BAB 3 OBJEK DAN METODE PENGUMPULAN DATA
3.1
Objek Penelitian
3.1.1
Sejarah Singkat KPP Pratama Kosambi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dibentuk berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi pada mulanya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tangerang Dua yang mempunyai tugas melakukan penyuluhan , pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya. Sejalan dengan perubahan sosial, politik dan ekonomi yang sangat cepat telah menuntut perubahan undang-undang perpajakan dan struktur organisasi. Bahwa dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan “Good Governance” dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas pengorganisasian instansi secara vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka dipandang perlu untuk melakukan penataan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melalui Penerapan Sistem Perpajakan Modern. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE-19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 , Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tangerang Dua secara organisasi berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi.
3.1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 3.1.2.1 Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dalam kegiatan operasional 45
46 sehari-hari merupakan penggabungan fungsi dan tugas pokok dari 3 instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA ). Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi adalah sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor :132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang “ Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak”, yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan,dan pengawasan Wajib Pajak
di
bidang
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi terdiri dari : a) Subbagian Umum b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI); c) Seksi Pelayanan d) Seksi Penagihan e) Seksi Pemeriksaan f) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan; g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dan II (Waskon I dan II) h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III); i) Kelompok Jabatan Fungsional
(1)
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
(2)
Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.
47 (3)
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
(4)
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
(5)
Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran
Surat
Perintah
Pemeriksaan
Pajak
serta
administrasi
pemeriksaan perpajakan lainnya. (6)
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
(7)
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.
(8)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan
fungsional
masing-masing
perundang-undangan yang berlaku
berdasarkan
peraturan
Sumber : KPP Pratama Kosambi
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kosambi
48 Berikut ini adalah struktur organisasi di KPP Kosambi :
49 3.1.2.2 Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: a)
pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
b)
penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
c)
pengadministrasian dokumen
dan
berkas
perpajakan,
penerimaan
dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; d)
penyuluhan perpajakan;
e)
pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
f)
pelaksanaan ekstensifikasi;
g)
penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
h)
pelaksanaan pemeriksaan pajak;
i)
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
j)
pelaksanaan konsultasi perpajakan;
k)
pelaksanaan intensifikasi;
l)
pembetulan ketetapan pajak;
m) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; n)
pelaksanaan administrasi kantor. Dalam ketentuan lain pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, KPP Pratama juga melakukan fungsi pendataan
dan
penilaian
objek
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
yang
dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan 3.1.3
Visi dan Misi Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi merupakan
Visi dan Misi dari Direktorat Jenderal Pajak :
3.1.3.1 Visi : "Menjadi Model Pelayanan Masyarakat Yang Menyelenggarakan Sistem dan
50 Manajemen Perpajakan Kelas Dunia, Yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat.
3.1.3.2 Misi : Fiskal : "Menghimpun penerimaan Dalam Negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan UU Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Ekonomi : "Mendukung
kebijaksanaan
Pemerintah
dalam
mengatasi
permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion. "Politik : “Mendukung proses demokratisasi bangsa “ Kelembagaan : "Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir."
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Banten di dalam melaksanakan tugasnya selalu memegang teguh dan konsisten dengan Visi, Misi dan Strategi Direktorat Jenderal Pajak.
3.2
Desain Penelitian
3.2.1
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data Kualitatif Data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung antara lain berupa dokumen-dokumen, keterangan- keterangan,
pemikiran,
hasil interpretasi, dan lain-lain. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kosambi. 2. Data Kuantitatif
51 Data berupa angka atau bilangan yang telah diolah atau dianalisis. Misalnya data jumlah SPT Tahunan yang disampaikan, data jumlah wajib pajak terdaftar yang menggunakan e-filling, e-spt dan e-registration , jumlah wajib pajak efektif dan persentase tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data Primer Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara serta observasi. Misalnya berupa dokumen yang digunakan di KPP Pratama Kosambi seperti data jumlah wajib pajak terdaftar dan data jumlah SPT yang telah disampaikan.
3.2.2
Prosedur Penerapan e-Compliance di KPP Pratama Kosambi
1. e-Registration Prosedur pelaksanaan e-Registration yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi bagi Wajib Pajak yang ingin memperoleh NPWP adalah Kantor Pelayanan Pajak hanya tinggal menyetujui permohonan yang disampaikan Wajib Pajak yang telah mendaftar melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau website lainnya yang terdapat sistem eRegistration, lalu sistem akan langsung mengecek dan NPWP dapat selesai pada hari itu juga atau maksimal 3 hari. 2. e-SPT Prosedur pelaksanaan e-SPT yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi sangat mempermudah Wajib Pajak dan KPP karena KPP hanya menerima CSV yaitu SPT lengkap beserta lampiran yang telah Wajib Pajak isi di website. Data secara langsung akan masuk ke sistem dan jika ada kesalahan input oleh Wajib Pajak maka otomatis sistem akan langsung menolak. Untuk pembetulan CSV jika pada saat Wajib Pajak ke KPP membawa database maka KPP bisa langsung menolong untuk membenarkan atau Wajib Pajak dapat membenarkan sendiri. Kemudian setelah CSV telah benar maka Wajib Pajak kembali memberikan CSV tersebut ke KPP, lalu KPP akan menerbitkan tanda terima berupa lembaran kuning yang disebut BPS (Bukti Penerimaan Surat)
52 3. e-Filing Prosedur pelaksanaan e-Filling di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri di KPP untuk memperoleh eFIN ialah KPP langsung dapat menerbitkan e-FIN dan setelah itu KPP hanya memantau tingkat kepatuhan Wajib Pajak melalui sistem monitoring DJP.
3. 2. 3 Metode Pengumpulan Data Data yang akurat dan relevan diperlukan dalam melakukan penelitian untuk menunjang hasil penelitian yang baik. Dilihat dari sumber datanya, untuk proses pengumpulan data menggunakan data primer. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber langsung. 1. Metode Penelitian Kepustakaan Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder untuk memperkuat
landasan teori yang digunakan. Dilakukan dengan mambaca
dan mempelajari sejumlah literatur berupa buku, peraturan undang-undang serta bahan lain yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam
penulisan.
2. Metode Penelitian Lapangan Penelitian lapangan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan di KPP
Pratama Kosambi untuk memperoleh data empiris yang diperlukan
dalam penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut : a) Wawancara Melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkompeten untuk mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian. b) Observasi Dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap Sistem Administrasi Perpajakan Modern di KPP Pratama Kosambi, khususnya dalam hal penerapan e-compliance. Sejauhmana penggunaan aplikasi e-Registration, e-SPT dan e-Filing tersebut digunakan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi, serta pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. c) Dokumentasi
53 Merupakan kegiatan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, berupa dokumen-dokumen yang telah diolah oleh Petugas Pajak berupa data Wajib Pajak terkait pelaporan SPT baik secara elektronik (e-SPT), e-Filing maupun manual dalam lingkup Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi .
3.2.4
Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan
analytical procedure, dimana data yang dianalisis adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi yang menggunakan e-registration, e-spt, e-filling dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak menggunakan e-Registration, e-SPT, e-Filling.
3.2.5
Metode Penyajian Data Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian
data yang disajikan agar pembaca dapat dengan mudah untuk memahami data yang ada dalam penelitian ini berupa data dokumentasi maupun tabel dan grafik yang dapat membantu menjelaskan penelitian maupun hasil mengenai penerapan ecompliance atas kewajiban pajak tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kosambi .
