BAB III OBJEK DAN DESAIN PENELITIAN III.1 Objek Penelitian Pada bab objek penelitian, penulis membahas mengenai Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah DKI Jakarta, bahasan yang akan diuraikan meliputi sejarah singkat mengenai sejarah singkat BAZIS DKI Jakarta, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, bidang usaha, prosedur pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan dana ZIS, serta tugas yang harus dilaksanakana oleh BAZIS DKI Jakarta.
III.1.1 Sejarah Singkat BAZIS DKI Jakarta Zakat sebagai salah satu penyangga bangunan Islam, dengan tanpa mengabaikan
penyangga-penyangga
yang
lain,
sampai
kini
masih
memerlukan perhatian serius. Buka saja karena zakat sebagai salah satu Rukun Islam, tetapi lebih dari itu, karena kesadaran muslimin untuk melaksanakan zakat masih rendah. Sebelum kemerdekaan Indonesia upaya mengumpulkan zakat sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam, lembaga-lembaga dakwah, majelis ta’lim dan pondok pesantren. Namun, secara resmi belum ada peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur masalah zakat. Pada tahun 1960-an, pembahasan tentang peraturan mengenai pelaksanaan dan pengumpulan zakat di Indonesia mulai menghasilkan suatu peraturan. Kemajuan ini tepatnya terjadi mulai tahun 1968 ketika sebelas tokoh ulama
nasional menyerukan pelaksanaan zakat dan direspon secara positif oleh presiden RI saat itu. Pada tahun 1968 inilah pemikiran tentang perlunya Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia mulai terealisasikan. Awal tahun 1968, pada “Seminar Zakat” yang diselenggarakan oleh Lembaga Research dan Workshop
Fakultas
Ekonomi
Muhammadiah
di
Jakarta,
presiden
menghimbau masyarakat untuk melaksanakan zakat secara konkret. Pada tanggal 24 September 1968, sebelas ulama berkumpul di Jakarta yang terdiri dari: Prof. Dr. Hamka, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh. Syukri Ghazali, Moh. Sodry, KH. Taufiqurrahman, KH. Moh. Soleh Su’aidi, M. Ali Al Hamidy, Mukhtar Luthfy, KH. A. Malik Ahmad, Abdul Kadir, dan KH. M.A. Zawawy. Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi, yaitu: 1. Perlunya pengelola zakat dengan system administrasi dan tata usaha yang baik
sehingga
bisa
dipertanggungjawabkan
pengumpulan
dan
pendayagunaannya kepada masyarakat. 2. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan
secara
maksimal.
Karenanya,
diperlukan
efektivitas
pengumpulan zakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Setelah itu di Istana Negara pada acara Isra’ Mi’raj tanggal 26 Oktober 1968 Presiden RI secara langsung menyerukan pelaksana zakat untuk menunjang pembangunan. Untuk lebih memperkuat hal tersebut, Presiden mengeluarakan Surat Edaran No. B. 133/PRES/11/1968 yang 50
menyerukan kepada pejabat/instansi untuk membantu dan berusaha ke arah terlaksananya seruan presiden dalam wilayah atau lingkup kerja masing-masing. Seruan Presiden ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Prov. DKI Jakarta, Ali Sadikin dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. Akhirnya, BAZ Prov. DKI Jakarta secara resmi berdiri. Dua hal inilah yang melatarbelakangi pendirian BAZIS provinsi DKI Jakarta. BAZIS DKI Jakarta merupakan sebuah badan pengelola zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Prov. DKI Jakarta. Badan ini berdiri secara resmi pada tahun 1968 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (ketika itu dijabat oleh Ali Sadikin) No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. Sejak berdirinya BAZIS tahun 1968, perkembangan zakat masih dirasakan belum optimal. Hal ini dilihat dari hasil pengumpulan yang secara kuantitas maupun kualitas masih sangat kecil dibandingkan dari potensi zakat yang sangat besar, khusunya di DKI Jakarta. Untuk memperluas sasaran operasional dank arena semakin kompleknya permasalahan zakat di Jakarta, maka pada tahun 1973 Gubernur Prov. DKI Jakarta melalui Surat Keputusan No. D.III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973 menyempurnakan BAZ ini menjadi Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah yang kini popular dengan sebutan BAZIS.
51
Sehingga didapatkan maksud dan tujuan didirikan BAZIS DKI Jakarta adalah : 1.
