BAB III METODE DAN OBJEK PENELITIAN
A. Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data 1. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Eksplanatory Survey dimana menurut Singarimbun dan Effendi (1989:5) dalam bukunya “Metode Penelitian Survei” menyatakan bahwa metode penelitian Eksplanatory Survey merupakan penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Karena itu penelitian ini disebut sebagai testing research meskipun uraiannya juga mengandung deskripsi tetapi fokusnya diarahkan pada penjelasan hubungan antar variabel. 2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data peneltian ini dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai buku dan risalah resmi, baik di lokasi penelitian maupun di instansi lain yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian. Studi dokumentasi untuk memperoleh data langsung dari instansi /lembaga meliputi buku-buku,
45
46
laporan kegiatan di instansi/lembaga yang relevan dengan fokus penelitian. b. Studi Lapangan yaitu cara memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung pada obyek yang sedang diteliti. Adapun periodisasi studi ini mengacu pada pelayanan yang dilakukan pegawai bidang pajak daerah seksi penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu dengan teknik-teknik sebagai berikut: 1) Observasi Non Partisipan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke petugas Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bandung, guna memperoleh gambaran yang tepat mengenai masalah dan hambatan yang dihadapi serta upaya perbaikan yang diperlukan, tetapi peneliti tidak ikut serta dalam pelaksanaan pekerjaan yang diteliti. 2) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab kepada staf Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bandung. Dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya untuk mendapatkan informasi mengenai Pengaruh Implementor kebijakan Terhadap Pelayanan Pemungutan Pajak Sewa Rumah Kost Pada Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah Daerah (DIPENDA) Kota Bandung.
Dinas Pendapatan
47
3) Angket adalah, teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara menyebarkan pernyataan secara tertulis kepada responden yang disertai dengan alternaif jawaban guna memperoleh keteranganketerangan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil jawaban angket yang disebarkan kepada responden, merupakan data yang kemudian diolah menjadi informasi. Proses pengolahan data melalui fase editing yaitu mengumpulkan, memeriksa data dari hasil wawancara dan angket, apakah sudah lengkap atau tidak, terjadi kesalahan mencatat atau kesalahan memberi tanda. Langkah berikutnya yaitu memberi kode atau disebut pula koding, dengan menetapkan skor atau bobot nilai pada hasil jawaban angket langkah terakhir untuk mempermudah proses pengelolaan dan dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk tabel (Tabulasi Tanda). Berupa daftar skor jawaban angket dari setiap variabel. Jawaban yang paling mendukung (pernyataan positif) diberi bobot lebih tinggi dibanding dengan jawaban yang tidak mendukung (Pernyataan Negatif). Untuk lebih jelasnya, peneliti akan melihat bobot/nilai dari setiap alternatif jawaban, yaitu sebagai berikut : TABEL 1 SKOR JAWABAN ANGKET
Jawaban Sangat Setuju Setuju Tanpa Pendapat Tidak Setuju
Skor Positif 5 4 3 2
Skor Negatif 1 2 3 4
48
Jawaban Sangat Tidak Setuju
Skor Positif 1
Skor Negatif 5
Sumber : Sugiyono (2004:158) dalam bukunya ”Metode Penelitian Administrasi” TABEL 2 JUMLAH RESPONDEN
Rekapitulasi Pegawai Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung No.
Nama
Golongan
Jabatan
1
ADANG SULTANA, SH
III/d
Kepala Bidang Pajak Daerah
2
RACHMAT SATIADI, S.Ip
III/d
Kasi Penagihan
3
TITIN SUMARNI
III/a
Penata Muda
4
E. GANDA PERMANA. K
III/a
Penata Muda
5
SUTISNA
III/a
Penata Muda
6
DENNY SYAHBUDIN, SH
III/a
Penata Muda
7
WIWIT MULJATI, SE
III/a
Penata Muda
8
IWAN DARMAWAN
II/c
Pengatur
9
Hj. ATIKAH DARMAWAN
II/c
Pengatur
10
AJENG TRESNANINGRUM
II/a
Pengatur Muda
11
AGUSTINA SRIWAHYUNI
II/a
Pengatur Muda
12
FITRI YULIANI
II/a
Pengatur Muda
Sumber : Sub Bagian kepegawaian DIPENDA Kota Bandung 2010 3. Teknik Analisis Data Teknik Kegiatan analisis data yang akan peneliti gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena berkenaan dengan pengujian hipotesis, dan teknik statistik apa (rumus analisis data dan uji hipotesis) yang akan digunakan.
