Bagian metode penelitian akan menguraikan tentang perangkat-perangkat penelitian mulai dari pemilihan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 3.1. Lokasi Penelitian Adapun Lokasi penelitian berada di Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Penulis memilih Kota Padangsidimpuan sebagai lokasi penelitian karena
penulis
melihat
bahwa
Kota
Padangsidimpuan
sedang
dalam
mempersiapkan diri untuk melakukan program kebijakan PATEN Kecamatan di Kota Padangsidimpuan dan memiliki akses yang mudah dan luas terhadap data dan instrumen penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini. 3.2.
Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus
sebagai strategi penelitian.Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh. “penggunaan setiap metode penelitian tergantung pada tiga hal, yaitu : pertama, tipe pertanyaan penelitiannya; kedua, kontrol yang dimiliki peneliti terhadap peristiwa perilaku yang akan ditelitinya; dan ketiga fokus terhadap fenomena penelitiannya menyangkut fenomena masa kini atau fenomena historis. Studi kasus lebih cocok jika pertanyaan penelitian berkenaan dengan how atau why” (Yin,2000;1).
Metode penelitian bukan hanya merupakan sekumpulan metode atau teknik penelitian semata, melainkan juga merupakan landasan nilai-nilai, asumsiasumsi, etika dan norma yang menjadi aturan standard yang dipergunakan untuk 39
menafsirkan serta menyimpulkan data penelitian. Jenis penelitian yang dipakai didalam
penelitian
ini
memakai
pendekatan
kualitatif,
karena
hanya
menggambarkan apa adanya dari suatu variabel, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis(Arikunto,2005;234). Ada beberapa pertimbangan mengapa digunakan metode pendekatan kualitatif, yakni: pertama, bila peneliti berhadapan dengan kenyataan ganda mudah disesuaikan; kedua, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi(Moelong,2006;3-4). Hasil data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif analitis juga merupakan pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (sesorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak datau sebagaimana adanya. Ada dua cirri metode deskriptif yakni: pertama, memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat actual; kedua, menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselediki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang mencukupi.
3.3.
Sumber Data a.
Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan atau di daerah penelitian. Data primer merupakan data yang belum diolah atau data mentah berupa hasil wawancara dan pengumpulan dokumen terkait yang relevan dengan penelitian. b.
Data sekunder Data sekunder adalah Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, jurnal, koran dan berbagai informasi lainya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi data primer.
3.4. Informan Wawancara Untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, maka penulis akan mencari data dan informasi dari informan berikut : 1. Assisten I Pemerintahan Kota Padangsidimpuan; 2. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Padangsidimpuan; 3. Tokoh Masyarakat Kota Padangsidimpuan; 4. Salah seorang Camat di Kota Padangsidimpuan 5. Salah Seorang Kasi Pemerintahan Kecamatan Kota Padangsidimpuan 6. Salah Seorang Petugas Informasi/Loket/Operator Komputer dan Pemegang KAS PATEN Kecamatan Kota Padangsidimpuan 7. Salah Seorang Kepala Desa di Kota Padangsidimpuan 8. Salah Seorang Lurah di Kota Padangsidimpuan
9. Salah Seorang Masyarakat Pengguna Jasa PATEN Padangsidimpuan 10. Akademisi
3.5.
Teknik Pengumpulan Data Menurut Lofland dan Lofland (1971;112), sumber data utama dalam
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio, pengambilan foto atau film.Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah katakata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai dari para pejabat terkait dengan penerapan kebijakan PATEN di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu, pertama, dokumentasi digunakan untuk menelaan data-data yang telah ada, baik berupa dokumen kebijakan, makah, jurnal, atau buku-buku hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penerapan kebijakan PATEN di Kota Padangsidimpuan. Kedua, wawancara mendalam. Data juga diuraikan dan dianalisis melalui teknik wawancara mendalam (depth interview) dengan sejumlah informan yang merupakan pelaku langsung terhadap kebijakan PATEN, Walikota, Sekda, Komisi terkait di DPRD Kota Padangsidimpuan, Tata Pemerintahan, Camat, Lurah dan Juga Tokoh Agama/Masyarakat/Pemuda.
3.6.
Teknik Analisis Data Data yang didapat baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara
dan observasi akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif teknik tipologi. Bogdan dan Taylor (1993;27-30) mengemukakan bahwa metode analisa
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun terucapkan dari pelaku yang diamati.Analisis kualitatif dalam strategi tipologi merupakan usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data yang diperoleh.Data-data dikumpulkan dan diseleksi, lalu disederhanakan dengan mengambil intisarinya hingga ditemukan tema pokok, fokus masalah dan pola-polanya Lofland (1971;112). Teknik analisis kualitatif dengan tipologi ini dilakukan berdasarkan interpretasi penulis atas data, baik bahan tertulis, wawancara, dan observasi. Kemungkinan hal mustahil yang diyakini penulis adalah bahwa seorang actor yakin dan jujur akan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, untuk menghindari atau meminimalisasi kemungkinan adanya bias, maka penulis berusaha mencocokkan hasil wawancara antara satu narasumber dnegan yang lainnya, dan juga dengan dokumen-dokumen yang terkait.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Kota Padangsidimpuan
Gambar 4.1: Peta Kota Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan yang dikenal dengan sebutan “Kota Dalihan na Tolu” dengan semboyan “Salumpat Saindege” terletak di Propinsi Sumatera Utara.Kota ini mempunyai luas wilayah 146.85 km2.terdiri atas 6 (enam) kecamatan.Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Batunadua, Padangsidimpuan Hutaimbaru,
Padangsidimpuan
Tenggara
dan
Padangsidimpuan
Angkola
Julu.Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan kecamatan dengan luas
wilayah 14,09 km2., Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dengan luas wilayah 15,81 km2, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dengan luas wilayah 38,74 km2 , Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dengan luas 22,34 km2
,
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas wilayah 27,69 km2 dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dengan luas wilayah yaitu 28,18 km2.. Nama kota ini berasal dari "Padang na dimpu" (padang=hamparan luas, na=di, dan dimpu=tinggi) yang berarti "hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi."Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedangan ikan dan garam dari Sibolga-Padangsidimpuan-Panyabungan,
Padang
Bolak
(paluta)-
Padangsidimpuan-Sibolga. Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo.Benteng ini membentang
dari Batang
Ayumi sampai Aek
Sibontar.Sisa-sisa
benteng
peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam. Pada zaman penjajahan Belanda, Kota Padangsidimpuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat kota Padangsidimpuan. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padangsidimpuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padangsidimpuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda.
Melalui aspirasi masyarakat dan pemerintah tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Padang Sidempuan dan melalui rekomendasi DPRD Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 kota Administratif Padangsidimpuan diusulkan menjadi Kota Madya Tk.II, maka melalui : 1. Surat Bupati Tapanuli Selatan No. 135/1078/2000 tanggal 30 nopember 2000. 2. Kep. DPRD Tapanuli Selatan No. 01/PIMP/2001 tanggal 25 Januari 2001, 3. Surat Gubernur Sumatera Utara No. 135/1595/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 maka diusulkan pembentukan Kota Padangsidimpuan yang menghasilkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Administrasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan sendiri terdiri atas 6 kecamatan.Wilayah administrasi dibawah kecamatan adalah desa/kelurahan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.Selanjutnya wilayah administrasi paling rendah
adalah
lingkungan
dan
dusun.Secara
keseluruhan,
jumlah
lingkungan/dusun di Kota Padangsidimpuan mencapai 265 lingkungan/dusun.
4.1.1. Letak Geografis Kota Padangsidimpuan terletak pada posisi 01o 08’ 00” – 01o 28’ 19” Lintang Utara dan 99o 13’ 00” – 99o 20’ 00” Bujur Timur.Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota sedang yang terletak di Propinsi Sumatera Utara dan berada pada posisi sebelah selatan Kota Sibolga yang berjarak 88 Km dan dapat
ditempuh dengan waktu ± 3 jam melalui jalan darat. Sedangkan jarak Kota Padangsidimpuan dengan Medan sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara adalah 389 Km dan dapat ditempuh dalam waktu ± 10 jam melalui jalan darat. Kota Padangsidimpuan terletak antara 260-1100 meter diatas permukaan laut (DPL).Kota Padangsidimpuan berbatasan dengan kabupaten lain yaitu: Sebelah Utara
: berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
Sebelah Timur
: berbatasandengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
Sebelah Selatan
: berbatasan
dengan
Kecamatan
Batang
Angkola
Angkola
Selatan
Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Barat
: berbatasan
dengan
Kecamatan
Kabupaten Tapanuli Selatan. Secara geografis, Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju kota Medan, Sibolga, dan Kota Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas barat Sumatera.
4.1.2. Topografi, Iklim dan Hidrologi Kondisi fisik Topografi, Hidrologi dan Klimatologi Kota Padangsidimpuan sangat beragam mulai dari datar, bergelombang hingga curam. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : A. Wilayah yang relatif datar hingga landai dengan kemiringan lereng berkisar08 % terdapat seluas ± 4.915,70 Ha atau 33 % dari luas total wilayah Kota.
Wilayah ini pada umumnya terdapat pada bagian tengah Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan. B. Wilayah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 8 – 15 % terdapat 2.706,56 Ha atau 18 % dari luas total Wilayah Kota, yang terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. C. Wilayah yang curam dengan kemiringan lereng berkisar antara 15 – 25 % terdapat3 .174,76 Ha atau 22 % dari luas total Wilayah Kota, yang terdapat pada bagian Utara Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Padangsidimpuan Angkola Julu. D. Wilayah yang sangat curam dengan kemiringan 25 – 40 % terdapat seluas 2.424 Ha atau 17 % dari luas total Kota. Daerah ini umumnya terdapat pada bagian Timur dan Selatan Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan Padangsidimpuan Tenggara. E. Wilayah yang terjal dengan kemiringan di atas 40 % terdapat seluas 1.464,66 Ha atau 10 % dari luas total Wilayah Kota. Daerah ini merupakan gunung – gunung yang terdapat pada pinggiran dan tengah Kota. Kota Padangsidimpuan terletak dekat garis khatulistiwa sehingga daerah ini beriklim tropis. Secara umum, Padangsidimpuan memiliki iklim yang sedang dengan suhu berkisar 22,5° C sampai dengan 24° C. Sebagaimana Kabupaten/Kota lainnya, Kota Padangsidimpuan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada Bulan September sampai dengan Bulan Pebruari, diantara kedua musim itu
diselingi oleh musim pancaroba (BPS Kota Padangsidimpuan, Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2012). Disamping itu di Kota Padangsidimpuan terdapat 11 (sebelas) sungai dan anak sungai yang tergolong sedang. Masyarakat di Kota Padangsidimpuan masih banyak yang menggunakan sungai-sungai tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari, selain itu digunakan juga untuk pengairan sawah dan perikanan, yaitu : Sungai Batang Angkoladengan panjang 25 Km, Sungai Batang Kumal dengan panjang 11 Km, Sungai Batang Ayumi dengan panjang 16 Km, SungaiBatang Aek Rokkare dengan panjang 5 Km. Sungai Aek Sipogas dengan panjang 6 Km, Sungai Aek Tolping dengan panjang 3 Km, Sungai Aek Silangkitang dengan panjang 2 Km, Sungai Aek Ratta dengan panjang 4 Km, Sungai Aek Silandit dengan panjang 3 Km, Sungai Aek Tuhul dengan panjang 4 Km, Sungai Aek Mompang dengan panjang 6 Km.
4.1.3. Kondisi Demografis Kota Padangsidimpuan dengan luas wilayah 146.85 km2 didiami penduduk sebanyak 246.715
jiwa,terdiri dari 122.971 jiwa laki-laki dan 123.744 jiwa
perempuan, Penduduk ini tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan
Batunadua,
Kecamatan
Padangsidimpuan
Hutaimbaru,
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan Padangsidimpuan Angkola Julu. Dari table 1 terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu 80.658 jiwa (32,7%), sedangkan Kecamatan
Padangsidimpuan Angkola Julu memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 8.632 Jiwa (3,5%).
