KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 079/IV/KIP-PS-A/2013 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA 1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 079/IV/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: Nama Alamat
: Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari : Lorong Damai III, Jl. Sao-sao No. 5, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap
Nama : Sekretariat DPRD Kota Kendari Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 2, Kendari, Sulawesi Tenggara, Dalam persidangan diwakili La Ode Syain Kadir dan SH, Laode Ary, SH MH berdasarkan surat kuasa nomor 175/163/SET.DPRD/2014 tertanggal 03 Juni 2014 yang di tandatangani oleh Dra. Ek.Hj. Asni Bonea selaku Sekretaris DPRD Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat Termohon; 1
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 10 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor: 079/IV/KIP-PS/2013. Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik melalui surat nomor 07/B/SEK703/1434 H tertanggal 20 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat DPRD Kota Kendari. Adapun informasi yang diminta adalah salinan otentik RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Kota Kendari 2012 dan 2013. [2.3] bahwa Termohon tidak menjawab surat permohonan informasi Pemohon tertanggal 20 Januari 2013 sehingga Pemohon kemudian mengajukan keberatan melalui surat nomor 12/B/SEK/03/1434 H tertanggal 10 Februari 2013 yang ditujukan kepada Sekretariat DPRD Kota Kendari . [2.4] bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sehingga Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 April 2013 dan diterima pada hari itu juga dengan registrasi nomor 079/IV/KIP-PS/2013. [2.5] bahwa sengketa a quo telah disidangkan pada tanggal 04 Juni 2014 dan 05 Juni 2014 yang dihadiri oleh Termohon. [2.6] bahwa dalam persidangan tanggal 04 dan 05 Juni 2014 hadir La Ode Syain Kadir, SH. dan Laode Ary, SH.,M.Hum. sebagai kuasa Termohon melalui surat kuasa nomor 175/163/SET.DPRD/2014 tertanggal 03 Juni 2014.
2
Alasan Permohonan [2.7] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena Termohon tidak memberikan Informasi yang diminta Pemohon. Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pengawasan masyarakat dan publikasi informasi, Petitum [2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik ini. B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil dua kali secara layak dan patut oleh Panitera Pengganti dan Pemohon tidak hadir. Surat-Surat Pemohon [2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-l Salinan surat permohonan Informasi Publik No. 07/B/SEK/03/1434 H tertanggal 20 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat DPRD Kota Kendari. Surat P-2 Salinan Surat Keberatan nomor 12/B/SEK/03/1434 H tertanggal 10 Februari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat DPRD Kota Kendari. Surat P-3 Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan tanggal 10 April 2013. Surat P-4 Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keteranga sebagai berikut: 3
1. Termohon telah menerima surat permohonan informasi Pemohon No. 07/B/SEK/03/1434 H tertanggal 20 Januari 2013 namun Termohon tidak menjawabnya dan Surat Keberatan nomor 12/B/SEK/03/1434 H tertanggal 10 Februari 2013 namun Termohon tidak menanggapinya; 2. Termohon menguasai informasi yang dimohon oleh Pemohon; 3. Informasi yang dimohon oleh Pemohon merupakan informasi publik namun Termohon memiliki kesulitan untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon karena berdasarkan instruksi lisan dari walikota kendari setiap permohonan informasi terkait dengan anggaran harus melalui walikota saja. 4. Termohon terbiasa melayani permohonan informasi apabila Pemohon informasi datang langsung ke kantor Termohon. Surat-surat Termohon [2.13] bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat T-l Surat kuasa nomor 175/163/SET.DPRD/2014 tertanggal 03 Juni 2014, Surat T-2 foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM) nomor 630432450163 atas nama La Ode Syain Kadir, SH. 3. KESIMPULAN PARA PIIIAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil dua kali secara layak dan patut oleh Panitera Pengganti dan Pemohon tidak hadir. Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon menyimpulkan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi publik namun Termohon memiliki kendala untuk memberikannya kepada Pemohon. 4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 4
jundo Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. kedudukan hukum {legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa kewenangan Komisi Informasi (KI) Pusat dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan Absolut [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 ayat (1) UU KIP Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 38 ayat (1) UU KIP Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat nomor 07/B/SEK/03/1434 H tertanggal 20 Januari 2013 yang ditujukan kepada Termohon. 2. Pemohon telah mengajukan keberatan melalui surat nomor 12/B/SEK/03/1434 H tertanggal 10 Februari 2013 yang ditujukan kepada Termohon. 3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 April 2013 dan diterima pada hari itu juga dengan registrasi nomor 079/IV/KIP-PS/2013. 6
[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. Kewenangan Relatif [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengke a Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Kongsi H PrT Si dan/3taU Badan PubHk tbgkat kabupaten/kota selama £kTm terben^k51 Pr°VmS1 ^ lnf°rmaSi kabuPaten/k° ^ tersebut [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Perki 1 Tahun 2013, dinyatakan: Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyesela^an Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik gkat provinsi dan kabupaten /kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (5) Perki 1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Daerah adalah: Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daereah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negri. [4.13] Menimbang bahwa Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan: Pasal 120 (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. ’ 7
