PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA (AMIL) PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (BAZIS) DKI JAKARTA

PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA (AMIL) PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (BAZIS) DKI JAKARTA Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom.I)

Oleh : Aang Anwar Mujahid 1111053000033

KONSENTRASI MANAJEMEN ZISWAF JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H / 2016 M

ABSTRAK Aang Anwar Mujahid, 111105300033, Perencanaan Sumber Daya Manusia (AMIL) Pada Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta di bawah bimbingan H. Mulkanasir, S.Pd, M.Pd. Program Studi Manajemen Dakwah (ZISWAF), Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016 Perencanaan SDM adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan efektif serta efesien dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan ini untuk menetapkan program kepegawaian. Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerejaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perencanaan SDM Pada BAZIS DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang meliputi program perencanaan SDM, program pelaksananya, peningkatan kualitas SDM serta faktor pendukung dan penghambat. Selain itu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi SDM yang dibutuhkan BAZIS DKI Jakarta dan ingin mengetahui perencanaan yang diterapkan sesuai dengan harapan BAZIS DKI Jakarta. Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis dapat memperoleh data yang akurat. Ditinjau dari sifat penyajian datanya, metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Perencanaan Sumber Daya Manusia Pada BAZIS DKI Jakarta sudah efektif dan efisien, selain merencanakan pegawainya sampai penempatan, BAZIS DKI Jakarta juga mengarahkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh berbagai macam element. Terbukti sudah mampu memenuhi pelayanan mustahik dan muzzaki.

Kata kunci :Perencanaan, Sumber Daya Manusia, BAZIS DKI Jakarta.

i

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb Puji serta syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberi taufik, hidayah dan berbagai pertolongan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Alhamdulillahhirabbil’alamin, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perencanaan Sumber Daya Manusia (AMIL) Pada BAdan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta”, dengan baik yang disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama masa penelitian, penyusunan, penulisan, dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari keluarga, sahabat, teman, maupun dari berbagai pihak lainnya yang telah banyak berjasa dan mendukung bagi penulis. Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar- besarnya kepada pihak-pihak sebagai berikut: 1. Dr. H. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Suparto, M.Ed. Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Roudhonah, MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi, Dr. Suhaimi, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. 2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA., selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, dan Drs. Sugiharto, MA., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.

ii

3. H. Mulkanasir, BA, S.Pd, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih banyak atas semuanya. 4. Fauzun Jamal, Lc, MA. selaku Dosen Penasihat Akademik, serta seluruh dosen pengajar Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. 5. Ayahanda H. Suja’i, S.Ag, MM dan Ibunda Alinah yang selalu memberikan kasih sayang tiada batas, dukungan,

semangat, arahan, serta selalu percaya pada

penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. 6. Adik-adikku Nur Isrojah Muniroh, dan Khonsa Muthmainnah Najah serta Keluarga besar yang tidak pernah lelah menyemangati penulis setiap harinya, Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. 7. Keluarga

besar

BAZIS Provinsi DKI Jakarta,

yang

telah memberikan izin,

dukungan, bantuan, arahan, saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Sahabat terbaik Syahril Hermawan, Indra Purwanto, Bachtiar dan Adam Gustaf Maulana, yang selalu memberikan semangat, memberikan motivasi dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 9. Teman-teman HMI KOMFAKDA, HMI Cabang Ciputat serta para KAHMI, yang

selalu menyemangati, memberi motivasi dan masukan selama empat tahun dalam organisasi, yang membuat penulis mempunyai wawasan yang cukup untuk menulis skripsi ini. 10. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah, yang selalu

menyemangati, memberi motivasi, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

iii

11. Teman-teman terbaik Irsyadi Taher, Kevin Dionata, Wahyu Amaludin, Agus Nashor, Yahya Hidayat, Yoga Lesmana, Kemal Saputra, Ardi Kurniawan, Adi Mulyawan, Chabibullah, Ahmad Fatullah, dan Hilmi Muharromi yang sangat mengispirasi penulis dalam penulisan skripsi ini. 12. Teman-teman Jurusan Manajemen Dakwah, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Amin. 13. Teman-teman KKN KITA 2014 yang sangat mengispirasi dan selalu memberi motivasi penulis dalam penulisan. Semoga kalian akan sukses di masa mendatang. Amin. 14. Seluruh teman-temanku di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga silaturahmi kita akan selalu tetap terjaga. Amin. Akhirnya penulis berharap, semoga karya tulis ini merupakan sebuah refleksi studi S1 dan dapat memberikan sumbangan keilmuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca yang berminat dengan tulisan ini. Dan dengan harapan karya tulis ini dapat dijadikan amal bagi penulis, Amin ya robbal’alamin.

Jakarta, 27 Mei 2016 20 Syaban 1437

Aang Anwar Mujahid

iv

DAFTAR ISI ABSTRAK .........................................................................................................i KATA PENGANTAR ......................................................................................ii DAFTAR ISI ......................................................................................................v

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ....................................4 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..............................................6 D. Tinjauan Pustaka ....................................................................7 E. Metodologi Penelitian ............................................................9 F. Sistematika Penulisan ............................................................12

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERENCANAAN, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN AMIL ZAKAT. A. Sumber Daya Manusia ............................................................15 B. Perencanaan Sumber Daya Manusia........................................16 1. Pengertian Perencanaan Sumber Daya Manusia ...............16 2. Aspek-aspek Perencanaan Sumber Daya Manusia ...........18 3. Fungsi Perencanaan Sumber Daya Manusia .....................23 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perencanaan SDM .....24 5. Peran penting Perencanaan Sumber Daya Manusia ..........26 C. Amil Zakat ...............................................................................27 1. Pengertian Amil Zakat .......................................................27 2. Visi dan Misi Amil Zakat ..................................................33 3. Hak dan Kewajiban Amil Zakat ........................................34 4. Tugas dan Fungsi ...............................................................36 5. Persyaratan menjadi Amil Zakat .......................................37

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN

v

SHADAQAH (BAZIS) DKI JAKARTA A. Profil BAZIS DKI Jakarta ......................................................40 B. Sejarah Berdirinya BAZIS DKI Jakarta .................................42 C. Landasan Hukum Bazis DKI Jakarta ......................................45 D. Visi dan Misi Bazis DKI Jakarta ............................................46 E. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Zakat BAZIS DKI Jakarta ..47 F. Tugas Pokok dan Fungsi .........................................................48 G. Struktur Organisasi BAZIS DKI Jakarta ...............................49

BAB IV

PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA (AMIL) ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (BAZIS) DKI JAKARTA A. Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil Zakat) Pada Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta ........57 B. Strategi Pembinaan Sumber Daya Manusia Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta .............................64 C. Faktor Pendukung dan Penghambat SDM Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta ...........................72

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................74 B. Saran .......................................................................................76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Setiap lembaga atau perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang dapat menjalankan segala aktifitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan lembaga atau perusahaan yang ingin diharapkan. Tentunya sumber daya manusia yang diharapkan setiap perusahaan ialah sumber daya manusia yang berkualitas, semangat dalam bekerja, tidak mudah putus asa serta profesional sehingga mampu menjalankan segala aktifitas maupun kegiatan lembaga atau perusahaan.1 Perencanaan sumber daya manusia akan dapat dilakukan dengan baik dan benar jika perencanannya mengetahui apa dan bagaimana sumber daya manusia itu. Sumber daya manusia atau man power disingkat SDM merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia. SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. SDM/manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktifitas yang dilakukan. Peralatan yang andal/canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa.2 Lembaga atau perusahaan harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Salah satu upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul ini adalah ditempuh melalui pendidikan serta pelatihan1

Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2004, Cet. Pertama, hlm. 6 2 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT Bumi Aksara), 2007, Cet. Kesepuluh, hlm. 244

1

2

pelatihan hingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional yang sangat dapat mempengaruhi lembaga atau perusahaan dalam perkembangan serta kemajuan lembaga atau perusahaan dari segi manapun. Maka dari itu sumber daya manusia sangat berpengaruh bagi lembaga atau perusahaan. Setiap lembaga atau perusahaan tentunnya mempunyai tujuan yang harus dicapai. Untuk mewujudkan dan mengembangkan eksistensinya memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Pemilihan dan penggunaan manajemen yang efektif dan efisien di lingkungan perusahaan dilakukan oleh manusia sebagai sumber daya manusia keberadaannya sangat penting dalam perusahaan, karena sumber daya manusia menunjang perusahaan melalui karya, bakat, kreatifitas, dorongan dan peran nyata seperti yang disaksikan dalam setiap perusahaan atau dalam organisasi.3 Amil masih tergolong sumber daya manusia atau tenaga kerja penyalur dana zakat kepada delapan golongan asnaf (mustahik) yang merupakan asset paling berharga karena sangat menentukan keberhasilan suatu pekerjaan, termasuk pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang saat ini mengalami perubahan dari paradigma tradisional menuju paradigma modern sesuai tuntunan perubahan zaman, membutuhkan sumber daya manusia yang professional. Paradigma tradisional dengan ciri-ciri antara lain sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan paruh waktu, pengelolaan tidak digaji, kualitas pengelola seadannya dan seterusnya, agaknya sudah harus 3

Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2004, Cet. Pertama, hlm. 6

3

ditinggalkan dan diubah menjadi paradigma modern dengan ciri-ciri antara lain sebagai suatu pekerjaan penuh waktu, sebagai profesi, memiliki tingkat kualitas tertentu, digaji secara layak dan seterusnya sehingga dapat mencurahkan segala potensi dan waktunnya untuk menelola zakat secara professional. Jika kita mengacu pada zaman Rasulullah SAW, orang yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan dan memiliki kualifikasi tertentu, seperti muslim, amanah, dan paham fiqih zakat. 4

Amilin zakat menempati peranan yang sangat strategis dalam pengelolaan zakat, karena di tangan merekalah zakat diambil dari muzaki dan didistribusikan kepada mustahik. Amilin zakat harus benar-benar memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga dipercaya oleh masyarakat pembayar dan penerima zakat5 Ditengah kebimbangan yang ada pada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengenai sumber daya manusia yang tidak professional, dalam konteks ini Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak terlepas dari upaya dan peran penting sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya sesuai dengan karakteristik yang ada pada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), agar Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi yang terbaik dalam meningkatkan kualitas mutu dalam pelayanan.

4

Modul Penyuluhan Zakat, KEMENAG RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. h. 76. 5 Samiran, diakses dari https://samiranshamir.wordpress.com/2008/09/30/golonganpenerima-zakat/ pada tanggal, 13 Agustus 2015 Pukul 21:00.

4

Namum pembentukan sikap yang baik dan professional serta sesuai dengan karakter atau ciri khas Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) itu tidak lah mudah, karena setiap Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga

Amil

Zakat

(LAZ)

memiliki

upaya-upaya

khusus

untuk

mewujudkan semua itu. Dimulai dari perencanaan budget, klasifikasi SDMnya, proses seleksi dan rekrutmen, sampai pada proses pendidikan dan pelatihan SDMnya yang memakan waktu cukup lama. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi loyalitas dan kepuasan mustahik dan muzaki pada setiap Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu penulis mencoba menjabarkan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta untuk membentuk SDMnya agar menjadi professional dan sesuai dengan karakteristik islam. Dengan memilih judul “Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasanbatasan mana dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk

5

dalam lingkup masalah penelitian. 6 Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terfokus dan terarah pada satu masalah, maka penulis membatasi permasalahan skripsi ini dalam ruang lingkup a. Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta b. Metode penelitian untuk Sumber Daya Manusia Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta c. Faktor pendukung dan penghambat Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta 2. Perumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut : a. Bagaimana Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Badan Amil Zakat Infaq dan Sahadaqah (BAZIS) DKI Jakarta ? b. Bagaimana strategi Pembinaan Sumber Daya Manusia Bazis DKI Jakarta ? c. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat dalam Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta ?

