan dari pembayaran jualbeli tanah sebesar Rp 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang sudah dibayar sebelumnya sebesar
Rp
1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dalam Perjanjian Jual-Beli Bangunan saudara Raden Gusti Anwar Sidiq menyatakan dihadapan Notaris Teguh Santoso, S.H., bahwa objek tersebut bebas dari sengketa. Setelah proses pembayaran maka dilakukan pemagaran terhadap objek jual-beli yang berupa tanah dan bangunan oleh Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A sesuai dengan janjinya kepada Pemohon beberapa waktu lalu. Setelah 3 (tiga) minggu pemagaran objek jual-beli berupa tanah dan bangunan tersebut dirusak oleh sekelompok orang suruhan saudara Bambang Sugiharto beralamat Jalan petemon 1/69 Surabaya. Setelah mengetahui penjelasan dari saudara Bambang Sugiharto bahwa Pemohon telah mengerti bahwasannya obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Khairil Anwar No.12 Surabaya yang di beli dari saudara Raden Gusti Anwar Sidiq dan Heri
45
Basuki, S.H., M.H., M.B.A.. telah terjadi sengketa terhadap obyek jual-beli tersebut. Pada tanggal 20 Mei 2014 Pemohon membuat Laporan Polisi di Polrestabes Surabaya (Termohon) dengan Nomor: STTLP/809/B/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES
SBY atas
dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau pasal 266 KUHP atas nama saudara Raden Gusti Anwar Sidiq (Terlapor I)dan saudara Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A., (Terlapor II). Setelah Termohon mendapati Laporan Polisi dengan Nomor: STTLP/809/B/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES SBY maka melakukan tindak lanjut mulai dari pemanggilan saksi-saksi dan ahli, selain itu Termohon juga melakukan gelar perkara pada tanggal 17 Juni 2015. Pada
tanggal
30
Juni
2015
menerbitkan
Surat
Pemberitahun Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP.3) Nomor : B/1959/SP2HP.3/LP.809.14/VI/2015 yang berisi bahwa Termohon telah mengehentikan penyidikan terhadap laporan
polisi
Nomor:
STTLP/809/B/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES SBY tanggal 20 Mei 2014 tentang dugaan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau pasal 266 KUHP atas nama saudara Raden Gusti Anwar Sidiq (Terlapor I)dan saudara Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A., (Terlapor II). Alasan penghentian penyidikan tersebut adalah Terlapor I yang merupakan Raden Gusti Anwar Sidiq teah meninggal dunia sehingga penyidikannya dihentikan karena Demi Hukum dalam alasan ini Pemohon menerima jika Terlapor I dihentikan penyidikannya dan kemudian untuk Terlapor II yakni Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. dihentikan penyidikanna karena tidak terdapat cukup bukti. Mengenai penghentian penyidikan
46
terhadap Terlapor II Pemohon tidak dapat menerimanya karena Pemohon merasa telah mengajukan bukti-bukti yang kuat dan relevan mengenai tindak pidana dilakukan Terlapor II. 3. Dalil-Dalil Permohonan Praperadilan yang Diajukan oleh Pemohon a. Bahwa Pemohon telah membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Khairil Anwar No. 12 Surabaya dari pemilik Raden Gusti Anwar Sidiq berdasarkan perkataan dan janji dari Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. yang merupakan pengacaranya, dalam proses jual-beli tersebut Pemohon menandatangani Akta No. 25 tanggal 29 Juli 2013 tentang perjanjian Jual-Beli Obyek Tanah dan Bangunan. b. Bahwa setelah penandatanganan akta jual-beli dan akta pengakuan hutang di hadapan Notaris Teguh Santoso, S.H., dan juga setelah menerima uang pembayaran sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) biaya dari Pemohon,, saudara Heri Basuki S.H., M.H., M.B.A. yang merupakan pengacara Raden Gusti Anwar Sidiq, memasan pagar pada obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Khairil Anwar No. 12 Surabaya. c. Setelah 3 (tiga) minggu pemagaran objek jual-beli berupa tanah dan bangunan tersebut dirusak oleh sekelompok orang suruhan saudara Bambang Sugiharto beralamat Jalan petemon 1/69 Surabaya. d. Bahwa
setelah
mengetahui
penjelasan
dari
saudara
Bambang Sugiharto bahwasannya Pemohon telah mengerti mengenai obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Khairil Anwar No.12 Surabaya yang di beli dari saudara Raden Gusti Anwar Sidiq dan Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A.. telah terjadi sengketa terhadap obyek jual-beli tersebut.