Tabel 4.1. Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin, Kota Padangsidimpuan, Tahun 2013
Kecamatan
Laki-laki
Perempuan
n
n
(jiwa) (1)
(2)
Padangsidimpuan Utara Padangsidimpuan Selatan Padangsidimpuan Batunadua Padangsidimpuan Hutaimbaru Padangsidimpuan Tenggara Padangsidimpuan Angkola Julu Total Sumber
% (3)
%
(jiwa) (4)
(5)
n (jiwa) (6)
% (7)
36.521
29,7
37.081
30,0
73.602
29,8
40.311
32,8
40.347
32,6
80.658
32,7
13.726
11,2
13.690
11,1
27.416
11,1
10.001
8,1
10.195
8,2
20.196
8,2
18.047
14,7
18.164
14,7
36.211
14,7
4.365
3,5
4.267
3,4
8.632
3,5
122.971 100,00 123.744 :Dinas
L+P
Kependudukan
Padangsidimpuan,Tahun 2013
dan
100,00 246.715 100,00
Pencatatan
Sipil
Kota
Jika diperhatikan menurut jenis kelamin nampak bahwa penduduk lakilaki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan jika dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah kepala keluarga yang ada, dapat dilihat dari table di bawah ini;
Tabel 4.2: Jumlah penduduk, jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga Kota Padangsidimpuan, Tahun 2013
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padangsidimpuan, Tahun 2013
4.1.4. Kondisi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan
Kota Padangsidimpuan merupakan daerah otonom dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republk Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2001 diresmikan Padangsidimpuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dengan menunjuk Drs. Zulkarnain Nasution sebagai pejabat Walikota Padangsidimpuan. Melalui hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan tahun 2012, maka pemerintahan kota Padangsidimpuan berada di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil walikota Padangsidimpuan periode 20132018, yaitu Andar Amin Harahap, S.STP dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, dengan membawa Visi dan Misi Kota Padangsidimpuan 20132018 adalah Terwujudnya Kota Padangsidimpuan Sebagai Kota Yang Sehat, Maju dan Sejahtera. Visi Pembangunan Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2018 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Padangsidimpuan. Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut : Sehat Maksudnya disini adalah sehat manusianya dan juga sehat lingkungannya. Sehat manusianya adalah suatu kondisi dimana SDM dan masyarakat Kota Padangsidimpuan sehat secara Jasmani dan juga sehat secara Rohani. Sehat secara jasmani terwujud jika SDM dan masyarakat yang ada memiliki fisik/badan yang sehat yang ditopang oleh kualitas asupan/gizi yang sehat, lingkungan yang sehat (tertata taman-taman kota yang asri), kebersihan
lingkungan yang terjaga (kebersihan di semua tempat), tingkat polusi yang rendah, dan petugas pelayanan yang handal. Sehat jasmani juga membutuhkan sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung sehingga menjamin pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, tenaga medis yang credible, jaminan kesehatan Ibu dan anak serta Ibu menyusui. Sehat mental adalah suatu kondisi dimana SDM dan masyarakat Kota Padangsidimpuan mampu berkompetisi secara objektif di segala bidang, mampu mengendalikan emosi, dan memiliki standard ukuran kinerja yang jelas. Sehat lingkungan yaitu bermakna sehatnya lingkungan pergaulan yang tumbuh secara kondusif antara lembaga dan antar kelompok masyarakat sehingga semakin memupuk dan mempertinggi rasa kekeluargaan sesama warga kota. Sehat
lingkungan
juga
bermakna
pengelolaan
pemerintahan
Kota
Padangsidimpuan berlangsung secara good and clean government. Pemerintahan Kota Padangsidimpuan yang berlangsung secara good and clean government tercermin dalam beberapa indikator yaitu pertama, adanya keseimbangan antara angaran untuk belajan rutin dan anggaran belanja pembangunan, terus meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Kedua, lahirnya aparat birokrasi yang profesional, proporsional, bersih, memiliki mental melayani, amanah, serta memiliki produktifitas yang tinggi. Maju mempunyai makna melangkah kedepan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, baik pelayanan publik, sosial ekomomi masyarakat Kota Padangsidimpuan, maupun dalam arti tatakelola pemerintahan, Kemajuan suatu daerah dapat ditinjau dari berbagai ukuran. Ditinjau dari ukuran sosial kemajuan suatu daerah dapat diukur dari kualitas sumberdaya manusianya.
Suatu daerah dikatakan makin maju apabila kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat dan berkualitas. Tingginya kualitas pendidikan penduduk dapat ditandai dengan semakin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya jumlah penduduk yang berpendidikan menangah atas dan tinggi. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi kemajuan suatu daerah dapat diukur dari
meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat yang tercermin dalam
berkurangnya jumlah pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya pendapatan rata-rata,
terdistribusinya sumber-sumber ekonomi secara maksimal, serta
semakin berkembangnya sektor industri dan jasa. Sejahtera mempunyai makna Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, kebutuhan dasar
dapat terpenuhi serta kesempatan sosial bisa
dimaksimalisasi. Kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dengan indikator. Pertama Peningkatan Jumlah Pendapatan.
Pendapatan masyarakat
suatu daerah akan sejalan dan sebangun dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan iklim usaha mikro dan menengah yang kondusif yang ditandai dengan empat pilar yakni : Pemberdayaan, permodalan, pemasaran, dan perlindungan. Pendapatan ini pada akhirnya dapat diukur dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat terutama pada aspek, Pangan, Perumahan, Pakaian, Pendidikan, dan
Kesehatan.
Kedua
semakin
tersebarnya
sumber-sumber
ekonomi,
berkurangnya kesenjangan sosial, serta tersedianya akses yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangnya diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
Sementara
itu
dalam
mewujudkan
visi
pembangunan
Kota
Padangsidimpuan tahun 2013 – 2018 tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut : 1. Memperkuat
daya jangkau masyarakat
untuk memperoleh pelayanan
kesehatan yang berkualitas dan terpadu. 2. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 3. Mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur. 5. Memajukan sektor pendidikan. 6. Pembenahan tata ruang kota. 7. Menekan angka pengangguran,
mengurangi jumlah dan persebaran
penduduk miskin. 8. Meningkatkan daya saing daerah. Secara umum Secara kewilayahan, Kota Padangsidimpuan dibagi menjadi 6 Kecamatan yang terdiri dari 42 Desa dan 37 Kelurahan.Pembagian wilayah tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1.berikut ini :
Tabel 4.3. Banyaknya desa/kelurahan dan satuan lingkungan setempat (SLS) menurut kecamatan
Kecamatan
1. Padangsidimpuan Tenggara 2. Padangsidimpuan Selatan
Banyaknya Desa/Kelurahan
Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS)
18
38
12
62
3. Padangsidimpuan Batunadua 4. Padangsidimpuan Utara 5. Padangsidimpuan Hutaimbaru 6. Padangsidimpuan Angkola Julu Total
15
44
16
51
10
41
8
29
79
265
Sumber: Padangsidimpuan Dalam Angka 2013
4.1.5. Perekonomian Kota Padangsidimpuan Berbicara tentang perekonomian sebuah kota maka akan bersinggungan dengan beberapa aspek ekonomi diantarannya adalah pembahasan tentang kondisi produksi yang ada. Secara garis besar aspek produksi di Kota Padangsidimpuan berkenaan dengan aktivitas industri, perdagangan, dan pertanian. Selain aspek produksi, perekonomian kota juga dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkenaan dengan besaran biaya konsumsi yang dikeluarkan serta jumlah penerimaan dan pengeluaran anggaran kota pada kurun waktu tertentu. Tabel. 4.4. Banyaknya Industri Besar dan Sedang menurut Kecamatan Tahun 2012
Kecamatan
2010
2011
2012
1. Padangsidimpuan Tenggara
3
3
3
2. Padangsidimpuan Selatan
1
1
1
3. Padangsidimpuan Batunadua
0
0
0
4. Padangsidimpuan Utara
0
0
0
5. Padangsidimpuan Hutaimbaru
0
0
0
6. Padangsidimpuan Angkola Julu
0
0
0
Jumlah/Total
4
4
4
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan Pasar Kota Padangsidimpuan
Dalam hal pertumbuhan Industri besar hampir tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan pasar Padangsidimpuan mencatat
belum
ada
pertambahan
industri
besar
yang
ada
di
kota
Padangsidimpuan dari mulai tahun 2010 sampai tahun 2012. Industri besar di Kota Padangsidimpuan hanya ada pada Padangsidimpuan Tenggara dan Padangsidimpuan Selatan sedangkan di kecamatan lain belum ada pertambahan untuk industri besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecamatan-kecamatan yang belum memiliki industri haruslah berbenah dan sangat memerlukan peran aktif pemerintah kota Padangsidimpuan dalam mendukung dan memaksimalkan potensi dari setiap kecamatan dalam menunjang peningkatan perekonomian di masing-masing kecamatan. Sehingga arus investasi terutama dalam hal perkembangan industri dalam juga masuk ke dalam kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi untuk perindustrian. Tabel. 4.5. Jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang menurut kecamatan tahun 2012
Kecamatan
2010
2011
2012
1. Padangsidimpuan Tenggara
240
240
240
2. Padangsidimpuan Selatan
233
233
233
3. Padangsidimpuan Batunadua
0
0
0
4. Padangsidimpuan Utara
0
0
0
5. Padangsidimpuan Hutaimbaru
0
0
0
6. Padangsidimpuan Angkola Julu
0
0
0
473
473
473
Jumlah/Total Sumber: Padangsidimpuan Dalam Angka 2013
Industri besar yang terdapat di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan Selatan dapat menyerap 473 orang tenaga kerja. Hal ini tentu merupakan nilai positif dengan adanya industri besar dan sedang yang ada di Kota Padangsidimpuan . Dengan semakin banyaknya industri yang ada di kota Padangsidimpuan maka akan semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap oleh perusahaan sehingga tentu berimbas positif terhadap pengurangan pengangguran di kota Padangsidimpuan. Selain aspek perindustrian, aspek perdagangan juga bersinggungan langsung dengan perekonomian suatu wilayah. Kemajuan Aspek perdagangan di Kota Padangsidimpuan dapat dilihat dari pertumbuhan perizinan. Dari data yang ada bahwa pada tahun 2012 telah dikeluarkan sejumlah tanda daftar perusahaan.
Tabel 4.6.
Jumlah tanda daftar perusahaan (TDP) yang diterbitkan menurut kecamatan tahun 2012 Badan Hukum/Corporation Kecamatan PT
CV
P. Sidimpuan Tenggara
1
P. Sidimpuan Selatan
FIRM KO
PO
Jumlah BU
Total
A
P
L
0
0
0
17
0
18
11
13
0
0
53
0
77
P. Sidimpuan Batunadua
1
5
0
0
12
0
18
P. Sidimpuan Utara
11
17
0
2
101
0
131
P. Sidimpuan Hutaimbaru
0
0
0
0
4
0
4
P. Sidimpuan Angkola Julu
0
1
0
0
0
0
1
Jumlah/Total
2012
24
36
0
2
187
0
249
2011
16
68
0
12
201
0
297
2010
23
74
0
5
208
0
310
2009
9
48
0
3
166
0
226
Sumber: Bappeda Kota Padangsidimpuan 2013
Apsek penerimaan dan pendapatan belanja daerah Kota Padangsidimpuan memperlihatkan kondisi yang bervariasi dari masing-masing sektor. Dilihat dari perbandingan pendapatan dan pengeluaran diketahui kondisinya sebagai berikut: Tabel. 4.7. Perbandingan pendapatan dan pengeluaran Kota Padangsidimpuan tahun 2012
Tahun
Penerimaan
Pengeluaran
Pembiayaan
2012
540.468.368
527.246.070
20.430.522
2011
477.210.918
463.524.730
15.291.221
2010
375.676.077
356.260.243
5.737.346
2009
385.970.485
374.024.132
2.044.791
2008
369.632.712
371.128.329
9.200.331
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan Aspek Penerimaan dan Belanja Daerah kota Padangsidimpuan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang menjadi modal dalam pengembangan perekonomian yang ada di kota Padangsidimpuan. Penerimaan itu di dapat dari berbagai sektor seperti pendapatan asli daerah, pajak dan lain sebagainya. Tabel 4.8. Realisasi penerimaan Kota Padangsidimpuan menurut jenis penerimaan tahun 2012
Jenis Penerimaan
2010
2011
2012
Pendapatan Asli Daerah
14.602.384 21.614.811
23.682.308
Bagian Dana Perimbangan
317.219.703 357.577.097
421.732.104
Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
26.428.985 23.994.090
32.822.220
Dana Alokasi Umum (DAU)
270.129.118 308.014.507
364.923.284
Dana Alokasi Khusus (DAK)
20.661.600 25.568.500
23.986.606
Lain-lain Pendapatan yang sah
43.853.989 98.019.010
95.053.956
Jumlah/Total
375.676.076 477.210.918
540.468.368
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah/daerah.Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.Oleh karena itu besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mampu dihasilkan sangat
tergantung
pada
faktor
tersebut.Adanya
keterbatasan
tersebut
menyebabkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bervariasi antar daerah.Dari sini dapat dilihat besaran nilai tambah dari masing-masing sektor ekonomi.Selain itu juga dapat dilihat sektor sektor yang berperan dalam pembentukan perekonomian daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padangsidimpuan di dominasi dari sektor perdagangan, hotel, restoran serta pertanian. Kedua sektor ini
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup bagus. Hampir 40% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Padangsidimpuan dikuasai oleh kedua
sektor
ini.
