BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

46

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 3.1

Kerangka Konsep Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori maka peneliti

mengembangkan kerangkan konsep bertujuan untuk memperlihatkan hubungan pengaruh antara masing-masing variabel dalam suatu penelitian. Adapun kerangka konsep dari penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 3.1, sebagai berikut : Kualitas Sumber Daya Manusia ( X 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah ( X 2) Bukti Kepemilikan ( X 3) Kualitas Laporan Barang Milik Daerah ( Y) Komitmen Pimpinan ( X 4) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( X 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi ( X 6) Peran Inspektorat Daerah (Z) (Z) Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Dari kerangkan konsep penelitian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas laporan barang milik

46 Universitas Sumatera Utara

47

daerah yaitu kualitas Sumber daya Manusian, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bukti Kepemilikan, Komitmen Pimpinan, Sistem pengendalian Intern Pemerintah dan pemanfaatan Teknologi Infomasi dan peran inspektorat peran inspektorat daerah sebagai variabel moderating. Dimana dengan di ikut sertakan peran inspektoran Daerah mampu meningkatkan kualitas laporan barang milik daerah pada pemerintahan kabupaten padang lawas. 3.1.1. Hubungan sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah Pengertian sumber daya manusia menurut Robbins (2006) diartikan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Sedangkan hubungan dengan laporan yang berkualitas yakni laporan Barang dapat disimpulkan jika sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan penataan aset mempunyai kualitas akan menghasilkan laporan yang berkualitas pula begitu sebaliknya.

Universitas Sumatera Utara

48

3.1.2. Hubungan pengelolaan Barang milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Barang milik daerah Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang disebut sebagai BMD adalah: “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah”. Di bawah ini dapat dilihat siklus pengelolaan aset/BMD menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007: 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. Pengadaan; 3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 4. Pemeliharaan; 5. penatausahaan; 6. Penggunaan 7. Pemanfaatan; 8. Pengamanan; 9. Penilaian; 10. Penghapusan; 11. Pemindahtanganan; 12. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 13. Pembiayaan; dan 14. Tuntutan ganti rugi. menurut Mardiasmo (2004) pengelolaan barang yang baik akan menghasilkan data antara lain, yaitu:


49

e. Terwujudnya

ketertiban

administrasi

mengenai

kekayaan

daerah,

menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah dan ruislag. f. Terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan aset daerah. g. Pengamanan aset daerah. h. Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah. Pada pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah dalam penelitian khairani (2013) pada kota Tanjung balai belum dilaksanakan dengan baik.

3.1.3. Hubungan bukti kepemilikan terhadap kualitas Laporan BMD Bukti Kepemilikan atas asset sebagaimana di jelaskan dalam PP 71 Tahun 2010 pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan dalam paragraph 18 dan 19 “ pegakuan asset tetap akan andal bila asset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.” Saat pengakuaan asset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum misalnya: Bukti Kepemilikan Barang; Sertifikat tanah; BPKB atau STNK; Kuitansi atau Faktur Pembelian; Berita acara serah terima barang; Surat penyataan hibah, wakaf, sumbangan, atau donasi.,


50

Hasil penelitian rudianto ( 2013 ) membuktikan bahwa bukti kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pencatatan aset yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. 3.1.4. Hubungan komitmen pimpinan terhadap Kualitas Laporan BMD Komitmen pimpinan merupakan konsep manajemen yang menempatkan sumber daya manusia sebagai figur sentral dalam organisasi. Tampa komitmen sukar mengharapkan partisipasi aktif dan mendalam dari sumber daya manusia.oleh sebab itu komitmen harus dipelihara agar tetap tumbuh dan eksis disanubari sumber daya manusia. Dengan cara dan teknik yang tepat pimpinan yang baik dapat menciptakan dan menumbuhkan komitmen Arvan(1999) mengemukakan 5 (lima) prinsip kunci dalam membangun komitmen yakni : 1. Memelihara atau meningkatkan harga diri. Artinya pimpinan harus pintar menjaga agar harga diri bawahan tidak rusak. 2. Memberikan tanggapan dengan empati. 3. Meminta bantuan dan mendorong keterlibatan. Artinya bawahan selain butuh dihargai juga ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 4. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan rasional 5. Memberikan dukungan tampa mengambil rasa tanggung jawab Menurut Pandy dan Anastasi (1996) kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan tugas yang dilaksanakan. Proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Komitmen pimpinan pada kualitas adalah kesungguhan yang diperlihatkan oleh pimpinan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas.


51

Menurut Simamora 2012) pemimpin harus memiliki komitmen pimpinan yang tegas dan serius dalam menyelesaikan permasalahan aset dari kabupaten induk dalam hal bukti yang sah terhadap kememilikan aset daerah pemekaran. Dengan demikian bila pemimin tidak memiliki komitmen terhadap aset maka akan mempengaruhi kualitas laporan Barang milik Daerah 3.1.5. Hubungan system pengendalian intern Pememrintah terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah Hubungan sistem pengendalian intern sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 adalah “ proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegaiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan Aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Dari hal diatas sistem pengengalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Barang Milik Daera dalam hal penyajian nilai aset yang tepat waktu dan keterandalan.

3.1.6. Hubungan Penerapan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah Mustafa dkk (2011) memberikan bukti adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pada laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan

teknologi

komunikasi

dalam

pengelolaan

keuangan

daerah

akan

meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah


52

sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan.

3.1.7. Hubungan peran Inspektorat Daerah terhadap kualitas Laporan Barang Milik Daerah. Berdasarkan PP No.41 Tahun 2007, tentang perangkat daerah, yang menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Dalam melakukan tugas nya, inspektorat tidak boleh memihak kepada siapapun, inspektorat mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengamati setiap bagian dalam pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya inspektorat dapat bertindak sesubjektif dan seefektif mungkin. Oleh karena itu pula, sebaiknya inspektorat tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang diawasi sehingga apat mempertahankan independensi dalam pemerintahan .Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 , Inspektorat

juga

berperan

melaksanakan

fungsi

pemeriksaan,

pengusutan,pengujian dan penilaian Tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Dengan peran inspektorat daerah melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian apakah pelaporan aset telah sesuai dengan


53

perundang-undangan yang berlaku sehingga akan membuat laporan Barang Milik Baerah berkualitas. 3.2.

Hipotesis Penelitian Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual, hipotesis

dalam penelitian ini adalah: 1 : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bukti Kepemilikan, Komitmen Pimpinan, Sistem pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan dan parsial berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD di pemerintahan Kabupaten Padang Lawas 2 : Peran Inspektorat Daerah sebagai variabel Moderating mampu memperkuat hubungan antara variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bukti Kepemilikan, Komitmen Pimpinan, sistem pengendalian Intren Pemerintah, Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

terhadap variabel Kualitas Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas


54

BAB IV METODE PENELITIAN 4.1

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian sebab akibat (causal research) yaitu

penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis (hypothesis testing) dan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel dan mengidentifikasi sebab akibat antara variabel Sugiono (2008) hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial variabel Kualitas SDM, Pengelolaan BMD, Bukti Kepemilikan, Komitmen Pimpinan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi sebagai variabel independen, Peran Inspektorat Sebagai variabel Moderating dan Kualitas Laporan Barang Milik Daerah sebagai variabel dependen.

4.2.

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitaian

Lokasi penelitian ini dilakukan di seluruh SKPD pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk Tahun Anggaran 2015 dan waktu Penelitian dijadwalkan mulai bulan Nopember 2015 S/d Agustus 2016. (Schedule penelitian terlampir)

4.3.

Populasi dan Sampel Penelitian

4.3.1

Populasi Populasi adalah wilayah generalisaasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiono (2008). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD dipemerintahan kabupaten Padang


55

Lawas berjumlah 42, setiap SKPD mewakili 3 responden dengan kereteria Perjabat pengguan anggaran/sekretaris, pengurus dan penyimpan barang SKPD ditambah 10 staf pada Bidang Aset Dinas Pendapatan,

Keuangan dan Aset

(DPKA) Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel 4.1 .

4.3.2

Sampel Pengambilan Sampel menggunakan konsep Non Probability Sampling

yaitu pemilihan sampel yang tidak acak melainkan subyektif. Setiap anggota tidak memiliki peluang untuk menjadi bukan nol yang diketahui (Lubis, 2012). Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, digunakan metode sensus yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Lubis, 2012). Penentuan kriteria sampel berdasarkan tugas Pejabat Kuasa Pengguna Barang (Kepala SKPD), Pengurus dan Penyimpan barang yang mendapat surat keputusan Bupati Padang Lawas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) dan tugas pejabat struktural dan staf pada bidang aset Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) sebagai konsolidator laporan untuk menjadi Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Lawas. Sampel pada penelitian ini adalah 84 orang Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang dari 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam kabupaten Padang Lawas, 42 orang Kepala SKPD sebagai kuasa pengguna Barang dan 4 orang Pejabat Struktural serta 6 orang staf pada Bidang Aset Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten padang lawas. Sampel 136 orang dapat dilihat pada lampiran 4.1.


