PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM BANTUAN BIAYA TUNGGAKAN SEKOLAH DI BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA
Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam(S.Kom.I)
Oleh NOURMALINDA NIM: 1111053000005
KONSENTRASI ZISWAF JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM BANTUAN BIAYA TUNGGAKAN SEKOLAH DI BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam(S.Kom.I)
Oleh NOURMALINDA NIM: 1111053000005
Di bawah bimbingan:
H. Mulkannasir, BA., S.Pd., MM NIP. 195501011983021001
KONSENTRASI ZISWAF JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi ini berjudul “PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM BANTUAN BIAYA TUNGGAKAN SEKOLAH DI BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA ” disusun oleh NOURMALINDA, NIM 1111053000005 telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 11 Juni 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I) pada Program Studi Manajemen Dakwah Jakarta, 21 Juni 2015 Sidang Munaqasyah
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini Saya Menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasili jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 08 Juni 2014
ABSTRAK Nourmalinda, 1111053000005, Pendayagunaan Dana Zakat untuk Program Bantuan Biaya Tunggakan Sekolah di BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Pembimbing H. Mulkanasir, BA, S.Pd., MM. Pendidikan merupakan salah satu aspek dari kemajuan suatu Bangsa dan Negara. Melalui pendidikan ini diharapkan masyarakat dapat menanamkan nilainilai moral yang tinggi dan beradab. Zakat merupakan sumber sosial ekonomi Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk menjadi tonggak bagi kekuataan umat karena kemampuannya dalam menyelesaikan masalah ummat Islam pada saat ini. Salah satu implementasi yang diberikan BAZIS DKI Jakarta yang merupakan lembaga zakat pertama di Indonesia ialah dalam bidang Pendidikan. Pendayagunaan yang diberikan BAZIS dalam hal Pendidikan salah satunya Program Bazis ialah mengenai bantuan biaya tunggakan sekolah untuk pelajar yang tidak mampu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pendayagunaan dana Zakat pada Program Bantuan Biaya Tunggakan Sekolah di Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Bazis Provinsi DKI Jakarta, dan bagimana analsis SWOT pendayagunaan dana zakat Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati secara langsung maupun catatan dari sumber terkait lainnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat pada program bantuan tunggakan sekolah bersifat hibah. Analisis SWOT yang didapatkan pada Pendayagunaan dana zakat pada program bantuan biaya tunggakan sekolah ialah Peluang diadakan pogram tunggakan adalah banyakan mustahik yang mengajukan beasiswa namun BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak dapat mengcover seluruhnya,kelemahan yang dihadapi oleh pihak BAZIS berdasarkan data pihak BAZIS, saat ini jumlah pemohon cukup banyak dan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun dana yang terkumpul masih sedikit dan belum mencukupi untuk memenuhi permohonan semua pemohon pembayaran beasiswa maupun tunggakan, dasar hukum Bazis menjadi kekuatan untuk menjalankan program. Adapun ancaman Bazis dalam pendayagunaan dana zakat yaitu mengenai SK Gubernur. Kata Kunci : Pendayagunaan, Dana Zakat , Bantuan Biaya Tunggakan Sekolah
i
KATA PENGANTAR Puji syukur alhamdullilah kami panjatkan ke hadiran Allah SWT. Tuhan penguasa Alam Semesta, dan dengan limpahan rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga tiada hentinya kita panjatkan kepada pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan kita dalam menjalankan kehidupan ini. Yang tehormat dan tersayang kedua orangtua Abi H.Hasbullah dan Umi Hj. Hasanah yang selalu mendo’akan dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan adik-adik saya Nadifa, Fahrizal, Fajri dan Nizam yang selalu memberikan do’a dan semangat. Alhamdullilah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, skripsi ini berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Bantuan Tunggakan Sekolah di Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimaksih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penuli skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materi, motivasi dan semangat. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelasikan skripsi ini. Maka dengan niat suci dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :
ii
1. 1. Dr. H. Arief Subhan, MA selaku Dekan, Suparto, M.Ed. Ph.D selaku Wakil Dekan I, Dr. Roudhonah, MA selaku Wakil Dekan II, Dr. Suhaimi, M.Si selaku Wakil Dekan III. 2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA., MM selaku Ketua Jurusan Manajeman Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3. H. Mulkannasir B.A., SPd., MM., selaku sekretaris Jurusan, sekaligus sebagai Pembimbingan Skripsi yang terus membimbing tiada henti sampai selesainya peneliti ini. 4. Keluarga besar BAZIS Provinsi DKI Jakarta, yang telah memberikan izin, dukungan, bantuan, arahan, saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penulis hingga detik ini. 6. Terimakasih untuk abang Rizalludin yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta do’a untuk penulis. 7. Kepada rekan dan sahabat seperjuangan dari Jurusan Manajeman Dakwah 2011 ZISWAF umumnya teman-teman di Fakultas Dakwah yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Khususnya Aretha Poetri, Kiki, Aliyah, Irfa, dini, Aam, Asrul dan Aris dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya sampai saat ini. 8. Para sahabat tercinta, Ulfa, May, Syafirah, Mira, Agnes dan sahabatsahabat lainnya terimakasih atas kerjasama, dukungan dan semangat kalian untuk penulis.
iii
Akhirnya penulis mengucapkan syukur dan terima kasih atas segalanya, dan mohon maaf bila ada kata dan perbuatan penulis lakukan, baik yang disengaja maupun tidak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak tanpa terkecuali.
Jakarta, Juni 2015
Nourmalinda
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAKS ...............................................................................................
i
KATA PENGANTAR ...............................................................................
ii
DAFTAR ISI ..............................................................................................
v
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................
1
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah .............
5
C. Tujuan dan Manfaar Penelitian .....................................
6
D. Metodologi Penelitian ...................................................
7
E. Tinjauan Pustaka ...........................................................
10
F. Sistematika Penulisan....................................................
11
TINJAUAN TEORITIS A. Pendayagunaan Dana Zakat (Tasharruf Al-Zakah)......
13
1. Pendayagunaan ........................................................
13
2. Prinsip Pendayagunaan Zakat .................................
21
3. Pola Pendayagunaan Zakat .....................................
21
4. Sasaran Pendayagunaan Zakat ................................
23
5. Bentuk Program Pendayagunaan ............................
27
B. Ruang Lingkup Dana Zakat ..........................................
28
1. Pengertian Dana Zakat ............................................
28
2. Sumber-sumber Dana Zakat ....................................
30
3. Tahapan Penyaluran Dana Zakat ............................
33
4. Pola Penyaluran Dana Zakat ...................................
34
C. Program Bantuan Tunggakan Sekolah ..........................
37
1. Pengertian Program Bantuan Tunggakan Sekolah ..
37
v
BAB III
GAMBARAN UMUM BAZIS DKI JAKARTA A. Latar Belakang Sejarah Berdirinya BAZIS DKI Jakarta
44
B. Tujuan,Visi, dan Misi BAZIS DKI Jakarta ...................
47
1. Tujuan BAZIS DKI Jakarta ....................................
47
2. Visi dan Misi BAZIS DKI Jakarta .........................
48
3. Dasar Hukum BAZIS DKI Jakarta .........................
48
4. Tugas Pokok dan Fungsi BAZIS DKI Jakarta ........
49
5. Prinsip Dasar Pengelolaan
BAB IV
Zakat BAZIS DKI Jakarta .......................................
51
6. Struktur Organisasi BAZIS DKI Jakarta ................
52
7. Program- Program BAZIS DKI Jakarta ..................
68
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM BANTUAN TUNGGAKAN SEKOLAH
DI BADAN AMIL
ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA
A. Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Shadaqoh BAZIS Provinsi DKI Jakarta .....................................................
72
B. Analisis Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Bantuan Tunggakan Sekolah, Peluang dan Kendala BAZIS ......
BAB V
87
PENUTUP A. Kesimpulan....................................................................... 94 B. Saran................................................................................. 96
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................
97
LAMPIRAN ...............................................................................................
99
vi
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar belakang Keberadaan
manusia
sejak
dari
kelahirannya
terus
menerus
mengalami perubahan, baik secara fisik maupun psikoligis. Manusia yang merupakan makhluk hidup dengan akal budi memiliki potensi untuk terus melakukan pengembangan. Sifat pengembangan manusia menunjukan sisi dinamisnya, artinya perubahan terjadi terus-menerus pada manusia. Tidak ada yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Salah satu usaha mengubah manusia adalah pengembangan manusia melalui pendidikan. Melalui pendidikan manusia berharap nilai-nilai kemanusiaan diwariskan, bukan sekedar diwariskan melainkan menginternalisasikannya dalam watak dan kepribadian. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi penuntut manusia untuk hidup berdampingan dengan manusia lain. Upaya pendidikan melalui internalisasi nilai-nilai kemanusiaan menuntun untuk memanusiakan manusia.1 Pendidikan merupakan usaha membina dan mengembangkan aspekaspek rohani dan jasmaniah secara bertahap. Proses yang dilakukan dalam usaha kependidikan adalah proses terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan anak didik kepada titik optimal kemampuannya. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh 1
Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan.(Jakarta: Bumi Aksara,2015), cet.1.h.1
1
2
sebagai manusia individual, sosial dan hamba Tuhan yang mengabdikan diri kepadanya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kebutuhan manusia.2 Namun keterbatasan finansial mengakibatkan banyaknya siswa yang terancam putus sekolah, sehingga butuh langkah secara strategis untuk mengatasi masalah siswa/i yang terancam putus sekolah. Wilayah Jakarta tedapat sebanyak 4,7 juta siswa/i terancam putus sekolah.3 Masalah yang dihadapi masyarakat Jakarta salah satunya mengenai biaya pendidikan yang semakin mahal sehingga orangtua yang awalnya mampu membayar biaya sekolah, tidak mampu lagi membayar biaya sekolah karena ekonomi yang semakin mahal sehingga pembayaran sekolah menjadi terhambat. Zakat merupakan sumber biaya ekonomi Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk menjadi tonggak bagi kekuataan umat karena kemampuannya dalam menyelesaikan masalah ummat Islam pada saat ini. Menurut mazhab hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus, untuk kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran berikut:4
ٓ ۗ
ۖ
“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua’allaf yangdi bujuk 2
Khairon Rasyidin, Pendidikan Prosfetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004),cet .I.h.135 www.tribunews.com (diakses pada : tanggal 29 januari 2015, pukul 14.14) 4 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), cet. 1. h. 38 3
3
hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam berutang, untuk jalan Allah dan orang –orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Taubah/9:60).”
Pendayagunaan adalah usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah agar lebih efektif bermanfaat dan berdayaguna sesuai tujuan zakat. Pendayagunaan ialah bagaimana lembaga atau pengelola zakat mendayagunakan dana zakat yang telah terkumpul kepada mustahik atau 8 asnaf. Sesuai dengan delapan asnaf potensi zakat salah satunya berpengaruh dalam penanggulangan siswa/i yang terancam putus sekolah yang tidak mampu membayarkan lagi biaya sekolahnya sehingga orangtua mempunyai tunggakan pembayaran sekolah. Masalah ini di fahami bahwa orangtua yang tidak mampu membayarkan sekolah dikelompokan pada golongan gharimin. Pemahaman terhadap gharimin dalam sebagian besar literatur tafsir atau fikih dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri dan dari zakat diberikan untuk membebaskan dari hutang.5 Syafi’iyah menyatakan bahwa gharimin meliputi : 1). Hutang karena mendamaikan dua orang yang bersengketa. Dana zakat dapat diberikan untuk pengganti pengeluaran tersebut, meskipun secara pribadi mampu, 2). Hutang untuk kepentingan pribadi, dan 3). Hutang karena menjamin orang lain. Untuk yang terakhir, dana zakat diberikan kepada yang berhutang jika
5
Masdar F. Mas’udi, Didin Hafiuddin, Reinterprestasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan zakat, Infak dan sedekah,(Jakarta: Piramedia, 2004), cet. 1, hal. 24
4
dia tidak mampu membayarkan.6 Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa hutang yang timbul akibat dari operasional mengurusi masalah umat Islam. Hal ini disebabkan kegiatan tersebut termasuk pada upaya untuk menyelesaikan sengketa dan biasanya dialami oleh masyarakat tidak mampu baik akses ataupun ekonomi.7 Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam mendistribusikan dana zakat untuk pengertian dari gharimin : Pertama , adanya kebutuhan kepada materi yang mendesak untuk membayar hutang,
kedua,
motivasi
berhutang
adalah
untuk
kebaikan
dan
kemashalatan8 Peran lembaga zakat sangat penting dalam pendistribusian dana zakat berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berkenanaan dengan hal ini maka Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) harus mampu meneruskan niat suci kepemerintahan negeri Indonesia dalam usaha membantu pelajar-pelajar sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah ke atas (SMA/SLTA) dan juga kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
6
Masdar F. Mas’udi, Didin Hafiuddin, Reinterprestasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan zakat, Infak dan sedekah, hal. 21 7 Mustofa Edwin Nsution, Zakat dan pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Efektivitas Pemanfaatn zakat, Infak dan sedekah, hal. 21 s/d 22 8 M. Arif Mufraini, Akutansi dan Manajeman Zakat mengimunikasi kesadaran dan membangun jaringan,( Jakarta, Intermedia,2006),hal.220
5
Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta mempunyai peran dalam penanggulangan siswa/i terancam putus sekolah melalui BAZIS DKI memfokuskan pendayagunaan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan akes sejahteraan mereka, untuk kelompok gharimin diarahkan pada pemberian bantuan pelunasan hutang bagi yang tidak mampu membayarnya. Dan berdasarkan uraian diatas, maka penulis berinisiatif membuat penelitian berjudul Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Program Bantuan Biaya Tunggakan Sekolah Di Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta
B.
Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 1.
Pembatasan Masalah Dari latar belakang masalah di atas, banyak hal sekiranya dapat dikaji dan diteliti dan penulis pembatasi masalah tersebut, antara lain: Pendayagunaan dana zakat yang dimaksud adalah salah satu program bantuan biaya pendidikan melalui Bantuan Biaya Tunggakan Sekolah pada Badan Amil Zakat Infaq Shadaqoh (BAZIS) DKI Jakarta dalam upaya menanggulangi siswa/i yang terancam putus sekolah dan dikhususkan untuk golongan gharimin.
6
2.
Perumusan Masalah Adapun perumusan masalah-masalah pokok yang akan dibahasa pada penelitian ini adalah: a.
Bagaimana Pendayagunaan dana Zakat pada program bantuan biaya pendidikan
dalam upaya menanggulangi siswa/i yang
terancam putus sekolah di BAZIS DKI Jakarta? b.
Analisis SWOT pendayagunaan dana zakat dalam Program Bantuan biaya tunggakan sekolah?
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan Pokok masalah yang penulis paparkan diatas, maka ada beberapa tujuan yang penulis ingin capai, antara lain : a.
Untuk mengetahui bagaimana Pendayagunaan dana Zakat Bazis Provinsi DKI Jakarta dalam Program Bantuan Biaya pendidikan Sekolah
b.
Mengetahui hal-hal yang menjadi Peluang, kekuatan, hambatan dan ancaman BAZIS DKI dalam melaksanakan pendayagunaan dana zakat tersebut.
2. Manfaat Penelitian a.
Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa mnejadi khazanah keilmuan Manajeman Dakwah dalam lingkup manajeman zakat oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS) DKI
7
Jakarta dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai penulisan karya ilmiah. Dan sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga pengelolaan dana zakat serta lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial kemanusian lainnya. b.
Manfaat akademis, yaitu diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa Jurusan Manajeman Dakwah khususnya dan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada umumnya.
D.
Metodologi Penelitian 1.
Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Dan menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan ini bertujuam membuat
mendeskripsikan
fakta
lapangan
yakni
mendapatkan
gambaran secara sisitematis, faktual, dan akurat berkenaan dengan fenomena yang diteliti. 2.
Subyek dan Objek Penelitian Penulis mengkhususkan dan membatasi subyek penelitian ini, subyek penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS ) DKI Jakarta. Adapun obyek pendayagunaan Daza Zakat pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Sekolah.
8
3.
Sumber Data Penelitian a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek peneilitian perorangan,kelompok dan organisasi.9 b. Data Sekunder Data sekunder yaitu memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan , termasuk majalah jurnal, khusus pasar modal, perbankan dan keuangan.10 Dalam hal ini sekunder yang diperoleh adalah catatan-catatan, dokumen-dokumen yang berkaitan, brosur dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
4.
Tempat dan Waktu Penelitian a. Tempat : Penelitian ini dilakukan di kantor Bazis Provinsi DKI Jakarta, di Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 3 Jl. Suryopranoto No.8 Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat. Telp. (021) 3901367 b. Waktu : Februari s/d April 2015
5.
Tahapan Penelitian Metode yang digunakan dalam pengolahan data dibagi menjadi beberapa tahapan sehingga membentuk suatu kerangka yang sistematis. Adapun tahapan-tahapan tersebut, antara lain :
9
Rosadi Ruslan,Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2003), h.29 10 Rosadi Ruslan,Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, h. 30
9
a. Tahapan Pengumpulan Data Pada tahapan ini akan dilakukan pengolahan data yang sudah di dapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, yaitu Kepala Seksi Bidang Pendayagunaan dan Mustahik Penerima Bantuan Biaya Pendidikan. b. Tahapan Pengolahan Data Pada tahap ini akan dilakukan pengolahan data yang sudah didapatkan melalui
observasi,
wawancara
dan dokumentasi
mendalam dengan menggunakan interprestasi sistematis dan faktual oleh peneliti. c. Tahap Analisa Hasil Pengolahan Data Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data. Analisa ini mengenai Pendayagunaan
dana
zakat
pada
program
Bantuan
Biaya
Tunggakan Sekolah. d. Tahap Penarikan Kesimpulan Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh dan disesuaikan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Selanjutnya peneliti memberi sumbangsih peneliti dalam meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan.
