20
BAB III KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1 Kerangka Berpikir Kerangka berpikir
merupakan sintesa tentang hubungan variabel yang
disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono, 2012). Kerangka berpikir yang baik menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir dalam penelitian diawali dengan adanya fenomena ketidakpatuhan terhadap pajak. Kerangka berpikir ini didasarkan pada pemikiran bahwa keadilan distributif yang dirasakan wajib pajak dan penegakan sanksi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran
untuk memenuhi
kewajibannya, setelah sebelumnya wajib pajak merasa puas terhadap kedua variabel tersebut. Wajib pajak akan patuh membayar sejumlah pajak apabila mereka menilai kewajaran membayar pajak sejumlah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti, kemudian peneliti membangun hipotesis berdasarkan teori yang melandasi dan kajian empiris dari penelitian sebelumnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan
analisis terhadap data-data yang dikumpulkan. Dari hasil
analisis peneliti mengambil kesimpulan sebagai bahan mengkonfirmasi teori dan penelitian empiris terdahulu. Kemudian dibuat saran bagi penelitian berikutnya. Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat secara jelas dalam gambar 3.1 berikut ini.
20
21
Isu/ Fenomena
Kajian - Teori Keadilan - Teori Atribusi
Kepatuhan Wajib Pajak
Rumusan Masalah Hipotesis
Kajian Empiris - Albari (2008) - Blumental et. al (2001) - Chung dan Trivedi (2003) - Dharmawan (2012) - Jatmiko (2006) - Koentarto (2011)
Pengujian Statistik Hasil Pengujian Simpulan dan Saran
Gambar 3.1 Kerangka Berpikir
3.2 Konsep Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian untuk menguji pengaruh keadilan distributif dan penegakan sanksi pada kepatuhan wajib pajak dengan pemoderasi kepuasan
wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut konsep penelitian ini dapat
disajikan dalam gambar 3.2 berikut ini.
22
Keadilan Distributif Kepuasan Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak
Penegakan Sanksi
Gambar 3.2 Konsep Penelitian
3.3 Hipotesis Penelitian 3.3.1 Pengaruh keadilan distributif pada kepatuhan wajib pajak Robbins (2008) menyebutkan teori keadilan adalah suatu teori bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan orang lain dan kemudian merespons untuk menghilangkan ketidakadilan. Wajib pajak merespon ketidakadilan yang mereka rasakan dengan melakukan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajaknya. Hubungan yang signifikan antara keadilan distributif dan kepatuhan wajib pajak ditemukan oleh Albari (2008). Dengan mempertimbangkan pembayaran pajak dengan imbalan berupa pelayanan dari Dispenda, wajib pajak akan melakukan reaksi terhadap persepsinya tentang keadilan distributif dengan melakukan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dihipotesiskan sebagai berikut : H1 : Keadilan distributif berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
23
3.3.2 Pengaruh penegakan sanksi pada kepatuhan wajib pajak Suyatmin (2004) menyebutkan Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Allingham dan Sandmo (1972) menyebutkan kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak karena penegakan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh masih sangat kecil. Pengaruh positif sanksi pada kepatuhan wajib pajak ditemukan oleh beberapa peneliti (Jatmiko, 2006 ; Koentarto, 2011). Teori Atribusi menyebutkan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban pajaknya karena adanya paksaan dari penegakan sanksi. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H2 : Penegakan sanksi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
3.3.3 Pengaruh kepuasan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak Dalam mencapai target pemungutan pajak dan mengatasi tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari
24