56

Tabel 4.1. Populasi dan Sampel Penelitian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Nama SKPD Sekretariat DPRD Sekretariat Daerah Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Tambang Badan Penanggulangan Bencana Alam Dinas Perhubungan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Badan Pemberdayan Perempuan dan KB Dinas Pendidikan Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Sosial dan Nakertrans Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pertanian Dinas kebersihan dan peratamanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perikanan dan Peternakan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Dinas operasi,Perindustrian,Perdagangan dan UMKM Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Kantor Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Lingkungan Hidup Kantor Kesbang Pol. Dan Linmas Kantor Satpol PP kantor arsip da perpustakaan Badan Kepegawaian Daerah Sekretarian Korpri Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan Barumun kecamatan Barumun Tengah Kecamatan Sosopan Kecamatan Sosa Kecamatan Lubuk Barumun Kecamatan Ulu Barumun Kecamatan Huta Raja Tinggi Kecamatan Batang Lubu Sutam Kecamatan Huristak Kecamatan Aek Nabara Barumun Kecamatan Sihapas Barumun Kec. Barumun Selatan Kelurahan Pasar Sibuhuan Jumlah

Sampel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 136


57

4.4. Metode Pengumpulan Data Metode Pengumpulan Data yang digunakan peneliti adalah metode pengamatan langsung yakni pengamatan berstruktur dengan menanyakan langsung kepada responden kuesioner yang telah dipersiapkan agar responden mejawab sesuai pertanyaan dan juga agar tidak terjadi salah persepsi terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti. 1. Sumber Data Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa opini subyek yang dikumpulkan secara individual dari responden yang terdiri dari Kepala SKPD selaku kuasa pengguna Barang, Kabid Aset, pejabat struktural dan fungsional serta staf pada bidang aset DPKA, Penyimpan dan pengurus Barang Kabupaten padang Lawas. 2. Teknik Pengumpulan Data Metode Pengumpulan data primer dari responden dilakukan dengan teknik kuesioner yaitu dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Operasional penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi kuesioner secara langsung ke populasi yang harus dijawab oleh responden dengan mengikuti perintah yang terdapat didalamnya. 3. Alat pengumpulan data Penelitian ini menggunakan satu buah angket yang di dalamnya berisi delapan buah instrument dengan skala pengukuran adalah 5 (lima) poin skala likert (Nazir, 2013). Sekala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. yaitu untuk mengukur Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Pengelolaan Barang Milik


58

Daerah (X2), Bukti Kepemilikan (X3), Komitmem Pimpinan (X4), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X5), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X6) Kualitas Laporan Barang Milik Daerah (Y), dan Peran Inspektorat Daerah (Z) sebagai variabel Moderating. 4.5. Defenisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel Defenisi operasional dan pengukuran untuk masing-masing Variabel dalam penelitian ini adalah : a. Kualitas Sumber daya manusia (X1) Pengertian sumber daya manusia menurut Robbins (2006) diartikan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syaratsyarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah latar belakan pendidikan, uraian peran dan fungsi, peran dan tanggung jawab,

sumberdaya

pendukung Operasional, pelatihan keahlian dalam tugas, pemahaman peraturan. Kualitas sumber daya manusia diukur dengan skala likert


59

rentang nilai 1 sampai 5. Kuesioner untuk variabel ini dirancang bersifat kuantitatif dan diadopsi dari kuesioner sari (2014)

b. Pengelolaan Barang Milik Daerah (X2) Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang disebut sebagai BMD adalah: Milik Daerah, yang disebut sebagai BMD adalah: “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah”. Mahmudi dalam Hidayat (2012) yang dimaksud dengan aset daerah adalah: “Semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perorangan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya”. Sedangkan Soleh dan Rochmansjah (2010) berpendapat bahwa aset atau BMD adalah: “Semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lainyang sah baik bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagianbagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh- tumbuhan kecuali uang dan suratsurat berharga lainnya” Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah peñata usahaan, pelaporan, pengamanan dan pemeliharaan. Pengeloaan Barang Milik Daerah diukur dengan skala likert rentang nilai 1 sampai 5. Kuesioner


60

untuk variabel ini

dirancang bersifat

kuantitatif dan

pertanyaan

dikembangkan dari Permendagri nomor 17 tahun 2007.

c. Bukti kepemilikan (X3) Bukti Kepemilikan atas asset sebagaimana di jelaskan dalam PP 71 Tahun 2010 pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan dalam paragraph 18 dan 19 “ pegakuan asset tetap akan andal bila asset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.” Saat pengakuaan asset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kenderaan bermotor . apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum misalnya: Bukti Kepemilikan Barang; Sertifikat tanah; BPKB atau STNK; Kuitansi atau Faktur Pembelian; Berita acara serah terima barang; Surat penyataan hibah, wakaf, sumbangan, atau donasi, dikarenakan masih ada suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual

beli

(akta) dan sertifikat

kepemilikannya diinstansi berwenang, maka aset tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah. Misal telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Bukti kepemilikan idikator memiliki wujud, dicatat , memiliki bukti secara hukum diukur dengan skala likert rentang nilai 1 sampai 5. Kuesioner


61

untuk variabel ini

dirancang bersifat

kuantitatif dan pertanyaan

dikembangkan dari PP nomor 70 tahun 2010. d. Komitmen pimpinan (X4). Komitmen pimpinan merupakan konsep manajemen yang menempatkan sumber daya manusia sebagai figur sentral dalam organisasi. Tampa komitmen sukar mengharapkan partisipasi aktif dan mendalam dari sumber daya manusia.oleh sebab itu komitmen harus dipelihara agar tetap tumbuh dan eksis disanubari sumber daya manusia. Dengan cara dan teknik yang tepat pimpinan yang baik dapat menciptakan dan menumbuhkan komitmen Arvan(1999) mengemukakan 5 (lima) prinsip kunci dalam membangun komitmen yakni : 1. Memelihara atau meningkatkan harga diri. Artinya pimpinan harus pintar menjaga agar harga diri bawahan tidak rusak. 2. Memberikan tanggapan dengan empati. 3. Meminta bantuan dan mendorong keterlibatan. Artinya bawahan selain butuh dihargai juga ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 4. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan rasional 5. Memberikan dukungan tampa mengambil rasa tanggung jawab Menurut Pandy dan Anastasi( 1996 ) kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan tugas yang dilaksanakan. Proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Komitmen pimpinan pada kualitas adalah kesungguhan yang diperlihatkan oleh pimpinan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas.


62

Menurut Simamora ( 2013 ) pemimpin harus memiliki komitmen pimpinan yang tegas dan serius dalam menyelesaikan permasalahan aset dari kabupaten induk dalam hal bukti yang sah terhadap kememilikan aset daerah pemekaran. Dengan demikian bila pemimpin tidak memiliki komitmen terhadap aset maka akan mempengaruhi kualitas laporan Barang milik Daerah Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah fungsi kerjasama, fungsi wewenang, funsi pengaruh, fungsi tugas, fungsi pemeliharaan. Komitmen pimpinan diukur dengan skala likert rentang nilai 1 sampai 5. Kuesioner untuk variabel ini dirancang bersifat kuantitatif dan pertanyaan diadopsi dari Peter G. Northouse (2013)

e. Sistem pengedalian intern pemerintah (SPIP) (X4) Hubungan sistem pengendalian intern sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 adalah “ proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegaiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan Aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Dari hal diatas sistem pengengalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Barang Milik Daera dalam hal penyajian nilai aset yang tepat waktu dan keterandalan. Indikator yang digunakan pada varibel variabel ini diukur dengan 15 pertanyaan meliputi lingkup pengendalian,

penilaian resiko, aktivitas


63

pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intren, penentuan kebijakan. Sistem pengendalian intern pemerintah diukur dengan skala likert rentang nilai 1 sampai 5. Kuesioner untuk variabel ini dirancang bersifat kuantitatif dan pertanyaan kuesioner di adopsi dari penelitian Zalni ( 2013)

f. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X6) Penelitian Indriasari dkk (2011) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Wilkison,et al (2000) pemanfaatan teknologi dalam hal proses secara otomatis, output lebih rapi dan dalam bentuk yang bervariasi, lebih banyak terlebih output dapat didistribusikan kepada pemakai lain dengan menggunakan LAN dari pemanfaatan teknologi yang dapat dilakukan antara lain :


64

a. Pemprosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat, b. Keakuratan dalam perhitungan dan pembandingan lebih benar, c. Biaya pemrosesan lebih rendah, d. Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu, e. Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi bila dibutuhkan, f. Produktifitas lebih tinggi. Menggunakan tujuh indiator yang dikembangkan dari wilkison, at al (2000) yaitu : 1). sofwer aplikasi, 2). Peruses pencataan Barang Milik Daerah secara Komputerisasi, 3). Sofwer sesuai peraturan perundang-undangan, 4). Laporan Barang yang terintegrasi, 5). Pemeliharaan Peralatan, 6). Perbaikan peralatan yang rusak/ usang, 7). Memiliki anti virus. Masingmasing item pertanyaan diukur menggunakan skala interval. Semakin mengarak ke poin 1 menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi semakin rendah dan semakin mengarah ke poin 5 menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi semakin tinggi. Setiap item pertanyaan diadaptasi dan dikembangkan dari penelitian Wilkinson, dkk (2000)

g. Peran inspektorat (Z) variabel Moderating Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 , Inspektorat juga berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan,pengujian dan penilaian Tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan


65

telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Peran inspektorat dapat diukur dengan skala likert rentang nilai 1 sampai 5. Kuesioner untuk variabel ini dirancang bersifat kuantitatif dan pertanyaan dikembangkan dari Permendagri nomor 64 tahun 2007.

h. Kualitas Laporan barang Milik Daerah (Y) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Konstruk Kualitas Laporan Barang Milik Daerah dengan karakteristik sebagai berikut : 1. Andal, mengandung arti bahwa Informasi dalam laporan Barang Milik Daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 2. Tepat waktu, mengandung arti bahwa informasi yang disajikan tepat waktu akan dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 3. Lengkap, berarti mencakup semua informasi Laporan lengkap baik pencatatan dan bukti yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.