10
6.
Teknis Analisa Data Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif terhadap Pendayagunaan dana zakat pada program Bantuan Biaya Pendidikan di Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta, yaitu suatu tehnik analisis data dimana penulis terlebih dahulu memparkan semua data yang diperoleh dari hasil pengamatan
secara
sistematis
kemudian
diklasifikasikan
untuk
dianalisis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan ilmiah dengan berpedoman pada buku pedoman penulis karya ilmiah. 7.
Pedoman Penulisan Adapun teknik penulisan yang digunakan berpedoman pada buku pedoman penulis karya ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) Tim Penulis Hamid Nasuhi dkk. Diterbitkan oleh CeQDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cetakan II, April 2007.11
E.
Tinjauan Pustaka Dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu karya ilmiah yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Setelah penulis
11
Hamid Nasuhi dkk. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi ) Diterbitkan oleh CeQDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cetakan II, April 2007
11
melakukan tinjauan pustaka. Penulis akhirnya menentukan beberapa skripsi yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti, diantaranya : Karya milik Eneng Hermawati dengan judul “Pendayagunaan Dana Zakat untuk Program Taman Anak Sholeh (TAS) Lembaga Amil Zakat Insan Mulia (LAZIM) Jakarta”. Dalam penelitian ini Eneng Hermawati hanya memparkan bagaimana manajeman pendayagunaan dana zakat dalam program taman anak sholeh (tas) yang berada di Lembaga Amil Zakat Insan Mulia (LAZIM) Jakarta. Dan difokuskan untuk golongan yatim. Karya milik Nurul Fajriyah dengan judul “Pola Pendayagunaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tanggerang Dalam Upaya
Meningkatkan
Mutu
Pendidikan”.
Berisi
tentang
pola
pendayagunaan atau pendsitribusian dalam upaya peningkatan pendidikan kota Tanggerang serta faktor penghambat dan pendukung dalam pendayagunaan dan zakat di BAZDA kota Tanggerang. Karya milik Muhammad Zainudin dengan judul “ Pendayagunaan Zakat Lembaga Amil Zakat Portal Infaq untuk Pendidikan Anak Pemulung di Bantar Gerbang Bekasi”. Berisi tentang pendayagunaan dana zakat melalui progam pendidikan Anak Pemulung Bantar Gerbang Bekasi yang dikhsuskan untuk anak yatim dan piatu serta faktor pendukung dan penghambat program pendidikan Anak Pemulung Bantar Gerbang Bekasi Persamaan penulisan skripsi ini dengan karya di atas terletak pada pendayagunaan dan zakat untuk sektor pendidikan, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Dimana subjeknya adalah
12
Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta sedangkan objeknya adalah Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bantuan Biaya Pendidikan pada bantuan tunggakan biaya sekolah siswa SLTA yang dikhususkan untuk gharimin diwilayah DKI Jakarta.
F.
Sistematis Penulisan Pedoman yang dijadikan sandaran penulis dalam menyusun skripsi ini adalah “ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi” yang diterbitkan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. Adapun dalam menyusun skripsi ini
penulis menyusunnya dalam beberapa bab dan masing-masing memiliki sub-sub bab, dengan penyusunan sebagai berikut:
BAB I :
Merupakan bab PENDAHULUAN yang diawali dari Latar Belakang Masalah, Pembahasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penilitian dan Sistematis Penulisan.
BAB II : Pada bab ini menjelaskan TINJAUAN TEORITIS mengenai Pengertian pendayagunaan, pendayagunaan zakat, pengertian zakat, sumber-sumber dana zakat, tahap penyaluran dana zakat, bentuk sifat pendayagunaan, hak mustahik penerima zakat sesuai delapan asnaf dan pengertian orang yang berhutang (gharim) pengertian program bantuan tunggakan sekolah.
13
BAB III : Bab ini merupakan GAMBARAN UMUM tentang BAZIS DKI Jakarta, Dalam bab ini membahas tentang Profil dan Sejarah, Tujuan dan prinsip pengelolaan zakat, beserta susunan organisasi dan program kerja BAZIS DKI Jakarta.
BAB IV : Pada Bab ini membahas Hasil penelitian Pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan/biaya tunggakan sekolah dan analisis SWOT pendayagunaan dana zakat untuk Program Bantuan Biaya Pendidikan.
BAB V : Penutup, di dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran-saran
14
BAB II TINJAUAN TEORITIS
A. Pendayagunaan Dana Zakat (Tasharruf al-Zakah) 1. Pendayagunaan 1) Pengertiaan pendayagunaan Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar Indonesia a) Pembicaraan
tentang
sistem
pendayagunaan
zakat
berarti
Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. b) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.12 Menurut Masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan.13 Menurut istilah pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah proses, atau cara dalam mengusahakan untuk usaha produktif yang di lakukan oleh BAZ atau LAZ agar mampu mendatangkan hasil (mengubah mustahik menjadi muzzaki).14
12
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: DEPDIKBUD), 200, h. 189 13 Masdar F. Mas’udi, Didin Hafiuddin, Reinterprestasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan zakat, Infak dan sedekah, (Jakarta : Piramedia, 2004), Cet. 1,h. 8 14 BAZIS Provinsi DKI. Manajeman Bazis Provinsi DKI Jakarta. h. 12
14
15
Maka
dapat
disimpulkan
bahwa
pendayagunaan
adalah
bagaiman cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. menciptakan tujuan dari pendayagunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai tujuan zakat iti disyariatkan. 2) Pengertian Zakat Zakat, ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan bentuk mashdar dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.
15
sesuatu itu zaka, berarti
tumbuh dan berkembang, dan
seseorang itu zakat, berarti orang itu baik. Dari segi istilah fiqh, alZakah ism li qadar makshush min mal makhush yajibu sharfuhu ila ashnaf makhush.16 Zakat adalah suatu sebutan untuk kadar tertentu dari harta tertentu yang wajib dibagikan untuk pihak-pihak yang juga tertentu). Zakat berarti tumbuh (numuww) , berkembang dan berkah disebut dalam HR. At-Tirmidzi atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan seperti disebut dalam QS. At-Taubah: 103 :
Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan dan berdoalan untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS: At- Taubah/9:103)
15
Hasanuddin, Manajeman Zakat dan Wakaf.(Ciputat: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komuniasi Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,2010) h. 22 16 Hasanuddin, Manajeman Zakat dan Wakaf. h. 24
16
Zakat menurut syara’ dalam bahasa Al-Qur’an dan as-sunnah digunakan juga kata shadaqah, berbeda dengan nama-nama yang diberi nama (al-ahkam al-sultaniah): ”wilayah al-shadaqat”.17 Zakat dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dan dosa, memurnikan jiwa(menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhiuk (kikir) serta serakah. Dengan begitu tercipta suasana ketenangan batin yang terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakat, yang selalu melinhkupi hati. Menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “menjadikan sebagai harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.” Menurut mazhab Syafa’i, tumbuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok khusus adalah delapan kelompok yang isyaratkan oleh Allah SWT. Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqah, dimaksudkan sebagai “penunaian” yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamankan sedekah karena tindakan
17
Hasanuddin, Manajeman zakat dan wakaf. h. 54
17
itu akan menunjukan kebenaran (shidiq) seorang hanba dalam beribadah dan melakukan keta’atan kepada Allah SWT. 3) Pendayagunaan Zakat Menurut Sjechul Hadi Permono pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat di berikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya
agar dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya.18 Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan dari pendayagunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam perkataan fiqh, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:
ٓ ۗ
ۖ
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, penggurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk mendekatkan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allahu dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. al-Taubah/9:60)
18
Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Nasional,(Jakarta: Pustaka Firdaus,1992),cet. 2. h. 91
zakat
dalam
rangka
pembangunan
18
Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Al-Qurthubi meguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas, dan prioritas. Diantara uraian tersebut secara singkat adalah sebagai berikut: 1) Menurut Al-Qurthubi, zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan itu, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. 2) Menurut Al-Qurthubi, zakat hanya diberikan kepada delapan asnaf dan tidak boleh diberikan selain delapan asnaf itu. 3) Menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya Fiqih kontemporer menarik kesimpulan bahwa tidak ada cara tertentu dan tahap, sejak masa Rasullah
SAW
maupun
pada
masa
Al-Khulafarrasyidin
menempuh kebijaksanaan sistem prioritas 4) Sebagian
lain,
tidak
ada
penjelasam
mengenai
perincin
pembagian diantara 8 golongan tersebut, ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan, Penjelasan yang beragam dari para ulama terhadap maksud ayat tersebut menunjukan bahwa konsep pendayagunaan atau pihakpihak yang berhak menerima zakat, dalam penerapannya memberikan atau membuka keluasan pintu ijtihad bagi mujtahid termasuk Kepala Negara dan Badan Amil Zakat, untuk mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan kebutuhan situsi dan kondisi sesuai
19
dengan kebutuhan kemahsalahatan yang dapat dicapai dari potensi Zakat tersebut.19 Tentang pendayagunaan zakat, perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi utama: a) Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepadanya yang berhak menerimanya berarti pula ia telah menysucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. b) Kedua, Zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.20 Yang senantiasa menjadi masalah adalah bagaimana agar dua fungsi itu dapat berjalan dan berjalnin. Artinya, zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat itu dapat berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus dapat juga berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi bergabai masalah kemasyarakatan dan kemiskinan. Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan (Fundraishing), konsep dasar pendayagunaan adalah mengubah mustahik menjadi muzzaki dalam arti: a) Mengubah orang miskin menjadi mampu (Fakir, Miskin)
19
Zaim Saidi (ed), Reiterprestasi pendayagunaan ZIS menuju efektifitas pemanfaatan Zakat, infak dan sedekah, (Jakarta: Paramedia,2004), Cet.1. h. 8-9 20 Mohammad Daud Ali, Sistem ekonomi islam zakat dam wakaf. (Jakarta : penerbit universitas Indonesia (UI Preaa),1998), Cet.1, h. 61
20
b) Menggubah orang yang terbelenggu menjadi bebas (Muallaf, Gharim, Riqob dan Fisabillah) c) Mengubah orang bodoh menjadi pintar Zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitannya, tapi bertujuan untuk menaggulangi kemiskinan, agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka. Sebagaimana kita ketahui dikalangan pakar zakat, infaq, dan shadaqah bahwa zakat tersebut belum secara optimal terealisasikan dan terjadi sebagaimana harapan sebagai kaum muslimin. . Dalam
UU
No.
23
Tahun
2011
pasal
27
tentang
pendayagunaan zakat yaitu: a) Zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. c) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri.
21
Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang di maksud dengan “Peningkatan kualitas” adalah peningkatan sumber daya manusia. Maka dalam hal ini pendayagunaan adalah usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, tetapi hal ini di lakukan setelah kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi. Dalam hal ini Lembaga pengelolaan zakat sangat berperan penting mengenai pendayagunaan dan pendistribusian zakat, lembaga pengelolaan zakat harus dikelola dengan sebaik-bainya dengan mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan statusnya lembaga pengelolaan zakat merupakan lembaga yang berbasis syariah karena mengelola dan zakat sebagai bagian dari syari’at agama Islam yang secara jelas ketentuan muzakki dan mustahiknya.21 Potensi zakat diperlukan penangganan konsep manajeman secara tepat dan terarah dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengrahui pelaksaanaan sistem zakat. Umat Islam mengangkat tiga unsur manajeman
yaitu
:
manajeman
pengelolaan,
manajeman
pendayagunaan, manajeman pendistribusian zakat. Dalam Islam tujuan apapun yang ingin dicapai harus tetap melandaskan prinsip syarat, lebih-lebih dalam hal ini Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangat
21
N. Oneng Nurul Briyah. Total Quality Management Zakat,( Ciputat: Wahana Kardofa UMJ, 2012), cet. I , h. 36
22
berpengaruh dalam pengelolaan pendayagunaan dan pendistribusian zakat. 2. Prinsip Pendayagunaan Zakat Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang perlu di perhatikan yaitu: Di berikan kepada delapan asnaf, manfaat zakat itu dapat di terima dan di rasakan manfaatnya, sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif atau produktif). Pendayagunaan zakat yang di kumpulkan oleh Badan Amil Zakat di arahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk 25 perbaikan kesejahteraan mustahiq. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki. Melalui peningkatan kualitas
sumber
daya
manusia
dan
pemberdayaan
sosial
serta
pengembangan ekonomi. 3. Pola Pendayagunaan Zakat Pola pendayagunaan zakat merupakan tiga serangkaian kata, karena ketiganya mempunyai keterkaitan makna, sehingga mendukung dengan makna lainnya. Pemberdayaan masyarakat berbasis zakat merupakan proses membangun kemajuan sosial dan ekonomi bagi kelompok fakir miskin melalui partisipasi aktif kelompok fakir miskin itu sendiri dengan difasilitasi oleh amil zakat yang berperan sebagai pendamping program.22 tiga bentuk pendayagunaan zakat :
22
BAMUIS BNI, Bangsa Betah Miskin, (Ciputat: Penerbit Institut Manajemen Zakat, 2011), Cet. 1, h. 77.
23
a) Pola Tradisional (konsumtif) Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan zakat diberikan langsung kepada mustahik. Pendayagunaan zakat diperuntukkan mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sesuai dengan penjelasan undang- undang bmustahik delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil muallaf riqab, gharim, sabillah, dan ibnu sabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo dan oranfg yang terlilit hutang. b) Pola Kreatif ( konsumtif) Pola konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dll. c) Pola Kontemporer (Produktif) Pola Produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Pola pendayagunaan secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat disertai target merubah keadaan
penerima
(lebih
dikhususkan
kepada
kategori
mustahil/golongan fakir-miskin) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. d) Pendayagunaan produktif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membantu pendayagunaan usaha kecil.
24
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola pendayagunaan zakat adalah cara/sistem distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan dengan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syariat, serta pesan dan kesan ajaran Islam. 4. Sasaran Pendayagunaan Zakat (Reinterprestasi 8 Ashnaf) Sasaran-sasaran pembagian zakat yang dikenal dengan sebutun “mustahaqquz zakah” atau asnaf, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat. Dalam surat At-taubah ayat 60 yang sudah tertera diatas bahwa pengertian secara luas tentang kedelapan kategori itu menurut fikih, terutama ulama kontemporer, adalah sebagai berikut.23 Allah menetapkan delapan golongan mustahik (Asnaf Mustahik) yaitu : a.
Fakir dan miskin, Fakir miskin ialah orang-orang yang tidak memperoleh kecukupan hidup,lawan kata orang-orang kaya, yaitu mereka yang mendapatkan kecukupan kebutuhan hidupnya.24 Contoh bantuan utnuk fakir miskin ialah biaya penyantunan orang-orang miskin di lembaga-lembaga sosial, panti-panti asuhan bantuan modal bagi fakir- miskin agar mereka dapat berusaha secara produktif.
b.
Amil (pengelola zakat), Amil mereka yang ditugaskan oleh imam/ pemerintah atau yang mewakilkannya untuk melaksanakan pengumpulan zakat,
23 24
Hasanuddin, Manajeman Zakat dan Wakaf (Jakarta: FIDKOM-UIN,2010), Cet .1, h. 70 Didin Hafidhuddin, dkk. Reinterprestasi pendayagunaan.h. 8
25
menyimpan atau memeliharanya, termasuk para pengelola dan petugas administrasi. c.
Muallaf, Al-Muallafah qulubuhum adalah mereka yang perlu diijinkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka tidak membela atau menolong kaum muslimin. Dana zakat yang diberikan kepada muallaf yaitu dana untuk membatu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam disediakn juga dana untuk membiaya lembaga dakwah.
d.
Riqab (memerdekan budak), Menurut Malik, Hmad dan Ishaq, riqab adalah budak biasa yang dengan jatah zakat itu mereka dapat memerdekaka. Dana zakat untuk membebaskan petani, pedagang, dan nelayan kecil dari hisapan lintah darat, pengijoan, dan renternir, atau untuk mencegah dan menaggulangi trafficking (penjualan anak perempuan).
e.
Gharimmin, Orang yang berhutang, dirumuskan pengertiannya dengan kata-kata: orang-orang atau lembaga Islam yang jatuh palit atau mempunyai tanggungan hutang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang baik dan sah menurut hukum.
26
f.
Sabillah, Menurut Sayyid Sabiq, sabilliah adalah jalan menuju kepada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan. Dana zakat yang diberikan mencakup segala kemahslahatan umat Islam. dimasukan segala keperluan peribadatan, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan, penerbitan buku-buku, majalah ilmiah.
g.
