KAJIAN STRATEGI FUNDRAISING BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN DANA ZIS

1   

KAJIAN STRATEGI FUNDRAISING BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN DANA ZIS SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh : DEWI MAYANG SARI NIM. 1060 4610 1606

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M

2   

KAJIAN STRATEGI FUNDRAISING BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN DANA ZIS SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh: Dewi Mayang Sari NIM. 1060 4610 1606

Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA NIP. 194512301967122001

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M

3   

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 24 September 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Jakarta, 24 September 2010 Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 195505051982031012

Panitia Ujian Munaqasyah Ketua

: Prof. Dr. H.M. Amin Suma, SH, MH, MM. NIP. 195505051982031012

(.................................)

Sekretaris

: H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH. NIP. 197407252001121001

(.................................)

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Y, MA. NIP. 194512301967122001

(.................................)

Penguji I

: Drs. H. Hamid Farihi, MA. NIP. 195811191986031001

(.................................)

Penguji II

: Asep Saepuddin Jahar, MA., Ph.D. NIP. 196912161996031001

(.................................)

4   

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 24 September 2010 M 15 Syawal 1431 H

Penulis

5   

ABSTRAKSI Dewi Mayang Sari. 106046101606, “Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS”, Program Strata I, Program Studi Muamalah, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Dewasa ini perkembangan organisasi pengelola zakat (OPZ) dari tahun ketahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas para amilnya. Hal ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh OPZ dan tingkat kesadaran kaum muslim dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Semakin banyak OPZ bermunculan semakin banyak pula dana masyarakat yang bisa dikelola. Logikanya, semakin profesional organisasi pengelola zakat, semakin baik pula layanan yang diberikan kepada muzaki. Demikian juga tingkat profesionalisme dan kualitas pelayanan OPZ akan mempengaruhi banyak hal, tingkat perolehan dana ZIS, Tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat dan yang tidak kalah penting adalah tingkat kesejahtraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi penghiumpunan dana (Fundraising) yang baik agar eksistensi OPZ bisa berlangsung lama. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan dokumen (content analisys) yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan membuat list pertanyaan yang diajukan kepada pihak BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang telah ditunjuk oleh pihak BAZIS itu sendiri yaitu Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang dipublikasikan berupa laporan keuangan dan laporan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan pengelolaan dana ZIS, BAZIS DKI selalu berinovasi dan mencari sumber-sumber ZIS baru, karena potensi ZIS terutama di Jakarta masih banyak yang belum terjamah sehubungan dengan banyaknya warga muslim diwilayah ibu kota.

6   

‫ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴـ ِﻢ‬ ِ ‫ِﺑﺴْـ ِﻢ اﻟﻠﱠـ ِﻪ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤَـ‬ KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya akhirnya dengan penuh kesabaran penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H, M.A, M.M., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang selalu memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum, baik semasa perkuliahan berlangsung, ataupun pada saat penyelesaian tugas akhir. 2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.A., sebagai Ketua Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang selalu memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk selalu giat dalam mengikuti perkuliahan. 3. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA., sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu dan pikirannya, dan perhatian membantu penulis dalam memberikan pengarahan dan petunjuk tata cara penulisan skripsi.

7   

4. Bapak H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH sebagai Pembimbing Akademik yang juga senantiasa mengingatkan dan mengarahkan penulis semasa mengikuti perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi ini. 5. Segenap pihak BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini khusunya kepada Mba Yuyun yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. 6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengajarkan ilmu yang tidak ternilai, hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 7. Segenap Staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 8. Orang Tua ku Tercinta Papa Epi Firnadi & Mama Siti Rogayah, Adik-adikku Dinar Novitasari & Heru Dermawan, Mbah H. Moch. Syai’in Syahid & Hj. Ida Nurfaidah, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang serta doa restunya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 9. Untuk teman-teman PS B’06 (Arie, Giska, Azis, Asril, Diyanti, Heryani, Anya) seperjuangan dari awal hingga akhir dalam perkuliahan dan penulisan skripsi terima kasih atas dukungannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 10. Untuk semua teman-teman tercinta di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2006.

8   

11. Untuk teman-teman kost ku (Eni, Apriyanti, dan semuanya) terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. 12. Untuk Ridwan Darmansyah, terima kasih perhatiannya yang selalu setia diberikan kepada penulis, terutama pada masa penulisan skripsi ini hingga selesai. Semoga segala budi baik dari semua pihak tersebut diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan pahala yang berlipat dari-Nya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukannya. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehubungan dengan berbagai keterbatasan kemampuan penulis, baik kemampuan akademik maupun dalam kemampuan teknik penulisan. Sehubungan dengan itu, penulis sangat berharap kritik membangun, saran dan masukan dari pembaca.

Jakarta, 24 September 2010 M 15 Syawal 1431 H

Penulis

9   

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................

i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .......................................

ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH ........................

iii

LEMBAR PERNYATAAN .....................................................................................

iv

ABSTRAK ................................................................................................................

v

KATA PENGANTAR ..............................................................................................

vi

DAFTAR ISI .............................................................................................................

ix

BAB I

: PENDAHULUAN ................................................................................ A. Latar Belakang Masalah .............................................................

1 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..............................................

5

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ........................................

6

D. Tinjauan Pustaka .............................................................................

7

E. Kerangka Teori ...............................................................................

10

F.

Metode Penelitian ...........................................................................

12

G. Sistematika Penulisan .....................................................................

14

: TINJAUAN TEORITIS ...................................................................... A. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah ..............................................

17 17

B. Pengertian Fundraising ......................................................................

23

C. Fungsi dan Peran ZIS dalam Masyarakat DKI Jakarta .....................

30

D. Dasar Hukum ....................................................................................

34

BAB II

10   

BAB III

: SEKILAS PROFIL BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA ............... A. Latar belakang berdirinya BAZIS Provinsi DKI Jakarta ..................

41 41

B. Dasar Hukum ....................................................................................

50

C. Tujuan ...............................................................................................

52

D. Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................................

53

: PEMBAHASAN DAN ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA ....................... A. Analisis Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta

56

Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS ..................................

56

B. Analisis SWOT BAZIS Provinsi DKI Jakarta ..................................

72

: PENUTUP ............................................................................................

84

A. Kesimpulan .......................................................................................

84

B. Saran ..................................................................................................

85

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................

87

LAMPIRAN ..............................................................................................................

90

BAB IV

BAB V

11   

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahtraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu pokok rukun islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadayaannya dianggap ma’lum min ad-diin bi adh-dhaurah atau sesuatu yang sudah umum diketahui umat dan merupakan bagian mutlaq dari keislaman seseorang. Didalam Al-Qur’an terdapat kurang lebih 27 ayat yang menjajarkan salat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata 1 . Al-Qur’an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran agama Islam. Ketundukan seseorang terhadap ajaran agama Islam ciri utama mukmin yang akan mendapat rahmat dan pertolongan Allah SWT. Kesedian berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak sekaligus

1

Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedekah da n Wakaf, (Jakarta:GemaInsani Press, 2007), h. 68.

12   

berkeinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan, dan mengembangkan harta yang dimiliknya. Kewajiban menunaikan zakat merupakan sesuatu yang demikian tegas dan mutlaq. Karena di dalam ajaran Islam, hal ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzaki, mustahiq, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif dan sustainable. Zakat sebagai instrument pembangunan perekonomian dan pengetasan kemiskinan umat di daerah. Memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada 2 . Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak semua teori dan konsepsi yang dikemukakan para ahli bisa di praktekan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di tengah masyarakat kita. Dalam hubungan ini, diharapkan dengan pengelolaan zakat secara profesional dan pendayagunaan dana zakat secara produktif, akan memberi konstribusi yang berarti bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan.

2

Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, (Jakarta:Paradigma & AQSA Publishing, 2007), h. 192.

13   

Di Negara kita, sesuai Undang-Undang yang berlaku No.38 tahun 1999 pengelolan zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan BAZ dan LAZ diharapkan berjalan dengan kegiatannya masing-masing. Pemerintah memberi kesempatan kepada BAZ dan LAZ untuk berlomba

menarik

kepercayaan

masyarakat. 3

Sebab

masyarakat

akan

memberikan zakatnya kepada sebuah lembaga yang menunjukan kinerja yang profesional, amanah, transparan, dan akuntabel. Dewasa ini perkembangan organisasi pengelola zakat (OPZ) dari tahun ketahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas para amilnya. Hal ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh OPZ dan tingkat kesadaran kaum muslim dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Semakin banyak OPZ bermunculan semakin banyak pula dana masyarakat yang bisa dikelola. Logikanya, semakin profesional organisasi pengelola zakat, semakin baik pula layanan yang diberikan kepada muzaki. Demikian juga tingkat profesionalisme dan kualitas pelayanan OPZ akan mempengaruhi banyak hal, tingkat perolehan dana ZIS, Tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan

3

http://www.bazisdki.go.id. Diakses pada tanggal 1 Juli 2010.

14   

kewajibannya membayar zakat dan yang tidak kalah penting adalah tingkat kesejahtraan masyarakat 4 . Daya tahan yang begitu luar biasa bertahun-tahun mengalami perkembangan pasang naik dan pasang surut organisasi dalam membiayai seluruh program dan operasional organisasinya. Ada OPZ yang memiliki dana cukup, karena para pencetus dan pendirinya telah menyediakan dana kegiatan organisasi dalam waktu yang relatif cukup panjang. Namun ada juga OPZ yang hanya bermodalkan semangat untuk meraih mimpi mendapat simpati dan kepercayaan masyarakat dengan modal biaya yang sangat kecil sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Oleh karena itu, bagi organisasi pengelola zakat yang tidak memiliki dana awal yang cukup, maka pengumpulan dana untuk membiayai program dan kegiatan sebuah keharusan bagi organisasi tersebut. Pengumpulan dana untuk membiayai program dan kegiatan bagi sebuah NGO (Non Government Organization) biasa disebut dengan fundraising 5 . Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka mengimpun dana dari masyarakat dan sumberdaya lainnya dari masyarakat (baik individu,

4

5

http://www.bazisdki.go.id. Diakses pada tanggal 1 Juli 2010.

Setiyo Iswoyo, Seri Panduan Menggalang Dana, In Kina Fundraising, (Depok:Piramedia, 2006), h. 45

15   

kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya. 6 Sehingga untuk berlangsungnya program dan operasional sebuah OPZ harus dengan serius menangani masalah ini. Keberhasilan sebuah OPZ baik LAZIS maupun BAZIS tegantung dari keseriusannya dalam menjalankan aktifitas fundraising. Jika OPZ aktif dan baik dalam merencanakan bentuk pola dan strategi fundraising maka eksistensi OPZ akan berlangsung lama. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam tulisan (skripsi) dengan judul : “Kajian Strategi Fundraising

BAZIS

Provinsi

DKI

Jakarta

Terhadap

Peningkatan

Pengelolaan Dana ZIS”. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1.

Pembatasan Masalah Agar masalah dalam penelitian skripsi ini tidak meluas dan dapat menjaga kemungkinan penyimpangan yang terjadi, maka penulis hanya membatasi pembahasan ini dalam ruang lingkup mengenai Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Peran ZIS dalam Masyarakat DKI Jakarta dan analisis

6

Sutisna, Hendra. Fundraising Database, (Depok: Piramedia, 2006), h. 23

16   

kelebihan dan kekurangan Program yang telah dilakukan sebagai bahan perbaikan selanjutnya terhadap peningkatan pengelolaan dana ZIS. 2.

Perumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang tersebut, dan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan spesifik maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS ? 2. Apakah ZIS memiliki peran penting dalam Masyarakat DKI Jakarta ? 3. Apa saja kelebihan dan kekurangan program yang sudah berjalan sebagai bahan perbaikan selanjutnya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.

Tujuan Penelitian Dengan mengacu pada permasalahan diatas maka hasil penelitian bertujuan sebagai berikut: a. Untuk mengetahui Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS. b. Untuk mengetahui peranan ZIS dalam masyarakat DKI Jakarta. c. Menganalisa kelebihan dan kekurangan program yang sudah berjalan sebagai bahan perbaikan selanjutnya.

17   

2.

Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang bisa ditimbulkan dari penelitian ini, penulis ingin agar penelitian ini bisa memberikan manfaat: a. Untuk menambah wawasan tingkat pemahaman dan pengetahuan bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para praktisi maupun akademisi pada umumnya dalam memahami Strategi Fundraising Bazis Provinsi DKI Jakarta terhadap Peningkatan pengeloalaan dana ZIS. b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan untuk menambah referensi terkait dengan Strategi Fundraising ZIS. c. Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam penelitian selanjutnya sehingga bisa menjadi perbandingan bagi penelitian yang lain.

D. Tinjauan Pustaka Bedasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis melihat bahwa apa yang merupakan masalah pokok penelitian ini tampaknya sangat penting dan prospektif, diantara penelitianpenelitian yang terdahulu antara lain : 1. Ibnu Said (102046125327) “pembinaan spiritual bagi muzakki dan mustahik serta pengarunya terhadap pengelolaan zakat (studi kasus pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007. Dalam penelitian ini dibahas tentang metodelogi pembinaan spiritual yang dilakukan BMH baik untuk muzakki maupun mustahik adalah konsultasi,

18   

pegajian rutin/bulanan maupun penyampaian keluhan kepada narasumber secara langsung. Secara kuantitas, pengaruh dari pembinaan spiritual yang dilakukan BMH berdampak pada jumlah donatur/muzakki yang mengalami pertumbuhan hampir setiap tahunnya. Pembinaan spiritual yang dilakukan BMH menjadi ciri LAZ tersebut untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. 2. Nur Laeli Nafsah (204046102962) “strategi efektifitas penyaluran zakat pada dompet peduli ummat darut tauhid (cabang jakarta selatan), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2009. Dalam penelitian ini dibahas tentang strategi efektifitas penyaluran zakat pada DPU-DT program-program penyaluran yang mana harus dilakukan sesuai dengan syar’I yaitu terbagi menjadi 8 ashnaf, yang diutamakan kepada fakir miskin. Program ini lebih diutamakan kepada program pemberdayaan dan sebagian kecil untuk program santunan. Maka strategi ini membuahkan hasil yang menguntungkan baik dari muzakki maupun mustahik dan LAZ-pun mendapatkan hasil dari program yang dimilikinya hingga berkurangnya mustahik di dokumentasinya serta Negara pun terbantu dalam mengurangi kemiskinan. 3. Muhammad Nurhadi (204046102949) “pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif (studi kasus pada LAZ Al-Azhar peduli umat), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2009.

19   

Dalam penelitian ini dibahas mengenai memberdayagunakan mustahik yang dilakukan oleh LAZ Al-Azhar peduli umat adalah dengan diberdayakannya pesantren-pesantren

yang

masih

kesulitan

dalam

menutupi

biaya

operasionalnya. Salah satu bentuk program zakat produktif Al-Azhar peduli ummat adalah dengan melakukan pemberian dana hibah kepada pesantren untuk diberdayakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh pesantren tersebut. 4. Fachri

Firdaus

(203046101698)

“strategi

pengembangan

organisasi

pengelola zakat (OPZ), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah tentang strategi pengembangan OPZ yang dilakukan PKPU antara lain : a. PKPU dalam kegiatannya banyak memanfaatkan teknologi untuk menunjang system kerja dari organisasi seperti menggunkan fasilitas internet, selain itu PKPU menciptakan kemudahan dalam pelayanan zakat melalui SMS dan ATM. b. Pengembangan produk, produk-produk PKPU berbentuk program-program yang telah disusun dan direncanakan, program PKPU telah diberi namanama yang baik dapat menarik minat masyarakat. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah : 1. Objek penelitian yang dilakukan berada di BAZIS DKI Jakarta.