66

Idikator yang digunakan untuk mengukur kualitas laporan Barang milik Daerah manfaat dari laporan yang dihasilkan, ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan informasi yang disajikan, penyajian secara jujur, isi laporan dapat diverifikasi, keakuratan informasi yang disajikan, isi laporan BMD dapat dibandingkan dengan priode sebelumnya, masing- masing item diukur menggunakan skala interval semakin mengarah kepoin 1 menunjukkan kualitas Laporan Barang Milik Daerah semakin rendah dan semakin mengarah kepoin 5 menunjukkan kualitas laporan semakin tinggi. Setiap item pertanyaan dikembangakan dari PP nomor 71 tahun 2010. Adapun defenisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Defenisi Operasional No Variabel Penelitian

Defenisi Operasional

1.

Kemampuan Sumber Daya  latar belakan Manusia untuk melaksanakan pendidikan, tugas dan tanggung jawab  uraian peran kepadanya dengan bekal ilmu dan fungsi, pengetahuan dan pendidikan  peran dan tanggung jawab,  sumberdaya pendukung Operasional,  pelatihan keahlian dalam tugas,  pemahaman peraturan

Kualitas SDM (X1)

Indikator

Skala

Interval


67

2.

Pengelolaan BMD (X2)

Pengelolaan Semua barang  peñata usahaan, yang dibeli atau diperoleh atas  pelaporan, beban Anggaran Pendapatan  pengamanan dan Belanja Daerah atau dan perolehan lainnya yang sah pemeliharaan.

Interval

3.

Bukti Kepemilikan (X3)

Pengakuan Aset yang telah  Mempunyai dikuasai dan memiliki status bentuk, hukum yang jelas misalnya:  pengakuan pemerintah/ Bukti Kepemilikan Barang; legalitas hokum Sertifikat tanah; BPKB atau

Interval

STNK; Kuitansi atau Faktur Pembelian; Berita acara serah terima barang; Surat penyataan hibah, wakaf, sumbangan, atau donasi. Interval

Sistem Pengendalian Intern Pemerinah (X5)

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegaiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan Aset dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Berdasarkan PP 60 tahun 2008

 fungsi kerjasama,  fungsi wewenang,  funsi pengaruh,  fungsi tugas,  fungsi pemeliharaan  Lingkungan Pengendalian  Penilaian resiko  Aktivitas pengendalian  Informasi dan komunikasi  Pemantauan pengendalian intern

Pemanfaatan teknologi informasi (X6)

Pemanfaatan teknologi secara  sofwer aplikasi, optimal dari computer,  Peroses perangakat lunak, data base, pencataan program SIMDA, jaringan dan Barang Milik jenis lainnya yang berhubungan Daerah secara dengan teknologi informasi. Komputerisasi,  Sofwer sesuai peraturan perundangundangan,

Interval

4.

Komitmen Pimpinan (X4)

Tekad bulat untuk melakukan sesuatu dengan niat yang sungguh-sungguh mengarahkan dan mempengaruhi anggota, kelompok yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya

5.

6.

Interval


68

 Laporan Barang yang terintegrasi,  Pemeliharaan Peralatan,  Perbaikan peralatan yang rusak/ usang,  Memiliki anti virus.  Independensi,  Objektif,  Efektif,  Pengawasan,  Pemeriksaan,  Pengujian,  Penilaian.

7.

Peran Inspektorat (Z)

melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan,pengujian dan penilaian Tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Permendagri No. 64 Tahun 2007

Interval

8.

Kualitas Laporan Barang Milik Daerah (Y)

Ukuran – ukuran normatif yang  manfaat dari Interval perlu diwujudkan dalam laporan yang informasi laporan Aset dihasilkan, sehingga dapat memenuhi  ketepatan tujuannya. waktu pelaporan,  kelengkapan informasi yang disajikan,  penyajian secara jujur,  isi laporan dapat diverifikasi,  keakuratan informasi yang disajikan,  isi laporan BMD dapat dibandingkan dengan priode sebelumnya


69

4.6

MetodeAnalisis Data Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah

regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis, baik secara simultan maupun secara parsial seberapa besar pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bukti Kepemilikan, Komiten Pimpinan, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Barang Milik Daerah dengan peran Inspektorat Sebagai Variabel Moderating. Pengolahan data menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS).

4.6.1. Uji Kualitas Data Menurut Sugiono (2008) ada dua konsep mengukur kualitas data yaitu validitas dan reliabilitas. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, instrumen yang telah disusun diujicobakan terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrument yang disusun berdasarkan teori – teori pada Bab II. Uji coba dilakukan terhadap responden yang tidak termasuk sebagai sampel penelitian. Jumlah sampel uji coba sebesar 30 responden. Responden yang dijadikan sampel uji adalah Seluruh Staf Bidang Aset DPKAD dan pengurus/penyimpan barang sekolah-sekolah pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Proses kalibrasi instrument dilakukan dengan


70

menganalisis data hasil uji coba untuk menentukan validitas butir dan reliabilitas instrumen.

4.6.1.1 Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing skor tiap-tiap item pernyataan dengan skor total seluruh pernyataan dalam kuesioner (Ghozali, 2013). Dengan ketentuan jika r hitung lebih besar dari r table, maka skor butir pertanyaan/pernyataan kuesioner valid tetapi sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r table, maka skor butir pertanyaan kuesioner tidak valid.

4.6.1.2 Uji Reliabilitas Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.(Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha (α). Apabila koefisien alpha diatas 0,70 maka hasil data hasil angket/kuesioner memiliki tingkat realibilitas yang baik atau dengan kata lain data hasil angket/kuesioner dapat dipercaya, sebaliknya apabila kuefisien alpha dibawah 0,70 maka hasil data hasil angket/kuesioner memiliki


71

tingkat reabilitas yang buruk atau dengan kata lain data hasil tidak dapat dipercaya.

4.6.2

Uji Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta

untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Terdapat dua asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi agar parameter estimasi tidak bias, yaitu:

4.6.2.1 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, oleh sebab itu nilai residual diharapkan akan memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik (Lubis, 2012). Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov test dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: a.

Jika nilai Sig ≥ 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal.

b.

Jika nilai Sig < 0,05 maka dikatakan berdistribusi tidak normal.


72

4.6.2.2 Uji Multikolinearitas Ghozali (2013) menjelaskan bahwa Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat dilihat dari beberapa gejala berikut ; a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. b. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika korelasi antar variabel tinggi, hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. c. Melihat nilai tolerance dan lawannya dan variance inflation factor (VIF).VIF= 1/tolerance. Nilai cutoff

yang umum dipakai untuk mendeteksi adanya

multikolinearitas adalah nilai toleran ≤0,10 atau sama dengan nilai VIF≥10.

4.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas Ghozali (2013) menjelaskan bahwa uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, diantaranya dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, uji Park, uji Glesjer, uji White.


73

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di standardized. 1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang

teratur

(bergelombang,

melebar

kemudian

menyempit)

maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.6.3. Pengujian Hipotesis Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (Multiple Regression Analysis) dan uji residual untuk moderating variabel. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) . Analisis regresi berganda bermaksud untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen bila dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen. Untuk menguji variabel moderating dipilih menggunakan uji residual. Dengan persamaan regresi berganda pada model I dan uji residual pada model II. Model I Analisis Regresi Linear Berganda untuk menjawab hipotesis pertama: Y = b0 + b1X 1+ b2X2 + b3X3+ b4X4+b5X5+b6X6+ e

(1)

Dimana : Y a b1, b2, b3, b4, b5, b6

= = =

Kualitas Laporan Barang Milik Daerah Konstanta Koefisien Regresi


74

X1 X2 X3

= = =

Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Barang Milik Daerah Bukti Kepemilikan

X4

=

Komitmen Pimpinan

X5

=

Sistem Pengendalian Intern Pemetintah

X6 e

= =

Penerapan Teknologi Informasi Variabel pengganggu (error)

Model II Agar multikolinieritas tidak terjadi maka pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode uji residual (Ghozali,2013). Seluruh variabel independen harus diregresikan dengan variabel moderating. Agar diketahui pengaruhnya, dapat dilakukan persamaan regresi dengan model berikut ini: Z = a + b1X 1+ b2X2 + b3X3+ b4X4+b5X5+b6X6 + | e |

(2)

Setelah menghasilkan persamaan diatas, maka akan terbentuk nilai residual, yang akan ditransformasikan untuk menghasilkan nilai absolut residual. Nilai absolut tersebut akan diregresikan dengan variabel Kualitas Laporan Barang Milik Daerah, sehingga akan menghasilkan persamaan dengan model berikut: │e│ = a + b7Y Dimana : Z Y a b1, - b6 b7 X1 X2 X3

(3)

= = = = = = = =

Moderating Peran Inspektorat Daerah Kualitas Laporan Barang Milik Daerah Konstanta Koefisien Regresi koefisien regresi variabel moderating Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Barang Milik Daerah Bukti Kepemilikan

X4

= Komitmen Pimpinan

X5

= Sistem Pengendalian Intern Pemetintah

X6 e

= Penerapan Teknologi Informasi = Variabel pengganggu (error)

untuk menguji apakah peran Inspektorat daerah sebagai variabel Moderating mampu memperkuat hubungan antara variabel kualitas sumber daya manusia,


75

pengelolaan barang milik daerah, bukti kepemilikan, komitmen pimpinan, sistem pengendalian pemerintah dan penerapan teknologi informasi terhadap variabel kualitas laporan barang milik daerah setelah diikut sertakan variabel moderating pada model apakah terjadi kenaikan/penurunan terhadap Adjusted R2 dengan kreterian : H21

: Adjusted R2 (+) meningkat/bertambah maka variabel moderating dapat memperkuat.