Ibnu sabil, Ibnu sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan syarat Ibnu sabil yang berhak memperoleh zakat adalah segala usaha guna membantu biaya perjalanan seseorang yang kehabisan biaya, beasiswa, dan biaya-biaya kegiatan ilmiah.25Dalam implementasinya, sebagian besar dari dana yang berhasil dikumpulan dari program ini didistrubusikan atau dimanfatkan untuk hal-hal yang bersifat emergency dan karitatif.26 Dari urutan penerima zakat yang disebutkan dalam ayat 60 At-Taubah, penerima zakat dilihat dari penyebabnya dan dapat dikelompokkan permanen dan kelompok temporer yaitu :27 a) Kelompok Permanen Kelompok Permanen yang dikategorikan : fakir, miskin, amil, dan muallaf. Empat golongan mustahik ini diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelolaan zakat dan
25
Mohammad Daud Ali. Sistem ekonomi islam zakat dan wakaf. (Jakarta : penerbitan universitas Indonesia (UI-Press),1998). Cet I, h. 18 26 Sistem ekonomi islam zakat dan wakaf, h. 20 27 Sjechul Hadi Permono. Pendayagunan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, h.53
27
karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus menerus atau dalam waktu lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti. b) Kelompok temporer : Kelompok temporer yang kategorikan : riqob, ghorimin, fisabillah dan ibnu sabil. Empat golongan mustahik kini diasumsikan tidak selalu ada di wilayah kerja suatu organisasi, maka penyaluran dana kepada mereka tidak akan terus menerus atau tidak dalam waktu panjang sesuai sifat permaalahan yang melekat pada empat golongan ini. Dengan demikian, bahwa maksud dari surat At-Taubah ayat 60, sanagat berkaitan dengan kepentingan kemahsahalatan manusia secara keseluruhan, dari ayat tersebut dipahami bahwa Allah SWT : (a) tidak menetapkan delapan asnaf tersebut harus diberi semuanya,(b) tidak boleh keluar dari delapan asnaf, dan tidak menetapkan (c) zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pungutan zakat serta tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat harus dibagikian semuanya.28 Kategori kedelapan asnaf yang berhak menerima zakat itu termasuk dalam strata sosial golongan ekonomi lemah, seperti fakir, miskin dan gharim.
28
h. 41
Sjhechul Hadi Permono. Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional,
28
5. Bentuk Program Pendayagunaan Lembaga pengelolaan zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang dugunakan lebih menitik beratkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya suatu program. Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelolaan zakat perlu melakukan skala prioritas program- program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang. Dalam pendayagunaan dapat dikelompokan kedalam program kelembagaan bentuk program pendayagunaan pada tiga jenis program, yaitu29: a. Karitas, yaitu program bantuan dalam
hibah atau pendayagunaan
dana zakat yang manfaatnya diterima secara langsung oleh mustahik. Termasuk ke dalam bentuk program ini adalah bantuan makanan, pengobatan, tempat tinggal, biaya sekolah, biaya transportasi, dan bantuan dakwah. b. Pengembangan insani, yaitu program yang ditunjukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia mustahik. Contohnya adalah pemberian beasiswa, beaguru, pembiayaan sekolah, pelatihan ketrampilan kerja, dan pelatihan wirausaha. c. Pengembangan ekonomi, yaitu program yang ditunjukan dalam rangka
29
meningkatkan
penghasilan
dan
kemandirian
Didin Hafidudin. Membangun Peradaban Zakat, Cet. 1, h. 76
ekonomi
29
mustahik. Contohnya adalah fasilitas wirausaha baru, bantuan modal usaha, pendamping usaha, penguatan jaringan kerja dan pemilikan aset modal oleh mustahik. Zakat sebagai sarana membantu kehidupan individu serta kemahsalatan masyarakat yang ingin dicapai pada saat kini dapat di implementasikan dengan program-program yang menyangkut kebutuhan (hajat) unutk memenuhi kebutuhan hidup mendesak dalam waktu realtif cepat.
Sedangkan
kemahsalatan
yang
akan
datang
dapat
diimplementasikan melalui program-program yang manfaatnyadapat dirasakan secara terus meneurs dan berkelanjutan.30 Upaya mewujudkan kemahsalahatan dapat dimulai dari perencanaan (niat awal) yang tertuang dalam visi dan misi lembaga yaitu program jangka pendek dan jangka pajang yang menjadi rencana besar (grand planning).
B.
Ruang Lingkup Dana Zakat 1. Pengertian Dana Zakat Dana didefinisikan sebagai investasi dan klaim terhadap investasi, yang meliputi tranksaksi-tranksaksi nonkas.31 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dana diartikan sebagai uang yang disediakan untuk suatu keperluan.32 Menurut Indriyo mengatakan bahwa dana
30
Oneng Nurul Bariyah, Total Quality Management Zakat (Ciputat : Wahana Kardofa UMJ, 2012). Cet. I , h. 176 31 Miswanto dan Eko Widodo, Manajemen Keuangan 1, (Jakarta: Penerbit Gunadarma, 1998), h. 111. 32 http://kbbi.web.id ,Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada Tgl. 02 April 2015, Pkl. 20.05 WIB.
30
merupakan kekayaan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan seharihari dan selalu berputar.
33
Dalam Lembaga Zakat terdapat berbagai
macam sumber dana, yang pada umumnya berasal dari zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf. Menurut Supriyanto dalam yang menyatakan bahwa “dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik”.34 Dana yang dikumpulkan lembaga zakat dapat berupa inqak yang bersifat wajib atau sunnah. Sesuatu yang bersifat wajib yaitu zakat baik zakat harta (mal) maupun zakat fitrah. Adapun dana lain yang bisa ditampung yaitu wakaf, infaq, dan shadaqah. Dana infaq dan shadaqah berbeda dengan dana zakat. Terkadang infak dan sedekah itu berupa uang kecil recehan sebagai dana amal. Dana yang ditampung bisa berasal dari individu maupun lembaga atau perusahaan.35 Setiap penyaluran dana harus ada pertanggung jawaban secara tertulis, lengkap, dan sah. Sekecil apapun dana yang dikeluarkan.36 Lembaga zakat yang mendapat kepercayaan menampung zakat maupun infak sedekah harus menyalurkan dana tersebut sesuai dengan peruntukkannya. Khusus dana zakat, penyaluran sudah pasti ditentukan oleh Al-Qur’an sehingga jelas. Dalam hal pendayagunaan dana infak dan sedekah agar memberi manfaat yang besar, maka perlu strategi yang
33
Miswanto dan Eko Widodo, Manajemen Keuangang.h.115 http://elib.unikom.ac.id, Manajeman keuangan diakses pada Tgl. 02 April 2015, Pkl. 20.38 WIB. 35 Oneng Nurul Bariyah, Total Quality Management Zakat, (Jakarta: Penerbit Wahana Kardofa, 2012), Cet. 1, h. 209. 36 Lili Bariadi dkk, Zakat dan Wirausaha, (Ciputat: Penerbit CED, 2005), Cet. 1, h. 26. 34
31
tepat. Untuk itu, dana yang terkumpul tidak habis dalam relatif cepat, melainkan dana tersebut dapat berkembang dan bermanfaat pada banyak orang.37 2. Sumber-sumber Dana Zakat Zakat fitrah dan zakat mal adalah salah satu sumbur dana zakat, jenis-jenis harta menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur’an dan hadist, menurut sebagaian ulama. Pada dasarnya ada empat jenis yaitu: Dasar hukum wajib zakat bagi kekayaan yang berupa emas, perak dan uang, tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan. Pada masa Rasullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi obyek zakat terbatas pada emas dan perak, tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma dan anggur, hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta, harta perdagangan (tijarah), harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (rikaz). Sedangkan menurut ulama yang lain menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah nuqud (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdgangan, tanaman dan buah-buahan, hewan atau binatang ternak. Selain dari yang disebutkan itu, Qur’an hanya merumuskan apa yang wajib dizakti dengan rumusan yang sangat umum yaitu “kekayaan”. Menurut Yusuf Qardhawi adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-
37
Oneng Nurul Bariyah, Total Quality Management Zakat, h. 209.
32
Qur’an dan hadist menurut Ibnu Qayyim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas-perak, serta harta perdagangan. Menurut pendapat
Ibnu Qayyim, keempat jenis
inilah yang paling banyak beredar di kalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya (diharuri). 38 a. Hewan Ternak Dalam berbagai hadist dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. b. Emas dan Perak Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu, adapun syarat utama zakat pada emas dan perak adalah nishab dan telah berlalu satu tahun. Berdasarkan hadist riwayat Abu Dawud, nishab zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar, sedangkan perak adalah dua ratus dirham. c. Perdagangan Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyratan tertentu ada tiga, diantaranya :
38
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), cet. 1. h. 25
33
1) Niat Berdagang Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditaskomoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting. 2) Mencapai Nishab Nishab dari zakat perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh misqal atau dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak. 3) Telah berlalu waktu satu tahun. d. Hasil Pertanian Hasil pertanian yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat. Harus dikeluarkan zakatnya. Zakat pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi,
yaitu
sebesar
lima
persen.
Sedangkan
yang
tidak
menggunakannya, zakatnya lebih besar,yaitu sepuluh persen. e. Barang Temuan dan Barang Tambang Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada barang tertentu dan barang tambang dengan disertai perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan besar zakatnya yaitu sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabada39 yang artinya :
39
Didin Hafidudin, Membangun Peradaban Zakat, Cet. 1, h. 29 – 36.
34
“Sumur itu adalah jubar barang tambang adalah jubar ajma adalah jubar. Dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya) satu perlima.”40 3. Tahapan Penyaluran Dana Zakat Salah satu fungsi utama zakat adalah membantu kaum fakir miskin. Bantuan keuangan dari lembaga zakat diharapkan dapat memberikan peluang yang baik bagi mereka untuk meningkatkan derajat ketingkatan sosial ekonomi yang lebih tinggi.41 Penyaluran dana zakat yang umum di Indonesia terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu : a. Penyaluran Murni : Pada tahap penyaluran murni, umumnya setiap dana yang ada digunakan untuk kegiatan penyaluran hibah konsumtif, santunan atau kegiatan karitatif langsung. Biasanya pada saat dibagikan dananya langsung habis, sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan. Pada tahap penyaluran murni orientasi kegiatan adalah sampainya dana kepada mustahik. Artinya , pada tahap penyaluran ini yang dipentingkan adalah harus sampainya ZIS kepada orang-orang yang benar-benar termasuk mustahik. b. Semi pendayagunaan Pada tahap ini, dana yang ada selalu digunakan untuk hibah konsumtif, santunan, dan kegiatan karitatif, juga digunakan untuk 40
Didin Hafidudin , Membangun Peradaban Zakat, h. 26 BAMUIS BNI, Bangsa Betah Miskin, (Ciputat: Penerbit Institut Manajemen Zakat, 2011), Cet. 1,h. 44 41
35
kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pada tahap ini, saat dibagikan dana juga langsung habis. Sedangkan orientasi pada tahap semi pendyagunaan ini selain sampainya dana ke mustahik juga adalah orientasi manfat dana (program) bagi mustahik. c. Pendayagunaan Pada tahap ini, dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah, baik untuk kegiatan karitas langsung maupun tidak langsung, pengembangan SDM dan ekonomi. Karena pada umumnya dana yang dibagikan tidak langsung habis, baik karena terus berputar diantara para mustahik, maupun karena dana tersebut mengalir mengikuti pertumbuhan kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan dari tahap pendayagunaan adalah perubahan mustahik setelah mendapat bantuan atau mengikuti program dari lembaga zakat.42 4. Pola Penyaluran Dana Zakat Pola penyaluran dana zakat adalah cara/ sistem distribusi dana alokasi dana zakat untuk menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan oleh muzzaki melalui lembaga pengelolaan zakat. Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain: a) Pola sesaat, Dalam ini bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juiga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi
42
Didin Hafidudin. Membangun peradaban zakat ,Cet. 1, h. 76
36
dalam mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaati ini idealnya adalah hibah. b) Pola pemberdayaan, Merupakan penyaluran zakat yang harus disertai dengan target untuk keadaan penerima dan kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dengan mudah dan dalamwaktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemaham yang utuh terhadap permasalahn yang ada pada penerima.
Apabila permasalahan adalah permasalahan
kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebutsehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.43 Adapun sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga bagian, yaitu: 1) Hibah, zakat pada dasarnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik dengan muzzaki setelah penyaluran 2) Dana bergulir, Zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelolaa ketika pengambilan pinjaman tersebut,
43
Lili Bariadi dkk, Zakat dan Wirausaha (Jakrta : CED,2005), h. 25
37
jumlah pengambilan pinjaman tersebut, jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. 3) Pembiayan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan shabihul maal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.44 Mekanisme penyaluran zakat dilakukan oleh muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) kepada mustahik (pihak penerima zakat), sedangakan sebagai musarif (sasaran) zakat sudah ditentukan dalam AlQuran, yaitu delapan golongan. Posisi pertama dan kedua yaitu fakir dan miskin, itu menandakan bahwa merekalah yang layak medapat bagian pertama dari penyaluran dana zakat. Hal ini menunjukan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat zakat yang utama. Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada mustahik. Qardhawi (1986) menyatakan bahwa cara penyaluran zakat dapat dilakukan oleh muzakki langsung pada mustahik ataupun melalui lembaga pengelolaan zakat.
44
Lili Bariadi dkk, Zakat dan Wirausaha, h.28
38
C.
Program Bantuan Tunggakan Sekolah 1. Pengertian Program Bantuan Tunggakan Sekolah Program bantuan tunggakan sekolah merupakan program yang dibuat oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang diperuntukan oleh mustahik golongan gharimin. Program ini dibuat untuk membantu para siswa sekolah yang memiliki hutang berupa tunggakan sekolah dan orang tua mereka tidak mampu melunasinya, sehingga mereka terancam putus sekolah. BAZIS Provinsi DKI Jakarta merasa sangat berperan penting dalam menanggulangi masalah pendidikan di Jakarta. Nyatanya masalah pendidikan di Jakarta sangatlah kompleks, banyak anak-anak yang tidak sekolah dikarenakan biaya yang tidak ada, tidak sedikit pula anak-anak yang terancam putus sekolah. Dalam hal ini BAZIS merasa sangat berperan penting dalam menanggulangi masalah pendidikan.45 Bantuan tunggakan sekolah merupakan turunan dari program Bantuan Biaya Pendidikan. Program ini diadakan karena semakin banyakanya siswa yang terancam putus sekolah dikarenakan orang tua mereka tidak mampu melunasi biaya sekolah yang begitu tinggi.Banyak siswa/i di DKI Jakarta yang berprestasi akan tetapi orang tua mereka tidak mampu memberikan fasilitas pendidikan yang layak mereka terima. Padahal siswa-siswa tersebut merupakan aset masa depan yang dapat membangun jakarta lebih maju lagi.
45
Subarna,Wawancara Pribadi, Jakarta 10 Maret 2015
39
Dari pengertian bantuan tunggakan sekolah yang dipaparkan oleh pihak BAZIS Provinsi DKI Jakarta, penulis menyimpulkan bahwa kategori penerima bantuan tunggakan sekolah termasuk dalam golongan orang yang berutang salah satu delapan asnaf yaitu gharim. Berkaitan dengan orang yang berhutang akan dipaparkann lebih mendalam. a.
Orang yang Berhutang (Gharim) Dalam bahasa arab orang yang berhutang dikatakan Gahrim, menurut al-qur’an dalam surat AT-Taubah ayat 60, bahwa zakat salah satunya diperuntuhkan untuk golongan gharimin (orang yang berhutang) sesuai dengan pemamparan diatas mengenai tunggakan sekolah yang berarti mustahhik yang memiliki hutang kepafa pihak sekolah dan tidak dapat membayarnya karena keterbatasan ekonomi. Secara bahasa, kata gharim ( )غارمbermakna orang yang wajib membayar hutangnya. Dalam bahasa Arab kata gharim juga sering disebut dengan istilah al-madin ( )المـاـِين. secara Istilah Tetapi dalam istilah hukum syariat, istilah al-gharim punya definisi yang lebih spesifik, yaitu:46
ْن عَهْ وَفَاءِ دُيُىوِ ِهم َ المـدِيىُىنَ الْعَاجِزُو Orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayar hutangnya. Jadi sekedar seseorang punya hutang, belum termasuk ke dalam kategori gharim, kecuali sampai dia tidak mampu untuk 46
Fakhurudin. Fiqh dan Manajeman Zakat di Indonesia, ( MALANG : UIN-MALANG PRESS: 2008). Cet. 1,h. 312
40
membayar hutangnya yang tetap masih menjadi kewajiban yang ada di atas pundaknya. Menurut
bahasa
Gharimin
ialah
orang-orang
yang
berhutang dan sulit untuk membayarnya. mereka bermacammacam, diantaranya orang yang berhutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau, orang yang terpaksa berhutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari kemaksiatan. Orang –orang seperti itu boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi utang. Hadist yang terkait dengan masalah hutang Hadis Anas r.a : “Sesungguhnya meminta itu tidak boleh, kecuali dalam tiga hal, pertama, orang fakir yang sangat papa. Kedua, orang yang punya utang dan berat membayarnya. ketiga, orang yang akan membayar tebusan darah”. (H. R Abu Daud dan Ibnu Majah)
Pemahaman terhadap gharimin dalam sebagian besar literatur tafsir atau fikih dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri dan dana dari zakat diberikan untuk membebaskannya dari hutang.47 Menurut Mazhab Abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian lebih dari utangnya.