20   

2. Penelitian

menggunakan

Peraturan

Gubernur

DKI

Jakarta

Tentang

Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. 3. Untuk mengatahui strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola dana ZIS. E. Kerangka Teori Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, sunah nabi, dan ijma ulama, zakat merupaka salah satu rukun Islam yang selalu disebut sejajar dengan salat 7 . Dinamakan zakat karena didalamnya terhapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang didalamya kebaikan. Zakat ditujukan dalam Al-Qur’an sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman tidaklah sekedar kata-kata, melainkan dengan iman kita harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah SWT 8 . Di Negara kita, sesuai Undang-Undang yang berlaku No.38 tahun 1999 pengelolan zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)9 .

7

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’iy, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2006), h.16 8 Syaikh As-Sayyid Sabiq, Paduan Zakat Menurut Al-Qu’an dan Sunah, (Bogor:Pustaka Ibnu Katsir, 2005), h. 22. 9 Nasrun Haroen, Amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat Menuju Tata Kelola Zakat yang Lebih Baik, Disampaikan pada Seminar Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat, Fraksi PKS DPR RI, Jakarta, 4 Maret 2010.

21   

Keberadaan BAZ dan LAZ diharapka berjalan dengan kegiatannya masing-masing. Pemerintah memberi kesempatan kepada BAZ dan LAZ untuk berlomba menarik kepercayaan masyarakat. Sebab masyarakat akan memberikan zakatnya kepada sebuah lembaga yang menunjukan kinerja yang profesional, amanah, transparan, dan akuntabel. Selain tingkat profesionalitas, visi bersama ikut menggerakan seluruh elemen-elemen organisasi yang ada. Daya tahan yang begitu luar biasa bertahuntahun mengalami perkembangan pasang surut organisasi dalam membiayai seluruh program dan operasional organisasinya, tentulah dikarenakan ketersedian dana yang cukup bagi organisasi tersebut. Pengumpulan dana untuk membiayai program dan kegiatan bagi sebuah NGO (Non Government Organization) bisa disebut dengan fundraising. Pada awalnya hanyalah wancana saja bagi NGO, tetapi seiring dengan perkembangan zaman fundraising menjadi kebutuhan bagi NGO. Fundraising sendiri mengandung pengertian pengumpulan dana. Fundaraising

dapat

diartikan

sebagai

kegiatan

dalam

rangka

menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari mayarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemeritah) yang akan digunakan

untuk

membiayai

program

organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuan.

dan

kegiatan

operasional

22   

F. Metode Penelitian 1.

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Mardalis: “Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada”. Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Variabel ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. 10 Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tailor seperti yang dikutip oleh Lexy J. Maleong yaitu sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. 11

10

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 25. 11 Lexy J Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), Cet. Ke-11, h. 3.

23   

2.

Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang digunakan, antara lain: a. Data primer, yaitu data yang sengaja penulis kumpulkan secara langsung, pengumpulan

data

yang

dilakukan

yakni

dengan

melakukan

studi

kepustakaan. b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang dihimpun dari sejumlah buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, media internet, dan sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari: a. Studi Kepustakaan (Library Research), yakni dengan mengkaji data-data yang diperoleh dari buku-buku, bahan referensi, artikel, brosur dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. b. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dokumentasi yang berkaitan dengan Strategi Fundraising BAZIS DKI Jakarta. 4. Teknik Pengolahan Data Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan data secara verbal dan kualifikasi bersifat teoritis. Pengelolaan data kualitatif dilakukan dengan mengedit data kemudian mengkategorikan data sesuai dengan masalah/tema yang sedang dibahas

24   

5. Metode Analisa Metode analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis isi dengan mendeskripsikan teori-teori yang ada kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada dan analisis wacana dengan memberikan pernyataan peneliti dari gejala dan masalah yang ada. 6. Teknik Penulisan Skripsi Dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah pada buku pedoman penulisan skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta cetakan pertama tahun 2007. G. Sistematika Penulisan BAB I

Pendahuluan Memuat tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II

Tinjaun Teoritis Memuat tentang Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah, pengertian Fundraising, Fungsi dan Peran ZIS dalam Masyarakat DKI Jakarta dan Dasar Hukum

25   

BAB III Sekilas Profil BAZIS Provinsi DKI Jakarta Memuat tentang Latar Belakang Berdirinya BAZIS DKI Jakarta, Dasar Hukum, Tujuan, dan Tugas Pokok. BAB IV Pembahasan dan Analisis Strategis Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta Memuat tentang Analisis Strategis Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Penegelolaan Dana ZIS Seperti Kebijakan dibidang Fundraising, Program Sosialisasi, Konsep Komunikasi, Manajemen Kemitraan dengan Perusahaan, Pencarian Sumber ZIS Kontemporer, Manajemen Motivasi dan Kontrol, dan Analisa SWOT. BAB V

Penutup Merupakan bagian terakhir penulisan yang akan menunjukkan pokokpokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas pada bagian permasalahan di atas yang berisi kesimpulan dan saran.

26   

BAB II TINJAUAN TEORITIS A. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah 1.

Zakat Zakat berasal dari kata zaka yang berarti ‘suci, ‘baik’, tumbuh’ dan ‘berkembang’ menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan dan dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula 12 . Kaitan antara makna bahasa dan istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh dan berkembang. 13 Adapun persyaratan harta yang wajib dizakati itu antara lain sebagai berikut. Pertama, al-milk at-tām yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah dimungkinkan untuk digunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Kedua, an-namā adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memilki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, deposito mudharabah, perternakan, pertanian, usaha bersama, obligasi dan lain sebagainya. Ketiga, telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran

12

Didin Hafidhuddin, Zakat dan Perekonomian Modern, (Jakarta:Gema Insani Press,

2002), h. 7. 13

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang:Pustaka Rizki Putra,1999.), h.4

27   

َ‫ﺨ َﺘِﻠﻔًﺎ ُأ ُآُﻠ ُﻪ وَاﻟ ﱠﺰﻳْﺘُﻮن‬ ْ ‫ت وَاﻟﻨﱠﺨْﻞَ وَاﻟﺰﱠرْعَ ُﻣ‬ ٍ ‫ﻏﻴْ َﺮ َﻣﻌْﺮُوﺷَﺎ‬ َ ‫ت َو‬ ٍ ‫ت ﱠﻣﻌْﺮُوﺷَﺎ‬ ٍ ‫ﺟﻨﱠﺎ‬ َ ‫ﺸَﺄ‬ َ ‫َو ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي أَﻧ‬ ‫ﻻ ُﺗﺴْ ِﺮﻓُﻮا‬ َ ‫ﺣﺼَﺎ ِد ِﻩ َو‬ َ ‫ﺣﻘﱠ ُﻪ َﻳﻮْ َم‬ َ ‫ﻏﻴْ َﺮ ُﻣ َﺘﺸَﺎ ِﺑ ٍﻪ ُآﻠُﻮا ِﻣﻦْ َﺛ َﻤ ِﺮ ِﻩ ِإذَﺁَأﺛْ َﻤ َﺮ َوءَاﺗُﻮا‬ َ ‫ن ُﻣ َﺘﺸَﺎ ِﺑﻬًﺎ َو‬ َ ‫وَاﻟ ﱡﺮﻣﱠﺎ‬ (١٤١: ‫ﻦ )اﻷﻧﻌﺎم‬ َ ‫ﺐ اﻟْ ُﻤﺴْ ِﺮﻓِﻴ‬ ‫ﺤ ﱡ‬ ِ ‫ﻻ ُﻳ‬ َ ‫ِإﻧﱠ ُﻪ‬ “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermaca-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. Istinbath hukum dari surat Al-An’ām ayat 141, menurut pendapat Abu Hanifah, keharusan penuh senisab hanya diperlukan awal dan akhir tahun. Karenanya tidaklah gugur zakat jika terjadi kekurangan nisab di tengah-tengah tahun, apabila pada akhir tahun telah sempurna lagi. Inilah syarat yang harus terdapat pada harta yang wajib di zakati dan syarat ini tidak mengenai tumbuh-

28   

tumbuhan dan buah-buahan. Zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan diharuskan kita mengeluarkannya setelah dipetik dari batangnya. 14 2.

Infaq Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia sedang lapang ataupun sempit. Hal tersebut dijelaskan didalam QS. ĀlImrān ayat 134 :

‫ﺤﺐﱡ‬ ِ ‫ﷲ ُﻳ‬ ُ ‫س وَا‬ ِ ‫ﻦ اﻟﻨﱠﺎ‬ ِ‫ﻋ‬ َ ‫ﻦ‬ َ ‫ﻆ وَاﻟْﻌَﺎﻓِﻴ‬ َ ْ‫ﻦ اﻟْ َﻐﻴ‬ َ ‫ﻇﻤِﻴ‬ ِ ‫ﺴﺮﱠﺁ ِء وَاﻟﻀﱠﺮﱠﺁءِ وَاﻟْﻜَﺎ‬ ‫ﻦ ﻳُﻨﻔِﻘُﻮنَ ﻓِﻲ اﻟ ﱠ‬ َ ‫اﱠﻟﺬِﻳ‬ (١٣٤: ‫اﻟْ ُﻤﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ )أل ﻋﻤﺮان‬ “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. Istinbath hukum dari surat Al-Imrān ayat 134, bahwasanya hukum Infaq adalah sunah, karena Infaq tidak mengenal nisab, dan Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, apakah dia sedang lapang atau sempit dan infaq tidak mengenal batas waktu kapan pun bisa mengeluarkan Infaq. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 ashnāf) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, 14

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat,h. 19

29   

‫ﻦ‬ َ ْ‫ﻦ وَاﺑ‬ ِ ‫ﻦ وَاْﻷَﻗْﺮِﺑِﻴﻦَ وَاﻟْ َﻴﺘَﺎﻣَﻰ وَاﻟْ َﻤﺴَﺎآِﻴ‬ ِ ْ‫ﺧﻴْ ٍﺮ َﻓِﻠﻠْﻮَاِﻟ َﺪﻳ‬ َ ‫ﻚ ﻣَﺎذَا ﻳُﻨﻔِﻘُﻮنَ ُﻗﻞْ ﻣَﺂأَﻧ َﻔﻘْﺘُﻢ ﻣﱢﻦ‬ َ ‫َﻳﺴْ َﺌﻠُﻮ َﻧ‬ (٢١٥: ‫ﻋﻠِﻴ ُﻢ )اﻟﺒﻘﺮة‬ َ ‫ﷲ ِﺑ ِﻪ‬ َ ‫نا‬ ‫ﺧﻴْ ٍﺮ َﻓِﺈ ﱠ‬ َ ْ‫ﻞ َوﻣَﺎ َﺗﻔْ َﻌﻠُﻮا ِﻣﻦ‬ ِ ‫ﺴﺒِﻴ‬ ‫اﻟ ﱠ‬ “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah:"Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orangorang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. Istinbath hukum dari surat Al-Baqarah ayat 251, bahwasanya Infaq boleh diberikan kepada siapapun dan kapanpun, bedanya dengan zakat, zakat hanya dibatasi kepada delapan ashnaf juga mempunyai ketentuan nisab dan waktunya. Sedangkan infaq tidak ada batas waktu dan ketentuannya. Infaq bisa diberikan kepada oarang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim antara lain 15 : a. Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. b. Orang yang enggan berinfak adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. c. Didalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar, hikmah dan manfaat manfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat islam untuk menolong kaum dhuāfā. 15

http://www.uchinfamiliar.blogspot.com/pengrtian-zakat-infaq-sedekah.html. diakses pada tanggal 24 Juli 2010.

30   

3.

Shadaqah Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya 16 . Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateril. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, tahlil, dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah. Seringkali kata-kata sedekah dipergunakan dalam Al-Qur’an, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat. Hal tersebut dijelaskan didalam QS. AtTaubah : 60 dan 103.

َ‫ب وَاﻟْﻐَﺎرِﻣِﻴﻦ‬ ِ ‫ﻋَﻠﻴْﻬَﺎ وَاﻟْ ُﻤ َﺆﱠﻟ َﻔ ِﺔ ُﻗﻠُﻮ ُﺑ ُﻬﻢْ وَﻓِﻲ اﻟ ﱢﺮﻗَﺎ‬ َ ‫ﻦ‬ َ ‫ﻦ وَاﻟْﻌَﺎ ِﻣﻠِﻴ‬ ِ ‫ت ﻟِﻠْ ُﻔﻘَﺮَاءِ وَاﻟْ َﻤﺴَﺎآِﻴ‬ ُ ‫ﺼ َﺪﻗَﺎ‬ ‫ِإ ﱠﻧﻤَﺎ اﻟ ﱠ‬ (٦٠: ‫ﺣﻜِﻴ ُﻢ )اﻟﺘﻮﺑﺔ‬ َ ٌ‫ﷲ ﻋَﻠِﻴﻢ‬ ُ ‫ﷲ وَا‬ ِ ‫ﻦا‬ َ ‫ﻀ ًﺔ ِﻣ‬ َ ‫ﻞ َﻓﺮِﻳ‬ ِ ‫ﺴﺒِﻴ‬ ‫ﻦ اﻟ ﱠ‬ ِ ْ‫ﷲ وَاﺑ‬ ِ ‫ﻞا‬ ِ ‫ﺳﺒِﻴ‬ َ ‫وَﻓِﻲ‬ “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya,untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orangorang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Biajaksana”. Bahwasanya telah disebutkan delapan orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, orang-orang yang menjadi amil zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, riqob, orang yang mempunyai hutang, orang yang berada dijalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan sudah kehabisan bekal. 16

2008), h 45

Ibrahim, Yasin, Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah, (Bandung: Marja,

31   

Istinbath hukum dari surat At-Taubah ayat 60, zakat wajib disalurkan kepada delapan ashnaf.

ٌ‫ﷲ ﺳَﻤِﻴﻊ‬ ُ ‫ﻦ ﱠﻟ ُﻬﻢْ وَا‬ ٌ ‫ﺳ َﻜ‬ َ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻼ َﺗ‬ َ‫ﺻ‬ َ ‫ن‬ ‫ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ ِإ ﱠ‬ َ ‫ﻞ‬ ‫ﺻﱢ‬ َ ‫ﺻ َﺪ َﻗ ًﺔ ُﺗﻄَﻬﱢ ُﺮ ُهﻢْ َو ُﺗ َﺰآﱢﻴ ِﻬﻢْ ِﺑﻬَﺎ َو‬ َ ْ‫ﺧﺬْ ِﻣﻦْ َأﻣْﻮَاِﻟ ِﻬﻢ‬ ُ (١٠٣: ‫ﻋَﻠِﻴﻢٌ )اﻟﺘﻮﺑﺔ‬ “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketemtraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Ayat ini menyuruh kepada kepala negara (penguasa) mengambil zakat dari harta anak kecil dan orang dewasa, untuk mensucikan harta mereka. Istinbath dari surat At-Taubāh ayat 103, bahwa zakat wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim baik anak kecil maupun dewasa apabila mereka kaya/mampu. Yang perlu diperhatikan, jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfak atau bersedekah. 17 B. Fundraising 1.

Pengertian Fundraising Fundaraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan

17

Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2001), h. 70

32   

dananya

kepada

sebuah

organisasi. 18

Kata

mempengaruhi

masyarakat

mengandung banyak makna: Pertama, dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada mayarakat tentang seluk-beluk keberadaan OPZ. Kedua, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada donatur untuk sadar bahwa dalam harta dan dimilikinya bukan seluruhnya diperoleh dari usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai mahluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai mahluk sosial. Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh OPZ dalam mengingatkan para donatur dan muzaki. Sehingga penyadaran dengan mengingatkan secara terus menerus menjadikan individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukanya. Ketiga, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq dan sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ dalam melakukan fundraising juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja atau anual report kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.

18

April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, (Yogyakarta : Sukses,2009), h.12

33   

Keempat, mempengaruhi untuk membujuk para donatur dan muzaki untuk bertransaksi. Pada dasanya keberhasilan suatu fundraising adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu fundaraising tanpa adanya transaksi. Kelima, dalam mengartikan fundraising sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang diharapkan

bisa

mempengaruhi

masyarakat

sehingga

mereka

bersedia

memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana zakat, infaq maupun shadaqah kepada organisasi pengelola zakat. Keenam, mempengaruhi dalam pengertian fundraising dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah suatu fitnah, atau kekhawatiran akan menimbulkan keburukan. Tentunya paksaan ini dilakukan dengan ahsan sebagai perintah Allah dalam AlQur’an surat At-Taubah ayat 103 19 . 2.