6

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 23.

6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : a. Untuk mengetahui secara lebih baik bagaimana perencanaan sumber daya manusia pada Bazis DKI Jakarta b. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Bazis DKI Jakarta guna membentuk kualitas pegawai yang profesional. c. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan sumber daya manusia pada Bazis DKI Jakarta 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Penelitian ini

diharapkan dapat

menambah

khazanah

pengetahuan baik bagi penulis, para akademisi maupun masyarakat mengenai Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Amil). Selain itu, penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Amil) dan berguna sebagai referensi tambahan bagi perkembangan Jurusan Manajemen Dakwah, khususnya Konsentrasi Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF).

7

b. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi lembaga-lembaga terkait, khususnya bagi badan amil zakat, infaq, dan shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta dalam hal pengelolaan Amil Zakat dan memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dunia ketenaga kerjaan pada badan amil zakat.

D. Tinjauan Pustaka Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis melihat bahwasanya yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini tampaknya sangat penting dilakukan dan prospektif bagi perkembangan dunia ketenaga kerjaan/amil zakat. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis terlebih dahulu mengkaji tulisan-tulisan yang relevan dengan topik pembahasan sebagai bahan perbandingan bahwasanya penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun skripsi terdahulu yang membahas seputar Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Amil) adalah sebagai berikut : 1. Liana, 9946117136, Starategi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. (Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003 M/1424 H) Pada skripsi yang ditulis oleh Liana hanya menggunakan library research atau kajian kepustakaan tanpa melakukan penelitian di lembaga keuangan

8

manapun, dan saudari Liana hanya membahas tentang strategi untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang telah dimiliki Lembaga keuangan Syariah secara teknis yang dilakukan dengan penelitianpenelitian, workshop dan seminar. 2. Muhammad Ishman Al-Maulidi, 10246125252, Pengelolaan Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Perspektif Syariah. Studi kasus Pada Bank Syariah Mandiri. (Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2006 M/1427 H). Pada skripsi yang ditulis oleh Saudara Muhammad Ishman Al-Maulidi membahas tentang kegiatan-kegiatan perencanaan tenaga kerja, dan dalam pengambilan data tidak menggunakan wawancara. 3. Nurdin Tohlu, 102018224196, Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Produktivitas Sekolah (Penelitian di SMK Al-Amanah, Serepong). (Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2006 M/1427 H. Pada skripsi yang ditulis oleh Saudara Nurdin Tohlu membahas tentang upaya yang di lakukan sekolah dalam mengelola sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas sekolah. 4. Agung Sanjaya, 1110025000030, Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Sarjana Perpustakaan Di Perpustakaan Umum Provinsi DKI Jakarta. (Jurusan Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015 M/1436 H.

9

Pada skripsi yang ditulis oleh Saudara Agung Sanjaya hanya membahas tentang konsep pengembangan sumber daya manusia non sarjana perpustakaan melalui kegiatan pengembangan wawasan berupa diklat yang pelaksanaanya adalah dengan mengundang narasumber yang kompeten dalam bidang perpustakan. Sedangkan penelitian yang ada pada skripsi ini, lebih membahas Kualifikasi sumber daya manusia, proses rekrutmen, upaya yang dilakukan Bazis DKI Jakarta untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang professional dan sesuai dengan clestical menegement dan sesuai dengan karakteristik sumber daya manusia Bazis DKI Jakarta.

E. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitian Pada penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perolaku yang diamati. Untuk memahami istilah penelitian kualitatif ini, perlu

kiranya

dikemukakan

teori

menurut

Bogdan

dan

Taylor

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

7

Dengan memilih metode

kualitatif ini, penulis berharap dapat memperoleh data yang lengkap dan 7

Lexi J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000. Cet. 11 h.3

10

akurat. Ditinjau dari sifat penyajian datanya, penulis menggunakan metode deskriptif yang mana metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau produksi.8 2. Subjek dan Objek Penelitian Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat, Infaq,

dan

Shadaqah

(BAZIS)

DKI

Jakarta.

Sedangkan

objek

penelitiannya adalah Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil). 3. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian dilaksanakan di BAZIS Provinsi DKI Jakarta Jl. K. H. Mansyur/Jl. H. Awaludin II, Tanah Abang, Jakarta 10230 Gedung Graha MS. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai juni 2016. 4. Sumber Data Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa data-data penelitian yang dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu : a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara langsung dengan pihak Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta. b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari beberapa literatur terkait yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian,

8

Jalaludin Rahmat. Metodologi Penelitian komunikasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002. h.24

11

diantaranya: buku-buku, brosur, buletin, makalah, majalah, internet dan lain sebagainya. 5. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini,

penulis

menggunakan

beberapa

metode

pengumpulan

data,

diantaranya sebagai berikut : a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu membaca dan mengkaji beberapa literatur yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan

permasalahan

penelitian,

yaitu

mengenai

Perencanaan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, guna merumuskan teori, pendapat, definisi dan lain-lain. b. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut : 1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab yang ditujukan kepada pihak Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait mengenai Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada lembaga tersebut. 2) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dokumen-dokumen tertulis, seperti: arsip, internet, brosur, majalah, koran dan lain sebagainya.

12

3) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara mendalam mengenai fenomena atau kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta dalam pengelolaan Amil Zakat. 6. Teknik Analisis Data Dalam

menganalisis

data

yang

telah

dihimpun,

penulis

menggunakan metode deskriptif, yaitu teknik analisis data dimana penulis membaca, mempelajari, memahami dan menguraikan semua data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang kemudian memberikan analisa-analisa komprehensif sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun teknik penyusunan skripsi ini, penulis mengacu kepada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi)”, yang diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Press, tahun 2007.

F. Sistematika Penulisan Hasil penelitian yang dilakukan penulis akan dituangkan dalam skripsi dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika

13

penulisan. BAB II

LANDASAN TEORITIS Bab ini membahas tentang Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Amil Zakat yang terdiri dari. Pengertian dan Konsep Perencanaan, Pengertain Sumber Daya Manusia dan Klasifikasi Amil Zakat Beserta Badan Amil Zakat (BAZ).

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (BAZIS) DKI JAKARTA Bab ini berisi tentang profil Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta yang terdiri dari sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, dan Prosedur Menjadi Pegawai BAZIS DKI Jakarta.

BAB IV

ANALISIS

PERENCANAAN

SUMBER

DAYA

MANUSIA (AMIL) PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (BAZIS) DKI JAKARTA Bab

ini

Perencanaan

menggambarkan Sumber

Daya

hasil

penelitian

Manusia

baik

mengenai dari

segi

mempersiapkan Sumber Daya Manusia, Starategi peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan BAZIS DKI Jakarta, sampai faktor penghambat dan pendukung dari Perencanaan Sumber Daya Manusia

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

14

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS A. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia atau man power disingkat SDM merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia. SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. SDM/manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktifitas yang dilakukan. Peralatan yang handal/canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa.9 Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pikiran dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya di motivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia adalah kekuatan daya pikir dan berkaya manusia yang masih tersimpan dalam dirinya yang perlu dibina dan digali serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Konsep Sumber Daya Manusia (human resources) berkembang ketika diketahui dan disadari bahwa manusia itu mengandung berbagai aspek sumber daya. Dalam hal ini M.Dawam Raharjo mengemukakan bahwa, manusia tidak hanya berunsur jumlah, seperti terkesan dengan pengertian penduduk, tetapi

9

Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), cet Ke- 10 h. 244

15

16

juga mutu. Dan mutu ini tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan dan kekuatan

tenaga

fisiknya,

tetapi

juga

pendidikannya

atau

kadar

pengetahuannya dan sikapnya atau nilai-nilai yang dimilikinya.10 Menurut Gouzali Saydan, Sumber daya manusia semula merupakan terjemahan dari human resources, namun ada pula ahli yang menyamakan SDM dengan man power (tenaga kerja), bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian

SDM

dengan

personnel

(Personalia,

Kepegawaian

dan

Sebagainya).11

B. Perencanaan Sumber Daya Manusia 1. Pengertian Perencanaan Sumber Daya Manusia Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan efektif serta efesien dalam membantu terwujudnya tujuan.

12

Perencanaan ini untuk menetapkan program

kepegawaian. Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekererjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Menurut Arthur W. Sherman dan George W perencanaan Sumber Daya Manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan

10

M. Dawan Riharjo, Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim, (Bandung: Mizan 1996), cet. Ke-3 h. 355. 11 Gouzali Saydam, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Djambatan, 2000), cet, ke-2. h 5. 12 Malaya S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilan, (Jakarta : Haji Masagung, 1994), cet ke-6. h 24.

17

(Persyaratan) untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam

dan

ke

luar

organisasi.

Yang

tujuannya

adalah

untuk

mempergunakan SDM seefektif mungkin dan agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan/kualifikasi dalam mengisi posisi yang kapan dan yang dimana pun mengalami kekosongan. 13 Atau pengertian luas, perencanaan SDM adalah proses untuk menetapkan strategi, memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangan di masa mendatang. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya

kebutuhan

akan

sumber

daya

manusia

sehingga

organisasi/perusahaan tersebut dapat mencapai tujuannya. Strategi SDM adalah alat yang digunakan untuk membantu organisasi untuk mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan SDM. Strategi SDM ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai bagaimana

kegiatan

SDM

akan

dikembangkan

dan

dikelola.

Pengembangan rencana SDM merupakan rencana jangka panjang. Contohnya,

dalam

perencanaan

SDM

suatu

organisasi

harus

mempertimbangkan alokasi orang-orang pada tugasnya untuk jangka panjang tidak hanya enam bulan kedepan atau hanya untuk tahun kedepan. Alokasi ini membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramal kemungkinan

13

Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif. (Jogyakarta:Gajah Mada University Press 20013), cet ke-5. h 137

18

apa yang akan terjadi kelak seperti perluasan, pengurangan pengoprasian, dan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Perencana (planner) adalah orang, baik individu maupun kelompok, yang memprosesperencanaan (planning) yang hasilnya menjadi rencana (plan).14 Semua dasar dan tujuan manajemen haruslah konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsisten kearah pencapaian tujuan manajemen, maka setiap usaha itu harus di dahului oleh proses perencanaan yang baik. Allah SWT berfirman :

َ‫ۖ وَٱ َحقُىاْ ٱّلّلَهَۚ إِّنَ ٱّلَّله‬ٞ‫ مَا َق َّد َمجۡ ِّلغَّد‬ٞ‫ظزۡ نَفۡس‬ ُ ‫ن ءَامَنُىاْ ٱ َحقُىاْ ٱّلّلَهَ َوّلۡخَن‬ َ ٌِ‫ٌََٰٓأ ٌُهَا ٱَّلذ‬ ٔ١ ‫ّن‬ َ ‫خَبٍِزُۢ ِبمَا َحعۡمَّلُى‬ Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan rencanakanlah masa depan kamu, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha tabu atas apa-apa yang kalian perbuat. (Q.S Al-Hasyr/59 : 18) 2. Aspek-aspek Perencanaan Sumber Daya Manusia Melalui perencanaan sumber daya manusia yang efektif dilakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia dalam kondisi berubah, serta mengembangkan aktivitas yang memuaskan terhadap kebutuhan ini.

14

76

M.T.E Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.