47
e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada tanggal 20 Mei 2014, Pemohon membuat Laporan Polisi di Polrestabes Surabaya (Termohon) sesuai Laporan Polisi Nomor : STTLP/809/B/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES SBY atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau pasal 266 KUHP atas nama saudara Raden Gusti Anwar Sidiq (Terlapor I) dan saudara Heri Basuki, SH., MH., M.B.A. (Terlapor II) f. Setelah Termohon mendapati Laporan Polisi dengan Nomor: STTLP/809/B/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES SBY maka melakukan tindak lanjut mulai dari pemanggilan saksi-saksi dan ahli, selain itu Termohon juga melakukan gelar perkara pada tanggal 17 Juni 2015. g. Bahwa terhadap Penghentian Penyidikan untuk Terlapor I, Raden Gusti Anwar Sidiq berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 345 / VI / 2015 / Satreskrim, tanggal 26 Juni 2015 dan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/347/VI/2015/Satreskrim, tanggal 26 Juni 2015 dengan alasan Demi Hukum, Pemohon tidak keberatan karena Terlapor I telah meninggal dunia sehingga beralasan hukum (vide Pasal 77 KUHP). h. Bahwa akan tetapi terhadap penghentian penyidikan untuk Terlapor II, Heri Basuki, SH., MH., MBA. berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 346 / VI / 2015 / Satreskrim, tanggal 26 Juni 2015 dan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/348/VI/2015/Satreskrim, tanggal 26 Juni 2015 dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, Pemohon sangat keberatan dan/atau tidak sependapat dengan tindakan Termohon karena berdasarkan rangkaian
48
fakta yang disampaikan oleh saudara Bambang Sugiharto diperoleh fakta hukumsebagai berikut : 1) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Khairil Anwar No. 12 Surabaya adalah milik saudara Bambang Sugiharto yang dibeli secara lelang di bank. 2) Saudara Bambang Sugiharto adalah yang menguasai secara fisik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Khairil Anwar No.12 Surabaya. 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 asli dengan nama Persil Jalan Khairil Anwar No. 12 dipegang oleh saudara Bambang Sugiharto dan sedang dalam proses perpanjangan di Kantor Pertanahan Surabaya I (saat ini sudah diperpanjang atas nama saudara Bambang Sugiharto). 4) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Khairil Anwar No. 12 Surabaya telah menjadi obyek Laporan Pidana di kepolisian, yaitu pada tahun 2007 di Polres Surabaya Selatan berdasarkan Laporan Polisi No. LP / K / 382 / III / 2007 / Resor , Tanggal 12 Maret 2007 dan pada tahun 2012 di Polrestabes Surabaya berdasarkan Laporan Polisi No. STTLP / 0932 / B / VII / 2012 / JATIM / RESTABES SBY Tanggal 25 Juli 2012, keduanya antara saudara Bambang Sugiharto selaku Pelapor dengansaudara Raden Gusti Anwar Sidiq selaku Terlapor dan hingga sekarang perkara-perkara tersebut belum selesai. 5) Terlapor II saudara Heri Basuki, S.H., M.H.,M.B.A. mengetahui adanya perkara Laporan Polisi di Polres Surabaya Selatan tahun 2007 dan di Polrestabes Surabaya tahun 2012 karena Terlapor II saudara Heri
49
Basuki, SH., MH., MBA. adalah pengacara/penasehat hukum Terlapor I saudara Raden Gusti Anwar Sidiq. i. Bahwa berdasarkan fakta diatas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Khairil Anwar No. 12 Surabaya masih dalam sengketa dimulai dari tahu 2007 hingga saat ini. j. Bahwa selain itu,berdasarkan fakta yang ada, didalam menawarkan tanah dan bangunan di Jalan Khairil Anwar No. 12 Surabaya tersebut kepada Pemohon, TERLAPOR II telah menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong untuk meyakinkan Pemohon agar bersedia membeli tanah dan bangunan tersebut yaitu dengan cara memberikan jaminan kepada Pemohon. k. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yaqng telah diuraikan telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terlapor II dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Terlapor I) secara melawan hukum dan oleh karenanya Terlapor II tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.,
sehingga
alasan
Termohon
menghentikan
penyidikanPerkara Laporan Polisi Pemohon l. Nomor : STTLP/809/B/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES SBY, Tanggal 20 Mei 1014 tentang dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP atas nama Terlapor II, Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. dengan alasan tidak terdapat cukup bukti secara hukum tidak sah. m. Bahwa alasan Termohon menghentikan penyidikan Perkara Laporan
Polisi
Pemohon
Nomor
STTLP/809/B/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES
: SBY,
Tanggal 20 Mei 1014 tentang dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378
50
KUHP atas nama Terlapor II, Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 346 / VI / 2015 / Satreskrim, tanggal 26 Juni
2015
dan
Surat
Ketetapan
Nomor
:
S.
Tap/348/VI/2015/Satreskrim,tanggal 26 Juni 2015 dengan alasan tidak terdapat cukup bukti karena Terlapor II hanya menjalankan kuasa jual-beli dari Terlapor I, sehingga Terlapor II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana (vide keterangan ahli Arif Dwi Atmoko, SH., MH., Ahli Hukum Pidana dari Universitas Narotama Surabaya) n. Bahwa definisi pemberian kuasa menurut ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian ke kuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. o. Bahwa secara prinsip hukum, pelaksanakan surat kuasa oleh penerima kuasa hanya didasarkan pada kuasa yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh,melampaui kuasanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1797 KUH Perdata. p. Bahwa jika penerima kuasa berprofesi sebagai advokat, maka didalam melaksanakan kuasanya tersebut harus pula didasarkan pada itikad baik, kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 18/2003. q. Bahwa dalam perkara ini, penerima kuasa (Terlapor II) selaku advokat telah mengetahui bahwa obyek tanah dan bangunan di Jalan Khairil Anwar No.12 Surabaya yang dijual kepada Pemohon adalah bukan milik Terlapor I, dan hingga saat ditandatanganinya Akta No. 25 pada tanggal 29 Juli 2013 obyek jual beli tersebut masih dalam sengketa
51
dengan saudara Bambang Sugiharto, namun Terlapor II tidak pernah menyampaikannya kepada Pemohon selaku pembeli. r. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP Jo. Pasal 80 KUHAP, Pemohon selaku Pelapor/Korban dalam Perkara
LaporanPolisi
Nomor
:
STTLP/809/B/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES
SBY,
Tanggal 20 Mei 2014 tentang dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP atas nama Terlapor II, Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. yang penyidikannya dihentikan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 346 / VI / 2015 / Satreskrim, tanggal 26 Juni 2015
dan
Surat
Ketetapan
Nomor
:
S.
Tap/348/VI/2015/Satreskrim, tanggal 26 Juni 2015 dengan alasan tidak terdapat cukup bukti dirasa Pemohon tidak sah terhadap surat penghentian penyidikan tersebut karena Pemohon dirasa telah mengajukan bukti-bukti yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah terurai diatas, maka Pemohon mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan : 1. Mengabulkan
Permohonan
Praperadilan
Pemohon
seluruhnya. 2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 346 / VI / 2015 / Satreskrim, yang dikeluarkan oleh Termohon tanggal 26
52
Juni 2015atas nama Terlapor II Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. 3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/348/VI/2015/Satreskrim, yang dikeluarkan oleh Termohon tanggal 26 Juni 2015 atas nama Terlapor II Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan Perkara Laporan Polisi Pemohon Nomor : STTLP/809/B/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES
SBY,
Tanggal 20 Mei 1014 tentang dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP atas nama Terlapor II, Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A.