49
Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian berbentuk kuesioner, maka skala Likert perlu dipergunakan. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh penelti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat skor dari setiap alternatif jawaban, yaitu seperti pada tabel berikut: TABEL 3 SKOR JAWABAN PERNYATAAN SKOR Jawaban Pernyataan Positif (+)
Negatif (-)
SS (Sangat Setuju)
5
1
S
4
2
TP (Tanpa Pendapat)
3
3
TS (Tidak Setuju)
2
4
STS (Sangat Tidak Setuju)
1
5
(Setuju)
50
Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliabel, adapun untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumen adalah, sebagai berikut : a. Uji Validitas Menguji validitas alat ukur terlebih dahulu dicari harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Menghitung validitas alat ukur digunakan rumus Pearson Product Moment, sebagaimana pada halaman berikut :
Dimana : r hitung = Koefisien korelasi = Jumlah skor item = Jumlah skor total (seluruh item) = Jumlah responden Perhitungan selanjutyna dengan Uji-t dengan rumus :
51
Dimana : t
= Nilai t hitung
r
= Koefisien korelasi hasil r hitung
n
= Jumlah responden
Distribusi (Tabel t) untuk α = 0,05 dan derajad kebebasan n – 2). Kaidah keputusan : Jika t hitung
< t
tabel
hitung
>t
tabel
(dk =
berarti valid sebaliknya, t
berarti tidak valid. Jika instrumen itu valid, maka dilihat
kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya (r) sebagai berikut : 1) Antara 0,800 – 1,000 : sangat tinggi 2) Antara 0,600 – 0,799 : tinggi 3) Antara 0,400 – 0,599 : cukup tinggi 4) Antara 0,200 – 0,399 : rendah 5) Antara 0,000 – 0,199 : sangat rendah (tidak valid). b. Uji Reliabilitas Reliabel artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Hasil penelitian yang reliabel merupakan hasil penelitian yang terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas yang baik menunjukkan tingkat keterandalan tertentu, karena dalam penelitian ini menggunakan sistem pengskalaan dengan menggunakan metode likert,
52
maka rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah teknik Alpha Croanbanch, yaitu : 2 k n r11 1 2 t k 1
Dimana: K
= jumlah item
Σsi2
= jumlah varians setiap item pertanyaan
Σst2
= varians skor total
Kriteria pengambilan keputusan untuk reliabilitas dicari dengan menggunakan rumus:
t
r n2 1 r2
t hitung > ttabel maka instrumen dikatakan reliabel. T hitung ≤ ttabel maka instrumen dikatakan tidak reliabel. Teknik perhitungan koefisien reliabilitas yang digunakan disini adalah dengan menggunakan Koefisien Reliabilitas Alpha. Bila koefisien reliabilitas telah dihitung, maka untuk menentukan keeratan hubungan bisa digunakan kriteria Guilford, seperti pada Tabel 4 berikut ini.
53
TABEL 4 PEDOMAN INTERPRETASI RELIABILITAS Interval Reliabilitas
Klasifikasi
Kurang dari 0,20
Hubungan sangat kecil
0,20 ≤ 0,40
Hubungan yang kecil (tidak erat)
0,40 ≤ 0,70
Hubungan yang cukup erat
0,70 ≤ 0,90
Hubungan yang erat (Reliabel)
0,90 ≤ 1,00
Hubungan sangat erat
1,00
Hubungan yang sempurna
Sumber : Riduwan dan Kuncoro (2008 : 223) c. Analisis Data dan Uji Hipotesis Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah regresi linier sederhana karena didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana pada Sugiyono (2008 : 237238) adalah, sebagai berikut :
Dimana untuk mencari harga a dan b adalah, sebagai berikut :
54
Keterangan : Y’
= Subyek/nilai dalam variabel dependen yang diprediksikan.
A
= Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
B
= Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadim penurunan.
X
= Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Mengetahui tinggi rendahnya pengaruh variabel X terhadap Y
yang dinyatakan dalam persentase dapat dihitung dengan menggunakan rumus koefisien determinasi, yaitu : kd (r ) 2 x100% Keterangan : Kd r
= Koefisien determinasi = Koefisien korelasi
Apabila ditentukan korelasi positif antara X dengan Y sebesar r, maka nilai koefisien determinasinya sebesar r2. Oleh karena itu, varians yang terjadi pada variabel Y dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel X atau dapat dikatakan bahwa pengaruh X terhadap Y sama dengan r2(%) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian untuk menafsirkan sejauh mana pengaruh implementasi kebijakan (X) terhadap kualitas (Y), maka digunakan pedoman interpretasi koefisien penentu. Jika nilai koefisien penentu semakin mendekati 100%, berarti semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap
55
variabel terikat. Sedangkan apabila semakin mendekati 0, berarti semakin lemah pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Tabel 5 berikut ini merupakan pedoman interpretasi koefisien penentu : TABEL 5 PEDOMAN INTERPRETASI KOEFISIEN DETERMINASI Interval Koefisien
Tingkat Pengaruh
0% - 19,99%
Sangat Lemah
20% - 39,99%
Lemah
40% - 59,99%
Sedang
60% - 79,99%
Kuat
80% - 100%
Sangat Kuat
Sumber : Riduwan dan Kuncoro (2008 : 223) Penelitian ini menggunakan data ordinal, maka semua data ordinal yang terkumpul terlebih dahulu akan ditransformasikan menjadi skala interval dengan menggunakan (MSI) Methode of Successive Interval dengan menggunakan Microsoft Excel 2007. Rancangan
pengujian
penelitian
ini
dilakukan
dengan
menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk menguji dua variabelnya. Adapun untuk menguji signifikasi koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y dilakukan dengan membandingkan thitung dan ttabel yaitu dengan menggunakan rumus distribusi student (tstudent). Rumus dari distribusi student adalah:
56
t = rs √n-2 √1- rs2 Keterangan: t = distribusi student r = koefisien korelasi product moment n = banyaknya data Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah: Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Adapun berdasarkan probabilitas, yaitu : Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak. Selanjutnya
mengenai
Operasionalisasi
Variabel,
peneliti
menerangkan secara lengkap pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 sebagai berikut:
57
TABEL 6
OPERASIONALISASI VARIABEL BEBAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Variabel Bebas
Variabelvariabel Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
Sumber daya
Implementasi Kebijakan
Komunikasi antar organisasi dan kegiatankegiatan pelaksanaan
Karakteristik agen pelaksana
Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik
Kecenderungan pelaksana (implementors)
Item Indikator +
-
a. Regulasi mengenai kebijakan
1
16
b. Tujuan kebijakan hendak dicapai
2
17
a. Jumlah pegawai memadai
3
18
b. Fasilitas yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan
4
19
a. Kejelasan isi kebijakan
5
20
b. Kejelasan sasaran kebijakan
6
21
c. Komunikasi internal antar pegawai mengenai kebijakan
7
22
a. Ketersediaan prosedur tetap kebijakan
8
23
9
24
a. Sumber ekonomi pendukung
10
25
b. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan
11
26
12
27
13
28
14
29
yang
b. Rincian tugas yang jelas
c. Dukungan pemerintah terhadap kebijakan a. Pemahaman terhadap kebijakan
pegawai
b. Tanggapan kebijakan
terhadap
c. Ketegasan pegawai dalam
58
Vaariabel Bebas
Variabelvariebel
Indikator Item + 15 30
mengimplementasikan kebijakan
Sumber : (Budi Winarno, 2004 : 110-119) TABEL 7
OPERASIANALISASI VARIABEL TERIKAT PELAYANAN Variabel Terikat Pelayanan
Ukuran – ukuran
Indikator
Item +
-
31
41
32
42
a. Pelayanan yang cepat dan akurat
33
43
b. Ketepatan waktu pelayanan
34
44
a. Pelayanan yang tanggap terhadap keluhan masyarakat
35
45
Bukti Langsung a. Fasilitas yang memadai b. Penyediaan komunikasi Keandalan
Daya Tanggap
sarana
b. Menangani masalah dengan 36 cepat Jaminan
a. Pengetahuan dan kemampuan pegawai yang luas
37
b. Dapat di percaya
38
a. Adanya komunikasi yang baik b. Memahami kebutuhan pemohon Sumber : Pelayanan (Y) (Tjiptono, 2000 : 70) Empati
39 40
46 47
48 49 50
59
Selanjutnya peneliti akan mencoba, menggambarkan objek penelitian yang peneliti lakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
B. Objek Penelitian 1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung a. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 23 Tahun 1989 dan
Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 Tahun 2001, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Perda Kota Bandung di bidang pendapatan. b. Tugas Pokok Melaksanakan
sebagian
kewenangan
daerah
di
bidang
pendapatan. c. Fungsi Dinas Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mempunyai fungsi : 1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah. 2. Melaksanakan Tugas Teknis operasional bidang perencanaan, pajak, retribusi, pengendalian pendapatan serta PBB & BPHTB.
60
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrative meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan. d. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Berdasarkan keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 sebagai Pengganti Keputusan Mendagri No. KUPD 7/12/41 No. 10 Tahun 1978 dan Perda No. 5 Tahun 2002 sebagai pengganti Perda No. 11 tahun 1989, secara garis besar susunan organisasi Dinas pendapatan Daerah Kota Bandung terdiri dari: 1. Kepala Dinas a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Dinas dalam Bidang Pendapatan. b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 1. Penetapan kebijakan operasional dibidang pendapatan daerah, meliputi aspek penyesusunan; perencanan, pengembangan pajak, teknis oprasional pemungutan pajak daerah, teknis oprasional administrasi Bukan pajak daerah, dan pengendalian teknis opersional pendapatan. 2. Pelaksanaan teknis fungsional bidang pendapatan 3. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendapatan darah
61
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan berdasarkan ketentuan yang berlaku 2. Sekretariat a. Kepala Sekretariat, mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur kesekretariatan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan
pelaksanaan tugas kesekretariatan dalam bidang Administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian serta bidang keuangan. b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi pengelolaan urusan Administrasi Umum, Perlengkapan dan kepegawaian. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (1). Kepala
Sub
Bagian
Umum
mempunyai
tugas
pokok
memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam bidang urusan administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian; (2). Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : 2.1 Pengelolaan urusan administrasi umum yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan hubungan masyarakat.
