BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS. konsep akan menghubungkan secara teoritis antaravariabel-variabel penelitian yaitu

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1.

Kerangka Konseptual Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam

penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih ( Sugiyono, 2014). Kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antaravariabel-variabel penelitian yaitu antara variabel bebas dengan variabel terikat (Erlina, 2008). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerangka konseptual merupakan gambaran hubungan antara variabel-variabel yang akan digunakan, diteliti dan dianalisis dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel independen yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (X1), perubahan anggaran (X2), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X3) dan dana perimbangan (X4) yang diperkirakan mempengaruhi baik secara simultan maupun parsial terhadap variabel dependen yaitu serapan anggaran Pemerintah Daerah (Y), kemudian waktu penetapan anggaran sebagai variabel moderating (Z) yang diperkirakan mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan latar belakang, landasan teori, pernyataan-pernyataan tentang kerangka konseptual, serta variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka dibangun suatu kerangka konseptual yang akan diteliti seperti ditunjukkan pada gambar 3.1.

Universitas Sumatera Utara

Variabel IndependenVariabel ModeratingVariabel Dependen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1)

Perubahan anggaran (X2) Serapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y) Pendapatan Asli Daerah (X3) Dana Perimbangan (X4)

Waktu penetapan anggaran (Z)

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Kerangka konseptual menggambarkan analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa dan melalui variabel moderating. Hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada uraian sebagai berikut : 1.

Hubungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan serapan anggaran Sisa anggaran adalah dana milik pemerintah yang belum terpakai selama tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Sisa anggaran akan menjadi penerimaan ditahun berikutnya dan bebas untuk dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun berjalan.Sisa anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggarannya serta keakurasian estimasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan sebelum pelaksanaan anggaran. Sisa anggaran yang besar menunjukkan rendahnya daya serap anggaran untuk belanja dan atau tingginya kemampuan


pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatannya di atas target yang telah ditetapkan (Abdullah, 2015). Menurut penelitian terdahulu sisa anggaran tahun lalu dapat mengakibatkan rendahnya realisasi (serapan) SKPD diakibatkan kurangnya kesiapan aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas dan akibat penambahan kegiatan yang bersumber dari sisa anggaran tahun lalu tersebut. 2.

Hubungan perubahan anggaran dengan serapan anggaran Perubahan anggaran adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap APBD sesuai dengan perkembangan dan perubahan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan sehingga dana yang tersedia dapat dioptimakan penggunaannya dan dapat menekan varian anggaran. Perubahan anggaran dapat mengakibatkan perubahan posisi, proporsi, dan komposisi rekening-rekening dalam APBD. Perubahan anggaran dapat berupa penambahan atau pengurangan pendapatan atau penambahan dan pengurangan belanja. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan akan menyebabkan perbaikan kinerja dan kualitas anggaran yang akhirnya akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyerap anggaran APBD namun adakalanya perubahan yang bertempo singkat menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan anggaran dikarenakan dibebani anggaran murni dan anggaran perubahan dalam waktu yang relatif singkat sehingga pada akhirnya akan menimbulkan sisa anggaran yang besar di akhir tahun anggaran. Hasil penelitian Abdullah (2015) menunjukkan bahwa perubahan anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran.

3.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan serapan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk melaksanakan anggaran, pemerintah daerah mempunyai beban yang semakin besar untuk menghasilkan pendapatan sebagai sumber penerimaan


yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan program-program dan kegiatankegiatan yang telah disetujui oleh DPRD. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam kewenangan fiskal, pemerintah harus mengidentifikasi dan menggali setiap potensi yang ada untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan pembiayaan daerahnya yang bersumber dari PAD. Pendapatan Asli Daerah tiaptiap daerah tentunya berbeda-beda, daerah yang memiliki kemajuan di bidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki kemandirian keuangan dengan PAD yang tinggi demikian juga sebaliknya daerah yang tidak memiliki banyak potensi dan sumber daya alam akan memiliki PAD yang rendah. Meskipun

persentase

jumlah

PAD

dibandingkan

dengan

total

penerimaan keseluruhan pada umumnya sangat kecil dan hanya beberapa daerah saja yang memiliki jumlah PAD yang , namun ketersediaan PAD dapat membantu pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan anggarannya. Ketersediaan PAD mempengaruhi tingkat serapan anggaran pemerintah daerah dimana semakin banyak dan semakin cepat PAD yang ditargetkan mampu dicapai untuk membiayai kegiatan dan program Pemerintah Daerah maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu dan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menyerap anggaran serta meningkatkan kemandirian daerah tersebut (Abdullah (2016). 4.

Hubungan Dana Perimbangan dengan serapan Anggaran Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasi kan untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu sumber


dana yang diharapkan mampu membantu Pemerintah Daerah dalam membiayai program dan kegiatannya. Dana Perimbangan dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah dan meminimalisasi kesenjangan pembangunan antara daerah yang memiliki potensi dan sumber daya alam tinggi dan pendapatan sendiri yang besar dengan daerah yang lebih sedikit pendapatan dan potensi ekonominya.

Dengan ketersediaan dana perimbangan maka

pemerintah daerah dapat dengan segera menjalankan roda pembangunan melalui pelaksanaan anggaran dan pada akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan serapan anggaran pemerintah daerah. 5.

Hubungan Ketepatan waktu penetapan anggaran dengan serapan anggaran pemerintah daerah. Dengan terlambatnya suatu anggaran yakni APBD pada Pemerintah Daerah ditetapkan dalam suatu tahun anggaran, maka pelaksanaanya tidak bisa dimulai diawal tahun anggaran berkenaan, sehingga jumlah waktu pelaksanaan yang

direncanakan

tidak

bisa

dilaksanakan

dalam

satu

tahun

anggaran.Penetapan APBD yang tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan akan berimplikasi pada terhambatnya proses pelaksanaan program atau kegiatan yang pada akhirnya menghambat daya serap anggaran APBD. Akan ada kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu, atau adanya proyek-proyek yang sampai pada akhir tahun anggaran belum selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan karena proses lelang yang juga terlambat. Dalam penelitiannya Andalia, et al. (2012) mengatakan APBD yang dibahas bersama antara pemerintah daerah (Eksekutif) dengan DPRD (Legislatif) tidak disahkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah


ditentukan dengan kata lain terlambat maka anggaran sering kali menjadi tidak efektif atau bahkan tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir dan akan menjadi SILPA ( Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ). Semakin sedikit waktu pelaksanaan anggaran maka akan semakin sedikit anggaran yang mampu diserap, sebaliknya ketika penetapan anggaran bisa tepat waktu maka akan semakin banyak anggaran yang mampu diserap.

