BAB III METODE DAN OBJEK PENELITIAN
A. Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. 1. Metode Penelitian Sebuah penelitian senantiasa memerlukan suatu metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti guna mendapatkan data dan informasi yang mendukung. Metode penelitian merupakan pedoman atau cara dalam melakukan suatu penelitian agar memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Penelitian survei yang dimaksud adalah bersifat menjelaskan hubungan kausal dan pengajuan hipotesis. 2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang akan dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diteliti, maka dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data, terdiri dari studi dokumentasi dan studi lapangan
44
45
a. Studi Dokumentasi/Pustaka Studi dokumentasi dalam pengumpulan data peneltian ini dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai buku dan risalah resmi, baik di lokasi penelitian maupun di instansi lain yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian. Studi dokumentasi untuk memperoleh data langsung dari instansi /lembaga meliputi buku-buku, laporan kegiatan di instansi/lembaga yang relevan dengan fokus penelitian. b. Studi Lapangan Studi lapangan yaitu cara memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung kepada objek yang sedang diteliti. Studi lapangan terdiri dari observasi, wawancara dan angket. 1) Observasi Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan observasi nonpartisipan (non participant observasi) guna memperoleh gambaran yang tepat mengenai masalah dan hambatan yang dihadapi serta upaya yang diperlukan, dengan catatan peneliti tidak ikut serta dan hanya mengamati dalam proses kegiatan sehari-hari objek yang diteliti berdasarkan pedoman observasi, sebagaimana terlampir.
46
2) Wawancara Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui metode tanya jawab secara langsung atau kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan kepada Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung Berdasarkan Manajemen Sumber Daya Manusia dan kualitas pelayanan pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dan terstruktur 3) Angket Studi lapangan lainnya yang akan peneliti gunakan adalah angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, guna memperoleh data berupa tanggapan mengenai permasalahan yang diteliti. Tipe pertanyaan yang peneliti gunakan dalam angket adalah tipe pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Adapun hal-hal yang berkaitan dalam penyebaran angket ini yakni populasi dan sampel.
47
4) Populasi yaitu jumlah publik yang ingin menguji Uji Surat dan Buku Berkala Kendaraan Bermotor di kota Bandung, dimana anggota populasi untuk publik yaitu 35 orang. Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan teknik accidental yaitu proses pemilihan sebagian dari unit-unit observasi yang ada pada populasi. a. Tanggal 18 oktober 2010
5 orang / Pukul 09.00-10.00 WIB
b. Tanggal 19 oktober 2010
9 orang / Pukul 09.15-10.45 WIB
c. Tanggal 20 oktober 2010
5 orang / Pukul 09.00-10.00 WIB
d. Tanggal 22 oktober 2010
8 orang / Pukul 13.25-14.30 WIB
e. Tanggal 23 oktober 2010
8 orang / Pukul 10.00-11.00 WIB
Total responden
35 orang
Dengan demikian teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan teknik accidental yaitu penelitian dimana hanya pemohon Surat dan Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Trayek Angkot Kota Bandung) saja yang dijadikan responden. 3. Teknik Analisis Data Analisis
terhadap
data
penelitian
dilakukan
dengan
cara
menginterpretasikan angka-angka frekuensi serta presentasi atas jawaban responden yang di dapat pada tabel frekuensi, sehingga menghasilkan gambaran tertentu untuk kemudian di analisis oleh peneliti dengan tambahan berbagai informasi kualitatif yang didapatkan dari hasil wawancara dari nara sumber yaitu Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana
48
Dinas Perhubungan Kota Bandung dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan dua variabel di dalam penelitian ini, yaitu pemberdayaan sumber daya manusia dan kualitas pelayanan, dan skala pengukuranya ordinal, datanya bersifat gabungan (kualitatif dan kuantitatif). Peneliti di dalam penelitian ini, tidak menggunakan uji signifikansi tetapi menggunakan persentase dengan rumus Sudjana (1997 : 150), yaitu sebagai berikut :
i 100% N
Keterangan : P = Presentase Fi = frekuensi ke i N = banyaknya responden i
= 1,2,3...,N Data yang diperoleh, diolah dan dianalisis oleh peneliti dengan
menggunakan metode deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memproses data yang didapat dari hasil survei melalui angket pada lembaran kode, kemudian didistribusi frekuensi untuk setiap item dengan menggunakan
49
tabel frekuensi. Tabel frekuensi disusun tiap-tiap variabel dan merupakan bahan dasar untuk analisis selanjutnya. Adapun perhitungan persentase secara kseleuruhan item soal dengan langkah-langkah pengolahan, sebagai berikut : a. Setiap item soal dicari jumlah frekuensi jawaban terbanyak dan persentasenya. b. Tabulasi data. c. Membuat kriteria penilaian yang dapat diteliti : 1) 76% - 100% = Baik/Sangat meningkat 2) 56% - 75% = Cukup/Meningkat 3) 40% - 55% = Kurang/Kurang meningkat 4) < 40%
= Tidak meningkat
Sumber : Kuntoro (1991 : 143-144) d. Menentukan jumlah rata-rata dengan perhitungan jumlah persentase secara kseluruhan dibagi dengan jumlah item soal. Adapun setelah perhitungan rekapitulasi maka akan dilanjutkan dengan perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan rumus uji proporsi hipotesis, yaitu sebagai berikut :
P P0 1 Keterangan :
P0 P0 /
50
P z
= = Banyaknya unit observasi yang karakteristiknya akan dicari
P 0 = Harga parameter yang di uji/persentase n
= Ukuran sampel
