TEKNIK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

TEKNIK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

Oleh: KEPANITERAAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DISAMPAIKAN DALAM “BIMTEK PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA” CISARUA - TAHUN 2015 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

1

PARA PIHAK DALAM PERKARA PILKADA (GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA) 1. Pemohon:  pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota  yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota 2. Termohon KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota 3. Pihak Terkait  pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota  yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Catatan: Bawaslu termasuk Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota serta DKPP sebagai Pemberi Keterangan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

2

OBJEK PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi: •terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur •terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau • terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

3

PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN KEPADA TERMOHON •

Salinan Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK disampaikan kepada Termohon melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan perihal hari sidang pertama

PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN KEPADA PIHAK TERKAIT •

Salinan Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK disampaikan kepada Pihak Terkait melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan pemberitahuan perihal hari sidang pertama


4

PENGAJUAN JAWABAN TERMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT PENGAJUAN JAWABAN TERMOHON Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan. PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan.


5

SISTEMATIKA PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON Paling kurang memuat: a. nama dan alamat Termohon; b. uraian yang jelas tentang Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon; c. permintaan (petitum) Termohon. Nama dan alamat Termohon, paling kurang memuat: a. nama; b. jabatan; c. alamat kantor; d. nomor telepon kantor; e. nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (e-mail). Selain nama dan alamat, Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup: a. nama kuasa hukum Termohon; b. alamat kuasa hukum Termohon. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

6

lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, paling kurang memuat: a.tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon; b.tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Permintaan (Petitum) memuat permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan; Permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan, paling kurang memuat: a.pernyataan Termohon untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaktidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima; b.pernyataan Termohon untuk menguatkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

7

lanjutan ... Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon, selain memuat uraian tersebut, juga dapat memuat eksepsi Termohon mengenai: a.tanggapan terhadap kewenangan Mahkamah; b.tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; dan/atau c.tanggapan terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan. Kewenangan Mahkamah, paling kurang memuat: a.tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan; b.tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai objek perkara perselisihan hasil Pemilihan; c.pernyataan Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon.


8

lanjutan ... Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, paling kurang memuat: a. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon; b. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon; c. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, paling kurang memuat: • •

•

tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan; tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; pernyataan Termohon mengenai pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

9

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Pengumuman Keputusan tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan

3X24 jam

1

Pengajuan Permohonan Pemohon

Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan

(Bupati/Walikota) Jumat, 18 Des 2015 s.d. Senin, 21 Des 2015

(Bupati/Walikota) Senin, 21 Des 2015 s.d. Kamis, 31 Des 2015

(Gubernur) Sabtu, 19 Des 2015 s.d. Selasa, 22 Des 2015

(Gubernur) Selasa, 22 Des 2015 s.d. Kamis, 31 Des 2015

APL Kamis, 31 Des 2015

Belum Memenuhi Syarat Kelengkapan

Jumat, 18 Des 2015 (Bupati/Walikota) Sabtu, 19 Des 2015 (Gubernur)

2

Telah Memenuhi Syarat Kelengkapan

3 APBL Kamis, 31 Des 2015

4

5 Pemohon 3X24 jam

7

Pemohon Memperbaiki/ Melengkapi Permohonan

BRPK Kamis, 15 Mei 2014

Senin, 4 Januari 2016

Kamis, 31 Des 2015 s.d. Minggu, 3 Jan 2016

6 9 Pemohon


ARPK Senin, 4 Januari 2016

8 10

MEKANISME PEMBERITAHUAN PERMOHONAN, PENETAPAN HARI SIDANG PERTAMA MK DAN SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN MK Paling lambat 6 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama MK Paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK

•Pemohon, •Termohon, •Pihak Terkait, atau •Kuasanya •Surat •Faksimili •Surat elektronik (e-mail) •Telepon •Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

BRPK

Pengiriman Salinan Permohonan melalui KPU

4 Januari 2016

Paling lambat 2 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK

TERMOHON

Pengajuan Keterangan Pihak Terkait

SIDANG PERTAMA MK

JAWABAN TERMOHON Paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pertama MK

SIDANG I MK 7 Januari 23 Mei 2014 2016

Paling lambat 2 hari setelah sidang pertama MK

PUTUSAN MK PUTUSAN MK

Paling lambat 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK Penyampaian PEMBERITAHUAN mengenai permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK

Pusat Pendidikan Pancasila Paling lambat 2 haridan kerja Konstitusi sejak permohonan dicatat dalam BRPK

Pemberitahuan Permohonan Pasangan Calon, Termohon, Pihak Terkait

15 s.d 17 Februari 2016

Permohonan diakses melalui: www.mahkamahkonstitusi.go.id 11

TAHAPAN PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SIDANG PANEL/PLENO Pemeriksaan Pendahuluan

SIDANG PANEL Pemeriksaan Persidangan

RPH

SIDANG PLENO

Selasa, 9 Feb 2016 s.d. Senin15 Feb 2016 (9 hari)

Senin,15 Feb 2016 s.d. Rabu,17 Feb 2016 (3 hari)

3 hari sejak BRPK

Kamis, 7 Jan 2016 s.d. Selasa, 12 Jan 2016 ( 6 hari)

Rabu, 13 Jan 2016 s.d. Senin, 8 Feb 2016 Pusat Pendidikan Pancasila dan (27 hari)

Konstitusi

12

SISTEMATIKA PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON 1. IDENTITAS TERMOHON Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ... [vide Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2015]

2. DALAM EKSEPSI a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI • Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, Pasal 4 PMK 1/2015], dan Pasal 16 PMK 3/2015]

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON • Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon [vide Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a/b/c PMK 1/2015, Pasal 17 PMK 3/2015] . Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

13

lanjutan ... c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN • Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan [kaitkan dengan Pasal 18 PMK 3/2015] 3. DALAM POKOK PERMOHONAN a. Termohon menanggapi dalil Pemohon yang menjelaskan ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 juncto Pasal 6 PMK 1/2015, yaitu: • jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon; • maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.


14

lanjutan ...

b. Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. [vide Pasal 13 PMK 3/2015

4. PETITUM Dalam Eksepsi: • Menyatakan eksepsi Termohon diterima. Dalam Pokok Permohonan: • Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima; • Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota … tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar. [vide Pasal 14 PMK 3/2015]


15

SEKIAN TERIMA KASIH


16

TEKNIK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

Recommend Documents