Hipotesis Penelitian

3.2.

Menurut Sugiyono (2011) hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Kuncoro (2007), hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilakukan.Dari penjelasan pengertian tentang hipotesis di atas, maka dapat dinyatakan bahwa suatu hipotesis penelitian terkandung 3 (tiga) unsur utama, yaitu: (1) jawaban sementara penelitian, (2) dapat diuji melalui penelitian, dan (3) tersedianya data populasi/sampel penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual dan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan masalah dan landasan teoritis sebelumnya , maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), perubahan anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh secara Simultan dan parsial terhadap serapan anggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara. 4. Ketepatan waktu penetapan anggaran sebagai variabel moderating mampu memoderasi hubungan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA),


perubahan anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan dengan serapan anggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara.


BAB IV METODE PENELITIAN

4.1.

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif yang bersifat kausal/sebab

akibat. Penelitian assosiatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2011). Penelitian kausal (Causal Research) bertujuan untuk melihat hubungan antara beberapa variabel yang belum pasti, Umar ( 2008) menyebutkan bagaimana desain kausal berguna untuk menganalisa bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain, dan juga berguna pada penelitian eksperimen dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependen secara langsung. Penelitian kausal juga bertujuan untuk menguji hipotesis dan merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (Erlina, 2008). 4.2.

Lokasi dan Jadwal Penelitian Penelitian Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap 33

(tiga puluh tiga) kabupaten/kota yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) kabupaten dan 8 (delapan) kota . Waktu penelitian dimulai padabulan Januari 2016sampai dengan bulan Agustus 2016 dengan jadwal penelitian yang tercantum pada lampiran 1.


4.3.

Populasi dan Sampel Populasi menurut Erlina (2011) adalah sekelompok entitas yang lengkap

berupa orang, kejadian atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu yang berada dalam suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang terkait dengan masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2011) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya.Sejalan dengan pernyataan tersebut,Margono (2010) mengemukakan bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikemukakan bahwa populasi merupakan keseluruhan data yang terdapat dalam waktu dan lingkungan penelitian. Di dalam penelitian ini,populasi yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kotadi Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Kabupaten dan 8 (delapan) Kota. Sugiyono(2010) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sementaraMargono (2010) menyatakan bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi. Pendapat lainnya, Arikunto (2010) menyebutkan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dari beberapa pendapat ini, maka dapat dikemukakan bahwa sampel merupakan bagian yang diambil dari populasi dan yang dapat mewakili populasi. Pengambilan sampel di dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Adapun penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (kriteria) dalam penelitian ini adalah tersedianya data yang lengkap selama tahun


amatan penelitian, yaitu: tersedianya data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Perubahan anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan waktu penetapan anggarandari 4 tahun amatan (2011-2014). Dari populasi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian sebanyak 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota, yang terdiri dari 18 ( delapan belas) Pemerintah Kabupaten dan 6 (enam) Pemerintah Kota dengan data amatan sejumlah 96. Adapun Kabupaten/Kota yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 2. 4.4.

Metode Pengumpulan Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

bersumber dari dokumen APBD dan P-APBD serta Laporan Keuangan

pada

Kabupaten/Kota yang diperoleh dengan teknik observasi dan penyelusuran data dimana jumlah observasi sebanyak 96 (sembilan puluh enam) yakni 24 dokumen APBD dan P-APBD serta Laporan Keuangan dari 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota selama 4 (empat) tahun (2011-2014). 4.5. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu Serapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y) dan variabel independen yang terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1), Perubahan Anggaran (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3) dan Dana Perimbangan (X4)serta variabel moderating Waktu Penetapan Anggaran (Z).


Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian, maka perlu diberikan defenisi operasional atas variabel-variabel yang akan diteliti. 4.5.1. Serapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y) Serapan anggaran pemerintah daerah merupakan realisasi anggaranyang mampu dibelanjakan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang menunjukkan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan anggaran. Indikator pengukuran melalui data besaran realisasi P-APBD dengan menggunakan skala rasio sebagai skala pengukuran. 4.5.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (X1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang dapat digunakan untuk membiayai belanja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat tahun berikutnya. Indikator yang digunakan adalah jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dan skala pengukuran menggunakan skala rasio. 4.5.3. Perubahan Anggaran (X2) Perubahan anggaran atau P-APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi setelah penetapan anggaran. Indikator yang digunakan adalah selisih antara data besaran P-APBD dengan APBD, dan variabel ini diukur dengan skala rasio. 4.5.4. Pendapatan Asli Daerah (X3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan PAD yang sah. Indikator


pendapatan asli daerah adalah data realisasi PAD setelah perubahan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala rasio. 4.5.5. Dana Perimbangan (X4) Dana Perimbangan merupakan transfer pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya. Yang menjadi indikator bagi dana perimbangan adalah besaran dana perimbangan P-APBD dan variabel ini diukur dengan skala rasio. 4.5.6. Waktu Penetapan Anggaran (Z) Waktu penetapan anggaran adalah tanggal dimana APBD ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif, dimana dapat dinyatakan terlambat ataupun tidak terlambat. Indikator pengukuran yaitu terlambat apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan dan tidak terlambat apabila tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Batas waktu penetapan anggaran paling lambat yaitu tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berkenaan. Waktu penetapan anggaran dinyatakan dengan menggunakan data dummy. Definisi operasional dan skala pengukuran penelitian secara singkat dijelaskan pada tabel 4.1.


Tabel 4.1. Definisi Operasional Variabel Variabel

Definisi Operasional

Indikator Pengkuran

1

2

3

Serapan anggaran (Y) Waktu penetapan anggaran (Z)

Sisa pembiayaan anggaran (SILPA) (X1) Perubahan anggaran (X2)

Selisih antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tanggal dimana APBD ditetapkan dan terlambat bila melewati tanggal yang telah ditetapkan dan tidak terlambat bila tidak melewati tanggal yang telah ditetapkan.