4. Operasionalisasi Variabel Setiap penelitian dibutuhkan adanya penjabaran variabel-variabel yang masih berbentuk konsep-konsep abstrak agar didapat suatu bentuk lebih nyata, proses tersebut dinamakan operasional variabel, Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan pengujiannya, peneliti mengemukakan pengertian atau definisi operasional sebagai berikut: 1. Pemberdayaan merupakan suatu cara baru dalam memfokuskan kekuasaan ditangan seseorang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cara melemparkan kebijakan, kepercayaan (tanggungjawab) dan hak secara tepat pada setiap pekerjaan. Selain itu pemberdayaan juga memberikan tanggung jawab pada seseorang untuk membuat keputusan sejauh garis strukturnya memungkinkan dengan memulai pemindahan kekuasaan dari pengaturan kepada pegawai menjadi dukungan pada pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Sumber daya manusia adalah sumber daya terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi, salah satu implikasinya ialah bahwa investasi terpenting yang mungkin dilakukan oleh suatu organisasi adalah Sumber Daya
51
Manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan oleh semua pihak. 3. Kualitas pelayanan adalah serangkaian kegiatan, atau merupakan proses, yang berarti pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 4. Meningkat adalah adanya suatu perubahan hasil kerja dalam kualitas pelayanan pegawai kepada masyarakat, yang semula para pegawai kurang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik, jumlah hasil kerja tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan rendahnya mutu hasil kerja, menjadi adanya suatu peningkatan kualitas pelayanan pegawai kearah yang lebih baik dengan melaksanakan teknik-teknik kepemimpinan yang dilakukan kepala dinas kepada pegawainya Operasional Variabel merupakan penjelasan dan pengertian teoritis variabel untuk dapat di teliti dan diukur. Variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian adalah Pemberdayaan Sumber Daya Manuisa sebagai variabel bebas dan Kualitas Pelayanan sebagai variabel terikat maka peneliti akan menguraikan operasionalisasi variabel dalam bentuk tabel berikut ini :
52
TABEL 1 OPERASIONALISASI VARIABEL BEBAS Variabel Bebas
Item Variabel-variabel
Indikator
1. Mengembangkan
a. Pencapaian pekerjaan b. Pengembangan kinerja
visi bersama
+
-
1
17
2
18
3
19
b. Dapat diandalkan
4
20
a. Macam-macam halangan b. Peraturan yang sesuai
5
21
6
22
7
23
8
24
9
25
10
26
dalam pekerjaan lingkungan b. Keadaan yang aman dan nyaman
11
27
12
28
a. Hasil kinerja pegawai b. Seberapa efektifnya
13
29
14
30
15
31
pegawai
2. Mendidik
a. Berprilaku
secara
konsisten
3. Menyingkirkan Rintanganrintangan
4. Mengungkapkan Pemberdayaan Sumber Daya 5. Menyemangati Manusia
dengan prosedur
a. Antusias
dalam
pekerjaan b. Memahami prosedur
a. Bersikap jujur b. Kegairahan dan semangat
6. Melengkapi
7. Menilai
a. Bertanggung
jawab
hasil kerja pegawai
8. Mengharapkan
a. Sikap optimisme dari pegawai
b. Keberhasilan
dalam menyelesaikan pekerjaan
16
32
Sumber : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (X) dikembangkan dari Aileen Mitchell Stewart, (1998:112), dimodifikasi oleh peneliti
53
TABEL 2 OPERASIONALISASI VARIABEL TERIKAT Variabel Terikat
Item Ukuran-ukuran
1. Bukti langsung
Indikator
a. Fasilitas perlatan kerja b. Pemenuhan keandalan alat teknologi
2. Keandalan
a. Kecepatan proses
+
-
33
43
34
44
35
45
36
46
kerja
b. Kemampuan untuk dipercaya
3. Daya Tanggap Kualitas Pelayanan
a. Kemauan untuk memberikan jasa b. Kesiapan pegawai dalam memberikan pelayanan
37 38
a. Kemampuan dalam 4. Jaminan
5. Empati
melaksanakan pekerjaan b. Kesopanan dalam memberikan pelayanan
a. Hubungan antara pegawai dengan masyarakat b. Komunikasi yang baik
47 48
49 39
50 40
51 41
52 42
Sumber : Kualitas Pelayanan (Y) dikembangkan dari Tjiptono, (2000 : 70), dimodifikasi oleh peneliti
54
B. Kondisi Umum Daerah Yang Akan Datang dan Proyeksi ke Depan. Perubahan berbagai paradigm tersebut diatas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas peradilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (Perda) yang berkaitan dengan kebijakan public. C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung. a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Bandung. Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung.
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan 2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional 4. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas
55
5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. c. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, maka untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah maka perlu disusun rincian tugas pokok dan fungsi satuan
organisasi
Dinas
Daerah,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu pembentukan Peraturan Walikota Bandung tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, secara garis besar Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung terdiri dari : 1. Kepala Dinas. a. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional.
56
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional. 3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan 5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.
2. Sekretaris. a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan lingkup kesekretariatan. b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretarias mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan. 2. Pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program. 3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang, dan
57
4. Pembinaan,
monitoring,
evaluasi
dan
laporan
kegiataan
kesekretariatan. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. (1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunya tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup umum dan kepegawaian. (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan rencana dan program pngelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. b. pengelolaan administrasi umum meliputi pengelolaan naskah
dinas,
penataan
kearsipan
Dinas,
penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas. b. Sub Bagian Keuangan dan Program. (1). Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program.