47
Masdar F. Mas’udi, Didin Hafiudin, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan zakat, Infaq dan Shadaqoh, hal 21
41
Menurut Imam Malik, Syafi’I dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, masingmasing mempunyai hukumannya tersendiri yaitu : a) Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan tidak punya aset dan pendapatan yang cukup untuk terlepas dari hutang, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Syafi’iyyah menyatakan bahwa gharim meliputi : b) Hutang karena mendamaikan dua orang yang bersengketa. Dana zakat dapat diberikan untuk pengganti pengeluaran tersebut, meskipun orangnya secara pribadi mampu c) Hutang untuk kepentingan pribadi d) Hutang karena meminjamin orang lain Untuk dua yang terakhir, dana zakat diberikan kepada yang berhutang kalau dia tidak mampu membayarnya.48 e) Orang yang
mempunyai
hutang untuk
kemaslahatan
masyarakat atau yang memiliki aktivitas dan tanggung jawab yang besar dalam urusan public.49Seperti upaya mendamaikan dua orang yang bersengketa, ia berhak mendapatkan distribusi dana zakat untuk mengganti dana yang dikeluarkan meskipun yang berhutang secara pribadi kaya. Begitu juga hutang yang
48
Masdar F. Mas’udi, Didin Hafiudin, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan zakat, Infaq dan Shadaqoh, hal 21 49 Mustofa Edwin Nasution, Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat, hal 71
42
diakibatkan karena program atau kegiatan untuk kepentingan social, seperti dana yayasan anak yatim, atau rumah sakit untuk pengobatan masyarakat miskin atau sekolah untuk
kaum
Muslimin. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa hutang yang timbul akibat akibat penyelesaian sengketa dalam bentuk apapun dapat didanai oleh dana zakat. b.
Syarat-syarat
Orang
yang
Berhutang
Penerima
Zakat
(Gharim) Golongan gharimin diberi zakat untuk membayar segala utangnya dengan beberapa syarat yaitu : Pertama
ia harus mampu mempunyai kebutuhan untuk
memiliki harta yang dapat membayar utangnya. Apabila ia kaya dan mampu untuk menutupi utangnya dengan uang atau benda yang dimilikinya, ia tidak berhak menerima bagian dari zakat. Jika ia memiliki harta yang dapat membayar sebagian utangnya, ia diberi zakat sekedar untuk membayar sisa hutangnya. Jika ia tidak memiliki sesuatu untuk membayar hutangnya , tetapi ia akan mampu untuk membayarnya jika bekerja dan berusaha, ia berhak diberi zakat karena ia tidak mungkin dapat membayar kecuali dalam waktu yang lama, sedangkan terkadang datang kepadanya sesuatu halangan yang menyebabkan tidak dapat membayat hutang.50
50
Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), Cet. Ke- 1
43
Kedua , orang yang mempunyai hutang untuk ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan (mubah). Akan tetapi, apabila ia mempunyai utang untuk kemaksiatan, seperti untuk judi, membeli minuman keras, dan lain-lain yang diharamkanm, ia tidak boleh diberi bagian dari zakat. Ketiga, hutang harus dibayar pada waktu ia berhutang. Apabila hutangnya diberi tenggang waktu, termasuk hutang dengan cara kredit. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, melihat kondisinya terlebih dahulu, baik jumlah harta zakat maupun para mustahiq lainnya dan ukuran kebutuhannya. Dengan demikian, jika lainnya dan ukuran kebutuhannya. Dengan demikian, jika hasil zakat besar dan jumlah mustahuq sedikit, gharimin berhak diberi zakat. Namun, jika keadaanya sebaliknya, gharimin tidak diberi dan didahulukan mustahuq lainnya. Apabila antara harta zakat dan mustahiq seimbang, melihat
kondisi gharimin. Jika masa
tenggangnya habis tahun itu juga, ia berhak diberi zakat, tetapi jika tidak, tidak boleh diberi dari zakat tahun itu. Keempat, keadaan hutangnya yang menimbulkan ia ditahan atau dipenjara. Hal ini terkait piutang sesama manusia, bukan hutang kafarat dan hutang zakat karena ini termasuk utang kepada
44
Allah. Semua syarat ini adalah pendapat ulama Malikiyah, sedangkan para fuqaha lainnya tidak memberikan syarat apa pun.51
51
Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat dalam rangka Pembangunan Zakat dalam Pembangunan Nasional, h. 67
45
BAB III GAMBARAN UMUM BAZIS DKI JAKARTA
A.
Latar Belakang Sejarah Berdirinya BAZIS DKI Jakarta Sebelum kemerdekaan, upaya mengumpulkan zakat sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam, lembaga-lembaga dakwah, majelis ta’lim dan pndok pesantren. Namun, secara resmi belum ada peraturan pemerintah yang secara khusus megatur masalah zakat. Baru pada tahun 1960-an, pembahasan tentang peraturan pelaksanaan dan pengumpulan zakat di Indonesia mulai menghasilkan satu peraturan. Kemajuan ini tepatnya terjadi mulai tahun 1968 ketika sebelas tokoh ulama nasional menyerukan pelaksanaan zakat. Gaung un bersambut, seuan ini direspon secara positif oleh Presiden RI saat itu.52 Pada tahun 1968 inilah pemikiran tentang perlunya Lembaga Pengelolan Zakat (LPZ) di Indonesia mulai terealisasikan. Awal tahun 1968, pada “Seminar Zakat” yang diselenggarakan oleh Lembaga research dan work shop Fakultas Ekonomi universitas Muhammaiyah di Jakarta Presiden RI untuk pertama kali mengimbau masyarakat untuk melaksanakan zakat secara konkrit. Dalam pidatonya beliau berpesan : “Saya ingin memula lagi bahwa pengumpulan zakat secara besarbesaran yang saya serukan itu, saya maksudkan sebagai ajakan seorang muslim untuk mengamalkan secara konkret ajaran-ajaran Islam baik 52
Bazis Provinsi DKI Jakarta & Institut Manajeman Zakat, Manajeman ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta (Jakarta: Alisafm Printing & Desaign, 2006) cet.1,h.3
45
46
kemajuan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya “ (Pemda DKI, Pedoman 1992;109)53 Setelah itu, di Istana Negara pada acara Isra’ Mi’raj tanggal 26 Oktober 1968 Presiden RI secara langsung menyerukan pelaksanaan zakat untuk menunjang pembangunan. Pada saat yang sama, Presiden juga menyatakan kesediaan untuk menjadi amil zakat tingkat nasional Untuk mengintensifkan pelaksnaan zakat tersebut dikeluarkan surat perintah Presiden No. 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 kepada Mayjen Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol. Inf. Drs. Azwar Hamid, dan Kol. Inf. Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam proses administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional. Menteri Agama RI kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri tentang pembentukan Badan Amil Zakat yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) ini berkedudukan di Desa-desa dan kecamatan. Pada tingkat Kecamatan BAZ menjadi coordinator bagi pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat di Desa-desa. Untuk lebih memperkuat hal tersebut, Presiden mengeluarkan Surat Edaran No. B. 133/PRES/11/1968 yang menyerukan kepada Pejabat/instansi terkait untuk membantu dan berusaha kearah terlaksananya seruan Presiden dalam wilayah atau lingkup kerja masing-masing.
53
Bazis Provinsi DKI Jakarta & Institut Manajeman Zakat, Manajeman ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta, h. 19
47
Seruan Persiden ini ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang perlunya LPZ di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, ada beberapa hal yang secara langsung menjadi latar belakang berdirinya BAZIS Provinsi DKI Jakarta, yaitu :54 Petama, saran sebelas tokoh ulama nasional yang berkumpul di Jakarta pada 24 September 1968, untuk membahas beberapa persoalan umat, khususnya pelaksanaan zakat di Indonesia: a. Perlunya penglola zakat dengan system administrasi dan tata usaha yang baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan pendayagunaan kepada masyarakat. b. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan secara maksimal. Karenanya, diperlukan efektivitas pengumpulan zakat, sehingga dapat dimafaatkan untuk kepentingan pembangunan. Kedua, seruan Presiden RI pada peringatan Isra’ Mi’raj di Istana Negara, pada tanggal 26 Oktober 1968 tentang perlunya intensifikasi pengumpulan zakat
sebagai
potensi
yang besar ntuk
menunjang
pembangunan. Dua hal inilah yang melatarbelakagi pendirian BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, secara resmi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan No. Cb. 814/8/18/68 tertanggal 05
54
Bazis Provinsi DKI Jakarta, Manajeman ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta, h.8
48
Desember 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. Sejak berdirinya dari tahun 1968 hingga 1973, BAZ DKI Jakarta telah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja pada aspek penghimpunan zakat yang terlihat belum optimal. Jumlah dana zakat yang terhimpun masih jauh dari potensi ZIS yang dapat digali dari masyarakat. Hal inidisebabkan lembaga ini membatasi diri pada penghimpunan dana zakat saja. Oleh sebab itu, untuk memperluas sasaran operasional dan karena semakin kompleknya permasalahan zakat di Provinsi Jakarta pada 1973 melalui keputusan No. D. III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973, menyempurnakan BAZ ini menjadi Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah yang selanjutnya disingkat menjadi BAZIS . dengan demikian, pengelolaan dan pengumpulan harta masyarakat menjadi lebih luas, karena tidak hanya mencakup zakat, akan tetapi lebih dari itu, mengelola dan mengumpulkan infaq/Shadaqah serta amal sosial masyarakat yang lain.55
B.
Tujuan,Visi, dan Misi BAZIS DKI Jakarta 1. Tujuan BAZIS DKI Jakarta Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah oleh BAZIS DKI Jakarta melalui surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 121 tahun
55
Bazis Provinsi DKI Jakarta, Manajeman ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta (Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006). Cet. I, h. 3
49
2002 tentang pola pengelolaan ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan tujuan sebagai berikut:56 a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, da shadaqah sesuai dengan tuntunan agama. b. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social. c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat infaq, dan shadaqah. 2. Visi dan Misi BAZIS DKI Jakarta a.
Visi
: Menjadi BadanPengelola ZIS yang ungguldanterpercaya.
b.
Misi
: Mewujudkan optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, professional, transparan, akuntabel, dan mandiri menuju masyarakat yang bertaqwa, sejahtera dan berdaya.57
3. Dasar Hukum BAZIS DKI Jakarta Sejalan dengan perkembangan BAZIS produk-produk hukumnya senantiasa disesuaikan, terutama lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaa zakat memberikan implikasi sangat luas pada lembaga pengelola zakat ini, diantaranya adanya tuntutan profesionalitas, transfaransi, akuntabilitas, dan kemadirian. Dasar hukum yang membentengi posisi BAZIS Povinsi DKI Jakarta saat ini adalah : a. Undang-undang Republik Indonesia No. 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Inonesia Jakarta.
56 57
Bazis Provinsi DKI Jakarta ,Manajeman ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta. H. 16 www.bazisdkijkt.go.id, diakses pada 10 November 2014, pkl.19.00 WIB.
50
b. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. c. Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tentang Pengelolaan Zakat. e. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 120 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. f. Keputusan Gubernur Povinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 121 tahun 2002 tentag Pola Pengeloaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAdan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. g. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 26 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zaakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. h.
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 51 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provni Dadaerah Khusus Ibukota Jakarta.
51
4. Tugas Pokok dan Fungsi BAZIS DKI Jakarta 1) Tugas Pokok BAZIS DKI Jakarta Pasal 3 keputusan Gubernur Provisi DKI Jakarta No. 120 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Povinsi DKI Jakarta, maka tuas pokok BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah: a) Menyelenggaran pengumpulan dan pedayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan fungsi dan tujuannya. b) Dalam melaksanakan tugasnya BAZIS bersifat obyektif dan transparan. 2) Fungsi BAZIS DKI Jakarta Fungsi BAZIS DKI Jakarta menurut pasal 4 Keputusan Gubernur No. 120 di atas, maka BAZIS Proivnsi DKI Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Penyusunan program kerja; b) Pengumpulan segala macam zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat termasuk pegawai di wilayah Prvnsi DKI Jakarta; c) Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan hukumnya; d) Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan keadaran menunaikan ibadah zakat, infaqa, dan shadaqah; e) Pembinaan pemanfaatan zakat, infaa, dan shadaqah agar lebih roduktif dan terarah;
52
f) Koordinasi, bimbingan, dan pengawasan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pengumpulan BAZIS; g) Penyelenggaraan kerja sama dengan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Lembaga Amil Zakat yang lainnya; h) Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah; i) Pengurusan
fungsi-fungsi
ketatausahaan,
perlengkapan,
kerumah-tanggaan, dan sumber daya manusia.58 5. Prinsip Dasar Pengelolaan Zakat BAZIS DKI Jakarta Prinsip pengelolaan menurut keputusan Gubernur Prov DKI Jakarta untuk mencapai tujuan, BAZIS DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengelolaan zakat selalu berprinsip kepada 6 hal : 1) Prinsip Syariah dan Moral Keagamaan, artinya dalam pengelolaan zakat, infaq,dan shadaqah berlandaskan pada syariah dan moral agama islam. 2) Prinsip Kesadaran Umum, artinya dalam pendayagunaan ZIS hendaknya
mempunyai
dampak
postif
terhadap
upaya
menumbuhkembangkan kesadaran bagi muzzaki, munfiq, dan mutasaddik untuk menunaikan kewajibannya. 3) Prinsip Manfaat, artinya hasil pengelolaan ZIS harus memberikan manfaat sebesar-besarannya bagi kemahlasatan umat.
58
Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, , cet. 1, h. 17-18.
53
4) Prinsip Koordinasi, artinya dalam pengelolaan ZIS hendaknya terjalin koordinasi secara harmonis antar berbagai instansi/lembaga terkait agar tercipta efesiensi dan efektifitas yang optimal. 5) Prinsip Keterpaduan, artinya didalam pengelolan ZIS secara menyeruluh perlu adanya keterpaduan anatara ulama dan umara. 6) Prinsip Produktif Rasional, pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS diarahkan pada usaha yang produktif dan rasional. Produktif dalam arti si penerima bantuan harus memanfaatkan dana yang terima untuk berusaha (bukan hanya sekedar dikonsumsi). Rasional dalam arti penyaluraan dan pendayagunaan ZIS harus di dasarkan pada perhitungan yang rasional. Untutk lebih memudahkan bagi para pembayar zakat, BAZIS DKI Jakarta sudah mengeluarkan pedoman tentang jenis harta dan zakat harus dibayarkan. 6. Struktur Organisasi BAZIS DKI Jakarta Struktur Organisasi BAZIS DKI Jakarta, Organisasi BAZIS terdiri dari tiga lembaga utama (berdasarkan SK Gubernur DKI No. 120 Tahun 2002), yaitu:59 1) Dewan Pertimbangan 2) Komisi Pengawas 3) Badan Pelaksana
59
Lili BariadiZakat dan Wirausaha , h. 91
54
Susunan Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur dan mempunyai tugas sebagai berikut: 1)
Memberikan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman seputar zakat, infaq dan shadaqah.