1. Besaran P-APBD 2. Besaran realisasi P-APBD 1. Batas waktu penetapan anggaran 2. Terlambat bila melewati tanggal batas waktu 3. Tidak terlambat bila tidak melewati tanggalbatas waktu Besarnya sisa anggaran tahun Jumlah sisa anggaran lalu yang dapat digunakan untuk tahun lalu membiayai belanja tahun berjalan.

Skala Pengukuran 4

Rasio

Dummy

Rasio

Penganggaran ulang yang 1. Besaran APBD bertujuan untuk menyesuaikan 2. Besaran P-APBD anggaran dengan perubahan terkini agar lebih sesuai tujuan dengan kondisi terkini.

Rasio

Pendapatan Asli Daerah (X4)

total realisasi penerimaan daerah 1. Realisasi PAD yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan PAD yang sah.

Rasio

Dana Perimbangan (X5)

merupakan transfer pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya.

Rasio

Jumlah dana perimbangan


4.6.

Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam

penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda atau MRA (Multiple Regression Analysis) dengan menggunakan program Statistic Package for Social Sciences (SPSS). Analisis regresi bergandaadalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat(Muhidin dan Abdurahman, 2007).Sejalan dengan pendapat tersebut, Priyatno (2014) menyatakan bahwa analisa regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dari kedua pendapat inidapat disebutkan bahwa analisis regresi berganda akan melibatkan dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat dengan menggunakan analisis statistik. 4.6.1. Statistik Deskriptif Statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran secara umum profil dari sampel. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata, deviasi standar, minimum dan maksimum. 4.6.2. Uji Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan apakah data yang digunakan untuk penelitian dapat diterimadan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan asumsiasumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.


4.6.2.1. Uji Normalitas Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005: 18). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normal probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005: 110).Cara untuk menguji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan normalitas distribusi residual. “Jika sig atau p-value > 0,05 maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan dalam uji One Sample Kolmogorov Smirnov adalah : 1.

Nilai Signifikan atau probabilitas < 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal.

2.

Nilai Signifikan atau probabilitas > 0,05, maka distribusi data adalah normal.

4.6.2.2. Uji Multikolinearitas Multikolonieritas adalah kolerasi sempurna (100%) diantara variabel yang digunakan dalam model. Uji Multikolinieritas, diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Nugroho, 2005:58). Selain itu deteksi terhadap multikoliniearitas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen


terhadap variabel dependen.Dasar pengambilan keputusan pada uji Multikolonieritas ini adalah:

1. Jika Variance Inflation Faktor (VIF) > 10 maka artinya terdapat masalahmultikolonieritas diantara variabel independen. 2. Jika Variance Inflation Faktor (VIF) <10 maka artinya tidak terdapat masalah multikolonieritas diantara variabel independen.VIF= 1/Tolerance, jika VIF = 10 maka Tolerance = 1/10 = 0,1.

4.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau homokesdastisitas.Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatter plot model tersebut dan melakukan uji Glesjer (Nugroho, 2005).Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distandardized. Dasar analisis uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah (Ghozali, 2013):


1.

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2.

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.6.2.4. Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi, dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi

4.6.3. Model Pengujian Hipotesis 1. Model Pengujian Hipotesis Pertama Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakanvariabel independen yang digunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Perubahan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen, yaitu model regresi multivariat yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain. Metode ini akan menguji tingkat signifikansi dari pengaruh semua variabel independennya. Persamaan model regresi linier berganda yang digunakan dalam pengujian hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e…..…………………..…

(4.1)

Keterangan: Y

= Serapan Anggaran

X1 =

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

X2

= Perubahan Anggaran

X3

= Pendapatan Asli Daerah

X4

= Dana Perimbangan



= Konstanta

b1.. b4 = Koefisien regresi e

= Error

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktualnya, dapat diukur dari Goodness of Fit-nya. Secara statistik, hal tersebut dapat diukur dengan uji statistik F, uji statistik t, dan uji koefisien determinasi (R2). 4.6.3.1. Uji Statistik F Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model

mempunyai

pengaruh

secara

bersama-sama

terhadap

variabel

dependen/terikat. Didalam penelitian ini, uji statistik F dapat dilihat melalui nilai signifikansi (Sig). Jika nilai signifikansi Sig<=0,05; maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Bentuk pengujian dan pengambilan keputusan uji statistik F pada penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: a.

Bentuk pengujian hipotesis: H0 : b1=b2=b3=b4=0, artinya:

Sisa

Lebih

Pembiayaan Anggaran

(X1),

Perubahan Anggaran (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3), dan Dana Perimbangan(X4)


secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap Serapan Anggaran (Y). H1 : b1≠b2≠ b3≠ b4≠0, artinya:

Sisa

Lebih

Pembiayaan Anggaran

(X1),

Perubahan Anggaran (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3), dan Dana Perimbangan(X4) secara

simultan

berpengaruh

signifikan

terhadap Serapan Anggaran (Y). b.

Pengambilan keputusan: - H0 diterima, jika nilai signifikansi (Sig) > α =0,05 - H0 ditolak, jika nilai signifikansi (Sig) < α=0,05

4.6.3.2. Uji Statistik t Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (secara individual) dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Untuk menentukan suatu variabel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka dapat dilihat dari nilai Sig setiap variabel independen. Jika nilaiSig variabel independendibawah tingkat signifikansi penelitian (Sig(Xn) <α=0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Bentuk pengujian dan pengambilan keputusan uji statistik t pada penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: a.

Bentuk pengujian Ho : bXi = 0, artinya:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1), Perubahan Anggaran (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3), dan


Dana Perimbangan(X4) secara parsialberpengaruh tidak signifikan terhadap Serapan Anggaran (Y) Ha : bXi ≠ 0, artinya:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1), Perubahan Anggaran (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3), dan Dana

Perimbangan(X4)

secara

parsialberpengaruh

signifikan terhadap Serapan Anggaran (Y). b. Pengambilan keputusan - H0 diterima, jika nilai signifikansi (Sig) > α =0,05 - H0 ditolak, jika nilai signifikansi (Sig) < α=0,05 4.6.3.3. Koefisien Determinasi (R²) Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). R2sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. 2. Model Pengujian Hipotesis Kedua. Untuk menjawab hipotesis kedua peneliti melakukan model uji residual, agar multikolonieritastidak terjadi (Ghozali,2013). Seluruh variabel independen harus diregresikan dengan variabel moderating. Agar diketahui pengaruhnya, dapat dilakukan persamaan regresi dengan model berikut ini:


Untuk pengujian hipotesis kedua (H2), digunakan uji variabel moderating dengan menggunakan uji residual dengan persamaan model sebagai berikut: Z = + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + ɛ ..…….………….........