58
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : a.
penyusunan
rencana
dan
program
pengelolaan
administrasi keuangan dan program kerja Dinas. b. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas. 3. Bidang Lalu Lintas dan Parkir. a. Bidang Lalu Lintas dan Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup lalulintas dan parkir. b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Parkir mempunyai fungsi : 1. penyusunan rencana dan program lingkup tata teknik perpakiran serta manajemen dan rekayasa lalu lintas. 2. penyusunan petunjuk teknis lingkup tata teknik perpakiran serta manajemen dan rekayasa lalu lintas. 3. pelaksanaan lingkup tata teknik perpakiran serta rekayasa lalu lintas. Bidang Lalu Lintas dan Parkir membawahi :
manajemen dan
59
a. Seksi Tata Teknik Perpakiran. (1). Seksi Tata Teknik Perpakiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas Bidang Lalu Liantas dan Parkir lingkup tata teknik perpakiran. (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Parkir mempunyai fungsi. b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. (1). Seksi Manajemen dan Rekasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang. (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi. 4. Bidang Angkutan dan Terminal. a. Bidang Angkutan dan Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup angkutan dan terminal. b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan dan Terminal mempunyai Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program lingkup bina angkutan dan data teknik terminal. 2. Penyusunan petunjuk teknik lingkup bina angkutan dan tata teknik terminal. 3. Pelaksanaan lingkup bina angkutan dan tata teknik terminal.
60
Bidang Angkutan dan Terminal membawahi : a. Seksi Bidang Angkutan. (1). Seksi Bina Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan dan Terminal lingkup bina angkutan. (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Angkutan mempunyai fungsi. b. Seksi Tata Teknik Terminal. (1). Seksi Tata Teknik Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan dan Terminal lingkup tata teknik terminal. (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Teknik Terminal mempunyai fungsi. 5. Bidang Sarana. a. bidang sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sarana. b. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana mempunyai fungsi : 1. penyusunan rencana dan program lingkup pengujian kendaraan dan perbengkelan. 2. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengujian kendaraan dan perbengkelan.
61
3. pelaksanaan lingkup pengujian kendaraan dan perbengkelan. 4. pengkajian
rekomendasi,
pengawasan
dan
pengendalian
penyelenggaraan usaha bengkel umum, dan 5. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup pengujian kendaraan dan perbengkelan. Bidang Sarana membawahi : a. Seksi Pengujian Kendaraan (1). Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian
tugas
Bidang
Sarana
lingkup
pengujian kendaraan. (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penganalisaan dan lingkup pengujian kendaraan. b. penyusunan bahan petunjuk teknik lingkup pengujian kendaraan. c. pelaksanaan lingkup pengujian kendaraan yang meliputi pelaksanaan dan pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor, dan d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengujian keendaraan.
62
b. Seksi Perbengkelan. (1). Seksi Perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana lingkup pengujian kendaraan perbengkelan. (2). Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbengkelan mempunyai fungsi : a.
pengumpulan
dan
penganalisaan
data
lingkup
perbengkelan. b.
penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perbengkelan.
c.
pelaksanaan
lingkup
perbengkelan
yang
meliputi
inventarisasi usaha perbengkelan kendaraan, pembinaan dan
fasilitasi
pengembangan
usaha
perbengkelan
kendaraan. d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha bengkel umum kendaraan bermotor, dan e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perbengkelan. 6. Bidang Operasional. a. Bidang Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup operasional. b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasional mempunyai fungsi :
63
1. penyusunan rencana dan program lingkup penataan dan pengendalian serta bina lalu lintas. 2. penyusunan petunjuk teknis lingkup penataan dan pengendalian serta bina lalu lintas. 3. pelaksanaan lingkup penataan dan pengendalian serta bina lalu lintas. Bidang Operasional membawahi : a. Seksi Penataan dan Pengendalian. (1). Seksi penataan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Operasional lingkup penataan dan pengendalian. (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan dan Pengendalian mempunyai fungsi. b. Seksi Bina Lalu Lintas. (1). Seksi Bina Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Operasional lingkup bina lalu lintas. (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Lalu Lintas mempunyai fungsi.
64
D. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung
Sumber : Perda 13 Tahun 2007
65
E. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan. a. Susunan Kepegawaian. TABEL 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah Pegawai
1.
Doktor (S-3)
1
2.
Pasca Sarjana (S-2)
9
3.
Sarjana (S-1)
31
4.
Diploma (D-3)
3
5.
Diploma (D-2)
6
6.
SLTA
102
7.
SLTP
10
8.
SD
17 Jumlah
179
TABEL 4 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan No. 1.
Pelatihan Penjenjangan SPAMEN
Jumlah Pegawai 1
2.
SPAMA
11
3.
ADUMLA
5
4.
ADUM
20 Jumlah
37
66
TABEL 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan No.
Golongan
Jumlah
1.
IV
6
2.
III
111
3.
II
55
4.
I
7
5.
CPNS
203
6.
TKK
366 Jumlah
738
TABEL 6 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Esselon dan Staf No.
Jabatan
Jumlah Pegawai
1.
Esselon II B (Kepala Dinas)
1
2.
Esselon III A (Sekretaris)
1
3.
Esselon III B (Kepala Bidang)
4
4.
Esselon IV A (Kassubag/Kasie/Ka UPT)
13
5.
Esselon IV B (Kassubag TU UPT)
3
6.