Tujuan Fundraising Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari fundraising bagi sebuah organisasi pengelola zakat :

19

April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, h. 12-17.

34   

a. Yang menjadi tujuan pokok dari gerakan fundraisng adalah pengumpulan dana. Sesuai dengan istilahnya (fundraising) berarti pengumpulan uang. Namun yang dimaksud disini bukanlah uang saja, tetapi dana dalam arti yang luas. Termasuk didalamnya barang dan jasa yang memilki nilai materi. Walaupun demikian dana dalam arti uang adalah penting. Mengingat sebuah organisasi nirlaba (OPZ) tanpa menghasikan dana maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan. Sehingga apabila sumber daya sudah tidak ada maka organisasi akan kehilangan kemampuan untuk terus bertahan menjaga kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa fundraising yang tidak menghasilkan dana adalah fundraising yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan yang lain. b. Gerakan fundraising juga bertujuan menghimpun para muzaki dan donatur. OPZ yang baik adalah OPZ yang setiap hari memiliki data pertambahan muzaki dan donatur. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah pertambahan jumlah dana untuk program pemberdayaan masyarakat berserta operasionalnya. Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh OPZ untuk tujuan ini, pertama, menambah jumlah sumbangan dana dari setiap donatur dan muzaki, dan kedua, menambah jumlah donatur dan muzaki itu sendiri. c. Jika kepercayaan masyarakat terhadap OPZ meningkat maka bisa dipastikan citra OPZ juga ikut terbawa meningkat. Meningkatkan rasa citra lembaga juga menjadi salah satu tujuan dari fundraising. Aktifitas fundraing yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat, baik langsung maupun tidak langsung

35   

akan membentuk citra organisasi itu sendiri. Dengan gambaran-gambaran yang diberikan melalui interaksi baik langsung maupun tidak langsung akan menumbuhkan citra rasa yang bersifat positif maupun negatif. Dengan citra ini, setiap anggota masyarakat akan mempersepsi organisasi pengelola zakat, yang dilanjutkan dengan mengambil sikap dan menunjukan perilaku terhadap OPZ. Jika citra yang tertanam dibenak para muzaki dan donatur terhadap OPZ positif, maka masyarakat akan mendukung, dan bersimpati dengan memberikan sumbangan ZIS-nya. Namun sebaliknya, apabila citra yang ada didalam benak anggota masyarakat terhadap OPZ negatif, maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk memberikan sumbangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqahnya kepada lembaga. d. Ketika sebuah OPZ melakukan penggalangan dana ZIS, maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas muzaki dan donatur agar tetap memberikan sumbangan dana ZISnya kepada OPZ. Walaupun harus dengan pengorbanan untuk memberikan sumbangan dana tersebut. Pengorbanan yang dilakukan muzaki dan donatur seolah tidak terasa setelah mendapat imbalan rasa puas dari pengorbanan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Jadi tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya dilakukan setiap hari. e. Kadang-kadang untuk melakukan fundraising, sebuah OPZ membatasi pada orang-orang tertentu. Sehingga dibutuhkan kepanjangan tangan untuk sampai pada donatur dan muzaki. Apabila OPZ memiliki citra yang baik dimata

36   

masyarakat maka akan banyak simpati dan dukungan yang diberikan kepadanya. Bentuk dukungan dan simpati dari masyarakat terhadap OPZ tidak selamanya berupa dana, akan tetapi ada sebagian yang tidak memiliki kemampuan memberikan dana atau sesuatu sebagai sumbangan ZISnya karena ketidakmampuan mereka sebagai donatur dan muzaki dalam memberikan dana, memberikan bantuan tenaga dan pemikiran untuk majunya sebuah organisasi pengelola zakat. Kelompok-kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh OPZ sebagai pemberi kabar dan pemberi informasi kepada setiap orang yang memerlukannya. Dukungan dan simpatisan yang berbentuk informan seperti ini, memudahkan lembaga dalam fundraising. Sehingga semakin banyak relasi dan pendukung sebuah OPZ juga merupakan diadakannya fundraising. 20 3.

Fundraising dalam Islam Pada awal masa Nabi Muhammad SAW, Sumber daya negara Islam pada saat itu sangat terbatas sehingga sulit mengatur pengadaaan barang-barang untuk publik. Dalam pembangunan Masjid Nabawi mengunakan pendanaan dari sumbangan tanah dan tenaga sukarela. Dalam perang tabuk, 30.000 pasukan dan 10.000 ekor kuda sepenuhnya dibiayai oleh sumbangan sukarela. Bahkan ada sahabat yang menawarkan untuk membeli sumur agar dapat digunakan umat pada masa kekeringan. Masyarakat Islam melakukan hal tersebut kerena 20

April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, h. 22

37   

memiliki motivasi yang kuat tentang ajaran agama. Umar Bin Abdul Aziz sebagai khalifah gemar bersedekah dan wara’. Beliau menjadi seorang zahid yang hanya mencari kehidupan akhirat yang abadi. Secara tidak langsung, hal ini memberikan

sumbangsih

terhadap

faktor-faktor

mempengaruhi

sistem

administrasi serta psikologi pejabat dan para rakyatnya. 21 Hal mana yang diharapkan dengan hadirnya cetak biru zakat Indonesia adalah membuat konstruksi perzakatan sebagai bingkai dan acuan pengaturan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia. Siapa yang operasional, siapa yang menjadi pengawas dan siapa yang mengupayakan perundang-undangan zakat sehingga sistem pengelolaan zakat terstruktur, operasi serta sasaran pencapaiannya menjadi terarah dan jelas. Zakat pada dasarnya adalah sistem yang wajib (obligatory zakat sistem), akan tetapi menjadi sistem sukarela (voluntary zakat system). dikarenakan beberapa faktor. Salah satu faktor peralihan ini terjadi karena zakat dalam legaitas hukum perundangan negara diadopsi sebagai sistem keuangan yang tidak sempurna. Zakat hanya dibebankan pada aspek agama. Padahal zakat itu harus diambil dari muzakkinya, baik suka atau tidak kerena hukumnya adalah wajib.

21

http://www. hendrakholid.net/blog/2010/03/16/ Diakses pada tanggal 24 Juli 2010.

38   

Filantropi Islam mengalami kebangkitan di tangan masyarakat sipil pada tahun 1990-an, yang dipelopori antara lain oleh Bamuis BNI (berdiri 1968), Yayasan Dana Sosial Al Falah (1987), dan Dompet Dhuafa Republika (1993), Era ini kemudian dikenal menjadi era pengelolaan filantropi Islam secara profesional-modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi Profesional 22 . 4.

Dasar Hukum Fundraising Adapun Dasar Hukum yang berkaitan dengan fundraising ini tertera dalam UU RI, antara lain: a. UU RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat : Diantanya dijelaskan dalam bab IV Pasal 14 berbunyi : 1) Badan amil zakat dan lembaga amil zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 2) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.

22

http://www. hendrakholid.net/blog/2010/03/16/ Diakses pada tanggal 24 Juli 2010.

39   

Pasal yang tertera diatas hanya sebagai contoh, bahwa sesungguhnya fundraising memang sudah benar-benar diatur dalam UU RI. 23 C. Fungsi dan Peran ZIS bagi Masyarakat DKI Jakarta Sebuah adagium menyatakan “apa yang disediakan oleh dunia sebetunya sudah cukup untuk semua orang, tetapi tidak akan pernah cukup untuk orang yang rakus”. Namun pada kenyataannya di satu pihak ada orang yang bergelimang dengan kenyataan, sementara di pihak lain masih banyak yang jauh dari kecukupan. Kondisi ini menggambarkan adanya persoalan dalam pendistribusian ekonomi. Mengapa orang menjadi miskin ? ada tiga pendekatan yang dapat menjawab petanyaan ini, yakni system approach, decision-making model, dan structural

approach.

Pendekatan

Pertama,

menekankan

pada

adanya

keterbatasan pada aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi, dan demografi. Kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dianggap lebih banyak menekan warga masyarakat yang tinggal wilayah pedesaan atau pedalaman. Sebagaimana di ketahui secara umum pemerintah RI menerapkan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang merujuk pada teori pembangunan yang dibuat oleh WW. Rostow. 24

23

http://www. hendrakholid.net/blog/2010/03/16/ Diakses pada tanggal 24 Juli 2010. Nanich Mahendrawaty dan Agus Effendi, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Sampai Tradisi, (Bandung: Rosda Karya, 2001), cet-ke1, h. 212 24

40   

Pendekatan

Kedua,

menekankan

pada

kurangnya

pengetahuan,

keterampilan, dan keahlian sebagian warga masyarakat dalam merespon sumbersumber daya ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat bahwa sebagian warga masyarakat kurang memiliki empati dan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) untuk mengelola secara lebih baik, efisien, dan efektif unit-unit usaha yang mereka miliki atau kuasai, kurang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki teknologi serta menciptakan dan memperluas pasar komoditi. Sedangkan Pendekatan Ketiga melihat bahwa kemiskinan itu terjadi karena adanya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan faktor-faktor produksi, seperti tanah, teknologi, dan bentuk kapital lainnya. Di sini wajah kemiskinan memiliki dimen struktural, yang merupakan akibat dari adanya ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan aset-aset ekonomi atau kapital lainnya yang ditunjukkan dengan adanya sebagian anggota masyarakat yang jumlahnya lebih kecil tetap menguasai dan memiliki faktor-faktor produksi yang lebih banyak. Sementara, sebagain besar warga masyarakat menguasai dan memiliki faktor-faktor produksi yang lebih sedikit. 25 Menurut Drs. H. Salehuddin Effendi, MM ZIS sebagai instrument pemberdayaan masyarakat meliputi tiga sisi yaitu :

25

BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institute Manajemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta, (Jakarta: Bazis Provinsi DKI Jakarta, 2006), Cet. Ke-1, h. 39

41   

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), yaitu mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupa untuk mengembangkannya. 2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (empowering). 3. Melindungi (recovering) dari kemungkinan untuk terjatuh kembali ke dalam jurang kemiskinan. Ajaran zakat, infak, dan shadaqah sesungguhnya mendorong kaum muslimin untuk memiliki etos kerja dan usaha yang tinggi, sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga bisa memberi kepada orang yang berhak menerimanya. 26 Dalam konteks itu, penciptaan iklim yang kondusif dan penyelesain persoalan-persoalan yang ada, kehadiran BAZIS Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai yang strategis, terutama bagi masyarakat Jakarta. Kerja kultural dan struktural terus-menerus dilakukan. Dengan berpijak pada Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta No.120 tahun 2002 BAB II mengenai kedudukan dan fungsi, maka BAZIS Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk terus memberi arti bagi masyarakat Jakarta. Dalam rangka meningkatkan kualitas mustahik, BAZIS DKI Jakarta menyadari perlunya memberikan training dan pelatihan. Para mustahik diberikan

26

BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institute Manajemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta, h. 41-42.

42   

materi enter-preneurship dan materi yang sesuai dengan keahlian mereka. Hal ini dimaksudkan agar tumbuh jiwa wirausaha di dalam diri mereka. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta ini, dapat disebut sebagai upaya yang mensinergikan antara kultur dan struktur dalam hal penanggulngan kemiskinan dan segala hal yang melingkarinya. Artinya, BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak berangkat dari ruang hampa dalam menanggulangi persoalan yang ada di masyarakat Jakarta ini. Semua berdasarkan pada akurasi dan validitas data dan informasi yang memang menjadi salah satu kelebihan dari BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari beragam upaya yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta, mulai dari bantuan dana yang bersifat konsumtifkaritatif, sampai dengan bantuan yang bersifat produktif. 27 Sehingga bagi masyarakat DKI Jakarta, ZIS memiliki nilai yang strategis. Peran dan fungsinya tidak bisa diragukan lagi. Dengan ZIS sebagian masyarakat dapat mengembangkan potensi usaha yang dimiliki. Dan sebagian yang lain, bahkan bisa lepas dari “jeratan kaum renternir” 28 . Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dengan hadirnya BAZIS Provinsi DKI Jakarta mempunyai nilai strategis khususnya bagi Masyarakat DKI Jakarta dalam hal penanggulangan kemiskinan dan segala hal yang melingkarinya. Dengan adanya ZIS masyarakat dapat mengembangkan usaha

27

BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institute Manajemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta, h. 44. 28 Bazis Provinsi DKI Jakarta & Institut Majemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, 2006.

43   

dari potensi yang dimiliki dan juga terlepas dari jeratan kaum renternir yang selama ini sangat meresahkan masyarakat. D. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah 1.

Penyebutan Zakat dan Infaq dalam Al Qur-an dan As Sunnah

a.

Zakat

(٤٣: ‫ﻼ َة َوءَاﺗُﻮا اﻟ ﱠﺰآَﺎ َة وَارْ َآﻌُﻮا َﻣ َﻊ اﻟﺮﱠاآِﻌِﻴﻦَ )اﻟﺒﻘﺮاة‬ َ ‫ﺼ‬ ‫َوَأﻗِﻴﻤُﻮا اﻟ ﱠ‬ “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku”( QS. Al Baqarah : 43) b. Zakat untuk Delapan Ashnaf

َ‫ب وَاﻟْﻐَﺎرِﻣِﻴﻦ‬ ِ ‫ﻋَﻠﻴْﻬَﺎ وَاﻟْ ُﻤ َﺆﱠﻟ َﻔ ِﺔ ُﻗﻠُﻮ ُﺑ ُﻬﻢْ وَﻓِﻲ اﻟ ﱢﺮﻗَﺎ‬ َ ‫ﻦ‬ َ ‫ﻦ وَاﻟْﻌَﺎ ِﻣﻠِﻴ‬ ِ ‫ت ﻟِﻠْ ُﻔﻘَﺮَاءِ وَاﻟْ َﻤﺴَﺎآِﻴ‬ ُ ‫ﺼ َﺪﻗَﺎ‬ ‫ِإ ﱠﻧﻤَﺎ اﻟ ﱠ‬ (٦٠: ‫ﷲ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺣَﻜِﻴﻢٌ )اﻟﺘﻮﺑﺔ‬ ُ ‫ﷲ وَا‬ ِ ‫ﻦا‬ َ ‫ﻀ ًﺔ ِﻣ‬ َ ‫ﻞ َﻓﺮِﻳ‬ ِ ‫ﺴﺒِﻴ‬ ‫ﻦ اﻟ ﱠ‬ ِ ْ‫ﷲ وَاﺑ‬ ِ ‫ﻞا‬ ِ ‫ﺳﺒِﻴ‬ َ ‫وَﻓِﻲ‬ “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya,untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orangorang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Biajaksana”. (QS. AtTaubah: 60). c.

Shadaqah

‫ب اﻟ ﱠﺮﺣِﻴﻢ‬ ُ ‫ﷲ ُه َﻮ اﻟ ﱠﺘﻮﱠا‬ َ ‫نا‬ ‫ت َوَأ ﱠ‬ ِ ‫ﺼ َﺪﻗَﺎ‬ ‫ﺧ ُﺬ اﻟ ﱠ‬ ُ ْ‫ﻋﺒَﺎ ِد ِﻩ َو َﻳﺄ‬ ِ ْ‫ﻋﻦ‬ َ ‫ﻞ اﻟ ﱠﺘﻮْ َﺑ َﺔ‬ ُ ‫ﷲ ُه َﻮ َﻳﻘْ َﺒ‬ َ ‫نا‬ ‫َأَﻟﻢْ َﻳﻌَْﻠﻤُﻮا َأ ﱠ‬ (١٠٤: ‫)اﻟﺘﻮﺑﺔ‬

44   

“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasannya Allah menerima taubat hambahamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?”. (QS. At Taubah : 104). d.