(4.2)

| ɛ | = + b1Y ………………………………….………………....

(4.3)

Keterangan: Z

= Waktu Penetapan Anggaran

Y

= Serapan Anggaran

X1 =


X2

= Perubahan Anggaran

X3

= Pendapatan Asli Daerah

X4

= Dana Perimbangan



= Konstanta

b1.. b4 = Koefisien regresi e

= Error

|ɛ|

= Absolut residual

4.6.3.4. Uji Residual Variabel Moderating Pengujian variabel moderating di dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode uji residual. Analisis residual menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model, yang fokusnya adalah ketidakcocokkan (lack of fit) yang dihasilkan dari deviasi hubungan linier antar variabel independen(Ghozali, 2013). Penelitian ini menggunakan uji residual guna menghindari kemungkinan terjadinya multikolonieritas yang tinggi antar variabel independen yang mungkin terjadi jika menggunakan uji selisih mutlak dan uji interaksi yang menyalahi ketentuan asumsi klasik. Pengujian variabel moderating dengan uji residual, akan menghasilkan nilai koefisien parameter yang menunjukkan apakah variabel tersebut sebagai pemoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen atau tidak.


BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian 5.1.1. Deskripsi Data Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Perubahan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah

(PAD),

dan

Dana

Perimbangan,berpengaruh

terhadap

Serapan

AnggaranPemerintah Daerah serta untuk menganalisis apakahWaktu Penetapan Anggaran sebagai variabel moderating dapat memoderasi hubungan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Perubahan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan, denganSerapan AnggaranPemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan menurut sumbernya adalah data sekunder.Data sekunder yang digunakan adalah data Laporan Realisasi Anggaran, data PAPBD, dan data penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 20112014,yang dimiliki oleh bagian evaluasi anggaran kabupaten/kota biro keuangan Setdaprovsu. Seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara menjadi populasi dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Pemerintah Kabupaten, dan 8 (delapan) Pemerintah Kota. Kabupaten/Kotayang memenuhi kriteria untuk dapat dijadikan sampel penelitian ini sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 18 (delapan belas) Pemerintah Kabupaten dan 6 (enam) Pemerintah Kota.


5.1.2. Deskriptif Statistik Data Penelitian Kabupaten/Kota

yang

menjadi

sampel

dalam

penelitian

ini

(24Kabupaten/Kota) dijadikan sebagaicross section, dan tahun amatan penelitian selama 4 (empat) tahun (20112014) dijadikan sebagai data time series, sehinggadidapatkan

96 (sembilan puluh enam) data observasi, dengan statistik

deskriptif data penelitian sebagai berikut: Tabel 5.1. Statistik Deskriptif Data Penelitian Sumber: Diolah dari data sekunder

Descriptive Statistics N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Serapan

96

257203207002

2360947465099

694422139032,57

374905474034,014

WPA

96

0

1

,34

,477

SILPA

96

267132903

116255652155

45483237888,41

28611925100,245

PAPBD

96

-204534070732

1048820357917

72249869394,50

132169759380,460

PAD

96

2761470685

433885507126

45721854976,84

63628598907,246

Perimbangan

96

250595222198

2360947465099

577524441456,76

321398174594,144

Valid N (listwise)

96

Berdasarkan output statistik deskriptif data penelitian pada tabel 5.1, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Penyerapan Anggaran (Y) Penyerapan anggaran terendah selama tahun 2011-2014 adalah sebesar Rp.257,2 Milyar di Nias Barat pada tahun 2011 dan yang tertinggi sebesar Rp.2.360,9 Milyar di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2014. Rata-rata penyerapan


anggaran selama tahun 2011-2014 adalah sebesar Rp.694,42 Milyar dengan tingkat penyimpangan standar sebesar Rp.374,90 Milyar. Adanya kesenjangan ini disebabkan oleh perbedaan jumlah APBD di setiap daerah. 2. Waktu Penetapan Anggaran (Z) Variabel waktu penetapan anggaran merupakan variabel Dummy, sehingga memiliki nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 1 dengan nilai rata-rata sebesar 0,34 dan tingkat penyimpangan standar sebesar

0.477 yang berarti bahwa lebih

banyak daerah yang terlambat dalam menetapkan APBD daripada daerah yang tepat waktu dalam menetapkan APBD. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terendah tahun 2011-2014 adalah sebesar Rp. 0,267 Milyar di Mandailing Natal pada tahun 2011 dan yang tertinggi sebesar Rp.116,25 Milyar di Kabupaten Nias pada tahun 2013. Rata-rata Sisa lebih pembiayaan anggaranselama tahun 2011-2014 adalah sebesar Rp.45,48 Milyar dengan tingkat penyimpangan standar sebesar Rp.28,61 Milyar. Adanya kesenjangan ini disebabkan oleh perbedaan jumlah APBD di setiap daerah dan kemampuan daerah dalam mengatur keuangannya. 4. Perubahan Anggaran (X2) Perubahan Anggaran terendah tahun 2011-2014 adalah sebesar Rp.-204,53 Milyar di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2014 dan yang tertinggi sebesar Rp.104,88 Milyar di Serdang Bedagai pada tahun 2014. Rata-rata Perubahan Anggaran selama tahun 2011-2014 adalah sebesar Rp.72.24 Milyar dengan tingkat penyimpangan standar sebesar Rp.13.21 Milyar. Adanya kesenjangan ini disebabkan oleh perbedaan jumlah APBD di setiap daerah dan kemampuan daerah dalam mengatur keuangannya.


