BAB III
OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENGUMPULAN DATA III.1
Gambaran Umum Perusahaan
III.1.1 Sejarah Singkat Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 11 September 1952. Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi. Berikut beberapa perubahannya: 1.
Suku Bagian Padjak (1952-1955) berdasarkan Surat Keputusan Daerah Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja No 18/D.K tanggal 11 September 1952.
2.
Bagian Padjak (1956-1965)
3.
Kantor Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak (1966-1967) berdasarkan Surat Keputusan No.B.6 =/6/52/1966 tanggal 22 Juni 1966.
4.
Dinas Padjak dan Pendapatan D.C.I Jakarta (1968-1974) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DCI Djakarta No Ib.3/2/48/1968 tanggal 3 September 1968.
5.
Kantor Padjak dan Pendapatan DKI Jakarta (1975-1976) berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.B.VII-774/a/1/1975 tanggal 20 Februari 1975.
27
6.
Dinas Padjak DKI Jakarta (1976-1982) berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No B.VII-5851/a.1.1976 tanggal 1 Juli 1976.
7.
Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta (1983-2007) berdasarkan Instruksi Gubernur KDKI Jakarta No 890 tahun 1981. Dan terakhir pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapaan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta.Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah No 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur No 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta.
III.1.2
Visi dan Misi
Visi merupakan strategi yang digunakan untuk mengembangkan suatu organisasi yang dijabarkan ke strategi organisasi untuk memenangkan persaingan. Misi
merupakan keyakinan yang dimiliki organisasi yang dijadikan nilai-nilai
organisasi. Visi dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta adalah menjadi sebuah organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan akif dari masyarakat. Sedangkan misi dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta adalah : a. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah yang transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Memberdayakan dukungan masyarakat dalam pengelolaan pendapatan daerah.
28
c. Mengefektifkan kerjasama semangat profesionalisme di lingkngan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. d. Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. e. Meningkatkan
profesionalisme
aparat
melalui
pendidikan
yang
berkelanjutan. f. Memanfaatkan
perkembangan
tekonologi
informasi
dalam
proses
pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. g. Mengembangkan pola jaringan kerja instansi dalam organisasi pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan pihak pihak terkait. h. Mengupayakan secara optimal penggalian potensi sumber sumber pendapatan daerah yang baru. i. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya non manusiawi. j. Mengkinikan segala peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah. k. Mengembangkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana kerja yang didukung oleh teknologi mutakhir. III.1.3
Tugas Pokok dan Fungsi Selain visi dan misi, Dinas Pelayanan Pajak juga mempunyai tugas pokok,
yaitu menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Selain mempunyai tugas pokok yang harus dijalankan, Dinas pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta juga mempunyai fungsi: a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pelayanan Pajak b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pelayanan pajak daerah c. Pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah
29
d. Pemeriksaan pajak daerah e. Penetapan pajak daerah f. Penagihan pajak daerah g. Penyelesaian sengketa pajak daerah h. Penggalian dan pengembangan potensi pajak daerah i. Penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan prasarana dan sarana pelayanan pajak daerah j. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pelayanan pajak daerah k. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah l. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja pelayanan pajak m. Pemberian dukungan teknis dan administratif kepada masyarakat n. Pengelolaan kepegawaian keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pelayanan Pajak o. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi III.1.4
Susunan Organisasi
Menurut Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak pasal 4, susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut: a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Umum 2. Subbagian Kepegawaian 3. Subbagian Program dan Anggaran
30
4. Subbagian Keuangan c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, terdiri dari: 1.
Seksi Perencanaan Pajak Daerah
2.
Seksi Perencanaan Pengembangan Potensi Pajak Daerah
3.
Seksi Pengembangan Metode Pajak Daerah
d. Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah, terdiri dari: 1.
Seksi Infrastruktur Informasi Pajak Daerah
2.
Seksi Data Informasi Pajak Daerah
3.