dan
melimpahkan
berkas
perkara
beserta
Tersangkanya kepada Kejaksaan Negeri Surabaya. 5. Membebankan
biaya
permohonan
ini
kepada
TERMOHON. 4. Jawaban Permohonan Praperadilan yang Diajukan oleh Termohon Termohon melalui kuasanya yang dalam hal ini diwakili oleh Suroso.,S.H.,M.H. selaku KASUBBAGKUM BAGSUMDA POLRESTABES SURABAYA, Abdul Karim R.,S.H.
selaku
KAURBANHATKUM
BAGSUMDA POLRESTABES Sumardi.,S.H.
selaku
SUBBAGKUM
SURABAYA
PENYIDIK
dan Agus PEMBANTU
SATRESKRIM secara bersama-sama atau sendiri bertindak selaku Kuasa dari Komisi Besar Polisi Resort Kota Besar Surabaya yang beralamat di Jalan Taman Sikatan Nomor 1 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2015, Termohon mengajukan jawabannya tertanggal 02 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
53
a. Bahwa dasar dilaksanakannya penyidikan atas perkara a quo adalah Laporan Polisi Nomor : LP/809/V/2014/SPKT tanggal 20 Mei 2014 pelapor Ronny Wijaya tentang adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau memberikan keterangan palsu
dalam Akta Otentik
sebagaimana rumusan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh Raden Gusti Anwar Sidiq dan Heri Basuki, SH. Dalam Fakta Hukum sebagaimana yang dilaporkan mendasari Akta Jual Beli No. 25 tertanggal 29 Juli 2013 di hadapan Notaris Teguh Santoso, SH, yaitu jual beli bangunan diatas tanah bekas HGB No. 12, antara penjual Raden Gusti Anwar Sidiq dan pembeli Ronny Wijaya. b. Bahwa dalam perkembangan penyidikan dapat diketahui perkara a quo berawal dari adanya Jual Beli sebuah bangunan diatas tanah bekas HGB No.12 antara penjual Raden Gusti Anwar Sidiq dan pembeli Ronny Wijaya, kuasa menjual dan sekaligus Kuasa Hukum Raden Gusti Anwar Sidiq bernama Heri Basuki, S.H. seharga Rp. 2.200.000.000,- dihadapan Notaris Teguh Santoso, S.H yang dituangkan dalam Akta No. 25 tanggal 29 Juli 2013, yang selanjutnya pada tanggal yang sama terbit pula Akta No. 26 oleh Notaris yang sama tentang pengakuan Hutang pembeli atas penjual sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang akan dibayar tunai bersamaan dengan penyerahan Sertifikat dan tanah atas obyek perkara tersebut. c. Bahwa ternyata terdapat pihak lain yang mengakui sebagai pemilik atas tanah obyek perkara tersebut yaitu Bambang Sugiharto mendasari hak milik SHGB No. 12 yang masa berlakunya berakhir tanggal 23 September 1980 yang tertulis
Perseroan Terbatas ”Naamlozee Venootschap”
54
Maskapai
Kapal
dan
Dagang
Sulawesi
Utara
(NV.Makadasu) berkedudukan di Gorontalo, dan sejak tanggal
01 Agustus
Pertanahan
2013 terbit
Kota
Surabaya
Keputusan Kakan I
Nomor
:
528/HGB/BPN.35.78/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Bambang Sugiharto atas tanah di Jl. Khairil Anwar No. 12 Surabaya. d. Bahwa penjual Tanah Raden Gusti Anwar Sidiq meninggal dunia, maka mendasari KUHAP pasal 109 ayat (2) Penyidikan dihentikan dengan alasan demi hukum, sesuai Surat
Ketetapan
Penghentian
S.Tap/348/VI/2015/Satreskrim
Penyidikan tanggal
Nomor
26 Juni
:
2015,
sedangkan terhadap Terlapor II Heri Basuki, S.H. dinyatakan tidak terdapat cukup bukti atas perbuatannya, mengingat dalam hal jual beli antara Pelapor dan Terlapor I, Terlapor II statusnya adalah sebatas Kuasa Menjual dan uang yang diterima dari Terlapor II Heri Basuki, S.H. atas Jual Beli obyek perkara tersebut adalah Fee atau hasil kerja/upah yang diberikan Terlapor I kepada Terlapor II selaku Kuasa Menjualnya. Termohon menjawab dalil posita Pemohon secara berurutan sebagai berikut: a. Bahwa terjadinya Jual Beli oleh pihak Pemohon dengan Terlapor I Raden Gusti Anwar Sidiq) mendasari pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1457 KUHPerdata, sehingga hubungan hukum dalam perkara a quo adalah antara Pelapor (Pemohon) dengan Terlapor I (Raden Gusti Anwar Sidiq), sedangkan pihak-pihak lain dalam hal turut serta terjadinya Jual Beli dalam delik formil maupun materiil dalam perkara a quo tidak dapat di ikut sertakan sebagai bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor I
55
sebagaimana rumujsan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 266 KUHP, mengingat dalam hal terjadinya Jual Beli status Terlapor II adalah Kuasa menjual yang merangkap sebagai Kuasa Hukum dari Terlapor I. Segala akibat yang ditimbulkan dalam perkara a quo diderita oleh Pemohon, maka sepenuhnya secara hukum adalah perbuatan dan tanggung jawab Terlapor I selaku penjual, dengan mendasari pasal 1338 KUHPerdata dalam asas kebebasan berkontrak, sedangkan status hukum Terlapor II dalam hal Jual Beli yang diatur dalam hukum Perdata adalah menerima limpahan kuasa untuk menjual atas obyek barang yang diperjual belikan, sedangkan terhadap akibat hukumnya sebagaimana Undang Undang yang dibuat oleh pihak-pihak yang berjanji adalah pihakpihak yang berlaku pada pihak yang tunduk pada ”UndangUndang”. b. Bahwa selaku Kuasa Menjual yang diterima dari Pemberi Kuasa, Terlapor II tidak mendapat kewenangan ataupun kewajiban untuk memberikan keterangan lain selain terhadap kewenangan yang diterima dari pemberi hak, sehingga apabila ternyata benda obyek jual tersebut ternyata terdapat permasalahan hukum berikut akibatnya, maka hal tersebut menurut hukum sama sekali bukan merupakan tanggung jawab penerima kuasa menujal. Sedangkan apabila kebetulan penerima kuasa menjual adalah seorang Advokad, maka terdapat aturan yang mengatur tentang tingkah laku dan perbuatan Advokad pada kode etik Advokad di lapangan profesinya sesuai Payung Hukumnya. c. Bahwa terbitnya dan makna dari Somasi tentulah karena adanya dugaan wanprestasi dari salah satu pihak yang mengikat perjanjian, pertanyannya apakah dalam jual beli