Nafaqah

‫ن‬ َ ‫ﺼﺪﱡو‬ ُ ‫ﻞ َو َﻳ‬ ِ‫ﻃ‬ ِ ‫س ﺑِﺎﻟْﺒَﺎ‬ ِ ‫ل اﻟﻨﱠﺎ‬ َ ‫ن َأﻣْﻮَا‬ َ ‫ن َﻟ َﻴﺄْ ُآﻠُﻮ‬ ِ ‫ﻷﺣْﺒَﺎ ِر وَاﻟ ﱡﺮهْﺒَﺎ‬ َ ْ‫ﻦ ا‬ َ ‫ن َآﺜِﻴﺮًا ﱢﻣ‬ ‫ﻦ ءَا َﻣﻨُﻮا ِإ ﱠ‬ َ ‫َﻳَﺄ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ‬ ‫ب َأﻟِﻴ ٍﻢ‬ ٍ ‫ﺸﺮْهُﻢ ِﺑ َﻌﺬَا‬ ‫ﷲ َﻓ َﺒ ﱢ‬ ِ ‫ﻞا‬ ِ ‫ﺳﺒِﻴ‬ َ ‫ﻻﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮ َﻧﻬَﺎ ﻓِﻲ‬ َ ‫ﻀ َﺔ َو‬ ‫ﺐ وَاﻟْ ِﻔ ﱠ‬ َ ‫ن اﻟ ﱠﺬ َه‬ َ ‫ﷲ وَاﱠﻟﺬِﻳﻦَ َﻳﻜْ ِﻨﺰُو‬ ِ ‫ﻞا‬ ِ ‫ﺳﺒِﻴ‬ َ ‫ﻋَﻦ‬ (٣٤: ‫)اﻟﺘﻮﺑﺔ‬ “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orangorang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah : 34) e.

Haq

َ‫ﺨ َﺘِﻠﻔًﺎ ُأ ُآُﻠ ُﻪ وَاﻟ ﱠﺰﻳْﺘُﻮن‬ ْ ‫ت وَاﻟﻨﱠﺨْﻞَ وَاﻟﺰﱠرْعَ ُﻣ‬ ٍ ‫ﻏﻴْ َﺮ َﻣﻌْﺮُوﺷَﺎ‬ َ ‫ت َو‬ ٍ ‫ت ﱠﻣﻌْﺮُوﺷَﺎ‬ ٍ ‫ﺟﻨﱠﺎ‬ َ ‫ﺸَﺄ‬ َ ‫َو ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي أَﻧ‬ ‫ﻻ ُﺗﺴْ ِﺮﻓُﻮا‬ َ ‫ﺣﺼَﺎ ِد ِﻩ َو‬ َ ‫ﺣﻘﱠ ُﻪ َﻳﻮْ َم‬ َ ‫ﻏﻴْ َﺮ ُﻣ َﺘﺸَﺎ ِﺑ ٍﻪ ُآﻠُﻮا ِﻣﻦْ َﺛ َﻤ ِﺮ ِﻩ ِإذَﺁَأﺛْ َﻤ َﺮ َوءَاﺗُﻮا‬ َ ‫ن ُﻣ َﺘﺸَﺎ ِﺑﻬًﺎ َو‬ َ ‫وَاﻟ ﱡﺮﻣﱠﺎ‬ (١٤١: ‫ﻦ )اﻷﻧﻌﺎم‬ َ ‫ﺐ اﻟْ ُﻤﺴْ ِﺮﻓِﻴ‬ ‫ﺤ ﱡ‬ ِ ‫ﻻ ُﻳ‬ َ ‫ِإﻧﱠ ُﻪ‬ “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermaca-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al An'ām : 141).

45   

Istinbath Hukum dari surat-surat diatas, hukum zakat adalah wajib sedangkan Infaq/Shadaqah hukumnya sunah. Istilah zakat digunkan untuk beberapa arti namun yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat digunakan untuk shadaqah wajib dan kata shaqadah digunakan untuk shadaqah sunah. Sesungguhnya penanaman zakat bukanlah menghasilkan kesuburan dari harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkanya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong-royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental, masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaan didalamnya. 2.

Hadis Nabi Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah

‫ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ ِإﺳْ َﻤﻌِﻴ ُﻞ ُه َﻮ‬ َ ‫ﺣﺠْ ٍﺮ ﻗَﺎﻟُﻮا‬ ُ ‫ﻦ‬ ُ ْ‫ﺳﻌِﻴ ٍﺪ وَاﺑ‬ َ ‫ﻦ‬ َ ْ‫ب َو ُﻗ َﺘﻴْ َﺒ ُﺔ ﻳَﻌْﻨِﻲ اﺑ‬ َ ‫ﻦ َأﻳﱡﻮ‬ ُ ْ‫ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َﻳﺤْﻴَﻰ ﺑ‬ َ ‫ﻋ َﻠﻴْ ِﻪ‬ َ ‫ن َرﺳُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ‬ ‫ﻋﻦْ َأﺑِﻲ ُه َﺮ ْﻳﺮَة َأ ﱠ‬ َ ِ‫ﻋﻦْ أَﺑِﻴﻪ‬ َ ِ‫ﻋﻦْ اﻟْﻌَﻠَﺎء‬ َ ‫ﺟﻌْ َﻔ ٍﺮ‬ َ ‫ﻦ‬ ُ ْ‫اﺑ‬ ‫ﺻ َﺪ َﻗ ٍﺔ ﺟَﺎ ِر َﻳ ٍﺔ‬ َ ْ‫ﻋ َﻤُﻠ ُﻪ ِإﻟﱠﺎ ِﻣﻦْ َﺛﻠَﺎ َﺛ ٍﺔ ِإﻟﱠﺎ ِﻣﻦ‬ َ ‫ﻋﻨْ ُﻪ‬ َ ‫ﻄ َﻊ‬ َ ‫ن اﻧْ َﻘ‬ ُ ‫ت اﻟْ ِﺈﻧْﺴَﺎ‬ َ ‫ﺳﱠﻠ َﻢ ﻗَﺎ َل إِذَا ﻣَﺎ‬ َ ‫َو‬ (‫ﺢ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﻟَﻪ ُ) رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬ ٍ ‫ﻋﻠْ ٍﻢ ُﻳﻨْ َﺘ َﻔ ُﻊ ِﺑ ِﻪ َأوْ َو َﻟ ٍﺪ ﺻَﺎ ِﻟ‬ ِ ْ‫َأو‬ “Telah diceritakan Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yakni ibnu Said dan ibnu Hujrin, mereka telah berkata telah bercerita Ismail yaitu ibnu Ja’far dan al-ala’ bapaknya Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda apa bila mati (meninggal) seseorang akan terputus amalnya kecuali terhadap tiga hal, shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang shaleh” (HR Muslim). 29 Istinbath hukum dari hadis diatas hukum zakat adalah wajib. Hadis ini mengindikasikan bahwa setiap amal sedekah (sedekah yang tidak habis amalnya) adalah sedekah dalam konteks ini zakat, yang apabila manfaatnya dapat selalu dirasakan mustahiq sampai akhir hidupnya.

29

Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Khusairi An Naisaburi, Shahih Muslim, (Al-Azhar Cairo, Dar el Hadith, 1997), Juz 8, Cet. Ke-1, h, 405.

46   

‫ ﺣَﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ‬،ُ‫ﺐ اﻟْ َﺒﺰﱠاز‬ ٍ ‫ﻲ ﺑﻦ َأﺑِﻲ ﻃَﺎ ِﻟ‬ ‫ﻋ ِﻠ ﱡ‬ َ ‫ ﺣَﺪﱠﺛَﻨَﺎ‬،‫ﻄﺮَا ِﻧﻲﱡ‬ ِ ‫ﻋﻤْﺮٍو اﻟْ َﻘ‬ َ ‫ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َأﺣْ َﻤ ُﺪ ﺑﻦ‬ َ ‫ ﻗَﺎ َل َرﺳُﻮ ُل‬:‫ ﻗَﺎ َل‬،ِ‫ﻋﺒْ ِﺪ اﻟﻠﱠﻪ‬ َ ْ‫ﻋﻦ‬ َ ،ِ‫ﻦ ا َﻷﺳْ َﻮد‬ ِ‫ﻋ‬ َ ،َ‫ﻋﻦْ ِإﺑْﺮَاهِﻴﻢ‬ َ ،ِ‫ﻦ اﻟْﺤَﻜَﻢ‬ ِ‫ﻋ‬ َ ،ٍ‫ﻋﻤَﻴْﺮ‬ ُ ‫ﺑﻦ‬ ،ِ‫ﺼ َﺪ َﻗﺔ‬ ‫ َودَاوُوا َﻣﺮْﺿَﺎ ُآﻢْ ﺑِﺎﻟ ﱠ‬،ِ‫ﺼﻨُﻮا َأﻣْ َﻮا َﻟ ُﻜﻢْ ﺑِﺎﻟ ﱠﺰآَﺎة‬ ‫ﺣ ﱢ‬ َ :‫ﺳﱠﻠ َﻢ‬ َ ‫ﻋ َﻠﻴْ ِﻪ َو‬ َ ‫ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ‬ َ ‫اﻟﱠﻠ ِﻪ‬ (‫)رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ‬.‫ﻋﺪﱡوا ِﻟﻠْﺒَﻼ ِء اﻟ ﱡﺪﻋَﺎء‬ ِ ‫َوَأ‬ “Hadis Riwayat At-Tabrani, dengan sanad Ahmad bin Umar dia berkata : telah diceritakan kepada kami Ali bin Abi Thalib al bazzazi dia telah berkata : telah diceritakan kepada kami Musa bin Umair Al Kufi dia telah berkata: telah menceritakan kepada kami Hakim bin Utaibah dari Ibrahim An-Nakha’i dan Aswad bin Yazid, dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata : Rasulullah Saw bersabda: ” bentengilah dirimu dengan zakat, dan obatilah penyakitmu dengan sedekah, dan perbanyaklah doa untuk menghindari bala”(HR Thabrani). 30 Istinbath hukum dari hadis diatas, zakat hukumya wajib. Hadis diatas menguatkan urgensi kandungan zakat yaitu, Pertama, zakat melindungi harta dari kebinasaan. Kedua, zakat dapat mengobati penyakit. Ketiga, zakat dapat menolak bala.

‫ﻋﺒْ ِﺪ‬ َ ‫ﻦ‬ ِ ْ‫ﻋﻦْ َﻳﺤْﻴَﻰ ﺑ‬ َ ‫ق‬ َ ‫ﻦ ِإﺳْﺤَﺎ‬ ِ ْ‫ﻋﻦْ َز َآ ِﺮﻳﱠﺎ َء ﺑ‬ َ ‫ﻦ َﻣﺨْ َﻠ ٍﺪ‬ ُ ْ‫ك ﺑ‬ ُ ‫ﻀﺤﱠﺎ‬ ‫ﺻ ٍﻢ اﻟ ﱠ‬ ِ ‫ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﻋَﺎ‬ َ ‫ﺻﻠﱠﻰ‬ َ ‫ﻲ‬ ‫ن اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠ‬ ‫ﻋﻨْ ُﻬﻤَﺎ َأ ﱠ‬ َ ‫ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ‬ َ‫ﺿ‬ ِ ‫س َر‬ ٍ ‫ﻋﺒﱠﺎ‬ َ ‫ﻦ‬ ِ ْ‫ﻋﻦْ اﺑ‬ َ ‫ﻋﻦْ َأ ِﺑﻲ َﻣﻌْ َﺒ ٍﺪ‬ َ ‫ﻲ‬ ‫ﺻﻴْ ِﻔ ﱟ‬ َ ‫ﻦ‬ ِ ْ‫اﻟﱠﻠ ِﻪ ﺑ‬ ْ‫ﺷﻬَﺎ َد ِة َأن‬ َ ‫ﻋ ُﻬﻢْ ِإﻟَﻰ‬ ُ ْ‫ﻦ َﻓﻘَﺎ َل اد‬ ِ ‫ﻋﻨْ ُﻪ ِإﻟَﻰ اﻟْ َﻴ َﻤ‬ َ ‫ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ‬ َ‫ﺿ‬ ِ ‫ﺚ ُﻣﻌَﺎذًا َر‬ َ ‫ﺳﱠﻠ َﻢ َﺑ َﻌ‬ َ ‫ﻋ َﻠﻴْ ِﻪ َو‬ َ ‫اﻟﻠﱠ ُﻪ‬ ‫ض‬ َ ‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ َﻗﺪْ اﻓْ َﺘ َﺮ‬ ‫ﻚ َﻓ َﺄﻋِْﻠﻤْ ُﻬﻢْ َأ ﱠ‬ َ ‫ﻟَﺎ ِإ َﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ اﻟﻠﱠ ُﻪ َوَأﻧﱢﻲ َرﺳُﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻓ ِﺈنْ ُهﻢْ أَﻃَﺎﻋُﻮا ِﻟ َﺬ ِﻟ‬ ‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ‬ ‫ﻚ َﻓ َﺄﻋِْﻠﻤْ ُﻬﻢْ َأ ﱠ‬ َ ‫ت ﻓِﻲ ُآﻞﱢ َﻳﻮْ ٍم َو َﻟﻴْ َﻠ ٍﺔ َﻓ ِﺈنْ ُهﻢْ َأﻃَﺎﻋُﻮا ِﻟ َﺬ ِﻟ‬ ٍ ‫ﺻ َﻠﻮَا‬ َ ‫ﺲ‬ َ ْ‫ﺧﻤ‬ َ ْ‫ﻋ َﻠﻴْ ِﻬﻢ‬ َ ‫ﻋﻠَﻰ ُﻓ َﻘﺮَا ِﺋ ِﻬﻢْ)رواﻩ‬ َ ‫ﺧ ُﺬ ِﻣﻦْ َأﻏْ ِﻨﻴَﺎ ِﺋ ِﻬﻢْ َو ُﺗ َﺮ ﱡد‬ َ ْ‫ﺻ َﺪ َﻗ ًﺔ ﻓِﻲ َأﻣْﻮَا ِﻟ ِﻬﻢْ ُﺗﺆ‬ َ ْ‫ﻋ َﻠﻴْ ِﻬﻢ‬ َ ‫ض‬ َ ‫اﻓْ َﺘ َﺮ‬ (‫ﻣﺴﻠﻢ‬ “Telah menceritakan kepadaku Abu āsim Ad dhohak bin Makhdad dari Jakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shoifi dari Abi Ma’bad dari ibn Abbas ra, Rasulullah Saw bersabda, sesungguhnya nabi telah mengutus Muadz ra, ke Yaman lalu Nabi berkata suruhlah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku utusan Allah maka jika mereka telah mentaatimu maka ajarkanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu maka jika mereka telah mentaatimu maka ajarkanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kaum muslimin 30

At-Thabrani, Mu’jam Al-Kabir, Juz 8, http://www.ahlalheedth.com, diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2010.