2)
Memberikan
pertimbangan,
saran
dan
pendapat
dalam
kebijaksanaan pengumpulan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah 3)
Menampung dan menyalurkan pendapat umat Islam tentang pengembangan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah. Susunan Komisi Pengawas juga ditetapkan oleh Gubernur dan
bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur. Anggota Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas terdiri dari unsur Ulama, Umaro, DPRD, Tokoh Masyarakat, Pengusaha Nasional dan Cendikiawan Muslim. Susunan Organisasi Badan Pelaksana adalah: 1) Kepala 2) Wakil Kepala 3) Sekretariat 4) Bidang Pengumpulan 5) Bidang Pendayagunaan 6) Bidang Dana 7) Pelaksana BAZIS Kotamadya/Kabupaten Administrasi
55
Sekretariat terdiri dari Subbagian Umum, Subbagian Hubungan Masyarakat, Subbagian Informasi dan Komunikasi, dan Subbagian Penelitian dan Pengembangan; Bidang Pengumpulan terdiri dari Seksi Himpun Muzakki dan Seksi Bina Muzakki; Bidang Pendayagunaan terdiri dari Seksi Layanan Mustahik, Seksi Bina Usaha, dan Seksi Bina Sumber Daya Mustahik; Bidang Dana terdiri dari Seksi Kas dan Seksi Akuntansi; Pelaksana BAZIS Kotamadya/Kabupaten terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengumpulan dan Seksi Penyaluran. Tugas dari Kepala BAZIS adalah:60 1) Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZIS 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat, Bidang, Pelaksana BAZIS Kotamadya/Kabupaten, Administrasi termasuk petugas operasional BAZIS Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Satuan Kerja. Wakil Kepala BAZIS mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZIS 2) Melaksanakan
tugas-tugas
kedinasan
yang
dilimpahkan
kewenangannya oleh Kepala 3) Mewakili Kepala apabila berhalangan melaksanakan tugas dan fungsinya
60
Lili Bariadi, dkk . Zakat dan Wirausaha,h. 94
56
4) Melaksanakan pengendalian administratif pelaksanaan kegiatan BAZIS Sekretariat bertugas melaksanakan koordinasi, konsolidasi internal
dan
berhubungan
pengendalian dengan
administrasi
fungsi-fungsi
kegiatan
pembinaan
dan
BAZIS
yang
administrasi
kepegawaian sumberdaya manusia; tata rumah tangga dan inventarisasi kantor; penelitian dan pengembangan program kerja, hubungan lembaga, serta informasi dan komunikasi yang membawahi aplikasi fungsi Sistem Informasi Manajemen BAZIS. Untuk melaksanakan tugas-tugas di atas, Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat itu mempunyai fungsi: 1) Penyusunan surat menyurat dan kearsipan 2) Pengurusan perlengkapan dan kerumah tanggaan 3) Pembinaan sumber daya manusia 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian 5) Pengelolaan keuangan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 6) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan penyuluhan 7) Pengembangan sistem informasi manajemen 8) Pembentukan dan pembinaan jaringan kerja 9) Penelitian dan pengembangan 10) Penyusunan program kerja
57
Adapun tugas dari Subbagian-subbagian yang berada di Sekretariat adalah sebagai berikut: Subbagian Umum: 1) Menerima, mencatat, dan mendistribusikan surat 2) Menyediakan,
mengurus,
memelihara,
dan
mendistribusikan
perlengkapan kantor dan barang inventaris 3) Mengatur penyelenggaraan rapat, menerima tamu, keprotokolan, tata tertib, keamanan dan keindahan gedung kantor 4) Mengurus, menyiapkan dan menyajikan data kepegawaian/personil 5) Mengurus
dan
melaksanakan
peningkatan
kemampuan
profesionalisme (kafaah atau keahlian, amanah dan himmatulamal atau etos kerja) personil, kesejahteraan, dan disiplin kenaikan pangkat,
mutasi,
penghargaan,
pemberhentian,
dan
pensiun
pegawai/personil 6) Menerima, membukukan, dan mengeluarkan keuangan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 7) Menyiapkan
bahan,
mengkoordinasikan
penyusunan
rencana
program dan anggaran 8) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi anggaran Subbagian Hubungan Masyarakat: 1) Mengkomunikasikan kepentingan BAZIS dengan lembaga-lembaga lain 2) Membentuk dan membina jaringan kerja BAZIS
58
3) Menyiapkan materi sosialisasi zakat pada masyarakat luas 4) Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya pemasyarakatan ibadah zakat melalui jaringan kerja BAZIS Subbagian Informasi dan Komunikasi: 1) Mengembangkan
sistem
informasi
manajemen
yang
dapat
menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh bidang serta pihak terkait 2) Menjaga berjalannya operasionalisasi dan pemeliharaan sistem informasi Subbagian Penelitian dan Pengembangan: 1) Melakukan penelitian dan pengembangan organisasi serta programprogramnya 2) Menyusun sistem dan prosedur operasi standar menghimpun dan menyusun program kerja BAZIS 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan usahausaha pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Untuk mendukung tugas ini, Bidang Pengumpulan mempunyai tugas: 1)
Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dari sumber-sumber yang mencakup wilayah korporat, dan perorangan
59
2)
Pengembangan upaya-upaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah
3)
Pendataan muzakki,munfiq, dan mutasaddik dan memasukkan data tersebut ke dalam SIM BAZIS
4)
Pembinaan terhadap muzakki, munfiq, dan mutashaddiq terutama untuk menjaga silaturahim dan komunikasi serta citra BAZIS
5)
Penyiapan bahan laporan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah
6)
Tugas Seksi-seksi yang berada di Bidang Pengumpulan adalah : Seksi Himpun Muzakki: Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dari sumber-sumber yang mencakup wilayah korporat, dan perorangan
7)
Pengembangan upaya-upaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah
8)
Pendataan muzakki,munfiq, dan mutasaddik dan memasukkan data tersebut ke dalam SIM BAZIS
9)
Pembinaan terhadap muzakki, munfiq, dan mutashaddiq terutama untuk menjaga silaturahim dan komunikasi serta citra BAZIS
10) Penyiapan bahan laporan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah 11) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengumpulan zakat,
infaq, dan shadaqah dari sumber-sumber yang mencakup
wilayah, korporat, dan perorangan 12) Mendistribusikan
kelengkapan
administrasi
pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah
operasional
60
13) Melakukan pengembangan secara terus menerus terhadap upayaupaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah 14) Menyiapkan bahan laporan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah Seksi Bina Muzakki: 1)
Menerima dan meneliti bukti penerimaan dan penyetoran zakat, infaq, dan shadaqah, baik melalui bank, petugas operasional maupun yang langsung dari muzakki, munfiq, dan mutashaddiq
2)
Mencatat data setiap muzakki, munfiq, dan mutashaddiq dan besarnya zakat, infaq, dan shadaqah yang diberikan
3)
Menyampaikan tanda bukti penerima zakat, infaz, dan shadaqah kepada Seksi Akuntansi
4)
Melakukan pendataan muzakki, munfiq, dan mustashaddiq dan memasukan data tersebut ke dalam SIM BAZIS
5)
Melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap muzakki, terutama untuk menjaga silahturahmi dan komunikasi serta citra BAZIS Selanjutnya
tugas
dari
Bidang
Pendayagunaan
adalah
melaksanakan usaha-usaha pelayanan dan pembinaan mustahik serta pengembangan usaha produktif. Untuk melaksanakan tugas ini, Bidang Pendayagunaan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1)
Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah
2)
Penelitian (seleksi persyaratan) calon mustahik
61
3)
Pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah kepada para mustahik
4)
Pencatatan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah
5)
Pengembangan pendayagunaan infaq, dan shadaqah untuk usahausaha produktif
6)
Pembinaan mustahik
7)
Penyiapan bahan pelaporan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah Setiap seksi yang berada dalam Bidang Pendayagunaan
mempunyai tugas:61 Seksi Pelayanan Mustahik: 1)
Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik
2)
Mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing
3)
Menyiapkan
rancangan
keputusan
tentang
mustahik
yang
menerima zakat, infaq, dan shadaqah 4)
Melaksanakan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan
5)
Mencatat penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Seksi Akuntansi
6)
Melaksanakan kegiatan penyaluran dana yang bersifat respon cepat terhadap permasalahan masyarakat insidental (musibah)
7)
61
Meyiapkan bahan laporan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah
Lili Bariadi dkk, Zakat dan Wirausaha,h. 96
62
Seksi Bina Usaha: 1)
Melaksanakan penelitian mustahik calon pernerima dan produktif
2)
Melaksanakan penyaluran dan produktif kepada mustahik
3)
Melaksanakan pengurusan pengembalian dana produktif dan atau hasil pengembangan
4)
Melaksanakan
pencatatan/pembukuan
penyaluran
dan
pengembalian dana produktif 5)
Melaksanakan pengawasan, dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana produktif yang telah diterima para mustahik
6)
Melakukan usaha-usaha perintisan pembentukan unit-unit usaha BAZIS yang tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat
7)
Menyiapkan bahan pelaporan hasil pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah untuk usaha produktif
Seksi Bina Sumber daya Mustahik: 1)
Melaksanakan penelitian mustahik calon penerima bantuan pengembangan sumberdaya mustahik
2)
Melaksanakan penyaluran bantuan kepada mustahik penerima bantuan pengembangan sumberdaya mustahik
3)
Melaksanakan pencatatan penyaluran bantuan pengembangan sumberdaya mustahik
4)
Melaksanakan pengawasan, dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan pengembangan sumberdaya mustahik
5)
Melasanakan upaya-upaya peningkatan kualitas sumberdya
63
6)
Menyiapkan bahan pelaporan hasil pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah bagi pengembangan sumberdaya mustahik. Selanjutnya
Bidang
Dana
mempunyai
tugas
menerima,
membukukan, dan menyalurkan hasil penerimaan zakat, infaq, dan shadaqah, menyusun dan mengelola anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Untuk melaksanakan tugas ini, Bidang Dana mempunyai fungsi: 1) Penerimaan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah 2) Pembukuan penerimaan dan pengeluaran zakat, infaq, dan shadaqah 3) Pengeluaran hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah 4) Pelaporan penerimaan dan pengeluaran zakat, infaq, dan shadaqah 5) Penyusunan dan pengelolaan anggaran. Secara terinci tugas dari Seksi-seksi yang ada dalam Bidang Dana adalah Seksi Kas: 1) Menerima hasil pengumpulan zakat, infaq,dan shadaqah 2) Menerima pengembalian dana produktif beserta pengembangan 3) Menyetorkan hasil penerimaan ke Bank 4) Menyampaikan tanda terima bukti setoran ke Seksi Akuntansi 5) Menyiapkan administrasi pengeluaran uang 6) Menyelenggarakan Buku Kas dan Bank 7) Menyampaikan tanda terima bukti penyaluran ke Seksi Akuntansi
64
Seksi Akuntansi: 1)
Menerima dan meneliti berkas tanda terima bukti setoran dan penyaluran
2)
Membukukan tanda terima bukti setoran dan penyaluran ke dalam buku jurnal, buku besar, buku pembantu
3)
Menyusun laporan keuangan
4)
Menyiapkan bahan untuk diaudit oleh akuntan publik Di
setiap
Kotamadya/Kabupaten
Administrasi
dibentuk
Pelaksana BAZIS Kotamadya/Kabupaten Administrasi. Pelaksana ini bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala BAZIS, sedangkan secara taktis, bertanggung jawab kepada Walikota atau Bupati. Tugas dari Pelaksana Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah.
Untuk
melaksanakan
tugas
ini,
Pelaksana
Kotamadya/Kabupaten Administratif mempunyai fungsi: 1)
Pendataan muzakki, munfiq, dan mutashaddiq termasuk sumbersumber zakat, infaq, dan shadaqah baru serta mustahik di wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi masing-masing
2)
Pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dari sumber-sumber zakat, infaq, dan shadaqah
3)
Penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah kepada mustahik
65
4)
Pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh perangkat tingkat Kecamatan dan Kelurahan
5)
Pengelolaan umum ketatausahaan
6)
Pelaporan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah di qilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi Selanjutnya, tugas Pelaksana BAZIS Kotamadya/Kabupaten
Administrasi dirinci pada lembaga yang ada di dalamnya, yaitu: Subbagian Tata Usaha: 1) Mengerjakan urusan surat menyurat dan kearsipan 2) Melakukan urusan sumberdaya amil 3) Mengelola urusan keuangan anggaran 4) Mengurus keperluan perlengkapan dan rumah tangga 5) Menyusun laporan Subbagian Pengumpulan: 1) Melakukan pendapatan terhadap muzakki dan sumber zakat, infaq, dan shadaqah lainnya 2) Melakukan usaha penggalian sumber zakat, infaq, dan shadaqah baru 3) Melakukan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dan menyetorkan hasilnya ke Bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan setoran kepada BAZIS Provinsi 4) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah
66
5) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah oleh perangkat tingkat Kecamatan dan Kelurahan 6) Menyiapkan bahan laporan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah Seksi Penyaluran: 1) Melakukan pendataan terhadap mustahik di wilayahnya 2) Menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 3) Mencatat dan membukukan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah 4) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah. Petugas Operasional BAZIS Unit/Satuan Kerja: Agar pengumpulan zakat yang ada di Unit/satuan Kerja lebih efektif, ditunjuk seorang Petugas Operasional. Petugas ini ditetapkan oleh Kepala BAZIS berdasarkan usulan dari pimpinan unit satuan kerja yang bersangkutan. Adapun tugas dari Petugas Operasional Unit/Satuan Kerja adalah: 1) Melaksanakan pendataan muzakki, munfiq, dan mutashaddiq dan mustahik di lingkungan pejabat dan karyawan Unit/Satuan kerja yang bersangkutan 2) Melaksanakan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan pejabat dan karyawan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan sesuai dengan program yang telah ditetapkan 3) Mengusulkan calon mustahik kepada BAZIS
67
4) Mencatat, membukukan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah 5) Menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah kepada BAZIS melalui Bank yang ditunjuk Di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, ditunjuk juga seorang Petugas Operasional yang ditetapkan oleh Kepala BAZIS berdasarkan usulan dari Camat dan Lurah. Petugas ini melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah dari muzakki, munfiq dan mutashaddiq di wilayah Kecamatan dan Kelurahan. Petugas Operasional di Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas: 1)
Melaksanakan pendataan
muzakki,
munfiq,
mutashaddiq
dan
mustahik di wilayah kecamatan dan kelurahan yang bersangkutan 2)
Mengusulkan calon mustahik kepada BAZIS
3)
Mencatat, membukukan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah
4)
Menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah kepada BAZIS melalui Bank yang ditunjuk. Dalam bentuk bagan, struktur organisasi BAZIS bisa di lihat pada
Gambar 1. dibawah :
68
Gubernur
Dewan Pertimbangan
Komisi Pengawas
Kepala/Wakil Kepala
Subbag Umum
Subbag Humas Sekretariat Subbag Infokom
Subbag Litbang
Bidang Pengumpulan
Bidang Pendayagunaan
Sie. Himpun Zakat
Sie. Layanan Mustahik
Sie. Bina Muzakki
Sie. Bina Usaha
Bidang Dana
Sie. Kas
Sie. Akuntantsi
Sie. Bina Sumber Daya Mustahik
Pelaksana BAZIS Wilayah
Sie. Pengumpulan
Sie. Penyaluran
Subbag Tata Usaha
Gambar 1 : Struktur Organiasasi BAZIS Provinsi DKI Jakarta Sumber : Data lembaran BAZIS Provinsi DKI yang diberikan oleh bagian sekretaris
69
7. Program- Program BAZIS DKI Jakarta 1) Jakarta Bertakwa Program Jakarta Bertakwa bertujuan demi Jakarta yang nyaman yang lebih dekat dengan kebaikan. Program Jakarta Bertakwa yaitu : a) Bantuan Personal 1) Guru ngaji 2) Guru Honorer 3) Guru TKA/TPQ/TPA 4) Marbot b) Bantuan Kegiatan 1) Mualaf 2) Syiar agama, kelompok kajian dan Majlis ta’lim c) Bantuan fisik 1) Tempat ibadah 2) Majlis Ta’lim 3) Yayasan keagamaan 2) Jakarta Cerdas Program Jakarta Cerdas bertujuan untuk masyarakat cerdas masyarakat berkualitas. Program Jakarta cerdas yaitu : a) Bantuan Personal 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Beasiswa SLTA Beasiswa S1 Beasiswa Santri Beasiswa Guru PAUD Pondok Dhuafa Biaya tunggakan sekolah Beasiswa kaderisasi ulama dan mubaligh Bantuan S2 dan S3
70
b) Bantuan Fisik 1) Bantuan Lembaga Pendidikan 3) Jakarta Mandiri Program Jakarta Mandiri bertujuan membantu pemberdayaan ekonomi
masyarakat
Jakarta
dengan
memberikan
pelatihan
ketrampilan serta membantu memfasilitasi untuk membuka usaha mandiri. Program Jakarta Mandiri yaitu: a) Pelatihan Skill/Kemandirian 1) 2) 3) 4) 5)
Monitoring mustahik Service Handphone Montir Menjahit Tata Boga
b) Hibah 1) Modal Usaha 4) Jakarta Peduli Program Jakarta Peduli bertujuan untuk kehidupan yang layak bagi yatim, dhuafa
dan korban bencana serta santunan
bantuan jama’ah haji yang meninggal. Program Jakarta Peduli yaitu : a) Pemberian Santunan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Bantuan Sarana Penyaluran bantuan Biaya berobat Rumah Dhuafa Gharimin dan Ibnu Sabil Jamaah haji meninggal Dhuafa Korban bencana alam dan bantuan kemanusiaan Anak yatim
71
5) Jakarta Sadar Zakat Jakarta Sadar Zakat bertujuan menyadarkan Masyarakat pentingnya berzakat. “Shodaqoh atau zakat itu dapat menghapus kesalahan sebagimana air dapat merendam api.” (H.R. Tirmidzi, Hadist Hasan Shahih). Program Jakarta Sadar Zakat yaitu : a)
Penerbitan Buku, Majalah, Brosur, Kalender, dll. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
62
Intensifikasi dan Ekstensiikasi pengumpulan Peduli Ramadhan dan Gema Muharam Perpanjangan operasional billboard Pelaksanaan dan publikasi audit Pembuatan souvenir Media luar ruangan Penerbitan Buku, Majalah Brosur62
Data BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang diberikan oleh bagian sekretaris
72
BAB IV
A.
Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Shadaqoh BAZIS Provinsi DKI Jakarta untuk program bantuan biaya tunggakan sekolah Pendayagunaan
ZIS
diwujudkan
dalam
usaha
pengembangan
ekonomi, pembinaan Sumber Daya Manusia dan bantuan konsumtif. Upaya ini tidak lain agar mata rantai kemiskinan satu persatu dapat diputus. Hal ini disebabkan karena orang yang dalam keadaan miskin akan sangat sulit mendapatkan pendidikan, karena biaya pendidikan yang mahal. Dengan rendahnya tingkat pendidikan dikalangan orang miskin dapat menyebabkan mereka menjadi bodoh. Seterusnya, kalau sudah bodoh dan keterbelakangan pengetahuan, bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan kehidupan yang layak. Pendidikan merupakan usaha membina serta mengembangkan aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah secara bertahap. Proses yang dilakukan dalam usaha kependidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan anak didik kepada titik optimal kemampuannya. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat serta utuh sebagai manusia individu, sosial dan hamba Tuhan yang mengabadikan diri kepadanya.63 Pemberdayaan zakat merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh lembaga zakat, agar dana zakat tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Seperti halnya dana zakat untuk pendidikan. dengan pemberdayaan dana 63
Khairon Rasyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
Cet.1.h.135
72
73
zakat ini, maka fakir miskin atau kaum dhu’fa dapat terbantu khususnya dalam bidang pendidikan. Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penghimpunan dana zakat seyogyanya dana itu dikelola dengan semestinya, sepertinya membangun sarana pendidikan, membangun rumah sehat dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan kebutuhan umat manusia. Masalah yang dihadapi masyarakat adalah tingkat kehidupan sosial yang masih rendah jauh dari garis kecukupan, dan biaya pendidikan yang semakin mahal sehingga mengakibatkan banyaknya masyakat yang tidak mampu membayar sekolah bahkan awalnya mampu membayar sekolah karena biaya pendidikan yang semakin tinggi mengakibatkan mereka mempunyai utang atau tunggakan kepada sekolah. Hal ini akibat dari struktur sosial-ekonomi yang buruk dan rendahnya rasa kesetia-kawanan yang terbentuk dalam masyarakat kita lebih banyak kemiskinan struktural, sehingga upaya mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsipil, sistematis sistematis, dan komprehensif, bukan hanya bersifat parsial dan sporadis. Melihat kondisi masyarakat khususnya di Jakarta BAZIS Provinsi DKI Jakarta merasa mempunyai peran penting dalam hal pendidikan, banyaknya siswa dan siswi di Jakarta yang berprestasi namun tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Badan amil zakat infaq dan shadaqah (BAZIS) telah dapat meneruskan niat suci kepemerintahan negeri Indonesia dalam usaha membantu pelajar sekolah menegah atas (SMA/SLTA) dan juga kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan
74
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka bagi pihak BAZIS Provinsi DKI Jakarta berharap agar pelajar-pelajar dapat belajar dengan lebih tekun dan lebih bersungguh-sungguh sehingga dapat berhasil dan sukses.64 Ada dua kategori pendayagunaan ZIS di BAZIS Provinsi DKI Jakarta yaitu; bantuan dan santunan. Bantuan adalah dana diberikan oleh BAZIS yang dipergunakan untuk kepentingan anatara lain; sarana ibadah, sarana pendidikan, beasiswa pendidikan, modal usaha bagi pedagang kecil, dan lain-lain.65 Terdapat 8 ashnaf untuk penyaluran dana bantuan, namun BAZIS Provinsi DKI Jakarta memilih menyalurkan Dana Kepada 6 Ashnaf, hal ini dikarenakan perkembangan (konteks) masyarakat saat ini yang tidak memungkinkan menyalurkan kepada 8 ashnaf tersebut. Diagram di bawah ini menunjukkan perbedaan antara 8 ashnaf dan 6 ashnaf:
64
Bazis Provinsi DKI Jakarta & Institut Manajeman Zakat , Manajeman Bazis Provinsi DKI Jakarta , h.14 65 Muhammad Chabib, Wawancara Pribadi, Jakarta 30 Mei 2015
75
MUZAKKI
8 ASNAF MUSTAHIK ZAKAT
FAKIR
MISKIN
AMIL
MUALAF
BUDAK
GHARIM
FISABILILAH
IBNU SABIL
MUZAKKI
6 ASNAF MUSTAHIK ZAKAT (BAZIS)
FAKIR
MISKIN
MUALAF
GHARIM
FISABILILAH
IBNU SABIL
Lembaga BAZIS tidak memasukkan Amil ke dalam target penyaluran bantuan, amil yang merupakan panitia zakat atau orang-orang yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan erat dengan zakat, saat ini telah mendapat subsidi dari APBD Pemerintah DKI Jakarta. Di samping itu, budak juga dikeluarkan dari daftar ashnaf BAZIS, hal ini dikarenakan di Indonesia sudah tidak ada lagi perbudakan. Penyaluran dan pendayagunaan ZIS di Jakarta yang diperuntukan bagi 6 ashnaf dan diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup kaum dhuafa.66 Penghimpunan (fundrising) ZIS yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu tugas BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertulis dalam surat keputusan Gubernur No. 120/2002. Upaya
66
Abdul Muhit, Bidang Pengumpulan BAZIS DKI Jakarta, wawancara,
76
ini dilakukan dengan kerja cultural-sruktural dan melihat realitas yang berkembang, Penghimpunan (fundrising) BAZIS DKI Provinsi didapatkan dari pengumpulan zakat pegawai negeri, pengusaha yang menjadi nasabah pemerintah daerah, donatur-donatur atau muzzaki, munfik dan mutasoddik yang berdatangan langsung ke BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan lain-lain. Dalam rangka mengoptimalkan potensi ZIS, BAZIS Provinsi DKI Jakarta menjalin hubungan dengan berbagi perusahaan yang ada di Jakarta. Ini merupakan letak perbedaan BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan lembaga pengelolaa zakat yang lain. BAZIS Provinsi DKI Jakarta memiliki power yang lebih. Power dalam arti daya tekan maupun image citra di hadapan perusahaan. Tetapi dalam hal ini bukan berarti BAZIS Provinsi DKI Jakarta menggunakan secara sewenang-wenang.67 Untuk menambah kepercayaan donatur-donatur kepada BAZIS DKI Jakarta mengadakan acara dibulan Ramadhan. Acara ini disebut dengan Event Peduli Ramadhan dalam acara ini mustahik dan muzaki dapat bertemu secara langsung dan menyerahkan zakat sebagai kewajibannya.68 BAZIS mempunyai keunggulan untuk mengambil alih mengenai pendidikan, terutama masalah biaya pendidikan yang semakin tinggi yang mengakibatkan banyaknya pelajar yang terancam putus sekolah. Sekolah yang dimaksudnya bukanlah sekolah Negeri yang sudah mendapatkan bantuan biaya BOP (Biaya Operasional Pembagunan) dan BOS (Biaya 67 68
Bazis Provinsi DKI Jakarta. Manajeman ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta .h. 76 Muhammad Chabib, Wawancara Pribadi, Jakarta 30 Mei 2015
77
Operasional Sekolah), sekolah yang berhak menerima Bantuan ini hanya sekolah Swasta dan berkretaria pelajar yang tidak mampu dan tidak memiliki KJP (Kartu Jakarta Pintar) . Sesuai dengan Amanat UUD (Undang Undang Dasar) dan program Pemda mengenai pendidikan di Jakarta, jangan sampai pelajar di Jakarta ada yang tidak sekolah atau putus sekolah. Melihat kategori ini BAZIS memfokuskan lebih kepada Program Pendidikan, fenomena yang terjadi di Jakarta banyak siswa dan siswi yang terancam putus sekolah karena biaya sekolah yang semakin tinggi. Adapun obyek yang menerima bantuan ini adalah para pelajar swasta di Provinsi DKI Jakarta, bantuan pendidikan diarahkan pada Program Bantuan Tunggakan Sekolah.
Dalam Program Bantuan Tunggakan Sekolah,
orangtua siswa atau siswi yang mempunyai hutang atau tunggakan terlebihi dahulu mengikuti acara wawancara kepada Pihak BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang diadakan setiap pengambilan dana tersebut. Wawancara ini berguna untuk mengetahui probelamatika yang dihadapi orangtua sehingga siswa mempunyai tunggakan sekolah. Latar belakang diadakan Program Tunggakan sekolah ialah karena melihat banyaknya peminat Beasiswa yang tidak tercover dan dilatar belakangi banyaknya pelajar di Jakarta yang hampir putus sekolah bahkan tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya dikarenakan Ijazah mereka tertahan karena belum melunasi tunggakan sekolahnya. Banyaknya Pelajar Jakarta yang tidak tercover oleh beasiswa maka BAZIS DKI mengadakan Program Bantuan Tunggakan sekolah yang tujuannya jangan
78
sampai masyarakat Jakarta yang perekonomiannya minim terlantar karena biaya sekolah tinggi dan pelajar menjadi putus sekolah. Bantuan tunggakan sekolah merupakan turunan dari program Bantuan Biaya Pendidikan. Program ini diadakan karena semakin banyakanya siswa yang terancam putus sekolah dikarenakan orang tua mereka tidak mampu melunasi biaya sekolah yang begitu tinggi. Banyak pelajar di DKI Jakarta yang berprestasi akan tetapi orang tua mereka tidak mampu memberikan fasilitas pendidikan yang layak mereka terima. Padahal pelajar tersebut merupakan aset masa depan yang dapat membangun Jakarta lebih maju lagi.69 Program Bantuan Tunggakan sekolah ini sudah berjalan selama 4 tahun dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Banyaknya mustahik yang mengajukan bantuan Tunggakan sekolah, sehingga BAZIS Provindi Dki Jakarta membatasi penerima Bantuan. Bantuan Tunggakan yang
diajukan ke BAZIS Provinsi DKI Jakarta
dialihkan kepada BAZIS di wilayah-wilayah domisili di Jakarta. 1.
Tujuan Pendayagunaan Dana ZIS untuk Program Bantuan Biaya Tunggakan Sekolah BAZIS Provinsi DKI Jakarta Dalam menjalankan Program Bantuan Tunggakan sekolah, BAZIS memiliki kegiatan yang bertujuan untuk membantu pelajar dalam mengatasi biaya tunggakan sekolah. BAZIS memberikan
69
Subarna, Wawancara Pribadi. Tanggal 30 April 2015
79
pengarahan
kepada
orangtua
dan
memotivasi
pelajar
agar
menyelesaikan sekolah sesuai tingkat pendidikan. Adapun tujuan
pendayagunaan Dana ZIS pada program
Bantuan Tunggakan Sekolah adalah sebagai berikut : 1. Membantu siswa yang terancam putus sekolah khususnya wilayah Jakarta 2. Membangun kesadaran orangtua akan pentingnya sekolah sesuai tingkat pendidikan. 3. Menumbuhkan
kesadaran
masyarakat
akan
pentingnya
mengeluarkan dana ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) untuk membantu mensejahterahkan mustahik. 4. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup nantinya, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan. 2.
Sifat dan Bentuk Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Bantuan Tunggakan Sekolah BAZIS Provinsi DKI Jakarta Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental
(Instrumental input) yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap
upaya
pencapaian
peningkatan taraf pendidikan, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang
80
dapat mengabaikan peranan biaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan.70 Dalam hal ini penyaluran dana ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta menyalurkan dana zakat kepada masyarakat bersifat hibah atau diberikan secara cuma-cuma, tanpa adanya ikatan khusus bagi penerima bantuan tunggakan sekolah. Dalam hal ini BAZIS menyalurkan dana ZIS dalam bentuk bantuan uang tunggakan sekolah. BAZIS tidak memberikan secara langsung kepada mustahik melainkan melalui Bank yang ditransfer kepada
rekening pihak
sekolah. Berikut ini alur penerimaan biaya tunggakan sekolah kepada mustahik:
MUSTAHIK
•Mustahik mengajukan permohonan tertulis kepada kepala BAZIS dan melengkapi persayaratan bantuan.
BAZIS
• Bazis menerima peromohonan tertulis dari mustahik dan berkorrdinasi kepada pihak sekolah.
PIHAK SEKOLAH
• pihak sekolah berkoordinasi dengan pihak BAZIS mengenai biaya tunggakan mustahik, dan memberikan nomor rekening sekolah.
BANK
• Bazis melakukan Transfer biaya tunggakan kepada rekening sekolah yang tertuju.
BAZIS
•BAZIS memberikan Bukti Transfer kepada mustahik untuk diberikan kepada pihak sekolah.
Pada hakikatnya BAZIS mempunyai kerjasama antar sekolah yaitu mengenai biaya meringankan tunggakan sekolah yang diajukan
70
H. Dedi Santosa, Wawancara Pribadi, April 30 2015
81
oleh mustahik. Biaya yang diberikan oleh pihak BAZIS diberikan secara cuma-cuma dan langsung habis, tidak seperti beasiswa yang terikat dengan pihak BAZIS. 3.
Tahapan Pendayagunan Zakat Tahapan Pendayagunaan zakat BAZIS yaitu secara Konsumtif, yakni Mustahik Penerima Bantuan hanya dapat mengajukan permohonan sekali dan biaya yang diberikan tidak langsung diberikan kepada mustahik melainkan kepada rekening sekolah, yang telah dijelaskan diatas. Adapun Tahapan Pendayagunaan dana ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) BAZIS pada program Bantuan Tunggakan Sekolah adalah sebagai berikut:
TIDAK
MULAI
MULAI
MUSTAHIK/ ORANGTUA SISWA KURANG MAMPU
YAYASAN/SEKOLAH MENGAJUKAN NAMA ANAK YATIM
LEMBAGA BAZIS
LEMBAGA BAZIS
BERI FORM F1 DAN CEK PERSYARATAN
MOU PENDIRIAN UPZ
MEMENUHI PERSYARATAN?
YA
TIDAK
DISETUJUI?
YA
BIAYA TUNGGAKAN SEKOLAH DI COVER BAZIS
BIAYA TUNGGAKAN SEKOLAH DI COVER BAZIS
SELESAI
SELESAI
82
1. Perorangan : Mustahik atau orangtua siswa datang langsung ke lembaga BAZIS dan mengisi surat permohonan tertulis kepada kepala BAZIS dilengkapi dengan PM1, Foto copy KTP dan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari sekolah. 2. Lembaga : Ketua atau sekretaris lembaga mengajukan proposal permohonan yang ditujukan oleh kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Apabila memenuhi persyaratan, pihak BAZIS akan mengcover seluruh biaya sekolah tersebut tetapi, BAZIS mengajukan kerjasama kepada pihak sekolah melalui MoU dengan persyaratan sekolah tersebut untuk mendirikan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) guna mengembangkan pengumpulan di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. 4.
Alokasi dana dan Pelaksanaan bantuan biaya tunggakan 1) Alokasi dana untuk biaya tunggakan sekolah Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan hasil pengamatan dan dari data-data yang telah penulis dapatkan, maka alokasi dana untuk program Bantuan tunggakan sekolah di masukan kedalam Bantuan meringkan beban hidup, namun dapat digolongkan kedalam delapan asnaf yaitu golongan gharimin.71
71
Hasil wawancara dengan Subarna,
83
2013 Program Kerja
Alokasi Dana (Rp) 9,447,087,290
Pendayagunaan Zakat (I+II+III)
Dana Tahun 2013 Penyaluran Saldo (Rp) % (Rp) 9,648,111,873 102.13% (201,024,583)
I
Fakir Miskin (A+B) A. Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan B. Bantuan meringankan beban hidup a. Santunan anak yatim b. Santunan dhuafa c. Biaya tunggakan sekolah d. Biaya berobat e. Bencana Alam f. Renovasi rumah dhuafa g. Santunan Jamaah Haji Meninggal
5,071,000,000 2,121,000,000 2,950,000,000 600,000,000 600,000,000 350,000,000 350,000,000 750,000,000 100,000,000 200,000,000
5,466,838,873 2,121,000,000 3,345,838,873 1,151,040,000 1,313,314,500 349,974,800 299,220,381 120,200,000 88,289,192 23,800,000
107.81% 100.00% 113.42% 191.84% 218.89% 99.99% 85.49% 16.03% 88.29% 11.90%
II
Fisabilillah
4,126,087,290
3,908,660,000
94.73%
III
Bantuan konsumtif kepada Muallaf, Gharimin dan Ibnu sabil
250,000,000
272,613,000
109.05%
8,471,445,198
8,100,192,353
95.62%
371,252,845
17,918,532,488
17,748,304,226
99.05%
170,228,262
Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah Total Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
Pada tahun 2013, lembaga BAZIS mengalokasikan dana tunggakan sebesar
Rp
350.000.000,-
dengan
penyaluran
dana
sebesar
Rp
349.974.800,- atau 99.99% dari total alokasi dana untuk biaya tunggakan sekolah. Namun demikian, penetrasi alokasi dana tunggakan terhadap dana pendayagunaan zakat masih cukup kecil yakni hanya sebesar 3.70%. 2014 Program Kerja Pendayagunaan Zakat (I+II+III)
Alokasi Dana (Rp) 13,232,508,601
Dana Tahun 2013 Penyaluran (Rp) % 13,067,323,500 98.75%
I
Fakir Miskin (A+B) A. Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan B. Bantuan meringankan beban hidup a. Santunan anak yatim b. Santunan dhuafa c. Biaya tunggakan sekolah d. Biaya berobat e. Bencana Alam f. Renovasi rumah dhuafa g. Santunan Jamaah Haji Meninggal
6,519,000,000 2,469,000,000 4,050,000,000 900,000,000 1,050,000,000 420,000,000 420,000,000 900,000,000 120,000,000 240,000,000
6,529,487,000 2,469,000,000 4,060,487,000 1,000,000,000 1,250,000,000 620,055,000 478,250,000 637,182,000 30,000,000 45,000,000
100.16% 100.00% 100.26% 111.11% 119.05% 147.63% 113.87% 70.80% 25.00% 18.75%
II
Fisabilillah
6,113,500,000
5,964,760,000
97.57%
III
Bantuan konsumtif kepada Muallaf, Gharimin dan Ibnu sabil
600,008,601
573,076,500
95.51%
12,474,988,523
12,482,500,238
100.06%
Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah
Saldo (Rp) 165,185,101
(7,511,715)
84
Pada tahun 2014, alokasi biaya tunggakan sekolah mengalami kenaikan menjadi Rp 420.000.000,- atau naik sebesar 20% dari tahun 2013 sebesar Rp 350.000.000,-. Di sisi lain, naiknya alokasi dana untuk pendayagunaan zakat sebesar 40% dari sebelumnya Rp 9.447.087.290 menjadi Rp 13.232.508.601. Q1 2015 Program Kerja
Alokasi Dana (Rp) 69,725,743,990
Pendayagunaan Zakat (I+II+III)
Dana Tahun 2013 Penyaluran Saldo (Rp) % (Rp) 11,048,311,000 15.85% 58,677,432,990
I
Fakir Miskin (A+B) A. Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan B. Bantuan meringankan beban hidup a. Santunan anak yatim b. Santunan dhuafa c. Santunan yatim dan dhuafa (lembaga) c. Biaya tunggakan sekolah d. Biaya berobat e. Bencana Alam f. Renovasi rumah dhuafa g. Santunan Jamaah Haji Meninggal
40,419,402,192 14,995,000,000 25,424,402,192 6,350,000,000 8,412,000,000 2,810,058,613 1,085,000,000 424,500,000 1,802,843,579 4,300,000,000 240,000,000
7,561,965,000 6,247,500,000 1,314,465,000 544,510,000 177,985,000 140,520,000 271,450,000 180,000,000 -
18.71% 41.66% 5.17% 0.00% 0.00% 19.38% 16.40% 33.10% 15.06% 4.19% 0.00%
II
Fisabilillah
28,050,863,286
3,330,705,000
11.87%
III
Bantuan konsumtif kepada Muallaf, Gharimin dan Ibnu sabil
1,255,478,512
155,641,000
12.40%
44,449,480,672
5,798,955,647
13.05% 38,650,525,025
114,175,224,662
16,847,266,647
14.76% 97,327,958,015
Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah Total Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
Sedangkan sampai pada Q1 2015, alokasi dana pendayagunaan zakat naik signifikan yakni sebesar 426.93% dari sebelumnya pada tahun 2014 sebesar Rp 13.232.508.601 naik menjadi Rp 69.725.743.990. Naiknya alokasi dana tersebut disebabkan oleh banyaknya donatur dan perusahan yang berada di wilayah DKI Jakarta, menyalurkan zakatnya melalui BAZIS.