Staf (Termasuk CPNS)
360 Jumlah
382
67
b. Perlengkapan. Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebagai berikut : TABEL 7 Jumlah Asset / Perlengkapan dan Sarana Penunjang No. 1 1
Nama Barang 2 Alat komunikasi HT (Personal)
Jumlah 3 62 buah
2
Alat komunikasi RIGHT (Mobile)
18 buah
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Amplifier-TOA AC-Toshiba Alat uji emisi gas buang Alat ukur Bangku tunggu Brankas-crown Bupet kayu Camera-IXUS Cassette tape recorder compressor
1 buah 3 buah 1 buah 10 buah 7 buah 4 buah 1 buah 4 buah 1 buah 1 buah
13 14 15
Dispenser Filling cabinet-hanka/danka Gedung terminal/kantor
1 buah 35 buah 11 unit
16 17 18
Generator Handy cam/IXUS Invocus-toshiba
1 buah 1 buah 4 buah
19 20 21
Jam electronic-quartz Kaca hias Kendaraan roda 2
12 buah 8 buah 54 unit
22
Kendaraan roda 4
31 unit
23
Kendaraan truk (Derek/abbey)
3 unit
24
Kipas angin/sanyo
2 buah
25 26 27
Kipas angin/sanyo Computer Kursi besi
2 buah 23 buah 1 buah
68
No. 1 28 29
Nama Barang 2 Kursi bulat Kursi kayu
Jumlah 3 4 buah 1 buah
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Kursi lipat Kursi putar Kursi tangan Laptop Lemari besi Lemari es Lemari kaca Lemari kayu Lemari sorok Loud speaker Meja ½ biro Meja computer Meja panjang
366 buah 59 buah 12 buah 10 buah 27 buah 1 buah 4 buah 24 buah 1 buah 4 buah 168 buah 10 buah 1 buah
43 44 45 46 47 48
Meja rapat Meja resepsionis Meja telepon Mesin babat rumput Mesin fax Mesin perporasi
7 buah 2 buah 2 buah 3 buah 1 buah 3 buah
49
Mesin photo copy
2 buah
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Mesin tik Over head projector Papan pengumuman Papan tulis Papan visual Pesawat telepon Peta Printer Rak kayu Scanner Kursi tamu Sound system Sound system Speaker wireless Tabung pemadam api Televisi Tabung pemadam api
30 buah 1 buah 1 buah 1 buah 6 buah 14 buah 6 buah 26 buah 9 buah 2 buah 10 buah 1 buah 1 buah 2 buah 6 buah 3 buah 9 buah
69
No. 1 69 70
Nama Barang 2 White board – mentari White board elektronik
Jumlah 3 10 buah 1 buah
F. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandung. a. Visi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Terwujudnya Sistem Transportasi Kota yang lebih baik untuk mendukung Kota Bandung sebagai Kota Jasa Yang Bermartabat.
c. Misi Dinas Perhubungan Kota Bandung.
1. Mengendalikan aspek-aspek penyebab kemacetan. 2. Mengembangkan SAUM (Sarana Angkutan Umum Massal) pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. 3. Meningkatkan kelaikan pengoperasian angkutan umum dan barang. 4. Meningkatkan prasarana transportasi seperti terminal dan fasilitas perlengkapan jalan. 5. Meningkatkan profesionalisme aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung.
1. Tujuan.
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian di
70
atas, maka Dinas Perhubungan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya bermartabat sebagai berikut:
1. Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali. 2. Menekan penggunaan kendaraan pribadi (khususnya sepeda motor)untuk menggunakan sarana angkutan umum. 3. Terciptanya sarana angkutan umum dan barang yang aman dan nyaman. 4. Tersedianya prasarana transportasi yang memadai seperti terminal dan fasilitas perlengkapan jalan. 5. Meningkatnya profesionalisme aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung.
G. Tujuan, Sasaran, dan Fungsi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung.
a. Tujuan.
Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan.
71
b. Sasaran. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ditujukan kepada kendaraan wajib uji sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu : a. Sepeda Motor. b. Mobil Penumpang. c. Mobil Bus. d. Mobil Barang. e. Kendaraan Khusus. c. Fungsi Melalui sistem pengujian berkala kendaraan bermotor, diharapkan dapat : 1. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya : a. Kecelakaan lalu lintas b. Gangguan terhadap lingkungan c. Kerusakan-kerusakan berat pada waktu pemakaian 2. Memberikan informasi kepada pemilik atau pemegang kendaran bermotor mengenai dimensi, daya angkut, tekanan sumbu terberat, kelas jalan bagi kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam buku uji. 3. Memberikan saran-saran perbaikan kepada bengkel-bengkel kendaraan bermotor mengenai rehabilitasi kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji secara berkala..
72
4. Menyajikan data kuantitatif mengenai potensi armada angkutan orang atau angkutan barang setempat, dalam hubungannya dengan pembinaan angkutan pada umumnya. H. Petunjuk Pelaksanaan Permohonan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) 1. Jenis-Jenis Kendaraan yang Dikenakan Wajib Uji. Sementara pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor ini belum dapat menjangkau untuk semua kendaraan bermotor, pengujian secara berkala mengutamakan kepada jenis-jenis kendaraan yang intensitas penggunaannya dianggap cukup tinggi, yaitu : a. Kendaraan bermotor b. Kereta gandengan. c. Kereta tempelan. 2. Pengujian Berkala Untuk Pertama Kali (Kendaraan Bermotor Baru). Pengujian berkala untuk yang pertama kali (kendaraan bermotor baru) merupakan bentuk pengujian yang dilakukan bagi : a. Kendaraan bermotor baru. Pengajuan permohonan uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang telah memperoleh setifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama
73
kalinya selama enam (6) bulan terhitung sejak diterbitkan STNK untuk yang pertama kali. Untuk itu pemilik/pemegang kendaran bermotor baru tersebut selambat-lambatnya satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa pembebasan uji berkala berakhir, wajib didaftarkan di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor setempat, dengan menyertakan persyaratan antara lain surat keterangan bebas uji berkala yang berlaku selama enam (6) bulan sebagai pengganti buku uji, surat registrasi uji tipe, STNK, BPKB dan sebagainya. b. Kendaraan bermotor hasil rancang bangun dan rekayasa. Setiap kendaraan bermotor yang telah memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa berupa surat keterangan hasil pemeriksaan mutu, diwajibkan melakukan uji berkala sebelum kendaraan bermotor yang bersangkutan dioperasikan di jalan dan didaftarkan untuk memperoleh STNK dan BPKB, dengan menyertakan persyaratan antara lain surat keterangan hasil pemeriksaan mutu, STCK, dan sebagainya.