47   

mengeluarkan zakat (sedekah) dalam harta benda kaum muslimin, yang diambil dari mereka yang kaya lalu diserahkan kepada fakir miskin dari mereka”. (HR Muslim). 31 Istinbath hukum dari hadis diatas, zakat wajib dikeluarakan bagi mereka yang memiliki binatang ternak, seperti sapi dan kambing yang telah sampai ukuran jumlahnya (nisabnya). Juga para pedagang yang memiliki emas, perak, hasil bumi, hasil tambang dan sejumlah keuangan (senisab). 32

‫ﻋﻦْ َأﺑِﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة‬ َ ‫ج‬ ِ ‫ﻋﻦْ اﻟْ َﺄﻋْ َﺮ‬ َ ‫ﻋﻦْ َأﺑِﻲ اﻟ ﱢﺰﻧَﺎ ِد‬ َ ٌ‫ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨِﻲ ﻣَﺎﻟِﻚ‬ َ ‫ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ ِإﺳْﻤَﺎﻋِﻴ ُﻞ ﻗَﺎ َل‬ َ ‫ﻦ‬ َ ْ‫ﺳﱠﻠ َﻢ ﻗَﺎ َل ﻗَﺎ َل اﻟﱠﻠ ُﻪ َأﻧْ ِﻔﻖْ ﻳَﺎ اﺑ‬ َ ‫ﻋ َﻠﻴْ ِﻪ َو‬ َ ‫ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ‬ َ ‫ن َرﺳُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ‬ ‫ﻋﻨْ ُﻪ َأ ﱠ‬ َ ‫ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ‬ َ‫ﺿ‬ ِ ‫َر‬ (‫ﻋ َﻠﻴْﻚ َ)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى‬ َ ْ‫ﺁ َد َم ُأﻧْ ِﻔﻖ‬ “Telah meceritakan kepada kami Ismail berkata telah diceritakan kepadaku Malik dari abi Zinad dari A’raj dari abi Hurairah ra, (Nabi bersabda) : Allah Swt berfirman : “Hai manusia belanjakanlah hartamu, maka aku akan memberikan belanja kepadamu”. (HR Al-Bukhari). 33 Istinbath hukum dari hadis diatas, hadis ini menunjukkan adanya firman Allah dalam Hadis Qudsi tentang ajakan Allah Swt, agar kaum muslimin berzakat, bersedekah atau berinfaq yaitu membelanjakan hartanya untuk kebaikan dan agama Islam. 34 Di Indonesia, persoalan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 58 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun

31

Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Khusairi An Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 5, h 370. 32 Husein Bahreisj, Hadis Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari Muslim, (Surabaya: Karya Utama,1997), h. 98. 33 Imam Ibn Zauji, Shahih Bukhari Ma’a Kasyfi Al- Masykal, (Al-Azhar Cairo, Dar el Hadith, 2008), Juz 16, h 428. 34 Husein Bahreisj, Hadis Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari Muslim,h. 99

48   

1999 dan keputusan Direktur Jederal Bimbingan Masyarakat dan Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat 35 .

35

Departemen Agama RI, Pedoman Zakat, (Jakarta:Penerbit Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 2006), h. 21

49   

BAB III SEKILAS PROFIL BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA A. Latar Belakang Berdirinya BAZIS Provinsi DKI Jakarta Selama ini pemahaman tentang kesalehan atau ketaatan pada agama Islam. Selalu identik dengan ibadah individual-vertikal. Seseorang akan disebut saleh ketika rajin melaksanakan ritual vertikal seperti salat. Puasa, haji dan lainlain. Memang tidak salah, menyebut hal-hal itu sebagai bentuk kesalehan atau ketaatan seseorang pada agama. Tetapi dengan pemahaman itu akan mempersempit makna agama. Karena agama yang di turunkan Tuhan untuk manusia, sesungguhnya juga mengandung dimensi sosial-horisontal. Artinya, Tuhan menurunkan agama dengan segala perangkatnya juga mengatur hubungan sesama makhluknya-Nya. Kedua ibadah ini meniscahyakan adanya harmoni. Karena menjadi penanda kesempurnaan seseorang dalam menjalankan agama. Oleh sebab itu, ketiadaan

salah

satunya

adalah

kekurangsempurnaan

seseorang

dalam

melaksanakan ajaran agama. Secara tegas Al-Qur’an mengancam orang yang hanya melaksanakan ritual individual dan mengesampingkan ibadah yang berdimensi sosialhorisontal. Dalam surat Al-Mā’un orang yang beragama disebut sebagai pendusta agama, karena tidak peka terhadap permasalahan sosial seperti anak yatim dan orang miskin. Bila dilihat lebih jauh, sesungguhnya ibadah individual-vertikal

50   

dan ibadah sosial-horisontal, ibarat dua sisi mata uang, berbeda tapi tidak dapat dipisahkan, keduanya harus jalan beriringan. Bila dilihat secara fungsional, rukun Islam bisa dibedakan menjadi Rukun Pribadi dan Rukun Masyarakat. Rukun Pribadi menyangkut syahadat, salat, puasa, dan haji. Sedangkan Rukun Masyarakat adalah zakat. Kedua rukun ini harus ditegakkan, karena menjadi fondasi agama Islam. Mengabaikan satu rukun saja, berarti meruntuhkan agama Islam. Zakat sebagai salah satu penyangga bangunan Islam, dengan tanpa mengabaikan penyangga-penyangga yang lain, sampai kini masih memerlukan perhatian serius. Bukan saja karena zakat salah satu Rukun Islam, tetapi lebih dari itu, karena kesadaran kaum muslimin untuk membayar zakat masih rendah. Padahal, bila dilihat ke dalam Al-Qur’an, kata zakat selalu disebut bersamaan dengan kata salat sebanyak 82 kali. 36 Namun kesadaran akan arti penting keduanya belum mendapat posisi yang seimbang. Banyak orang rajin mendirikan salat, namun belum diimbangi dengan kesadaran berzakat. Bahkan, bila dilihat lebih jauh, perhatian kepada zakat lebih rendah dibandingkan dengan perhatian pada ibadah yang lain seperti salat, puasa, dan haji. Sebagai umat Islam lebih tergerak menjalankan rukun pribadi ketimbang rukun masyarakat. Kondisi ini lebih parah, karena bukan dalam arti yang yang mengerjakan rukun pribadi, jumlanya lebih banyak ketimbang yang mengerjakan Rukun Masyarakat, yang

36

BAZIS DKI, Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah di DKI Jakarta, (Jakarta: BAZIS DKI, 1999), h.. 3

51   

telah terjadi adalah paradoksal didalam tubuh mereka. Karena, di satu sisi mereka taat melaksanakan Rukun Pribadi, namun dalam waktu yang bersamaan mereka cendrung mengabaikan Rukun Masyarakat. 37 Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari peran elit agama seperti da’I, ustadz, dan kiai yang lebih sering menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah salat, puasa, dan haji ketimbang zakat. Namun, pada saat yang sama, harus diakui pula bahwa ada diantara elit agama yang menyampaikan pesan zakat. Hanya saja pesan itu masih sempit, dalam pengertian, hanya zakat fitrah dan zakat mal sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab klasik saja. Kalaupun ada yang membahas zakat, biasanya hanya dilihat dari sudut hukum saja. Hal ini dapat dilihat di lapangan saat penyuluh keagamaan memberikan penyuluhan. Biasanya, yang lebih sering muncul adalah peryataan mengenai hukum. Misalnya, bagaimana hukumnya kalau zakat diberikan secara langsung oleh muzakinya. Sangat sedikit ditemukan pandangan masyarakat tentang zakat secara lebih komprehensip, dalam arti memiliki pandangan yang berdimensi pemihakan pada persoalan sosial-kemanusiaan. Mengingat dominannya perspektif hukum ini, menyebabkan sedikitnya ruang gerak dalam menafsirkan zakat. Sebagaimana mafhum bahwa perpektif hukum adalah perspektif mutlak-hitam-putih-sehingga menyebabkan sempitnya ruang tafsir bagi sebagian pemikir muslim untuk melakukan langkah-langkah

37

1, h.30

Eri Sudewo, Manajemen Zakat, (Jakarta: institute Manajemen Zakat, 2004), Cet. Ke-

52   

ijtihady tentang zakat, misalnya pembaruan objek zakat terhadap segmen-segmen potensial zakat, sebagai efek dari perkembangan perekonomian masyarakat. 38 Kondisi seperti inilah yang menyebabkan kesadaran dan aplikasi kaum muslimin untuk berzakat masih kurang. Oleh sebab itu, meningkatkan kesadaran berzakat adalah “Pekerjaan Rumah” yang mesti segera dilaksanakan para elit agama dan siapa saja yang peduli pada kesejahtraan masyarakat. Meski dinilai masih kurang, potensi kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat sudah ada. Secara tradisional sebagian masyarakat di Indonesia ada yang menyerahkan zakat kepada kiai, ustadz, dan elit agama di lingkungan masing-masing. Biasanya, penyalurannya bergantung pada ijtihad kiai. Sebagai proses kesadaran, potensi pengamalan zakat secara tradisional ini patut dibanggakan. Hanya saja ada beberapa kelemahan mendasar dalam proses pengalaman zakat seperti ini. Pertama, tidak transparan karena tidak jelas administrasi pemasukan dan pengeluaran. Hal ini menyebabkan tidak terdatanya potensi dana yang bisa dikembangkan. Kedua, ada kemungkinan zakat tersebut tidak

disalurkan

kepada

mustahiknya

secara

maksimal.

Ketiga,

hasil

pengumpulan dan ZIS jumlahnya masih relatif sangat kecil sehingga pendayagunaan belum dapat menyentuh kebutuhan mustahik secara keseluruhan. Keempat, tidak adanya pengawasan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran

38

Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010.

53   

zakat. Dan kelima, lebih sering merupakan upaya karitatif dan tidak produktif. Dengan demikian, zakat yang seharusnya bisa menjadi salah satu instrument pemerataan dan pemberdayaan masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. 39 Meskipun pengalaman zakat tradisional ini patut dibanggakan, bukan berarti tidak membutuhkan upaya alternatif dan kreatif. Mengingat kelemahankelemahan pengamalan secara tradisional itu, maka mendirikan lembaga pengelola zakat adalah hal yang tak dapat dipungkiri. Hal ini dimaksudkan agar zakat yang terkumpul dari masyarakat dapat didata dengan baik, transparan, dapat disalurkan kepada yang berhak, dan lebih dari itu dapat dikelola secara produktif, sehingga zakat tidak lagi hanya bersifat karitatif, tetapi juga lebih dapat memberdayakan masyarakat. Bila dilihat perzakatan di Indonesia sebenarnya usaha-usaha agar zakat dikelola dengan baik sudah pernah dilakukan. Upaya itu sudah dimulai sekitar tahun 1950-an. Misalnya dengan melahirkan berbagai peraturan-peraturan tentang zakat. Tetapi upaya ini belum menuai hasil yang membanggakan. Sebelum kemerdekaan upaya mengumpulkan zakat sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam, lembaga-lembaga dakwah, majelis ta’lim dan pondok pesantren. Namun, secara resmi belum ada peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur masalah zakat. Baru sekitar tahun 1960-an, pembahasan

39

BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institute Manajemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta, h. 8

54   

tentang peraturan mengenai pelaksanaan dan pengumpulan zakat di Indonesia mulai menghasilkan satu peraturan. Kemajuan ini tepatnya terjadi mulai tahun 1968 ketika sebelas tokoh ulama nasional menyerukan pelaksanaan zakat. 40 Gayung pun bersambut, seruan ini direspon secara positif oleh Presiden RI Soeharto saat itu. Pada tahun 1968 inilah pemikiran tentang perlunya Lembaga pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia mulai terealisasikan. Awal tahun 1968, pada “seminar zakat” yang diselengarakan oleh Lembaga Research dan Work Shop Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Soeharto untuk pertama kali menghimbau masyarakat untuk melaksanakan zakat secara konkret. Dalam pidatonya beliau berpesan : “saya ingin memulai lagi bahwa pegumpulan zakat secara besar-besaran yang saya serukan itu, saya maksudkan sebagai ajakan seorang muslim untuk mengamalkan secara konkret ajaran-ajaran Islam bagi kemajuan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya”. 41 Setelah itu, di Istana Merdeka pada acara Isra’ Mi’raj tanggal 26 Oktober 1968 Presiden RI Soeharto secara langsung menyerukan pelaksanaan zakat untuk menunjang pembangunan. Pada saat yang sama, Presiden RI Soeharto juga menyatakan kesediaan untuk menjadi amil zakat tingkat nasional. 40

Para Tokoh saat itu adalah : Prof. Dr. Hamka, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh. Syukri Ghazali, Moh. Sodry, KH. Taufiqurrahman, KH. Moh. Sole Su’aidi, Ustadz M. Ali Al Hamidy, Ustadz Mukhtar Luthfy, KH. A. Malik Ahmad, Abdul Kadir, dan KH. M.A Zawawy. 41 Pemda DKI, Pedoman Pengelolaan ZIS di DKI Jakarta, (Jakarta: Pemda DKI, 1992), h 102.

55   

Untuk mengintensifkan pelaksanaan zakat tersebut dikeluarkan surat perintah Presiden RI No.07/POIN/10/1968 tanggal 31 oktober 1968 kepada Mayjen Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol. Inf. Drs. Azwar Hamid, dan Kol. Inf Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam proses administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional. Berbagai kalangan masyarakat menyambut baik seruan ini. Tidak lama setelah itu, beberapa Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan keputusan untuk mendirikan LPZ di daerahya masing-masing. Menteri Agama Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri tentang pembentukan Badan Amil Zakat yang bertugas melaksanakan melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) ini berkedudukan di desa-desa dan kecamatan. Pada tingkat kecamatan BAZ menjadi koordinator bagi pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat di desa-desa. Untuk lebih memperkuat hal tesebut, Presiden mengeluarkan Surat Edaran No.B. 133/PRES/11/1968 yang menyerukan kepada pejabat/instansi terkait untuk membantu dan berusaha ke arah telaksananya seruan Presiden dalam wilayah atau lingkup kerja masing-masing. 42 Seruan Presiden ini ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan surat keputusan tentang perlunya LPZ di provinsi DKI Jakarta. 42

Pemda DKI, Pedoman Pengelolaan ZIS di DKI Jakarta, h. 103.

56   

Dengan demikian, ada beberapa hal yang secara langsung menjadi latar belakang berdirinya BAZIS provisi DKI Jakarta, yaitu : pertama, saran sebelas tokoh ulama nasional yang berkumpul di Jakarta pada 24 September 1968, untuk membahas beberapa persoalan umat, khususnya pelaksanaan zakat di Indonesia. Di antara rekomendasi hasil musyawarah tersebut adalah : a. Perlunya pengelola zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan pendayagunaanya kepada masyarakat. b. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan

secara

maksimal.

Karenanaya,

diperlukan

efektivitas

pengumpulan zakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Saran sebelas ulama itu ditanggapi secara serius oleh Presiden RI Soeharto yang kemudian memberikan seruan dan edaran kepada para pejabat dan instansi

terkait

untuk

menyebarluaskan

dan

membantu

terlaksananya

pengumpulan zakat secara nasional. Kedua, Seruan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Isra Mi`raj Nabi Muhammad SAW di istana Negara, pada tanggal 26 Oktober 1968 tentang perlunya intensifikasi pengumpulan zakat sebagai potensi yang besar untuk menunjang pembangunan. Dua hal inilah yang melatarbelakangi pendirian BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan No. Cb. 14/8/18/68

57   

tertanggal 5 Desember 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. 43 Berdasarkan keputusan tersebut, maka susunan organisasi BAZ dibentuk mulai tingkat Provinsi DKI Jakarta hingga tingkat kelurahan, tugas utamanya adalah mengumpulkan zakat di wilayah DKI Jakarta dan penyalurannya terutama ditujukan kepada fakir miskin. Sejak berdiri dari tahun 1968 hingga tahun 1973, Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta telah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja pada aspek penghimpunan zakat yang terlihat belum optimal. Jumlah dana zakat yang terhimpun masih jauh dari potensi ZIS yang dapat digali dari masyarakat. Hal ini disebabkan lembaga ini membatasi diri pada penghimpunan dana zakat saja. Oleh sebab itu, untuk memperluas sasaran operasional dana karena semakin kompeksnya permasalahan zakat di Provinsi DKI Jakarta pada 1973 melalui keputusan No. D.III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973, menyempurnakan BAZ ini menjadi Badan Amil Zakat dan infaq/shadaqah yang selanjutnya disingkat menjadi BAZIS. 44 Dengan demikian, pengelolaan dan pengumpulan harta masyarakat menjadi lebih luas, karena tidak hanya mencakup zakat, akan tetapi lebih dari itu, mengelola dan mengumpulkan infaq/shadaqah serta amal sosial masyarakat yang lain.

43

BAZIS DKI, Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah di DKI Jakarta, h. 12.

44

BAZIS DKI, Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah di DKI Jakarta, h 10.