Seksi Sistem Aplikasi Pajak Daerah
e. Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah, terdiri dari: 1.
Seksi Peraturan Pajak Daerah
2.
Seksi Keberatan dan Banding Pajak Daerah
3.
Seksi Penyuluhan Pajak Daerah
f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri dari: 1.
Seksi Pengendalian Pajak Daerah
2.
Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kinerja
3.
Seksi Kerjasama Pajak Daerah
g. Suku Dinas Pelayanan Pajak h. Unit Pelayanan Pajak Daerah i. Kelompok Jabatan Fungsional
31
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2009 pasal 5, tugas dari organisasi kerja adalah sebagai berikut: a.
Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas: 1.
Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pelayanan pajak. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang, Suku Dinas Pelayanan Pajak, Unit Pelayanan Pajak Daerah, dan kelompok jabatan fungsional.
2.
Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas da fungsi Dinas Pelayanan Pajak.
3.
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak.
b.
Sekretariat Sekretariat merupakan unit kerja staf Dinas Pelayanan Pajak. Sekretariat dipimpin
oleh
seorang
Dinas
yang
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Pelayanan Pajak. Sekretariat terdiri dari beberapa subbagian yaitu: 1.
Subbagian Umum
2.
Subbagian Kepegawaian
3.
Subbagian Program dan Anggaran
4.
Subbagian Keuangan
32
c.
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah merupakan unit kerja lini Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pajak daerah. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penerimaan dan merumuskan metode pelayanan serta menggali potensi pajak daerah. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah terdiri dari beberapa seksi yaitu: 1. Seksi Perencanaan Pajak Daerah 2. Seksi Perencanaan Pengembangan Potensi Pajak Daerah 3. Seksi Pengembangan Metode Pajak Daerah
d.
Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah merupakan unit kerja lini Dinas Pelayanan Pajak di bidang pengelolaan sistem informasi pelayanan pajak daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi pelayanan pajak daerah. Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah terdiri dari beberapa seksi yaitu: 1.
Seksi Infrastruktur Informasi Pajak Daerah
2.
Seksi Data Informasi Pajak Daerah
3.
Seksi Sistem Aplikasi Pajak Daerah
33
e.
Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah merupakan unit kerja lini Dinas Pelayanan Pajak dalam
melaksanakan perumusan peraturan dan
penyuluhan pajak daerah. Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan sebagai bahan
penyusunan
peraturan dan penyuluhan pajak daerah. Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah terdiri dari beberapa seksi yaitu: 1. Seksi Peraturan Pajak Daerah 2. Seksi Keberatan dan Banding 3. Seksi Penyuluhan Pajak Daerah f.
Bidang Pengendalian dan Pembinaan Bidang Pengendalian dan Pembinaan merupakan unit kerja lini Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pengendalian dan pembinaan pajak daerah. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pembinaan pelayanan pajak daerah. 1. Seksi Pengendalian Pajak Daerah 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kinerja 3. Seksi Kerjasama Pajak Daerah
g.
Suku Dinas Pelayanan Pajak Suku Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dikoordinasikan oleh Walikota. Di setiap Kota Adminitrasi dibentuk 2 Suku Dinas Pelayanan Pajak yaitu:
34
1.
Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat
2.
Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Pusat
3.
Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan
4.
Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan
5.
Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Barat
6.
Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Barat
7.
Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Utara
8.
Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Utara
9.
Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Timur
10.
Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur Serta pembagian wilayah kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak sebagai berikut:
1.
2.
3.
Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat dengan wilayah kerja meliputi: a.
Kecamatan Tanah Abang
b.
Kecamatan Menteng
c.
Kecamatan Senen
d.
Kecamatan Johar Baru
Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Pusat dengan wilayah kerja meliputi: a.
Kecamatan Cempaka Putih
b.
Kecamatan Kemayoran
c.
Kecamatan Sawah Besar
d.
Kecamatan Gambir
Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan dengan wilayah kerja meliputi: a.