Hal
ini
menandakan
konsernnya
pemerintah
kota
Padangsidimpuan dalam meningkatkan pendapatan dari kedua sektor yang dapat dikatakan sebagai sektor strategis di kota Padangsidimpuan. Tabel. 4.9. Produk domestik regional bruto Kota Padangsidimpuan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2012
Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian/ 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas & Air Minum
2012 406.579,26 8.699,21 302.331,09 15.010,23
5. Bangunan
133.780,95
6. Perdagangan, Hotel & Restoran
582.684,20
7. Pengangkutan & Komunikasi
305.650,93
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
319.891,19
9. Jasa-Jasa
487.216,79
PDRB/GRDP
2 561 844,14
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan
4.2. Sekilas Lahirnya Program PATEN” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan akan arti penting kecamatan dalam pemerintahan daerah. Oleh
karena itu, Camat diharapkan mampu melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya.Sejalan dengan hal tersebut, diterbitkanlah Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN). Di dalam Kepmendagri No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang dimaksud dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai darai permohonan sampai kepada tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat di sini berarti cukup satu meja atau loket pelayanan, sehingga sistem ini memposisikan warga masyarakat hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan yang ada di kecamatan. Maksud diselenggarakannya PATEN adalah untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, sekaligus simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di kabupaten/kota bagi kecamatan yang secara kondisi geografis daerah, akan lebih efektif dan efisien jika dilayani melalui kecamatan. Tujuan diselenggarakannya PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas pelayan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama dilihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan.Melalui PATEN ini, warga dapat menerima pelayanan yang lebih cepat dan terukur dengan jelas. Tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berarti masyarakat dapat menerima pelayanan publik yang lebih dekat baik secara jarak maupun waktu, karena lokasi kecamatan tentu lebih dekat dan relatif mudah dijangkau, bila dibandingkan dengan ibukota kabupaten/kota.
Guna mendukung penyelenggaraan PATEN sebagai simpul badan/kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), koordinasi dan kesepahaman antara kecamatan dengan Badan/kantor KPTSP menjadi urgen. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang perizinan dan non perizinan dari Bupati/Walikota kepada Camat, khususnya untuk pelayanan masyarakat sesuai skala dan kriteria kecamatan yang selama ini dijalankan oleh lembaga di tingkat kabupaten/kota. Di dalam Permendagri No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman PATEN, terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kebijakan ini diimplementasikan, yaitu syarat substantif, syarat administratif, dan syarat teknis. Oleh karena itu, secara umum terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan berikut ini. 1. Tahapan pemenuhan syarat substantif, terdiri dari: a. Bupati/walikota
menetapkan
Tim
Teknis
PATEN
melalui
Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. b. Tim teknis menginventarisasi dan memilah-milah kewenangan yang dapat dilimpahkan kepada camat dan menyiapkan rancangan kebijakan tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat. c. Bupati/walikota menerbitkan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat. 2. Tahapan pemenuhan syarat Teknis, terdiri dari: a. Tim teknis mendata sarana, prasarana kantor kecamatan, jumlah, dan kualitas personil kecamatan kemudian melakukan upaya untuk melengkapi kebutuhan kecamatan.
3. Tahapan pemenuhan syarat Administratif, terdiri dari: a. Penyusunan visi, misi, dan motto pelayanan. b. Penerbitan
peraturan
bupati/walikota
tentang
uraian
tugas
kecamatan c. Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota tentang standar pelayanan 4. Penetapan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota. 5. Peresmian dan sosialisasi kecamatan sebagai penyelenggara PATEN 6. Penerapan PATEN di kecamatan 7. Pembinaan dan pengawasan PATEN
4.3.
Kerangka
Kerja
Program PATEN”
(Pelayanan
Administrasi
Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan
Didasarkan oleh tuntutan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Pemerintah
Kota
Administrasi Terpadu Padangsidimpuan
mengimplementasikan
kebijakan
Kecamatan (PATEN), maka
melakukan tersebut
berbagai di
upaya
daerahnya.
untuk Tujuan
diimplementasikannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperpendek rentang kendali birokrasi sehingga memudahkan penyelenggaraan pelayanan di Kota Padangsidimpuan. Keberadaan kecamatan sebagai pelaksana tugas dari sebagian wewenang Bupati atau walikota yang dilimpahkan menangani sebagian urusan otonomi daerah merupakan sebuah peran strategis.Melalui program PATEN ini sendiri pemerintahan Kota padangsidimpuan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat terciptanya pelayanan prima yang efektif dan effisien. Dalam kerangka mempersiapkan diri sebagai sebuah kota yang akan menerapkan kebijakan PATEN, pemerintahan kota Padangsidimpuan sudah memulai mempersiapkan langkah-langkah menuju penerapan kebijakan PATEN tersebut mulai tahun 2013 dengan beberapa agenda kegiatan yang diharapkan dapat menunjang dan mendukung kegiatan tersebut. Pada tahun 2013, pemerintah kota Padangsidimpuan melakukan study banding ke Kabupaten Serdang Bedagai dalam kerangka melihat dan mempelajari implementasi kebijakan PATEN yang telah di terapkan di Kabupaten Serdang Bedagai. Di ambilnya kabupaten Serdang Bedagai sebagai lokasi study banding, dikarenakan di Sumatera Utara ini, baru kabupaten Serdang Bedagai yang menerapkan kebijakan tersebut. Selain karena factor geografis yang deket, Kabupaten Serdang Bedagai juga termasuk salah satu Kabupaten/Kota yang di nilai berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan PATEN tersebut. Selain
melaksanakan
kegiatan
study
banding,
pemerintah
kota
Padangsidimpuan juga mempersiapkan anggaran untuk upaya persiapan kecamatan dalam melaksanakan kebijakan PATEN tersebut. Hal ini dengan dianggarkannya alokasi dana sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tiap kecamatan di Kota Padangsidimpuan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PATEN ini, pemerintah Kota Padangsidimpuan juga melakukan proses pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan PATEN.
Sedangkan dalam hal persiapan teknis pelaksanaan kebijakan PATEN ini, pemerintah kota Padangsidimpuan melakukan rapat-rapat antar lintas sector dalam rangka penetapan standar operasional prosedur penerapan program PATEN dan kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan program PATEN tersebut. Secara
operasional,
Kota
Padangsidimpuan
berkomitmen
untuk
meningkatkan peran pelayanannya, hal tersebut ditandai dengan adanya Peraturan Walikota Padangsidimpuan No 2 tahun 2014 mengenai PATEN. Setelah lahirnya Perwal tersebut kemudian dibuat Perwal no.3 tahun 2014 tentang pendelegasian kepada pejabat terkait untuk pelaksanaan PATEN selanjutnya kedua Peraturan Walikota tersebut di dukung dengan Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan No. 63/KPTS/2014 tentang Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Padangsidimpuan Tahun 2014. Sementara itu untuk melaksanakan aktifitas kegiatan Program
PATEN” (Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan, Walikota Padangsidimpuan juga mengeluarkan Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi
Terpadu
Kecamatan
di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Padangsidimpuan. Berdasarkan Perwal No. 3 tahun 2014 tentang pendelegasian kepada pejabat terkait untuk pelaksanaan PATEN, terdapat beberapa kewenangan yang didelegasikan terdiri dari:
1. Kewenangan perizinan : 16 aspek 2. Kewenangan rekomendasi : 25 aspek 3. Kewenangan koordinasi : 10 aspek
4. Kewenangan pembinaan : 16 aspek 5. Kewenangan pengawasan : 25 aspek 6. Kewenangan fasilitasi : 34 aspek 7. Kewenangan penetapan : 4 aspek 8. Kewenangan penyelenggaraan : 18 aspek Selain itu juga, Peraturan Walikota Padangsidimpuan No. 02/PW/2014 juga mencantumkan tentang pejabat penyelenggara Program PATEN” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan, yang terdiri dari: 1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan 3. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Camat merupakan penanggung jawab penyelenggara PATEN yang bertugas untuk: a.
Memimpin,
mengkoordinasikan,
dan
mengendalikan
penyelenggaraan PATEN. b.
Menyiapkan rencana anggaran dan biaya.
c.
Menetapkan pelaksanaan teknis.
d.
Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengemban delegasi, maka camat berwenang menandatangani perizinan yang didelegasikan atas nama Walikota. Selanjutnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas: a.
Melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
b.
Menjadi
penanggung
jawab
kesekretariatan/ketatausahaan
penyelenggaraan PATEN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekcam mengoreksi dan memaraf surat dari Kasi, yang selanjutnya diserahkan ke Camat untuk ditandatangani. c.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekcam bertanggung jawab kepada Camat.
Tugas Kepala Seksi Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah: a.
Melaksanakan teknis pelayanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kasi mempelajari berkas dan melakukan validasi yang selanjutnya diserahkan kepada operator untuk diketik. Setelah selesai, Kasi tersebut mengoreksi dan memaraf surat yang selanjutnya dinaikkan kepada Sekcam.
b.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi bertanggung jawab kepada Camat.
Perwal tersebut juga memutuskan Uraian tugas personil kecamatan yang mengurusi Program PATEN” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan. Pelaksana Teknis PATEN terdiri dari: a.
Petugas informasi
b.
Petugas loket/ penerima berkas.
c.
Petugas operator computer
d.
Petugas pemegang kas
Dalam peraturan tersebut disebutkan uraian tugas dari petugas informasi adalah :
a.
Menyapa warga dan memberikan informasi kepada warga masyarakat.
b. Meminta warga mengisi buku tamu. c. Mempersilahkan warga akan mengurus surat, ke loket/ meja pelayanan. d. Mengantar
warga
yang
akan
bertemu
Camat,
Sekretaris
Kecamatan, Kepala Seksi atau pegawai lainnya untuk konsultasi khusus, ke ruangan/meja kerja yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak ada di tempat atau sibuk dipersilahkan menunggu di ruang tunggu. e. Membawa surat yang telah diproses di loket/ meja pelayanan untuk diparaf oleh Kepala Seksi dan Sekretaris Kecamatan serta membawa ke Camat untuk ditandatangani. Setelah semuanya selesai dikembalikan ke loket/ meja pelayanan. f. Memperbaharui semua informasi di papan informasi. Kemudian, uraian tugas petugas loket/ penerima berkas adalah: a.
Menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang diajukan warga masyarakat.
b.
Menyampaikan penjelasan kepada warga masyarakat bila ada berkas yang belum lengkap.
c.
Menyerahkan hasil pengurusan ke masyarakat yang telah selesai diproses
d.
Mengagendakan surat masuk dan keluar.
e.
Menyusun berkas surat masuk dan keluar di meja/ loket pelayanan.
f.
Bertanggung jawab terhadap arsip PATEN.
Uraian tugas dari petugas operator komputer adalah : a. Memasukkan (melakukan input) data warga pengguna pelayanan dan jenis pelayanan yang dimohonkan. b. Mencetak surat atau rekomendasi yang dimohonkan oleh warga masyarakat. c. Mengumpulkan
data-data
yang diperlukan
dalam database
kecamatan. d. Memasukkan data-data yang diperlukan dalam format database PATEN. e. Memperbaharui perkembangan data kecamatan dan pelayanan publik f. Mengamankan data yang sudah terkumpul (back-up) database ke dalam media penyimpanan atau komputer lainnya secara berkala. Selanjutnya, uraian tugas pemegang kas adalah: a. Berperan sebagi kasir di loket/ meja pelayanan. b. Menerima pembayaran tarif pelayanan dan memberikan tanda terima pembayaran kepada warga masyarakat penerima pelayanan. c. Membukukan setiap uang yang masuk dan keluar dari loket/ meja pelayanan. d. Menyusun laporan keuangan secara berkala. Secara singkat, mekanisme pelayanan PATEN yaitu masyarakat yang membutuhkan pelayanan mendatangi kantor Kecamatan, lalu disambut oleh security atau petugas informasi, kemudian diarahkan kepada petugas loket
pelayanan yang sesuai dengan urusan masyarakat tersebut. Setelah itu, diproses oleh operator, kemudian dinaikkan ke Kasi yang membidangi.Setelah benar dan syaratnya terpenuhi, maka kasi memaraf berkas tersebut, kemudian dinaikkan ke Sekcam. Jika butuh tandatangan Camat, maka Sekcam akan memaraf berkas tersebut dan dinaikkan kepada Camat. Setelah selesai, berkas tersebut langsung diturunkan kepada petugas yang berwenang untuk diagendakan.Selanjutnya berkas yang sudah selasai tersebut dikembalikan kepada petugas loket untuk menyerahkannya kepada masyarakat.