56
atas sebuah barang tersebut Terlapor II turut serta didalamnya serta melibatkan diri dari bagian pihak yang berjanji, apabila ternyata tidak berada didalamnya, maka tidak ada kewajiban bagi Terlapor II untuk memperhatikan apalagi menanggung kerugian atau akibat pidananya dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh Termohon I dengan memperhatikan adanya Akta Jual Beli
bangunan diatas
tanah bekas HGB No. 12 No. 25 dan No. 26 yang disana sama sekali tidak terdapat nama Terlapor II karena memang status Terlapor II dalam perkara a quo hanyalah selaku Kuasa Menjual yang kewenangannya dibatasi dan dalam hal perbuatan
Jual
Beli
oleh
Penjual
kepada
Pembeli
sebagaimana pasal 1792 KUHPerdata, dan mengingat Terlapor II menerima kuasa yang berbeda, maka porsi dalam hal hukum maupun tindakan hukum pada perkara a quo tentunya tidak sama pula. d. Bahwa penyidikan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan hukum formil dalam hal ini KUHAP, demikian tentang hukum materiilnya yaitu KUHP sesuai bunyi pasal 1 angka 2 KUHAP tentang pengertian penyidikan, maka penyidik
telah
mengumpulkan menemukan
melaksanakan bukti-bukti
Tersangkanya
yang
tindakan tujuannya
sebagaimana
pasal
hukum untuk yang
diterapkan, dan berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup setelah mencari dan mengumpulkan sejumlah alat bukti, maka perkara a quo adalah perkara pidana dan tersangkanya telah dapat ditemukan, namun ternyata yang bersangkutan meninggal dunia, maka sesuai ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP perkaranya dihentikan dengan alasan demi hukum, sedangkan terhadap Terlapor II Sdr. HERI BASUKI, SH., terhadap pasal yang diterapkan unsur pasal
57
tersebut tidak terpenuhi karena menentukan barang siapanya pada perkara a quo tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu tidak
mungkin
bagi
penyidik
untuk
memaksakan
menjadikan Terlapor II sebagai Tersangka, terlebih dengan terbitnya putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2015 hal tersebut bukan penyidik menjadi takut, namun merupakan peringatan bagi penyidik agar dalam hal menetapkan seorang sebagai tersangka, maka bukti yang cukup harus terpenuhi dan perkara sampai terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukup tetap, maka seluruh elemen dalam pasal yang dipersangkakan kepadanya harus terpenuhi secara utuh dan benar sesuai dengan Fakta Hukumnya Berdasarkan jawaban dan dalil yang Termohon terangkan diatas, maka mohon Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menolak seluruh permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon. 2. Memutuskan
terbitnya
Penetapan
Penghentian
Penyidikan yang dilakukan Termohon adalah sah secara hukum dan mengikat; 3. Memutuskan Pemohon membayar seluruh biaya dalam perkara a quo; Atau Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.
5. Pertimbangan Hakim Tenntang Hukumnya Menimbang, bahwa atas Laporan dari Pemohon tersebut, pihak Termohon telah menindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah
dan
melakukan
tindakan-tindakan
hukum
dengan
memanggil dan memeriksa saksi-saksi, menyita barang bukti serta menggelar gelar perkara sebagaimana Bukti T-2 sd T-29 yang
58
akhirnya dari hasil Penyidikan Termohon berkesimpulan terhadap Terlapor I Raden Gusti Anwar Sidiq dihentikan Penyidikannya karena demi hukum sedangkan untuk Terlapor II Heri Basuki, S.H., M.H.,MBA. dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti (bukti T15, T-17, T-18, T-19 dan T-20); Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa alasan-alasan Penghentian Penyidikan adalah karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20 yaitu
Surat
Ketetapan No.S-Tap/348/VI/2015/Satreskrim tentang Penghentian Penyidikan perkara atas nama terlapor II HERI BASUKI, SH.,M.H. MBA dengan alasan karena tidak terdapat cukup bukti; Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dua alat buti yang cukup, namun demikian bila kita lihat dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya Menimbang, bahwa dari pasal 183 Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa dikatakan tidak terdapat cukup bukti jika dalam proses penyidikan Penyidik tidak menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) yang disebut alat bukti yang sah adalah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Laporan Polisi dan bukti T-1 tentang Surat Tanda Terima Laporan Polisi
59
yang pada pokoknya Pemohon Ronny Wijaya telah melaporkan dugaan adanya Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP yang mana Raden Gusti Anwar Sidiq sebagai terlapor I dan Heri Basuki, SH., M.H., MBA sebagai Terlapor II; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23 yaitu tentang Surat Kuasa yang mana Sdr. Raden Gusti Anwar Siddiq adalah sebagai Pemberi Kuasa sedangkan
Sdr. Heri Basuki, SH.,M.H.,
MBA adalah Penerima Kuasa untuk menjual bangunan yang ada diatas tanah negara yang terletak di jalan Khairil Anwar No. 12 Surabaya Menimbang, bahwa Pasal 1792 KUH Perdata (BW) memberikan persetujuan
pengertian tentang pemberian kuasa yaitu dengan mana seseorang
suatu
memberikan kekuasaannya
kepada seseorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan urusannya Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dapat disimpulkan pemberian kuasa seseorang (Pemberi Kuasa)
melimpahkan