H22

:Adjusted

R2

(-)

menurun/berkurang

maka

variabel

moderating

memperlemah

4.6.3.1. Koefisien determinasi (R Square) Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Adjusted R Square berarti R Square sudah disesuaikan dengan derajat masing – masing jumlah kuadrat yang tercakup dalam perhitungan Adjusted R Square. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai Adjusted R Square yang kecil berarti kemampuan variabel –variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

4.6.3.2. Uji t Uji t bertujuan menguji pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel lain dianggap konstan. Uji t menyimpulkan bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisa regresi menunjukkan kecil dari α = 5%, berarti variable independen berpengaruh terhadap variabel dependen.


76

4.6.3.3. Uji F ( F Test ) Pada dasarnya uji F menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika p value < α= 0,05 berarti model tersebut signifikan dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau α = 5%.


77

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1

Deskripsi Data Penelitian Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan

mendatangi langsung responden, kuissioner dibagikan langsung oleh Peneliti kepada seluruh Kepala/Sekretaris, Pengurus, Penyimpan Barang SKPD dan Staf pada DPPKAD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang berjumlah 136 orang meliputi 42 SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas (terlampir). Bentuk kuissioner yang dibagikan adalah jenis kuissioner secara wawancara terstruktur, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.1 Tabel 5.1 Distribusi Kuisioner No

Keterangan

Instansi

yang diwawancara

Tidak dpt diwawancara

1 2

Sekretariat Dinas

3 13

8 45

1 4

3 4

Badan Kantor

8 5

19 14

3 1

5 6

Kecamatan RSUD

12 1

34 3

4 0

Jumlah

42

123

13

Sumber: Hasil Peneliti, 2016 Pada tabel 5.1 distrubusi kuisioner diatas jumlah SKPD 42 jumlah responden 136 yang diwawancara sebanyak 123 orang sedangkan 13 orang tidak dapat diwawancarai dikarenakan kondisi wilayah yang berjauhan sehingga memakan waktu yang lama disamping itu peneliti sudah berulang kali melakukan janji ketemu kepada pejabat sering tidak sesuai dikarenakan kesibukan pejabat yang


78

bersangkutan dan ada pengurus barang yang bermasalah dengan hokum membuat peneleliti susah untuk bertemu. 5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di seluruah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan seperiti gambar 5.1

Gambar 5.1 Peta Kabupaten Padang Lawas Sumber (BPS 2015) Secara geografis Kabupaten Padang Lawas terletak 1° 26" - 2° 11' Lintang Utara dan 91° 01 - 95° 53 Bujur Timur dan terletak : 0-1.915 M di atas permukaan laut (Sumber: wikipedia.com)Kabupaten Padang Lawas yang memiliki luas (± 3.892,74 Km2) Datar : 26.863 Ha ( 6,35 % ) Landai : 48.739 Ha ( 11,52 % ) Berbukit-bukit : 67.664 Ha ( 16 % ) Bergunung : 279.733 Ha ( 66.13 % ) . Batas – batas Utara: Kabupaten Padang Lawas Utara Ti mur : Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau) Selatan: Kabupaten Pasaman (Provinsi


79

Sumatera Barat) dan Kecamatan Siabu (Kabupaten Mandailing Natal) Ba rat : Kecamatan Gunung Malintang (Kabupaten Mandailing Natal), Kecamatan Sayur Matinggi Dan Kecamatan Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan) terdiri dari 12 (Dua belas) Kecamatan dan 330 (tiga ratus tiga puluh) desa dan 1(satu) Kelurahan serta mempunyai penduduk sebanyak 232.166 jiwa yang terdiri dari berbagai Etnis antara lain Melayu,Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, Batal Simalungun , Jawa, Banten, Minang, Aceh, dengan pemeluk agama mayoritas Islam dan yang mempunyai kesadaran Politik dan Keamanan yang cukup tinggi, sehingga mendukung kondisi keamanan yang sangat konduktif (BPS Kabupaten Padang Lawas, 2015).

5.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data tentang responden penelitian yang terdiri dari: (1) Jenis Kelamin, (2) Tingkat Pendidikan, (3) Jabatan (4) Golongan dan (5) Lama berja, terhadap responden pada penelitian ini di pemerintahan kabupaten padang lawas. Tabel 5.2 sampai 5.6 menyajikan ringkasan demograpi responden.

Tabel 5.2 Jenis Kelamin Responden No 1 2

Latar Belakang Pendidikan

Pria Wanita Total Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuissioner, 2016

Frekuensi

Persentase

98 25 123

79.67% 20.32% 100%


80

Berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat persentase responden pria sebanyak 98 orang atau sebesar 79.67 % dan responden wanita sebanyak 25 orang atau 20.32 %. Selanjutnya responden juga diukur berdasarkan tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

No

1 2 3 4

Tabel 5.3. Tingkat Pendidikan Responden Latar Belakang Frekuensi Pendidikan

Persentase

SLTA Diploma S1 S2 Total

23.58 % 7.32 % 60.16 % 8.94 % 100%

29 9 74 11 123

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuissioner, 2016 Berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat sebanyak 23,58 % responden memilki tingkat pendidikan SLTA, 7,32% responden dengan tingkat pendidikan Diploma,

60,16% dengan tingkat pendidikan

S1,

dan 8,94%

responden dengan tingkat pendidikan S2. Tabel 5.4 Jabatan Responden No Jabatan Frekuensi 1 Kepala SKPD/ Sekretaris 39 2 Penyimpan Barang 36 3 Pengurus Barang 40 4 Staf 8 123 Total Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuissioner, 2016

Persentase 31,70% 29,26% 32,50% 6,50% 100%

Berdasarkan jabatan, dapat dilihat jabatan responden sebagai kepala SKPD/ sekretaris sebanyak 31,70 %

responden penyimpang barang 29,26%


81

responden pengurus barang sebanyak 32,50% responden sebagai staf sebanyak 6,50% dari jumlah responden sebanyak 123 responden.

No

Tabel 5.5 Pangkat/Golongan Responden Golongan Frekuensi

1 2 3

IV III II Total

36 56 31 123

Persentase 29,26% 45,52% 25,20% 100%

Berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat responden yang memiliki golongan IV sebanyak 29,26% golongan III 45,52% dengan responden golongan III sebanyak 25,20% responden.

No 1 2 3 4 5

Tabel 5.6 Lama Berkeja Responden Lama Bekerja Frekuensi Diatas 20 16-20 11-15 6-10 1-5 Total

45 6 4 22 38 123

Persentase 36,58% 4,87% 3,25% 17,88% 30,89% 100%

Berdasarkan data responden tentang lama berkerja diatas 20 tahun sebanyak 36,58% dengan lama 16-20 tahun sebanyak 4,87% dengan lama bekerja 11-15 tahun sebanyak 3,25 tahun responden memilki lama bekrja 6-10 tahun sebanyak 17,88% dan lama bekerja 1-5 tahun sebanyak 30,89% dari responden. 5.1.3. Statistik Deskriptif Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, statistik deskriptif yang diperoleh adalah sebagai berikut:


82

Tabel 5.7. Statistik Deskriptif

Kualitas SDM Pengelolaan BMD Bukti Kepemilikan Komitmen Pimpinan SPIP Pemanfaatan TI Peran Inspektorat Kualitas Laporan BMD Valid N (listwise)

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123

Minimum 1.67 1.83 2.20 2.11 2.29 2.00 2.00 2.86

Maximum 4.33 4.33 5.00 4.67 4.29 4.38 4.63 4.43

Mean 3.0198 3.2563 3.4813 3.6098 3.4953 3.4793 3.4527 3.7083

Std. Deviation .62107 .46790 .59497 .55015 .53356 .48611 .51234 .29094

Sumber : hasil penelitian, 2016 (data diolah) Tabel 5.7. di atas menunjukkan bahwa nilai standar deviasi dari masingmasing variabel penelitian bervariasi. Dengan jumlah responden 123, Nilai minimum variabel Kualitas Sumber Daya Manusian adalah 1,67 sedangkan nilai maksimum adalah 4,33 sehingga nilai rata-rata variabel Kualitas Sumber Daya Manusian sebesar 3.01 Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Kualitas Sumber Daya Manusian pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas cukup tinggi. Kualitas Sumber Daya Manusian dipersepsikan sedang jika mempunyai nilai ratarata 3. Nilai minimum variabel Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 2,83 sedangkan nilai maksimum adalah 4,33 sehingga nilai rata-rata Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 3,2563. Hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait dalam Pengelolaan Barang cukup tinggi. Nilai minimum variabel Bukti Kepemilikan adalah 2,20 sedangkan nilai maksimum adalah 5 sehingga nilai rata-rata variabel Bukti kepemilikan sebesar


83

3,4813. Hal ini menunjukkan bahwa Bukti Kepemilikan

dalam rangka

Pengelolaan Barang Milik Daerah cukup tinggi. Nilai minimum variabel Komitmen Pimpinan adalah 2,11 sedangkan nilai maksimum adalah 4,67 sehingga nilai rata-rata variabel Komitmen Pimpinan sebesar 3,6098. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen Pimpinan dalam rangka Kualitas Laporang Barang Milik Daerah cukup tinggi dengan pembulatan ratarata 4. Nilai minimum variabel sistem pengendalian intern pemerintah adalah 2,27 sedangkan nilai maksimum adalah 4,29 sehingga nilai rata-rata variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 3,4953. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka Kualitas laporan barang Milik daerah cukup tinggi. Nilai minimum variabel pemanfaatan Teknologi Informasi adalah 2,00 sedangkan nilai maksimum adalah 4,38 sehingga nilai rata-rata variabel pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 3,4793. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka Kualitas laporan barang Milik daerah cukup tinggi. Nilai minimum variabel Perang Inspetorat Daerah adalah 2,00 sedangkan nilai maksimum adalah 4,63 sehingga nilai rata-rata variabel Perang Inspetorat Daerah sebesar 3,4527. Hal ini menunjukkan bahwa Perang Inspetorat Daerah dalam rangka Kualitas laporan barang Milik daerah cukup tinggi.