62
2.2 Pengelolaan urusan administrasi Perlengkapan Dinas yang berhubungan dengan rencana kebutuhan barang umum meliputi barang inventarisasi dinas, alat tulis kantor, alat cetak kantor dan pakaian dinas. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan rencana kebutuhan, pengadaan, mutasi, pengembangan karier, pendidikan dan pelatihan, disiplin serta kesejahteraan pegawai. b. Sub Bagian Keuangan (1). Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin,
mengatur,
mengatur
mengendalikan
dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam bidang urusan administrasi keuangan Dinas. (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai Fungsi : 2.1 Pengelolaan
urusan
administrasi
keuangan
yang
berhubungan dengan anggaran belanja langsung, tidak langsung dan urusan wajib, pembuatan daftar gaji dan tunjangan,
alokasi
biaya
pemungutan
perjalanan dinas. 2.2 Pengelolaan perbendaharaan keuangan Dinas.
serta
biaya
63
3. Bidang Perencanaan a. Kepala
Bidang
memimpin,
Perencanaan
mengatur,
mempunyai
mengkoordinasikan
tugas dan
tugas
pokok
mengevaluasi
penyelenggaraan perumusan kebijakan Dinas yang menyangkut data dan potensi pajak, program-program dinas dan analaisan pelaporan. b. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perencanaan mempunyai fungsi : 1. Perumusan, penyusunan data dan potensi pajak. 2. Perumusan, penyusunan Rencana Strategis (Renstra), penelitian pengembangan,
dan
rancangan
perundang-undangan
bidang
pendapatan. 3. Perumusan, penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran yang berhubungan dengan Dokumen Pelaksanana Anggaran; Perumusan, penyusunan Evaluasi dan Pelaporan yang berhubungan dengan data potensi pajak dan program-program dinas. Bidang perencanaan membawahi:
a. Seksi Data dan Potensi Pajak (1). Kepala Seksi Data dan Potensi Pajak mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
64
pelaksanaan kegiatan dalam bidang data dan potensi pajak serta pendapatan. (2). Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Data dan Potensi Pajak mempunyai fungsi pengelolaan inventarisasi data dan potensi pajak, pengelolaan pemilahan data dan potensi pendapatan daerah di bidang Pajak dan Retribusi (PAD) b. Seksi Program (1). Kepala Seksi Program mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam bidang program-program pendapatan maupun dinas (2). Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Program mempunyai fungsi pengelolaan di bidang Rencana Strategis (Renstra), Penelitian
Pengembangan
Pendapatan
dan
Rancangan
Perundang-Undangan Bidang Pendapatan. Pengelolaan di bidang Rencana Kebutuhan Anggaran yang berhubungan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
c. Seksi Analisa dan Pelaporan
65
(1). Kepala Seksi Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam bidang Analisa dan Pelaporan. (2). Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Seksi Analisa dan Pelaporan mempunyai fungsi 2.1 Pengelolaan
Analisa
sebagai
bahan
analisa
atas
pelaksanaan program kerja Dinas, Kinerja Dinas dan/atau pendapatan 2.2 Pengelolaan Analisa laporan kinerja dari unit-unit kerja/satuan
kinerja
di
lingkungan
Dinas
yang
berhubungan dengan Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan laporan kinerja dinas 2.3 Pengelolaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan. 4. Bidang Pajak Daerah a. Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan perumusan kebijakan Teknis Operasional Pelayanan dan Pengadaan, Penetapan dan Pembukuan serta Penagihan di Bidang Pajak Daerah; b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:
66
1. Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan pemungutan dan teknis opersional pelayanan dan pengaduan bidang Pajak Daerah. 2. Penyusunan dan perumusan teknis operasional penetapan dan pembukuan bidang Pajak Daerah. Bidang pajak membawahi: a. Seksi Pelayanan dan Pengaduan (1) Seksi Pelayanan dan Pengaduan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pengaduan pajak daerah (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pelayanan dan Pengaduan mempunyai fungsi pengelolaan pelayanan pajak daerah yang berhubungan dengan Pendaftaran dan Pendataan, menerima dan menyampaikan informasi data perhitungan pajak, menginventarisasi data potensi Wajib Pajak (WP). Pengelolaan pengiriman pengaduan yang berhubungan dengan adanya
permohonan
keringanan,
keberatan,
angsuran,
peminjaman, atas penetapan pajak terutang sebagai beban kewajiban pembayaran dari Wajib Pajak b. Seksi Penetapan dan Pembukuan (1) Seksi Penetapan dan Pembukuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
67
kegiatan
pelaksanaan
kegiatan
dalam
penetapan
serta
pembukuan pajak daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Penetapan dan Pembukuan mempunyai fungsi : 2.1 Pengelolaan teknis operasional penetapan Pajak Daerah yang berhubungan dengan dasar perhitungan untuk ditetapkan sebagai pajak terutang. 2.2 Pengelolaan teknis operasional pembukuan Pajak Daerah yang berhubungan dengan teknis mencatat bukukan daftar penetapan (produksi) realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, baik secara manual sistem maupun komputerisasi. Pengelolaan teknis pembuatan/operasional pelaporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan yang berhubungan dengan produksi penetapan pajak, realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah. c. Seksi Penagihan (1). Seksi
Penagihan
mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan kegiatan dalam penagihan pajak daerah. (2). Untuk
melaksanakan
tugas
pokok,
Seksi
Penagihan
mempunyai fungsi: 2.1 Pengumpulan dan pengalisaan data lingkup penagihan;
68