4.4. Analisis Persiapan Program PATEN” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan
Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan beberapa factor yang mempengaruhi Persiapan Program PATEN di Kota Padangsidimpuan, diantara lainnya adalah: 4.4.1. Pihak yang Kepentingannya Dipengaruhi Suatu kebijakan tentunya akan mempengaruhi berbagai pihak. Siapa-siapa saja yang menjadi stakeholders dalam implementasi kebijakan disesuaikan dengan bidang yang akan dilaksanakan, yang secara tertulis telah menjadi ketetapan melalui adanya kebijakan atau peraturan yang diuraikan berdasarkan tujuan program, prioritas program, dan rincian program ke dalam berbagai kegiatan. Melalui uraian ketiga hal tersebut, maka secara jelas akan terlihat siapa saja pihak yang terkait di dalamnya termasuk bagaimana tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani tersebut. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa implementasi kebijakan PATEN dapat berjalan setelah memenuhi 3 persyaratan yaitu syarat
substantif, syarat administratif, dan syarat teknis. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ternyata diantara ketiga syarat tersebut, syarat substantif merupakan syarat yang menunjukkan bagaimana interaksi dari berbagai pihak yang kepentingannya terpengaruhi oleh adanya kebijakan PATEN ini, karena selain dikarenakan penyusunannya dilakukan secara bersama-sama melalui Tim Teknis PATEN, ternyata dalam proses pemenuhan syarat tersebut juga terjadi penambahan kewenangan instansi tertentu sekaligus mengurangi kewenangan instansi lain yang memang tidak mungkin dilakukan secara sepihak. Hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa: Pihak yang terpengaruhi oleh PATEN ini ya tentu saja Walikota sebagai pengambil kebijakan, dan Camat sebagai pelaksana kebijakan, tapi itu kan gak serta-merta terjadi pendelegasian wewenangnya, karena kewenangan yang didelegasikan itu kan sebenarnya kewenangan yang semula ada di Dinas, kemudian di delegasikan kepada kecamatan. Dalam hal ini, seluruh SKPD dilibatkan dalam rangka mewujudkan program PATEN ini sendiri sehingga para SKPD mengetahui wewenang apa saja yang didelegasikan kepada Kecamatan dan kita juga tahu bagaimana pandangan mereka terhadap sebagian wewenang yang didelegasikan itu (Hasil wawancara dengan Kabag Adm Pemerintahan Umum Kota. Padangsidimpuan, 19 Januari 2015).
Selain itu, menurut Asisten Pemerintahan, bahwa dinamika yang terjadi antara tarik menarik kepentingan dari dinas daerah kepada pemerintahan kecamatan yang memiliki wewenang, baik dalam hal menerbitkan Surat maupun merekomendasikan surat merupakan sebuah hal yang wajar dimana kebijakan ini pada dasarnya baru saja di mulai, semoga dinamika yang terjadi memberikan
dampak positif dalam memaksimalkan program PATEN ini sendiri, sehingga kebijakan ini dapat berjalan lancar pelaksanaanya guna meningkatan pendapatan asli daerah demi kemajuan masyarakat kota Padangsidimpuan dan agar pihak kecamatan
juga
berperan
aktif
dalam
meningkatkan
pembangunan
di
kecamatannya (wawancara dengan Bapak A.R. Marjoni pada 19 Januari 2015). Dari penjelasan tersebut, dapat di pahami bahwa pihak-pihak yang kepentingannya dipengaruhi tersebut sangat menentukan dalam implementasi PATEN di Kota Padangsidimpuan. Apabila pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari Tim Teknis PATEN secara sungguhsungguh dan tidak legawa kewenangannya ditarik dan didelegasikan kepada kecamatan, maka penyelenggaraan pelayanan di kecamatan khususnya dalam hal perumusan peraturan tentang pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Camat akan terhambat. Selain jajaran pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai penyedia layanan, maka sebagai penerima layanan PATEN, masyarakat juga merupakan pihak yang kepentingannya terpengaruhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang pernah mengurus Rekomendasi Lokasi Pelaksanaan Proyek Pembangunan di Kantor Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, beliau mengatakan bahwa meski masih merepotkan dalam hal pemenuhan persyaratan, tetapi dikarenakan dapat langsung terselesaikan di kecamatan, maka paling tidak dengan adanya PATEN ini, sudah menghemat waktu dan biaya (Hasil wawancara dengan seorang kontraktor yang tidak bersedia disebutkan namanya, pada tanggal 20 Januari 2015 di Kantor Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua). Oleh karena
itu, kepentingan masyarakat yang terpengaruhi tampak pada output dan kebermanfaatan dari adanya PATEN tersebut. 4.4.2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan dari Implementasi Kebijakan PATEN Menurut Andi Pitono, suatu kebijakan yang baik tentunya memberi manfaat
kepada
seluruh
stakeholder
dari
kebijakan
tersebut.
Manfaat
implementasi ini perlu memperhatikan ruang lingkup, kepentingan instansi pelaksana maupun kepentingan masyarakat (Jurnal Pamong Praja, 2011, h. 46). Sementara itu, menurut Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin, dan M. Fahrurozi (2009, h. 51), dalam konteks pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat, beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah: 1. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. 2. Mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. 3. Mempersempit rentang kendali dari Bupati/Walikota kepada Kepala Desa dan Lurah. 4. Kaderisasi kepemimpinan pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat berbagai manfaat yang telah sangat dirasakan dari diimplementasikannya kebijakan PATEN di Kota Padangsidimpuan. Hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua mengatakan bahwa : Kebijakan PATEN ini sangat besar manfaatnya, terlebih-lebih manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yaitu kemudahan, kepastian dan tidak berbelitbelit.Selain itu, pada waktu melayani masyarakat, staf kita juga menjadi lebih nyaman dalam bekerja karena sudah ada jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu pelayanan.Artinya mereka tinggal ngecheck apakah berkas sesuai dengan syarat yang ada,
pekerjaannya pun menjadi lebih mudah. Selain itu, yang saya amati dalam perjalanan program PATEN ini sendiri, staf kita juga belajar lebih professional dalam melayanai karena lebih memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. (Wawancara di laksanakan pada 19 Januari 2015)
Sementara itu, menurut salah satu petugas loket di kantor Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa: Senanglah masyarakat itu bang.Mereka itu menyambut baik PATEN ini, karena pelayanan lebih cepat, lebih singkat, apalagi sifatnya gratis. Sebelum PATEN dulu, untuk urusan HO kita hanya memberi rekomendasi dari kecamatan, kemudian dilanjutkan ke Instansi berkaitan. Nah, setelah PATEN, yah paling tidak waktu mereka sangat di hemat, karena tidak perlu datang ke Instansi Kota. (Hasil wawancara dengan Hendra Sakti Harahap di kantor Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, 21 Januari 2015).
Di sisi lain, dari perspektif masyarakat yang disampaikan oleh seorang informan dalam penelitian ini bahwa : Pelayanan di Kota Padangsidimpuan sekarang ini sudah lumayan baguslah bang. Kalau kita ke Kecamatan, sekilas udah seperti di bank. Ada TV, dispenser, koran, dan brosur2 informasi. Pelayanannya juga jelas berapa lama dan biaya yang diperlukan. Kita kan jadi tahu ngatur waktu (Hasil wawancara dengan Bapak AR. Aritonang, salah seorang masyarakat yang sedang mengurus perizinan IMB di Kantor Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua pada tanggal 21 Januari 2015).
Lebih lanjut, menurut Hendra Sakti Harahap bahwa sebelum PATEN ini, kadang-kadang kita mengerjakan pekerjaan yang ini, lalu yang itu, sementara staf yang lain diam-diam aja. Setelah adanya PATEN ini kan jelas apa kerjaan kita
bang, lebih terarahlah jadinya. Dengan kondisi ini, kita juga jadi belajar disiplin dan merasakan bagaimana bekerja di bawah aturan yang jelas dengan adanya standar pelayanan. Dari diri saya pribadi, ada kepuasan bathin bang kalau melihat masyarakat itu tersenyum keluar dari kantor kita ini (Hasil wawancara dengan Hendra Sakti Harahap di kantor Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, 21 Januari 2015). Dari beberapa hasil wawancara tersebut terlihat bahwa manfaat dari kebijakan PATEN itu bersifat multiplier effect. Di lihat dari perspektif masyarakat, maka manfaat dari kebijakan ini adalah pelayanan menjadi lebih dekat sehingga lebih cepat, lebih transparan dan murah. Sementara itu, manfaat bagi staf kecamatan adalah pekerjaan yang mereka kerjakan menjadi jelas dan terarah, lebih disiplin, lebih professional, lebih nyaman dalam bekerja, sertta pembagian pekerjaan menjadi lebih jelas lagi.
4.4.3. Perubahan yang Diharapkan dari Kebijakan PATEN Perubahan yang diharapkan dari diimplementasikannya kebijakan PATEN ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, khususnya di tingkat kecamatan. Dari hasil observasi di lapangan, ternyata perubahan yang diharapkan setelah di implementasikannya PATEN tidak sampai disitu saja. Hal ini sesuai dengan amanat yang disampaikan Walikota Padangsidimpuan pada saat melaunching program Kebijakan PATEN kota Padangsidimpuan di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru yang mengatakan bahwa PATEN merupakan bukti
keseriusan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat, karena PATEN merupakan salah satu solusi yang menjawab keluhan masyarakat selama ini terhadap proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit seperti yang telah terjadi selama ini, sehingga konsep ini diharapkan akan mengubah mindset selama ini di birokrasi yang identik dengan Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah menjadi Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit. Sementara itu, menurut salah satu informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa sebagai program baru pastinya ada kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam menjalankan program tersebut, namun dalam isi dari program paten ini akan mempermudah bagi masyarakat dalam urusan-urusan yang terkait perizinan pembangunan dan tugas terpenting adalah bagaimana pihak kecamatan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakatnya terkait program paten ini. Sehingga feedback yang diharapkan dari kebijakan PATEN ini adalah terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di tingkat kecamatan khususnya, dan di tingkat Kota umumnya. Sehingga sesuai dengan visi dan misi Walikota Padangsidimpuan 2013-2018, yaitu menjadikan Kota Padangsidimpuan yang Sehat, Maju dan Sejahtera (Hasil wawancara dengan Dr. Ali Pada Harahap, salah seorang akademisi di Kota Padangsidimpuan, 19 Januari 2015). Dari penjelasan tersebut diperoleh informasi bahwa selain menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di kalangan pemerintahan daerah, perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan PATEN ini adalah bergesernya mindset masyarakat tentang birokrasi yang lambat dan berbelit-belit menjadi cepat dan murah sehingga terwujudlah pelayanan prima
dengan memperpendek rentang kendali birokrasi. Selain itu, dengan adanya standar pelayanan dan pembagian kerja yang jelas, maka perubahan yang terjadi adalah pemberdayaan aparatur kecamatan secara merata dalam penyelenggaraan pelayanan karena masing-masing staf yang ada di kecamatan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan PATEN.