kewenangannya kepada orang lain ( penerima kuasa ) untuk melakukan perbuatan-perbuatan / tindakan tidakan yang mengatas namakan pemberi kuasa; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan / pendapat Ahli (Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH.,M.Hum. dan Arief Dwi Atmoko, SH.,M.H.,) penerima kuasa apabila dalam bertindak /melakukan perbutan tidak melebihi apa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka apabila terjadi sesuatu hal penerima kuasa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, akan tetapi sebaliknya apabila penerima kuasa dalam bertindak / melakukan perbuatan melebihi atau melampaui apa yang diberikan oleh pemberi kuasa, tidak jujur dan/atau menutupi adanya kecacatan yang ada
60
pada yang dijual / ditawarkan maka penerima kuasa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli (Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH.,M.Hum. dalam hukum pidana tanggung jawabnya adalah pribadi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, jadi jika terlapor satu dihentikan penyidikannya atau ditutup demi kepentingan hukum, maka tidak serta merta terlapor lainnya dihentikan atau ditutup juga, akan tetapi harus diteliti perbuatan dari masing-masing terlapor Menimbang, bahwa menurut keterangan / pendapat Ahli Arief Dwi Atmoko, SH.MH.apabila barang yang akan dijual ada cacatnya akan tetapi Penerima Kuasa tahu ada cacatnya dan tidak menceritakan keadaan yang sebenarnya, maka Penerima Kuasa dapat dimintai pertanggung jawabannya; Menimbang, bahwa berdasarkan
Permohonan Pemohon
Ronny Wijaya (yang dalam perkara pokok pidananya adalah sebagai saksi korban (bukti T-5 ) menguraikan / menerangkan yang pada pokoknya bahwa ia telah ditawari tanah dan bangunan oleh Sumari, Muslikan dan Heri Basuki yang katanya pengacara dari RG Anwar Sidiq yang terletak di Jln. Khairil Anwar No. 12 Surabaya. Bahwa selanjutnya ketiga orang tersebut datang kerumah Pemohon dan untuk meyakinkan Pemohon Sdr. Heri Basuki menawarkan tanah dan bangunan dengan menunjukkan surat-surat dan janji atau jaminan bahwa RG Anwar Sidiq adalah satu-satunya pemilik tanah dan bangunan yang terletak di jl, Khairil Anwar No, 12 Surabaya sebagaimana keterangannya pada bukti T-5; Menimbang, bahwa Pemohon Ronny Wijaya dengan ditunjukkannya surat-surat dan janji-janji serta jaminan dari Heri Basuki (terlapor II) dalam hal ini Pemohon merasa tergerak atau terdorong hatinya untuk membeli tanah dan bangunan di jalan Khairil Anwar No. 12 Surabaya karena dari kata- kata, perbuatan
61
janji-janji dari
HERI BASUKI selaku kuasa dari RG ANWAR
SIDIQ dan Heri Basuki mengatakan RG ANWAR SIDIQ adalah satu-satunya pemilik tanah dan bangunan dan dengan menunjukkan surat-surat (bukti P-4, P-5, dan bukti P-6,P-8) pada hal berdasarkan bukti P- 12, P-13, P-14 dan P-15 obyek Jual Beli yang ditawarkan oleh HERI BASUKI selaku Kuasa dari Anwar Sidiq adalah milik saksi BAMBANG SUGIHARTO; Menimbang, bahwa bila dicermati isi dari Surat Kuasa (bukt Ti-23) Pemberi Kuasa Raden Gusti Anwar Sidiq bukan sebagai pemilik satu-satunya, akan tetapi hanya yang menguasai sejak tahun 1980 bersama almarhum mbah Achmad Surjonegoro namun Sdr. Heri Basuki (terlapor II) menyampaikan kepada pembeli bahwa Raden Gusti Anwar Sidiq adalah satu-satunya pemilik tanah dan bangunan di Jl. Khairil Anwar No. 12 Surabaya; Menimbang bahwa bukti P-9, dan P-10 dan P-11 mengenai Akta Jual Beli dan pembayarannya dan juga bukti T-28 dan T-29 tentang Akta Jual beli dan Pengakuan Hutang tersebut dibenarkan oleh saksi Termohon Teguh Santoso selaku Notaris; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai mana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 183 dan pasal 184 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi. 6. Amar
Putusan
Hakim
Praperadilan
Pengadilan
Negeri
Sumbawa Besar MENGADILI 1. Mengabulkan
permohonan
praperadilan
Pemohon
untuk
sebagian; 2. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP-Sidik/346/VI/2015/Satreskrim yang dikeluarkan
62
oleh Termohon tanggal 26 Juni 2015 atas nama Terlapor II Heri Basuki, S.H.,M.H,.M.B.A; 3. Menyatakan
tidak
sah
Surat
Ketetapan
Nomor
S.Tap/348/VI/2015/Satreskrim yang dikeluarkan oleh Termohon tanggal 26 Juni 2015 atas nama Terlapor II Heri Basuki, S.H.,M.H,.M.B.A; 4. Memerintahkan
kepada
Termohon
untuk
melanjutkan
Penyidikan perkara Laporan Polisi Pemohon No. STTLP / 809 / B / V / 2014 /SPKT/JATIM/ RESTABES SBY, tanggal 20 Mei 2014 tentang dugaan tidak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP atas nama Terlapor II Heri Basuki, S.H.,M.H,.M.B.A dan melimpahkan berkas
perkara beserta
tersangkanya kepada Kejaksaan Negeri Surabaya; 5. Menolak tuntutan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
B.
Pembahasan
1. Kesesuaian dalil hukum pengajuan Praperadilan oleh korban terhadap keabsahan penghentian penyidikan dalam perkara penipuan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya sesuai dengan KUHAP. Meninjau terhadap Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 20 Agustus 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register 23/Pra.Per/2015/PN.Sby penulis dapat melakukan analisis terhadap dalil-dalil posita maupun petitum didalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai Praperadilan. Hal pertama yag harus dikaji terlebih dahulu adalah mengenai kedudukan Pemohon untuk mengajukan pemeriksaan
63
Praperadilan mengenai keabsahan penghentian penyidikan dalam perkara penipuan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 80 KUHAP dan juga memperhatikan batasan-batasan kewenangan yang dimiliki
Pengadilan
Negeri
Praperadilan.