5. Pendapatan Asli Daerah (X3) Perubahan Anggaran terendah tahun 2011-2014 adalah sebesar Rp.2,76 Milyar di Kabupaten Nias Barat pada tahun 2011 dan yang tertinggi sebesar Rp.433,88 Milyar di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2014. Rata-rata Sisa anggaran tahun sebelumnya selama tahun 2011-2014 adalah sebesar Rp.45.72 Milyar dengan tingkat penyimpangan standar sebesar Rp.63.62 Milyar. Adanya kesenjangan ini disebabkan oleh perbedaan jumlah APBD di setiap daerah dan kemampuan daerah dalam mengatur keuangannya. 6. Dana Perimbangan (X4) Dana Perimbangan terendah tahun 2011-2014 adalah sebesar Rp.250,59 Milyar di Kabupaten PakPak Bharat pada tahun 2011 dan yang tertinggi sebesar Rp.2,360,94 Milyar di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2014. Rata-rata Sisa anggaran tahun sebelumnya selama tahun 2011-2014 adalah sebesar Rp.45.72 Milyar dengan tingkat penyimpangan standar sebesar Rp.321,39. Milyar. Adanya kesenjangan ini disebabkan oleh perbedaan jumlah APBD di setiap daerah dan kemampuan daerah dalam mengatur keuangannya. 5.2. Analisis Data 5.2.1. Uji Asumsi Klasik Persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS) adalah melakukan pengujian asumsi klasik. Hal ini harus dilakukan agar hasil pengujian tidak bias. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, yaituuji

normalitas,

multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.


5.2.1.1. Uji Normalitas Uji normalitas residual bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk pengujian normalitas data, digunakan pendekatan analisis statistik dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Hasil uji normalitasasumsi klasik, ditunjukkan pada Tabel 5.2 berikut ini. Tabel 5.2. Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parameters

96 a,b

Mean Std. Deviation

Most Extreme Differences

,0000000 ,11127012

Absolute

,072

Positive

,048

Negative

-,072

Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed)

,072 ,200

c,d

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Diolah dari data sekunder

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Testpada Tabel 5.2, ditunjukkan bahwa nilai signifikansi pada


Asymp. Sig. (2-tailed)sebesar 0,200. Hal ini berarti bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,200 >=0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi secara normal. 5.2.1.2. Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk pengujian multikolinieritas, digunakan pendekatan analisis statistik dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolinieritas asumsi klasik penelitian ini, ditunjukkan pada Tabel 5.3 berikut. Tabel 5.3. Hasil Uji Multikolinieritas denganVIF Coefficients

a

Unstandardized Standardized Coefficients

Coefficients

Model

B

Std. Error

1(Constant)

2,588

1,108

LnX1

-,031

,012

LnX2

-,001

LnX3 LnX4

Beta

Collinearity Statistics T

Sig.

Tolerance

VIF

2,335

,022

-,083

-2,492

,015

,965

1,036

,013

-,002

-,053

,958

,866

1,155

,079

,023

,168

3,419

,001

,440

2,271

,868

,054

,823

16,209

,000

,412

2,428

a. Dependent Variable: LnY

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas padaTabel 5.3, ditunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel independen dibawah angka 10 (VIF <10)dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1.. Dengan


demikian,

dapat

dinyatakan

bahwa

pada

model

tidak

terjadi

masalah

multikolinieritas. 5.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain, maka dilakukan uji heteroskedastisitas. Dari grafik plot pada gambar 5.1. terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

Gambar 5.1. Scatterplot


5.2.1.4. Uji Autokorelasi Untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t1 (sebelumnya), maka dilakukan uji autokorelasi.Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan analisis statistik dengan menggunakan Run Test. Didalam pengujian autokorelasi menggunakan Run Test, jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random atau tidak terjadi masalah autokorelasi, sebaliknya jika antara residual terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah tidak acak (terjadi masalah autokorelasi). Hasil pengujian autokorelasi dengan Run Test ditunjukkan pada Tabel 5.4 berikut ini. Tabel 5.4. Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test

Runs Test Unstandardized Residual a

Test Value

,01110

Cases < Test Value

48

Cases >= Test Value

48

Total Cases

96

Number of Runs

39

Z Asymp. Sig. (2-tailed)

-,878 ,380

a. Median



Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 5.5 dengan menggunakan Run Test, didapatkan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,380. Hal ini berarti bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) = 0,380> = 0,05. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pada model tidak terdapat masalah autokorelasi. 5.3.Pengujian Hipotesis Pertama Setelah diketahui bahwa ridak ada uji asumsi klasik yang dilanggar, maka pengujian hipotesis dengan analisis linier berganda sudah dapat dilakukan. Uji statistik F digunakan untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen secara simultan dan uji statistik t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. 5.3.1. Uji Statistik F Uji statistik F dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Pada penelitian ini, uji statistik F bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel-variabel independen X1 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), X2 (Perubahan Anggaran), X3 (Pendapatan Asli Daerah),dan X4 (Dana Perimbanganl) terhadap variabel dependen Y (Serapan Anggaran) secara serempak (simultan). Hasil uji statistik F ditunjukkan pada Tabel 5.5 berikut ini.


Tabel 5.5. Hasil Uji Statistik F a

ANOVA Model 1

Sum of Squares

Regression Residual Total

Df

Mean Square

11,215

4

2,804

1,028

91

,013

12,242

95

F

Sig.

215,533

,000

b

a. Dependent Variable: LnY b. Predictors: (Constant), LnX4, LnX1, LnX2, LnX3


Berdasarkan Tabel 5.6 di atas, diketahui nilai uji statistik F dengan nilai signifikansiSig. =0,00.Hasil ini menunjukkan bahwa nilaiSig. =0,00< α=0,05. Interpretasi dari nilai Sig ini,menyimpulkan bahwa Artinya, secara simultan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1), Perubahan Anggaran (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3), dan Dana Perimbangan (X4) berpengaruh signifikan terhadap Serapan Anggaran (Y).

5.3.2. Uji Statistik t Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa jauh variabel-variabel independen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1), Perubahan Anggaran (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3), dan Dana Perimbangan (X4) berpengaruh

secara

parsial terhadap variabel dependen Y (Serapan Anggaran), maka dilakukan uji statistik t.Pada Tabel 5.6 berikut ini ditampilkan hasil uji statistik t.


Coefficients

Model (Const

Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

B

Std. Error

2,588

1,108

LnX1

-,031

,012

LnX2

-,001

LnX3 LnX4

ant)

a

Beta

T

Sig.