4.4.4. Sumber Daya yang Tersedia dalam Penerapan Kebijakan PATEN Dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik, sumber daya (resources) haruslah terpenuhi baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena hal ini merupakan salah satu aspek yang menentukan baik tidaknya implementasi suatu kebijakan di lapangan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, dana yang dibutuhkan, serta sarana dan prasarana penunjang. Salah satu syarat agar pelaksanaan pendelegasian kewenangan dapat dilaksanakan adalah adanya dukungan anggaran dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan kepada Camat (Wasistiono, Nurdin, danFahrurozi, 2009, h. 55). Sejalan dengan hal tersebut, Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Padangsidimpuan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Januari 2015, menyatakan bahwa: Memang ada beberapa kecamatan yang masih menemui kendala seputar sumber daya personil seperti kemampuan yang belum memadai serta jumlah yang masih kurang. Bagaimana cara mengatasinya?Nah, untuk saat ini di beberapa kecamatan, ada staf yang juga merangkap sebagai petugas pelayanan (petugas loket). Hal ini terjadi karena, kurangnya jumlah personil di kecamatan. Memang, sebelumnya sudah ditempatkan sejumlah honorer yang ada di kecamatan, tetapi tetap saja jumlahnya belum memadai. Artinya, ketika kebijakan PATEN ini di laksanakan, kita mendayagunakan personil yang ada sebelumnya. Yang jelas, jika ada kebutuhan personil, kita menunggu usulan yang diajukan oleh kecamatan
kepada Badan Kepegawaian Daerah, memungkinkan, maka akan dipenuhi.
yang
selanjutnya
apabila
Sementara itu, informan lainnya menerangkan bahwa: Terus terang, kecamatan kita tidak menemui kendala yang berarti terutama dalam hal jumlah personil, tetapi dalam hal keterampilan dan peralatan, hampir sama dengan kecamatan lain, kita masih memiliki kekurangan di sanasini. Meskipun masih mengalami berbagai kendala, namun hal tersebut tidak lantas menghambat proses pelaksanaan gerakan PATEN ini sendiri. Dimana jika kekurangan tersebut berkaitan dengan sarana prasarana, maka dengan segera kita akan inventarisir dan selanjutnya kita sampaikan kepada pimpinan, sedangkan untuk peningkatan mutu dan kualitas pelayanan, kita senantiasa mengikuti berbagai program pelatihan yang dinamakan lokalatih, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kecakapan dan kapasitas staf kita terutama yang menjadi operator dan frontliner kita (Hasil wawancara dengan Sallim Siagian, S.Sos selaku Camat Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, pada tanggal 21 Januari 2015).
Dalam salah satu bukunya, Grindle mengatakan bahwa terdapat dua faktor penting dalam menciptakan implementasi program pemerintah yang efektif, yaitu personil yang kompetensinya terlatih dan ketersediaan jumlahnya (1980, h. 111). Oleh karena itu, jumlah dan kualitas personil yang ada di kecamatan se-Kota Padangsidimpuan masih perlu ditingkatkan, karena apabila kewenangan yang didelegasikan tidak di dukung oleh personil kecamatan yang cukup, maka penyelenggaraan PATEN di kecamatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Dari
hasil
wawancara
di
atas
menunjukkan
bahwa,
dalam
pengimplementasian program PATEN ini, masih banyak terdapat kekurangan baik yang berasal dari personil petugas pelayanan PATEN maupun sarana prasarana penunjang kebijakan tersebut. Meskipun petugas loket sering melaksanakan kegiatan loka latih dalam rangka meningkatkan kapasitas dan ketrampilan petugas loket, akan tetapi dalam hal pelatihan seperti seminar maupun loka karya, kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Padahal menurut hemat peneliti, kegiatan seminar dan loka karya seharusnya segera dilaksanakan guna menjawab kekurangan dan kelemahan petugas loket dalam melaksanakan aktifitas kegiatan kerjanya seharihari. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Kota Padangsidimpuan memang sudah melakukan beberapa alternatif guna meningkatkan kualitas dan kuantitas personil yang ada di kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa: Dalam hal kuantitas personil pelaksana di lapangan, memang di beberapa kecamatan masih terdapat kekurangan jumlah personil pelaksana PATEN. Untuk mengatasi permohonan
kekurangan
tersebut,
penambahan
jumlah
Camat personil
dimungkinkan kepada
untuk
BKD,
membuat
dengan
tetap
mengoptimalkan personil yang ada saat ini.Dalam hal kualitas personil, memang semula kita mengalami keterbatasan.Maka untuk mengatasinya, kita melakukan lokalatih, dengan pemantapan beberapa aspek penting seperti pelatihan administrasi, teknis penomoran, penggunaan komputer, maupun bekerjasama. Selain itu, mereka juga dilatih untuk senyum, bersikap welcome, lebih responsif dalam bertanya “apa yang bisa saya bantu”, berpenampilan rapi sehingga lebih
menarik (Hasil wawancara dengan Bapak Syafaruddin Harahap, S.Sos Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Padangsidimpuan pada tanggal 21 Januari 2015). Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa terdapat dua alternatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam mengatasi permasalahan personil. Guna mengatasi kekurangan dari segi jumlah, maka Camat dimungkinkan untuk meminta penambahan personil kepada BKD. Sejalan dengan hal tersebut, dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa di setiap kecamatan yang ada di Kota Padangsidimpuan ditempatkan sejumlah pegawai honorer yang dibiayai oleh APBD Kota Padangsidimpuan. Kedua, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam hal peningkatan
kapasitas
dan
kualitas
aparatur,
maka
Pemerintah
Kota
Padangsidimpuan telah melakukan lokalatih.Kegiatan lokalatih tersebut diikuti oleh seluruh aparatur pelaksana PATEN yang dilakukan secara bertahap. Meskipun hasilnya belum maksimal, tetapi setidaknya sudah memenuhi syarat untuk diimplementasikannya PATEN di Kota Padangsidimpuan.Oleh karena itu, kegiatan lokalatih ini masih perlu dilakukan terutama untuk menjaga keberlarlanjutan kondisi yang sudah ada saat ini. Kendala lainnya dalam pengimplementasian kebijakan PATEN ini adalah belum sinkronnya pemahaman yang secara menyeluruh antara Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu kota Padangsidimpuan dengan kecamatan-kecamatan mengenai wewenang
serta perijinan yang dilimpahkan ke program PATEN tersebut.
Meskipun secara Standar Operasional Prosedur telah mengatur semuanya, namun dalam implementasi lapangan hal tersebut masih menemukan sedikit kendala.
4.4.5. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Pelaksana dalam Kebijakan PATEN Kota Padangsidimpuan Pada dasarnya, suatu implementai kebijakan melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Masing-masing aktor mempunyai posisi dan kepentingan tertentu (khusus) yang dapat menyebabkan konflik kepentingan melalui strategi-strategi yang digunakan, namun sedemokratis apa pun formulasi kebijakan publik, pada akhirnya yang memutuskan adalah pemimpin (Nugroho, 2011, h. 257). Walikota
Padangsidimpuan
sebagai
pimpinan
tertinggi
di
Kota
Padangsidimpuan memiliki tanggung jawab moral dalam memenuhi janjinya kepada konstituennya dan kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan pada umumnya, yang tertuang dalam visi dan misi Kota Padangsidimpuan. Sehingga untuk mencapainya, meskipun sebenarnya merupakan amanat peraturan dari Pemerintah Pusat, ternyata penyelenggaraan PATEN ini juga dijadikan sebagai salah satu alat pemenuhan janji tersebut. Oleh karena itu, Walikota Padangsidimpuan terus mengawal pelaksanaan PATEN ini Selain itu, pendelegasian kewenangan dalam mendukung implementasi PATEN di Kota Padangsidimpuan juga menunjukkan penilaian terhadap kapasitas kekuatan para pelaksana, kepentingan, dan strategi pelaksana yang terlibat. Sejalan dengan hal tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait telah mengalami pengurangan sebagian kewenangan yang dikarenakan oleh amanat peraturan. Akibat pengurangan ini, instansi terkait harus menerima dengan luwes karena apabila tidak menerimanya, maka akan dianggap mangkir. Hal ini sejalan
dengan apa yang dikatakan oleh Kabag Adminpum Padangsidimpuan yang mengatakan bahwa: Implementasi PATEN ini secara tidak langsung juga dapat kita gunakan untuk melihat kapasitas dan loyalitas aparatur kita terhadap komitmen pimpinan dan hal ini tidak hanya berlaku kepada kecamatan, tetapi juga kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Kalau ada yang tidak menjalankan perannya secara maksimal, barangkali ini menjadi suatu bahan telaahan kepada Walikota pada saat akan dilakukan mutasi jabatan (Hasil wawancara dengan Bapak Syafaruddin Harahap, S.Sos pada 21 Januari 2015).
Selanjutnya, sebagai aktor utama dalam pelaksanaan teknis kebijakan PATEN di Kota Padangsidimpuan, Camat telah dihadapkan pada sejumlah prosedur. Namun, meskipun tugas dan tanggung jawabnya bertambah seiring dengan kewenangan yang didelegasikan kepadanya, pekerjaannya tetap tidak menumpuk
atau
setidaknya
tidak
mengganggu
pekerjaan
utama
yaitu
melaksanakan kewenangan atributif dikarenakan adanya strategi pembagian kerja yang jelas sebab didasari oleh prosedur dan peraturan yang jelas. Di sisi lain, masyarakat merupakan kelompok sasaran dari kebijakan PATEN ini. Oleh karena itu, agar masyarakat mengetahui dan menyadari bahwa telah terjadi suatu mekanisme baru yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, diperlukan sosialisasi yang rutin dan lebih mendalam. Jika melihat dari teori evaluasi kebijakan yang disampaikan Finsterbuch dan Motz sebagaimana terdapat dalam Subarsono (2005 : 128), peneliti menggunakan evaluasi single program before-after. Evaluasi single program before-after digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah yang terjadi setelah dan
sebelum kebijakan atau program dilaksanakan. Evaluasi single program beforeafter, yakni dilakukan dengan membandingkan kebijakan program sebelum dan sesudah kebijakan program dilaksanakan. dan dengan menggunakan data periode tertentu dalam kebijakan program untuk mengukur/melihat dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan atau program tertentu. Jika berkaca pada teori di atas, peneliti melihat bahwa implementasi yang dilaksanakan dalam penerapan kebijakan PATEN ini, telah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di kota Padangsidimpuan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat antusias masyarakat yang tidak saja melakukan urusan pada program PATEN ini, tetapi juga masyarakat yang hanya sekedar ingin tahu dan mencari informasi tentang kegiatan tersebut. Karena sebelum program PATEN ini di terapkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan perijinan harus mengurus ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padangsidimpuan yang secara geografis terletak agak jauh dari beberapa kelurahan/ desa yang ada di kota Padangsidimpuan, akan tetapi setelah program PATEN ini diterapkan, masyarakat menjadi lebih mudah dan dekat untuk dapat memperoleh informasi berkaitan dengan perijinan dan lain hal sebagainya.
4.4.6. Peran Camat dalam Persiapan Kebijakan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan Dalam menganalisis peran camat dalam penyelenggaraan pelayanan public setelah dilaksanakannya kebijakan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan, maka peneliti akan mengkaji dari sisi
kewenangan yang dijalankan oleh camat serta hubungan kerja camat dengan instansi dinas berkaitan lainnya serta dengan kelurahan/desa. 4.4.6.1.
Kewenangan camat Salah satu institusi yang mengalami dampak yang cukup besar dari
ditetapkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kecamatan. Peraturan ini menegaskan bahwa kecamatan bukan merupakan wilayah kekuasaan pemerintahan, tetapi sebagai wilayah kerja atau pelayanan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, disamping menjalankan kewenangan atributif sebagaimana disebutkan pada pasal 126 ayat (3) Undang Undang No. 32 Tahun 2004, kecamatan juga diberi amanat untuk menjalankan kewenangan delegatif dari Walikota/Walikota berdasarkan eksternalitas dan efisiensi. Kewenangan atributif yang dioperasionalisasikan dalam bentuk tugas umum pemerintahan terdiri dari: a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. b. Menggkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. c. Mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundangundangan. d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan. f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan. Sementara itu, kewenangan delegatif dalam bentuk pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Walikota, sebelumnya sudah diatur di dalam Peraturan Walikota No. 03/PW/2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat. Diterbitkannya Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan penegasan bahwa peran kecamatan sangat dibutuhkan dan memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana dengan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, implementasi kebijakan PATEN di daerah harus didahului oleh adanya aturan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan
dari
Walikota
kepada
Camat.