19

Perencanaan sumber daya manusia yang efektif menurut Henry Simamora mencakup:15 a. Perencanaan Kepegawaian Perencanaan kepegawaian komponen kunci dari perencanaan sumber daya manusia adalah penentuan tipe sumber daya manusia yang akan dibutuhkan organisasi dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Perencanaan kepegawaian (employment planning) merupakan identifikasi atau penentuan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dimasa depan. b. Perencanaan Program Perencanaan

program

(program

planning)

mengikuti

penyusunan rencana kepagawaian. Perencanaan program menyangkut pemilihan alat sumber daya manusia yang paling efektif yang terpusat pada kelebihan maupun kebutuhan maupun kekurangan sumber daya manusia. Perencanaan program meliputi pengkoordinasian beragam untuk memenuhi rencana kepegawaian dalam bidang personalia yang berbeda.

Rencana

program

akan

membantu

manajer

dalam

mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan perubahan relatif terhadap perolehan, penyebaran dan pendayagunaan orang-orang. Perencanaan program mencakup system, berbagai macam karyawan dan aktivitas hubungan karyawan, tindakan, dan rencana yang harus cocok satu sama lainnya. Manajemen haruslah memberikan 15

hlm. 50

Sondang P. Sigian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),

20

intensif produktivitas terhadap individu yang mendapat penilaian kinerja yang positif. Kerangka acuan perencanaan yang komperehensif memastikan kesesuaian keputusan sumber daya manusia dalam penyusunan karyawan, pengembangan, pengelolaan karir, kompensasi, perundingan kolektif, dan peningkatan organisasional. Sedangkan menurut

Ambar Teguh Sulistiyani

Rosidah

perencanaan sumber daya manusia yang efektif mancakup:16 1) Perencanaan kepegawaian yaitu identifikasi atau penentuan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi pada masa yang akan datang. 2) Perencanaan program mengikuti pengembangan dari rencana kepegawaian. Ini menyangkut pemilihan alat sumber daya manusia yang paling efektif yang terpusat pada kelebihan maupun kekurangan sumber daya manusia. 3) Perencanaan program mencakup pengkoordinasian programprogram guna memenuhi rencana kepegawaian. 4) Analisis sumber daya manusia menyertai penyusunan strategi organisasional. 5) Menghasilkan program alternatif berdasarkan model sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

16

hlm. 126

Ambar Teguh, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),

21

6) Memutuskan untuk melaksanakan seperangkat program yang terintegrasi berdasarkan pencapaian tujuan sumber daya manusia seefektif mungkin. Menurut Rober L. Mathis perencanaan sumber daya manusia yang efektif meliputi:17 1) Tujuan dan strategi organisasi. Strategi bisnis yang spesifik didasarkan pada kekuatan dimiliki oleh organisasi tersebut yaitu kompetensi inti. Kompetensi inilah yang memberikan keunggulan sebuah organisasi menghadapi persaingan. Kompetensi inti adalah kemampuan yang unik sebuah organisasi yang menciptakan nilai tinggi dan membedakan organisasi tersebut dari persaingan. 2) Penganalisisan lingkungan eksternal untuk menghadapi perubahan yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Analisis lingkungan merupakan proses penelitian terhadap lingkungan organisasi untuk menentukan kesempatan dan ancaman. 3) Analisis persediaan internal kemampuan sumber daya manusia. Untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam suatu perusahaan adalah mengaudit pekerjaan yang sedang dilakukan organisasi pada saat ini. penilaian internal ini menolong kedudukan

suatu

organisasi

dalam

mengembangkan

atau

memantapkan keunggulan kompetitif.

17

Robert L. Mathis, Jhon H. Jakson (Terjemahan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira), Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Jilid 1. hlm. 54.

22

4) Peramalan. Informasi yang dikumpulkan melalui penganalisisan penilaian terhadap lingkungan luar mengenai kekuatan dan kelemahan yangterdapat pada perusahaan telah digunakan untuk meramalkan permintaan dan kebutuhan sumber daya manusia sehubungan dengan tujuan dan strategi organisasi. Peramalan menggunakan

informasi

masa

lalu

dan

saat

ini

untuk

mengidentifikasi kondisi masa depan yang diharapkan. 5) Organisasi membutuhkan orang. Bahwa sumber daya manusia memberikan kontribusi yang berkesinambungan pada keunggulan kompetitif suatu organisasi sudah ttumbuh. 6) Penyelidikan terhadap orang yang tersedia. Analisis yang komperehensif dari semua pekerjaan saat ini memberikan dasar untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan pada masa yang akan datang. 7) Strategi dan rencana sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia dipengaruhi oleh budaya organisasi dan tahap siklus hidup dari pada industri dan oraganisasi. Rencana sumber daya manusia melibatkan analisis dan identifikasi kebutuhan masa depan dan tersediannya sumber daya manusia bagi organisasi.

3. Fungsi Perencanaan Sumber Daya Manusia a. Analisis pekerjaan

23

Merupakan proses pengumpulan, pengkajian dan penyususnan kembali semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Ada empat jenis informasi yang harus dikumpulkan untuk menganalisis suatu pekerjaan.18 1) Jenis Pekerjaan 2) Syarat-syarat sumber daya manusia yang dibutuhkan 3) Tanggung jawab yang dipikul 4) Kondisi pekerjaan (lingkungan kerja, waktu kerja, kemaslahatan kerja).19 b. Uraian Pekerjaan Adalah Kewajiban dan tanggung jawab dalam pekerjaanpekerjaan tertentu yang disusun secara jelas dan teratus.20 c. Persyaratan Pekerjaan Adalah perumusan kualifikasi seorang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Persyaratan pekerjaan memberikan uraian informasi mengenai 1) Tingkat pendidikan pekerja 2) Jenis kelamin pekerja 3) Keadaan fisik pekerja 4) Pengetahuan dan kecakapan pekerja

18

Gauzali Syadam, Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Manajement) Suatu Pendekatan Mikro (Dalam Tanya Jawab), (Jakarta : Djambatan, 2000), h.31 19 Gauzali Syadam, Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Manajement) Suatu Pendekatan Mikro (Dalam Tanya Jawab), (Jakarta : Djambatan, 2000), h.43 20 Gauzali Syadam, Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Manajement) Suatu Pendekatan Mikro (Dalam Tanya Jawab), (Jakarta : Djambatan, 2000), h.54

24

5) Batas umur pekerja 6) Minat pekerja 7) Emosi dan temramen pekerja 8) Pengalaman kerja21 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perencanaan Sumber Daya Manusia Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, adalah sebagai berikut:22 a. Faktor Internal Yang dimaksud dengan factor internal adalah berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi, dan juga segala kendala permasalahan yang ada dalam organisasi. Adapun faktor internal menurut SP. Siagian meliputi: 23 rencana strategik, anggaran, estimasi produksi dan penjualan, usaha atau kegiatan baru, dan rancangan organisasi serta tugas pegawai. Rencana strategic telah mencerminkan prioritas-prioritas yang ingin dilakukan organisasi. Berdasarkan

prioritas-prioritas

tersebut

maka

organisasi

dapat

menentukan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan.

b. Faktor Eksternal

21

Hasbun, Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar dan Kunci Keberhasilan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007) h.38 22 Ambar Teguh, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 124-126 23 Ambar Teguh, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 126

25

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada diluar organisasi, yang bisa berpengaruh langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian tujuan organisasi. Faktor eksternal ini berkaitan dengan perkembangan dan perubahan di luar organisasi yang dapat mempengaruhi keberadaan organisasi. Yang dimaksud dengan factor eksternal adalah berbagai hal atau sesuatu yang berkaitan dengan situasi perkembangan, perubahan, maupun pertumbuhan diluar organisasi. Adapun faktor eksternal menurut Kinggundu adalah: teknologi, sosial dan budaya, politik dan ekonomi. Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan oleh SP. Siagian adalah: situasi ekonomi, sosial budaya, olitik, peraturan perundang-undangan, teknologi dan pesaing 24 . Dari dua pendapat tersebut tampak ada kemiripan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi. Jika dibandingkan diantara keduanya maka pendapat Siagian lebih rinci terhadap gejala yaitu tentang pesaing. Pesaing inilah yang sangat mempengaruhi kelangsungan sebuah organisasi. Jika pesaing kuat maka peluang yang dapat dicapai rendah dalam berkompetensi, akan tetapi jika pesaing rendah maka peluang akan terbuka lebar.

5. Peran penting Perencanaan Sumber Daya Manusia

24

Ambar Teguh, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 126-127

26

Perencanaan merupakan aspek paling utama yang harus dilakukan dalam organisasi. Dengan adanya perencanaan ini akan menentukan keberhasilan

organisasi

dalam mencapai

tujuan. Dengan

adanya

perencanaan yang terperinci dan matang maka dapat diperidiksi adanya peluang-peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam mencapai kesuksesan. Hal-hal penting perencanaan sumber daya manusia:25 a. Isu SDM adalah hal penting dan mendasar dalam perusahaan secara keseluruhan. b. Perencanaan SDM sebagai proses mengenai pembuatan kebijakan baru, sistem, dan program yang menjamin pengelolaan SDM dibawah kondisi yang tidak pasti. c. Peran staf professional mengalami perubahan dalam merencanakan SDM, proses tersebut tetap dalam alur aktivitas manajemen yang berhubungan dengan perencanaan bisnis yang sedang berjalan. d. Peramalan kebutuhan SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam

rangka

mengantisipasi

perubahan

staf

dan

keperluan

perusahaan. Tujuan dari adanya perencanaan, adalah sebagai berikut:26 a. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang mengisi semua jabatan perusahaan. 25

Veithzhal Rivai, Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010), hlm. 32. 26 Malayu S. P. Hasibuan, Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 250.

27

b. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. c. Untuk menghindari mis manajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. d. Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, sehingga produktifitas kerja mengikat. e. Untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. f. Untuk menjadi pedoman dalam menentukan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. g. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian kerja

C. Amil Zakat 1. Pengertian Amil Zakat Amil Zakat dalam Kitab-Kitab Fiqh dan Perundang-undangan Amil adalah berasal dari kata bahasa Arab ‘amila-ya’malu yang berarti bekerja. Berarti amil adalah orang yang bekerja. Dalam konteks zakat, Menurut Qardhawi yang dimaksudkan amil zakat dipahami sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat. Selain itu juga Amil Zakat adalah orang yang mendapatkan tugas dari negara, organisasi, lembaga atau yayasan untuk mengurusi zakat. Atas kerjanya tersebut seorang amil zakat berhak mendapatkan jatah dari uang

28

zakat. Berkata Abu Bakar al-Hushaini di dalam Kifayat al-Akhyar (279) : “Amil Zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah.“ Jika yang mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direkturnya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain. Mereka ini mendapatkan gaji dari bagian Amil Zakat tersebut. Sedangkan menurut Hasan Saleh, amil zakat adalah orang atau orang-orang

yang

pengumpulan,

mendapat

tugas

penerimaan,

mengurus

pendistribusian,

zakat,

mulai

bahkan

dari

sampai

pemberdayaannya.27 Pengertian Amil menurut pendapat empat Mazhab memiliki beberapa perbedaan namun tidak signifikan. Imam Syafi‟i mendefinisikan Amil sebagai orang yang bekerja mengurusi Zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut. Mażhab ini merumuskan „Amil sebagai berikut: “Amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengurus

zakat.

Mereka

adalah

para

karyawan

yang

bertugas

mengumpulkan zakat, menulis (mendatanya) dan memberikan kepada yang berhak menerimanya”. Dimasukkannya Amil sebagai Asnaf menunjukkan bahwa Zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya 27

1988) hlm.