2.2 Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penagihan; 2.3 Pelaksanaan lingkup penagihan yang meliputi inventarisasi pajak terutang, penyiapan dan pendistribusian surat tangihan pajak, dan pelaksanaan penagihan; 2.4 Evaluasi dan pelaporan pelaksana lingkup penagihan. 5. Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah a. Kepala Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan perumusan kebijakan Teknis Operasional di bidang administrasian Bagi Hasil Pajak Pusat, Bagi Hasil Pajak Propinsi dan administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah. b. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah mempunyai fungsi : 1. Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan untuk koordinasi dan sistem administrasi yang berhubungan dengan Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Pusat 2. Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan untuk koordinasi dan sistem administrasi yang berhubungan dengan Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi. Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan administrasi pelaporan yang berhubungan dengan
69
Pendapatan Bukan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Bidang pendapatan bukan pajak membawahi: a. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat (1) Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak Propinsi mempunyai tugas pokok
memimpin,
mengatur,
mengkoordinasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam bidang pengadministrasian pendapatan/penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Provinsi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Bagi Hasil Pajak Propinsi mempunyai fungsi pengelolaan teknis administrasi dana perimbangan dan/atau bagi hasil pajak Propinsi yang berhubungan dengan bidang PKB dan BBNKB b. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Propinsi (1) Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak Propinsi mempunyai tugas pokok
memimpin,
mengatur,
mengkoordinasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam bidang pengadministrasian pendapatan/penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Provinsi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Bagi Hasil Pajak Propinsi mempunyai fungsi pengelolaan teknis administrasi
70
dana perimbangan dan/atau bagi hasil pajak Propinsi yang berhubungan dengan bidang PKB dan BBNKB. c. Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah (1) Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah mempunyai
tugas
mengkoordinasikan, pelaksanaan
pokok
memimpin,
mengendalikan
kegiatan
dalam
bidang
dan
mengatur, mengevaluasi
pengadministrasian
pelaporan pendapatan bukan pajak daerah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Pusat dan Pajak Propinsi serta Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). (2) Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah mempunyai fungsi : 2.1 Pengelolaan teknis administrasi pelaporan penerimaan dana perimbangan dan/atau bagi hasil pajak pasal yang berhubungan dengan bidang PBB dan BPHTB. 2.2 Pengelolaan
teknis
administrasi
pelaporan
dana
perimbangan dan/atau bagi hasil pajak propinsi yang berhubungan dengan bidang PKB/BBNKB, PBBKB dan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah/Air Permukaan. 2.3 Pengelolaan
teknis
administrasi
pelaporan
yang
berhubungan dengan dana perimbangan dan/atau Bagi
71
Hasil Pajak Pusat, Propinsi dan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). 2.4 Pelaksanaan penyusunan dan pembuatan daftar realisasi penerimaan dari hasil penerimaan lain-lain atas dasar laporan bulanan / berkala yang diterima dari Dinas-dinas / instansi yang menyelenggarakan pemungutan. 2.5 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah. 6. Bidang Pengendalian a. Kepala Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan perumusan kebijakan Teknis Operasional di bidang Pembinaan Internal, Pengawasan dan Pemeriksaan serta Penyuluhan Monitoring dan Evaluasi. b. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pengendalian, mempunyai fungsi : 1. Pembinaan dan bimbingan terhadap aparatur Dinas Pendapatan. 2. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja aparatur Dinas Pendapatan dan Wajib Pajak. Pelaksanaan Penyuluhan, evaluasi dan monitoring. Bidang pengendalian membawahi:
72
a. Seksi Pembinaan Internal (1) Kepala Seksi Pembinaan Internal mempunyai tugas pokok memimpin,
mengatur,
mengkoordinasikan,
dan
menyelenggarakan Pembinaan Internal (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pembinaan Internal mempunyai fungsi : 2.1 Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Pembinaan Internal terhadap Aparatur Dinas Pendapatan. 2.2 Pelaksanaan petunjuk teknis kegiatan Pembinaan Internal 2.3 Pelaksanaan analisa dan evaluasi dalam rangka penegakan disiplin
dan
peningkatan
kinerja
Aparatur
Dinas
Pendapatan. 2.4 Pelaksanaan koordinasi dengan Bidang lainnya di lingkungan
Dinas
guna
penegakan
disiplin
dan
peningkatan kinerja Pegawai Dinas Pendapatan. 2.5 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembinaan Internal. b. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan (1) Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok
memimpin,
mengatur,
mengkoordinasikan,
menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan
dan
73
(2) Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
pengawasan
dan
pemeriksaan Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi : 2.1 Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak. 2.2 Pelaksanaan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. 2.3 Pelaksanaan menentukan
analisa objek
dan
evaluasi
dan
subjek
dalam
rangka
pengawasan
dan
pemeriksaan pajak daerah. 2.4 Pelaksanaan
koordinasi
lingkungan Dinas guna
dengan
Bidang
lainnya
di
menentukan objek dan subjek
pengawasan dan pemeriksaan. 2.5 Pelaksanaan penegakan sanksi Pidana di bidang pajak daerah. c. Seksi Penyuluhan, Evaluasi dan Monitoring (1) Kepala
Seksi
Penyuluhan,
Evaluasi
dan
Monitoring
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian dalam penyelenggaraan penyuluhan, evaluasi dan monitoring pendapatan dari pajak daerah dan bukan pajak daerah.