Sejalan
dengan
itu,
Kota
Padangsidimpuan menerbitkan Peraturan Walikota No. 03/PW/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.Dari peraturan tersebut, terlihat bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat bertambah secara signifikan serta lebih jelas dan terarah karena dilengkapi dengan standar pelayanan. Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan, selain bertambahnya kewenangan yang dijalankan oleh Camat, peran dari segenap aparatur yang ada di kecamatan juga bertambah secara otomatis. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Camat Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yang berpendapat bahwa:
Secara jumlah, kewenangan kita memang bertambah besar, tetapi kita kanpunya Kasi dan staf, sementara SPM PATEN sudah jelas mekanismenya. Oleh karena itu, saya melihat yang terjadi adalah fenomena pemberdayaan aparatur di kecamatan dan hal ini turut mempercepat proses pengambilan keputusan. Misalnya dalam hal tanda tangan, ketika suatu urusan sudah lengkap persyaratannya, maka tinggal diproses, dan kita tinggal menandatangani saja (Hasil wawancara dengan Bapak Sallim Siagian, S.Sos, pada tanggal 21 Januari 2015).
Sementara itu, informan lain menyatakan bahwa: Berbicara kewenangan seorang Camat, ketika kecamatan disamakan dengan SKPD, secara administratif memang memungkinkan, tapi dari sisi pengendalian kemasyarakatan atau administrasi kewilayahan, kondisi yang dihadapi sudah berbeda. Misalnya, jika diperkotaan, mungkin masyarakat bisa cuek dan bersantai, sebab jika terjadi masalah, masih ada dinas yang lain yang dapat mengatasinya. Sementara jika di perkampungan, barangkali disinilah peran vital seorang camat sebagai tempat pengaduan masyarakat … Jadi, esensi penting dari Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN, salah satunya adalah penguatan kecamatan dan pemberdayaan aparatur kecamatan. Oleh karena itu, peran seorang Camat ini sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama bagi daerah yang akses dan kompleksitas yang tinggi pada level grass-root (Hasil wawancara dengan Bapak Syafaruddin Harahap, S.Sos pada 21 Januari 2015).
Dari kedua hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa secara jumlah, kewenangan di kecamatan memang bertambah, sehingga peran seorang Camat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik menjadi vital, karena alas an faktor kewilayahan, tetapi dengan adanya standar pelayanan dan mekanisme yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pelayanan di kecamatan ini, maka meskipun tanggung jawab seorang Camat bertambah dari sisi jumlah kewenangan
yang dijalankannya, dari sisi pelaksanaan tugas pelayanan dan volume pekerjaan, maka yang terjadi di kecamatan adalah pemberdayaan aparatur kecamatan melalui mekanisme pembagian kerja.
4.4.6.2.
Hubungan kerja camat Kecamatan yang dimanifestasikan oleh Camat tidak terlepas dari
lingkungan sekitarnya, terutama unit-unit pemerintahan lainnya yang berada di kecamatan. Selain bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Daerah, menurut Pasal 127 PP No. 19 Tahun 2008, Camat juga melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya dan mengoordinasikan unit kerja di wilayah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan termasuk berkoordinasi dengan desa. Selain itu, Camat juga melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di kecamatan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan. 4.4.6.2.1.
Hubungan kerja camat dengan instansi terkait lainnya
Dalam penyelenggaraan PATEN, maka koordinasi antara kecamatan dengan Instansi Dinas terkait lainnya menjadi sangat diperlukan. Hal ini terjadi karena berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pada pasal (3) disebutkan bahwa kecamatan merupakan simpul bagi badan/kantor pelayanan terpadu di Kota/kota. Sejalan dengan hal tersebut, setelah diimplementasikannya kebijakan PATEN di Kota Padangsidimpuan, hubungan kerja antara kecamatan dengan instansi dinas terkait lainnya ditinjau dari kewenangan yang di emban oleh instansi dinas terkait lainnya sebelum diterapkannya PATEN dengan setelah diterapkannya PATEN,
maka dalam hal koordinasi dan pengawasan seharusnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbicara mengenai hubungan kerja instansi dinas terkait lainnya dengan kecamatan, salah seorang informan menyatakan bahwa: Secara garis besar, kita tidak menemui adanya permasalahan apalagi conflict of interest. Yang ada malah kita memberi laporan per-bulan serta berkoordinasi dengan mereka, apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Karena hal ini adalah amanat Permendagri No. 4 tahun 2010 yaitu menjadikan kecamatan sebagai simpul instansi dinas terkait lainnya, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan (Hasil wawancara dengan Bapak Sallim Siagian, S.Sos, pada tanggal 21 Januari 2015).
Ternyata, berdasarkan hasil observasi dilapangan, terjadinya pengurangan jumlah kewenangan yang dijalankan oleh instansi dinas terkait lainnya memang tidak menimbulkan permasalahan yang mengganggu jalannya mekanisme pelayanan perizinan maupun rekomendasi perizinan diantara kedua instansi, akan tetapi dari hasil pengamatan pada daftar laporan penyelenggaraan PATEN yang diterima dan dikelola instansi dinas terkait lainnya Kota Padangsidimpuan, menunjukkan
bahwa
apa
yang
dikatakan
oleh
Camat
Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua dalam wawancara tersebut belum sesuai dengan fakta di lapangan. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan perubahan kewenangan yang cukup signifikan serta perubahan pola hubungan yang sinergis antara kecamatan dengan instansi dinas terkait lainnya, maka Asisten Pemerintahan Kota Padangsidimpuan menyatakan bahwa: ”Permendagri No. 4 Tahun 2010 mengarahkan kita untuk menjadikan kecamatan sebagai pelayanan
terdepan
sehingga
sifatnya
menjadi
sentral
dalam
penyelenggaraan pelayanan serta menjadi ujung tombak pelayanan perizinan dan non perizinan. Oleh karena itu, pemberdayaan kecamatan
sebenarnya menjadi titik berat bagi Permendagri tersebut. Jadi, perannya sangat berbeda dengan dulu yang hanya menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, maka sekarang lebih diberdayakan dengan adanya fungsi pelayanan… Maka dari itu, peran kecamatan sangat urgen disini, dengan catatan porsinya tetap berimbang (Hasil wawancara dengan Assisten Pemerintah Bapak A.R. Marjoni pada 19 Januari 2015). Dari
hasil
wawancara
tersebut
dapat
dipahami
bahwa,
dengan
diimplementasikannya kebijakan PATEN di Kota Padangsidimpuan, selain dengan bertambahnya sejumlah kewenangan yang dijalankan dan semakin diberdayakannya aparatur kecamatan, ternyata kebijakan ini juga berdampak pada peran kecamatan yang kembali vital di dalam pemerintahan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4.4.6.2.2. Hubungan kerja camat dengan kelurahan/desa Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan/desa bersifat koordinatif, karena kewenangan yang dijalankan oleh lurah berasal dari kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota/Walikota, sehingga lurah bertanggung jawab kepada Walikota/Walikota melalui Camat. Setelah
diimplementasikannya
kebijakan
PATEN
di
Kota
Padangsidimpuan, meski volume pekerjaan di kecamatan dan di kelurahan/desa mengalami peningkatan, pola hubungan antara Kecamatan Padangsidimpuan dengan kelurahan/desa yang ada di Kecamatan se Padangsidimpuan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini diungkapkan oleh Lurah Panyanggar, yang menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan yang cukup berarti, karena baik sebelum adanya PATEN dan setelah adanya PATEN, pihak kelurahan hanya berperan sebagai pembuat surat pengantar saja, terutama dalam hal perizinan (Hasil
wawancara dengan Lurah Panyanggar, Bapak Khairul Saleh, 21 Januari 2015).
Di sisi lain, terkait dengan bertambahnya volume pekerjaan di kelurahan/desa, informan lain mengungkapkan bahwa: Volume pekerjaan tergantung pada masyarakat yang memerlukan pelayanan, namun dari sisi kewenangan yang kita jalankan, tidak ada perubahan, karena di dalam PATEN itu kan, kewenangan yang banyak dilimpahkan hanya sampai pada kecamatan saja, sehingga pengaruhnya terhadap kelurahan saya lihat tidak ada perubahan yang drastis…Yang jelas, kami hanya mengikut arus dari kecamatan saja (Hasil wawancara dengan Kepala desa Borgot Topong, Bapak Amrizal Harahap , 21 Januari 2015).
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan kerja antara kecamatan dan kelurahan/desa tidak mengalami perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penyelenggaraan PATEN, baik dalam bentuk volume pekerjaan maupun jenis kewenangan.Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pelayanan
yang
ada
di
kelurahan/desa
dalam
konteks
mendukung
penyelenggaraan PATEN, sebenarnya hanya bersifat rekomendasi saja. Sehingga dalam aktifitas kegiatan rutin keseharian, kelurahan/desa tidak terbentur oleh segala peraturan yang berkaitan dengan penerapan PATEN di Kota Padangsidimpuan. Masyarakat sendiri sebagai pelaku dari penerapan PATEN ini sendiri, sejauh ini masih banyak yang belum mengerti tentang peran dan fungsi PATEN tersebut.Hal ini sebagaimana yang di kemukakan oleh salah seorang warga Kota
Padangsidimpuan di saat peneliti mewawancarai beliau. Beliau menyatakan bahwa : Saya tidak mengerti tentang apa sebenarnya PATEN itu sendiri, jikalau memang untuk mempermudah urusan surat menyurat masyarakat, ya setidaknya pemerintah harus lebih banyak melakukan pengumuman ke masyarakat. Karena tidak semua masyarakat mengerti bagaiaman cara mengurus surat menyurat. Ketika kami datang ke desa untuk mengambil surat pengantar , kami saja masih harus mengeluarkan biaya yang katanya sesuka hati. Padahal sepengetahuan saya ada beberapa surat yang gratis tetapi karena informasinya tidak di pampangkan di pengumuman desaq, yam au tidak mau kita juga harus membayarnya. (wawancara dengan salah seorang masyarakat, Ibu Nursanah Nasution, 21 Januari 2015)
Jika melihat dari apa yang dinyatakan oleh Ibu Nursanah, berdasarkan observasi lapangan, peneliti memang masih menemukan banyaknya kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam mensukseskan Gerakan PATEN ini sendiri. Dimana pemerintah belum melaksanakan secara maksimal sosialisasi kepada masyarakat. Program PATEN ini memanglah sangat membantu bagi masyarakat, akan tetapi menurut hemat penulis, permasalahan pembiayaan sekiranya tidak hanya terpampang di kantor PATEN Kecamatan saja, akan lebih baiknya juga di kantor Kelurahan/Desa juga tersedia tentang SPM Program PATEN ini sendiri. Sehingga masyarakat ketika mau mengurus segala sesuatu berkas administrasinya, sudah bisa melengkapinya ketika mereka mengambil surat pengantar dari kelurahan/Desa.
Tabel 4.10. Matrix hasil penelitian persiapan kebijakan “PATEN” Kota Padangsidimpuan
Hasil Penelitian
Kesimpulan
1. Sekilas Lahirnya Program PATEN” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Maksud diselenggarakannya PATEN adalah untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, sekaligus simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di kabupaten/kota bagi kecamatan yang secara kondisi geografis daerah, akan lebih efektif dan efisien jika dilayani melalui kecamatan. Tujuan diselenggarakannya PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas pelayan publik dan mendekatkan
pelayanan
kepada
masyarakat.
Peningkatan
kualitas pelayanan ini terutama dilihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan.Melalui PATEN ini, warga dapat menerima pelayanan yang lebih cepat dan terukur dengan jelas. Tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berarti masyarakat dapat menerima pelayanan publik yang lebih
Saran
Dari hasil penelitian tentang
Dalam upaya melakukan
Analisis Persiapan Kebijakan
perbaikan
“PATEN”
meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
PATEN
(Pelayanan
Administrasi Kecamatan)
Terpadu di
Padangsidimpuan, diperoleh
simpulan
dan
Kota
di Kota Padangsidimpuan,
maka
maka peneliti menyarankan
sebagai
berikut: 1. Meski Kebijakan “PATEN” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan baru dilaksanakan beberapa bulan saja, akan tetapi segala aspek pendukung dan prosedur yang berlaku senantiasa mengikuti prosedur penyelenggaraan PATEN sesuai dengan
beberapa hal berikut : 1. Dalam rangka melakukan bimbingan dan pengawasan, selain melakukan kontrol berkala, sebaiknya Pemerintah Kota Padangsidimpuan melakukan sidak ke setiap kecamatan guna mengawasi penyelenggaraan PATEN secara lebih
dekat baik secara jarak maupun waktu, karena lokasi kecamatan tentu lebih dekat dan relatif mudah dijangkau, bila dibandingkan dengan ibukota kabupaten/kota.