Sehingga menyebabkan alokasi dana untuk biaya
tunggakan sekolah juga mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp
85
1.085.000.000 dari sebelumnya pada tahun 2014 sebesar Rp 420.000.000 atau naik sebesar 158.33%. 2) Pelaksanaan Program Bantuan Tunggakan Sekolah
Pada pelaksanaan Program Bantuan Tunggakan sekolah diadakan setiap 2 minggu sekali. Orangtua dan siswa diundang untuk menghadiri acara penyerahan bantuan tunggakan yang diberikan langsung oleh kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta, berupa simbolis. Undangan ini bertujuan agar orangtua dan siswa dapat berinteraksi langsung dengan kepada BAZIS Provinsi DKI Jakarta, kepala BAZIS melakukan wawancara secara pribadi kepada penerima bantuan mengenai hal tunggakan sekolah, memberikan motivasi kepada pelajar dan orangtua agar dapat meneruskan pendidikan hingga tamat. Dibawah ini daftar penerima bantuan tunggakan sekolah yang setiap tahunnya menggalami peningkatan yang signifikan. Namun pada bulan saat menjelang ujian lebih banyak pengajuan tunggakan dibandingkan biasanya. 1. Daftar
Penerima
Bantuan
biaya
tunggakan
sekolah
yang
dikelompokkan pada bantuan meringankan beban hidup bulan Juni 2013
86
NO NO INDEKS URUT 1
2
PEMOHON
1407285
Djujum (99769054)
1407121
Durinah (082110627218)
SISWA/MAHASISWA
SEKOLAH/KAMPUS
REKENING BANK
NOMINAL PERMOHONAN DISETUJUI
Rio Fajari
SMK YP IPPI Petojo (6313055 / 6318984)
Bank BNI Nomor Rekening 0302486939 a.n. Yayasan Perguruanh IPPI
Rp
2,460,000
Rp
2,000,000
Rifky Nurcah Yandi
SMK Tamansiswa 2 (94208347)
Bank BRI Nomor Rekening 035601000609308 a.n. SMK Tamansiswa 2
Rp
1,230,000 Rp
1,200,000
Melliana Rismawati
SMK Kemala Bhayangkari Delog (78844934)
Bank BRI Nomor Rekening 113001005121500 a.n. Syifa Fauziah (Petugas Keuangan)
Rp
2,850,000 Rp
1,500,000
Bank BRI Nomor Rekening 123501013130509 a.n. MA Jakarta Pusat
Rp
1,580,000 Rp
1,400,000
1407235
Ritaniatun (081212849381)
4
1407309
Jamilah Marta (083808769842)
Aditia Maulana
MA Jakarta Pusat (4262728)
5
1407265
Titin Juhartini (97058371)
Tarisa Fitriyani
SMP Muhammadiyah 27 Bank BRI Nomor Rekening 3245-01-000749-50-2 a.n. (4262403) SMP Muhammadiyah 27
Rp
750,000 Rp
750,000
6
1407270
Tumirah (089671654939)
Abdul Adjis
MTs As Syafiiyah (83790528)
Bank BRI Nomor Rekening 3248-01-012-789-53-2 a.n. Tuty Harwaty (Petugas Keuangan)
Rp
1,838,000 Rp
1,500,000
7
1407286
Yuliana (085885236091)
Setiawan Pratama
SMK Muhammadiyah 1(42879461)
Bank BRI Nomor Rekening 0784-0100-5961-53-8 a.n. SMK Muhammdiyah 1
Rp
3,290,000
Rp
1,750,000
8
1407120
Hardansyah (085714757069)
Diah Susanti
SMK YP Mulia (72895758)
Bank DKI Nomor Rekening 404-12-00633-3 a.n. SMK YP Mulia
Rp
1,125,000 Rp
1,000,000
Sukma Putri Melati
SMK Analisis Kesahatan Bank DKI Nomor Rekening 511-16-115-187 a.n. SMK Tunas Harapan Analisis Kesehatan Tunas Harapan (8720108)
Rp
2,400,000 Rp
2,000,000
Nia Kurniati
SMK Muhammadiyah 4 (5364463)
Bank DKI Nomor Rekening 11302021879 a.n. SMK Muhammadiyah 4
Rp
2,470,000 Rp
2,000,000
SMK Islam said Naum (3910157)
Bank DKI Nomor Rekening 119-23-02648-8 a.n. Adika Mudrika (bendahara)
Rp
2,395,000 Rp
1,750,000
SMP Tamansiswa Septianto Hermawan (4225294)
Bank Mandiri Nomor rekening 119-0000-423-333 a.n. Yayasan Perguruan Tamansiswa
Rp
624,000 Rp
600,000
Widya Chintia Lestariani
SMK Tamansiswa 1 (4224336)
Bank Mandiri Nomor rekening 119-0000-423-333 a.n. Yayasan Perguruan Tamansiswa
Rp
1,255,000 Rp
1,200,000
Indri Febrianti
SMK Tamansiswa 1 (4224336)
Bank Mandiri Nomor rekening 119-0000-423-333 a.n. Yayasan Perguruan Tamansiswa
Rp
1,350,000 Rp
1,000,000
Bank Mandiri Nomor Rekening 119-000640-241-4 a.n. Perguruan Tamansiswa
Rp
1,470,000 Rp
1,400,000
3
9
1407221
Ela Suryati (089601774967)
10
1407126
Raodah
11
1407219
Salamah (92261922 Tri Utami / 08998005727)
12 1407282
Warso (087885714810)
13
1405229
Alimudin (085810292870)
14
1407320
Uki Basuki (083804356561)
Anggia Oktavia
SMA Taman Madya 1 (42872412)
15
1407266
Sri Suharyanti (083897966817 /089698932976
Devi Oktaviani
SMK Muhammadiyah 11 Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 7044084311 a.n. (4222125) SMK Muhammadiyah XI
Rp
1,250,000 Rp
1,000,000
16
1407016
Soleha
Mudrikah Tri Ramdanih
SMK Satria (5856405)
Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 7009347989 a.n. Ratna Sari (Tata Usaha)
Rp
2,190,000 Rp
1,750,000
17
1407117
Munarsish (083879196842)
Karnia
SMP Jakarta Dua (4210272)
Langsung Ke Sekolah Jl. Cempaka Baru tengah No. 13 Rt.006/06 Jakarta Pusat
Rp
700,000 Rp
700,000
18
1406185
Agus Tino Tri Riyadi Agus Tino Tri Tiyadi (083898980047)
Rp
3,120,000 Rp
3,000,000
2. Daftar
Universitas Indaraprasta Langsung ke UNINDRA PGRI (UNINDRA)
Penerima
Bantuan
biaya
tunggakan
sekolah
dikelompokkan pada bantuan meringankan beban hidup 2014
yang
87
NO NO INDEKS URUT
PEMOHON
SISWA/MAHASISWA
SEKOLAH/KAMPUS
REKENING BANK
NOMINAL PERMOHONAN DISETUJUI
1
1407484
Robiyatul Adawiyah Sifa Ramadhina (085959846784)
MA Jakarta Pusat (4262728)
Bank BRI Nomor Rekening 1235-01-013130-50-9 a.n. MA Rp Jakarta Pusat
2
1407482
Cucu Rukayah (08980224975)
Muna Mufidah
1407483
Yani Andayani
Ratih Indah Puspa Sari
MA Jakarta Pusat (4262728) MA Jakarta Pusat (4262728)
Bank BRI Nomor Rekening 1235-01-013130-50-9 a.n. MA Rp Jakarta Pusat Bank BRI Nomor Rekening 1235-01-013130-50-9 a.n. MA Rp Jakarta Pusat
1407308
Muah Mutiah (85379028)
MTs Nurani (082123846310)
Bank BRI Nomor Rekening 1235-01-035179-50-5 a.n. MTs Nurani
5
1407307
Nani Sukarni (087784142228)
Abdul Aziz
6
1407311
Minengsih
Muhammad Arif
MTs Nurani (082123846310) MTs Nurani (082123846310) SMK Muhammadiyah 4 (5364463)
Bank BRI Nomor Rekening 1235-01-035179-50-5 a.n. MTs Nurani Bank BRI Nomor Rekening 1235-01-035179-50-5 a.n. MTs Nurani Bank DKI Nomor Rekening 113-02-02-187-8 a.n. SMK Muhammadiyah 4
3 4
Husni Maulana (085719334345) Muhasip (08568028398, 081213587305) HJ. Nafiah (083872266376) Taryati (085781406186) M. Badri (085883538147) Maryanah (083877832502)
Muhammad Niam
7
1407437
8
1407446
9
1407447
10
1407448
11
1407449
12
1407498
13
1407497
Sabarudin
Fani Juliana Putri
14
1407496
Rasiti
Perah
15
1407474
Tety Kurniawati
Gilang Ramadhan
16
1407480
Aseni
Romi Hermawan
17
1407501
Djawahir
Arnezsyah
18
1407030
Maskur (31768553) Riski Maskur
1407352
M. Djafar Sodik (089664676555)
19
Yaumil Chairiah Ika Fitriyaningsih Ismi Hamidatul Fauziyah Fahdiah Siti Ulfa Farah Diba Aji Pangestu
Septian Ariefiant
SMK Muhammadiyah 4 Bank DKI Nomor Rekening 113-02-02-187-8 a.n. SMK (5364463) Muhammadiyah 4 SMK Muhammadiyah 4 (5364463) SMK Muhammadiyah 4 (5364463) SMK Muhammadiyah 4 (5364463) SMK Muhammadiyah 4 (5364463) SMK Muhammadiyah 4 (5364463) SMK Muhammadiyah 4 (5364463) SMP Muhammadiyah 26 (5347113) SMP Muhammadiyah 26 (5347113) SMP Muhammadiyah 26 (5347113)
Bank DKI Nomor Rekening 113-02-02-187-8 a.n. SMK Muhammadiyah 4 Bank DKI Nomor Rekening 113-02-02-187-8 a.n. SMK Muhammadiyah 4 Bank DKI Nomor Rekening 113-02-02-187-8 a.n. SMK Muhammadiyah 4 Bank DKI Nomor Rekening 113-02-02-187-8 a.n. SMK Muhammadiyah 4 Bank DKI Nomor Rekening 113-02-02-187-8 a.n. SMK Muhammadiyah 4 Bank DKI Nomor Rekening 113-02-02-187-8 a.n. SMK Muhammadiyah 4 Bank DKI Nomor Rekening 1131210441 a.n. SMP Muhammadiyah 26 Bank DKI Nomor Rekening 1131210441 a.n. SMP Muhammadiyah 26 Bank DKI Nomor Rekening 1131210441 a.n. SMP Muhammadiyah 26 Bank BRI Nomor Rekening 0794-01-0055-84-53-3 a.n. SMK Al Falah Masud (Tata Usaha). Bank BRI Nomor Rekening 0784-0100-5961-538 a.n. SMK SMK Muhammadiyah 1 Muhammdiyah 1.
1,000,000 Rp
1,200,000
800,000 Rp
1,000,000
600,000 Rp
600,000
Rp
1,505,000 Rp
1,400,000
Rp
1,505,000 Rp
1,400,000
Rp
855,000 Rp
855,000
Rp
3,010,000 Rp
2,500,000
Rp
3,010,000 Rp
2,400,000
Rp
3,830,000 Rp
2,500,000
Rp
3,010,000 Rp
2,400,000
Rp
1,780,000 Rp
1,750,000
Rp
2,920,000 Rp
2,500,000
Rp
2,920,000 Rp
2,500,000
Rp
3,340,000 Rp
2,500,000
Rp
2,490,000 Rp
1,500,000
Rp
3,415,000 Rp
2,000,000
Rp
3,090,000 Rp
2,500,000
Rp
1,950,000 Rp
1,500,000
Rp
4,070,000 Rp
1,500,000
Daftar Penerima Bantuan biaya tunggakan sekolah yang dikelompokkan pada bantuan meringankan beban hidup April 2015 NO NO URUT INDEKS
PEMOHON
Vinkha Anditha 1
1500915 Arya Putri
(085777431818)
SISWA Vinkha Anditha Arya Putri
2
1500897 Lusiana Agustin
Lusiana Agustin
3
1500900 Lailiyah
Lailiyah
4
1500899 Yona Oktavia
Yona Oktavia
5
1500898 Syaiful Miftah
Syaiful Miftah
6
1500962
Andry Apriyanto (08984237842) Mulia Juliana 1500963 (08989227179) Stevani Mulya 1500964 (081510426713)
Andry Apriyanto (08984237842) Mulia Juliana (08989227179) Stevani Mulya (081510426713)
Fira Sakinah 1500965 (02196264556)
Fira Sakinah (02196264556)
7 8 9
Siti Mutiara (089675227305) Warso 11 1500953 (087885714810) H. M. Ali Abubakar 12 1500968 (081310616124) 10
13
1500966
1500825 Sawiyah
Siti Mutiara (089675227305) Septianto Hermawan Izzatul Luthfiyah Lathifah
SEKOLAH/KAMPUS
REKENING BANK
NOMINAL PERMOHONAN DISETUJUI
SMK Ad Da'wah (5448162) SMK Ad Da'wah (5448162) SMK Ad Da'wah (5448162) SMK Ad Da'wah (5448162) SMK Ad Da'wah (5448162) SMK Ad Da'wah (5448162) SMK Ad Da'wah (5448162) SMK Ad Da'wah (5448162) SMK Ad Da'wah (5448162) SMP Tamansiswa (4225294)
Bank BRI Cabang Radio Dalam Nomor Rekening 0430-01-000071-30-9 a.n. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Bank DKI Nomor Rekening 303-12-00193-1 a.n. SMK Ad Da’wah. Bank DKI Nomor Rekening 303-12-00193-1 a.n. SMK Ad Da’wah. Bank DKI Nomor Rekening 303-12-00193-1 a.n. SMK Ad Da’wah. Bank DKI Nomor Rekening 303-12-00193-1 a.n. SMK Ad Da’wah. Bank DKI Nomor Rekening 303-12-00193-1 a.n. SMK Ad Da’wah. Bank DKI Nomor Rekening 303-12-00193-1 a.n. SMK Ad Da’wah. Bank DKI Nomor Rekening 303-12-00193-1 a.n. SMK Ad Da’wah. Bank DKI Nomor Rekening 303-12-00193-1 a.n. SMK Ad Da’wah. Bank DKI Nomor Rekening 303-12-00193-1 a.n. SMK Ad Da’wah. Bank Mandiri Nomor Rekening 119-640-2414 a.n. Yayasan Perguruan Tamansiswa Cabang Jakarta.
SMK Tamansiswa (4224336) SMK Jakarta Dua (4269377)
Bank Mandiri Nomor Rekening 119-00-0042333-3 Rp 1,080,000 Rp 1,080,000 a.n. Perguruan Tamansiswa Bank BNI Nomor Rekening 0247846407 a.n. Rp 2,175,000 Rp 2,175,000 Masdoharni Nasution (Wakasek)
UHAMKA (8400341)
Rp 4,675,000 Rp 3,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,445,000 Rp 1,725,000 Rp 2,000,000 Rp 1,500,000 Rp 2,500,000 Rp 1,960,000 Rp 1,730,000 Rp 1,300,000 Rp 3,485,000 Rp 2,000,000 Rp
820,000 Rp
820,000
88
Penerima Bantuan biaya tunggakan sekolah meringkan beban hidup yang dikelompokkan pada Gharimin pada tahun 2015
Pada tabel diatas, terlihat mustahik yang mengajukan permohonan setiap tahunnya mengalami peningkatan, terutama menjelang ujian sekolah. tetapi dana yang dialokasikan untuk biaya tunggakan sekolah tidak mencukupi, sehingga BAZIS tidak dapat mengcover seuluruh biaya Tunggakan sekolah yang diajukan mustahik. Terlihat pada bulan Desember tahun 2014, banyaknya mustahik yang mengajukan biaya tunggakan namun biaya yang terelisasi hanya sebagian dari jumlah mengajukan musthaik. Namun BAZIS memberikan biaya tunggakan keseluruhan kepada pelajar yatim atau tidak mempunyai orangtua sesuai enam asnaf yang di tetapkan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta. B.