84

Nilai minimum variabel Kualitas Laporan Barang Milik Daerah adalah 2,86 sedangkan nilai maksimum adalah 4,43 sehingga nilai rata-rata variabel Kualitas Laporan Barang Milik Daerah sebesar 3,7083. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Barang Milik Daerah cukup tinggi. 5.2. Uji Kualitas Data Terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap data responden. Uji ini perlu dilakukan karena jenis data penelitian adalah data primer. Sebelumnya, setiap butir pertanyaan dalam kuissioner yang akan diajukan kepada responden terlebih dahulu dikonsultasikan dengan profesor ahli dalam bidang akuntansi keuangan daerah (berita acara konsultasi terlampir). Uji coba instrumen dilakukan dengan menyebarkan kuissioner kepada 30 orang responden yang dijadikan sampel uji dalam hal uji validitas dan reabilitas adalah seluruh staf bidang aset DPKAD dan pengurus/penyimpan barang sekolah-sekolah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas dengan perkiraan waktu wawancara kurang lebih 30 menit.

5.2.1

Uji Validitas Uji validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan software SPSS.

Hasil pengujian nilai validitas dari setiap instrumen yang dapat dilihat pada kolom total skor konstuk (Total). Ghozali (2013:55) menyatakan

bahwa jika nilai

korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada nilai kritis (r hitung > r tabel), instrumen tersebut dikatakan valid. Jumlah responden yang digunakan untuk uji validitas adalah sebanyak 30 orang, dengan nilai df (degree of freedom) = n-2, n merupakan jumlah responden uji validitas dengan taraf signifikansi 5% sehingga


85

diperoleh nilai r tabel, yaitu sebesar 0,361. Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pada variabel independen dan variabel dependen adalah valid seperti terlihat pada Tabel 5.8. di bawah ini. Tabel 5.8 Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Barang Milik Daerah (Y)

Butir Pertanyaan 1

2

3

4

5

6

7

Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)

1

2

3

Apakah Pelaporan BMD SKPD mudah untuk dipahami pembaca dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Apakah Laporan Barang Pengguna SKPD yang disusun sudah sangat relevan sesuai peraturan perundangundangan Apakah Laporan BMD SKPD sangat relevan untuk diandalkan dalam pengambilan keputusan Pimpinan untuk pengadaan aset tahun Anggaran berikutnya. Apakah Laporan BMD SKPD dapat dibandingkan dengan Laporan keuangan PPKD Apakah Laporan BMD SKPD dapat dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal pada DPPKAD Apakah Laporan BMD SKPD dapat dibandingkan dengan Laporan Tahun sebelumnya Apakah Laporan BMD SKPD dikelola secara tepat waktu dan tepat guna dan disampaikan tepat waktu berdasarkan perundang – undangan yang berlaku sebagai bentuk pertanggung jawaban Pengguna Barang SKPD Apakah Bapak/Ibu memahami dengan baik peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 dan peraturan Mentri dalam Negeri No 17 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah Apakah Bapak/Ibu memahami makna/subtansi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah BMD) Apakah Bapak/Ibu memahami dengan baik Peraturan Bupati Padang Lawas

r r Ket Hitung Tabel 0,686 0,361 Valid

0,608

0,361 Valid

0,708

0,361 Valid

0,634

0,361 Valid

0,660

0,361 Valid

0,673

0,361 Valid

0,618

0,361 Valid

0,836

0,361 Valid

0,865

0,361 Valid

0,871

0,361 Valid


86

4

5

6

7

8

9

Pengelolaan Barang Milik Daerah (X2)

1 2

3 4 5

6 Bukti Kepemilikan (X3)

1 2

3

4

5

No. 6 tahun 2011 tentang system dan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Lawas. Apakah Bapak/Ibu Saudara memahami mengenai pencatatan persediaan (PSAP 05) Pendidikan dan pelatihan pengelolaan Barang Milik Daerah yang Bapak/ibu saudara ikuti selama memegang jabatan Seminar dan workshop pengelolaan Barang Milik Daerah yang bapak/ibu ikuti selama bertugas Sudah berapa lama Bapak/ibu saudara mengemban jabatan atau jabatan yang sama pada SKPD yang lainnya… Bln/Thn. Saya memiliki semangat untuk berprestasi dan mencapai target kerja yang ditentukan Saya bertindak melebihi yang dibutuhkan oleh pekerjaan atau lingkungan serta melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah terlebih dahulu Pengadaan Aset Pada Setiap SKPD telah sesuai dengan Kebutuhan SKPD Pemanfaatan aset pada SKPD digunakan sesuai dengan fungsinya dan tepat guna Penatausahaan aset pada SKPD dilakukan secara rutin Dilakukan pemeliharan aset pada setiap SKPD Pengawasan rutin atas aset dilakukan agar aset pada SKPD tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan pengunaannya Dilakukan sensus aset secara rutin pada setiap SKPD Apakah Seluruh Aset telah dicatat pada KIB, KIR Buku Inventasi Apakah Seluruh Aset yang ada pada SKPD telah dilakukan pengkodefikasian Apakah Seluruh Tanah dan Bangunan yang di Kuasai oleh SKPD telah dilakukan Plangisasi Apakah Aset Kenderaan Bermotor yang ada pada SKPD telah memiliki bukti BPKB Apakah Aset Tanah dan Bangungan

0,644

0,361 Valid

0,651

0,361 Valid

0,677

0,361 Valid

0,646

0,361 Valid

0,630

0,361 Valid

0,549

0,361 Valid

0,629

0,361 Valid

0,637

0,361 Valid

0,769

0,361 Valid

0,794

0,361 Valid

0,630

0,361 Valid

0,639

0,361 Valid

0,777

0,361 Valid

0,751

0,361 Valid

0,786

0,361 Valid

0,693

0,361 Valid

0,603

0,361 Valid


87

Komitmen Pimpinan (X4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X5)

1

2

3

4

yang dikuasai SKPD telah memiliki Sertifikat Apakah Pimpinan menetapkan defkripsi pekerjaan secara jelas untuk bawahan kegiatan BMD Menetapkan standart kinerja dari awal tanpa standar yang jelas pegawai tidak tahu apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. Memberikan informasi yang telah diperoleh kemudian didistribusikan kepada bawahannya sehingga semua pegawai mendapat informasi yang jelas yang dibutuhkan Apakah Pemimpin Memberikan dukungan terhadap program kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah Apakah Pemimpin Memotivasi pegawai agar selalu bergairah dan bersemangat dalam bekerja dengan demikian pegawai yang berkinerja baik menjadi tugas pemimpin disamping tugas pegawai secara pribadi Menciptakan keharmonisan hubungan antara idividu dalam organisasi, antara atasan bawahan, sesama pegawai keharmonisan antara tugas/kewajiban dengan hak-hak yang diproleh pegawai, keseimbangan antara kebutuhan fisik dengan fisikis Pemimpin memotivasi semua pegawai agar mampu berkerjamasa satu sama lain yang berhubungan dengan BMD Apakah Pimpinan Bertanggung jawab terhadap hasil kerja bawahan baik dari pihak intern dan extern Apakah Pimpinan Bertanggung Jawab terhadap resiko yang terjadi pada bawahan dalam menjalankan tugas Apakah Instansi Memiliki Kode Etik tertulis dan semua aparat mengetahuinya Apakah Adanya contoh dari Pimpinan utuk berprilaku etis dengan mengikuti kode etik Pengawas inspektorat terdiri dari staf yang kompeten, dapat dipercaya dan tanggap dengan perubahan Pembagian tugas dan jabatan terstruktur dengan baik

0,844

0,361 Valid

0,834

0,361 Valid

0,679

0,361 Valid

0,808

0,361 Valid

0,718

0,361 Valid

0,567

0,361 Valid

0,530

0,361 Valid

0,659

0,361 Valid

0,643

0,361 Valid

0,652

0,361 Valid

0,717

0,361 Valid

0,515

0,361 Valid

0,527

0,361 Valid


88

5

6 7 8 9 10 11

12

13

14 15 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X6)

1

2

3 4

5

6 7 8

Peran Inspektorat

1

Adanya metode penilaian/pengukuran resiko dan sistem informasi manajemen resiko Adanya penentu batas dan penetapan toleransi resiko Adanya pengendalian intern dan manajen terhadap resiko Adanya penetapan kebijakan pemisahan tugas yang memadai Adanya otorisasi yang sesuai dan memadai atas aktivitas Adanya pemeriksaan yang independen terhadap kinerja Kurangnya identifikasi dan pengkomunikasian informasi agar tanggung jawab dapat dilaksanakan Adayan sistem inforamsi yang berfungsi dengan baik dapat membantu meyakinkan bahwa tanggung jawab telah dilaksanakan Kebijakan bahwa informasi harus disajikan dalam bentuk laporan supaya dapat dikomunikasikan kepada pihak – pihak yang memerlukan Adanya pengawasan secara terus menerus dan priodik Adanya pengawasan untuk menilai kualitas pengendalian intern Apakah Pengurus dan Penyimpan barang Memiliki Komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas Apakah Setiap SKPD memiliki Aplikasi untuk melaksanakan tugas seperti : SIMDA, SIMBADA Apakah Jaringan Internet telah terpasang di unit kerja anda Pengelolaan data transaksi Aset menggunakan Sofware yang sesuai dengan peraturan perundangundangan. Proses pencatatan Aset dilakukan sejak awal transaksi hingga pembuatan Laporan Barang Penguna Pemeliharaan Peralatan Komputer dijadwalkan secara berkala Peralatan yang rusak di data dan segera diperbaiki tepat pada waktunya Pada SKPD terdapat system keamanan computer (Antivirus) yang diperbaharui secara teratur Apakah Inspektoran Daerah Memberikan arahan kepada SKPD