3. Pengujian Berkala Berikutnya dan Seterusnya (Periodik). Pengujian berkala periodik merupakan lanjutan dari Pengujian Berkala Pertama, dan sudah menjadi kategori kendaraan bermotor wajib uji yang
74
dilakukan setiap enam (6) bulan sekali, sampai kendaraan bermotor tersebut dilakukan penghapusan/abolisi kendaraan bermotor. 4. Pengujian Berkala di Luar Wilayah (Numpang Uji). Pengujian yang dilaksanakan bagi kendaraan wajib uji dari suatu daerah ke daerah lain, yang telah jatuh tempo, sementara kendaraan bermotor yang bersangkutan masih berada di luar daerah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara fisik di daerah asalnya. Pelaksanaan permohonan numpang uji berkala dibagi atas : 1) Numpang uji ke luar wilayah. Pengajuan permohonan ini harus menyertakan persyaratan antara lain surat keterangan numpang uji ke luar wilayah, STNK, surat pengantar tidak keberatan numpang uji dari Unit Pelaksana Pengujian Berkala dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar, dan sebagainya. 2) Numpang uji dari luar wilayah. Pengajuan permohonan ini harus menyertakan persyaratan antara lain surat keterangan tidak keberatan untuk diuji dalam suatu wilayah yang akan sebagai tempat pengujian, STNK, mengirimkan hasil lulus uji ke Unit Pelaksana
Pengujian
Berkala
dimana
bersangkutan terdaftar, dan sebagainya.
kendaraan
bermotor
yang
75
5. Pengujian Berkala Untuk Mutasi Kendaraan Bermotor. Pengujian yang dilakukan karena adanya mutasi uji antar wilayah, bilamana alamat pemilik kendaraan bermotor berpindah wilayah, atau sebaliknya dengan ketentuan berikut ini : a. Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor diwajibkan melapor kepada pejabat unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor (UPPKB) dimana selama ini kendaraan yang bersangkutan di uji, apabila kendaraannya akan dialihkan pengujiannya ke UPPKB lainnya. Untuk itu pejabat UPPKB yang bersangkutan segera mengirimkan kartu pengujian kendaraan bermotor yang akan dialihkan tersebut kepada pejabat UPPKB yang baru sesuai permohonan pemilik atau pemegang kendaraan bermotor. b. Pejabat UPPKB akan menguji kendaraan bermotor dari UPPKB lainnya, diwajibkan meminta kartu pengujian dari kendaraan yang akan diuji kepada pejabat
UPPKB
asal
dimana
biasanya
menguji
kendaraan
yang
bersangkutan. c. Setelah diberi catatan-catatan tentang hasil pengujian yang telah dilakukan, selanjutnya pejabat UPPKB yang menguji kendaraan bermotor yang bersangkutan, diwajibkan mengirimkan kembali kartu pengujian kepada pejabat UPPKB semula.
76
6. Penolakan Permohonan Pengujian dan Bagi Kendaraan Bermotor yang Tidak Lulus Uji. Penolakan permohonan pengujian dilakukan apabila persyaratan permohonan uji berkala tidak terpenuhi, dan penolakan tersebut harus dinyatakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan. Sedangkan bagi kendaraan bermotor yang tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis mengenai perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, dan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam kendaraan bermotor yang bersangkutan harus dilakukan pengujian ulang. I. Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Peralatan uji berkala kendaraan bermotor terdiri dari : 1. Peralatan Pengujian Berkala Lengkap. Peralatan pengujian berkala lengkap ini dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap dengan jumlah kendaraan wajib uji pada suatu kabupaten/kota sebanyak empat ribu (4.000) unit atau lebih, yaitu : a. Alat uji suspensi roda (pit lift). b. Alat uji rem (brake tester). c. Alat uji lampu utama. d. Alat uji speedometer (spedometer tester). e. Alat pengukur berat (axle load tester). f. Alat uji kincup roda depan (side slip tester).
77
g. Alat uji pengukur suara (sound level meter). h. Alat pengukur dimensi. i. Alat pengukur tekanan udara. j. Alat uji emisi gas buang ( CO/HC dan diesel smoke tester) k. Alat uji kaca. l. Air compressor. m. Generator set. n. Peralatan bantu. 2. Peralatan Pengujian Berkala Dasar. Peralatan pengujian berkala dasar ini dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap dengan jumlah kendaraan wajib uji pada suatu kabupaten/kota kurang dari empat ribu (4.000) unit, yaitu : a. Alat uji suspensi roda. b. Alat uji rem. c. Alat pengukur berat. d. Alat pengukur dimensi. e. Alat pengukur tekanan udara. f. Alat uji emisi gas buang (HC, CO, dan diesel smoke tester) g. Air compressor. h. Generator set. i. Peralatan bantu.