74
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok penyuluhan, evaluasi dan monitoring, Seksi mempunyai fungsi : 2.1 Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan, evaluasi dan monitoring pendapatan dari pajak daerah dan bukan pajak daerah 2.2 Pelaksanaan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan, evaluasi dan monitoring pendapatan dari pajak daerah dan bukan pajak daerah 2.3 Pelaksanaan
penyuluhan,
evaluasi
dan
monitoring
pendapatan dari pajak daerah dan bukan pajak daerah 2.4 Pelaksanaan
koordinasi
dengan
Bidang
lainnya
di
lingkungan Dinas dalam rangka penyuluhan, evaluasi dan monitoring pendapatan dari pajak daerah dan bukan pajak daerah 2.5 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan penyuluhan, evaluasi dan monitoring pendapatan dari pajak daerah dan bukan pajak daerah.
75
e. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung GAMBAR 3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
76
2. Visi dan Misi a. VISI Dinas pendapatan daerah Kota Bandung Profesional dalam pengelolaan Pajak Daerah, dan Prima dalam pelayanan menuju Kota Jasa yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat) b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung a. Menwujudkan penyelenggaraan otonomi daerah. b. Mewujudkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat wajib pajak c. Menciptakan aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak d. Menciptakan akuntabilitas publik e. Mewujudkan kinerja ekonomis, efektif, efesien dan akuntabel f. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah g. Menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai idelisme dan profesional h. Menciptakan administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam otonomi daerah i. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan terjadinya efek samping yang positif (timbul kesadaraan untuk membayar pajak)
77
j. Mewujudkan aparatur Dinas Pendapatan Daerah yang proposional, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah. 3. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya bermartabat sebagai berikut: 1. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah 2. Terwujudnya kerja sama pemerintah daerah, dengan ,masyarakat wajib pajak 3. Terwujudnya aparat yag bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak 4. Terwujudya kinerja yang ekonomis, efektif, efisisen dan akuntabel 5. Terwujudnya
partisipasi
masyarkat
dalam
memberikan
untuk
penyelenggaraan pemerintah 6.
Terwujudnya penegakan hukum
7. Terwujudnya SDM yang mempunyai idealisme dan profesional 8. Terwujudnya administrasi , monitoring, evaluasi pendapatan asli daerah yang dijadikan tolok ukur kemandirian dalam otonomi daerah.
78
b. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yag akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian itegral dalam proses perencanaan strategi pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dala kegiatan organisasi atau pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat diilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode satu tahun kedepan. Berdasarkan pengertiandi atas maka Dinas pendapatan daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban dalam membayar pajak 2. Meningkatkan
kualitas
pendapatan,
penetapan,pembukuan
dan
pelaporan saerta penagihan pajak. 3. Meningkatnya sumber pendapatan daerah, baik secara intensifikasi meupun eksintefikasi yag diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sebesar dua puluh persen setiap tahun 4. Tersedianya SDM dalam hal kemampuan, keterampilan dan kejujuran petugas.
79
4.
Tata Cara Pembayaran dan Penegihan Pajak Sewa Rumah Kost Pembayaran pajak Rumah Koat harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD, dan pemungutan pajak rumah Kost tidak dapat diborongkan. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak SKPD , SKPDKB, SKPDKBT, STPD Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajka yang harus dibayae bertambah. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan. Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu tujuh hari setelah tangggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah dilaksanakn penyitaan Wajib Pajak belum melunasi hutang pajaknya, maka lewat 10 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
80
5.
Keadaan Pegawai dan Fasilitas Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam rangka pencapaian tujuan tidak terlepas dari pegawainya sebagai unsur pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya Dinas Pendapatan Daeah Kota Bandung memerlukan sumber daya manusia yaitu berupa tenaga kerja atau pegawai yang terampil dan mempunyai kemampuan kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka tidak akan terlepas dari unsur manusia atau dalam hal ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah. TABEL 8 JUMLAH PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG BERDASARKAN UNIT KERJA
No 1 2 3 4 5 6
Pegawai Kepala Dinas Wakil Kepala Dinas Sekretariat Bidang Pengendalian Bidang Perencanaan Bidang pajak
Jumlah 1 Orang 1 Orang 41 Orang 20 Orang 11 Orang 148 Orang
Total
222 Orang
Berdasarkan Data Tahun 2010 Sumber: Sub Bagian Kepegawaian
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2010, berjumlah 222 orang.
81
Pendidikan pegawai berperan penting dalam organisasi, hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar dapat meningkatkankan kinerja pegawai yang diharapkan. Peneliti akan menggambarkan keadaan pendidikan pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, sebagai berikut: TABEL 9 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
No 1 2 3 4 5 6
Tingkat Pendidikan SD SMA D1 D3 S1 S2 Total
Jumlah 30 Orang 76 Orang 1 Orang 14 Orang 93 Orang 8 Orang 222 Orang
Berdasarkan Data Tahun 2010 Sumber: Sub Bagian Kepegawaian
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa kedaan pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menurut pendidikan formal lebih banyak didominasi oleh pegawai lulusan S1. 6.