58   

B. Dasar Hukum Dalam perjalanannya, ZIS selalu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU. Menteri dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan keputusan berkaitan dengan ZIS memiliki nilai strategis dalam pandangan berbagai kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat. BAZIS Provinsi DKI Jakarta sejak berdirinya telah didukung oleh berbagai kekuatan hukum, baik menyangkut manajemen kelembagaan, maupun yang bersifat operasional. Sejalan dengan perkembangan BAZIS produk-produk hukumnya senantiasa disesuaikan, terutama lahirnya UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memberikan implikasi sangat luas pada lembaga pengelola zakat ini, dia antaranya adanya tuntutan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian. Dasar Hukum yang membentengi posisi BAZIS Provinsi DKI Jakarta saat ini adalah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

59   

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.38 tentang Pengelolaan Zakat. 5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.51 Tahun 2006 tentang Petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 45 C. Tujuan Seiring perjalanan waktu BAZIS Provinsi DKI Jakarta selalu berdialog dengan realitas internal dan eksternal. Realitas internal berkaitan dengan

45

Bazis Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubenur Provinsi DKI Jakarta, (Jakarta:BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006), h.15.

60   

manajemen dan sumber daya. Sedangkan realitas eksternal berhubungan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Betapapun juga, BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak ingin ketinggalan kereta zaman yang terus melaju. Dengan terus melaksanakan tujuan-tujuan sebelumnya, BAZIS Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.121 Tahun 2002 tentang pola pengelolaan ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama. 2. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan shadaqah. 46 Dari uraian diatas dapat disimpulkan, sejalan dengan perkembangan zaman, produk-produk hukum BAZIS DKI Jakarta senantiasa mensesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk mensejahtrakan Masyarakat DKI Jakarta melalui program-program BAZIS DKI. Juga meningkatkan pelayanan bagi para masyarakat dalam menunaikan ZIS sesuai dengan tuntunan agama Islam. D. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan BAB II Pasal 3 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, 46

BAZIS DKI, Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah di DKI Jakarta, h 16.

61   

dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka tugas pokok BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah : 1. Menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan fungsi dan tujuannya. 2. Dalam melaksanakan tugasnya BAZIS bersifat obyektif dan transparan. 47 Sedangkan yang menyangkut fungsi, sebagaimana BAB II Pasal 4 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.120 diatas, maka BAZIS Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan Program Kerja. 2. Pengumpulan segala macam zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat termasuk pegawai di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 3. Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan hukumnya. 4. Penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infaq, dan shadaqah. 5. Pembinaan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah. 6. Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan BAZIS.

47

Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010.

62   

7. Penyelenggaraan kerja sama dengan Badan Amil Zakat, infaq dan shadaqah dan Lembaga Amil Zakat. 8. Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah. 9. Pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumah-tanggaan dan sumber daya manusia. 48 Dari uraian diatas dapat disimpulkan tugas pokok dan fungsi BAZIS DKI Jakarta mengacu pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah, tugas pokok BAZIS DKI Jakarta yaitu menyelenggarakan pengumpulan dan penghimpunan dana ZIS serta dalam melaksanakan tugasnya BAZIS DKI harus bersifat obyektif dan transparan. Adapaun fungsi dari BAZIS DKI yaitu, mendayagunakan dana ZIS serta memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat upaya meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat.

48

BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, h.102

63   

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA A. Analisis Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS. Cara penghimpunan zakat memang masih mengundang kontroversi (ikhtilaf). Ada yang beranggapan bahwa zakat adalah wewenang pemerintah, dan karena itu pemerintah berkewajiban mengelolanya. Kata “khudz” di dalam AlQur’an surat At-Taubah ayat 103 menunjukan makna perintah. Makna ini berarti juga kewenangan kekuasaan dalam hal ini kekuasaan selalu identik dengan Negara. 49 Sehingga dapat diartikan bahwa Negara dapat melakukan pemungutan zakat dari masyarakat. Sebagian yang lain menganggap zakat adalah urusan agama. Karena urusan agama adalah urusan privat, maka Negara tidak dapat memasuki wilayah ini. Pada praktiknya, kedua pandangan ini masih sama-sama berpengaruh. Misalnya, penggunaan kekuasaan pernah dilakukan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2000 bahwa zakat dapat mereduksi pajak. Namun implementasi dari UU ini masih sulit diterapkan, karena perbedaan paradigma dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat.

49

BAZIS DKI, Pengelolaan Zakat, Infaq/ Shadaqah di DKI Jakarta, (Jakarta, BAZIS DKI, 1999), h. 5

64   

Kondisi yang plural ini, meniscahyakan kreativitas dalam penciptaan kesadaran. Namun harus disadari bahwa penciptaan kesadaran bukanlah hal yang mudah. Sempitnya pemahaman umat Islam tentang jenis harta yang harus dizakati, kurangnya sosialisasi sebagai akibat dari mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dan masih kuatnya paradigma masyarakat yang menganggap membayar ZIS langsung lembaga

amil

kepada mustahik lebih utama dari pada melalui

menempatkan

lembaga-lembaga

pengelola

zakat

belum

mendapatkan perhatian penuh dari muzaki, munfiq, dan mutashaddiq. 50 Oleh sebab itu, kesadaran memerlukan ruang pencipta. Ia tidak datang sendiri. Berbagi kalangan masyarakat seperti ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah harus dapat menciptakan berbagai strategi pendekatan yang dapat menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat dan mampu mewujudkan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kredibel-akuntabel, transparan dan profesional. Keberadaan BAZIS Provinsi DKI Jakarta menjadi jawaban permasalahan diatas, dimana pemerintah dan berbagai elemen masyarakat bersinergi dalam pengelolaan

zakat,

baik

dalam

penghimpunan,

pendistribusian,

dan

pendayagunaannya. Penghimpunan (fundraising) ZIS yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu tugas BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebagaimana

50

BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institute Manajemen Zakat. Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, h. 66.

65   

tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur No.120/2002 proses ini bukan sekali jadi. Upaya ini dilakukan dengan kerja kultural-struktural dan melihat realitas yang berkembang. 51 1.

Kebijakan di Bidang Penghimpunan (Fundraising)

a.

Sasaran Sasaran penghimpunan ZIS adalah seluruh warga muslim ibukota, yang dikelompokkan kedalam : 1) Masyarakat umum yang dikoordinasikan oleh kepala kelurahan dan dibantu oleh Ketua RT/RW serta tokoh agama atau pemuka masyarakat. 2) Karyawan/Pegawai, yang dikoordinasikan oleh kelurahan, kecamatan, kotamadya, dan BAZIS unit satuan kerja. 3) Para pengusaha nasional, hartawan, dan dermawan yang dikoordinasikan langsung oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur. 4) Nasabah Bank. 5) Jemaah calon Haji dan Umroh. 52

b. Perhitungan Zakat Sebagaimana tercantum dalam pasal 14 UU RI No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian dalam hal penghitungan zakat, yaitu :

51

BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, h. 43 Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010. 52

66   

1) Muzaki melakukan penghitungan zakat sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasaarkan hukum agama. 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), muzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat dan badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzaki untuk menghitungnya. 3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 53 2.

Program Sosialisasi Memberikan pemahaman ZIS kepada masyarakat bukanlah proses yang instan. Keberhasilan ini tergantung pada bagaimana kesungguhan ajaran ZIS didakwahkan terus-menerus kedalam masyarakat 54 . Karena penyadaran ini bukan hanya terhenti pada kemauan masyarakat untuk menunaikannya. Tetapi diharapkan juga masyarakat mampu menjadikannya sebagai gerakan yang menyeluruh

dan

mampu

menggerakkan

masyarakat

yang

lain

untuk

menunaikannya pula. Bagi sebagian masyarakat, menunaikan ZIS masih menghadapi kendala. Karena diantara mereka masih ada yang belum mengetahui hukum ZIS, peran

53

Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010. 54 Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010.

67   

ZIS, dan fungsi amil (BAZIS), siapa yang termasuk muzaki, munfiq, dan mutashaddiq, bagaimana membayar ZIS serta harus kemana membayarnya. Sebagai implementasi tugas dan fungsinya, BAZIS Provinsi DKI Jakarta melaksanakan langkah-langkah sosialisasi yang secara umum adalah : a. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/instansi lain dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZIS. b. Mengadakan koordinasi. Intergrasi, dan sirkonisasi yang bersifat teknis (bukan kebijaksanaan) dengan semua pihak, agar penghimpunan ZIS optimal. c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan zakat, infaq dan shadaqah. Adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta diantaranya : 1) Menyediakan

layanan

internet

dengan

situs

internet

dengan

homepage:http://www.bazisdki.go.id, email : webmaster@bazis dki.go.id, yang memuat kebutuhan informasi tentang ZIS secara lengkap yang dibutuhkan oleh masyarakat. 2) Bagi yang ingin berhubungan langung dengan kantor BAZIS, disediakan saluran telefon khusus (hotline) dengan nomor : (021) 3144023, 3901367 dan faksmili (021) 3144579. 3) Selain itu penyebarluasan informasi secara intensif dan berkesinambungan diupayakan pula melalui media dakwah, cetak, elektronik, penerbitan majalah, buku, leaflet, baliho, pemasangan spanduk, dan lain-lain.

68   

4) BAZIS Provinsi DKI Jakarta juga menitipkan pesan dakwah untuk menunaikan ZIS kepada para da’I dan khatib jum’at agar umat khususnya kaum aghniya lebih faham tentang ZIS dan kemudian sadar untuk menunaikannya. Keinginan BAZIS Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan jumlah ZIS diwujudkan dengan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu BAZIS Provinsi DKI Jakarta berusaha memberikan kepuasan dan kenyamanan masyarakat dalam menunaikan ibadah ini. Konsep pelayanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat meski dengan kegiatan dan kerja yang padat. Upaya ini ditempuh BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan beberapa hal antara lain adalah : a) Program “Jemput Bola”, dalam hal ini petugas BAZIS Provinsi DKI Jakarta mendatangi muzaki, munfiq dan mutashaddiq untuk mengambil dana ZIS yang sudah diinformasikan dan disiapkan. Dengan ini mereka tidak perlu direpotkan pergi ke Bank atau kantor BAZIS untuk membayar ZIS. Upaya ini merupakan betuk penyadaran umat dalam menunaikan ZIS. b) Mempertemukan muzaki, munfiq dan mutashaddiq setiap Ramadhan, BAZIS Provinsi DKI Jakarta mengadakan silaturahmi dengan mengundang mereka di acara “PEDULI RAMADHAN”. Pada kesempatan ini, BAZIS Provinsi DKI Jakarta menyerahkan ZIS untuk mustahiq di saksikan langsung oleh muzaki, munfiq dan mutashaddiq. Dengan demikian, muzaki, munfiq dan mutashaddiq

69   

merasa percaya, sehingga semakin tergugah untuk menunaikan ZIS dalam jumlah yang lebih besar. 55 3.

Konsep Komunikasi Komunikasi terdiri dari dua jenis, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horisontal. Komunikasi vertikal terdiri dari komunikasi kebawah, 56 biasanya dari manajemen puncak secara hierarkis dalam bentuk instruksi, saran, peringatan, dan penilaian kepada bawahan. Misalnya, lahirnya Surat Keputusan Gubernur No. 121 dan 120 tahun 2002. Sedangkan komunikasi keatas adalah komunikasi dari bawahan ke atas. Biasanya dalam bentuk laporan keuangan, laporan dari Supervisi Program (SP) tentang perkembangan kerjasama BMT dengan pedagang kecil di 5 wilayah DKI Jakarta. Komunikasi horisontal adalah komunikasi yang sejajar. Dalam kaitannya dengan BAZIS Provinsi DKI Jakarta, maka komunikasi ini adalah komunikasi antara personal pegawai dengan pegawai yang lain. Dan komunikasi horisontal antara bidang dengan bidang yang lain. Komunikasi ini dilakukan untuk mensinkronkan berbagai program yang ada. Misalnya untuk program bantuan dana. Hal ini meniscahyakan komunikasi antara bidang pendayagunaan dengan bidang dana. Perjalanan komunikasi ini bisa secara formal dan periodik dalam setiap pertemuan dengan melibatkan semua jajaran BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

55

Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010. 56 Eri Sudewo, Manajemen Zakat, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 127.

70   

Dan bisa juga dilakukan secara nonformal setiap hari prinsipnya adalah fleksibel, bergantung tingkat kebutuhan. Perkembangan BAZIS Provinsi DKI Jakarta menganggap perlunya membuka komunikasi dengan berbagai kalangan masyarkat. Karena dengan komunikasilah BAZIS Provinsi DKI Jakarta dapat berkembang seperti sekarang. Dalam kaitannya dengan perkembangan manusia, para ahli ilmu sosial mengatakan bahwa kurangnya komunikasi akan memperlambat perkembangan. Begitupula dengan BAZIS Provinsi DKI Jakarta, meniscahnyakan perlunya keterbukaan dalam berkomunikasi bila perkembangannya tak ingin terhambat. Sebagai ibadah yang diperintahkan dan dianjurkan Allah SWT, komunikasi dengan ZIS antara BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat adalah komunikasi yang berbasis kepada Al-Qur’an, yaitu basyiran wa nadhiran atau tarhib wa targhib (kabar gembira dan ancaman). Memberikan pemahaman tentang ZIS dilakukan secara komprehensif (menyeluruh). Penyampaian ini bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dapat dilihat dari respon mereka terhadap penunaian ZIS dan peningkatan jumlah ZIS. Adapun pesan yang disampaikan antara lain adalah: a. Kewajiban menunaikan zakat dan pelaksanaannya melalui lembaga yang terpercaya. b. Manfaat dan hikmah ZIS, baik didunia maupun diakhirat diakhir. c. Ancaman dan resiko bagi pengingkar ZIS, baik didunia maupun diakhirat.

71   

Sebagai lembaga dengan sistem yang modern, upaya komunikasi tidak hanya pada ketersampaian pesan kepada khalayak. Tetapi juga berbarengan dengan komunikasi kelembagaan. Komunikasi kelembagaan ini terkait dengan citra lembaga. Betapapun lembaga sebagai pengelola harus dapat membangun komunikasi yang dialogis dengan masyarakat baik secara pemberi maupun sebagai penerima. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat menaruh kepercayaan terhadap lembaga pengelola. Adapaun upaya itu meliputi : 1) Transparansi pengelolaan. Hal ini dibuktikan dengan publikasi pengelolaan kepada khalayak melalui media cetak, media online, dan keterlibatan komisi pengawas, akuntan publik, dan Badan Pengawas Daerah dalam kontrol kelembagaan. 2) Modernisasi pengelolaan, yang dirincikan dengan penerapan teknologi informasi berbasis komputer dan internet serta SOP yang baku. 3) Publikasi. Sebagai lembaga yang didirikan untuk publik, BAZIS Provinsi DKI Jakarta secara rutin mempublikasikan perkembangan pemikiran, program, dan informasi pengelolaan melalui Majalah Peduli Umat sebagai media milik BAZIS Provinsi DKI Jakarta, dan media massa yang lain. Upaya ini dilakukan untuk memberikan informasi sekaligus penggalangan dana ZIS. 57

57

BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institut Manajemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis provinsi DKI Jakarta, h. 76.

72   

4.