Berdasarkan
praperadilan
yang
untuk dalil
diajukan
memeriksa
dalam
oleh
posita
Pemohon
Permohonan permohonan pada
angka
20,21,22,23,24,25,dan 26 dalam posita tersebut dapat dilihat kedudukan dari Pemohon Praperadilan merupakan korban atau pelapor dari saudara Raden Gusti Anwar Sidiq dan Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A yang kedudukannya sebagai Terlapor I dan Terlapor II, dimana telah diduga melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan ataupun pemalsuan surat terhadap korban Ronny Wijaya. Saudara Raden Gusti Anwar Sidiq dan saudara Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. melakukan kejahatannya dengan cara untuk menawarkan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Khairil Anwar No.12 Surabaya kepada korban Ronny Wijaya, setelah Saudara Raden Gusti Anwar Sidiq dan saudara Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. cukup meyakinkan korban Ronny Wijaya sehingga tergeraklah hatinya untuk membeli obyek tanah dan bangunan tersebut, setelah keduanya menemukan kata sepakat akhirnya obyek tersebut dilakukan pemagaran. Beberapa minggu kemudian pagar yang telah dipasang pada obyek tersebut dirusak oleh orang suruhan Bambang Sugiharto, setelah korban Ronny wijaya mengetahui pagar yang telah dipasang pada tanah dan bangunan yang terletak di jalan Khairil Anwar No.12 Surabaya telah dirusak oleh orang suruhan Bambang Sugiharto maka korban bertemu dengan Bambang Sugiharto untuk meminta penjelesannya dan ternyata korban Ronny Wijaya baru mengerti jika obyek tersebut masih dalam sengketa sejak tahun 2007 tetapi Saudara Raden Gusti Anwar Sidiq dan saudara Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. tidak memberitahunya. Dengan adanya kejadian tersebut korban ataupun pemohon Ronny
64
Wijaya
membuat
(Termohon)
Laporan sesuai
Polisi
di
Laporan
Polrestabes Polisi
Surabaya Nomor:
STTLP/809/B/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES SBY atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau pasal 266 KUHP atas nama saudara Raden Gusti Anwar Sidiq (Terlapor I)dan saudara Heri Basuki, SH., MH., MBA (Terlapor Ii). Dengan tindakan Pemohon yang membuat Laporan Polisi di Polrestabes Surabaya (Termohon) sesuai Laporan Polisi Nomor : STTLP/809/B/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES SBY statusnya menjadi pelapor sekaligus menjadi korban dari saudara Terlapor I Raden Gusti Anwar Sidiq dan Terlapor II Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau pasal 266 KUHP. Berdasarkan kajian tersebut maka persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan Permohonan Praperadilan berdasarkan Pasal 80 KUHAP yang menjelaskan bahwa Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP terdapat penyebutan pihak ketiga yang berkepentingan maksud dari pihak ketiga adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang mungkin menjadi korban dan mengalami kerugian dari suatu kejahatan (Rusli Muhammad, 2007: 100). Dari penjelasan tersebut dapat penulis menyimpulkan bahwa pihak ketiga dalam Pasal 80 KUHAP adalah korban yang dirugikan dari adanya kejahatan dalam hal ini yang menjadi korbannya adalah Pemohon Ronny Wijaya. Maka Pemohon yang statusnya korban dalam perkara ini memiliki hak untuk meminta pemeriksaan Praperadilan mengenai keabsahan penghentian penyidikan dalam
65
perkara penipuan adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Mengenai dalil berikutnya yang mana Pemohon di dalam posita
Permohonan
Praperadilan
mengajukan
permintaan
pemeriksaan keabsahan penghentian penyidikan dalam perkara penipuan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana dalil di dalam posita angka 29 dan 30 dalam Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon. Dari kedua dalil tersebut, dapat dilihat fakta hukum yang menjelaskan pada intinya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP3) Nomor : B/1959/SP2HP.3/LP.809.14/VI/2015 / Satreskrim, yang ditunjukkan kepada Pemohon yang intinya bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan
Laporan
Polisi
Pemohon
Nomor
:
STTLP/809/B/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES SBY, Tanggal 20 Mei 2014 yang tertuang di dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 345 / VI / 2015 / Satreskrim, tanggal 26
Juni
2015
dan
Surat
Ketetapan
Nomor
:
S.