Agar administrasi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak/Sedekah dikelola secara lebih baik dan professional. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pengelolaan ZIS, bahwa harta yang mereka keluarkan disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya.
2.
Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya membayar zakat dan mengeluarkan infak/sedekah sebagai tanggung jawab sosial, serta pentingnya fungsi amil sebagai pengelolan dana ZIS.
3.
Wujud tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dari konsepsi integral dalam merealisasikan pancasila, khususnya sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”
III.1.2. Visi dan Misi Visi dari BAZIS DKI Jakarta adalah Menjadi Badan Pengelola ZIS yang unggul dan terpercaya. Sedangkan misi dari BAZIS DKI Jakarta adalah mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, transparan, akuntabel, dan mandiri menuju masyarakat yang bertaqwa, sejahtera dan berdaya.
52
III.1.3. Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 120 tahun 2002 yang tertuang pada BAB II Pasal 3, tugas pokok BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah: 1. Melaksanakan pengumpulan segala macam zakat dan infak/sedekah dari masyarakat termasuk pegawai. 2. Mendayagunakan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan hasil pengumpulan zakat, infak/sedekah. 3. Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan hasil pengumpulan ZIS 4. Pembinaan manfaat pendayagunaan ZIS agar lebih produktif dan terarah. 5. Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan ZIS oleh pelaksana BAZIS Kotamadya. Surat Keputusan Gubernur ini juga menyebutkan tentang fungsi BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang tertuang pada BAB II Pasal 4, yaitu: 1. Penyusunan program kerja 2. Pengumpulan segala macam zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat 3. termasuk pegawai di wilayah Provinsi DKI Jakarta 4. Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan 5. hukumnya 6. Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran 7. menunaikan ibadah zakat, infaq, dan shadaqah 8. Pembinaan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah agar lebih produktif dan 9. terarah. 10. Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, 11. dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan BAZIS. 12. Penyelenggaraan kerja sama dengan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Lembaga Amil Zakat yang lain 13. Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah 14. Pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumah-tanggaan 15. dan sumber daya manusia.
III.1.4. Struktur Organisasi Dewan Pertimbangan Periode 2012 - 2015 Ketua : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Wakil Ketua : Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta 53
Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta Wakil Sekretaris : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Anggota : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KH. Sidiq Fauzi Prof. KH. Ali Mustafa Ya'kub, MA Prof. Dr. KH. Muh. Amin Suma, SH, MA H.M Ashraf Ali, BAc, SH K.H. Syarifuddin Abdul Gani, MA DR. H. Lutfi Fathullah, Ms Drs. H. Beky Mardani
Komisi Pengawas Periode 2012 - 2015 Ketua : Drs. H.Syarief Mustafa Wakil Ketua : Didi Sunardi, SH, MH (Inspektorat Provinsi DKI Jakarta) Sekretaris : H. Marullah Matali, Lc, M.Ag (Ka Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta) Wakil Sekretaris : H. A. Murtadho, S.E (Ka.Bid Hazawa Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta) Anggota : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
K.H. Sarifuddin Amsir, MA Drs. H. Hendarin Ono Saleh, M.Si K.H. Muhyiddin Naim, MA H.M. Subki, Lc Drs. H. Aminuddin Mansyur, M.AP DR. H. Aceng Rahmat, M.Pd Drs. K.H. Nur Alam Bachtir, MM
Badan Pelaksana Kepala Bazis : Drs. H. Ali Abdullah Wakil Ketua : Drs. HM Zainuddin Yusuf Kepala Sekretariat : H. Embai Suhaimi, SE 54
Kepala Bid. Pengumpulan : H. R. Djumhana, SE Kepala Bid. Pendayagunaan : Muh. Chabib Kepala Bid. Dana : H. Wahyu Hermana, SE Gambar 3.1 Skema Tingkatan Badan Pelaksana Pada BAZIS DKI Jakarta
55
III.2. Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak/sedekah Prosedur merupakan urutan dan tata cara dalam mengumpulan, mendayagunakan, dan mendistribusikan ZIS sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Pada BAZIS DKI Jakarta, prosedur pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan masing-masing diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat dan infak/sedekah pada BAZIS DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2006. Sedangkan pedoman pengelolan keuangan dana zakat dan infak/sedekah BAZIS DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2006.