Manajemen Kemitraan dengan Perusahaan Dalam rangka mengoptimalkan potensi ZIS, BAZIS Provinsi DKI Jakarta menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan yang ada di Jakarta. Disini letak perbedaan BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan lembaga pengelola zakat yang lain. BAZIS Provinsi DKI Jakarta memilki power yang lebih. Power dalam arti daya tekan maupun image citra dihadapan perusahaan. Tetapi dalam hal ini bukan berarti BAZIS Provinsi DKI Jakarta menggunakan secara sewenangwenang. Dengan kelebihan ini BAZIS Provinsi DKI Jakarta telah memiliki database dan peta perusahaan yang ada di Jakarta. Untuk itu bentuk kemitraan yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan adalah : 1) Mengadakan kerjasama secara teknis dengan perusahaan dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZIS. Upaya ini dilakukan secara koordinatif. Hal ini dilakukan agar penyuluhan dan penghimpunan ZIS di perusahaan lebih optimal. 2) Mengadakan kerjasama teknis pembayaran ZIS dengan Bank Syariah perusahaan jasa komunikasi. 3) Mempertemukan pengusaha (muzaki, munfiq dan

mutashaddiq) dengan

mustahiq. Upaya ini dilakukan setiap Ramadhan. Dengan disaksikan langsung oleh muzaki, munfiq dan mutashaddiq, BAZIS Provinsi DKI Jakarta menyerahkan ZIS kepada mustahiq. Dengan ini diharapkan para pemberi merasa puas dan tergugah untuk menunaikan ZIS dengan jumlah yang lebih

73   

besar. Dan secara tidak langsung menggugah kesadaran yang lain (muzaki, munfiq dan mutashaddiq) untuk melakukan hal yang sama. 4) Setiap tahun Gubernur mengeluarkan seruan penghimpunan shadaqah gerakan amal sosial. seruan ini dikeluarkan pada waktu menjelang bulan Ramadhan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaanya dengan mengedarkan map GAR (Gerakan Amal Sosial Ramadhan). 5.

Pencarian Sumber ZIS Kontemporer Meski banyak yang menilai terus mengalami peningkatan dalam penggalangan dana ZIS, BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak pernah berhenti mencari sumber-sumber baru. Karena potensi ZIS, terutama di Jakarta, masih banyak yang belum terjamah. Dengan potensi SDM dan sistem informasi yang modern yang sudah ada dan berkembang itu, maka BAZIS Provinsi DKI Jakarta terus melakukan beragam inovasi dalam rangka menambah jumlah pundi-pundi. Tentunya dengan tetap menjaga sumber dana ZIS yang telah ada. BAZIS tidak ingin terjebak dalam adigum “bagai mengharap hujan dari langit air di tempayan ditumpahkan”. Upaya yang dilakukan dalam mencari sumber ZIS kontemporer ini antara lain adalah : a. Menggarap jamaah Haji plus dan Umroh. b. Mendekati kalangan profesional. Selama ini upaya ini baru sebatas pribadi mereka dan belum menyentuh lembaga. Karena itu BAZIS Provinsi DKI Jakarta melakukan pendekatan, baik secara personal kepada kalangan profesional ini.

74   

c. Berkerjasama dengan instansi-instansi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki perusahaan-perusahaan mitra kerjanya sebagai implementasi dari instruksi Gubernur No. 89 tahun 2005. 58 6.

Manajemen Motivasi dan Kontrol Prestasi yang diraih BAZIS Provinsi DKI Jakarta seperti saat ini tidak lepas dari motivasi dan kontrol. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan kontrol dapat diartikan sebagai pengawasan dan pengendalian.

a.

Motivasi motivasi merupakan hal yang penting, terutama bagi mereka yang bekerja di lembaga pengelola zakat. Hal ini, baik munculnya dari dalam diri, maupun dari luar, semisal dari atasan. Jika mereka memahami dan menyadari apa yang dilakukan, dengan sendirinya mereka akan bekerja dan melakukan sesuatu tanpa merasakan tertekan. Memunculkan motivasi dari dalam, memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Upaya yang berulang dan terusmenerus (sustainable) adalah salah satu jalannya. Dalam kaitannya dengan motivasi, ada dua hal penting yang dilakukan pihak manajemen BAZIS Provinsi DKI Jakarta kepada semua unsur yang ada didalamnya. Pertama, motivasi intristik. Motivasi ini adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Dengan motivasi ini, para petugas BAZIS 58

Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010.

75   

Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat bekerja untuk kemaslahatan umat. Dimana pahalanya tidak tampak secara langsung. Bekerja di BAZIS adalah tabungan dunia akhirat yang tidak mudah didapatkan di tempat lain. Kalau salah satunya untuk tabungan dunia saja, mungkin sangat mudah didapatkan. Tapi menemukan keduanya dunia dan akhirat, bukan sesuatu yang gampang. Motivasi ini secara kontinu dan berjenjang selalu disampaikan pihak pimpinan kepada pegawai BAZIS yang ada di semua tingkatan. Kedua, motivasi ekstrinsik. Merupakan dorongan yang muncul dari luar diri seseorang. Secara individual bagi pegawai BAZIS yang berprestasi akan diberikan penghargaan dan hadiah. Secara geografis, bagi wilayah yang berprestasi juga diberikan penghargaan misalnya dengan menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah percontohan BAZIS. 59 Hadiah yang diberikan dapat berupa piagam dan umrah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Hadiah ini diberikan sekali dalam satu tahun. Pada kenyataannya motivasi ekstrinsik ini berdampak positif karena dapat meningkatkan penghimpunan ZIS dan kinerja pegawai BAZIS dimasing-masing wilayah. b. Pengawasan Sebagai lembaga yang memiliki spirit agama, tentunya semua unsur di BAZIS Provinsi DKI Jakarta sedapat mungkin berbuat sesuai dengan koridor

59

Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010.

76   

agama. Kontrol atau pengawasan merupakan proses amar ma’ruf nahi munkar. Dengan pengawasan diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi, karena pengawasan merupakan usaha untuk mengembalikan, meluruskan, dan mengantipasi berbagai penyimpangan agar sesuai dengan perencanaan. Dengan spirit agama, secara fungsional, sesungguhnya semua unsur di BAZIS Provinsi DKI Jakarta sudah berfungsi sebagai pengawas (inheren), paling tidak, bagi diri sendiri. Karena setiap mereka bertanggungjawab terhadap tugas yang sudah diamanahkan. Sedangkan pengawasan secara formal adalah dengan kehadiran Komisi Pengawas di dalam struktur BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Upaya pengawasan dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta ada yang bersifat preventif. Pengawasan ini dilakukan dengan penertiban administrasi, keuangan,

dalam

penghimpunan,

pendistribusian,

pendayagunaan,

dan

perkembangan ZIS. Namun secara rinci upaya ini dilakukan dengan hal-hal berikut : 1) Dalam hal penghimpunan upaya kontrol ini dilakukan dengan menertibkan, kartu kendali, kupon, formulir menghitung zakat sendiri (MZS), formulir, tanda bukti setoran ZIS, pembukuan, dan akuntansi. 2) Menurunkan Tim setiap 2 bulan untuk melakukan kontrol pembukuan. 3) Berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) 4) Melibatkan Akuntan Publik setiap tahun untuk mengaudit keuangan dari program yang diselenggarakan BAZI, auditor ini dipilih secara terbuka.

77   

5) Membuat Standard Operasioanal Prosedur (SOP). Dengan SOP ini diharapkan pengelolaan BAZIS memiliki sistem yang terkontrol. 6) Adanya Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Secara khusus, kehadiran Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas bagi lembaga seperti BAZIS memiliki peran yang sangat signifikan. Karena dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang memerlukan perspektif baru. Betapapun juga, pembicaraan zakat bukan hanya membahas perintah pelaksanaan zakat, tetapi pada saat yang sama juga membicarakan realitas ekonomi, sosial, dan politik yang terus berkembang. Ada beberapa praktik pengawasan yang dilakukan di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Pertama, pengawasan awal. Pengawasan ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menjaga agar tujuan tercapai sesuai rencana dan tetap menjaga koridor agama. Kedua, pengawasan berjalan. Yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berjalan. Pengawasan ini memungkinkan adanya evaluasi di tengah berlangsungnya kegiatan. Sehingga memungkinkan pula adanya pendapat untuk lebih melancarkan proses kegiatan. Ketiga, pengawasan akhir. Pengawasan ini dilakukan di akhir kegiatan. Karena dilakukan di akhir, maka pengawasan ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan bagi proses kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pengawasan ini hanya akan bermanfaat bagi program selanjutnya. 60

60

BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institute Manajemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta, Cet. Ke-1, h. 84.

78   

Dalam hal terjadinya kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola, baik dari BAZIS Provinsi DKI Jakarta maupun di wilayah naungannya, berdasarkan laporan dan bukti maka BAZIS Provinsi DKI Jakarta akan mengajukannya secara hukum. Bila benar-benar terbukti maka akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku dan hukum yang ada (tindakan represif atau tegas). 61 B. Analisis SWOT BAZIS Provinsi DKI Jakarta 1.

Analisis SWOT Dalam rangka alur berpikir Manajemen Strategis atau Perencanaan Strategis, Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi/perusahaan yang telah dikenal luas untuk memetakan posisi existing (saat ini) suatu organisasi. Analisis ini idealnya bertumpu pada basis data tahunan dengan pola 3-1-5. Maksudnya, data yang diupayakan mencakup data perkembangan organisasi pada 3 tahun sebelum dilakukan analisis, apa yang akan diinginkan pada tahun dilakukannya analisis serta kecendrungan organisasi untuk 5 tahun kedepan pasca analisis, hal ini dimaksudkan agar strategi yang akan diambil memiliki dasar dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. S (Strength) atau faktor kekuatan adalah sumberdaya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadapt pesaing dan kebutuhan pasar yang

61

Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010.

79   

dilayani organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus (distinctive competence) yang memberikan keunggulan komparatif bagi organisasi di pasar. Sebaliknya, W (weakness) atau faktor kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan. O (Opportunity) atau faktor peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Sementara,T (Threat) atau faktor tantangan adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. 62 Bagi BAZIS DKI, hasil analisis SWOT akan menunjukkan kualitas dan kuantifikasi posisi BAZIS DKI yang kemudian memberikan rekomendasi strategis terhadap strategi induk umum fungsional BAZIS DKI berikut rekomendasi fungsional kebutuhan atau modifikasi sumberdaya organisasi. Analisis SWOT ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi keunggulan bersaing

(competitive

advantage)

BAZIS

DKI,

yang

disebut

sebagai

“kemampuan inti” bila resultasi kekuatan dan kelemahannya positif yang akan menjadi landasan strategi BAZIS DKI untuk survive dan sukses di pasar ‘industri jasa penggelolaan dana umat’. 63 UU Nomor 33 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak memberikan implikasi sangant luas pada lembaga pengelola zakat. Diantaranya, adanya tuntutan profesionalisme, transparansi dan 62

Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan, (Jakarta: SEM Institute, 2004), h. 68. 63 Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan, h. 70.

80   

akuntabilitas, serta kemandirian sebagai sebuah institusi publik bagi keberhasilan pengelolaan zakat. Bagi BAZIS DKI, dengan posisi strategisnya, tuntutan ini bahkan dirasakan lebih mendesak untuk segera dipenuhi. Dalam perspektif strategis, tuntutan ini mengindikasikan adanya kebutuhan rekayasa manajemen dan organisasi juga rekayasa sistem keuangan dan manajemen sistem informasi guna menunjang keberhasilan proses-proses internal dalam upaya BAZIS DKI untuk meningkatkan diri di masa-masa mendatang menuju BAZIS DKI masa depan sebagai pengelola ZIS terunggul di Indonesia. Tuntutan ini direspon dengan baik oleh pemerintah DKI Jakarta dengan terbitnya SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 2229/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pembentukan Tim Perumus Pengembangan BAZIS DKI Jakarta. Berdasarkan SK tersebut yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Term of Reference (TOR) dan Proposal Pengembangan BAZIS DKI Jakarta Masa Depan, ditetapkan adanya program penataan BAZIS DKI pada semua aspek manajemen dan organisasi menuju BAZIS masa depan. Tujuannya adalah untuk melakukan perancangan pengembangan manajemen dan organisasi BAZIS DKI menuju BAZIS DKI masa depan. Sasaran program ini adalah didapatkannya rancangan pengembangan manajemen dan organisasi menyeluruh bagi pengembangan BAZIS DKI masa depan yang meliputi: (1) Strategi Induk Organisasi: Visi, Misi dan Tujuan; (2) Strategi dan Kebijakan Fungsional pada Fungsi utama Penghimpunan Dana dan Pendayagunaan Dana serta Fungsi

81   

Pendukung lainnya; (3) Lingkup Program; dan (4) Bentuk Organisasi Yang Mencakup Struktur, Deskripsi Tugas, Alokasi SDM, Basis komunikasi berikut Implikasinya. 64 Guna mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam TOR dan Proposal Pengembangan BAZIS DKI Masa Depan, khususnya untuk Bidang Manajemen dan Organisasi, pendekatan yang digunakan adalah model alur berpikir Manajemen Strategis. Dalam pendekatan ini, rancangan pengembangan manajemen dan organisasi BAZIS DKI Masa Depan harus didasarkan atas hasil Analisis Kondisi (SWOT) BAZIS DKI Excisting (senyatanya). 65 Dari analisis SWOT tersebut, BAZIS DKI memiliki 6 potensi kemampuan inti yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan yang bersumber dari SDM (1 potensi), sumberdaya organisasi (3 potensi), sumberdaya fisik (2 potensi). Keenam kemampuan ini sangat potensial untuk mendukung harapan stakeholders (pihak terkait, baik internal atau pelaku organisasi maupun pihak ekternal organisasi yang memiliki pengaruh pada organisasi, yakni muzakki, munfiq, mutasaddiq, mustahik, amil dan pemda DKI) BAZIS DKI untuk menjadi Good Public Institution, yakni dalam hampir seluruh karakter organisasi yang ingin dibangun berciri: Profesional, Amanah, transparan & Akuntabel, Mandiri,

64 65

Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan,h.73 Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan, h. 75.

82   

Layanan Prima, dan Budaya Organisasi Mantap serta Memantapkan Jaringan Kerja berikut Citra Kelembagaan. Adanya korelasi positif kemampuan inti dengan harapan stakeholders ini secara spesifik mempertajam rekomendasi strategis analisis SWOT untuk mereformulasikan Strategi Organisasi yang berorientasikan pertumbuhan (Growth/expansion Oriented Strategy). Prinsip strategi berorientasi pertumbuhan agresif atau ekspansi ini adalah dengan menekankan pada penambahan/perluasan produk, pasar dan fungsi dalam perusahaan sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Bagi BAZIS DKI, pilihan strategi yang dinilai paling tepat adalah Strategi Pertumbuhan Internal. Arahan

Strategi

Pertumbuhan

Internal

diimplementasikan

dalam

formulasi strategi berikut mulai dari nama dan strategi induk hingga bentuk organisasi, sebagai berikut: a. Nama Organisasi: BAZIS DKI Jakarta dengan corporate slogan/corporate statement: BAZIS DKI Jakarta Teguh Memegang Amanah, Mitra Kaum Lemah. b. Visi: Menjadi Badan Pengelola ZIS yang terunggul dan terpercaya. c. Misi: (1) Mewujudkan optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, transparan-akuntabel dan mandiri di Jakarta menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya dan bertakwa; (2)menunjang program Pemda DKI dalam upaya meninggkatkan taraf hidup masyarakat Jakarta sehingga tidak ada lagi yang tergolong mustahik zakat.

83   

d. Tujuan: (1) menyelenggarakan kegiatan pengelolaan ZIS secara amanah, profesional, transparan-akuntabel dan mandiri serta didukung dengan layanan prima dan budaya organisasi yang mantap; (2) menunjang Pemda DKI dalam program peningkatan taraf hidup masyarakat dan layanan sosial; (3) memantapkan jaringan kerja dengan semua pihak untuk membantu semua asnaf zakat dan masyarakat perlu bantuan (people help need) dengan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat; (4) Meningkatkan citra kelembagaan

melalui

keberhasilan

pengelolaan

ZIS

dan

kepuasan

stakeholders (muzaki, munfiq dan mutasaddik mustahik, amil dan Pemda DKI). e. Strategi Fungsional Pengumpulan: (1) Meningkatkan perolehan jumlah dana ZIS; (2) meningkatkan jumlah dana ragam Muzakki, Munfiq dan Mutasaddiq; (3) Meningkatkan kepuasan Muzakki, Munfiq dan Mutasaddiq; (4) Meningkatkan relasi dan pendukung; (5) meningkatkan citra lembaga. f. Strategi Fungsional Pendayagunaan: (1) Meningkatkan jumlah dan ragam Mustahik; (2) Meningkatkan taraf hidup dan keberdayaan Mustahik; (3) meningkatkan relasi dan pendukung; (4) meningkatkan citra lembaga. g. Strategi Fungsional Pendukung Operasi: (1) Meningkatkan kualitas SDM amil; (2) meningkatkan transparansi & akuntabilitas; (3) Meningkatkan kehandalan data base amil; (4) Meningkatkan tertib administrasi & keuangan; (5) Meningkatkan self assessment untuk kepentingan evaluasi & rekayasa ulang organisasi; (6) Meningkatkan citra lembaga.