Ali, M. D, Sitem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Universitas Indonesia

29

diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya untuk gaji para pelaksananya. Hanafi memberikan pengertian yang lebih umum yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Pendapat Imam Hambali yaitu pengurus zakat, yang diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaanya). Sedangkan pengertian Amil menurut Imam Maliki lebih spesifik yaitu pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat, dsb. Syarat amil harus adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat. 28 Dalam hal ini, Imam at-Thabari (w. 310 H), yang juga mujtahid mutlak, menyatakan:

‫ك‬ َ ِ‫طىّْنَ َذّل‬ ُ ْ‫ضهَا ِمنْ أَ ْهِّلهَا وَوَضْ ِعهَا فًِ ُمسْخَحِ ّقٍِْهَا ٌُع‬ ِ ْ‫سُعَاةُ فًِ قَب‬ ّ ‫عّلَ ٍْهَا وَ ُهمُ اّل‬ َ َ‫وَا ّْلعَا ِمّلٍِْن‬ ‫سِعَاٌَتِ أَغْنٍَِاء كَا ُنىْا أَ ْو فُ َقزَا ُء‬ ّ ‫باِّل‬ Amil adalah para wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka (‘amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin. Imam al-Mawardi (w. 450 H), dari mazhab as-Syafi‟i, menyatakan:

ْ‫ج ْىرِ َأمََْاّلِهِم‬ ُ ُ‫جبَاٌَخَهَا َوحَ ْفزٌِْ ِقهَا فٍَُّدْفَ ُع ِإّلَ ٍْهِ ْم مِ ْنهَا َق ّْدرَ أ‬ ِ ‫ّن‬ َ ْ‫عّلٍَْهَا وَ ُهمْ َا ّْلمُ َخ َىّلَّى‬ َ ‫ن‬ َ ٍِْ‫وَا ّْلعَا ِمّل‬

28

hlm.

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani, 2002)

30

Amil adalah orang yang diangkat untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan-nya. Mereka dibayar dari zakat itu sesuai dengan kadar upah orang-orang yang sepadan dengan mereka. Imam al-Qurthubi (w. 671 H), dari mazhab Maliki, menyatakan:

ِ‫ج َبّا ُة اّلَّذٌِْنَ ٌَبْعَ َُ ُهمْ اإلمَا ُم ّلِخَحْصِ ٍْلِ اّل َزّكاَةِ بِاّل َّخىْ ِكٍْل‬ ُ ‫سُعَا ُة وَاّل‬ ّ ‫وَا ّْلعَا ِمّلٍِْنَ عَّلَ ٍْهَا ٌَعْنًِْ اّل‬ َ‫عّلَى َذِّلك‬ َ Amil zakat adalah para wali dan pemungut zakat yang diutus oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan zakat dengan status wakalah. Imam as-Syaukani (w. 1250 H), dari mazhab Zaidiyah, menyatakan:

ْ‫ن ٌَ ْبعَ َُ ُهمُ اإلمَا ُم ِّلخَحْصِ ٍْلِ اّل ّزَكَاةِ فَئِنَّ ُهم‬ َ ٌِْ‫جبَا ُة اّّلَذ‬ ُ ْ‫سعَا ُة وَاّل‬ ُّ ‫عّلٍَْهَا أَيْ اّل‬ َ َ‫وَا ّْلعَا ِمّلٍِْن‬ ‫ّن ِم ْنهَا ِقسْطًا‬ َ ْ‫ٌَسْ َخحِ ُّقى‬ Amil adalah orang yang diangkat menjadi wali dan memunggut zakat,

yang

diutus

oleh

Imam/Khalifah

(kepala

negara)

untuk

mengumpulkan zakat. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat itu. Imam as-Sarkhasi, dari mazhab Hanafi, menyatakan:

‫ث وَ ٌُ ْعطِ ٍْهِمْ ِممَّا‬ ِ ‫صَ َّدقَا‬ ّ ‫عّلَى جَمْ ِع اّل‬ َ ‫عّلَ ٍْهَا َو ُهمُ اَّّلذٌِْنَ ٌَسْ َخ ْع ِمُّلهُ ُم اإلمَا ُم‬ َ َ‫وَا ّْلعَا ِمِّلٍْن‬ ِ‫ك بِاّل َّ َمن‬ َ ‫ال ٌُقَ ّّدَ ُر َذِّل‬ َ َ‫ّن كِفَاٌَ َخ ُه ْم وَكِفَاٌَتَ أَعْىَا ِنهِمْ و‬ َ ْ‫ج َم ُعى‬ ْ ٌَ Amil adalah orang yang diangkat oleh Imam/Khalifah menjadi pekerja untuk mengumpulkan sedekah (zakat). Mereka diberi dari apa

31

yang mereka kumpulkan sekadar untuk kecukupan mereka dan kecukupan para pembantu mereka. Besarnya tidak diukur dengan harga (upah). Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha’ dari berbagai mazhab di atas, dapat disimpulkan, bahwa Amil Zakat adalah orang/wali yang diangkat oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk memungut zakat dari para muzakki, dan mendistribusikannya kepada para mustahiq-nya.

Tugas

yang

diberikan

kepada

Amil

tersebut

merupakanwakalah (mewakili) dari tugas yang semestinya dipikul oleh Imam/Khalifah (kepala negara). Sebab, hukum asal tugas mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut merupakan tugas Imam/Khalifah. 29 Sayid Sabiq rahimahullah mengatakan, “Amil zakat adalah orangorang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.” 30 Adil bin Yusuf Al „Azazi berkata, “Yang dimaksud dengan amil zakat

adalah para petugas

yang dikirim

oleh penguasa untuk

mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula termasuk amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang berhak diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.” 29

Saleh, Hasan, Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press,

2008) hlm. 30

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Kuwait : Daar El Bayan, 1968), hlm 358.

32

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al „Utsaimin mengatakan, “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang kaya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat.” Syaikh Ibnu „Utsaimin menerangkan pula, “Orang yang diberi zakat dan diminta untuk membagikan kepada yang berhak menerimanya, ia tidak disebut „amil. Bahkan statusnya hanyalah sebagai wakil atau orang yang diberi upah. Perbedaan antara amil dan wakil begitu jelas. Jika harta zakat itu rusak di tangan amil, maka si muzakki (orang yang menunaikan zakat) gugur kewajibannya. Sedangkan jika harta zakat rusak di tangan wakil yang bertugas membagi zakat (tanpa kecerobohannya), maka si muzakki belum gugur kewajibannya.”

33

Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya sehingga panitiapanitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar‟i. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu. Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.31 Jadi amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh para ulil amri di negeri-negeri Islam atau mendapatkan izin atau mereka dipilih oleh lembaga yang diakui dari pemerintah atau organisasi-organisasi Islam untuk mengurusi zakat, mengumpulkannya, membagikannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. 2. Visi dan Misi Amil Zakat Visi Amil Zakat adalah menjadi Amil Zakat yang amanah, professional dan bertanggungjawab yang mampu mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat.

31

Muslim.or.id, diakses dari https://muslim.or.id/9564-panduan-zakat-15-salah-pahamdengan-amil-zakat.html pada tanggal, 18 Agustus 2016 Pukul 13:30.

34

Misi Amil Zakat adalah : a. Mengelola potensi zakat tidak hanya dalam bentuk konsumtif, tapi juga dalam bentuk produktif untuk kesejahteraan umat dan masyarakat b. Mendorong pertumbuhan ekonomi umat dan masyarakat, sehingga terwujud kemakmuran. c. Memberikan kontrubusi terhadap kesejahteraan umat dan masyarakat, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan.32 3. Hak dan Kewajiban Amil Zakat a. Hak Amil Zakat Orang-orang atau golongna yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran islam, yakni ada delapan golongan. Ketentuan ini diatur dalam Al-Qur‟an Surah At-Taubah ayat 60. Sebagaimana Allah SWT Berfirman :

‫ب‬ ِ ‫عّلٍَۡهَا وَٱّلۡمُ َؤّلَفَتِ ُقّلُى ُب ُهمۡ وَفًِ ٱّل ِزقَا‬ َ َ‫ن وَٱّلۡ َٰع ِمّلٍِن‬ ِ ٍِ‫سك‬ َٰ ‫ج ّلِّلۡفُ َق َزٓاءِ وَٱّلۡ َم‬ ُ ‫۞ِإ َنمَا ٱّلصَّدَ َٰق‬ ٠ٓ ٞ‫حكٍِم‬ َ ‫عّلٍِ ٌم‬ َ ُ‫ن ٱّلّلَهِۗ وَٱّلّلَه‬ َ ‫ ِم‬ٞ‫ل ٱّلّلَهِ وَٱبۡنِ ٱّلسَبٍِلِۖ َفزٌِضَت‬ ِ ٍِ‫سب‬ َ ًِ‫وَٱّلۡ َٰغ ِزمٍِنَ وَف‬ Artinya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan

32

Modul Penyuluhan Zakat, KEMENAG RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. h. 71.

35

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana Delapan golongan tersebut adalah Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Jadi Amil berhak mendapat seperdelapan dari dana zakat yang terkumpul. Dana seperdelapan tersebut tidak hanya untuk gaji Amil, tapi juga untuk biaya operasional Amil termasuk biaya sosialisasi dan penyuluhan serta biaya sarana dan prasarana kerja. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat bahwa Amil Zakat yang terdiri dari Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat berhak mendapat pembinanaan, perlindungan (advokasi) dan dukungan fasilitas. Pembinaan amil zakat meliputi pengembangan SDM amil zakat

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan serta pengembangan manajemen pengelolaan zakat yang bertujuan untuk agar pengadministrasian pengelolaan zakat lebih rapih dan transparan. 33

b. Kewajiban Amil Zakat

33

Modul Penyuluhan Zakat, KEMENAG RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. h. 71.

36

Agar dapat melaksanakan kewajiban sebagai Amil Zakat, maka Amil Zakat harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yaitu islam, jujur, memengetahui hukum zakat, dan persyaratan lainnya. Seorang amil zakat harus mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka begitu juga terhadap para mustahiq, dapat menjelaskan permasalahan zakat dan urgensinnya dalam masyarakat islam. Menyalurkan zakat sesegera mungkin. Kemudian seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap dana zakat yang dikelolanya dan bertanggungjawab dan mengganti kehilangan dana zakat yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. 34 4. Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi Amil Zakat adalah mengelola dana zakat dan sebagai lembaga pelayanan bagi masyarakat yang akan berzakat dan bagi orang yang membutuhkan bantuan. Pelayanan terhadap masyarakat yang akan berzakat dapat berupa konsultasi, penghitungan zakat yang akan dikeluarkan, dan penerimaan zakat. Adapun amanah atau tanggung jawab yang dibebankan kepada amil zakat adalah memperbaiki keadaan dan taraf perekonomian masyarakat. Oleh karena itu sudah saatnya para amil zakat

34

Modul Penyuluhan Zakat, KEMENAG RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. h. 73.

37

berupaya memaksimalkan tugas dan fungsi dalam pengelolaan zakat yaitu memberdayakan kaum du‟afa.35 5. Persyaratan menjadi Amil Zakat Persyaratan seseorang untuk menjadi Amil Zakat menjadi perhatian serius dalam ajaran Islam. Dalam kaitan ini, DR. Yusuf alQaradhawi menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :36 a. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat harus diurus oleh orang yang beragama Islam. b.

Mukallaf, Yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab dalam pengelolaan zakat.

c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting, karena berkaitan dengan kepercayaan umat artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui melalui Amil Zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Kemanahan ini diwujudkan dalam

bentuk

transparansi

dalam

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketetapan penyalurannya sejalan dengan ketentuan agama. d.