Fasilitas Kerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Suatu fasilitas kerja dan prasarana yang tersedia dapat menunjang tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya serta dapat mendukung lancarnya pelaksanaan tugas-tugas dan pekerjaan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan untuk tercapainya tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Berikut ini peneliti kemukakan mengenai fasilitas kerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang akan digunakan untuk
82
melaksanakan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tabel Fasilitas Kerja Kerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 3.8 TABEL 10 SARANA PRASARANA KERJA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
No
Nama Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Meja Kerja Kursi Kayu Filling Kabinet Telephone UPS Komputer Server Note Book Printer Dispenser Lemari Tempat Sampah Kursi Peutar White Board Kursi Besi AC Hiasan Dinding Meja Komputer Mesin Foto Copy Kursi Tamu Televisi Rak Buku Kulkas Mesin Tik Meja Biro Meja ½ Biro Meja FO Meja Rapat Mesin Pengahancur Kertas Jam Dinding Display Kursi Kulit Wireless
Keadaan Baik Rusak 162 82 1 57 7 1 73 2 2 2 41 1 7 1 51 1 17 1 20 1 9 75 5 17 2 24 2 6 1 7 3 1 8 20 15 2 1 11 1 3 1 1 1 -
Jumlah 162 87 57 7 1 75 2 2 42 8 52 18 21 9 80 17 2 24 2 7 7 3 31 9 20 15 2 1 12 3 1 1 1
83
Keadaan No. 34 35 36 37 38 39
Nama Barang
Jumlah
Backed Pemadam Kalkulator Peta Besar Stabilizer Panel Listrik
Baik
Rusak
4 1 3 1 1 1
-
4 1 3 1 1 1
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 2010
C. Gambaran Umum Tentang Pengaruh Implementor Kebijakan Terhadap Pelayanan Pemungutan Pajak Sewa Rumah Kost Pada Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
1. Gambaran umum mengenai Implementor Kebijakan Pajak Sewa Rumah dan Bangunan pada Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung bertitik tolak pada variabelvariabel Implementator Kebijakan, sebagai berikut: a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan Dalam melakukan studi Implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu
program
yang akan
dilaksanakan
harus
diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dari sasaran-sasaran, Petugas Seksi Penagih di Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari pembuat keputusan sebagai mana direfleksikan dalam banyak dokumen seperti dan
regulasi-regulasi
dan
garis-garis
pedoman
program
yang
84
menyatakan kriteria untuk evaluasi pencapaian tujuan. Karakteristik dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dirasakan belum cukup baik. Hal ini terlihat dari para pelaksana yang masih belum melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pajak Sewa Menyewa Rumah dan Bangunan. Oleh karena itu kualitas pelayanan pegawai masih sangat kurang . sehingga kebijakan tersebut tidak tercapai sesuai dengan apa yang di harapkan. b. Sumber-sumber kebijakan Sumber-sumber kebijakan yang dimaksud mencakup faktorfaktor yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan seperti jumlah pegawai/petugas, sarana dan perlengkapan pegawai serta dana yang dimiliki. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, bahwa sumbersumber kebijakan yang dimiliki oleh pegawai Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah dalam pemungutan pajak sewa rumah kost masih sangat kurang, jumlah pegawai/petugas yang dimiliki hanya berjumlah 10 orang dan jumlah pegawai/petugasl tersebut bukan hanya melakukan tugas untuk pemungutan rumah kost saja, kemudian sarana dan perlengkapan pegawai yang dimiliki masih dirasa kurang. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai/petugas serta sarana dan perlengkapan pegawai yang dimiliki kurang sekali dan dirasa tidak seimbang apabila dibandingkan dengan lingkup tugas
85
pegawai Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah yang mencakup wilayah kota Bandung secara keseluruhan dan dihadapkan pada jumlah rumah kost yang semakin banyak. Kemudian untuk mengajukan penambahan jumlah pegawai/pepetugas untuk mencapai jumlah yang ideal dan penambahan sarana atau perlengkapan operasional pegawai terkendala dengan dana yang sangat terbatas. c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana Proses komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kebijakan merupakan suatu hal yang penting, harus ada komunikasi yang lancar baik di dalam organisasi maupun antara organisasiorganisasi lainnya yang terkait dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, bahwa proses komunikasi baik secara internal maupun eksternal tidak berjalan lancar. Hal ini terlihat pada pegawai seksi penetapan dan pembukuan dengan petugas seksi penagih. Sehingga tujuan kebijakan perda no 04 tahun 2003 tidak berjalan dengan sesuai dengan apa yang ingin di capai. d. Karakteristik badan-badan pelaksana Karakteristik badan/instansi yang menjadi pelaksana suatu kebijakan tidak terlepas dari struktur birokrasi. Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum berjalan karena adanya ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup dua karakteristik/dimensi, yaitu
86
standar prosedur operasi (standar operating procedure / SOP) dan fragmentasi. Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah telah memiliki standar prosedur operasi / SOP yang jelas, ditandai dengan adanya struktur organisasi serta tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang jelas dalam melaksanakan bidang tugasnya. Dalam lingkup intern organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan kegiatan/aktivitasnya memiliki hubungan yang baik dengan unit/seksi/bidang tugas lainnya, seperti melalui rapat rutin untuk saling berkoordinasi dan mencari solusi mengenai upaya penertiban pedagang kaki lima. Sedangkan fragmentasi atau penyebaran tanggung
jawab
kegiatan-kegiatan
atau
aktivitas-aktivitas
pegawai/pelaksana diantara beberapa unit kerja telah dilakukan dengan baik oleh Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah. e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik Kondisi ekonomi, sosial dan politik secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak daerah, bahwa sumber-sumber ekonomi (dana/anggaran) masih kurang dan terbatas dalam upaya mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pajak sewa rumah kost.