84   

h. Kebijakan Fungsional: Sebagai Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZIS Propinsi DKI Jakarta. i. Struktur Organisasi: Struktur organisasi BAZIS DKI Jakarta yang ditawarkan dan dinilai paling tepat adalah struktur primer fungsional, dengan pemimpin manajemen puncak tunggal dan struktur lini dan fungsional berdsarkan pola hubungan kerja dan kewenangan. j. Budaya Organisasi BAZ Jakarta: (1) Syari’ah Adalah Tolak Ukur Aktivitas BAZIS DKI Jakarta; (2) Pengolahan ZIS Secara Amanah, Profesional, Transparan dan Akuntabel Adalah Kegiatan Utama BAZIS DKI Jakarta; (3) Optimalisasi Pengumpulan dan Akuntabel Adalah Kegiatan Orientasi Produktivitas BAZIS DKI Jakarta; (4) Amanah, Profesionalisme, dan Kemandirian Adalah Inti Kualitas SDM BAZIS DKI Jakarta. 66 2.

Budaya Organisasi BAZIS DKI Jakarta Dalam Bab Pedoman Formulasi Manajemen dan Organisasi, budaya organisasi

(organizational

culture)

adalah

sekumpulan

asumsi

penting

(keyakinan dan nilai-nilai) yang mempengaruhi opini dan tindakan dalam suatu perusahaan.

Dalam

prespektif

pengembangan

organisasi

(Organization

Development/OD), budaya organisasi menggambarkan sistem sosial yang berlaku dalam sebuah perusahaan yang merangkum aspek-aspek kekuasaan, nilai, norma dan ganjaran. Kekuasaan berkaitan dengan besarnya tingkat kewenangan dalam menerapkan budaya organisasi. Nilai mengacu pada standar 66

Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan,h.78

85   

nilai yang terutama berasal dari manajemen. Norma lebih diidentikan dengan aturan main dalam perusahaan. Sementara ganjaran adalah sistem berikut mekanisme reward kepada karyawan yang melaksanakan budaya organisasi. Dengan berpedoman pada hal tersebut di atas, maka budaya organisasi yang ditawarkan untuk diterapkan dalam kehidupan lembaga BAZIS DKI Jakarta adalah terdiri atas sistem nilai berikut: a. Budaya 1. Syariah adalah tolak ukur aktivitas BAZIS DKI Jakarta. Adalah lembaga yang didedikasikan untuk menghimpun dan mendayagunakan dana ZIS. Oleh karena itu, syari’ah menjadi tolak ukur dalam setiap perencanaan, kebijakan dan organisasi, pelaksanaan kegiatan, serta interaksi diantara seluruh eksponen pendukungnya. b. Budaya 2. Pengelolaan ZIS secara Amanah, Profesional, Transparan & Akuntabel adalah kegiatan utama BAZIS DKI Jakarta. c. Budaya 3. Optimalisasi Pengumpulan dan Pendayagunaan Dana ZIS adalah Orientasi Produktivitas BAZIS DKI Jakarta. Produktivitas BAZIS DKI Jakarta diorientasikan pada terselenggaranya kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS secara optimal. d. Budaya 4. Amanah, Profesionalisme, dan Kemandirian adalah inti kualitas SDM BAZIS DKI Jakarta. Semua program tidak akan terlaksana dengan baik jika sumberdaya manusia yang bertanggung jawab tidak amanah, profesional

86   

dan mandiri, maka peningkatan kualitas SDM pengelolas harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat terus menerus. 67 3.

Strategi Operasional Untuk mewujudkan misi, visi, dan tujuan beserta kelengkapan sistemnya di atas, maka dilakukan berbagai upaya seperti yang disebut di bawah ini. a. Strategi Fokus Sesuai dengan kedudukannya sebagai pengelola ZIS, keberhasilan BAZIS DKI Jakarta sangat ditentukan oleh konsistensi pada tugas. b. Optimalisasi Sumberdaya BAZIS DKI Jakarta harus mengoptimalkan sumberdaya dana, manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mencapai visi, misi dan tujuannya. Optimalisasi sumberdaya direkomendasikan setelah melihat bahwa potensi sumberdaya yang ada dinilai cukup untuk membawa BAZIS DKI Jakarta menggapai visi, misi dan tujuannya. c. Analisis Strategis BAZIS DKI Jakarta dimunkan menggandeng lembaga-lembaga tertentu guna menggalang kerjasama yang saling menguntungkan dengan tetap berada dalam bingkai konsep yang ditetapkan. Ketepatan memilih lembaga mitra akan sangat menentukan keberhasilan aliansi. Harus diperhatikan faktor keunggulan bersaing yang dimiliki oleh lembaga pilihan tersebut, sehingga aliansi yang terbangun akan memperkuat lembaga. 67

Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan,h. 111

87   

d. Out- Sourcing Dalam strategi ini, BAZIS DKI Jakarta memanfaatkan tenaga dari luar lembaga yang memiliki keahlian spesifik untuk menangani pekerjaan tertentu pada saat tertentu. Hal ini akan membantu menutupi sumberdaya manusia yang ada untuk pekerjaan atau keahlian tertentu. 68

68

Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan,h. 112

88   

Bagan hasil indentifikasi variabel SWOT BAZIS DKI Oleh Konsultan SEM Institute

VARIABEL KEKUATAN 1. Karyawan (amil) Bazis full time. 2. Lembaga Pemerintah. 3. Adanya dukungan sarana – prasarana dari pemda DKI. 4. Posisi Strategis di sentra bisnis dan pemerintahan. 5. Transparansi dalam mengelolaan dana. 6. Kemudahan akses ke media masa. 7. Nama Bazis sudah cukup dikenal. 8. Dewan Pertimbangan yang sudah mulai berfungsi. 9. Sistem dan prosedur yang sudah berlaku.

VARIABEL KELEMAHAN 1. Visi, misi dan Tujuan belum tersusun baik. 2. Database masih lemah. 3. Ekspose program unggulan masih kurang. 4. Diversifikasi dan optimasi program penghimpunan dana masih kurang. 5. Manajemen dan kualitas SDM masih lemah. 6. Kesejahteraan amil masih kurang. 7. Belum adanya pengembangan karir pengelola (amil), terkendala aturan pegawai negri. 8. Pengawasan dan evaluasi program masih lemah. 9. Belum adanya fungsi R dan D secara kontinyu. 10. Promosi dan komunikasi belum terpada dan optimal. 11. Belum memiliki budaya organisasi. 12. Belum memiliki gedung sendiri.

89   

VARIABEL PELUANG 1. Adanya kewajiban zakat. 2. Berlakunya UU No. 38/1999 dan UU No. 17/2000. 3. Otonomi daerah dan berlakunya UU No. 34/1999. 4. Dukungan dari pemerintah daerah yang kuat. 5. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat. 6. Social responsibility mulai tumbuh di banyak perusahaan. 7. Adanya tuntutan pengelolaan zakat yang profesional. 8. Terbentuknya Ditjen Zakat dan Waqaf Depag. 9. Terbukannya kerjasama dengan BAZ & LAZ yang ada. 10. Perubahan gaya hidup masyarakat. 11. Perkembangan dunia informasi dan teknologi. 12. Dukungan kuat dari berbagai lembaga. Seperti; TV, bank dll.

VARIABEL TANTANGAN 1. Angka kemiskinan meningkat. 2. Masih adanya persepsi buruk tentang Bazis. 3. Masih adanya kebijakan penempatan SDM Pemda DKI ke Bazis DKI yang tidak sesuai dengan kaidah profesionalisme. 4. Adanya program yang gagal karena terkendala aturan birokrasi. 5. Masih adanya persepsi panutan (taklid buta) masyarakat pada Kyai/tokoh yang dirujuknya. 6. Adanya ‘pesaing’ sejenis.

90   

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1.

Strategi Penghimpunan (fundraising) BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pengelolaan dana ZIS antara lain : a. Sasaran Penghimpunan ZIS adalah seluruh warga muslim Ibukota b. Memberikan pemahaman ZIS kepada masyarakat melalui program sosialisasi c. Membuka komunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat d. Dalam rangka mengoptimalkan potensi ZIS, BAZIS Provinsi DKI Jakarta juga menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan yang ada di wilayah Jakarta. e. Selalu berinovasi dan mencari sumber-sumber ZIS baru, karena potensi ZIS terutama di Jakarta masih banyak yang belum terjamah. f. Agar program-program BAZIS DKI dapat berjalan secara optimal, kinerja BAZIS DKI tidak terlepas dari motivasi dan pengawasan. Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta ini membuahkan hasil yang menguntungkan baik dari muzakki maupun mustahik, dan BAZIS DKI Jakarta mendapatkan hasil dari program yang dimilikinya, hingga berkurangnya

91   

mustahik di dokumentasinya serta Negara pun terbantu dalam mengurangi kemiskinan. 2.

BAZIS DKI Jakarta memiliki nilai yang strategis khususnya bagi masyarakat Jakarta, walaupun dalam hal ini Jakarta adalah Ibukota tetapi masih banyak warga miskin disekitarnya. Maka dari itu, perananan ZIS sangat berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat DKI Jakarta yang kurang mampu, dana yang di berikan BAZIS DKI tidak hanya untuk konsumsi semata tetapi juga untuk kegiatan produksi agar masyarakat bisa mengembangkan usahanya.

3.

Kelebihan dari program-program BAZIS DKI salah satunya adalah program pendayagunaan dana ZIS yang diwujudkan dalam usaha pengembangan usaha ekonomi, pembinaan sumberdaya manusia, dan bantuan konsumtif, upaya ini tidak lain agar mata rantai kemiskinan secara bertahap dapat terlepas. Sedangkan kekurangannya ada beberapa program unggulan BAZIS DKI Jakarta yang tidak berjalan, seperti pemberian Qardul Hasan juga pengawasan evaluasi program yang masih lemah.

B. Saran Walaupun secara umum hasil pengumpulan dana ZIS mengalami peningkatan, namun fundraising yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan lagi, agar strategi fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta mampu mencapai target ZIS secara optimal. Juga BAZIS Provinsi DKI

92   

Jakarta harus terus bereksplorasi sehubugan dengan banyaknya pesaing sejenis agar BAZIS DKI selalu transparan, amanah, akuntabel juga lebih meningkatkan tata kerja, SDM pengelola agar masyarakat lebih mempercayakan ZISnya kepada BAZIS DKI Jakarta.

93   

DAFTAR PUSTAKA

Bahreisj, Hussein, Hadits Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari Muslim, Surabaya, Karya Utama, 1997. BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institut Majemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006. Cet. Ke-1 BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubenur Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006. Al Ba’iy, Abdul Al-hamid Mahmud, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, Jakarta, RajaGrafino Persada, 2006. Departemen Agama RI, Pedoman Zakat, Jakarta, Penerbit Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006. Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2007 Hafidhuddin, Didin, Agar Harta Berkah dan Berlimpah Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf, Jakarta, Gema Insani Press, 2007. Hafidhuddin, Didin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan sedekah. Jakarta, Gema Insani Press, 2008. Hafidhuddin, Didin, Zakat dan Perekonomian Modern, Jakarta, Gema Insani Press, 2002.

94   

Haroen, Nasrun, Amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat Menuju Tata Kelola Zakat yang Lebih Baik, Disampaikan pada Seminar Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat, Fraksi PKS DPR RI, Jakarta, 4 Maret 2010. http://www.baznas.or.id. Diakses pada tanggal 23 Februari 2010. http://www.uchinfamiliar.blogspot.com/pengrtian-zakat-infaq-sedekah.html. diakses pada tanggal 24 Juli 2010. http://www.bazisdki.go.id. Diakses pada tanggal 1 Juli 2010. http://www. hendrakholid.net/blog/2010/03/16/ Diakses pada tanggal 24 Juli 2010.

Ibrahim, Yasin, Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah, Bandung, Marja, 2008. Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Khusairi An Naisaburi, Shahih Muslim, Al-Azhar Cairo, Dar el Hadith, 1997, Juz 8, Cet ke-1. Imam Ibn Zauji, Shahih Bukhari Ma’a Kasyfi Al- Masykal, Al-Azhar Cairo, Dar el Hadith, 2008, Juz 16. Iswoyo, Setiyo. Seri Panduan Menggalang Dana, In Kina Fundraising, Depok, Piramedia, 2006. Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan, Jakarta, SEM Institute, 2004. Lexy J Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2000.

95   

Mahendrawati, Nani, dan Effendi, Agus, Pengembangan Masyarakat Islam, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001, Cet. Ke 1. Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta, Bumi Aksara, 2002. Mufraini, M. Arief, Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadarandan Membangun Jaringan, Jakarta, Kencana Prasada Media Group, 2006. Pemda DKI, Pedoman Pengelolaan ZIS di DKI Jakarta, Jakarta, Pemda DKI, 1992. Purwanto, April, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, Yogyakarta, Sukses, 2009. Qaradhawi, Yusuf, Hukum Zakat, Bandung, Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999, Cet. Ke-5. Qadir, Abdurrachman, Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial), Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2001. Sabiq, Sayyid, Panduan Zakat menurut Al-Qur’an dan As-Sunah, Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2005. Sakti, Ali, Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Jakarta, Paradigma & AQSA Publishing, 2007. Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Pedoman Zakat, Semarang, Pustaka Rizki Putra,1999. Sudewo, Eri, Manajemen Zakat, Jakarta, Institut Manajemen Zakat, Cet. Ke-2004 Sutisna, Hendra. Fundraising Database, Depok, Piramedia, 2006.

96   

At-Thabrani, Mu’jam Al-Kabir, Juz 8, http://www.ahlalheedth.com, diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2010. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Disampaikan pada Seminar Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat, Fraksi PKS DPR RI, Jakarta, 4 Maret 2010.

97   

98   

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PROVINSI DKI JAKARTA

99   

Hasil Pengumpuulan ZIS S Provinsii DKI Jakkarta (20004-2008) BAZIS No

Tahun n

Zakat

Infaq/Shaddaqah

ZIS S

1

2004 4

8 8.350.646.64 48

7.907.1777.249

16.257.8223.897

2

2005 5

8 8.720.260.44 49

9.762.4977.121

18.482.7557.570

3

2006 6

10.927.458.6696

10.843.1998.891

21.770.6557.587

4

2007 7

10.676.372.4441

16.537.5990.685

27.213.9663.126

5

2008 8

10.232.624.307

19.747.8998.008

29.980.5222.315

Grafik Hassil Penguumpulan ZIS G Z BAZIS S Provinsii DKI Jakkarta (20004-2008)

Grafik Hasil Pengumpulan ZIS BAZIS Propinsii DKI Jakkarta (20 004‐2008 8) 30,0 000,000,000 25,0 000,000,000 20,0 000,000,000 zakat 15,0 000,000,000

infaq//shadaqah ZIS

10,0 000,000,000 5,0 000,000,000 0 2004

2005

2006

2007

2008

100   

Rencana Prosentas P se Pendayyagunaan Zakat 20009 B BAZIS P Provinsi D Jakarrta DKI

2.300.000.000 0 20%

114.034.100 1%

79% 00 8.858.700.00

Fakir m miskin

F Fi Sabilillah

Muallaf, G Gharimin, Ibnu u Sabil

101   

Rencana Prosentas P se Pendayyagunaan Infaq 2009 BA AZIS Provvinsi DKII Jakarta 2009 2

4.117.15 55.618 23% %

5.602.824.900 5 32%

7.89 92507868 45% Bantuan Kemaslahatan Umatt & Peningkataan SDM B B Bantuan Sosial l Keagamaan S Sosialisasi dan  Bina Lembagaa