Teknik Penyusunan Program Kerja Audit (PKA) Oleh: Mustofa Kamal *)
A. Pengertian PKA Dalam setiap penugasan audit, auditor harus menyusun rencana audit. Rencana audit dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif.
Dalam merencanakan auditnya, auditor menetapkan sasaran, ruang
lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya.
Salah satu dokumen perencanaan audit
adalah program kerja audit. Program Kerja Audit (PKA) merupakan rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. PKA disusun setelah auditor memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan audit. PKA akan menjadi guidance bagi auditor.
B. Tujuan dan Manfaat PKA Penyusunan PKA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut: 1. Sarana pemberian tugas kepada tim audit. 2. Sarana pengawasan pelaksanaan audit secara berjenjang mulai dari ketua tim sampai dengan pengendali mutu. 3. Pedoman kerja/pegangan bagi auditor. 4. Landasan untuk membuat ikhtisar/ringkasan hasil audit. 5. Sarana untuk mengawasi mutu audit Agar tujuan dan manfaat tersebut tercapai secara optimal maka PKA perlu disusun dengan format normatif sebagai berikut:
Mustofa Kamal
Teknik Penyusunan PKA
1
………………. (Nama Instansi Auditor)
No. KKA : ……………. No. PKA : …………….
Nama Auditi : …………….. Tahun Yang diaudit : ……………… Program Kerja Audit Audit Kinerja atas ……………………………. A.
Pendahuluan ………………………………. Tujuan Audit ………………………………. Langkah Kerja Audit
B. C. No.
Uraian
Dikerjakan oleh Rencana Realisasi
Waktu yang diperlukan Rencana Realisasi
No.KKA
…….., …………….2012 Direviu oleh: Pengendali Teknis
…….., …………….2012 Disusun oleh: Ketua Tim
…………………………………….. NIP …………………..
…………………………………… NIP ………………
Catatan
………, …………..2012 Disetujui oleh: Pengendali Mutu ……………………………………. NIP ………………….
Gambar 1. Format PKA
Penyusunan PKA sesuai format tersebut dilakukan dengan memperhatikan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya. Pengisian item-itemnya tidaklah sulit. Bagian yang krusial dalam pengisian item tersebut adalah “langkah kerja audit” di kolom uraian.
C. Prosedur penyusunan Langkah Kerja Audit 1. Identifikasi Kegiatan/program Yang Akan Diaudit Kegiatan/program yang akan diaudit merupakan adalah bagian nyata dari objek audit sesuai jenis auditnya dan biasanya terurai di dokumen anggaran (DIPA/DPA). Sebagai contoh: Audit Kinerja atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kegiatannya sesuai dokumen DIPA adalah “Pengadaan Komputer”. 2. Identifikasi Tujuan Audit Tujuan audit yang akan diidentifikasi harus sesuai dengan jenis auditnya. Sesuai contoh yang digunakan adalah audit kinerja atas „Pengadaan Komputer‟. Audit kinerja
Mustofa Kamal
Teknik Penyusunan PKA
2
merupakan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas (3E). Sehingga tujuan audit kinerja adalah meyakini pemenuhan aspek 3E. Auditor harus mengidentifikasi bukti/dokumen terkait dengan proses kegiatan Pengadaan computer yang menjadi ejawantah dari pemenuhan 3E. Untuk mendukung hal itu, dapat digunakan visualisasi posisi 3E dalam PBJ sebagai berikut:
Gambar 2. Posisi 3E dalam PBJ
Dari gambar tersebut dapat diungkap bahwa aspek 3E terkait dengan 4 (empat) unsur, yaitu money, input, output dan outcome. Auditor harus mencermati apakah keempat unsure itu merupakan hal yang given dari poses PBJ ataukah merupakan hasil dari suatu proses sekuel sebelum/dalam proses PBJ atau bahkan gabungan dari hal yang given dan proses sekuel. Sebagai contoh: aspek ekonomis merupakan perbandingan dari unsure money dengan input. Input yang akan dikeluarkan/dibayar harus diperoleh dari pilihan money sebanyak mungkin. Pilihan money ini dapat diperoleh dari banyak calon penyedia dengan driver point-nya adalah paket yang diumumkan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan persyaratan penyedia BJ untuk ikut lelang. Semakin banyak rekanan yang bisa mendaftar maka semakin kemungkinan dapat harga (money) barang/jasa yang murah. Dari ini dapat diungkap bahwa unsure money diperoleh dari penyusunan paket pengadaan, penyusunan HPS dan penetapan persyaratan penyedia barang dan jasa. Jika ada penyusunan paket/HPS yang tidak sesuai prosedur dan penentuan persyaratan penyedia yang diskriminatif, berarti membatasi penyedia dan berarti pula menutup potensi perolehan harga (money) termurah. 3. Identifikasi Langkah Kerja Audit 1. Identifkasi Bukti Audit yang akan dikumpulkan dari auditi dan atau disusun oleh auditor.