tahu kenapa hal tersebut terjadi. Mencari akar permasalahan jauh lebih baik daripada hanya menggalakkan penagihan tetapi tidak diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan (Simamora,2006). Masyarakat sebagai pembayar pajak berhak mendapatkan respon pelayanan yang cepat. Pemenuhan kepuasan wajib pajak sangat penting karena dibalik ancaman sanksi yang cukup tinggi, wajib pajak yang membayar pajak hanya memperoleh manfaat secara langsung berupa pelayanan dari Dispenda. Sehingga jika wajib pajak puas akan mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Widodo (2012) menemukan bahwa kepuasan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : H3 : Kepuasan wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
3.3.4 Pengaruh interaksi kepuasan wajib pajak dengan keadilan distributif pada kepatuhan pajak hotel dan restoran Penelitian pengaruh keadilan pada kepatuhan wajib pajak menunjukkan adanya kontroversi hasil. Hubungan yang signifikan antara keadilan distributif dan kepatuhan wajib pajak ditemukan oleh Albari, 2008. Namun Verboon dan Goslinga (2009) menemukan keadilan distributif tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada pengusaha dengan norma-norma pribadi yang tinggi. Hasil berbeda ini diduga disebabkan karena penilaian tentang tingkat keadilan perpajakan dipengaruhi oleh kepentingan individu (self interest) berupa sikap puas wajib pajak. Keadilan distributif yang dimaksud merupakan persepsi keadilan
25
wajib pajak terhadap apa yang mereka bayarkan dengan apa yang mereka dapatkan. Sesuai dengan sifatnya, pajak merupakan iuran wajib yang tidak memperoleh manfaat secara langsung. Namun wajib pajak akan disuguhkan berupa kualitas pelayanan yang diberikan. Kepuasan yang dirasakan atas layanan yang diterima akan dapat mempengaruhi pengaruh keadilan distributif yang dirasakan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pergeseran orientasi teori kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan (Bhote, 1996; dalam Dharmayanti, 2006) dari konvensional ke kontemporer pendekatan yang pada awalnya menekankan pada kepuasan pelanggan bergeser pada loyalitas pelanggan. Sehingga kepuasan pelanggan tidak sebagai variabel intervening tetapi sebagai variabel moderating. Verboon dan Goslinga (2009) menyatakan bahwa model pencegahan ekonomi klasik untuk kepatuhan pajak gagal menjelaskan tingkat kepatuhan tinggi di masyarakat. Disamping variabel pencegahan seperti kemungkinan diperiksa dan sanksi yang berat juga terdapat unsur pribadi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti norma pribadi dan perasaan senang atau tidak pada pelayanan pajak (Andreoni, et al, 1998; Feld dan Larsen, 2012). Penelitian Coughlin (dalam Ancok, 2004), menemukan bahwa persentase orang yang bersedia pajaknya dinaikkan bila pelayanan terhadap masyarakat ditingkatkan, jauh lebih besar dari persentase orang yang minta pajaknya diturunkan. Sehingga kepuasan wajib pajak terhadap layanaan dispenda akan memperkuat hubungan keadilan distibutif dan kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas penulis menetapkan hipotesis : H4 : Kepuasaan wajib pajak memperkuat pengaruh keadilan distributif pada kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.
26
3.3.5 Pengaruh interaksi kepuasan wajib pajak dengan penegakan sanksi pada kepatuhan pajak hotel dan restoran Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ditaati dan sebagai alat pencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011 : 59). Namun masih terdapat wajib pajak yang melakukan tax avoidance dan tax evasion serta pelanggaran pajak lainnya yang didukung oleh penelitian yang menunjukkan kontroversi hasil. Koentarto (2011) dan Sanjaya (2014) menemukan penegakan sanksi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, dan hasil yang berbeda ditemukan oleh Maryati (2014), Varma dan Doob (1998), secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak masih melakukan pelanggaran karena mereka kurang puas dengan penegakan sanksi dan pelayanan yang diberikan oleh Dispenda. Teori Atribusi Robbins (2008) menyatakan perilaku individu disamping disebabkan oleh faktor eksternal (sanksi yang berat), secara internal perilaku akan dikendalikan oleh pribadi individu itu sendiri. Jika wajib pajak merasakan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dispenda, wajib pajak tidak akan berkeberatan dengan penegakan sanksi yang tegas. Sehingga dari kerangka pikir ini dapat dihipotesiskan sebagai berikut : H5 : Kepuasaan Wajib Pajak memperkuat pengaruh penegakan sanksi pada kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.