Mengerti dan memahami hukum zakat sehingga mampu menjelaskan kepada masyarakat berbagai hal yang berkaitan dengan masalah zakat

35

Modul Penyuluhan Zakat, KEMENAG RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. h. 74. 36 Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakat. (Bairut : Muasasah al Risalah, 2000). hal 551-555.

38

dan juga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat, para amil zakat diharapkan dapat terhindar dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari ketidaktahuan tentang masalah zakat. e. Memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dengna sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi harus juga ditunjang oleh kempuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal dalam pengelolaan zakat. f. Syarat yang tidak kalah pentingnya, adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil Zakat yang baik adalah Amil Zakat yang bekerja secara penuh dan total, penuh waktu, pikiran, tenaga dan segalannya dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat. Bekerja tidak asal-asalan dan tidak pula sebagai sambilan. Banyaknya Amil Zakat yang bekerja sebagai sambilan menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzzaki untuk membayar zakatnya pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan saja. Kondisi semacam ini, tidak mendukung program optimalisasi pengelolaan zakat. Untuk mendapatkan para Amil Zakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam perundang-undangan pengelolaan zakat diatur tentang tata cara proses seleksi menjadi pengurus badan Amil Zakat. Proses seleksi tersebut sebagai berikut :

39

a. Calon pengurus badan amil zakat di semua tingkatan terdiri atas unsur masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria terentu, antara lain memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, adil, berdedikasi, professional dan memeliliki integritas. b. Calon pengurus badan amil zakat diseleksi melalui tahapan sebagai berikut : 1) Membentuk tim seleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga professional, praktisi pengelolaan zakat dan lembaga swadaya masyarakat dan unsur pemerintah. 2) Menyusun kriteria calon pengurus badan amil zakat. 3) Mempublikasikan rencana pembentukan badan amil zakat dan calon pengurusnya secara luas kepada masyarakat. 4) Menyeleksi calon pengurus badan amil zakat sesuai dengan keahliannya.37

37

Modul Penyuluhan Zakat, KEMENAG RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. h. 76.

BAB III GAMBARAN UMUM BAZIS DKI JAKARTA A. Profil Bazis DKI Jakarta BAZIS PROV. DKI JAKARTA merupakan sebuah badan pengelola zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Prov. DKI Jakarta. Badan ini berdiri secara resmi pada tahun 1968 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (ketika itu dijabat oleh Ali Sadikin) No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. Menjelang berdirinya BAZIS Prov. DKI Jakarta, wacana tentang perlunya pengelolaan zakat secara kelembagaan dan professional terus bergelora di kalangan masyarakat muslim. Pada tanggal 24 September 1968, sebelas ulama berkumpul di Jakarta yang terdiri dari: Prof. Dr. Hamka, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh. Syukri Ghazali, Moh. Sodry, KH. Taufiqurrahman, KH. Moh. Soleh Su’aidi, M. Ali Al Hamidy, Mukhtar Luthfy, KH. A. Malik Ahmad, Abdul Kadir, dan KH. M.A. Zawawy. Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi, yaitu: 1. Perlunya pengelola zakat dengan system administrasi dan tata usaha yang baik

sehingga

bisa

dipertanggungjawabkan

pengumpulan

dan

pendayagunaannya kepada masyarakat. 2. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan

secara

maksimal.

40

Karenanya,

diperlukan

efektivitas

41

pengumpulan zakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Melihat peran zakat yang sangat strategis ini, maka pada acara Isra’ Mi’raj di Istana Negara, Presiden Soeharto ketika itu menyerukan secara langsung pelaksanaan zakat untuk menunjang pembangunan. Pada saat yang sama, ia juga menyatakan kesediannya untuk menjadi amil tingkat nasional. Sebagai tindak lanjut dari seruan itu, Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Perintah No. 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 kepada Mayjen Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol. Inf. Drs. Azwar Hamid, dan Kol. Inf. Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam proses administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional. Untuk lebih memperkuat hal tersebut, Presiden mengeluarakan Surat Edaran No. B. 133/PRES/11/1968 yang menyerukan kepada pejabat/instansi untuk membantu dan berusaha ke arah terlaksananya seruan presiden dalam wilayah atau lingkup kerja masing-masing. Seruan Presiden ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Prov. DKI Jakarta, Ali Sadikin dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. Akhirnya, BAZ Prov. DKI Jakarta secara resmi berdiri. Sejak berdirinya BAZIS tahun 1968, perkembangan zakat masih dirasakan belum optimal. Hal ini dilihat dari hasil pengumpulan yang secara kuantitas maupun kualitas masih sangat kecil dibandingkan dari potensi zakat

42

yang sangat besar, khusunya di DKI Jakarta. Untuk memperluas sasaran operasional dank arena semakin kompleknya permasalahan zakat di Jakarta, maka pada tahun 1973 Gubernur Prov. DKI Jakarta melalui Surat Keputusan No. D.III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973 menyempurnakan BAZ ini menjadi Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah yang kini popular dengan sebutan BAZIS.27

B. Sejarah Berdirinya Bazis DKI Jakarta Badan Amil Zakat, sebagai cikal bakal BAZIS sekarang, sudah digagas sejak awal berdirinya pemerintahan Orde Baru. Tepatnya, ketika sebelas ulama tingkat nasional mengadakan pertemuan pada tanggal 24 September 1968 di Jakarta. Ulama-ulama itu adalah Prof. Dr. Hamka, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh. Syukri Ghazali, Moh. Sodry, KH. Taufiqurrahman, KH. A. Malik Ahmad, Abdul Kadir, dan KH. M.A. Zawawy. Mereka menyarankan diadakannya sebuah badan untuk pelaksanaan zakat di Indonesia. Hal ini dipertegas oleh Presiden Soeharto ketika menyampaikan pidatonya pada peringatan Isra Mi’raj, tanggal 26 Oktober 1968. Pada saat itu beliau mengajak ummat Islam untuk mengamalkan ibadah zakat secara konkret dengan mengintensifkan pengumpulan zakat sehingga hasilnya menjadi lebih terarah. Selanjutnya, Soeharto, Presiden RI saat itu, mengeluarkan surat perintah no. 07/PRN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang isinya adalah

27

https://bazisdki.go.id/page/index/profil-bazis, diakses pada Hari Selasa, 29 Maret 2016

43

perintah kepada Alamsyah Ratuperwiranegara, M. Azwar Hamid, dan Ali Afandy untuk membantu Presiden dalam pengadministrasian penerimaan zakat. Sebelum adanya seruan Presiden, BAZ sendiri sebenarnya sudah berdiri berdasarkan peraturan Mentri Agama tahun 1968 tentang Pembentukan Badan

Amil

pengumpulan

Zakat zakat

yang mal

bertugas dan

zakat

melaksanakan fitrah.

Hanya

pemungutan saja,

dan

mungkin

pelaksanaannya dilapangan saat itu masih tersendat. Di tingkat daerah, seruan Presiden Soeharto direspon secara positif. Gubernur DKI Jakarta, misalnya, saat itu Ali Sadikin, mengeluarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam pada tanggal 5 Desember 1968. Mulai saat itu, secara resmi BAZ DKI berdiri dari tingkat propinsi, kotamdya, kecamatan, hingga keluarahan. Inilah cikal bakal yang sebenarnya dari BAZIS DKI yang pada saat itu masih bernama BAZ karena memang kegiatannya masih terbatas pada pengumpulan dana zakat saja. Sering dengan berjannya waktu, pengumpulan dana zakat oleh BAZ DKI diperluas lagi, bukan hanya terbatas pada dana zakat, tetapi juga meliputi infak dan sedekah. Perluasan ini di tuangkan dalam SK Gubernur DKI Jakarta No. D.III/14/6/51/73 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Infak Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 1973. Berdasarkan keputusan ini, maka dana yang dikumpulkan oleh BAZIS menjadi lebih luas spektrumnya.

44

Pada awal pembentukannya, BAZIS DKI Jakarta berada langsung di bawah gubernur DKI Jakarta, Namun, pada proses yang lebih lanjut, dirasakan adanya keperluan untuk mengadakan perubahan bidang struktur, agar BAZIS lebih leluasa lagi dalam gerak organisasinya, maka tahun 1991, dikeluarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 859 tentang susunan dan tata kerja BAZIS DKI Jakarta. Dengan Surat Keputusan ini kepemimpinan BAZIS, yang tadinya dipegang langsung oleh Gubernur, dilimpahkan kepada aparat teknis yang bersifat professional dan fungsional. Sejak saat itu pula, BAZIS menjadi perangkat pelaksana pemerintah daerah yang mandiri, karena bersifat nonstruktural. Pada tahun 1998, Gubernur DKI Jakarta kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 87 tentang susuanan dan Tata Kerja Bazis DKI Jakarta. Berdasarkan SK ini, nama pimpinanBAZIS berubah dari ketua menjadi kepala BAZIS. Sementara itu, BAZIS tingkat kotamadya diganti pula menjadi pelaksana BAZIS Kotamadya. Satu hal yang menarik adalah mulai tahun 1974 dana operasional tidak lagi diambil dari dana zakat, tetapi diganti dengan subsidi dari pemerintah. Ini berarti, dana zakat bisa disalurkan kepada para mustahik secara keseluruhan, karena hak milik amil, dalam hal ini untuk operasional BAZIS yang sebesar 2,5% menjadi utuh. Pada tahun 2002, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan dua Surat Keputusan yang berkaitan dengan BAZIS, yaitu, SK No. 120 dan SK No. 121. Yang pertama, menegnai organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq,

45

Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan yang kedua mengenai Pola pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Badan Amil Zakat, infaq, dan Shadaqah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan SK ini, istilah Badan Pembina tidak lagi dipergunakan, tetapi diganti dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Dengan kedua SK ini diharapkan organisasi BAZIS menjadi lebih efisien dan pola pengelolaan dana zakatnya menjadi lebih optimal, professional, amanah, dan transparan.28

C. Landasan Hukum BAZIS DKI Jakarta Sejalan dengan perkembangan BAZIS produk-produk hukumnya senantiasa disesuaikan, terutama lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memberikan implaksi sangat luas pada lembaga pengelola zakat ini, diantaranya adanya tuntutan professional, transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian. Dasar hokum yang membentengi posisi BAZIS provinsi DKI Jakarta saat ini adalah:29 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 1999 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

28

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Kewirausahaan (Jakarta: CED, 2005), h. 79 29 BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan Institut Manajemen Zakat, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta (Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2005), Cet-I, h. 13

46

4. Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tentang Pengelolaan Zakat. 5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 120 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 121 tahun 2002 tentang pola Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta No. 51 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dana Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah oleh Badan Amil Zakat, Infak dan sedekah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

D. Visi dan Misi BAZIS DKI Jakarta30 Visi

30

: Pengelola ZIS Terpercaya di Jakarta.

Laporan Kegiatan BAZIS DKI Jakarta Tahun 2015, h. 10

47

Misi

: Memaksimumkan pengelolaan ZIS yang amanah, profesional,

dan penuh ukhuwah bagi optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat sehingga tidak ada lagi mustahik zakat di Jakarta.

E. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Zakat BAZIS DKI Jakarta31 Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah oleh BAZIS DKI Jakarta Bertujuan untuk : 1. Terwujudnya layanan penghimpunan ZIS yang kreatif, inovatif dan memaksimumkan nilai bagi Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq. 2. Terwujudnya layanan pendayagunaan ZIS yang memaksimumkan upaya pemberdayaan mustahik berbasis penguatan jaringan. 3. Terwujudnya organisasi sebagai Good Organization yang mampu memaksimumkan kepuasan materi dan spiritual stakeholder dan menjadi benchmark bagi lembaga pengelola ZIS di Indonesia dan Dunia. Untuk mencapai tujuan tadi, BAZIS DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengelolaan zakat selalu berprinsip kepada 4 hal : 1.