78
3. Peralatan Pengujian Berkala Keliling. Peralatan pengujian berkala keliling ini digunakan pada suatu lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap pada suatu kabupaten/kota dengan memenuhi ketentuan berikut ini : a. Jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilayani, dan/atau b. Kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan bermotor dari tempattempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala. Peralatan pengujian berkala keliling meliputi : a. Alat uji rem. b. Alat pengukur berat. c. Alat pengukur dimensi. d. Alat pengukur tekanan udara. e. Alat uji emisi gas buang (HC, CO, dan diesel smoke tester) f. Air compressor. g. Generator set. h. Peralatan bantu. J. Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor. 1. Penguji kendaraan bermotor tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat dan merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas.
79
2. Penguji kendaraan bermotor tidak akan melaksanakan tugas yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Penguji kendaraan bermotor tidak akan merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas penunjang lainnya. 4. Penguji kendaraan bermotor tidak akan menghindari kegiatan wajib yang harus diikuti oleh tenaga penguji dengan sengaja atau tidak. 5. Penguji kendaraan bermotor dalam tugas selalu memasang/mengenakan tanda kalifikasi penguji pada waktu melaksanakan tugas. 6. Penguji kendaraan bermotor tidak akan memberikan informasi pada siapapun, dari pihak manapun, dalam bentuk apapun, sesuai dengan sifatnya harus dirahasiakan. K. Sistem Angkutan Kota Bandung, Izin Operasi Angkot, Trayek Angkutan Kota Bandung, Tarif Angkutan Kota, dan Retribusi Angkutan Kota Bandung. 1. Sistem Angkutan Kota Bandung. Menurut
Peraturan
Daerah
Kota
Bandung,
angkutan
adalah
perpindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Salah satu kendaraan umum yang beroperasi di kota bandung adalah angkutan perkotaan atau bias disebut angkot.
80
2. Izin Operasi Angkot. pengoperasian angkot di kota banding diatur oleh pemerintah kota bandung bekerjasama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bandung. Setiap pemilik angkot yang ingin mengoperasikan angkotnya harus memiliki azin dari Pemkot Bandung, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bandung. Menurut Perda Kota Bandung No 02/2008 pasal 131, izin untuk menyelenggarakan usaha angkot terdiri dari : a. Izin Usaha Angkutan (IUA). b. Izin Trayek. c. Izin Operasi. Izin Usaha Angutan adalah izin yang diperlukan oleh seorang pengusaha angkot yang memperbolehkannya memiliki unit angkutan dan menjalankan unit angkutan itu untuk berusaha dijalanan. Izin Trayek adalah izin yang dibutuhkan suatu unit angkutan kota untuk menjalankan usahanya berdasarkan trayek tertentu. Sedangkan, Izin Operasi adalah izin jalan untuk suatu unit angkutan kota. Izin-izin tersebut diberikan Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan melengkapi persyaratan-persyaratan tertentu. 3. Trayek Angkutan Kota Bandung. angkot-angkot yang beroperasi di kota bandung melintasi berbagai jalanan di kota bandung yang terbagi dalam 38 trayek atau jurusan. Tiap trayek
81
memiliki nomor dan cirri-ciri angkot tersendiri, adapu trayek-trayek di kota bandung adalah sebagai berikut : TABEL 8 Trayek Angkot Kota Bandung No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Trayek Angkot 2 Abdul muis – cicaheum (via binong) Abdul muis – cicaheum (via aceh) Abdul muis – dago Abdul muis – ledeng Abdul muis – elang Cicaheum – ledeng Cicaheum – ciroyom Cicaheum – ciwastra derwati Cicaheum – cibaduyut Stasiun hall – dago Stasiun hall – sadang serang Stasiun hall – ciumbuleuit via eykman Stasiun hall – ciumbuleuit via hampelas Stasiun hall – gedebage Stasiun hall – sarijadi Stasiun hall – gunung batu Margahayu raya – ledeng Dago – ruing bandung Pasar induk caringin – dago Panghegar permai – dipatiukur – dago Ciroyom – sarijadi Ciroyom – bumi asri Ciroyom – cikudapateuh Sederhana – cipagalo Sederhana – cijerah Sederhana – cimindi Ciwastra – ujungberung Cisitu – tegallega Cijerah – ciwastra – derwati Elang – gedebage – ujungberung Abdul muis – mengger Cicadas – elang Antapani – ciroyom
Jarak (km) 3 16 11 11 13 10 15 15 17 18,4 11 9 9 8 21 7,7 8 23 21 22 18,9 12 9 15 13,9 8 9 17,9 10,7 20 29 6 19 15
Jumlah (unit) 4 369 100 273 245 101 214 206 200 150 52 150 60 40 200 75 55 125 201 140 155 97 115 125 276 67 55 32 82 200 115 25 300 160
82
No. 1 36 37 38
Trayek Angkot
Jarak (km) 3 21 18,2 6
2 Sadang serang – caringin Cibaduyut – karangsetra Cibogo – elang
Jumlah (unit) 4 200 201 35
Sumber : Bandung Dalam Angka Tahun 2003 4. Tarif Angkutan Kota. Tarif pengguna jasa angkutan kota bandung yang dibebankan pada penumpang juga diatur oleh peraturan daerah kota bandung, terutama yang baru pada Perda Kota Bandung No. 02 Tahun 2008, mengatur sebagai berikut : a. Pasal 153 ayat (1) : Besarnya tarif angkutan kota yang sepenuhnya beroperai di daerah ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar. b. Pasal 153 ayat (3) : Tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan yang beroperasi
di
wilayah
perbatasan,
ditetapkan
berdasarkan
kesepakatan bersama Bupati/Walikota yang terkait dalam kerjasama transportasi antar daerah. Jadi, besaran tarif yang dikenakan bergantung kepada jarak yang ditempuh selama menggunakan jasa angkot. Besaran tarif ditetapkan melalui kesepakatan masyarakat kota bandung, yang diwakili oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bandung yang mewakili pengusaha dan pekerja angkot. Tarif angkot yang berlaku saat ini adalah minimal Rp. 1.250,- dan bertambah sesuai jarak yang ditempuh.