Tap/347/VI/2015/Satreskrim, tanggal 26 Juni 2015, atas nama Terlapor I, Raden Gusti Anwar Sidiq dengan alasan Terlapor I telah meninggal dunia pada saat penyidikan sehingga dihentikan penyidikannya
dengan alasan Demi Hukum. Sedangkan Surat
Perintah Penghentian Penyidikan yang kedua adalah Nomor : SPSidik / 346 / VI / 2015 / Satreskrim, tanggal 26 Juni 2015 dan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/348/VI/2015/Satreskrim, tanggal 26 Juni 2015, atas nama TERLAPOR II, Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. dengan alasan Tidak Terdapat Cukup Bukti. Dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Terlapor I dan Terlapor II maka dapat dikaji lebih lanjut melalui posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Didalam posita permohonan Pemohon pada angka 31 (tiga puluh satu) yang membahas mengenai SP3 dari Terlapor 1 yang pada intinya
66
Pemohon tidak keberatan terhadap SP3 dari Terlapor I Raden Gusti Anwar Sidiq telah meninggal dunia sehingga beralasan hukum sesuai dengan Pasal 77 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 77 KUHP mengenai hapusnya kewenangan penuntutan pidana jika tertuduh meninggal dunia, kemudian jika dikaji dalam KUHAP tentang Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya." Arti dalam penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum dipakai apabila Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara
pidana
telah
kedaluwarsa
(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl624/sp3 diakses pada tanggal 9 Maret 2016 Pukul 11.01 WIB). Penulis dapat simpulkan bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan SP3 terhadap Terlapor I Raden Gusti Anwar Sidiq telah berkesusaian dan tidak bertentangan dengan KUHAP dan KUHP. Selanjutnya mengkaji SP3 yang kedua
dengan Nomor
Nomor : SP-Sidik / 346 / VI / 2015 / Satreskrim, tanggal 26 Juni 2015 dan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/348/VI/2015/Satreskrim, tanggal 26 Juni 2015, atas nama TERLAPOR II, Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. dengan alasan Tidak Terdapat Cukup Bukti. Bahwa menurut Penulis subjektivitas penyidik mengenai alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan tersebut sangatlah tinggi untuk menentukan suatu perkara pidana tersebut dihentikan penyidikannya atau dilanjutkan penyidikannya jika dikaji dengan KUHAP perbuatan Termohon tidak bertentangan dengan KUHAP
67
khususnya adalah telah sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan Termohon mengeluarakan SP3 terhadap Terlapor II Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. dengan alasan tidak cukup bukti sangat ditentang oleh Pemohon yang merasa dirugikan oleh Termohon dengan adanya SP3 bisa dilihat dari posita angka 33 sampai angka 36 terlihat bahwa pada intinya Pemhon telah menemukan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan berdasarkan fakta yang terjadi bahwa Terlapor II merupakan pelaku tindak pidana Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan Surat, sehingga dengan alasan inilah alasan SP3 yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Terlapor II dengan alasan tidak terdapat cukup bukti menurut pemohon seara hukum tidak sah karena banyaknya fakta-fakta yang ditemukan dilapangan untuk menjadikann Terlapor II sebagai Tersangka. Bahwa dalam posita permohonan yang diajukan oleh pemohon pada posita di angka 37 yang menjelaskan alasan Termohon menghentikan penyidikan tidak terdapat cukup bukti karena Terlapor II hanya menjalankan kuasa jual-beli dari Terlapor I, sehingga Terlapor II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pemohon tidak sependapat dengan pendapat oleh Termohon sehingga di Posita Permohonan Pemohon pada angka 38 dan angka 39 menjelasakan menurut ketentuann Pasal 1792 KUH Perdata adalah suatu persetujuan yang berisikann pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan atas nama orang yang pemberi kuasa, kemudian pada Pasal 1797 KUH Perdata secara prinsip hukum pelaksanaan surat kuasa oleh penerima kuasa hanya didasarkan pada kuasa yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh,melampaui kuasanya. Jika pelaksanaan kuasa tersebut telah sesuai dengan maksud pemberian kuasa maka segala akibat yang timbul dari pelaksanaan kuasa tersebut menjadi tanggung jawab pemberi kuasa sepenuhnya namun jika dalam pelaksanaannya
68
penerima kuasa melampaui kuasa yang diberikan kepadanya,maka penerima kuasa-lah yang bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan kuasa tersebut. Pada posita Permohonan angka 40 menjelaskan bahwa jika penerima kuasa berprofesi sebagai advokat, maka didalam melaksanakan kuasanya tersebut harus pula didasarkan pada itikad baik, kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 18/2003. Maksud dari itikad baik dalam etentuan Pasal 16 UU No. 18/2003 tersebut adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknyakeadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya dimuka hukum. Pada dalil hukum di Posita Permohonan angka 43 dan angka 44 yang secara Terlapor II mengetahui bahwa obyek tanah dan bangunan yang di jual-belikan kepada Pemohon bukan milik dari Terlapor I dan tidak adanya itikad baik inilah hak imunitas selaku advokat tidak dapat dipergunakan erbuatannya tersebut bertentangan dengan
kode
etik
profesi
serta
peraturan
perundang-
undangan,sehingga hak imunitas Terlapor II selaku advokat menjadi gugur, dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga penghentian penyidikan Perkara Laporan Polisi Pemohon
Nomor
:
STTLP/809/B/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES SBY, Tanggal 20 Mei 1014 tentang dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP atas nama Terlapor II, Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan tidak terdapat cukup bukti secara hukum tidak sah. Menurut Penulis seluruh dalil hukum yang telah dinyatakan oleh pemohon adalah sah karena Pemohon merupakan pihak ketiga yang dirugikan sehinngga dapat meminta pemeriksaan keabsahaan penghentian penyidikan perkara penipuan oleh termohon di praperadilan sesuai dalam Pasal 80 KUHAP.
69
2. Kesesuaian pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan
Permohonan
Praperadilan
terhadap
keabsahan
penghentian penyidikan dalam perkara penipuan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya sesuai ketentuan KUHAP Penjatuhan putusan Praperadilan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dangan ketentuan yang diatur dalam KUHAP: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Selanjutnya dalam Pasal 80 KUHAP menjelaskan bahwa Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri. Hakim secara jelas dapat memeriksa permintaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dalam hal ini pihak ketiga adalah korban yang mendapat kerugian dari adanya tindak piidana. Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c dan Pasal 82 ayat (2) KUHAP mengharuskan hakim dalam memeriksa ketiga kewenangan dalam Pasal angka 10 KUHAP harus dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya
70
tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan dan memuat dasar dan alasan-alasannya secara jelas dalam penjatuhan putusan Praperadilan. Kemudian pada Pasal 82 ayat (3) KUHAP mengharuskan hakim untuk memuat hal-hal sebagai berikut di dalam Putusan Praperadilan: a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka; b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan; c. Dalam putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugiandan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian
penyidikan
atau
penuntutan
adalah
sah
dan
tersangkannya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. Dalil pertimbangan hukum Hakim yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan yaitu pada pokoknya meminta pemeriksaan mengenai keabsahan penghentian penyidikan atas perkara penipuan yang dilakukan oleh Termohon. Dalam pertimbangan hukum yang hakim buat selanjutnya, menurut penulis sudah sangat tepat apabila hakim praperadilan terlebih dahulu mempertimbangkan Legal Standing yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri dalam memutus perkara Praperadilan, barulah Hakim Praperadilan dapat mempertimbnagkan apakah dalil-dalil Permohonan Praperadilan tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
71
Selanjutnya Hakim Praperadilann dalam meneteapkan keabsahan penghentian penyidikan atas perkara penipuan oleh Termohon, terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon menghentikan penyidikan atas Terlapor I dengan alasan demi hukum yakni meninggal dunia, sedangkan Terlapor II dihentikan Penyidikannya karena dengan alasan tidak terdapat cukup bukti karena Terlapor II hanya menjalankan kuasa jual-beli dari Terlapor I, sehingga Terlapor II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yakni berdasarkan saksi Ronny Wijaya bahwa benar telah ditawari obyek tanah dan bangunan yang terletak di jalan Khairil Anwar No.12 Surabaya seharga Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh saudara Heri Basuki, S.H., M.H., M.B.A. (Terlapor II), kemudian saksi Ronny Wijaya juga menerangkan bahwa Terlapor II menjelaskannya padanya bahwa obyek tanah dan bangunan jalan Khairil Anwar No.12 Surabaya adalah milik Raden Gustii Anwar Sidiq (Terlapor I) seorang. Bahwa Terlapor II juga tidak pernah menjelaskan jika obyek tersebut terdapat masalah ataupun sengketa, sehingga Pemohon tergerak hatinya untuk membeli obyek tersebut. Setelah beberapa hari kemudian orang suruhan Bambang Sugiharto merusak pagar yang dipasang oleh Terlapor II, bahwa berdasarkan keterangan Bambang Sugiharto menjelaskan bahwa pada saksi merupakan pemilik obyek tanah dan bangunan tersebut membeli dari lelang Bank sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 828 kemudia tahun 2007 saksi Bambang Sugiharto melaporkan Arif dkk termasuk Anwar Sidiq ke kepolisian karena menguasai tanah dan bangunan diatas. pada tahun 2012 saksi juga pernah melaporkan Anwar Sidiq ke Kepolisian yang berkaitan dengan Akta Hibah Wasiat dan dalam hal ini Pengacaranya adalah Heri Basuki Bahwa Hakim Praperadilan menimbang status Terlapor II sebagai penerima kuasa dari Terlapor I dengan Pasal 1792 KUH Perdata (BW)
72
memberikan pengertian tentang pemberian kuasa yaitu suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaannya kepada seseorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan urusannya dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pemberian kuasa seseorang (Pemberi Kuasa) melimpahkan kewenangannya kepada orang lain ( penerima kuasa ) untuk melakukan perbuatan-perbuatan / tindakan tidakan yang mengatas namakan pemberi kuasa. Bahwa menurut pendapat ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH.,M.Hum. dan Arief Dwi Atmoko, SH.,M.H., di persidangan bahwa penerima kuasa apabila dalam bertindak /melakukan perbutan tidak melebihi apa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka apabila terjadi sesuatu hal penerima kuasa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, akan tetapi sebaliknya apabila penerima kuasa dalam bertindak / melakukan perbuatan melebihi atau melampaui apa yang diberikan oleh pemberi kuasa, tidak jujur dan/atau menutupi adanya kecacatan yang ada pada yang dijual / ditawarkan maka penerima kuasa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hal ini Hakim Praperadilan benar-benar memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan sebagai dasar untuk menyusun pertimbangan mengenai keabsahan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Bahwa dalil hukum pertimbangan Hakim Praperadilan mengenai alasan Termohon yang menghentikan penyidikan perkara penipuan yang dilakukan Terlapor II kepada Pemohon Ronny Wijaya yakni tidak cukup bukti sehingga Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 346 / VI / 2015 / Satreskrim, tanggal 26 Juni 2015 dan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/348/VI/2015/Satreskrim, tanggal 26 Juni 2015. Hakim Praperadilan menimbang Pasal 183 KUHAP yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, bahwa Hakim
73
Praperadilan dari Pasal 183 KUHAP dapat menarik kesimpulan bahwa dikatakan tidak terdapat cukup bukti jika dalam proses penyidikan Penyidik tidak menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Memang tidak menjelaskan secara detail mengenai system pembuktian yang dianut oleh pradilan di Indonesia, bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukt yang sah. Sebenarnya prinsip minimum pembuktian bukan saja diatur dan ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP tapi dapat dijumpai di pasal lain namun sebagai aturan umum (general rule)
dan prinsip minimum
pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP (M.Yahya Harahap 284:2012). Mengenai alat bukti yang sah telah dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP yakni : a. b. c. d. e.
Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa
Pemohon sendiri telah mengajukan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, seperti mengajukan saksi, mengajukan ahli, mengajukan surat-surat yang terkait dengan obyek jual-beli tanah dan bangunan yang terletak di jalan Khairil Anwar No.12 Surabaya dengan demikian menurut Pemohon alasan Termohon menghentikan penyidikan Terlapor II tidak cukup bukti sangat tidak beralasan karena Pemohon telah mengajukan alat bukti yang sekiranya relevan dengan kasus ini. Pertimbangan hukum Hakim Praperadilan sendiri berpendapat bahwa syarat minimal dua alat bukti yang sah sebagai mana dimaksud dalam ketentuan 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi, bahwa Hakim Praperadilan telah mempertimbangkan alat surat yang diajukan Pemohon dan Termohon berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Hakim alasan-alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum.
74
Menurut Penulis sendiri mencermati hal tersebut bahwa Termohon dinilai kurang cermat mengenai batas minimum alat bukti dan jenis-jenis alat bukti sebagaimana telah dijelaskan dala Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP Termohon seharusnya tidak menghentikan penyidikan karena dengan alasan Terlapor II merupakan penerima kuasa Telapor I bahwa setelah dicermati Terlapor II sebagaimana penerima kuasa tidak menjelaskan adanya masalah dengan obyek jual beli tanah dan bangunan yang terletak di jalan Khairil Anwar No.12 Surabaya sehingga seharusnya Terlapor II dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana karena melampui kuasanya sesuai dengan penjelasan Pasal 1797 KUH Perdata. Kemudian Termohon sendiri dapat menaikan status Terlapor II menjadi Tersangka dengan hannya minimal dua alat bukti yang telah diperoleh baik yang diajukan oleh Pelapor/Pemohon ataupun diperoleh sendiri oleh Termohon, bukan malah menghentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan pemohon sangat relevan untuk menjerat Terlapor II sebagai Tersangka.
75