Landasan: Amanah.

2.

Prinsip Kedudukan: Unit Kerja Strategis Pemprov DKI Jakarta yang Obyektif dan non Partisan.

3.

Prinsip Manajemen: Profesional, Transparan, Kreatif dan Inovatif, Penuh Ukhuwah dan Berorientasi pada Perbaikan Terus-menerus.

4.

31

Prinsip Aktivitas Inti: Layanan Pengelolaan ZIS yang Optimum.

Lporan Kegiatan BAZIS DKI Jakarta Tahun 2015, h. 10

48

F. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan BAB II pasal 3 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 120 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka tugas pokok BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah :32 1. Menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya. 2. Dalam melaksanakan tugasnya BAZIS bersifat objektif dan transparan. Sedangkan yang menyangkut fungsi, sebagaimana BAB II pasal 3 Keputusan Gubernur Provinsi DKi Jakarta No. 120 di atas, maka fungsi BAZIS Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan program kerja 2. Pengumpulan segala macam zakat, infaq dan sahadaqah dari masyarakat termasuk pegawai di wilayah Provinsi DKI Jakarta 3. Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan hukumnya 4. Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infak dan sedekah 5. Pembinaan pemanfaatan zakat, infak dan sedekah agar lebih produktif dan terarah

32

BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan Institut Manajemen Zakat, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta (Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2005), Cet-I, h. 17

49

6. Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan BAZIS 7. Penyelenggaraan kerja sama dengan Badan Amil, Zakat, Infak dan Sedekah dan lembaga Amil Zakat yang lain 8. Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah 9. Pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan sumber daya manusia.

G. Struktur Organisasi BAZIS DKI Jakarta33 Organisasi BAZIS terdiri dari tiga lembaga utama (berdasarkan SK Gubernur DKI No. 120 tahun 2002), yaitu : 1. Dewan Pertimbangan 2. Komisi Pengawas 3. Badan Pelaksan Susunan Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta ditetapkan oleh gubernur dan mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Memberikan

pertimbangan

tentang

pengembangan

hokum

dan

pemahaman seputar zakat, infaq dan shadaqah 2. Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat dalam kebijaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah

33

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Kewirausahaan (Jakarta: CED, 2005), h. 91

50

3. Menampung

dan

menyalurkan

pendapat

umat

islam

tentang

pengembangan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah Susunan komisi pengawas juga ditetapkan oleh Gubernur dan bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah Dewan Pertimbangan dan Komisi pengawas bertanggung-jawab kepada Gubernur. Anggota Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas terdiri dari unsur Ulama, Umaro, DPRD, Tokoh Masyarakat, Pengusaha Nasional dan Cendekiawan Muslim. Susunan Organisasi Badan Pelaksana adalah : 1. Kepala Tugas dari kepala Bazis adalah :34 a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZIS b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan sekretariat, bidang pelaksana

BAZIS

kotamadya/kabipaten.

Administrasi

termasuk

petugas oprasional BAZIS kecamatan, kelurahan, dan unit satuan kerja. 2. Wakil Kepala Wakil Kepala BAZIS mempunyai tugas sebagai berikut :35

34

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Kewirausahaan (Jakarta: CED, 2005), h. 92 35 Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Kewirausahaan (Jakarta: CED, 2005), h. 92-93

51

a. Membantu kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZIS b. Melaksanakan tugastugas kedinasan yang dilimpahkan kewenangannya oleh kepala c. Mewakili kepala apabila berhalangan melaksanakan tugas dan fungsinya d. Melaksanakan pengendalian administratif pelaksana kegiatan BAZIS 3. Sekretariat Sekretariat,

bertugas

melaksanakan

koordinaso,

konsolidasi

internal dan pengendalian administrasi kegiatan BAZIS yang berhubungan dengan fungsi-fungsi pembinaan dan administrasi kepegawaian sumber daya manusia; tata rumah tangga dan inventarisasi kantor, serta informasi dan komunikasi yang membawahi aplikasi fungsi sistem informasi manajemen BAZIS.36 Untuk melaksanakan tugas-tugas di atas, secretariat yang di pimpin oleh seorang kepala sekretariat itu mempunyai fungsi : a. Penyusunan surat-menyurat dan kearsipan b. Pengurus perlengkapan dan kerumah-tanggan c. Pembinaan sumber daya manusia d. Pelaksana urusan kepegawaian e. Pengelolaan keuangan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 36

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Kewirausahaan (Jakarta: CED, 2005), h. 93

52

f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan penyuluhan g. Pengembangan system informasi dan manajemen h. Pembentukan dan pembinaan jaringan kerja i. Penelitian dan pengembangan j. Penyusunan program kerja 4. Bidang Pengumpulan Bidang pengumpulan mampunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Untuk mendukung tugas ini, bidang pengumpulan mempunyai fungsi :37 a. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Dari sumber-sumber yang mencakup wilayah, korporat dan perorangan b. Pengembangan upaya-upaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah c. Pendataan muzaki, munfiq, dan mustasaddik dan memasukan data tersebut ke dalam SIM BAZIS d. Pembinaan terhadap muzaki, munfiq, dan mustasaddik terutama untuk menjaga silaturahim dan komunikasi secara citra BAZIS e. Penyiapan bahan laporan pengumpulan zakat, infaq dan sahadaqah 5. Bidang Pendayagunaan Selanjutnya

tugas

dari

bidang

pendayagunaan

adalah

melaksanakan usaha-usaha pelayanan dan pembinaan mustahik serta

37

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Kewirausahaan (Jakarta: CED, 2005), h. 95

53

pengembangan usaha produktif. Untuk melaksanakan tugas ini, bidang pendayagunaan mempunyai fungsi sebagai berikut :38 a. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah b. Penelitian (seleksi persyaratan) calon mustahik c. Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah kepada para mustahik d. Pencatatan zakat, infaq dan shadaqah e. Pengembangan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah untuk usaha-usaha produktif f. Pembinaan mustahik g. Penyiapan bahan laporan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah 6. Bidang Dana Selanjutnya

bidang

dana

mempunyai

tugas

menerima,

membukukan, dan menyalurkan hasil penerimaan zakat, infaq dan sahadaqah, meyusun dan mengelola anggaran, serta menyusun dan mengelola anggaran, serta menyusun keuangan. Untuk melaksanakan tugas ini, bidang dana mempunyai fungsi :39 a. Penerimaan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan sahadaqah b. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran zakat, infaq, dan sahadaqah c. Pengeluaran hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah d. Pelaporan penerimaan dan pengeluaran zakat, infaq, dan sahadaqah

38

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Kewirausahaan (Jakarta: CED, 2005), h. 96 39 Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Kewirausahaan (Jakarta: CED, 2005), h. 98

54

e. Penyusunan dan pengelolaan anggaran 7. Pelaksana BAZIS kotamadya/kabupaten Administrasi Di setiap kotamadya/kabupaten administrasi dibentuk pelaksanaan BAZIS kotamadya/kabupaten administrasipelaksana ini bertanggung jawab secara administratif kepada kepala BAZIS, sedangkan secara taktis, bertanggung jawab kepada walikota atau bupati.40 Tugas dari pelaksana kotamadya/kabupaten Administrasi adalah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah. Untuk

melaksanakan

tugas

ini,

pelaksana

kotamadya/kabupaten

administratif mempunyai fungsi : a. Pendataan muzakki, munfiq dan mustasaddik termasuk sumber-sumber zakat, infaq, dan shadaqah baru serta mustahik di wilayah kotamadya/kabupaten Administrasi masing-masing b. Pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dari sumber-sumber zakat, infaq, dan shadaqah c. Penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah kepada mustahik d. Pengkoordinasan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh perangkat tingkat kecamatan dan kelurahan e. Pengelolaan umum ketatausahaan f. Pelaporan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah di wilayah kotamadya/kabupaten Administratif. 40

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Kewirausahaan (Jakarta: CED, 2005), h. 99

55

Dalam

bentuk

diagram,

struktur

organisasi

BAZIS

bisa

digambarkan sebagai berikut :41

Bagan 1.

41

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Kewirausahaan (Jakarta: CED, 2005), h. 102

56

Sumber : Laporan Kegiatan BAZIS Provinsi DKI Jakarta tahun 2015

BAB IV PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA (AMIL ZAKAT) PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (BAZIS) DKI JAKARTA A. Perencanaan SDM pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya

kebutuhan

akan

sumber

daya

manusia

sehingga

organisasi/perusahaan tersebut dapat mencapai tujuannya. 42 Umumnya proses perencanaan SDM dibagi atas dua tahapan besar, yaitu tahapan peramalan kebutuhan (needs forcasting) dan perencanaan program (program planning).43 1. Program Perencanaan SDM BAZIS Provinsi DKI Jakarta a. Identifikasi dan penentuan jumlah SDM BAZIS Provinsi DKI Jakarta Dalam Penetuan jumlah pegawai, BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak akan terlepas dari peraturan pemerintah No. 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 tentang formasi pegawai negeri sipil, karena sebagian besar pegawai BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah PNS. Namun pegawai BAZIS Provinsi DKI Jakarta juga ada yang non PNS dari sini penentuan jumlah SDM di BAZIS Provinsi DKI Jakarta dilihat

42

76

M.T.E Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.

43

Dr. H. Suwanto dan Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 48

57

58

dari kebutuhan yang ada, seperti tahun 2015 BAZIS Provinsi DKI Jakarta membutuhkan bagian IT dan Akutansi. Biasanya penentuan jumlah SDM pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta hanya dilihat dari beberapa bagian yang kosong sehingga bagian kepegawaian baru bergerak untuk membuka rekrutmen.44 b. Instrumen Perencanaan SDM BAZIS Provinsi DKI Jakarta Instrumen yang digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta yaitu menggunakan media seperti yang dikatakan oleh Bapak Sukiyana, KASUBAG UMUM BAZIS provinsi DKI Jakarta “Media yang digunakan dalam perencanaan SDM yaitu melalui website BAZIS provinsi DKI Jakarta, sosialisai ke perguruan tinggi yang terakreditasi dan kalau di cabang-cabang biasanya pakai jobposting media cetak (surat kabar)”. 2. Pelaksanaan Program SDM BAZIS Provinsi DKI Jakarta a. Program Bimbingan Dalam penyusunan program terkait pegawai BAZIS Provinsi DKI Jakarta, BAZIS Provinsi DKI Jakarta sendiri punya cara-cara yang efektif dan efisien untuk mengetahui kondisi eksternal sumber daya manusia dengan memberikan pelayanan studi komparatif, penelitian dan kajian lembaga, sebagai berikut :45 a. Menerima tamu studi banding sebanyak 7 instasi keagamaan dan pemerintahan. 44

Yudi, Staf Kepegawaian BAZIS DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta,25 Mei 2016. 45 Laporan Kegiatan BAZIS DKI Jakarta Tahun 2015, h. 14

59

b. Memberikan bimbingan PSG sebanyak 10 sekolah tingkat SLTA/ SMK. c. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa D3 sebanyak - orang. d. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa S1 sebanyak 28 orang. e. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa S2/S3 sebanyak 1 orang. Program seperti ini dilakukan setiap tahun dan sangat membantu setiap kali BAZIS Provinsi DKI Jakarta membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria yang telah BAZIS Provinsi DKI Jakarta tentukan. Karena setiap tahun sumber daya manusia yang diperoleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak akan terlepas dari program yang telah terlaksana setiap tahunnya. b. Rekrutmen Perusahaan apapun pasti tidak akan terlepas dari faktor sumber daya manusia. Untuk merekrut atau mencari calon tenaga kerja yang berpotensi dan sesuai standar lembaga, maka harus melihat berbagai aspek internal dan eksternal lembaga. Proses rekrutmen harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin guna menghasilkan calon-calon pegawai terbaik yang nantinya akan diseleksi dan ditempatkan. Ada 4 macam pegawai di BAZIS Provinsi DKI Jakarta yaitu

pegawai

negeri

sipil,

karyawan

tetap,

kontrak,

magang/training, yang terdiri dari 44 orang pegawai negeri sipil dan 39 karyawan tetap, kontrak dan magang/training. BAZIS

60

Provinsi DKI Jakarta melakukan rekrutmen untuk meningkatkan kualitas kerja yang berkesinambungan dan sekaligus untuk meningkatkan

produktifitas

kerja.