0,880

0,361 Valid

0,809

0,361 Valid

0,809

0,361 Valid

0,862

0,361 Valid

0,754

0,361 Valid

0,772

0,361 Valid

0,729

0,361 Valid

0,713

0,361 Valid

0,556

0,361 Valid

0,642

0,361 Valid

0,502

0,361 Valid

0,609

0,361 Valid

0,594

0,361 Valid

0,784

0,361 Valid

0,617

0,361 Valid

0,604

0,361 Valid

0,583

0,361 Valid

0,522

0,361 Valid

0,623

0,361 Valid

0,707

0,361 Valid


89

Daerah (Z)

2

3

4

5 6 7

8

tentang pengelolaan Aset Sudah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan (triwulan, semester, tahunan) Melaksanakan monitoring tentang barang milik daerah bersama tim monitoring kabupaten Menginventarisasi selauruh kejanggalan dan kekurangan asset setiap SKPD Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi segera diselesaikan Dibuat laporan untuk setiap pelaksanaan kegiatan Secara organisasi Inspektorat bersifat independen dan melapor langsung ke pada Bupati Padang Lawas Inspektorat daerah berperan dalam peningkatan kulalitas Laporan Barang pada setiap SKPD

0,478

0,361 Valid

0,711

0,361 Valid

0,721

0,361 Valid

0,759

0,361 Valid

0,760

0,361 Valid

0,747

0,361 Valid

0,621

0,361 Valid

Sumber : Hasil uji validitas kuissioner, 2016

5.2.2

Uji Reliabilitas Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji

reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai cronbach’s alpha. Jika nilai Cronbach’s alpha lebih besar dari 0,7 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel (Ghozali, 2013). Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan reliabel dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut:


90

Tabel 5.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) Pengelolaan Barang Milik Daerah (X2) Bukti Kepemilikan (X3) Komitmen Pimpinan (X4) Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (X5) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X6) Peran Inspektorat Daerah (Z) Kualitas Laporan Barang Milik Daerah (Y) Sumber: Hasil Uji Reliabel, 2016

Cronbach’s Alpha

Batas Reliabilitas

Ket

0,868 0,768 0,730 0,849 0,925 0,757 0,838 0,725

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel

5.3. Uji Asumsi Klasik Sebelum dilakukan uji hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Menurut Ghozali,2013 asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah berdistribusi normal, non-multikolinearitas, artinya antara variabel independen dalam model regresi tidak memiliki korelasi atau hubungan secara sempurna ataupun mendekati sempurna, homoskedasitas, artinya variance variabel independen dari satu pengamatan kepengamatan yang lain adalah konstan atau sama.

5.3.1. Uji Normalitas Pada uji normalitas dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk melihat normal tidaknya data yang akan dianalisis. Ada dua cara yang digunakan yaitu analisis grafik dan uji statistik. 1. Analisis Grafik


91

Gambar 5.2 Grafik Histogram Sumber hasil penelitian,2016 (data diolah)

Grafik 5.3. Normal P-P Plot Sumber hasil penelitian,2016 (data diolah) Pada analisis grafik, pengujian dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik normal P-P Plot. Grafik histogram diatas menggambarkan pola distribusi yang seimbang dan normal. Hasil yang sama ditunjukkan pada grafik normal P-P Plot, dimana terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan


92

penyebarannya mendekati garis diagonal. Dari kedua analisis Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menyalahi asumsi normalitas.

2. Uji Statistik Uji statistik dilakukan dengan menggunakan uji statistik nonparametrik Kolmogrov-Smirnov

(K-S).

Pengujian

data

menggunakan

One

Sample

Kolmogorov-Smirnov Test dengan melihat tingkat signifikansi sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas yaitu dengan melihat probabilitas asymp.sig (2-tailed) yang lebih besar dari 0,05 maka data dapat dikatakan berdistribusi normal dan jika asymp.sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2013). Hasil uji statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada penelitian dapat dilihat dalam Tabel 5.10 Tabel 5.10 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parameters

a,b

123 Mean

0

Std. Deviation Most Extreme Differences

Absolute

0.16923706 0.077

Positive

0.047

Negative

-0.077

Test Statistic

0.077

Asymp. Sig. (2-tailed)

.068

c

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 5.1 Hasil

Kolmogorov Smirnov (K-S), dengan

ketentuan jika nilai signifikansinya > 0,05, maka dapat data berdistribusi normal.


93

Sebaliknya, jika nilai signifikansinya <

0.05, maka data tidak berdistribusi

normal. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada pada tabel 5.10 menujukkan probabilitas (Asymp sig) = 0,068 > 0,05. , Dengan demikian, data pada penelitian ini terdistribusi normal dan dapat digunakan untuk melakukan uji hipotesis. Hasil ini konsisten dengan uji sebelumnya.

5.3.2. Uji Multikolinearitas Mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai korelasi antara variabel independent diatas 0,5 atau bisa dengan menghitung nilai VIF untuk semua variabel independen VIF < 5 atau VIF < 10. Berikut ini hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan metode VIF disajikan pada Tabel 5.11. Tabel 5.11 Hasil Uji Multikolinearitas Collinearity Statistics

Correlations Variabel Independen 1

Zero-order

Partial

Part

Tolerance

VIF

(Constant) Kualitas Sumber Daya Manusia

-0.002

0.021

0.021

.735

1.361

Pengelolaa Barang Milik Daerah

0.056

0.123

0.122

.563

1.777

Bukti Kepemilikan

-0.126

-0.15

-0.149

.581

1.720

Komitmen Pimpinan

-0.003

0.026

0.025

.582

1.719

-0.08

-0.086

-0.085

.582

1.717

-0.038

0.024

0.024

.560

1.786

SPIP Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Dependent Variable: absress



94

Berdasarkan tabel 5.11 menunjukan bahwa variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukan hal yang sama, semua variabel independen memiliki nilai VIF lebih kecil 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model.

5.3.3. Uji Heteroskedastisitas Uji statistik Glejser dipilih karena lebih dapat menjamin keakuratan hasil dibandingkan dengan uji grafik plot yang dapat menimbulkan bias. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolute residualnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Asumsi untuk data ini bahwa varian komponen error bersifat homogen atau lebih dikenal istilah homokadastis dilakukan dengan uji korelasi pearson dengan persamaan Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + ε dimana melalui unstandardized

pada residuals SPSS menu transform ε menjadi Uji

absolut residual (absres). Berdasarkan hasil pengujian Glejser Tabel 5.12. Hasil Uji Heteroskedastisitas ditemukan bahwa enam yakni vaabel Kualitas Sumber daya manusia, pengelolaan barang milik daerah, bukti kepemilikan, komitmen pimpinan, SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen p –value > 0,05 tidak menyebabkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut ini hasil Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan uji Glajser yang disajikan pada Tabel 5.12.


95

Tabel 5.12 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser Variabel Independen 1

(Constant) Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaa Barang Milik Daerah Bukti Kepemilikan Komitmen Pimpinan SPIP Pemanfaatan Teknologi Informasi

Koefisein

T

Sig.

0.143

1.53

.130

0.005

0.23

.820

0.040

1.34

.180

-0.038

-1.60

.110

0.007

0.28

.780

-0.024

-0.9

.350

0.008

0.26

.790


Berdasarkan Tabel 6.12, hasil uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastistas pada model yang diteliti setiap variabel.

5.4.

Pengujian Hipotesis Pertama Pengujian hipotesis bertujuan menjawab rumusan masalah tentang apakah

kualitas sumber daya manusia, Pengeloaan barang milik Daerah, bukti kepemilikan, komitmen pimpinan, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan Peran Inspektorat Daerah berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kualitas Laporan Barang Milik Daerah. Pengaruh secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji statistik t sedangkan untuk melihat pengaruh secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji statistik F.


96

5.4.1. Uji Statistik F Hasil estimasi pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia , Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bukti Kepemilikan, Komitmen Pimpinan, SPIP. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Inspektorat terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah disajikan pada Tabel 5.13

Tabel 5.13 Uji Statistik F a

ANOVA Sum of Squares

Model 1

Mean Square

Df

F

Sig.

Regression Residual

6.833

6

1.139

3.494

116

0.03

37.806

b

.000

Total

10.327 122 a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Barang Milik Daerah b.Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Pimpinan, SPIP, Bukti Kepemilikan, Pengelolaa Barang Milik Daerah


Tabel 5.4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari α=0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia , Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bukti Kepemilikan, Komitmen Pimpinan, SPIP. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara simultan terhadap variabel Kualitas Laporan Barang Milik Daerah.