83
5. Retribusi Angkutan Kota Bandung. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan. Dalam hal ini, retribusi yang dibayarkan atas izin yang diberikan pemerintah kota bandung untuk beroperasi di jalan-jalan kota bandung serta retribusi terhadap penggunaan terminal. Menurut Perda Kota Bandung No.12 Tahun 2008, tata cara penagihan retribusi adalah sebagai berikut : a. Pasal 6 ayat (1) : Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. b. Pasal 7 ayat (1) : Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. Sedangkan, beberapa jenis retribusi yang dikenakan terhadapa pengoperasian suatu angkutan kota meliputi : 1. Retribusi Berkala Kendaraan Bermotor pertama kali, sebesar Rp. 90.000,00/kendaraan 2.
Pengujian
Berkala
Perpanjangan,
sebesar
Rp.
50.000,00/kendaraan/6bulan. 3. Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan, sebesar Rp. 50.000,00/ kendaraan.
84
4. Retribusi Izin Usaha Angkutan (IUA) penumpang dan barang, sebesar Rp. 1.500.000,00 tiap perusahaan selama usaha. 5. Retribusi Izin Trayek angkutan, sebesar Rp.150.000,00/kendaraan/5 tahun. 6.
Retribusi
pelayanan
jasa
terminal
penumpang
Rp.1.500,00/hari/terminal. Pengujian berkala dikenakan setiap 6 bulan dan setiap pengujian mendapatkan tanda stiker yang ditempelkan di bagian samping badan mobil angkot. Selain retribusi resmi dari pemerintah, ada juga retribusi yang dibayarkan kepada organisasi angkot (Organda) yang diwakili setiap Koperasi Angkutan Kota Bandung Tertib (Kobanter) baru. Besarnya ditentukan oleh setiap Kobanter Baru yang berbeda-beda sesuai trayeknya. L. Gambaran Umum Tentang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung. 1. Gambaran Umum Mengenai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung bertitik tolak pada variabel-variabel Pemberdayaan Sumber Daya Manusia :
85
a. Mengembangkan visi bersama. Visi dan misi organisasi berfungsi agar pegawai memiliki gambaran jelas tentang apa yang dikehendaki dan mengapa. Jika setiap pegawai mengetahui jelas mengenai tujuan organisasi maka sebagian besar kegiatan akan terkoordinasi dengan sendirinya. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan dalam memberdayakan pegawai untuk mengembangkan visi bersama dengan memprioritaskan tujuan organisasi dan kerja sama antar pegawai maupun instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung pelaksanaan indikator yang pertama ini telah terlaksana, karena mengembangkan visi bersama ini suatu langkah awal yang akan membawa kemana seluruh organisasi akan melangkah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. b. Mendidik Kesempatan yang harus diberikan kepada pegawai bertujuan agar dapat berpikir sendiri dan membuat keputusan sendiri tentang apa yang harus dikerjakan, oleh sebab itu pendidikan bertujuan untuk mengusahakan agar prilaku pegawai mengetahui adanya seperangkat peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip dan alasan-alasan yang mendasarinya.
86
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung menunjukan bahwa mendidik yang merupakan salah satu pemberdayaan telah dilaksanakan, tetapi kurang begitu maksimal hal ini terlihat dari masih adanya pegawai yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan, karena peningkatan produktifitas tanpa pendidikan dan pelatihan sangat kecil untuk dicapai meningkatkan kinerja pegawai. c. Menjauhkan rintangan-rintangan Rintangan dalam pekerjaan akan selalu ada, karena bukan hanya pada pekerjaan dalam organisasi saja akan tetapi rintangan hidup pada setiap manusia pasti ada. Pimpinan perlu berusaha menjauhkan segala rintangan dengan memastikan segala sistem dan prosedur sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi, rintangan didalam organisasi biasanya terletak pada prosedur atau proses administrasi maupun dari pegawainya itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung bahwa pelaksanaan untuk menjauhkan rintangan-rintangan belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari pimpinan belum berusaha menjauhkan segala rintangan terhadap pemberdayaan sumber daya
87
manusia serta menjauhkan segala macam halangan baik itu prosedur atau proses administratif dan hal teknis lainnya. d. Mengungkapkan Pimpinan organisasi dalam memberdayakan pegawainya harus menjelaskan terlebih dahulu arti pemberdayaan itu sendiri dan manfaat yang diterima oleh pegawai dan organisasinya. Perlunya mengungkapkan pandangan-pandangan dan pendapat pimpinan dengan jelas dan jujur tentang bagaimana kinerjanya selama ini, agar pegawai cukup percaya diri untuk menggunakan inisiatif mereka dan berusaha untuk memperluas batas lingkup yang dapat mereka lakukan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung bahwa pelaksanaan indikator yang keempat ini belum terlaksana dengan baik terlihat dari pimpinan belum memberikan penjelasan dengan jujur dan jelas kepada para pegawai bagaimana keadaan kinerja mereka, misalnya pimpinan belum memberikan teguran secara langsung terhadap pegawai yang melakukan kesalahan dalam pekerjaannya e. Menyemangati Selain bersikap terbuka dan jujur pimpinan dapat menciptakan kegairahan dan semangat akan program pemberdayaan dari pegawai.