Kecamatan Mampang Prapatan
b.
Kecamatan Kebayoran Baru
c.
Kecamatan Kebayoran Lama
35
4.
d.
Kecamatan Cilandak
e.
Kecamatan Pesanggrahan
Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan dengan wilayah kerja meliputi:
5.
6.
7.
8.
a.
Kecamatan Setiabudi
b.
Kecamatan Tebet
c.
Kecamatan Pancoran
d.
Kecamatan Pasar Minggu
e.
Kecamatan Jagakarsa
Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Barat dengan wilayah kerja meliputi: a.
Kecamatan Tamansari
b.
Kecamatan Tambora
c.
Kecamatan Cengkareng
d.
Kecamatan Kalideres
Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Barat dengan wilayah kerja meliputi: a.
Kecamatan Palmerah
b.
Kecamatan Grogol Petamburan
c.
Kecamatan Kebon Jeruk
d.
Kecamatan Kembangan
Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Utara dengan wilayah kerja meliputi: a.
Kecamatan Tanjung Priok
b.
Kecamatan Pademangan
c.
Kecamatan Penjaringan
Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Utara dengan wilayah kerja meliputi: a.
Kecamatan Kepala Gading
36
9.
10.
h.
b.
Kecamatan Koja
c.
Kecamatan Cilincing
d.
Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Timur dengan wilayah kerja meliputi: a.
Kecamatan Kramat Jati
b.
Kecamatan Pasar Rebo
c.
Kecamatan Makasar
d.
Kecamatan Cipayung
e.
Kecamatan Ciracas
Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur dengan wilayah kerja meliputi: a.
Kecamatan Matraman
b.
Kecamatan Jatinegara
c.
Kecamatan Pulogadung
d.
Kecamatan Cakung
e.
Kecamatan Duren Sawit
Unit Pelayanan Pajak daerah UPPD atau Unit Pelayanan Pajak Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pelayanan seluruh pajak daerah sesuai kewenangannya. Kecuali Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Rokok. UPPD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPPD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan seluruh pajak daerah sesuai dengan kewenangannya kecuali pajak yang telah disebutkan diatas.
37
Tabel 4 Wilayah Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah No I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nama UPPD Lingkup Wilayah Kerja KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT UPPD Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang UPPD Menteng Kecamatan Menteng UPPD Senen Kecamatan Senen UPPD Johar Baru Kecamatan Johar Baru UPPD Cempaka Puith Kecamatan Cempaka Putih UPPD Kemayoran Kecamatan Kemayoran UPPD Gambir Kecamatan Gambir UPPD Sawah Besar Kecamatan Sawah Besar
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN UPPD Kebayoran Baru Kecamatan Kebayoran Baru UPPD Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan UPPD Kebayoran Lama .Kecamatan Kebayoran Lama UPPD Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan UPPD Cilandak Kecamatan Cilandak UPPD Setiabudi Kecamatan Setiabudi UPPD Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu UPPD Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa UPPD Pancoran Kecamatan Pancoran UPPD Tebet Kecamatan Tebet
1. 2. 3.