5.4.2. Uji Statistik t Hasil pengujian statistik t (uji parsial) pada variabel Kualitas Sumber Daya Manusia , Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bukti Kepemilikan, Komitmen


97

Pimpinan, SPIP. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap variabel Kualitas Laporan Barang Milik Daerah dapat dilihat pada tabel 5.14. Tabel 5.14 Uji Statistik t

Variabel Independen Koefisien

Sig.

(Constant) 1.854

000

Kualitas Sumber Daya Manusia 0.086

004

0.134

003

0.147

000

0.146

000

0.108

006

-0.074

103

Pengelolaa Barang Milik Daerah Bukti Kepemilikan Komitmen Pimpinan SPIP Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Pimpinan, SPIP, Bukti Kepemilikan, Pengelolaa Barang Milik Daerah b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5.5, kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikansi t pada taraf nyata 5% dan nilai t tabel sebesar 1,9799 maka secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuraikan sebagai berikut: 1.

Variabel Kualitas sumber daya manusia (X1) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari α = 0,05 atau nilai t hitung sebesar 2,897 lebih besar dari t tabel 1,9799 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap variabel


98

kualitas laporan barang milik daerah. Koefisien regresi Kualitas sumber daya manusia sebesar positif 0,086 berarti setiap kenaikan nilai variabel Kualitas sumber daya manusia sebesar satu satuan maka nilai variabel kualitas laporan barang milik daerah akan bertambah sebesar 0,086 dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap, maka menerima H1 yang menyatakan bahwa secara parsial variabel Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan barang milik daerah. 2.

Variabel Pengelolaan BMD (X2) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang lebih besar dari α = 0,05 atau nilai t hitung sebesar 2,998 lebih kecil dari t tabel 1,9799 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengelolaan BMD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel kualitas laporan barang milik daerah. Koefisien regresi variabel Pengelolaan BMD sebesar positif 0,134 berarti setiap kenaikan nilai variabel Pengelolaan BMD sebesar satu satuan maka nilai variabel kualitas laporan barang milik daerah akan bertambah sebesar 0,134 dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap, menerima H1 yang menyatakan bahwa secara parsial variabel Pengelolaan BMD berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan barang milik daerah.

3.

Variabel Bukti kepemilikan (X3) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari α = 0,05 atau nilai t hitung sebesar 4,233 lebih besar dari t tabel sebesar 1,9799 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Bukti kepemilika berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan barang milik daerah. Koefisien regresi variabel Bukti kepemilika sebesar positif 0,147 berarti setiap kenaikan nilai variabel Bukti kepemilika sebesar


99

satu satuan maka nilai variabel kualitas laporan barang milik daerah akan bertambah sebesar 0,147 dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap, maka menerima H1 yang menyatakan bahwa secara parsial variabel Bukti kepemilika berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan barang milik daerah. 4.

Variabel Komitmen pimpinan (X4) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari α = 0,05 atau nilai t hitung sebesar 3,908 lebih besar dari t table sebesar 1,9799 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan barang milik daerah. Koefisien regresi variabel Komitmen pimpinan sebesar positif 0,146 berarti setiap kenaikan nilai variabel Komitmen pimpinan sebesar satu satuan maka nilai variabel kualitas laporan barang milik daerah akan bertambah sebesar 0,146 dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap, maka menerima H1 yang menyatakan bahwa secara parsial variabel Komitmen pimpinan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan barang milik daerah.

5.

Variabel Sistem Pengendalian IntrenPemerintah (SPIP) (X5) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari α = 0,05 atau nilai t hitung sebesar 2,800 lebih besar dari t table sebesar 1,9799 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen pimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan barang milik daerah. Koefisien regresi variabel Komitmen pimpinan sebesar positif 0,108 berarti setiap kenaikan nilai variabel Komitmen pimpinan sebesar satu satuan maka nilai variabel kualitas laporan barang milik daerah akan bertambah sebesar 0,108 dengan


100

asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap, maka menerima H1 yang menyatakan bahwa secara parsial variabel Komitmen pimpinan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan barang milik daerah. 6. Variabel Pemanfaatan teknologi informasi (X6) memiliki tingkat signifikansi sebesar 1,03 yang lebih besar dari α = 0,05 atau nilai t hitung sebesar -1,643 lebih kecil dari t tabel 1,9799 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel kualitas laporan barang milik daerah.

5.4.3. Persamaan Regresi Hipotesis Pertama Pengujian hipotesis dilakukan setelah diperoleh kesimpulan dari pengujian asumsi klasik bahwa model telah dapat digunakan untuk pengujian hipotesis, dalam hal ini dengan analisa regresi berganda. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah pengaruh Kualitas sumber daya manusian, pengelolaan barang milik daerah, bukti kepemilikan, komitmen pimpinan, Sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan dan parsial terhadap variabel kualitas laporan barang milik daerah.. Persamaan regresi berganda antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan data pada tabel 6.4 dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan berikut ini : Y= a

+ b 1 X1

+ b2X2

+ b3X3

+ b4X4 + b5X5 + b6X6 + ε

Y= 1,854 +0,086X1 + 0,134X2 + 0,147X3 + 0,146X 4 + 0,108X5 - 0,074X6 Keterangan : Y

= Kualitas Laporan Barang Milik Daerah


101

a b1-b7 X1 X2 X3 X4 X5 X6 e

= = = = = = = = =

Konstanta Koefisien regresi variabel X1- X6 dan Z Kualitas sumber daya manusia Pengelolaan BMD Bukti Kepemilikan, Komitmen Pimpinan, SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PemanfaatanTeknologi Informasi error

5.4.4. Koefisien Determinasi (R2) Hasil penelitian untuk koefisien determinasi (R 2) dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut : 2

Tabel 5.15 Koefisien Determinasi (R ) Model Summary

Model

R 1

b

R Square a

.813

0.662

Adjusted R Square 0.644

a.

Independen variabel, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Barang Milik Daerah Bukti Kepemilikan, Komitmen Pimpinan, SPIP, Pemanfaatan Teknologi Informasi

b.

Dependent Variable: Kualitas Laporan Barang Milik Daerah

Pada tabel 5.15 diketahui adjusted R Square sebesar 0,644 berarti variabel kualitas laporan barang milik daerah sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel kualitas sumber daya manusia, pengelolaa barang milik daerah, bukti kepemilikan, komitmen pimpinan, SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 64,4%, sedangkan sisanya 35,6% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian ini.

5.5.

Pengujian Hipotesis Kedua Pengujian hipotesis kedua ini menggunakan analisis regresi berganda

dengan uji residual, dan variabel moderating adalah Peran inspektorat daerah.


102

Penggunaan variabel moderating ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis Kualitas Sumber Daya Manusia , Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bukti Kepemilikan, Komitmen Pimpinan, SPIP. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah dengan

Peran Inspektorat

sebagai variabel moderating. Bahwa variabel peran inspektorat daerah dapat memperkuat hubungan antara variabel kualitas sumber daya manusia, pengelolaan BMD, bukti kepemilikan, komitmen pimpinan, SPIP, pemanfaatan Teknologi informasi terhadap variabel kualitas laporan barang milik daerah. Uji residual dapat menunjukkan apakah suatu variabel dapat dikatakan sebagai variabel moderating. Jika suatu variabel dilakukan uji residual dengan hasil nilai koefisien signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti signifikan dan bernilai negatif maka variabel ini dapat dijadikan sebagai variabel moderating (Ghozali, 2013). Untuk dapat mengetahui pengaruhnya dilakukan persamaan regresi dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut:

Tahap I: Seluruh variabel independen harus diregresikan dengan variabel moderating agar diketahui pengaruhnya. Hasil regresi dapat dilihat pada hasil pengujian regresi variabel moderang pada Tabel 5.16 dibawah ini.


103

Tabel 5.16 Hasil Pengujian Regresi Variabel Moderating Coefficients

a

Variabel Independen Koefisein 1

(Constant) Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaa Barang Milik Daerah Bukti Kepemilikan Komitmen Pimpinan SPIP Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sig.

.600

.049

.014

.833

.257

.009

.214

.005

.093

.252

.056

.506

.200

.042

a. Dependent Variable: Peran Inspektorat Daerah b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Pimpinan, SPIP, Bukti Kepemilikan, Pengelolaa Barang Milik Daerah Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (Data Diolah)

Persamaan regresi berganda antara variabel independen terhadap variabel moderating dengan menggunakan data pada Tabel 5.12 dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan berikut ini : Z = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X 3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + e Z = 0,600 + 0,014 X1 + 0,257 X2 + 0,214 X 3 + 0,093 X4 + 0,056 X5 + 0,200X6+ e

Tahap II: Setelah menghasilkan persamaan pertama diatas, maka akan terbentuk nilai residual, yang akan ditransformasikan untuk menghasilkan nilai absolut residual unstandarized. Nilai absolut tersebut akan diregresikan dengan variabel Kualitas Laporan Barang Milik Daerah, sehingga akan menghasilkan persamaan dengan model berikut: Persamaan Regresi │e│ = a

+b Y 1

│e│ = 0,954 - 0.181Y


104

Tabel 5.17 Hasil Uji Residual Variabel dependent (Constant)

Koefisien

Sig.