Mustofa Kamal
Teknik Penyusunan PKA
3
Dengan contoh tersebut, auditor dapat mulai menyusun langkah kerja audit dengan tujuan pemenuhan aspek ekonomi. a. Bukti dikumpulkan dari auditi 1) Dokumen pengumuman perencanaan umum pengadaan (RUP), Berita Acara Kaji Ulang RUP, HPS dan pengumuman lelang 2) Dokumen pengadaan (terutama terkait persyaratan penyedia BJ) b. Bukti yang disusun oleh auditor 1) Perbandingan antara item dalam RUP, HPS, persyaratan penyedia dengan ketentuan di Perpres 54/2010 2) Wawancara dengan pihak pelaku PBJ 2. Identifikasi Pihak Yang Akan Dihubungi Untuk Memperoleh Bukti Audit: Pelaku PBJ yang terkait dengan pemenuhan aspek ekonomi adalah PA/KPA, PPK dan ULP 3. Identifikasi Teknik Audit Yang Akan Digunakan Teknik audit yang akan digunakan untuk memperoleh dan atau menyusun bukti audit tersebut adalah: a. Pembandingan b. Analisis c. Permintaan keterangan 4. Gabung dan susun yang ada di langkah 1, 2 da 3 dalam kalimat perintah . Setelah langkah 1, 2 dan 3 dapat dipenuhi, auditor harus meramu dan menyusunnya dalam kalimat perintah sebagai berikut: a. Minta dokumen RUP dan BA kaji ulang RUP ke PA/KPA b. Minta dokumen HPS ke PPK c. Minta dokumen pengadaan ke ULP d. Lakukan pembandingan item-item yang ada dalam paket pengadaan, HPS dan dokumen pengadaan (terkait persyaratan penyedia BJ) dengan ketentuan Perpres 54/2010 e. Lakukan analisis perbedaan dari hasil pembandingan f. Lakukan wawancara kepada PA/KPA, PPK dan ULP g. Simpulkan hasil langkah kerja audit diatas.
Mustofa Kamal
Teknik Penyusunan PKA
4
D. Pengisian format PKA Jika asumsi yang digunakan sebagai berikut: Auditor dari Instpektorat Jenderal Kementrian Abdi Negara akan melakukan audit kinerja atas pengadaan computer di unit balai diklat tahun anggaran 2011. Nama auditornya adalah Yan Isak sebagai pengendali mutu, Sari Dewi sebagai pengendali teknis, Bagus sebagai ketua tim dan Camelia sebagai anggota tim. Mereka akan mengaudit aspek ekonomis selama 3 (tiga) hari kerja. Beberapa langkah kerja audit yang telah diidentifikasi diatas, maka PKA dapat disusun sebagai berikut: Inspektorat Jenderal Kementrian Abdi Negara
No. KKA : ……………. No. PKA : 1/ekonomis
Nama Auditi : Balai Diklat Tahun Yang diaudit : 2011 Program Kerja Audit Audit Kinerja atas Pengadaan Komputer A. Pendahuluan Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas (3E) B. Tujuan Audit meyakini keekonomisan C. Langkah Kerja Audit No. 1 2 3 4
5 6 7
Dikerjakan oleh Rencana Realisasi
Uraian Minta dokumen RUP dan BA kaji ulang RUP ke PA/KPA Minta dokumen HPS ke PPK Minta dokumen pengadaan ke ULP Lakukan pembandingan item-item yang ada dalam paket pengadaan, HPS dan dokumen pengadaan (terkait persyaratan penyedia BJ) dengan ketentuan Perpres 54/2010 Lakukan analisis perbedaan dari hasil pembandingan Lakukan wawancara kepada PA/KPA, PPK dan ULP Simpulkan hasil langkah kerja audit diatas
Waktu yang diperlukan
Rencana
Bagus dan Camelia
1 hari
Camelia
1 hari
Realisasi
No.KKA
Catatan
Bagus Bagus dan Camelia
1 hari
Jakarta, 3 Januari 2012 Direviu oleh: Pengendali Teknis
Jakarta, 2 Januari 2012 Disusun oleh: Ketua Tim
Sari Dewi NIP 1969 …….
Bagus NIP 19720806 ….. Jakarta, 3 Januari 2012 Disetujui oleh: Pengendali Mutu Yan Isak NIP 1960 ….
Gambar 3 Hasil Penyusunan PKA sesuai format
Mustofa Kamal
Teknik Penyusunan PKA
5
Selanjutnya auditor dapat menyusun PKA untuk tujuan meyakini pemenuhan aspek efisiensi dan efektivitas dengan cara seperti uraian diatas. Dengan PKA yang disusun secara cermat, auditor akan dipandu secara optimal untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang pemenuhan aspek 3E. Dan pada gilirannya auditor bukan hanya akan berhasil melakukan audit kinerja tapi seiring itu auditor dapat meyakini tingkat ketaatan (compliance) auditi terhadap prosedur PBJ yang ada di Perpres 54/2010.
DAFTAR PUSTAKA Modul Auditing Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Pusdiklatwas BPKP, Bogor, 2009 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kamal Mustofa, bahan tayang mata diklat gambaran umum audit pengadaan barang jasa, Pusdiklatwas BPKP, bogor, 2012
*) Widyaiswara di Pusdiklatwas BPKP 081273176898 /
[email protected]
Mustofa Kamal
Teknik Penyusunan PKA
6