Tolerance

VIF

2,335

,022

-,083

-2,492

,015

,965

1,036

,013

-,002

-,053

,958

,866

1,155

,079

,023

,168

3,419

,001

,440

2,271

,868

,054

,823 16,209

,000

,412

2,428

a. Dependent Variable: LnY

Tabel 5.6. Hasil Uji Statistik t Sumber: Diolah dari data sekunder

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 5.7, dapat diketahui nilai signifikansi uji statistik t(parsial), dengan interpretasi sebagai berikut: a.

Variabel X1 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Nilai signifikansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1) Sig.= 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1) Sig.=0,015 < α=0,05. Berdasarkan nilai Sig ini, makadapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa secara parsial, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Serapan Anggaran (Y).


b.

Variabel X2 (Perubahan Anggaran) Nilai signifikansi Perubahan Anggaran (X2) sebesar 0,958. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi Perubahan Anggaran (X2)

Sig.=0,958 > α=0,05.

Berdasarkan nilai Sig ini, maka dapat dinyatakan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa secara parsial, Perubahan Anggaran (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap serapan Anggaran (Y). c.

Variabel X3 (Pendapatan Asli Daerah) Nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah (X3) sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah (X3)Sig.=0,001< α=0,05. Berdasarkan nilai Sig ini, makadapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa secara parsial, Pendapatan Asli Daerah (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Serapan Anggaran (Y).

d.

Variabel X4 (Dana Perimbangan) Nilai signifikansi Dana Perimbangan (X4) sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi Dana Perimbangan (X4)

Sig.= 0,000 < α=0,05.

Berdasarkan nilai Sig ini, maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa secara parsial, Dana Perimbangan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Serapan Anggaran (Y). Y = 2,588 - 0,031X1 - 0,001X2 + 0,079X3+ 0,868X4…………

(5.1)

Keterangan: Ŷ

=

Serapan Anggaran

X1 =


X2 =

Perubahan Anggaran

X3 =

Pendapatan Asli Daerah

X4 =

Dana Perimbangan


Interpretasi dari persamaan model regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Konstanta k= 2,588 Nilai konstanta sebesar 2,588 dapat diartikan bahwa jika nilai variabel X1 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), X2 (Perubahan Anggaran), X3 (Pendapatan Asli Daerah), dan X4 (Dana Perimbangan) diasumsikan 0 (nol), maka Serapan Anggaran (Y) sebesar Rp. 2,588 juta. b. Koefisien b1= -0,031 Nilai koefisien regresib1 terhadap variabel X1 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar

-0,031, yang bermakna bahwa Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (X1) berpengaruhnegatif terhadap Serapan Anggaran (Y). Koefisien b1= -0.031 terhadap variabel X1 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) ini, dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan 1% Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1), akan menurunkan Serapan Anggaran (Y) sebesar Rp.0,031 juta. Dilihat dari nilai signifikansi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1) bernilai 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Serapan Anggaran (Y). c. Koefisien b2= - 0,001 Nilai koefisien regresi b2 terhadap variabel X2 (Perubahan Anggaran) sebesar -0,001, yang bermakna bahwa Perubahan Anggaran (X2) bernilai negatif terhadap Serapan Anggaran (Y). Koefisien b2= -0,001 terhadap variabel X2 (Perubahan Anggaran) ini, dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan 1% Perubahan Anggaran (X2), akan menurunkan Serapan Anggaran (Y) sebesar Rp. 0,001 juta.


Dilihat dari nilai signifikansi, Perubahan Anggaran (X2) bernilai 0,958. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Perubahan Anggaran (X2) tidak signifikan terhadap peningkatan Serapan Anggaran (Y). d. Koefisien b3= 0,079 Nilai koefisien regresi b3 terhadap variabel X3 (Pendapata Asli Daerah) sebesar 0,079, yang bermakna bahwa Pendapatan Asli Daerah (X3) bernilai positif terhadap Serapan Anggaran (Y). Koefisien b3= 0,079 terhadap variabel X3 (Pendapatan Asli Daerah) ini, dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan 1% Pendapatan Asli Daerah (X3), akan menaikkan Serapan Anggaran (Y) sebesar Rp. 0,079 juta. Dilihat dari nilai signifikansi, Pendapatan Asli Daerah (X3) bernilai 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X3) signifikan terhadap peningkatan Serapan Anggaran (Y). e. Koefisien b4=0,868 Nilai koefisien regresi b4 terhadap variabel X4 (Dana Perimbangan) sebesar 0,868, yang bermakna bahwa DanaPerimbangan (X4) bernilai positif terhadap Serapan Anggaran (Y). Koefisien b4=0,868 terhadap variabel X4 (Dana Perimbangan) ini, dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan 1% Dana Perimbangan (X4), akan menaikkan Serapan Anggaran (Y) sebesar Rp. 0,868 juta.Dilihat dari nilai signifikansi, Dana Perimbangan (X4) bernilai 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Dana Perimbangan (X4) signifikan terhadap peningkatan Serapan Anggaran (Y).


5.3.3. Uji Koefisien Determinasi (R2) Pengukuran seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dalam model, maka dilakukan uji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi (R2) penelitian ini, dapat dilihat Tabel 5.7 berikut. Tabel 5.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) b

Model Summary

Model 1

R ,957

R Square a

,916

Adjusted R

Std. Error of

Square

the Estimate ,912

,11405

Durbin-Watson 1,379

a. Predictors: (Constant), LnX4, LnX1, LnX2, LnX3 b. Dependent Variable: LnY


Dari hasil regresi linier pada Tabel 5.8, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,916 atau 91,6 %.Namun kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model sehingga banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2untuk mengevaluasi modelregresi terbaik. Nilai AdjustedR2dalam penelitian ini adalah 0,912 atau sebesar 91,2 % . Nilai Adjusted R2 ini menunjukkan bahwa variabel independen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1), Perubahan Anggaran (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3), dan Dana Perimbangan (X4) dapat menjelaskan variasi variabel dependen Serapan Anggaran (Y) sebesar 91,2% sedangkan sisanya sebesar 8,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.


