BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN III.1. Objek Penelitian Objek penelitian yang dijadikan studi kasus adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. III.1.1. Sejarah Singkat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD Kabupaten Belitung adalah suatu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, DPPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan fungsinya, DPPKAD mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. Mengumpulkan bahan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah, penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD, penyusunan laporan Keuangan dan nota perhitungan pelaksanaan APBD;
b. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; c. Mengelola administrasi keuangan daerah; d. Menguji kebenaran dokumen permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar uang dan mengadakan pemeriksaan/penelitian realisasi pelaksanaan anggaran belanja serta membina perbendaharaan; e. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tekhnis pembinaan administrasi keuangan; f. Melakukan perhitungan penerimaan Daerah yang berasal dari bagi hasil Pajak dan bukan Pajak, Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat serta Penerimaan Daerah lainnya. III.1.2. Visi dan Misi Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah “menjadi pengelola keuangan dan kekayaan daerah untuk terwujudnya kemandirian dalam pengelolaan yang efektif, efisien, dan akuntabel”. Di dalam visi tersebut terdapat dua unsur, yaitu: a. Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Mengandung
pengertian
bahwa
DPPKAD
Kabupaten
Belitung
berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat/stake holder terhadap pemerintah melalui pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. b. Kemandirian dalam Pengelolaan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel Mengandung
pengertian
bahwa
DPPKAD
Kabupaten
Belitung
berkeinginan untuk selalu melaksanakan perubahan-perubahan dalam penataan pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan sistem
informasi dan transparansi dalam pelayanan publik sehingga pada pelaksanaannya akan lebih baik dan sempurna. Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah: a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang berazaskan keadilan dan transparansi. b. Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. c. Senantiasa memperbaharui diri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sistem pengelolaan keuangan. III.1.3. Struktur Organisasi Susunan Organisasi DPPKAD terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 2. Sub Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana anggaran DPPKAD, pembukuan, penyusunan perhitungan anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran DPPKAD. 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, yang mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja DPPKAD, melakukan urusan umum, suratmenyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta urusan kepegawaian. c. Bidang Pendapatan
Bidang
Pendapatan
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengelolaan
penerimaan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan
pendaftaran/pendataan,
pemeriksaan,
penetapan,
pembukuan, penagihan penerimaan/pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. b. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Perimbangan Pusat serta penerimaan daerah lainnya. Bidang Pendapatan terdiri dari: a. Seksi Bidang Pendaftaran dan Pendataan, yang mempunyai tugas merencanakan
dan
melaksanakan
pendaftaran,
pendataan,
dan
pemeriksaan terhadap obyek pendapatan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. b. Seksi Penetapan c. Seksi Penagihan dan Evaluasi, yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pembukuan dan penagihan serta evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. d. Bidang Anggaran dan Akuntansi Bidang Anggaran dan Pembukuan mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah, rancangan APBD dan perubahan APBD, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, petunjuk
teknis
pelaksanaan
APBD,
melakukan
pembukuan secara sistematis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan
anggaran
dan
penelitian/evaluasi
atas
realisasi
APBD.
Untuk
menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran dan Pembukuan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD, laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD serta Penyusunan Nota Keuangan APBD dan Perubahan. b. Melaksanakan Pembukuan dan penyusunan laporan atas pelaksanaan APBD. Bidang Anggaran dan Pembukuan terdiri dari: a. Seksi
Anggaran,
yang
mempunyai
tugas
mengumpulkan
bahan
penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, Petunjuk teknis pelaksanaan APBD, dan Pengendalian APBD. b. Seksi Akuntansi e. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), menguji kebenaran dokumen permintaan pembayaran, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta melakukan pembinaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai fungsi: a. Melaksanakan penerbitan SPMU, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta melakukan pembinaan perbendaharaan. b. Mengadakan
pemeriksaan/penelitian
terhadap dokumen
permintaan
pembayaran dan pemeriksaaan/penelitian terhadap dokumen pelaksanaan realisasi anggaran belanja. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
a. Seksi Perbendaharaan, yang mempunyai tugas menerbitkan SPMU, melakukan
pembinaan
perbendaharaan,
penyelesaian
masalah
perbendaharaan dan ganti rugi. b. Seksi Administrasi f. Bidang Aset Daerah terdiri dari: a. Seksi Administrasi Aset Daerah b. Seksi Kerja sama dan Pemanfaatan Aset Daerah c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan g. Unit Pelaksana Tekhnis (UPTD) h. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKAD sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
III.1.4. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG ANGGARAN & PEMBUKUAN
SEKSI ANGGARAN SEKSI AKUNTANSI
BAGIAN SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN & PELAPORAN
BIDANG PERBENDAHARAAN
SEKSI PERBENDAHARAAN
SEKSI ADMINISTRASI
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & UMUM
BIDANG PENDAPATAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG ASET DAERAH
SEKSI PENDAFTARAN & PENDATAAN
SEKSI ADMINISTRASI ASET DAERAH
SEKSI PENETAPAN SEKSI PENAGIHAN & EVALUASI
SEKSI KERJA SAMA & PEMANFAATA N ASET DAERAH SEKSI EVALUASI & PELAPORAN
III.1.5. Tata Kerja Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai
dengan tugas pokoknya masing-masing. Setiap pimpinan dalam lingkungan DPPKAD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. III.2. Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Penyajian Data III.2.1. Jenis dan Sumber Data Dalam penyusunan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari DPPKAD Kabupaten Belitung, berupa data target dan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011 serta peraturan-peraturan yang terkait dengan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. III.2.2. Metode Pengumpulan Data Dalam penulisan skripsi ini, metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan adalah: 1. Studi Kepustakaan Melakukan pengumpulan data-data dengan mencari, membaca, memilih sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan topik skripsi, seperti dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan tujuan dapat
memahami dan memecahkan permasalahan yang akan berkaitan dengan penelitian. 2. Studi Lapangan Melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait untuk memperoleh data yang lebih spesifik dan relevan mengenai aspek-aspek yang berpengaruh pada pendapatan daerah. Melakukan penelitian dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan mengumpulkan seluruh data informasi dan keterangan yang berkaitan dengan penelitian. III.2.3. Metode Analisis Data a. Metode analisis deskriptif, yaitu dengan merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh serta mengolahnya sehingga diperoleh gambaran masalah yang akan dibahas serta dianalisis kemudian dilakukan pembahasan secara umum. b. Metode analisis deduktif, yaitu menganalisis data yang berupa teori yang berlaku khusus yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan pembahasan secara umum. III.2.4. Penyajian Data Dari seluruh informasi dan data yang diperoleh selama penelitian, maka informasi dan data penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut bisa disajikan dalam bentuk grafik. Dari grafik ini, dapat dilihat seberapa besar kontribusi ketiga pajak tersebut terhadap peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung.