87
Kondisi sosial dapat berupa tanggapan masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan (pemilik rumah kost) yang kurang menerima kebijakan pajak rumah kost tersebut. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dan sumber-sumber yang ada pemilik rumah kost masih banyak yang tidak membayar pajak dan tidak mempedulikan sosialisasi yang dilakukan pegawai akan pentingnya pajak. Kondisi politik dalam hal ini mengandung arti bahwa kebijakan pajak sewa rumah kost mendapat dukungan dari eksekutif maupun legislatif. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dan sumber dari media cetak dan elektronik, bahwa pemerintah kota bandung yang dalam hal ini adalah Walikota Bandung dan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bandung sangat mendukung terhadap kebijakan pajak sewa rumah kost. Karena pemerintah ingin mecapai target pendapatan asli daerah. f. Kecenderungan pelaksana Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan dan ketidaktegasan para pelaksana terhadap kebijakan. Implementasi kebijakan akan efektif apabila pelaksana memahami betul apa yang
88
harus dilaksanakan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, bahwa pegawai seksi penagihan bidang pajak daerah kurang memiliki ketaatan dan
ketegasan
dalam
melaksanakan
pemungutan
rumah
kost.
Pegawai/petugas penagih tidak memberikan pelayanan yang baik. Kecenderungan sikap ketidaktaatan dan ketidaktegasan pegawai Seksi Penagihan
Bidang
pajak
Daerah
dalam
mengimplementasikan
kebijakan pemungutan pajak sewa rumah kost di lapangan tentu saja memberikan keleluasaan kepada pemilik rumah kost untuk tidak membayar pajak. 2. Gambaran umum mengenai pelaksanaan Pelayanan pada Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, sebagai berikut: a. Bukti langsung Peralatan dan perlengkapan kantor pada Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung masih kurang memadai, sehingga belum sepenuhnya menunjang terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Hal ini terlihat fasilitas untuk sarana pemungutan pajak ke lapangan dan sarana komunikasi yang kurang. Sehingga dapat menghambat proses kerja pegawai dan petugas.
89
b. keandalan Suatu hasil pekerjaan/pelayanan dapat dikatakan kurang baik jika
dalam melaksanakan pekerjaan memperhatikan ketelitian,
sehingga tidak dapat memberikan pelayanan dengan tepat, cepat dan benar serta adanya keluhan dari konsumen terhadap hasil kerja para pegawai yang memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan, pegwai dalam memberikan pelayanan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan pengamatan di kantor seksi penagihan. Pegawai penagihan masih lamban didalam menyediakan surat tagih. Sehingga para pemilik rumah kost masih sering telat di dalam membayar pajak. c. Daya tanggap Hasil kerja pegawai akan mencapai hasil yang produktif, apabila diselesaikan dengan cepat, dimana hasil kerja pegawai tersebut telah sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya hanya sebagian pegawai yang memiliki kesadaran atau keinginan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Hal ini terlihat dari pemberian pelayanan terhadap keluhan masyrakat karena tidak dapat menangani masalah dengan cepat.
90
d. Jaminan Setiap pegawai dituntut untuk memiliki pengetahuan atau wawasan, kesopansantunan serta respek dan kejujuran terhadap masyarakat yang dilayani, sehingga masyrakat dapat mempercayakan segala sesuatunya kepada pegawai seksi penagihan sebagai pemberi layanan. Hal ini terlihat pada petugas atau pegawai seksi penagihan yang sudah dapat dipercaya. Sehingga masyrakat tidak khawatir lagi terhadap pegawai Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. e. Empati Kemapuan
untuk
melakukan
pendekatan,
memberikan
perlindungan serta mengetahui keinginin dan kebutuhan masyarakat haruslah menjadi perhatian para pegawai, karena merupakan faktor penting dalam memberikan pelayanan. Pada kenyataannya pegawai belum optimal dalam memberikan penyuluhan akan pentingnya membayar pajak. Berdasrkan pengamatan peneliti sosialisasi yang dilakukan pegawai Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kota Bandung belum menyeluruh di daerah cibeunying. Hal ini menunjukan bahwa pegawai masih kurang memperhatikan kebutuhan atau keinginan masyarkat yang dilayani dengan pelayanan pemungutan pajak sewa rumah kost.