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT UPPD Taman Sari Kecamatan Taman Sari UPPD Tambora Kecamatan Tambora UPPD Grogol Petamburan Kecamatan Gorgol Petamburan
II
III
4. 5. 6. 7. 8. IV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. V 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
UPPD Palmerah Kecamatan Palmerah UPPD Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk UPPD Kembangan Kecamatan Kembangan UPPD Cengkareng Kecamatan Cengkareng UPPD Kalideres Kecamatan Kalideres KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UPPD Pademangan Kecamatan Pademangan UPPD Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok UPPD Kepulauan Seribu Kabupten Pulau Seribu UPPD Koja Kecamatan Koja UPPD Cilincing Kecamatan Cilincing UPPD Penjaringan Kecamatan Penjaringan UPPD Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UPPD Jatinegara Kecamatan Jatinegara UPPD Matraman Kecamatan Matraman UPPD Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit UPPD Pulogadung Kecamatan Pulogadung UPPD Cakung Kecamatan Cakung UPPD Kramatjati Kecamatan Kramajatjati UPPD Makasar Kecamatan Makasar UPPD Pasar Rebo Kecamatan Pasar Rebo UPPD Ciracas Kecamatan Ciracas UPPD Cipayung Kecamatan Cipayung
38
III.1.5 Struktur Organisasi Bagan 1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kepala Dinas Iwan setiawandi
Sekretariat Juli Zulkarnain
Subbagian Umum
Subbagian Kepegawaian
Subbagian Program dan anggaran
Bidang Perencanaan dan Perkembangan Pajak Daerah
Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah
Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah
Bidang Pengendalian dan Pembinaan
Robert Tobing
Pasman Sitorus
Arif Susilo
Taufik Hidayat
Seksi Perencanaan Pajak Daerah
Seksi Infrastruktur Informasi Pajak Daerah
Seksi Perencanaan Pengembangan Potensi Pajak Daerah
Seksi Data Informasi Pajak Daerah
Seksi Pengembangan Metode Pajak Daerah
Seksi Sistem Aplikasi Pajak Daerah
Seksi Peraturan Pajak Daerah
Seksi Keberatan dan Banding Pajak Daerah
Seksi Penyuluhan Pajak Daerah
Subbagian Keuangan
Seksi Pengendalian Pajak Daerah Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kinerja
Seksi Kerjasama Pajak Daerah
39
III.1.6
Sumber Daya Manusia
Dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya,
Dinas
Pelayanan
Pajak
membutuhkan pegawai. Data yang diperoleh menunjukkan kelompok pegawai berdasarkan usia, pendidikan, dan jabatan, serta golongan. Jumlah seluruh pegawai yang tercatat di Dinas Pelayanan Pajak sebanyak 923 orang, tetapi penulis hanya membatasi 3 level saja yaitu Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah, Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah, serta Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pajak Daerah. Berikut ini penulis sajikan tabel pegawai berdasarkan pendidikan, usia, dan golongan! Tabel 5 Data pegawai berdasarkan pendidikan Unit Kerja
SD
SLTP
SLTA
D3
S-1
S-2
S-3
Total Pegawai
Kepala Dinas Pelayanan Pajak
-
-
-
-
-
1
-
1
Sekretariat Dinas
-
-
7
15
12
5
-
39
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
-
-
-
2
8
4
-
14
Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah
-
-
2
13
2
-
17
Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah
-
-
3
-
9
4
-
16
Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pajak Daerah
-
-
1
3
6
3
Jumlah
-
-
11
22
48
19
13 -
100
Sumber : Subbagian Kepegawaian
40
Tabel 6 Data pegawai berdasarkan usia dan golongan Usia Golongan
Jumlah 21-30
31-40
41-50
51-56
Golongan I
-
-
-
-
-
Golongan II
260
40
13
3
316
Golongan III
46
156
194
145
541
Golongan IV
-
1
18
47
66
306
197
225
195
923
Total
Sumber : Subbagian Kepegawaian III.2
Jenis dan Sumber Data 1.
Data Primer Dalam hal ini penulis mendapat data dan/atau informasi langsung dari instansi terkait yaitu Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat.
2.
Data Sekunder Dalam hal ini, penulis mendapat data dan/atau informasi dari media internet contohnya website, situs, link dan dari beberapa buku yang terkait dengan topik yang penulis ambil.
Sedangkan dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu : 1.
Studi Pustaka Dilakukan dengan cara mencari informasi yang berkaitan erat dan memiliki referensi yang relevan dengan topik skripsi dari buku-buku
41
serta literatur ataupun media elektronik seperti internet. Dengan tujuan dapat lebih memahami dan menjelaskan permasalahan yang ada. 2.