.954

.000

-.181

.011

Kualitas Laporan Barang Milik Daerah

a. Dependent Variable: absressmoderating


Berdasarkan hasil uji residual yang dilakukan diketahui bahwa tingkat signifikansi kualitas laporan barang milik daerah sebesar 0,011 lebih kecil dari α = 0,050 dan koefisien regresi yang bernilai -0,181 berarti variabel Peran Inspektorat sebagai variabel moderating. untuk menguji apakah peran Inspektorat daerah sebagai variabel Moderating memperkuat hubungan antara variabel kualitas sumber daya manusia, pengelolaan barang milik daerah, bukti kepemilikan, komitmen pimpinan, sistem pengendalian pemerintah dan penerapan teknologi informasi terhadap variabel kualitas laporan barang milik daerah setelah diikut sertakan variabel moderating pada model apakah terjadi kenaikan/penurunan terhadap Adjusted R2 dengan kreterian : H21

: Adjusted R2 ( +) meningkat/bertambah maka variabel moderating dapat memperkuat.

H22

:Adjusted

R2

(-)

menurun/berkurang

maka

variabel

moderating

memperlemah Dari hasil regres setelah diikut sertakan variabel peran inspektorat daerah dalam model dapat dilihat pada tabel 5.19


105

Tabel 5.18 Uji Moderating dengan nilai Adjusted R Square Model

R 1

R Square a

.835

Adjusted R Square

0.697

0.678

a. Predictors: (Constant), Kualitas Sumber daya Manusia, Pengelolaan barang

milik Daerah, Bukti kepemilikan, Komitmen Pimpinan, SPIP,Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Inspektorat Daerah. b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Barang Milik Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat sebelum variabel peran inspektorat daerah diikut sertakan dalam model nilai Adjusted R Square dengan nilai 0,644 atau 64,4% setelah variabel peran inspektorat daerah disertakan dalam model nilai Adjusted R Square 0,678 atau 67,8% terjadi peningkatan dengan dengan demikian variabel peran inspektorat daerah merupakan variabel moderating yang dapat memperkuat hubungan antara variabel kualitas sumber daya manusia, pengelolaan BMD, bukti kepemilikan, komitmen pimpinan, SPIP, pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel kualitas laporan barang milik daerah.

5.6.

Pembahasan Hasil Penelitian Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber

daya manusia, pengelolaan barang milik daerah, bukti kepemilikan, komitmen pimpinan SPIP, pemanfaatan teknologi informasi dan peran inspektorat daerah berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan barang milik daerah sedangkan secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualital laporan barang milik daerah.


106

5.6.1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan barang milik daerah Hasil pengujian pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia terhadap variabel kualitas laporan barang milik daerah dalam penelitian ini menunjukkan nilai positif sebesar 0,086 atau 8.6 % dan nilai signifikan sebesar 0,004 yang lebih kecil dari (<) α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kualitas laporan barang milik daerah. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebesar 1% maka akan semakin meningkat kualitas laporan barang milik daerah sebesar 8.6%. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya kualitas sumber daya manusia sebesar 1% maka akan semakin menurun pula kualitas laporan barang milik daerah sebesar 8.6%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Darno (2012) menyatakan bahwa faktor kualitas sumber daya manusia perpengaruh secara simultan maupun terhadap kualitas laporan barang pengguna. Hal ini juga sejalan dengan penelitian simamora (2012) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di kabupaten tapanuli selatan.

5.6.2. Pengaruh pengelolaan BMD terhadap kualitas laporan barang milik daerah Berdasarkan nilai koefisien regresi menunjukkan variabel pengelolaan BMD positif sebesar 0,134 atau 13.4 % dan nilai signifikan sebesar 0,03 yang


107

lebih besar dari (>) α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan BMD berpengaruh positif signifikan mempengaruhi kualitas laporan barang milik daerah. Artinya bila variabel pengelolan BMD meningkatnya sebesar 1 % maka akan semakin meningkat pula kualitas laporan barang milik daerah sebesar 13.4%. Demikian juga sebaliknya Hal ini sejalan dengan penelitian simamora (2012) yang menyatakan bahwa faktor buktik kepemilikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sejalan dengan penelitian ratih (2014) juga menyatakan bahwa bahwa variabel pendataan, pengkodefikasian, pencatatan dan penilaian berpengaruh positif memengaruhi persepsi penyajian nilai wajar di neraca.

5.6.3. Pengaruh bukti kepemilikan terhadap kualitas laporan barang milik daerah Berdasarkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,147 atau 14.7% dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel bukti kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kualitas laporan barang milik daerah. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya bukti kepemilikan sebesar 1% maka akan semakin meningkat pula kualitas laporan barang milik daerah sebesar 14.7%. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya bukti kepemilikan sebesar 1% maka akan semakin menurun kualitas laporan barang milik daerah sebesar 14.7%.


108

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian simamora (2012) yang menyatakan bahwa faktor bukti kepemilika berperan terhadap kualitas laporan keuangan di kabupaten tapanuli selatan.

5.6.4. Pengaruh komitmen pimpinan terhadap kualitas laporan barang milik daerah Berdasarkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,146 atau 14.6% dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kualitas laporan barang milik daerah. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya komitmen pimpinan sebesar 1% maka akan semakin meningkat pula kualitas laporan barang milik daerah sebesar 14.6%. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya komitmen pimpinan sebesar 1%

maka akan semakin menurun kualitas

laporan barang milik daerah sebesar 14.6%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian simamora (2012) yang menyatakan bahwa faktor komitmen pimpinan berperan terhadap kualitas laporan keuangan di kabupaten tapanuli selatan. 5.6.5. Pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan barang milik daerah Berdasarkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,108 atau 10.8% dan nilai signifikan sebesar 0,006 yang lebih kecil dari α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel SPIP berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kualitas laporan barang milik daerah. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya SPIP sebesar 1% maka akan


109

semakin meningkat pula kualitas laporan barang milik daerah sebesar 10.8%. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya SPIP sebesar 1% maka akan semakin menurun kualitas laporan barang milik daerah sebesar 10.8%. Pada penelitian ini peneliti menambah variabel SPIP bertolak dari PP 60 tahun 2008 kegiatan yang integral dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan tentang keandalan pelaporan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

5.6.6. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan barang milik daerah Berdasarkan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,074 atau -7.4% dan nilai tidak signifikan sebesar 0,103 yang lebih besar dari (>) α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negative tidak signifikan mempengaruhi kualitas laporan barang milik daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan darmo (2012) yang menyatakan faktor pemanfaatan teknologi informasi secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna di wilayah kerja KPPN Malang. Dalam hal ini dapat peneliti jelaskan bahwa kabupaten padang lawas adalah daerah pemekaran yang masih banyak yang belum memiliki kantor yang tetap minimnya alat pendukung seperti komputer, jaringan internet adapun pemda padang lawas memakai SIMDA ASET tetapi masih belum terkoneksi sehingga pengurus dan penyimpan barang sering melakukan penginputan data pada Dinas PPKAD bagian aset sehingga faktor


110

pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan pada penelitian tahun 2015 dan menurut peneliti jika fasilitas dilengkapi dan pegawai yang trampil maka variabel pemanfaatan Teknologi informasi akan berpengaruh signifikan.

5.6.7. Pengaruh peran inspektorat daerh sebagai variabel moderasi terhadap kualitas laporan barang milik daerah Berdasarkan hasil uji residual yang dilakukan diketahui bahwa tingkat signifikansi Y sebesar 0,011 lebih kecil dari α = 0,05 dan koefisien regresi yang bernilai -0,181 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel peran inspektorat daerah merupakan variabel moderating yang dapat memoderasi (memperkuat) hubungan antara kualitas sumber daya manusia, pengelolaan BMD, bukti kepemilikan, komitmen pimpinan, SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan barang milik daerah di pemerintahan kabupaten padang lawas. Pada penelitian ini peneliti menjadikan peran inspektorat daerah sebagai variabel moderating berdasarkan PP No. 79 Tahun 2005 dan Permendagri No. 64 Tahun 2007 yaitu inspektorat memiliki tugas pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bertujuan mengawasi kinerja pemerintah pada kegiatan pembangunan, kegiatan pegawai dan pelayanan pada masyarakat.


111

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1

Kesimpulan Dari analisa data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka

dapat diambil beberapa kesimpulan: 1.

Kualitas sumber daya manusia, pengelolaan BMD, bukti kepemilikan, komitmen pimpinan,SPIP, pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan barang milik daerah. Secara parsial Kualitas sumber daya manusia, pengelolaan BMD, bukti kepemilikan, komitmen pimpinan,SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan barang milik daerah sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laporan barang milik daerah pada pemerintahan kabupaten padang lawas.

2.

Peran inspektorat daerah yang merupakan variabel moderating mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara kualitas sumber daya manusia, pengelolaan BMD, bukti kepemilikan, komitmen pimpinan, SPIP, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan Barang Milik Daerah SKPD di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

6.2

Keterbatasan Penelitian Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dalam hal pengambilan

data kepada responden yang diwawancara secara terstruktur memakan waktu lama


112

dan berjumpa kepada respondet sangat sulit dan diwaktu dilakukan wawancara terstruktur

pertanyaan

yang

disampaikan

peneliti

terkadang

responden

mengatakannya bahwa peneliti lebih mengetahui dikarenakan peneliti pernah membidangi aset daerah yang menjadi permasalahannya kejadian dahulu dengan sekarangkan berbeda. Penelitian ini dilakukan hanya pada satu wilayah di Sumatera Utara, yaitu SKPD yang ada di kabupaten padang lawas sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.

6.3 1.

Saran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan BMD peningkatan bukti kepemilikan Asset, komitmen pimpinan terhdapat laporan BMD, SPIP yang baik terlebih lebih pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan barang milik daerah pada SKPD dipemerintahan kabupaten Padang Lawas.

2.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang kualitas laporan barang milik daerah disarankan dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan BMD seperti variabel motivasi dan intensif dengan metode wawancara secara langsung dan mendalam terhadap responden penelitian.


BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

Recommend Documents