2. Kerangka KerjaProgram PATEN” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan Dalam kerangka mempersiapkan diri sebagai sebuah kota yang akan menerapkan kebijakan PATEN, pemerintahan kota Padangsidimpuan sudah memulai mempersiapkan langkahlangkah menuju penerapan kebijakan PATEN tersebut mulai
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), tetapi dalam hal pelaksanaan secara empiris, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan, yaitu:
tahun 2013 dengan beberapa agenda kegiatan yang diharapkan dapat menunjang dan mendukung kegiatan tersebut. Pada tahun 2013, pemerintah kota Padangsidimpuan melakukan study banding ke Kabupaten Serdang Bedagai dalam kerangka melihat dan mempelajari implementasi kebijakan PATEN yang telah di terapkan di Kabupaten Serdang Bedagai. Di ambilnya kabupaten Serdang Bedagai sebagai lokasi study banding, dikarenakan di Sumatera Utara ini, baru kabupaten Serdang Bedagai yang menerapkan kebijakan tersebut. Selain
a) Koordinasi antara instansi terkait khususnya kecamatan dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), belum terlaksana secara maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. b) Kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan
nyata dan komprehensif guna mencegah terjadinya penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 2. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terutama antara kecamatan dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) sebaiknya dibenahi, agar tidak berjalan sendiri-sendiri. 3. Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebaiknya melakukan sosialisasi yang intens dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya perizinan. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta
karena factor geografis yang deket, Kabupaten Serdang Bedagai juga termasuk salah satu Kabupaten/Kota yang di nilai berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan PATEN tersebut. Selain melaksanakan kegiatan study banding, pemerintah kota Padangsidimpuan juga mempersiapkan anggaran untuk upaya persiapan kecamatan dalam melaksanakan kebijakan PATEN tersebut. Hal ini dengan dianggarkannya alokasi dana sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tiap kecamatan di Kota Padangsidimpuan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PATEN ini, pemerintah Kota Padangsidimpuan juga melakukan proses pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan PATEN. Sedangkan dalam hal persiapan teknis pelaksanaan kebijakan PATEN ini, pemerintah kota Padangsidimpuan melakukan rapat-rapat antar lintas sector dalam rangka penetapan standar operasional prosedur penerapan program PATEN dan kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan program PATEN tersebut.
dalam penyelenggaraan PATEN masih belum memadai c) Komitmen untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan publik yang dimiliki oleh Walikota Padangsidimpuan belum terinternalisasi secara komprehensif hingga kepada para staf (frontliner) yang ada di karena kecamatan, masih ditemukan penyimpanganpenyimpangan dalam bentuk pungutan liar. d) Munculnya masalah baru yang ditandai dengan adanya pihak ketiga (calo) penawaran jasa yang berkembang di dikalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi PATEN tidak merata dan belum mampu
menghindari munculnya calo yang menawarkan jasanya kepada masyarakat awam. 4. Dalam rangka pengukuran kinerja kecamatan baik di Kota Padangsidimpuan maupun kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia, maka penyelenggaraan PATEN di kecamatan layak dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian. 5. Pemerintah Kota Padangsidimpuan perlu melakukan penguatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sumber daya yang dikerahkan sebagai jaminan penyelenggaraan
Secara operasional, Kota Padangsidimpuan berkomitmen untuk meningkatkan peran pelayanannya, hal tersebut ditandai dengan adanya Peraturan Walikota Padangsidimpuan No 2 tahun 2014 mengenai PATEN. Setelah lahirnya Perwal tersebut kemudian dibuat Perwal no.3 tahun 2014 tentang pendelegasian kepada pejabat terkait untuk pelaksanaan PATEN selanjutnya kedua Peraturan Walikota tersebut di dukung dengan
Surat
Keputusan Walikota Padangsidimpuan No. 63/KPTS/2014 tentang
Penyelenggara
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan di Kota Padangsidimpuan Tahun 2014. Sementara itu untuk melaksanakan aktifitas kegiatan Program
PATEN”
(Pelayanan
di
Administrasi
Padangsidimpuan,
Terpadu
Walikota
Kecamatan)
Kota
Padangsidimpuan
juga
mengeluarkan Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Kecamatan
di
meningkatkan kesadaran masyarakat 2. .Jika dilihat dari context dan content of policy, maka faktor-faktor yang paling menentukan terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan adalah : a) Pihak yang kepentingannya dipengaruhi dalam implementasi PATEN,yang dalam hal ini adalah Walikota Padangsidimpuan, dinas dan instansi terkait terutama Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Padangsidimpuan, termasuk masyarakat sebagai penerima pelayanan. b) Kedudukan Pembuat Kebijakan yang ditunjukkan dengan
PATEN yang baik dan berkelanjutan. 6. Pemerintah Kota Padangsidimpuan perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penguatan tentang pentingnya aspek pelayanan, sehingga komitmen Walikota Padanmgsidimpuan dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan di Kota Padangsidimpuan dapat terinternalisasi dengan baik hingga kepada frontliner (staf) yang ada di kecamatan.
3. Analisis Persiapan Program PATEN” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan beberapa factor yang mempengaruhi Persiapan Program PATEN di Kota Padangsidimpuan, diantara lainnya adalah: 3.1.
Pihak Yang Kepentingannya Dipengaruhi Dari hasil dapat di pahami bahwa pihak-pihak yang
kepentingannya dipengaruhi tersebut sangat menentukan dalam implementasi PATEN di Kota Padangsidimpuan. Apabila pihakpihak tersebut tidak melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari Tim Teknis PATEN secara sungguh-sungguh dan tidak legawa kewenangannya ditarik dan didelegasikan kepada kecamatan, maka penyelenggaraan pelayanan di kecamatan khususnya dalam
hal
perumusan
peraturan
tentang
pendelegasian
kewenangan dari Walikota kepada Camat akan terhambat. Selain jajaran pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai
adanya Political will dan komitmen Walikota Padangsidimpuan dalam mengawal implementasi PATEN. c) Sumber daya yang tersedia. Dari sisi dana, Kota Padangsidimpuan tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Tetapi dalam aspek kuantitas dan kualitas personil yang ada di kecamatan, Kota Padangsidimpuan masih harus berbenah karena personil yang ada saat ini belum memadai. d) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana dalam penyelenggaraan PATEN di Kota Padangsidimpuan memang sudah baik. Tapi dalam hal pengawasan
penyedia layanan, maka sebagai penerima layanan PATEN, masyarakat juga merupakan pihak
yang kepentingannya
terpengaruhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang pernah mengurus Rekomendasi Lokasi Pelaksanaan Proyek Pembangunan di Kantor Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, beliau mengatakan bahwa meski masih merepotkan dalam hal pemenuhan persyaratan, tetapi dikarenakan dapat langsung terselesaikan di kecamatan, maka paling tidak dengan adanya PATEN ini, sudah menghemat waktu dan biaya (Hasil wawancara dengan seorang kontraktor yang tidak bersedia disebutkan namanya, pada tanggal 20 Januari
2015
di
Kantor
Kecamatan
Padangsidimpuan
Batunadua). Oleh karena itu, kepentingan masyarakat yang terpengaruhi tampak pada output dan kebermanfaatan dari adanya PATEN tersebut.
dilapangan, masih ditemui berbagai kekurangan. 3. Dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan, maka bukan hanya peran seorang Camat saja yang menjadi vital, tetapi juga diikuti oleh pemberdayaan peran dan fungsi segenap aparatur kecamatan. Sebaliknya, terkait hubungan kerja kecamatan dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) masih belum bersinergi secara baik, sehingga kecamatan sebagai simpul Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dalam pelaksanaan pelayanan khususnya perizinan masih belum sesuai dengan apa yang di amanatkan Permendagri No. 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 3.2.
Jenis Manfaat yang Implementasi Kebijakan PATEN
dihasilkan
dari
Dari beberapa hasil wawancara tersebut terlihat bahwa manfaat dari kebijakan PATEN itu bersifat multiplier effect. Di lihat dari perspektif masyarakat, maka manfaat dari kebijakan ini adalah pelayanan menjadi lebih dekat sehingga lebih cepat, lebih transparan dan murah. Sementara itu, manfaat bagi staf kecamatan adalah pekerjaan yang mereka kerjakan menjadi jelas dan terarah, lebih disiplin, lebih professional, lebih nyaman dalam bekerja, sertta pembagian pekerjaan menjadi lebih jelas lagi.
3.3.
Perubahan yang di harapkan dari Kebijakan PATEN Perubahan yang diharapkan dari diimplementasikannya
kebijakan PATEN ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan
pelayanan
kepada
masyarakat
melalui
penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien yang dilakukan
oleh
pemerintah
daerah
kepada
masyarakat,
khususnya di tingkat kecamatan. Dari hasil observasi di lapangan, ternyata perubahan yang diharapkan setelah di implementasikannya PATEN tidak sampai disitu saja. Hal ini sesuai dengan amanat yang disampaikan Walikota Padangsidimpuan pada saat melaunching program Kebijakan PATEN kota Padangsidimpuan di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru yang mengatakan bahwa PATEN merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat, karena PATEN merupakan salah satu solusi yang menjawab keluhan masyarakat selama ini terhadap proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit seperti yang telah terjadi selama ini, sehingga konsep ini diharapkan akan mengubah mindset selama ini di birokrasi yang identik dengan Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah menjadi Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit. Dari penjelasan informasi yang diperoleh bahwa selain
menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di kalangan pemerintahan daerah, perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan PATEN ini adalah bergesernya mindset masyarakat tentang birokrasi yang lambat dan berbelitbelit menjadi cepat dan murah sehingga terwujudlah pelayanan prima dengan memperpendek rentang kendali birokrasi. Selain itu, dengan adanya standar pelayanan dan pembagian kerja yang jelas, maka perubahan yang terjadi adalah pemberdayaan aparatur kecamatan secara merata dalam penyelenggaraan pelayanan karena masing-masing staf yang ada di kecamatan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan PATEN.
3.4.
Sumber Daya Yang Penerapan Kebijakan PATEN
Tersedia
dalam
Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa, dalam pengimplementasian program PATEN ini, masih banyak terdapat kekurangan baik yang berasal dari personil petugas
pelayanan
PATEN
maupun
sarana
prasarana
penunjang
kebijakan tersebut. Meskipun petugas loket sering melaksanakan kegiatan loka latih dalam rangka meningkatkan kapasitas dan ketrampilan petugas loket, akan tetapi dalam hal pelatihan seperti seminar maupun loka karya, kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Padahal menurut hemat peneliti, kegiatan seminar dan loka karya seharusnya segera dilaksanakan guna menjawab kekurangan dan kelemahan petugas loket dalam melaksanakan aktifitas kegiatan kerjanya sehari-hari. Dalam
mengatasi
permasalahan
tersebut,
Kota
Padangsidimpuan memang sudah melakukan beberapa alternatif guna meningkatkan kualitas dan kuantitas personil yang ada di kecamatan. Terdapat dua alternatif yang dilakukan oleh Pemerintah
Kota
Padangsidimpuan
dalam
mengatasi
permasalahan personil. Guna mengatasi kekurangan dari segi jumlah, maka Camat dimungkinkan untuk meminta penambahan personil kepada BKD. Sejalan dengan hal tersebut, dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa di setiap kecamatan yang ada di Kota Padangsidimpuan ditempatkan
sejumlah pegawai honorer yang dibiayai oleh APBD Kota Padangsidimpuan. Kedua, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam hal peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur, maka Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah melakukan lokalatih.Kegiatan lokalatih tersebut diikuti oleh seluruh aparatur pelaksana PATEN yang dilakukan secara bertahap. Meskipun hasilnya belum maksimal, tetapi setidaknya sudah memenuhi syarat
untuk
diimplementasikannya
PATEN
di
Kota
Padangsidimpuan.Oleh karena itu, kegiatan lokalatih ini masih perlu dilakukan terutama untuk menjaga keberlarlanjutan kondisi yang sudah ada saat ini. Kendala lainnya dalam pengimplementasian kebijakan PATEN ini adalah belum sinkronnya pemahaman yang secara menyeluruh antara Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu kota Padangsidimpuan wewenang
dengan
kecamatan-kecamatan
mengenai
serta perijinan yang dilimpahkan ke program
PATEN tersebut. Meskipun secara Standar Operasional Prosedur telah mengatur semuanya, namun dalam implementasi lapangan
hal tersebut masih menemukan sedikit kendala. 3.5.
Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Pelaksana dalam Kebijakan PATEN Kota Padangsidimpuan Walikota Padangsidimpuan sebagai pimpinan tertinggi di
Kota Padangsidimpuan memiliki tanggung jawab moral dalam memenuhi
janjinya
kepada
konstituennya
dan
kepada
masyarakat Kota Padangsidimpuan pada umumnya, yang tertuang dalam visi dan misi Kota Padangsidimpuan. Sehingga untuk mencapainya, meskipun sebenarnya merupakan amanat peraturan dari Pemerintah Pusat, ternyata penyelenggaraan PATEN ini juga dijadikan sebagai salah satu alat pemenuhan janji tersebut. Oleh karena itu, Walikota Padangsidimpuan terus mengawal pelaksanaan PATEN ini Selain itu, pendelegasian kewenangan dalam mendukung implementasi
PATEN
di
Kota
Padangsidimpuan
juga
menunjukkan penilaian terhadap kapasitas kekuatan para pelaksana, kepentingan, dan strategi pelaksana yang terlibat. Sejalan dengan hal tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait telah mengalami pengurangan sebagian kewenangan yang
dikarenakan oleh amanat peraturan. Akibat pengurangan ini, instansi terkait harus menerima dengan luwes karena apabila tidak menerimanya, maka akan dianggap mangkir. Selanjutnya, sebagai aktor utama dalam pelaksanaan teknis kebijakan PATEN di Kota Padangsidimpuan, Camat telah dihadapkan pada sejumlah prosedur. Namun, meskipun tugas dan tanggung jawabnya bertambah seiring dengan kewenangan yang didelegasikan kepadanya, pekerjaannya tetap tidak menumpuk atau setidaknya tidak mengganggu pekerjaan utama yaitu melaksanakan kewenangan atributif dikarenakan adanya strategi pembagian kerja yang jelas sebab didasari oleh prosedur dan peraturan yang jelas. Di sisi lain, masyarakat merupakan kelompok sasaran dari kebijakan PATEN ini. Oleh karena itu, agar masyarakat mengetahui dan menyadari bahwa telah terjadi suatu mekanisme baru yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, diperlukan sosialisasi yang rutin dan lebih mendalam. Jika
melihat
dari
teori
evaluasi
kebijakan
yang
disampaikan Finsterbuch dan Motz sebagaimana terdapat dalam
Subarsono (2005 : 128), peneliti menggunakan evaluasi single program before-after. Evaluasi single program before-after digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah yang terjadi
setelah
dan
sebelum
kebijakan
atau
program
dilaksanakan. Evaluasi single program before-after, yakni dilakukan dengan membandingkan kebijakan program sebelum dan sesudah kebijakan program dilaksanakan. dan dengan menggunakan data periode tertentu dalam kebijakan program untuk
mengukur/melihat
dampak
yang
ditimbulkan
dari
pelaksanaan kebijakan atau program tertentu. Jika berkaca pada teori di atas, peneliti melihat bahwa implementasi yang dilaksanakan dalam penerapan kebijakan PATEN ini, telah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di kota Padangsidimpuan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat antusias masyarakat yang tidak saja melakukan urusan pada program PATEN ini, tetapi juga masyarakat yang hanya sekedar ingin tahu dan mencari informasi tentang kegiatan tersebut.
Karena sebelum program PATEN ini di terapkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan perijinan harus mengurus ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padangsidimpuan yang secara geografis terletak agak jauh dari beberapa kelurahan/ desa yang ada di kota Padangsidimpuan, akan tetapi setelah program PATEN ini diterapkan, masyarakat menjadi lebih mudah dan dekat untuk dapat memperoleh informasi berkaitan dengan perijinan dan lain hal sebagainya.
3.6.
Peran Camat Dalam Persiapan Kebijakan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan Dalam menganalisis peran camat dalam penyelenggaraan
pelayanan public setelah dilaksanakannya kebijakan PATEN (Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan)
di
Kota
Padangsidimpuan, maka peneliti akan mengkaji dari sisi kewenangan yang dijalankan oleh camat serta hubungan kerja camat dengan instansi dinas berkaitan lainnya serta dengan kelurahan/desa.
3.6.1. Kewenangan Camat Berdasarkan hasil observasi
di
lapangan,
selain
bertambahnya kewenangan yang dijalankan oleh Camat, peran dari segenap aparatur yang ada di kecamatan juga bertambah secara otomatis. secara jumlah, kewenangan di kecamatan memang bertambah, sehingga peran seorang Camat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik menjadi vital, karena alas an faktor kewilayahan, tetapi dengan adanya standar pelayanan dan mekanisme yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pelayanan di kecamatan ini, maka meskipun tanggung jawab seorang Camat bertambah dari sisi jumlah kewenangan yang dijalankannya, dari sisi pelaksanaan tugas pelayanan dan volume pekerjaan, maka yang terjadi di kecamatan adalah pemberdayaan aparatur kecamatan melalui mekanisme pembagian kerja.
3.6.2. Hubungan Kerja Camat Kecamatan yang dimanifestasikan oleh Camat tidak terlepas
dari
lingkungan
sekitarnya,
terutama
unit-unit
pemerintahan lainnya yang berada di kecamatan. Selain
bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Daerah, menurut Pasal 127 PP No. 19 Tahun 2008, Camat juga melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya dan mengoordinasikan unit kerja di wilayah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan termasuk berkoordinasi dengan desa. Selain itu, Camat juga melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di kecamatan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
3.6.2.1.
Hubungan Kerja Camat dengan Instansi Terkait Lainnya Dalam penyelenggaraan PATEN, maka koordinasi antara
kecamatan dengan Instansi Dinas terkait lainnya menjadi sangat diperlukan. Hal ini terjadi karena berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pada pasal (3) disebutkan bahwa
kecamatan merupakan simpul bagi badan/kantor pelayanan terpadu di Kota/kota. Sejalan dengan hal tersebut, setelah diimplementasikannya
kebijakan
PATEN
di
Kota
Padangsidimpuan, hubungan kerja antara kecamatan dengan instansi dinas terkait lainnya ditinjau dari kewenangan yang di emban oleh instansi dinas terkait lainnya sebelum diterapkannya PATEN dengan setelah diterapkannya PATEN, maka dalam hal koordinasi dan pengawasan seharusnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa, dengan diimplementasikannya kebijakan PATEN di Kota Padangsidimpuan,
selain
dengan
bertambahnya
sejumlah
kewenangan yang dijalankan dan semakin diberdayakannya aparatur kecamatan, ternyata kebijakan ini juga berdampak pada peran kecamatan yang kembali vital di dalam pemerintahan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3.6.2.1.1. Hubungan Kerja Camat dengan Kelurahan/Desa Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan/desa bersifat koordinatif, karena kewenangan yang dijalankan
oleh
didelegasikan
lurah
oleh
berasal
dari
Walikota/Walikota,
kewenangan sehingga
yang lurah
bertanggung jawab kepada Walikota/Walikota melalui Camat. Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa hubungan kerja antara kecamatan dan kelurahan/desa tidak mengalami perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penyelenggaraan PATEN, baik dalam bentuk volume pekerjaan maupun
jenis
kewenangan.Hal
ini
terjadi
karena
penyelenggaraan pelayanan yang ada di kelurahan/desa dalam konteks mendukung penyelenggaraan PATEN, sebenarnya hanya bersifat rekomendasi saja. Sehingga dalam aktifitas kegiatan rutin keseharian, kelurahan/desa tidak terbentur oleh segala peraturan yang berkaitan dengan penerapan PATEN di Kota Padangsidimpuan. Masyarakat sendiri sebagai pelaku dari penerapan PATEN ini sendiri, sejauh ini masih banyak yang belum mengerti tentang peran dan fungsi PATEN tersebut. Berdasarkan
observasi lapangan, peneliti memang masih menemukan banyaknya kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam mensukseskan Gerakan PATEN ini sendiri. Dimana pemerintah belum melaksanakan secara maksimal sosialisasi kepada masyarakat. Program PATEN ini memanglah sangat membantu bagi masyarakat, akan tetapi menurut hemat penulis, permasalahan pembiayaan sekiranya tidak hanya terpampang di kantor PATEN Kecamatan saja, akan lebih baiknya juga di kantor Kelurahan/Desa juga tersedia tentang SPM Program PATEN ini sendiri. Sehingga masyarakat ketika mau mengurus segala sesuatu berkas administrasinya, sudah bisa melengkapinya ketika mereka mengambil surat pengantar dari kelurahan/Desa.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Dari hasil penelitian tentang Analisis Persiapan Kebijakan “PATEN” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 4. Meski
Kebijakan
“PATEN”
(Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan baru dilaksanakan beberapa bulan saja, akan tetapi segala aspek pendukung dan prosedur yang berlaku senantiasa mengikuti prosedur penyelenggaraan PATEN sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), tetapi dalam hal pelaksanaan secara empiris, masih terdapat berbagai permasalahan dalam
pelaksanaan Pelayanan Adminitrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan, yaitu: e) Koordinasi antara instansi terkait khususnya kecamatan dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), belum terlaksana secara maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. f) Kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN masih belum memadai g) Komitmen untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan publik yang
dimiliki
oleh
Walikota
Padangsidimpuan
belum
terinternalisasi secara komprehensif hingga kepada para staf 101
(frontliner) yang ada di kecamatan, karena masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk pungutan liar. h) Munculnya masalah baru yang ditandai dengan adanya pihak ketiga (calo) penawaran jasa yang berkembang di dikalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi PATEN tidak merata dan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat 5. .Jika dilihat dari context dan content of policy, maka faktor-faktor yang paling menentukan terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan adalah : e) Pihak yang kepentingannya dipengaruhi dalam
implementasi
PATEN,yang dalam hal ini adalah Walikota Padangsidimpuan, dinas dan instansi terkait terutama Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Padangsidimpuan, termasuk masyarakat sebagai penerima pelayanan. f) Kedudukan Pembuat Kebijakan yang ditunjukkan dengan adanya Political will dan komitmen Walikota Padangsidimpuan dalam mengawal implementasi PATEN. g) Sumber daya yang tersedia. Dari sisi dana, Kota Padangsidimpuan tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Tetapi dalam aspek kuantitas dan kualitas personil yang ada di kecamatan, Kota Padangsidimpuan masih harus berbenah karena personil yang ada saat ini belum memadai.
h) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana dalam penyelenggaraan PATEN di Kota Padangsidimpuan memang sudah baik. Tapi dalam hal pengawasan dilapangan, masih ditemui berbagai kekurangan. 6. Dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan, maka bukan hanya peran seorang Camat saja yang menjadi vital, tetapi juga diikuti oleh pemberdayaan peran dan fungsi segenap aparatur kecamatan. Sebaliknya, terkait hubungan kerja kecamatan dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) masih belum bersinergi secara baik, sehingga kecamatan sebagai simpul Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dalam pelaksanaan pelayanan khususnya perizinan masih belum sesuai dengan apa yang di amanatkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
5.2. Saran Dalam
upaya
melakukan
perbaikan
dan
meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan PATEN di Kota Padangsidimpuan, maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut : 1.
Dalam rangka melakukan bimbingan dan pengawasan, selain melakukan
kontrol
berkala,
sebaiknya
Pemerintah
Kota
Padangsidimpuan melakukan sidak ke setiap kecamatan guna mengawasi penyelenggaraan PATEN secara lebih nyata dan komprehensif guna mencegah terjadinya penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2.
Pelaksanaan koordinasi antar instansi terutama antara kecamatan dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) sebaiknya dibenahi, agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
3.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebaiknya melakukan sosialisasi yang intens dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya perizinan. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta menghindari munculnya calo yang menawarkan jasanya kepada masyarakat awam.
4.
Dalam rangka pengukuran kinerja kecamatan baik di Kota Padangsidimpuan maupun kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia, maka penyelenggaraan PATEN di kecamatan layak dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian.
5.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan perlu melakukan penguatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sumber daya yang dikerahkan sebagai
jaminan
penyelenggaraan
PATEN
yang
baik
dan
berkelanjutan. 6.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan perlu melakukan kegiatankegiatan yang sifatnya penguatan tentang pentingnya aspek pelayanan, sehingga komitmen Walikota Padanmgsidimpuan dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan di Kota Padangsidimpuan dapat terinternalisasi dengan baik hingga kepada frontliner (staf) yang ada di kecamatan.