Studi Lapangan Yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara datang langsung ke intansi yang berkaitan dengan topik yang penulis ambil agar dapat memperoleh data yang lebih aktual dalam mengetahui lebih rinci aspekaspek yang berpengaruh pada pendapatan daerah tersebut. Dalam hal ini penulis datang langsung ke kantor Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta yang beralamat di jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat. Kegiatan studi lapangan terdiri dari 2 yaitu : a. Observasi Merupakan pengamatan dan pencatatan langsung kejadiankejadian atau informasi-nformasi yang berkaitan dengan topik skripsi. Kegiatan observasi atau pengamatan ini dilakukan dengan mendatangi secara langsung ke Dinas Pelayanan Pajak. b. Dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buktibukti
serta
mengumpulkan
dokumen-dokumen bukti-bukti
serta
yang
diperlukan
dokumen-dokumen
untuk yang
diperlukan untuk menunjang penulisan skripsi seperti data penerimaan pajak-pajak daerah diantaranya data Anggaran Penerimaan Belanja Daerah(APBD), data penerimaan pajak daerah (PAD), dan data-data lain yang berkaitan dengan topik skripsi yang diambil yaitu dalam hal ini pajak parkir dan pajak air tanah.
42
c. Wawancara Metode ini dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang berwenang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan dan juga berkaitan dengan topik skripsi penulis. III.3
Kebijakan Penyusunan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kebijakan penyusunan APBD meliputi : 1) sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah, 2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD, 3) teknik penyusunan APBD, 4) serta teknik penyusunan perubahan APBD. III.4 Kebijakan/pola Rencana Penerimaan Pajak Daerah Rencana penerimaan pemungutan pajak ditetapkan melalui penetapan target penerimaan pajak parkir dan pajak air tanah dimana sebelumnya dilakukan pendataan untuk mengetahui besarnya potensi pajak parkir dan pajak air tanah, dimana dalam menentukan besarnya target penerimaan dilakukan dengan pola penetapan target penerimaan yang dibahas dalam Rapat Kerja Tahunan Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta melalui Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah. Dalam menetapkan rencana/target penerimaan pajak daerah, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1.
Menghitung prosentase pencapaian target tahun-tahun sebelumnya. Misal untuk menghitung target penerimaan 2010, maka dihitung dari prosentase pencapaian tahun 2008 dan 2009.
43
2.
Menghimpun rencana dan realisasi serta usulan dari unit kerja di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta.
3.
Selain yang disebutkan diatas, untuk menentukan rencana penerimaan pajak daerah juga mempertimbangkan variabel-variabel antara lain potensi tiap jenis pajak, hasil evaluasi kinerja dari bidang pengendalian, hasil monitoring analisa LHPUPT pemeriksaan, data tunggakan, serta rasionalisasi Tim Perumus.
Dari semua variabel tersebut diatas, diperoleh prosentase kontribusi terhadap APBD dari masing-masing jenis pajak daerah yang akan dijadikan pembahasan dalam Rapat Kerja Rencana Penerimaan Pajak Daerah. Setelah diperoleh rencana penerimaan pajak daerah sebagai hasil dari rapat kerja tersebut, langkah selanjutnya untuk menetapkan rencana penerimaan pajak daerah perlu mempertimbangkan kebijakan Pimpinan dan kesepakatan masing-masing Suku Dinas dan Unit PKB & BBN-KB. III.5
Kebijakan Penagihan Pajak Apabila terdapat utang pajak yang belum tertagih maka Dinas Pelayanan
Pajak berhak melakukan penagihan utang tersebut menggunakan surat paksa. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, penyanderaan, menjual barang yang disita. (UU no 19 tahun 2000). Surat paksa diterbitkan apabila ditemukan seorang wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajak dan kepada si wajib pajak tersebut sudah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan, wajib pajak juga tidak memenuhi ketentuan yang sesuai dengan keputusan persetujuan angsuran dan
44
penundaan pembayaran pajak, dan juga apabila wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
45