88
Selain itu pimpinan harus mampu membantu pegawainya untuk berkembang secara sendirinya dari pada mengendalikan mereka. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung bahwa pelaksanaan indikator yang kelima ini belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari pimpinan lebih suka mengendalikan para pegawai dari pada membantu para pegawai berkembang hal ini kurangnya dukungan dari kepala seksi pengujian untuk memberikan dorongan atau semangat terhadap para pegawai dalam memberikan pemikirannya dan menyelesaiakan pekerjaannya untuk kemajuan organisasi, cenderung sebagian besar para pegawai jarang berada dikantor. f. Memperlengkapi Meskipun pemberdayaan itu melimpahkan kekuasaan, pimpinan tetap bertanggungjawab agar pegawainya memiliki segala hal yang diperlukan seperti peralatan maupun perlengkapan kerja serta keadaan lingkungan yang memadai untuk menjamin keberhasilan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung bahwa pelaksanaan indikator memperlengkapi sarana dan prasarana yang ada, cukup menunjang terhadap proses pelaksanaan pekerjaan seperti jumlah komputer untuk setiap bagian atau seksi sehingga
89
dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan kebutuhan organisasi, tetapi masih ada perlengkapan yang kurang untuk kebutuhan organisasi misalnya tidak adanya meja untuk rapat serta kurangnya jumlah lemari arsip untuk menyimpan dokumen-dokumen kedinasaan. g. Menilai Proses pemberdayaan jika sudah berjalan, pentinglah memantau pekembangan dan menilai hasilnya. Pemberdayaan pada pokoknya merupakan proses dan bukan peristiwa, maka pemantauan dan penilaian jarus dilakukan teus menerus. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung bahwa pelaksanaan indikator ini belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat pimpinan belum dapat menilai kemampuan dari para pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya pegawai Seksi Pengujian Kendaraan penyimpanan arsip-arsip dinas yang hanya ditumpuk di laci meja dan tidak disimpa pada lemari arsip. h. Mengharapkan Jenis masalah yang mungkin terjadi tergantung pada organisasi dan khususnya lingkungan serta pegawainya, oleh karena itu dimana dan mengapa masalah-masalah semacam itu mungkin akan terjadi dalam
90
organisasi karena pimpinan tidak pernah mengharapkan akan timbulnya masalah-masalah itu sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung bahwa pelaksanaan indikator ini cukup terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari pimpinan yang selalu berusaha melakukan antisipasi sejak dini terhadap terjadinya masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan 2. Gambaran umum mengenai Kualitas Pelayanan pada Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung, sebagai berikut: a. Bukti langsung. Peralatan dan perlengkapan kantor pada Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung masih kurang memadai, sehingga belum sepenuhnya menunjang terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Hal ini terlihat fasilitas untuk sarana pemungutan pajak ke lapangan dan sarana komunikasi yang kurang. Sehingga dapat menghambat proses kerja pegawai dan petugas. b. Keandalan. Suatu hasil pekerjaan/pelayanan dapat dikatakan kurang baik jika dalam melaksanakan pekerjaan memperhatikan ketelitian, sehingga tidak
91
dapat memberikan pelayanan dengan tepat, cepat dan benar serta adanya keluhan dari konsumen terhadap hasil kerja para pegawai yang memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan, pegwai dalam memberikan pelayanan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan pengamatan di kantor seksi penagihan. Pegawai penagihan masih lamban didalam menyediakan surat tagih. Sehingga para pemilik rumah kost masih sering telat di dalam membayar pajak. c. Daya tanggap. Hasil kerja pegawai akan mencapai hasil yang produktif, apabila diselesaikan dengan cepat, dimana hasil kerja pegawai tersebut telah sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya hanya sebagian pegawai yang memiliki kesadaran atau keinginan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Hal ini terlihat dari pemberian pelayanan terhadap keluhan masyrakat karena tidak dapat menangani masalah dengan cepat. d. Jaminan. Setiap pegawai dituntut untuk memiliki pengetahuan atau wawasan, kesopansantunan serta respek dan kejujuran terhadap masyarakat yang dilayani, sehingga masyrakat dapat mempercayakan segala sesuatunya kepada pegawai seksi pengujian kendaraan sebagai pemberi layanan. Hal
92
ini terlihat pada petugas atau pegawai seksi pengujian kendaraan yang sudah dapat dipercaya. Sehingga masyrakat tidak khawatir lagi terhadap pegawai Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung. e. Empati. Kemapuan
untuk
melakukan
pendekatan,
memberikan
perlindungan serta mengetahui keinginin dan kebutuhan masyarakat haruslah menjadi perhatian para pegawai, karena merupakan faktor penting dalam memberikan pelayanan. Pada kenyataannya pegawai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan surat dan buku uji berkala kendaraan bermotor. Berdasarkan pengamatan peneliti proses pelayanan yang dilakukan pegawai Seksi Pengujian Kendaraan Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung belum menyeluruh. Hal ini menunjukan bahwa pegawai masih kurang memperhatikan kebutuhan atau keinginan masyarkat yang dilayani dengan pelayanan pembuatan surat dan buku uji berkala kendaraan bermotor.