Analisis SWOT Pendayagunaan Dana ZIS untuk Program Bantuan Biaya Tunggakan Sekolah
Dari analisa penulis mengenai Pendayagunaan Dana ZIS pada Program bantuan tunggakan sekolah BAZIS Provinsi DKI Jakarta, dapat diambil kesimpulan bahwa pendayagunaan dana ZIS pada BAZIS Provinsi DKI dalam
membantu tunggakan sekolah
sangatlah efektif.
BAZIS
89
Provinsi DKI Jakarta mempunyai peran penting dalam mengatasi masalah pelajar yang terancam putus sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Melihat banyaknya siswa di wilayah Jakarta yang terancam putus sekolah BAZIS merasa sangat berperan, awalnya BAZIS hanya mempunyai program unggulan yaitu beasiswa namun, peminat beasiswa yang sangat banyak dan tidak terover oleh BAZIS maka pihak BAZIS melakukan evaluasi dan pada akhirnya BAZIS mengadakan program tunggakan sekolah yang bertujuan agar siswa Jakarta jangan sampai putus sekolah, dan sampai saat ini banyak pemohon yang mengajukan dari setiap sekolah swasta di wilayah Jakarta. 72 analisis SWOT pendayagunaan dana Zakat pada program bantuan biaya tunggakan sekolah: 1. kekuatan Dasar hukum BAZIS Provinsi DKI Jakarta menjadi kekuatan BAZIS dalam menjalankan program kerja. Sumber daya manusia yang memadai, dan Bazis merupakan badan amil zakat yang terdapat di wilayah-wilayah DKI Jakarta. 2. Kelemahan Kelemahan yang dihadapi oleh pihak BAZIS berdasarkan data pihak BAZIS, saat ini jumlah pemohon cukup banyak dan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun dana yang terkumpul masih sedikit dan belum mencukupi untuk memenuhi permohonan semua pemohon pembayaran beasiswa maupun tunggakan tersebut.
72
Muhammad Chabib, Wawancara Pribadi, Jakarta 30 Mei 2015
90
Pada awalnya BAZIS memberikan bantuan melalui mustahik secara langsung, namun setelah di konfirmasi oleh pihak sekolah, mustahik tidak membayarkan kepada pihak sekolah melainkan digunakan untuk keperluan kesahari-hari. 3. Peluang Peluang diadakan pogram tunggakan adalah banyakan mustahik yang mengajukan beasiswa namun BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak dapat mengcover seluruhnya. BAZIS Provinsi DKI Jakarta merasa sangat berperan penting dalam menanggukangi pelajar yang terancam putus sekolah dikarenakan mempunyai tunggakan sekolah. 4. Ancaman BAZIS provinsi DKI Jakarta yang merupakan Badan Amil Zakat dibawah Pemerintah daerah DKI Jakarta maka semua kegiatan BAZIS Provinsi DKI berada dibawah keputusan Gubernur. Keputusan Gubernur sangat mempengaruhi semua operasional yang dijalani oleh BAZIS dari mulai penyaluran, pengumpulan, pengelolaan dana zakat dan struktur organisasi BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Semua terdapat didalam buku Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Segala keputusan Gubuernur menjadi ancanam tersendiri untuk BAZIS Provinsi DKI Jakarta, apabila Gubernur tidak menyetujui program kerja yang diajukan oleh BAZIS maka akan menjadi ancaman untuk BAZIS Provinsi DKI Jakarta operasional tidak akan efektif, pengumpulan dan penyaluran dana zakat tidak akan terjadi.
91
5. Pandangan masyarakat mengenai BAZIS Provinsi DKI Jakarta : Amil BAZIS Provinsi DKI Jakarta selalu melayani mustahiq dengan ramah, selalu menyelesaikan masalah mustahiq terkait program zakat dengan tepat waktu, BAZIS Provinsi DKI Jakarta memiliki prosedur pendaftaran yang mudah untuk menjadi mustahiq. Amil BAZIS Provinsi DKI Jakarta mampu menjelaskan informasi kepada mustahiq dengan detail. 6. Dana zakat yang terima mustahiq pada program Bantuan biaya tunggakan sekolah : Dana zakat yang diberikan BAZIS Provinsi DKI Jakarta hanya 50% dari kebutuhan mustahiq. 7. Planing jangka panjang dalam program Bantuan biaya tunggakan sekolah : Bazis mengadakan kerjasama dengan Kementrian Pendidikan dan Budaya
(KEMENDIKBUD)
mengenai
banyaknya
siswa
yang
terancam putus sekolah di Jakarta, seperti data pelajar yang terancam putus sekolah di Jakarta. Bazis berencana menjadikan sekolah sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bagi sekolah yang menerima bantuan biayan tunggakan sekolah, agar dana zakat yang terkumpul lebih optimal.
92
Kekuatan :
Keterangan :
- Budaya Bazis - Integrasi vertical - Hubungan
- Kualitas dan pelayanan yang baik - Berdedikasi - Baik - Tetap terjaga dengan baik
karyawan
- Hubungan kepada muzaki dan mustahiq
Peluang :
-
-
Keterangan :
Banyak pelajar yang terancam putus sekolah
-
Berkurangnya pelajar yang terancam putus sekolah
Kelemahan:
Kelemahan :
Mustahiq melebihi dari kemampuan Pengumpulan dana yang belum optimal
Mustahiq yang mengajukan bantuan melebihi target Alokasi Dana yang belum mencapai kebutuhan
Ancaman :
-
Keterangan
SK Gubernur
Kekuatan
-
Factor Internal Factor Eksternal Peluang
-
Ancaman SK Gubernur
Memgadakan UPZ diberbagai wilayah Jakarta Mencari mitra kerja lebih banyak untuk mengoptimalkan dana zakat
-
Revisi Program kerja
Mustahiq melebihi dari kemampuan Pengumpulan dana yang belum optimal
Strategi WO :
-
Strategi ST :
-
Keputusan Gubernur mempengaruhi operasional Bazis.
Kelemahan
Strategi SO :
Banyak pelajar yang terancam putus sekolah
-
Budaya Bazis Integrasi vertical Hubungan karyawan Hubungan kepada muzaki dan mustahiq
-
Menambah alokasi dana untuk program bantuan biaya tunggakan sekolah
Strategi WT :
-
Focus pada UPZ Pemulihan revisi program kerja
Dana yang digunakan adalah berasal dari penghimpunan dana ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) para muzzaki, kemudian dana tersebut di alokasikan untuk biaya pendidikan khususnya pada program bantuan tunggakan
93
sekolah. Apabila dilihat dari sifat dan bentuknya maka dana ZIS yang di berikan oleh BAZIS Provinsi DKI kepada Mustahik bersifat karitas atau hibah. BAZIS memiliki program unggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga lainnya terutama dalam program bantuan tunggakan sekolah.73 Pada dasarnya, pendayagunaan dana dalam bentuk beasiswa dan tunggakan mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk membantu keluarga yang tidak mampu dan terancam putus sekolah. Namun dalam pengaplikasiannya, ada sedikit perbedaan antara program beasiswa dan biaya tunggakan sekolah, antara lain: 1. Program kegiatan beasiswa diberikan kepada siswa dalam periode
tertentu secara bertahap selama siswa tersebut masih mengenyam pendidikan pada sekolah tersebut. 2. Sedangkan untuk program tunggakan, biasanya diberikan untuk siswa semester akhir dan menjelang ujian, namun belum melunasi biaya sekolah. Kejadian seperti ini biasanya tidak tercover oleh program beasiswa, maka dari itu BAZIS memberikan kemudahan siswa yang tidak mampu untuk melunasi sisa tunggakan pembayaran sekolah melalui program ini. Mekanisme penyaluran dana zakat dalam program ini siswa terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta . Kemudian pihak BAZIS akan menyeleksi permohonan tersebut dan akan mengkoordinasikan dengan pihak sekolah. Pihak BAZIS 73
Muhammad Chabib, Wawancara Pribadi, Jakarta 30 Mei 2015
94
akan memberikan pembayaran langsung ke rekening pihak sekolah, untuk menghindari manipulasi dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hubungan antara BAZIS dan pihak sekolah hanyalah sebatas komunikasi mengenai pernyataan tunggakan yang diajukan oleh mustahik, pihak sekolah tentunya merespon positif program seperti ini. 74 Karena dengan adanya program pembayaran tunggakan seperti ini, siswa dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Di sisi lain, pihak sekolah juga menghimbau bagi para siswanya yang mampu secara ekonomi untuk bersedekah. Dengan bersedekah, maka dana yang akan terkumpul dapat digunakan untuk membantu lebih banyak siswa yang kurang mampu dalam bentuk program beasiswa maupun program pembiayaan tunggakan. Untuk mengajukan
permohonan
tunggakan
sekolah
BAZIS
memberikan
kemudahan untuk mustahik berupa fotokopi ktp, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, surat keterangan dari sekolahan bahwa pemohon tidak mendapat kartu jakarta pintar (KJP) dan belum membayar spp sekolah. Dari tahun pertahun permohonan mustahik pada program tunggakan mengalami peningkatan yang siginifikan terutama dalam menjelang ujian sekolah dan pelunasan ijazah sekolah. Pada tahun 2015 ini ada sekitar 100 orang yang telah menerima pembayaran tunggakan tersebut.
74
Muhammad Chabib, Wawancara Pribadi, Jakarta 30 Mei 2015
95
Peneliti menemukan masalah yang dihadapi BAZIS Provinsi DKI Jakarta, yaitu mengenai biaya tunggakan yang tidak dapat tercover seluruhnya. Dikarenakan alokasi dana yang tidak cukup dan banyaknya mustahik yang mengajukan biaya tunggakan. Dana yang di ajukan mustahik tidak dapat tercover seluruhnya, terkecuali pelajar yang tidak mempunyai kedua orang tua (yatim piatu) atau tidak mempunyai bapak atau ibu (yatim). Dalam hal ini kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta mempunyai kebijakan, kepala BAZIS mustahik.
memberikan seluruh biaya tunggakan yang diajukan
96
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, yang berhubungan dengan “ Pendayagunaan Dana Zakat untuk program Bantuan Biaya Tunggakan Sekolah di Badan Amil, Zakat, Infaq, Shodaqah (BAZIS) DKI Jakarta. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pada pendayagunaan dana bantuan biaya tunggakan sekolah adalah sebagai berikut : a. Pendayagunaan BAZIS Provinsi DKI Jakarta berkerjasama dengan pihak sekolah. BAZIS berkoordinasi dengan pihak sekolah mengenai biaya tunggakan siswa atau mustahik yang pengajukan permohonan bantuan. b. Pendayagunaan dalam program tunggakan besifat hibah, antara Bazis dan mustahik tidak terikat, kecuali Lembaga yang mengajukan permohonan bantuan. c. Dalam penyaluran BAZIS Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem perbankan, dengan bekerjasama dengan pihak sekolah. Sehingga dalam penyaluran menjadi lebih praktis dan tidak melalui mustahik.
97
2. Analisis SWOT pendayagunaan bantuan tunggakan biaya sekolah ialah: Kekuatan : a.
Dasar hukum BAZIS Provinsi DKI Jakarta menjadi kekuatan BAZIS dalam menjalankan program kerja.
kelemahan : a. Banyakan mustahik yang mengajukan bantuan, tetapi alokasi dana untuk program tunggakan sekolah tidak mencukupi. b. Dana yang diberikan BAZIS untuk mustahik, bukan untuk dibayarkan kepada sekolah melainkan untuk keperluan konsumtif. Peluang : a. BAZIS Provinsi DKI Jakarta melihat banyaknya pelajar di DKI Jakarta yang terancam putus sekolah, sehingga BAZIS yang berada di pertengahan
kota
Jakarta
merasa
berperan
penting
dalam
menaggulangi pelajar terancam putus sekolah. b. Banyaknya pelajar yang mengajukan beasiswa yang tidak dapat tercover seluruhnya, maka BAZIS Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi dan mengadakan Program Bantuan Biaya Tunggakan sekolah, untuk mempermudah mustahik dalam mengajukan bantuan. Ancaman a.
BAZIS provinsi DKI Jakarta yang merupakan Badan Amil Zakat dibawah Pemerintah daerah DKI Jakarta maka semua kegiatan BAZIS Provinsi DKI berada dibawah keputusan Gubernur. Keputusan
98
Gubernur sangat mempengaruhi semua operasional yang dijalani oleh BAZIS dari mulai penyaluran, pengumpulan, pengelolaan dana zakat dan struktur organisasi BAZIS Provinsi DKI Jakarta. semua terdapat didalam buku Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Segala keputusan Gubuernur menjadi ancanam tersendiri untuk BAZIS Provinsi DKI Jakarta, apabila Gubernur tidak menyetujui program kerja yang diajukan oleh BAZIS maka akan menjadi ancaman untuk BAZIS Provinsi DKI Jakarta operasional tidak akan efektif, pengumpulan dan penyaluran dana zakat tidak akan terjadi. B. Saran 1. Melihat Potensi yang dimiliki BAZIS Provinsi DKI Jakarta, seharusnya BAZIS Provinsi DKI lebih banyak bersosialiasi kepada Masyarakat, karena BAZIS Provinsi DKI Jakarta sangat mempunyai peran penting dalam menanggulangi pelajar putus sekolah. 2. Sebaiknya Dana alokasi untuk program bantuan tunggakan sekolah di perbanyak, agar mustahik yang mengajukan bantuan tunggakan sekolah bisa terpenuhi seluruhnya. 3. Sebaiknya pihak BAZIS Provinsi DKI Jakarta melakukan survei langsung ke pihak sekolah agar sekolah dan BAZIS mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan pendayagunaan dalam Program bantuan biaya tunggakan sekolah.
99
DAFTAR PUSTAKA
BAMUIS, BNI. Bangsa Betah Miskin. Ciputat: Institut Manajemen Zakat. 2011. Cet. 1 Bariadi, Lili, dkk. Zakat dan Wirausaha. Ciputat: CED. 2005. Cet. 1 Bazis Provinsi DKI Jakarta dan Institut Manajeman Zakat. Manajeman ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Alisafm Printing & Desaign. 2006 Cet.1 _______________________. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta. 2006. Daud, Mohammad Ali. Sistem ekonomi islam zakat dam wakaf. Jakarta : universitas Indonesia (UI Preaa).1998. Cet.1 Fakhurudin. Fiqh dan Manajeman Zakat di Indonesia. Malang : UIN-Malang Press : 2008. Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam perekekonomian modern Jakarta: Gema Insani. 2002. Cet. 1. Hasanuddin. Manajeman Zakat dan Wakaf . Jakarta: Fidkom UIN. 2010 Hasbi Furqon, 125 Masalah Zakat. Solo: Tiga Serangkai. 2008. Cet. 1 Kementerian Agama. Modul Penyuluhan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama. 2012. _________________. Standar Operasonal Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama. 2012. Mas’udi, Masdar F ,dkk. Reinterprestasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan zakat, Infak dan sedekah. Jakarta : Piramedia. 2004. Cet. 1 ________________, dan Juwaini Ahmad. Membangun Peradaban Zakat. Ciputat: Divis Publikasi Institut Manajeman Zakat. 2007. Cet. 1 Miswanto dan Eko Widodo. Manajemen Keuangan 1. Jakarta: Gunadarma, 1998 Nasuhi Hamid, dkk. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi Diterbitkan oleh CeQDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2007. Cet. 2 Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012. Cet. Ke-13. 97
100
Oneng, Bariyah Nurul. Total Quality Management Zakat. Ciputat: Wahana Kardofa UMJ. 2012. Cet. I, Permono, Sjechul Hadi. Pendayagunan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Jakarta : Pustaka Firdaus. 1992 Cet. 2 Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia. 2011. Cet12. Rasyadi, Khairon, Pendidikan Profetik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004. Cet.1. Ruslan ,Rosadi,Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2003 Saidi, Zaim, Reiterprestasi pendayagunaan ZIS menuju efektifitas pemanfaatan Zakat, infak dan sedekah. Jakarta: Paramedia.2004. Cet.1. Singarimbun, Masridan Sofian Effendi. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. 1995. Cet-2. Triwiyanto,Teguh. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 2015. Cet.1 Ya’kub, Ali Mustafa, dkk. PANDUAN ZAKAT Petunjuk Praktis Zakat dan Cara Penghitungannya. Jakarta : BAZIS PROV. DKI Jakarta. 2010. Cet.2.
LAMPIRAN
Foto Kegiatan Pendayagunaan Dana Zakat Program Pada Bantuan Tunggakan Sekolah
Foto Kegiatan Wawancara Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta Dengan Mustahik Yang Mengajukan Permohonan Bantuan Tunggakan Sekolah
Foto Kegiatan Wawancara Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta Dengan Mustahik Yang Mengajukan Permohonan Bantuan Tunggakan Sekolah
Penyerahan Berupa Simbolis Bantuan Biaya Tunggakan Sekolah Oleh Kepala Bazis Provinsi DKI Jakarta