5.4. Pengujian Hipotesis Kedua Pengujian hipotesis kedua ini menggunakan analisis regresi berganda dengan uji residual, dan variabel moderating berupa waktu penetapan anggaran. Penggunaan variabel moderating ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis bahwa variabel waktu penetapan anggarana dapat memoderasi yaitu memperkuat hubungan antara variabel sisa lebih pembiayaan anggaran, perubahan anggaran, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dengan serapan anggaran pemerintah daerah. Hasil persamaan regresi linear terhadap variabel moderating dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.8. Tabel 5.8 Hasil Pengujian Regresi Hipotesis Kedua Coefficients

Model

Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

B 1(Constant)

Std. Error

-2,346

4,704

LnX1

-,052

,053

LnX2

,019

LnX3 LnX4 a.

a

Beta

T

Sig.

Tolerance

VIF

-,499

,619

-,113

-,995

,323

,965

1,036

,053

,042

,350

,727

,866

1,155

-,035

,099

-,059

-,353

,725

,440

2,271

,161

,227

,123

,709

,481

,412

2,428

Dependent Variable: WPA

Model (a) yang dapat dikembangkan dari hasil penelitian hipotesis kedua adalah Z = - 2,346 - 0,52X1 +0,19X2- 0,035X3 + 0,161X4………….

(5.2)


Keterangan: Z

=

Waktu Penetapan Anggaran

X1 =


X2 =

Perubahan Anggaran

X3 =

Pendapatan Asli Daerah

X4 =

Dana Perimbangan

Dari model di atas dapat disimpulkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran, perubahan anggaran, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap waktu penetapan anggaran. Penentuan variabel Waktu Penetapan Anggaran (Z) sebagai variabel pemoderasi hubungan variabel independen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1), Perubahan Anggaran (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3), dan Dana Perimbangan (X4) terhadap variabel dependen Serapan Anggaran (Y), maka dilakukan uji residual. Hasil uji residual variabel moderating dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut ini. Tabel 5.9. Hasil Uji Residual

Coefficients

a

Unstandardized

Collinearity Standardized

Coefficients Model 1

B (Constant) LnY

a.

Std. Error

-1,391

1,250

,068

,046

Coefficients Beta

Statistics T

,160

Sig.

-1,113

,269

1,466

,147

Tolerance

1,000

VIF

1,000

Dependent Variable: abres



Berdasarkan hasil regresi uji residual variabel moderating pada Tabel 5.11, didapatnilai konstanta = -1,391 , koefisien variabel Y ( Serapan Anggaran) = 0,068,dan tidak signifikansi variabel Y (Serapan Anggaran) sebesar 0,147 maka persamaan model 4.3 sebelumnya, menjadi: | e | = -1,391 + 0,068Y……………………….…………………

(5.3)

Keterangan: |e|

= Absolut residual (Abres)

Y

= Serapan Anggaran

Berdasarkan analisis nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi dari hasil regresi uji residual variabel moderating sebelumnya, makadapat disimpulkan bahwa Waktu Penetapan Anggaran bukan sebagai pemoderasi yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1), Perubahan Anggaran (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3), dan Dana Perimbangan (X4) terhadap Serapan Anggaran. 5.5

Pembahasan Hasil uji hipotesis pertama dengan menggunakan uji F (uji simultan),dapat

diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Perubahan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Serapan Anggaran (Sig. F = 0,00). Hal ini juga dapat dilihat melalui hasil uji

koefisien determinasi (R2)sebesar 0,912 atau 91,2%, yang

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Serapan Anggaran dapat dijelaskan oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Perubahan Anggaran, Pendapatan


Asli Daerah dan Dana Perimbangansebesar 91,2%, sedangkan sisanya sebesar 8,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil pengujian lainnya,uji t (t-test)diketahui bahwa Secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Serapan Anggaran. Perubahan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Serapan Anggaran. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka hipotesis pertama penelitian ini yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Perubahan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Serapan Anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, dapat diterima. 5.5.1.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Serapan

Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menurut Permendagri 13/2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SILPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dansekaligus terjadi


Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan(Kusnandar dan Siswantoro, 2012). SILPA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit APBD akibat dari usaha peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai penjelasan dalam PMK No.45/PMK.02/2006. Jika SILPA daerah cukup besar dan diperkirakan mampu membiayai belanja pemerintah daerah untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik tanpa harus menunggu bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Namun disisi lain SILPA juga menunjukkan inefisiensi dan inefektifitas dalam pengelolaan anggaran dimana dana yang tersedia tidak mampu dimanfaatkan secara optimal, dan untuk tahun anggaran berikutnya SILPA dapat juga membebani anggaran tahun berikutnya terutama bagi anggaran proyek-proyek atau kegiatan luncuran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap serapan anggaran. Sejalan dengan penelitian Abdullah et al. (2015) yang menyatakan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap serapan Anggaran. Menurut Abdullah (2015) sisa anggaran yang besar menunjukkan rendahnya daya serap anggaran untuk belanja dan atau tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatannya di atas target yang telah ditetapkan. Menurut Tanjung (2009) bahwa kelebihan SILPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda.


Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa penyebab rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara disebabkan kurang baiknya penganggaran yang dilakukan terhadap perkiraan pendapatan yang benar-benar mungkin direalisasikan dan belanja yang benar-benar dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenaan, sehingga pada akhir tahun anggaran terjadi varian anggaran atau SILPA yang cukup besar yang secara negatif mempengaruhi serapan anggaran. Untuk tahun anggaran 2014 dapat dilihat bahwa dari 24 Kabupaten/Kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya beberapa kabupaten/kota yang mampu mencapai target anggaran pendapatan yang ditetapkan antara lain : Kota Tebing Tinggi, Kota Sibolga, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Nias, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Langkat dan Humbang Hasundutan. Demikian juga dengan kemampuan untuk melaksanakan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dapat dilihat bahwa seluruh kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini melaporkan adanya varian belanja. Untuk gambaran lebih jelasnya dapat dilihat di laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2014 pada Lampiran 7. 5.5.2. Pengaruh Perubahan Anggaranterhadap Serapan Anggaran Perubahan Anggaran dapat terjadi karena beberapa hal, yang secara tidak langsung pada akhirnya memiliki dampak pada serapan anggaran tahun berjalan. Hal-hal yang menyebabkan perubahan anggaran antara lain perubahan karena adanya varian SILPA. Perubahan harus dilakukan apabila prediksi atas SILPA tidak akurat, yang bersumber dari adanya perbedaan antara SILPA tahun lalu definitif setelah diaudit oleh BPK dengan SILPA tahun berikutnya.selanjutnya perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu


SKPD,

meskipun

total

alokasi

untuk

SKPD

yang

bersangkutan

tidak

berubah.Perubahan Anggaran juga dapat terjadi karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Perubahan Anggaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdullah et.al. (2015) yang menyatakan bahwa perubahan anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran. Perubahan anggaran yang seharusnya dilakukan guna menyesuaikan kebutuhan keuangan pemerintah dengan kondisi

yang terkini

seharusnya dapat meningkatkan serapan anggaran karena anggaran

yang ada

disesuaikan untuk lebih mendekati realisasinya. Namun pada kenyataannya perubahan anggaran sering dilakukan pada akhir triwulan keempat sehingga waktu yang dapat digunakan untuk melaksanakan anggaran sangat terbatas dan pada akhirnya tidak berdampak terhadap upaya meningkatkan serapan anggaran itu sendiri. Namun berbeda dengan hasil penelitian Lestari (2014) dimana alokasi belanja perubahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran. Hal ini dapat disebab kan oleh adanya perbedaan dalam perubahan anggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Perubahan anggaran dapat berupa pergeseran anggaran dari satu kegiatan menjadi kegiatan lain yang tidak berpengaruh ataupun hanya berpengaruh sedikit terhadap total anggaran, namun dapat juga berupa penambahan ataupun pengurangan anggaran yang dirasa perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan akan kondisi terbaru sehingga pada akhirnya memperkecil varian anggaran dan membantu pelaksanaan anggaran semakin mendekati realisasinya.


5.5.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Serapan Anggaran Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan (UU 33/2004). Selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerahnya, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk dapat menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD. Dengan demikian, Pemerintah Daerah akan mempunyai kewenangan yang semakin besar dalam melaksanakan kebijakannya.Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap serapan anggaran Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Pradana (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Ketersediaan PAD mempengaruhi tingkat serapan anggaran pemerintah daerah dimana semakin banyak dan semakin cepat PAD yang ditargetkan mampu dicapai untuk membiayai kegiatan dan program Pemerintah Daerah maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu dan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menyerap anggaran serta meningkatkan kemandirian daerah tersebut (Abdullah (2016).


5.5.4. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Serapan Anggaran Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lebih lanjut didalam Penjelasan Umum UU 33/2004 disebutkan bahwa pengalokasian Dana Perimbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Dari rumusan ini, maka peningkatan Dana Perimbangan di setiap daerah sangat ditentukan oleh sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Serapan Anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Pradana (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan alsi daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuanga/serapan anggaran . Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan yang terbesar bagi daerah yang jumlahnya umumnya melebihi PAD. 5.5.5 Peranan Waktu Penetapan Anggaran dalam memoderasi hubungan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Perubahan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Serapan Anggaran.

Hasil uji residual pada penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien parameter bernilai positif dan tidak signifikan, artinya Waktu Penetapan Anggaran bukan merupakan pemoderasi yang dapat memperkuat hubungan antaraSisa Lebih


Pembiayaan Anggaran, Perubahan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Serapan Anggaran. Berbicara tentang anggaran pada dasarnya tidak terlepas dari jadwal yang telah ditetapkan. dimulai dari perencanaan, penetapan, pelaksaan maupun perubahan anggaran sampai pada pelaporan pertanggungjawabannya pun diharapkan dapat terlaksana tepat waktu . Penetapan anggaran yang terlambat dapat menghambat kelancaran pelaksanaan anggaran tahun berkenaan, dikarenakan waktu yang semula dijadwalkan molor dan menggangu seluruh

rencana pelaksanaan anggaran.

Penetapan anggaran yang terlambat akan membuat waktu yang tersedia untuk melaksanakan anggaran baik itu pendapatan maupun belanja akan semakin sedikit. Hal ini akan berpengaruh pula pada kemampuan pemerintah untuk menyerap anggaran secara maksimal, dan pada akhirnya akan menimbulkan besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran pada akhir tahun anggaran. Waktu penetapan anggaran yang terlambat juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan anggaran dikarenakan anggaran yang semula telah ditetapkan tidak dapat terlaksana sampai akhir tahun anggaran dan memerlukan perubahan sesuai dengan kondisinya. Dengan kata lain, waktu penetapan anggaran seharusnya mampu mempengaruhi baik itu memperlemah maupun memperkuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, waktu penetapan anggaran ternyata tidak mamoderasi hubungan antara Sisa Lebih pembiayaan anggaran, perubahan anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan serapan anggaran pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan jika diperhatikan pada Lampiran 8, keterlambatan penetapan anggaran yang terjadi pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara hanya beberapa hari saja dan tidak memberikan pengaruh yang


berarti, data menunjukkan bahwa meskipun dikategorikan terlambat namun sebagian besar kabupaten/kota menetapkan anggaran di bulan Januari dimana tahun anggaran berkenaan baru saja dimulai.


BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.

Kesimpulan Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis yang telah diuraikan pada

babsebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah: 1.

a. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Perubahan anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. b. Secara parsial Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap serapan anggaran, Perubahan anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran, dan Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

2.

Waktu penetapan anggaran bukan merupakan pemoderasi yang dapat memperkuat hubungan antara Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), perubahan anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap penyerapan anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

6.2.

Keterbatasan Penelitian Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1.

Penelitian ini hanya menggunakan tahun amatan penelitian selama 4 (empat) tahun anggaran (2011-2014).


Populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya Kabupaten/Kota yang ada

2.

di Provinsi Sumatera Utara (33 Kabupaten/Kota). 3.

Penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) variabel independen, yaitu: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan.

6.3.

Saran Berdasarkan keterbatan penelitian yang diuraikandiatas, maka disarankan

kepada peneliti selanjutnya untuk: 1. Menambah tahun amatan penelitian. 2. Menambah populasi yang digunakan dalam penelitian, jika memungkinkan populasinya adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di pulau sumatera atau Indonesia. 3. Menambah variabel lain seperti: Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Transfer Pemerintah lainnya, atau Besaran Legislatur .


BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS. konsep akan menghubungkan secara teoritis antaravariabel-variabel penelitian yaitu

Recommend Documents