Pasal 123 (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. (3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas: a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD. (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. (6) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 155 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [4.14] Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan: Pasal 11 ayat (1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Pasal 11 ayat(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. 8
[4.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Sekretariat DPRD Kota Kendari; [4.16] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara belum terbentuk hingga sengketa a quo disidangkan; [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] sampai dengan paragral [4.16], Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau; 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.l Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. 9
[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat nomor 07/B/SEK/03/1434 H tertanggal 20 Januari 2013 yang ditujukan kepada Termohon. 2. Pemohon telah mengajukan keberatan melalui surat nomor 12/B/SEK/03/1434 H tertanggal 10 Februari 2013 yang ditujukan kepada Termohon. 3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 April 2013 dan diterima pada hari itu juga dengan registrasi nomor 079/IV/KIP-PS/2013. 4. Pemohon hanya melampirkan Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tanpa didukung dengan identitas diri dan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus HMI Cabang Kendari. [4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.18] sampai paragraf [4.20] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum {legal standing) dalam sengketa a quo. C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.22] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.23] Menimbang bahwa Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan: Pasal 120 (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
10
Pasal 123 (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. (3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas: a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD. (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. (6) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 155 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [4.24] Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan: Pasal 11 ayat (1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, Pasal 11 ayat(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 11
Pasal H ayat (5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. [4.25] Menimbang bahwa Termohon adalah Sekretariat DPRD Kota Kendari; [4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.22] sampai dengan paragrat [4.25], Majelis berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum dalam sengketa a quo. D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [4.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 22 ayat (7) UU KIP Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Pasal 22 ayat (8) UU KIP Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Pasal 36 ayat (1) UU KIP Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. 12
Pasal 37 ayat (2) UU K1P Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [4.29] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat nomor 07/B/SEK/03/1434 H pada tanggal 20 Januari 2013 yang ditujukan kepada Termohon. [4.30] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan. Termohon menyatakan tidak menjawab surat permohonan informasi Pemohon nomor 07/B/SEK/03/1434 H tertanggal 20 Januari 2013. [4.M] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan melalui surat nomor 12/B/SEK/03/1434 H pada tanggal 10 Februari 2013 yang ditujukan kepada Termohon. [4.32] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, Termohon menyatakan tidak menjawab surat keberatan Pemohon nomor 12/B/SEK/03/1434 H tertanggal 10 Februari 2013. [4.33] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 April 2013 dan diterima pada hari itu juga dengan registrasi nomor 079/IV/KIP-PS/2013. [4.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.27] sampai paragraf [4.33]. Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU Y.l?juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 dalam sengketa a quo. Ketidakhadiran Pemohon [4.35] Menimbang Pasal 30 dan Pasal 45 Perki PPSIP menyatakan: Pasal 30 disebutkan: Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur. Pasal 45 disebutkan: Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali maka permohonan dinyatakan gugur melalui putusan Komisi Informasi. 13
[4.36] Menimbang Pemohon telah tidak hadir sebanyak 2 kali dalam persidangan setelah dipanggil secara patut oleh Panitera Pengganti melalui Surat Panggilan Sidang Nomor 140/V/KIP-RLS/2014 tertanggal 19 Mei 2014 yang dikirim pada tanggal 20 Mei 2014 dan Surat Panggilan Sidang Nomor 148/V1/KIP-RLS/2014 tertanggal 04 Juni 2014 yang dikirim pada tanggal yang sama. [4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan penerima kuasa hadir pada persidangan tanggal 5 Juni 2014, namun penerima kuasa tidak dapat menunjukkan surat Kuasa atau dokumen lainnya yang dapat menunjukkan sebagai penerima kuasa Pemohon maka majelis berpendapat bahwa Pemohon dinyatakan tidak hadir. [4.38] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan paragraf [4.35] sampai dengan paragrat [4.37] maka Majelis Komisioner menyatakan bahwa Permohonan Sengketa Informasi perkara nomor register Nomor 079/IV/KIP-PS/2013 gugur. 5. KESIMPULAN [5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan sengketa informasi publik a quo;. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (Jegal standing) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi publik a quo; j . Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa informasi publik a quo; 4. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik a quo sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan UU KIP dan Perki PPSIP; 5. Pemohon tidak hadir dua kali tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil secara patut oleh Panitera pengganti. 6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Menyatakan permohonan Pemohon Register Nomor 079/IV/KIP-PS/2013 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hcnny S. Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Dyah Aryani P. dan Rumadi 14
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon. Ketua Majelis
(Henny S. Widyaningsih) Anggota Majelis
Anggota Majelis
\ (Indah Puji Rahayu)
15
Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. .^.KendafTrO^Uuni 2014
' ihi
nti
(Indah Puji Rahayu)
16