Selain

untuk

memenuhi

kebutuhan penambahan karyawan, program rekrutmen juga dilakukan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan tenaga kerja di beberapa fungsi yang telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu keunggulan badan amil zakat

yang mampu

bersaing selain pengelolaan yang baik yaitu memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, dengan memiliki SDM yang handal diyakini mampu memberikan pelayanan yang baik bagi para mustahik atau pun muzaki. Pada tahap pertama yang dilakukan KASUBAG UMUM biasanya terlebih dahulu mengecek formasi kosong yang dibutuhkan, target, level, kemudian cek kualifikasi apakah terdapat kecocokkan kualifikasinya. Tahap selanjutnya koordinasi dengan KASUBAG

HUMAS

dan

KASUBAG

INFOKOM

untuk

merencanakan bagaimana proses rekrutmen tersebut.46 c. Seleksi Untuk menjadi seorang karyawan BAZIS Provinsi DKI Jakarta, seorang kandidat harus mengikuti rangkaian seleksi yang

46

Sukiyana, KASUBAG UMUM BAZIS DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta,06 April 2016.

61

dilakukan pada Bagian Umum. Berikut rangkaian seleksi itu meliputi:47 Seleksi Administrasi/seleksi Dokumentasi 1) Surat lamaran dibuat dan ditanda tangani oleh peserta 2) Daftar riwayat hidup 3) Fotokopi ijazah/surat keterangan lulus 4) Fotokopi transkip nilai 5) Pas photo. Persyaratan Umum 1) Warga Negara Indonesia (WNI) 2) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, calon anggota TNI/Polri, 3) Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik, 4) Tidak pernah diberhentikan sebagai PNS atau pegawai swasta, 5) Tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan 6) Sehat jasmani rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter, 7) Bebas pemakaian narkoba yang yang dibuktikan dengan surat keterangan Rumah Sakit Pemerintah atau Badan Narkotika Nasional atau Kepolisian,

47

Sukiyana, KASUBAG UMUM BAZIS DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta,06 April 2016.

62

8) Berkelakuan baik dengan dibuktikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian, Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah yang ditunjuk pemerintah Persyaratan Khusus 1) Memiliki KTP yang masih berlaku 2) Memiliki ijazah, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Luar Negeri minimal 2,70 dan lulusan Perguruan Tinggi Swasta minimal 3,00. 3) Mampu menguasai bahasa Inggris dengan baik yang dibuktikan dengan lampiran sertifikat hasil tes kemampuan bahasa Inggris, EPT dengan nilai minimum 400, TOEFL Prediction dengan nilai minimum 400, IELTS dengan nilai minimum 500, dan TOEIC dengan nilai minimum 600. 4) Pelamar S2 Profesi usia minimumnya 18 tahun maksimal 35 tahun. 5) Pelamar S1 maksimum usianya 33 tahun, dan D-III usia maksimumnya 28 tahun. Dalam proses rekrutmen di BAZIS Provinsi DKI Jakarta ada beberapa tahapan seleksi dengan berbagai tes dipersiapkan dan harus dilalui oleh para calon pelamar. Berikut rangkaian tes yang harus dilakukan oleh calon pelamar:48 1) Tes Tertulis 48

Sukiyana, KASUBAG UMUM BAZIS DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta,06 April 2016.

63

a) Pemahaman dasar keislaman b) Pengetahuan umum dan Pengetahuan tentang Zakat, infaq, dan Shadaqah. Adapun standar rata-rata kelulusan untuk kedua tes tersebut adalah (tujuh puluh) dengan cara penilaian diatur secara terpisah sesuai dengan materi tes yang di pergunakan. 2) Tes praktek Tes praktek ini dilakukan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing calon pelamar yang sudah di tentukan oleh pihak BAZIS. 3) Wawancara a) wawancara non teknis bertujuan untuk menggali aspek personality

calon

karyawan

antara

lain

karakter,

kepribadian, motivasi, akhlak, komitmen KeIslaman dan sebagainya. b) Wawancara teknis bertujuan menggali kualifikasi calon karyawan mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pekerjaan yang dibutuhkan. d. Pengangkatan Pegawai Kepegawaian BAZIS diatur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku. Untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dapat diangkat tenaga professional yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

64

Pengangkatan tenaga professional ditetapkan oleh Gubernur setelah melalui seleksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.49

B. Strategi Pembinaan SDM BAZIS Provinsi DKI Jakarta. 1. Metode pelatihan bagi pegawai BAZIS Provinsi DKI Jakarta Agar program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan suatu organisasi bagi karyawannya dapat berjalan dengan baik, maka sebaiknya ditentukan terlebih dahulu metode-metode apa yang digunakan dalam pendidikan dan pelatihan tersebut. Pada garis besarnya ada dua macam metode atau pendekatan yang biasa digunakan program pendidikan dan pelatihan yaitu:50 a. induction Traning pelatihan pengenalan (induction traning) ditujukan kepada karyawan yang baru masuk dengan memberikan pengarahan atau bimbingan dengan cara memperkenalkan produk BAZIS tersebut, atau disebut pengenalan BAZIS. Daftar Pegawai yang mengikuti Pelatihan pada tahun 2015 Tabel 1.1

49

No

Nama

Pelatihan

Ket.

1

Syafriani

Pelatihan

Yang

Akutansi Zakat

dilaksanakan

Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 120 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata BAZIS Propinsi DKI Jakarta BAB VII Pasal 32 Ayat 1-3. 50 Sukiyana, KASUBAG UMUM BAZIS DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta,06 April 2016.

65

Bagi Pengelola

oleh

Zakat Badan

BAZNAS

Amil Zakat

Pusat

Nasional (BAZNAS) Daerah Se Indonesia 2

Yudiono, Donni

Pelatihan Dasar

Yang

Afrianto, Syafriani,

Pengelolaan

dilaksanakan

dan Ahmad Irsan

Zakat, Infaq dan

oleh BAZIS

Shadaqah

Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Surat Tugas yang dikeluarkan oleh BAZIS dan di tanda tangani oleh kepala BAZIS Bpk. Djubaidi Adih tahun 2015 b. Metode on the job side Metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan, dimana karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervise langsung seorang pelatih yang berpengalaman jenis traning ini dibagi kedalam dua kelompok yaitu: 1) Traning

yang

berhubungan

dengan

produksi,

dimana

diperkenalkan macam-macam proses produksi dan bahanbahan, demikian pula dengan cara mengerjakan maupun dalam menjaga keselamatan kerja, antara lain program pelatihan teknis BAZIS mengenai fundraising.

66

Daftar Pegawai yang mengikuti Pelatihan pada tahun 2015 Tabel 1.2 No

Nama

Pelatihan

Ket.

1

Erwanto dan Aan

Workshop

Yang

Endawati Junia

Manajemen

dilaksanakan

Fundraising dan

oleh Institut

Tata Kelola

Manajemen

Wakaf Indonesia

Zakat (IMZ)

Djubaidi Adih dan

Seminar Grand

Yang

Akhmad Sonhaji

Design

dilaksanakan

Perzakatan

oleh Institut

Indonesia

Manajemen

2

Zakat (IMZ) 3

Djubaidi Adih, KH.

Seminar World

Yang

Lutfi Fathullah,

Zakat Forum

dilaksanakan

Erwanto, Muh

2015

oleh World

Chabib, R

Zakat Forum

Jumhana, dan Wahyu Hermana Sumber : Surat Tugas yang dikeluarkan oleh BAZIS dan di tanda tangani oleh kepala BAZIS Bpk. Djubaidi Adih tahun 2015 Daftar Pegawai yang mengikuti Pelatihan pada tahun 2016 Tabel 1.3

67

No

Nama

Pelatihan

Ket.

1

Wahyu Hermana

Wokshop

Yang

dan Mansur

Regulasi Zakat

dilaksanakan

Indonesia

oleh Institut

“Public Hearing

Manajemen

Draft PMA dan

Zakat (IMZ)

KMA, Pedoman Sanksi dalam Pengelolaan Zakat” Sumber : Surat Tugas yang dikeluarkan oleh BAZIS dan di tanda tangani oleh kepala BAZIS Bpk. Djubaidi Adih tahun 2016 2) Traning yang berhubungan dengan administrasi yaitu dengan cara memperkenalkan jenis-jenis pekerjaan yang dilaksanakan, diantaranya adalah program service excellence, yaitu pelatihan yang diberikan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang baik. Daftar Pegawai yang mengikuti Pelatihan pada tahun 2015 Tabel 1.4 No

Nama

Pelatihan

Ket.

1

Aan Endawati

Pembinaan

Yang

Junia, Sukiyana,

Rohani Pegawai

dilaksanakan

Yani Tantini,

dalam rangka

oleh

68

Ranta, Melani, dan

Penguatan

Pemprov

Moh Mahdi

Karakter

DKI Jakarta

Pegawai Mustopa

2

Diklat Capacity

Yang

Building

dilaksanakan

Angkatan II

oleh Badan

tahun 2015

Diklat Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Surat Tugas yang dikeluarkan oleh BAZIS dan di tanda tangani oleh kepala BAZIS Bpk. Djubaidi Adih tahun 2015 Daftar Pegawai yang mengikuti Pelatihan pada tahun 2016 Tabel 1.5 No

Nama

Pelatihan

Ket.

1

Dewi Insiyah

Seminar Hasil

Yang

Penelitian Balai

dilaksanakan

Penelitian dan

oleh

Pengembangan

Kementrian

Agama Jakarta

Agama

Herman Sudrajat

Pembinaan

Yang

dan Suhartono

Pegawai dan

dilaksanakan

Membangun

oleh Biro

Kebersamaan

Pendidikan

2

69

Anggota

dan Mental

KORPRI

Spiritual

Lembaga

Setda

keagamaan di

Provinsi DKI

bawah

Jakarta

koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual SETDA Provinsi DKI Jakarta 3

Achlansyah dan M.