III.2.1. Prosedur Pengumpulan dan Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak/ Sedekah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2006. Prosedur pengumpulan ZIS dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu : 1. Melalui petugas operasional 2. Melalui bank 3. Melalui petugas pemungut yang ditunjuk Penerimaan ZIS melalui bank baru dianggap sah setelah BAZIS Provinsi menerima bukti setoran bank atau nota kredit dari bank yang bersangkutan. Setiap pembayaran ZIS atau amal sosial lainnya yang dibayarkan oleh Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq harus menggunakan sarana pengumpulan formulir resmi yang telah ditetapkan.
56
Prosedur pengumpulan ZIS terdiri atas 8 tingkat kelompok dimana setiap kelompok mempunyai proses pengumpulan yang berbeda-beda. Bagan atas proses pengumpulan ZIS 8 tingkat kelompok tersebut adalah : 1. Tingkat Kelurahan dan Kecamatan; 2. Tingkat Kotamadya/Kabupaten; 3. Unit Satuan Kerja; 4. Jamaah Calon Haji dan Umroh; 5. Perorangan dan Pengusaha; 6. Siswa Madrasah; 7. Siswa SD, SMP, dan SMA; 8. Mahasiswa; 9. Bank Mitra; 10. Program Kemitraan.
Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZIS DKI Jakarta, seluruhnya didayagunakan/dikembalikan kepada Mustahiq sesuai dengan tuntutan syari’at agama Islam yaitu kepada 8 ashnaf yang terdiri atas fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnusabil. Sedangkan
infak/sedekah
serta
amal
sosial
yang
berhasil
dikumpulkan oleh BAZIS DKI Jakarta, seluruhnya didayagunakan untuk bantuan kegiatan kemaslahatan umat. Setiap pendayagunaan ZIS atau amal sosial lainnya yang disalurkan kepada 8 ashnaf harus menggunakan sarana pengumpulan formulir resmi yang telah ditetapkan.
57
III.2.2. Prosedur Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/ Sedekah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2006. Pengelolaan keuangan dana ZIS berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau dalam jangka waktu satu tahun. Pengelolaan keuangan dana ZIS didasarkan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah yang ditetapkan oleh Rapat pleno dan disahkan oleh Gubernur. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) ditetapkan oleh Rapat Pleno antara lain memuat : 1. Rencana dan target penerimaan ZIS; 2. Rencana pendayagunaan ZIS; 3. Prioritas pendayagunaan ZIS berdasarkan kebutuhan ashnaf; 4. Rencana strategis pengembangan. Dana ZIS disimpan dalam rekening BAZIS DKI Jakarta pada Bank DKI atau Bank lain yang ditunjuk. Pembukaan rekening harus mendapatkan persetujuan Rapat Pleno. Rekening BAZIS DKI Jakarta sebagaimana yang dimaksud adalah terdiri dari : 1. Rekening Pengumpulan, digunakan untuk menampung hasil pengumpulan dana ZIS yang dipisahkan antara rekening dana zakat dengan dana infak/sedekah dan amal sosial; 2. Rekeing Pendayagunaan, digunakan untuk pengeluaran kepada Mustahiq 8 ashnaf dan bantuan kegiatan kemaslahatan umat serta pengeluaran dana pinjaman;
58
3. Rekening Pengelolaan, digunakan bagi penerimaan jasa penyimpanan dana ZIS di bank dan hasil pengembangan usaha serta investasi; 4. Rekening Pinjaman, digunakan bagi penerimaan yang berasal dari dana pendayagunaan, penerimaan angsuran, bagi hasil dan pengeluaran dana pinjaman.
II.2.3. Tugas BAZIS Pendayagunaan dana ZIS oleh BAZIS provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dilaksanakan dalam bentuk pendayagunaan monumental, insidentil dan program unggulan, sehingga dapat meninggikan citra dan image masyarakat terhadap BAZIS. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada mustahik, BAZIS DKI Jakarta mendelegasikan tugas kepada BAZIS Kota Administrasi untuk Omelaksanakan tugas : 1. Menetapkan mustahik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kelayakan tuntutan syriah. 2. Mengajukan pencairan dana ke BAZIS DKI dengan lampiran rekapitulasi mustahik yang akan dibantu. 3. Mendistribusikan pendayagunaan kepada mustahik, baik secara bersama-sama dengan BAZIS DKI maupun dimasing-masing Kota Administrasi. 4. Laporan pendayagunaan dana ZIS disampaikan ke BAZIS provinsi DKI selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.
59