Workshop

Yang

Habibi

Jurnalistik Zakat

dilaksanakan oleh Forum Zakat (FOZ)

Sumber : Surat Tugas yang dikeluarkan oleh BAZIS dan di tanda tangani oleh kepala BAZIS Bpk. Djubaidi Adih tahun 2016 Berbagai macam teknik yang dapat digunakan dalam on the job side traning antara lain : 1) Magang Yaitu proses belajar dari seorang atau beberapa orang yang lebih berpengalaman. 2) Penugasan Sementara

70

Penempatan pegawai pada posisi manajerial atau sebagai anggota panitia tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan dimana pegawai dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah oprasional yang nyata. 3) Coaching Atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada karyawan dalam hal pelaksanaan kerja rutin. 4) Rotasi Jabatan Memberikan kepada pegawai pengetahuan tentang bagianbagian organisasi yang berbeda dan praktek nberbagai macam keterampilan manajerial. 5) Latihan dan intruksi pekerjaan Petunjuk pengerjaan diberikan secara langsung kepada karyawan dan digunakan terutama untuk melatih pegawai tentang bagaimana cara pelaksanaan pekerjaan mereka sekarang. Selain metode tersebut BAZIS Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan kegiatan rutin guna meningkatkan pengetahuan para pegawainya dengan cara sebagai berikut :51 1) Mengikut sertakan pegawai BAZIS Provinsi DKI Jakarta pada program Pusdiklat Provinsi DKI Jakarta

51

Laporan Kegiatan BAZIS DKI Jakarta Tahun 2015, h. 13

71

2) Mengikut sertakan pegawai BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam mengikuti pengajian agama bulanan pada acara aktualisasi nilai-nilai keagamaan yang diadakan oleh KORPRI Provinsi DKI Jakarta. 3) Mengadakan pengajian bulanan (siraman rohani) di BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan seluruh pegawai dan karyawan BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan BAZIS Kota / Kab. Adm. Kep. Seribu. 4) Mengikutisertakan pegawai BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Amil Zakat dan institusi pengembangan zakat lainnya. 2. Metode Pembinaan bagi pegawai BAZIS Provinsi DKI Jakarta Dibuatnya satu kebijakan pembinaan sumber daya manusia di BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan pegawai meliputi :52 a. Meningkatkan kesejahteraan b. Meningkatkan disiplin kerja c. Mengusulkan kenaikan pangkat dan melakukan mutasi d. Mengusulkan untuk mendapatkan penghargaan Gubernur/ Presiden e. Mengusulkan karyawan untuk mengikuti pelatihan/ Pendidikan/ Diklat 3. Metode peningkatan motivasi dan profesionalisme pegawai BAZIS Provinsi DKI Jakarta

52

Laporan Kegiatan BAZIS DKI Jakarta Tahun 2015, h. 15

72

Dalam mewujudkan visi dan misinya, BAZIS Provinsi DKI Jakarta melakukan peningkatan kualitas dan profesionalisme Amil dengan melakukan:53 a. Pelatihan dan pendidikan dalam bidang akuntansi b. Pelatihan dan pendidikan dalam pengelolaan ZIS. c. Pelatihan dan Penndidikan dalam Bidang IT

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan SDM pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta 1. Faktor Pendukung Faktor pendukung perencanaan SDM pada Bazis Provinsi DKI Jakarta yaitu54: a. Pengumpulan dana ZIS sebesar Rp 222.000.000; pada tahun 2015 yang bisa dialokasikan untuk bagian umum yang dalam hal ini bagian umum yang secara khususnya menangani kebutuhan sumber daya manusia yang ada pada Bazis Provinsi DKI Jakarta dari mulai perencanaan sampai penempatan SDM. b. Memberikan kontribusi untuk mensosialisaikan program kerja Bazis Provinsi DKI Jakarta seperti kerja sama antar lembaga ataupun perguruan tinggi dan sekolah menengah atas atau sederajat sehingga dalam pencarian sumber daya manusia Bazis Provinsi DKI Jakarta tidak perlu terlalu jauh untuk mendapkan sumber daya manusia karena beberapa lembaga yang bekerja sama dengan Bazis 53

Laporan Kegiatan BAZIS DKI Jakarta Tahun 2015, h. 18 Sukiyana, KASUBAG UMUM BAZIS DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta,06 April 2016. 54

73

Provinsi DKI Jakarta adalah sumber utama dalam kebutuhan SDMnya. c. Faktor pendukung lannya datang dari pemprov DKI Jakarta yang selalu memberikan support penuh kepada Bazis Provinsi DKI Jakarta dalam segala hal khususnya memberikan perharian khusus kepada pegawai dengan seringnya mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM tersebut. 2. Faktor Penghambat Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses perencanaan sumber daya manusia yang ada di Bazis Provinsi DKI Jakarta antara lain55 faktor eksternal sumber daya manusia yang masih menganggap bahwa menjadi amil itu hanya pekerjaan sampingan sehingga peminatan untuk bekerja di lembaga zakat masih terasa kurang bahkan beberapa orang menilai sulitnya mendapatkan kesejahteraan apabila bekerja menjadi amil, mungkin bukan hanya Bazis Provinsi DKI Jakarta saja yang merasakan hal seperti ini beberapa lembaga zakat juga merasahakan hal tersebut. Faktor penghambat lainnya yang menjadi kendala Bazis Provinsi DKI Jakarta yaitu persaingan dengan lembaga swasta dalam penjaringan sumber daya manusia, yang memang lembaga swasta lebih mudah untuk mendapatkan sumber daya manusia dengan perekrutan yang tidak terlalu sulit.

55

Sukiyana, KASUBAG UMUM BAZIS DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta,06 April 2016.

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan penelitan yang penulis lakukan terhadap perencanaan sumber daya manusia (AMIL) pada badan amil zakat, infaq dan shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta. Maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta memiliki dua tahapan program perencanaan yaitu identifikasi dan penentuan jumlah pegawai dan menggunakan berbagai macam instrument dalam perencanaan SDM. Dalam pelaksanaan programnya BAZIS DKI Jakarta melakukan empat tahapan yaitu program bimbingan, rekrutmen seleksi, sampai penempatan pegawai. 2. Strategi pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta menggunakan berbagai macam cara. Metode pelatihan, pembinaan dan peningkatan motivasi dan profesionalisme pegawai yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta tidak semua kegiatan tersebut di lakukan oleh pihak BAZIS DKI Jakarta seluruh pegawainya di wajibkan mengikuti pelatihan yang diadakan dari lembaga lain guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di BAZIS DKI Jakarta. Setiap tahunnya ada sekitar 30 pegawai yang secara aktif mengikuti pelatianpelatihan yang diadakan oleh BAZIS DKI Jakarta maupun dari lembaga lain. 3. Sebenarnya setiap lembaga zakat pasti memiliki faktor pendukung dan

74

75

penghambat dalam merencanakan sumber daya manusia dalam hal ini Bazis Provinsi DKI Jakarta juga memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat, namun Bazis Provinsi DKI Jakarta memiliki keseimbangan dalam faktor-faktor tersebut sehingga faktor yang menjadi pendukung Bazis Provinsi DKI Jakarta terus meningkat dan faktor yang menjadi penghabat terus di minimalisir dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Bazis Provinsi DKI Jakarta. B. Saran 1. Saran untuk BAZIS Provinsi DKI Jakarta agar tetap mempertahankan proses rekrutmen dan seleksi tersebut, tetapi diharapkan agar lebih mengefisienkan waktu sehingga tidak ada complain masalah waktu dari calon pelamar. Agar BAZIS Provinsi DKI Jakarta dapat beroprasi dengan efektif maka perlu adanya manajemen yang baik terutama terkait dengan personalia ataupun tenaga kerja. Proses perekrutan merupakan tahap awal dalam manajemen personalia, sehingga kalau diabaikan akan berakibat kerusakan dalam manajemen dan kerugian bagi lembaga. BAZIS Provinsi DKI Jakarta juga harus mempertahankan atau menambah lagi kegiatan pelatihan-pelatihannya tidak hanya mengikutsertakan pegawainya dalam pelatihan yang diadakan pemprov namun juga harus mengadakan sendiri pelatihan-pelatihan khusus terkait kelembagaan terutama pengetahuan terkait ZIS itu sendiri agar dapat mengembangkan pegawai dalam jangka panjang, karena melihat perkembangan zaman yang sangat cepat maka harus pula mengembangkan kualitas pegawai. Selama ini kualitas SDM

76

amil zakat yang memahami operasionalisasi lembaganya sekaligus teguh menjalankan prinsip syariah masih sangat terbatas. Akibatnya optimalisasi efisiensi operasional lembaga tersebut belum bisa dicapai. Hal ini terjadi, antara lain lantaran manajemen SDM lembaga itu sendiri. 2. Bagi dunia pendidikan pada umumnya dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Khususnya menjadi evaluasi tentang membentuk sarjana yang siap kerja. Perlu adanya kerjasama lebih mendalam antar lembaga pendidikan dengan perusahaan ataupun lembaga-lembaga lainnya, agar terciptanya hubungan harmonis, saling menguntungkan dan pada akhirnya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bangsa Indonesia. 3. Hendaknya BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak merasa puas dengan hasil kinerja yang telah dicapai, mengingat tingginya persaingan antar lembaga Zakat, BAZIS Provinsi DKI Jakarta harus selalu mengevaluasi tingkat kinerja pada pegawai dan tingkat harapan mustahik dan muzaki, agar BAZIS Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi lembaga zakat yang murni dengan mengutamakan kepuasan mustahik dan muzaki.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradhawi, Yusuf, Fiqhu Az-Zakat, Muassasah Risalah, Beirut, 1991 Ali, M. D, Sitem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988 Bariadi, Lili, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Kewirausahaan Jakarta: CED, 2005. BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan Institut Manajemen Zakat, Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2005, Cet-I. Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta : Gema Insani, 2002. Hasan, Saleh, Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer, Jakarta: Rajawali Press, 2008. Hasbun, Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar dan Kunci Keberhasilan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007. Lexi J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000. Cet ke-11 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar dan Kunci Kebrhasilan,Jakarta: CV Haji Masagung, 1994. Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Bumi Aksara,2007, Edisi Revisi, Cet. Ke-10. Modul Penyuluhan Zakat, KEMENAG RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. M.T.E Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Grasindo, 2002. Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif, Jogyakarta:Gajah Mada University Press 2013, cet ke-5. Riharjo, M. Dawan, Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim, Bandung: Mizan 1996, cet. Ke-3. Rivai, Veithzal, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet-1.

Rivai, Vetithzal & Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Robert L. Mathis, Jhon H. Jakson, (Terjemahan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira), Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Salemba Empat, 2001. Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Kuwait : Daar El Bayan, 1968. Saydam, Gouzali, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Djambatan, 2000, cet ke-2. Syadam, Gouzali, Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Manajement) Suatu Pendekatan Mikro (Dalam Tanya Jawab), Jakarta : Djambatan, 2000. Sondang P. Sigian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Suwanto dan Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011. Teguh, Ambar, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006. Zuriah, Nurul, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori – Aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007. Internet: bazisdki.go.id, diakses dari https://bazisdki.go.id/page/index/profil-bazis, pada hari Selasa, 29 Maret 2016 samiranshamir.wordpress.com, diakses dari https://samiranshamir.wordpress.com /2008/09/30/golongan-penerima-zakat/, diakses pada Hari Kamis, 13 Agustus 2015 Muslim.or.id, diakses dari https://muslim.or.id/9564-panduan-zakat-15-salahpaham-dengan-amil-zakat.html pada tanggal, 18 Agustus 2016

Wawancara:

Sukiyana, KASUBAG UMUM BAZIS DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta,06 April 2016. Yudi, Staf Kepegawaian BAZIS DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta,27 Mei 2016.

Pengenalan Zakat bagi Siswa dan Siswi SMA Se-Derajat

Pengenalan Zakat bagi Siswa dan Siswi SMA Se-Derajat

Pelatihan Akutansi Zakat Bagi Pengelola Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Se Indonesia

Pelatihan Akutansi Zakat Bagi Pengelola Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Se Indonesia

Workshop Manajemen Fundraising dan Tata Kelola Wakaf Indonesia

Seminar Grand Design Perzakatan Indonesia

Pelatihan Dasar Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Wawancara Pribadi bersama Bapak Mustofa dan Bapak Sukiyana